2024-03-28T23:05:18Z
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/oai
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9024
2017-03-28T18:27:28Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140121 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH TENTANG PEMILUKADA
Prihatin, Eko Sabar
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Legal Policy, Decentralization, Regional Head Elections
Legal policy as the direction of the national legal system should provide guidance on how policies on particular issues of regional autonomy election conducted by the organizers of the central government to lower governmental units. The need for the role of local government is strengthened by an understanding of the welfare state paradigm, requiring the intervention of the state in all areas of public life.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-01-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9024
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20374
2020-04-17T14:17:57Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"181030 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
BEKERJANYA HUKUM TENTANG DESA DI RANAH PEMBERDAYAAN POLITIK, SOSIAL, DAN EKONOMI PEREMPUAN DESA
Kushandajani, Kushandajani
Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dipongeoro
Array
Kehadiran UU No. 6/2014 tentang Desa diharapkan berperan sebagai daya ungkit pembangunan desa, dimana secara eksplisit mengakui peran perempuan di dalamnya. Namun apakah perempuan yang tinggal di desa mampu menjawab persoalan ini melalui penelusuran tiga dimensi pemberdayaan perempuan yaitu politik, sosial, dan ekonomi ? Penelitian kualitatif non-doktriner dipilih dengan penggunaan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan di ranah politik keikutsertaan perempuan di struktur pemerintahan desa maupun di Badan Permusyawaratan Desa sangat sedikit dan tidak ambil peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Dalam dimensi sosial, perempuan terlibat kuat di bidang pendidikan, kesehatan, pendampingan hukum, dan penanggulangan kemiskinan.. Dalam dimensi ekonomi perempuan juga kuat perannya dalam pengembangan ekonomi lokal, seperti pertanian dan industri rumah tangga. Simpulan riset menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan terlihat kuat di non-politik area.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20374
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5750
2017-03-28T17:29:48Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120424 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEBIJAKAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN (STUDI PADA WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG)
Dewi, Erna
Police Policy; Local Wisdom; Justice
ABSTRACT
Police investigators have a very important role to determine whether a criminal offense and the prosecution can proceed to the next process or not, therefore, in terms of dealing with minor crime of theft is expected of a policy by the investigator, because the goal is not only legal merely emphasizes the rule of law but also kemanpaatan and justice, especially the law of Indonesia which is based on the Pancasila (National wisdom) and indigenous (local wisdom). The problem in this study were:1). How policy shapes the national police criminal investigator for minor theft in Lampung regional police jurisdictions?; 2). Is the legal effect of the policy as a national police criminal investigation against theft light on the regional police law Lampung.Approach to problems is done by juridical and normative juridical approach to the source of empirical data either directly from informan as primary data and secondary data sourced from materials primary law, secondary legal materials and legal materials tertiary, as well as qualitative data analysis.Based on the results of research and discussion can be concluded, that the police in handling the current case to determine without prejudice to the policy with the law prior to minor theft offense, as it has ever done by the police against the perpetrators of Tanjung Bintang gum thief who was released on PTPN VII for the sake of humanity, while the legal effect of the policy is directly received positive response from the community that create a sense of justice and increase public confidence in the performance of the police, who had been deemed not impartial to the interests of society. From the above results it is suggested that future police in handling the case can not simply be mere juridical aspects, but also non-judicial aspects so that people will have more confidence in law enforcement agencies especially the police.
Keywords: Police Policy; Local Wisdom; Justice
ABSTRAK
Polri sebagai penyidik mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindak pidana dapat dilanjutkan ke penuntutan dan proses selanjutnya ataukah tidak, oleh karenanya dalam hal menangani tindak pidana pencurian ringan sangat diharapkan suatu kebijakan oleh pihak penyidik, karena cita hukum tidak hanya semata-mata menekankan pada kepastian hukum tetapi juga kemanpaatan dan keadilan, terlebih hukum Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila (National wisdom) dan kearifan lokal (local wisdom).
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1).Bagaimanakah bentuk kebijakan polri sebagai penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan pada wilayah hukum polda lampung; 2). Apakah akibat hukum dari kebijakan polri sebagai penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan.
Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data baik secara langsung dari informan sebagai data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta analisis data secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa polisi dalam menangani kasus saat ini perlu menentukan kebijakan dengan tanpa mengenyampingkan undang-undang. Terlebih terhadap tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Polsek Tanjung Bintang terhadap pelaku pencuri getah karet pada PTPN VII yang dibebaskan demi kemanusiaan, sedangkan akibat hukum dari kebijakan tersebut secara langsung mendapat sambutan positif dari masyarakat yaitu menimbulkan rasa keadilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi, yang selama ini dianggap tidak memihak kepada kepentingan masyarakat. Dari hasil penelitian di atas disarankan agar kedepan polisi dalam menangani kasus tidak hanya dilihat dari aspek yuridis semata, tetapi juga aspek non yuridis sehingga masyarakat akan lebih percaya pada lembaga penegak hukum terutama polisi.
Kata Kunci: Kebijakan Polri; Kearifan Lokal; Keadilan
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5750
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13668
2017-03-29T10:29:03Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160126 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG TERORISME
Masyhar, Ali
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Array
Undang-Undang Terorisme yang berlaku saat ini merupakan undang-undang yang relatif sudah lama. Undang-Undang ini lahir ketika terjadi peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002. Usulan revisi Undang-Undang Terorisme ini menguat setiap kali terjadi aksi teror di Indonesia. Secara yuridis formal, terdapat kekurangan-kekurangan yuridis dalam perumusan Undang-Undang Terorisme, namun usulan revisi dari pemerintah tidak menyangkut secara konkrit kekurangan yuridis tersebut. Usulan revisi umumnya terkait dengan penambahan jangka waktu penangkapan dan penahanan. Beberapa usulan sudah dapat dicover dalam rumusan Undang-Undang Terorisme tersebut, sehingga urgensinya masih perlu dielaborasi lebih jauh.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-01-26 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13668
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11576
2017-03-28T16:32:59Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100406 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHTS DEFENDER) DI INDONESIA
Rahayu, Rahayu
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Human rights defenders are they working and having activities dealing with any effort to promote human rights. They stand in the front tine of struggle and dignifying human rights to utter the victims of human rights violation (the voice of the voiceless). Their existence is obviously recognized in United Nations' Genera! Assembly Nr. 53/144 on "Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organ of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom" that was legalized on December 9, 1996. This declaration reaffirms the advocates' rights that is factually protected by UDHR (article 19 and 20), ICCPR (article 21 and 22), ICESCR (article 8), CERD (article 5 d viii and ix) and some other UN's resolution on human rights. Indonesia is a country having problems with human rights defenders. Their existence is legally recognized by article 28 C (2) of the Indonesian Constitution (UUDNR11945) but there is no a single regulation thai specifically states about protection to them in conducting their activities. This fact makes human rights violation against them easily and frequently happen. This is also a proof picturing that the State's duty to protect, promote, erect, and prevail human rights as stated in article 281 (4) ofUUDNR11945 has not been welt accomplished. As part of international society, Indonesia would not be able to escape from the present global trend, that is to put human rights matter as one of the central issues in international relations
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-05-06 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11576
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38673
2021-11-17T20:28:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"211030 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI BALI: KONTEKS PLURALISME HUKUM
Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu
Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Dharmawan, Ni Ketut Supasti
Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Yanti, Anak Agung Istri Eka Krisna
Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Dwijayanthi, Putri Triari
Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Array
Kondisi perekonomian di Bali yang bergantung pada kegiatan pariwisata menjadi terpuruk sebagai dampak dari Covid-19. Hal ini menjadi pelajaran kepada setiap lapisan termasuk Desa Adat di Bali untuk bersama-sama menangani Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji implementasi otonomi Desa Adat serta mengelaborasi model sinergi yang tepat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi Desa Adat dalam penanganan Covid-19 ditempatkan pada peran strategis Desa Adat dalam pembentukan aturan hukum adat yaitu Pararem yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat hukum adat Bali sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan model sinergi berlakunya hukum adat dan hukum nasional sesuai dengan konsep pluralisme hukum dan regulatory compliance.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/38673
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9040
2018-08-09T13:57:25Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140422 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MEMBANGUN POLITIK HUKUM PEMILU YANG DEMOKRATIS DENGAN MEMBUMIKAN KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA
Johni Arifin Putra, Ganda Surya Satya
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Constitutional Court, Law Enforcement, Culture Liberation
The Constitutional Court is the guardian and the guardian institution the constitution as the supreme law, but also the guardian of Pancasila as the state ideology bodyguard. Constitutional Court decisions are not only based on certain legal aspects but always consider all aspects of life and the interests of the entire case PHPU.Decisions by way of exemption types, ways of thinking, principles and theories that have been used, the liberation of the culture of law enforcement dominant and is seen hampering efforts to seek justice, thus to view the law is always in the process of being, sensitive to changes in society at local, national, global
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-04-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9040
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22846
2020-04-17T14:20:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190426 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERJANJIAN GADAI BENDA ELEKTRONIK DI JAWA TENGAH
Dja’is, Mochammad
Faculty of Law, Diponegoro University https://scholar.google.co.id/citations?user=p5xVsb0AAAAJ&hl=en
Susilowati, Etty
Faculty of Law, Diponegoro University
Suradi, Suradi
Faculty of Law, Diponegoro University
Nirmolo, Dessy Pintoko
Faculty of Law, Diponegoro University
Array
Terdapat penyimpangan perjanjian gadai menggunakan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Hak membeli kembali hilang apabila sampai waktu yang ditentukan debitor (penjual) tidak membeli kembali obyek jual beli, dan obyek jual beli menjadi milik pembeli (kreditor). Hal ini disebut eksekusi mendaku yang dilakukan dengan melanggar ketentuan gadai. OJK harus membuat POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan batal demi hukum konsep jual beli dengan hak membeli kembali dan mewajibkan pembeli (kreditor/penjual mengubah menjadi perjanjian utang piutang uang dengan jaminan gadai benda bergerak.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-04-26 14:10:46
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22846
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5767
2017-03-28T17:34:18Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120724 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
STRATEGI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN
Rodiyah, Rodiyah
Kebijakan, Otonomi Daerah, PUG, Pendidikan
Abstract
Central Java Education Office Report (2007) shows the number of women illiteracy in districts is relatively higher, 16.41% disparity. Year 2008 PUG implement pilot education project in 9 Districts / Cities. Year 2009 budget for Education PUG 3,5 Billion to realize RPJMD on Justice Mission realization of gender equality.Not all SKPD II District has aggregated data. This situation complicates policy-making autonomy to accelerate PUG. PUG implementation of education has been done with related offices and even synergize the state institutions and Universities. Reality PUG data base implementation of education becomes important-the strategic moment as the basic text of the Academic as well as a basic draft regional regulation Gender Responsive education.
Keywords: Policy, Local Government, PUG, Education
Abstrak
Laporan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah (2007) menunjukan angka buta huruf perempuan di kabupaten/kota relatif lebih tinggi, disparitas 16,41%. Tahun 2008 melaksanakan Pilot Proyek PUG pendidikan di 9 Kabupaten/Kota. Tahun 2009 menganggarkan PUG Pendidikan 3,5 Milyard untuk merealisasikan RPJMD pada Misi terwujudnya Keadilan dan kesetaraan gender. Belum seluruh SKPD II Kabupaten/Kota mempunyai data pilah. Keadaan ini mempersulit pembuatan kebijakan otonomi daerah untuk mempercepat PUG. Pelaksanaan PUG pendidikan sudah dilakukan dengan mensinergiskan dinas terkait bahkan lembaga negara dan Perguruan Tinggi. Realita data base pelaksanaan PUG pendidikan menjadi moment penting-strategis sebagai dasar Naskah Akademik sekaligus menjadi dasar Raperda pendidikan Responsif Gender.
Kata Kunci: Kebijakan, Otonomi Daerah, PUG, Pendidikan
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-07-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5767
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13685
2017-03-29T10:58:17Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160419 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Sunarto, Sunarto
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Array
Menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan, maka perlu diadakan pembagian kekuasaan negara. Salah satu teori pembagian kekuasaan adalah teori Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Agar tiga bidang kekuasaan tersebut dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan perlu diterapkan prinsip checks and balances. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menganut prinsip tersebut di mana DPR sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13685
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11593
2017-03-28T16:35:15Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101010 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENERAPAN PERTANGGUNG JAWABAN KOMANDO DI INDONESIA ATAS PELANGGARAN HAM BERAT KATEGORI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN
Setiyono, Joko
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
The legal attempt enforcing law against the gross violation of human right based on the commander responsibility principle, is not only a domestic concern of nation but it already became an international concern, in order to cut loose the chain impunity practice. The effort to prosecuted and to put on thai for military leaders, the chief of police officer and other civilian leaders, for the gross violation of human rights in Indonesia is a very serious legal problem which can not be pull to be aside and is the mian concern in this research
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-10-10 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11593
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44571
2022-07-12T02:23:02Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220428 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KENDALA PELAKSANAAN JUAL BELI PROPERTI BAGI PASANGAN PERKAWINAN CAMPURAN
Widanarti, Herni
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Kurniawati, Husni
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Benuf, Kornelius
Broto Hastono & Associates
Array
Konsepsi harta bersama oleh pasangan campuran tidak sejalan dengan asas nasionalisme yang dianut oleh UUPA sehingga hal ini menyebabkan pasangan perkawinan campuran tidak dapat melakukan jual beli property. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kendala jual-beli property bagi pasangan perkawinan campuran dan tata cara pelaksanaan jual-beli property bagi pasangan perkawinan campuran. Metode yang digunakan yakni yuridis empiris. Hasil dari penelitian bahwa perkawinan campuran menyebabkan bersatunya harta menjadi harta bersama sehingga pasangan perkawinan campuran tidak dapat melakukan jual beli property karena WNA tidak boleh memiliki status kepemilikan terhadap property. Hal ini sesuai dengan asas nasionalisme dalam UUPA, kecuali dengan cara menggunakan atas nama orang lain, menggunakan atas nama anak dan melakukan perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-04-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/44571
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9309
2017-03-28T19:49:52Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140722 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONSEKSTUALITAS HUKUM ISLAM DI INDONESIA; Studi Terhadap Hukum Wakaf
Hamzani, Achmad Irwan
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Contextuality, Islamic Law, The Law of Waqf
The law waqf including parts of Islamic law in Indonesia dynamic and contextual. Many if the new provisions that have not been there before, some even ouside the mainstream understanding. Contextuality of Islamic law in the field of waqf can be a good example in the framework of exploring and developing other areas of law that Islamic law is always relevant. Islamic law to be resistant to the times that suit for every age and penetrate the territorial limits.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-07-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9309
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23545
2020-04-17T14:21:07Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190731 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MEMAKNAKAN FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR SECARA IDEAL DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
Anggraeni, Ricca
Universitas Pancasila
Array
Sebagai aturan dasar atau pokok penyelenggaraan negara, tentu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat norma hukum yang menjadi dasar bagi pembentukan landasan operasional agar tujuan dan cita hukum negara Indonesia dapat tercapai. Dengan kata lain, norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar menjadi tiang pancang bagi sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peran Undang-Undang Dasar yang krusial, sangat tidak memungkinkan bagi pembentuk Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan untuk mengandalkan ratio legis yang terputus dari pemahaman makna knstruksi norma hukum Undang-Undang Dasar itu sendiri. Hanya saja, dalam praktiknya kompromi politik cenderung menjadi tumpuan utama untuk menuangkan norma hukum dalam Undang-Undang Dasar di Undang-Undang. Inilah yang diyakini sebagai pembuka pintu masalah bagi miskonsepsinya sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23545
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13103
2017-03-28T17:38:28Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"121023 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MEMPERSOALKAN OBJEKTIVITAS HUKUM: SUATU PERBINCANGAN FILSAFAT HUKUM
Yuli Sulistyawan, Aditya
Array
The dominance of legal positivism in studying and law enforcement is a reality. Scientism present law jurisprudence conceived as something that exists in visibility, following its straightforward, rational, and objective. The presence of a real law asks organized law objectively. Objectivity is done by freeing the mind subject to legal reality that already exists into objects. It means that the object will have to put forward. Law is something desired by written texts [object itselQ, because that's the truth of reality believed. However, the issue is whether it is possible objectivity held in the positivistic law enforcement? The answer on this question will be available when we explain in the Philosophy of Law.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-10-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13103
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13738
2018-06-10T09:58:23Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"161022 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEKOSONGAN HUKUM PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI
Bureni, Imelda F.K.
Direktorat Jenderal Pajak - KPP Pratama Atambua
Array
Keadaan tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata sedangkan telah nyata adanya kerugian keuangan negara dan dalam hal aset tersebut tidak diletakkan dalam sita pidana, belum terakomodir dalam regulasi tindak pidana korupsi Indonesia. Mengakomodir keadaan-keadaan tersebut ke dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pengadopsian nilai-nilai UNCAC 2003.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13738
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12911
2018-08-09T14:23:14Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150723 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MEMBANGUN DAN MENGELOLA KAWASAN PERBATASAN: MENJAGA KEUTUHAN DAN MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN INDONESIA
Herning Sitabuana, Tundjung
Fakultas Hukum Universitas Semarang
Array
Indonesia should be able to maintain its territorial integrity and its sovereignty, including parts of Indonesia border. The problem is not just to set of and affirmed the border line but how to put the border region as part of Indonesian territory. Efforts to preserve and defend the territorial integrity of Indonesia should be based on the paradigm of welfare (through development and education), and the paradigm of security (to provide protection to the citizens who live in the border area, and to provide protection and supervision of the Indonesian territory in the border area). Development and management of Indonesian territory in the border area should be done in an integrated and sustainable way.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12911
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47411
2023-05-12T02:45:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"221031 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI AFFIRMATIVE ACTION PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 DI CILACAP
Mastur, Mastur
Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim
Yudhanti, Ristina
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Array
Penerapan beberapa produk hukum tentang kepemiluan di Indonesia, khususnya di Cilacap belum sepenuhnya akomodatif dengan affirmative action. Hal ini, dapat dilihat dari kemenangan tiga kandidat perempuan pada Pemilihan Legislatif 2019 (Pileg 2019) di Cilacap, yakni Teti Rohatiningsih dari Partai Golongan Karya (Golkar), Novita Wijayanti dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Siti Mukaromah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketiganya mewakili elite ekonomi-politiknya masing-masing. Bahkan dua di antaranya, yakni Novita Wijayanti dai Siti Mukaromah merupakan kandidat petahana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati aktivitas pra pileg, pileg dan pascapileg, utamanya pasca keputusan perolehan suara dari Komisi Pemilihan Umum.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47411
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9920
2017-03-28T16:52:58Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110419 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TANGGUNG GUGAT DOKTER DAN RUMAH SAKIT KEPADA PASIEN PADA KEGAGALAN PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT
Astuti, Endang Kusuma
Tanggung Gugat, Dokter, Rumah Sakit, Pasien
Penelitian ini mengkaji tanggung gugat antara dokter dengan rumah sakit kepada pasien pada kegagalan pelayanan medis di rumah sakit. Akhir-akhir ini sengketa antara dokter dengan pasien sering terjadi, bahkan dari beberapa konflik tersebut melibatkan rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan, tempat dokter tersebut mengabdikan diri turut digugat. Fokus penelitian ini ada 2, pertama apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa antara dokter dengan pasien di rumah sakit? dan kedua bagaimana bentuk pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit terhadap pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit? Penyebab terjadinya sengketa antara dokter dengan pasien di ruah sakit karena kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diperoleh oleh pasien dalam pelayanan medis. Hal ini disebabkan hasil upaya medis bersifat uncertainly yang tidak dapat diperhitungkan secara matematik dan akibat adanya kesalahpahaman dalam komunikasi antara dokter dengan pasien. Rumah sakit ikut bertanggungjawab jika terjadi kegagalan dalam pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan doktrin Vicarious Liability dan berdasarkan Psal 1367 Kitab Undang-Undang Hukumm Perdata
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9920
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21782
2020-04-17T14:23:30Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200131 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA DALAM BINGKAI SISTEM PENEGAKAN HUKUM NASIONAL
Kusumawardhani, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas
Universitas Diponegoro
Array
Paper ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai putusan pengadilan di Indonesia dalam bingkai sistem penegakan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Sistem penegakan hukum nasional semestinya senantiasa menggunakan perspektif pendekatan nilai-nilai Pancasila. Putusan pengadilan yang baik adalah putusan yang mengharmonisasikan hukum dan keadilan dalam bingkai Pancasila. Dalam aras praksis putusan pengadilan sering menampakan ketidakadilan. Kedepannya hakim seharusnya mampu menggunakan nilai-nilai Pancasila untuk bingkai pertimbangan hukumnya.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-01-31 16:03:28
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21782
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5802
2017-03-28T17:47:20Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130423 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
HAMBATAN TEKNIS DI BIDANG PERDAGANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN KASUS TEMBAKAU INDONESIA-AMERIKA SERIKAT
Priyono, FX.Joko
Non-tariff barrier, protection of human health, Indonesia Clove Cigarette
Abtract
Unfair trade practices often happen in international trade inter alia non tariff barrier. Technical barrier is a part of non tariff barrier. WTO members esepcially developed countries often do this measure. Its classical ground is to protect life or health of human, animal and plant. This measures sometime is aimed at protecting domestic industries against import attact. It happens in US-Indonesia case on Indonesia Clove Cigarette marketed in US and regarded as a threat to like cigarette producers. Due to protection of human health, US Government restricted Indonesia Clove Cigarette while there was a light cigarette as like product at the same market. This measure has no legal basis and unproved. Hence, US Government Policy of restricting Indonesia Clove Cigarette should be revoked and open market access Indonesia Clover Cigarette and another cigarette.
Keywords : Non-tariff barrier, protection of human health, Indonesia Clove Cigarette
Abstrak
Dalam praktek perdagangan internasional sering terjadi paraktek-praktek yang tidak sehat antara lain hambatan non tarif. Hambatan teknis merupakan bagian dari hambatan non tarif. Negara-negara anggota WTO terutama negara-negara industri maju sering melakukan tindakan ini. Alasan klasiknya adalah perlindungan kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tanaman. Terkadang tindakan ini sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri terhadap serangan impor. Kondisi ini terjadi pada Kasus US-Indonesia tentang rokok kretek Indonesia yang dipasarkan di AS dan mengancam produsen rokok sejenis. Dengan alasan perlindungan kesehatan manusia, rokok kretek di Indonesia dihambat di AS padahal di pasar yang sama terdapat pula “light cigarette” buatan AS yang merupakan produk sejenis (like product). Tindakan AS ini tidak berdasar dan tidak terbukti. Oleh karena itu, kebijakan AS yang membatasi “Clove Cigarette” Indonesia harus dicabut dan membuka akses pasar bagi rokok kretek Indonesia dan lainnya.
Kata kunci : Hambatan non tarif, perlindungan kesehatan manusia, Rokok Kretek Indonesia
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-04-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5802
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15170
2020-04-17T14:11:35Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170430 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONTROVERSI HUKUM DOKUMENTASI TRANSFER KEPEMILIKAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERDASARKAN TAX AMNESTY LEGAL CONTROVERSY OF LAND AND/OR BUILDING TRANSFER OF OWNERSHIP DOCUMENTATION UNDER TAX AMNESTY
Kuntadewi, Adji
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Koeswahyono, Imam
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Setia Negara, Tunggul Anshari
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Array
Undang-Undang No. 11 tertanggal 1 Juli 2016 tentang Pengampunan Pajak (Undang-Undang Pengampunan Pajak) mensyaratkan pengalihan harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan milik Wajib Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2017, untuk memperoleh pembebasan Pajak Penghasilan. Namun, dalam faktanya tidak semua produk hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait pengalihan tanah dan bangunan tepat diaplikasikan untuk formalisasi transaksi wajib pajak dimaksud. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode penemuan hukum (rechtsvinding), Penulis menganalisis bentuk dokumen hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dapat mengakomodasi kebutuhan Wajib Pajak untuk memperoleh pembebasan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15170
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13050
2017-03-28T16:48:32Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110118 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
INTERAKSI ANTARA PELAYANAN PUBLIK DAN TINGKAT KORUPSI PADA LEMBAGA PERADILAN DI KOTA SEMARANG
Shoim, Muhammad
Array
Including the judiciary of the 5 most corrupt institutions and institutions that have a public service of the worst that can be synthesized that there is a relauonship between public service corruption in public institutions. The results showed (1) the performance of public services is a good judiciary, however, differences occur in the public service performance of each of the judiciary (District Court, the Religious Courts, State Administrative Court) in the city, (2) the level of corruption of public institutions justice is sufficient, however, differences in levels of corruption occurs in each of the judiciary (District Court, the Religious Courts, State Administrative Court) in the city, and (3) public services and a significant negative impact on the level of corruption in the judiciary in the City Semarang means the better performance of public services the lower the level of corruption, and vice versa.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-01-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13050
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48086
2023-07-11T02:50:14Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230331 2023 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN PRIBADI PADA TRANSAKSI PEMBIAYAAN RITEL OLEH LEMBAGA KEUANGAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN
Johan, Suwinto
Fakultas Bisnis, Universitas Presiden http://orcid.org/0000-0002-8427-162X
Array
Lembaga keuangan memerlukan jaminan baik kebendaan maupun dalam bentuk lainnya dalam pemberian kredit. Jaminan ini dipergunakan untuk menutupi kerugian pada lembaga keuangan. Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan pribadi dari pihak ketiga kepada kreditur atas pinjaman debitur. Penelitian ini bertujuan membahas pelaksanaan eksekusi jaminan pribadi atas transaksi pembiayaan ritel atau nasabah perorangan oleh lembaga pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan pribadi pada pembiayaan debitur perorangan atau ritel hanya merupakan kewajiban moral. Eksekusi jaminan pribadi atau perorangan akan sulit dilakukan. Eksekusi terhadap jaminan pribadi dapat dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-03-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48086
Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10477
2017-03-28T16:53:12Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110419 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
IMPLENTASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH
Ismail, Tjip
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius
The enactment of The act Number 2211999, about The Local Government and The Act Number 2511999, about The Balancing Financial between Central and Local Government, they have changed the centralization system to the decentraiization in form of giving the regional autonomy, which it's real, broad and responsible. One of the impacts of that policy is The Local Government's fiscal decentralization (financing the regional autonomy), which it is authorities to coiiect the local tax and local retribution in order to financing public services in local region. Based on the argument, they important reviewed, such as: (a) how the basic concept of the local tax and retribution tax; (b j What is the legal basis of the local tax and retribution tax; and (c) how the implementation of local tax and local retribution. The basics concepts of local tax and local retribution, its essentially, should be able to provide local revenue in accordance with the degree of fiscal autonomy period and clearly had an impact on the fiscal responsibility of owned the relevant owned. The legal basics of tax collecting, such as The Article Number 23A ofUndang- UndangDasar1945; The Article Number 7, Paragraph 4 of The Act Number 1012004, about The Establishment, Regional Regulation; The implementation of the tax collecting have to based on the principles or system, which it is called "closed list".
Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Pungutan Pajak Daerah, "Closed List"
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10477
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28738
2023-03-30T03:13:18Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200430 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA
Rahayu, Rahayu
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro https://scholar.google.co.id/citations?user=deIMZGsAAAAJ&hl=id
Roisah, Kholis
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Susetyorini, Peni
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hak asasi manusia pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dengan menggunakan pendekatan sociolegal. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara pengamatan, wawancara mendalam dan studi pustaka yang selanjutnya dianalisis secara induktif kualitatif. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia. Melalui Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Pemerintah Indonesia memiliki keberpihakan yang sangat kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip non-refoulement.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-04-30 04:26:19
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28738
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5818
2017-03-28T17:47:40Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130423 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MEWUJUDKAN CHEKS AND BALANCES DALAM PENYUSUNAN UNDANG UNDANG
Sulardi, Sulardi
presidential system, separation of powers, checks and balances.
ABSTRACT
The doctrine of separation of power and checks and balances in principle can be applied in a presidential system of government as a real son and only child of the doctrine of separation of powers, because outside the presidential system of government, the power of the institutions of power tend to be model of power sharing. Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 claimed to carry system presidential administration. The consequences of the choice of a presidential system of government, the application of separation of power in which checks and balances spirit was necessary.RI State Constitution of 1945 explicitly have separation of power in each of the executive, legislative and judicial. However, in line with the Regional Representatives Council, in addition to the House of Representatives raises issues relating to the authority of the Regional Representatives Council legislation and mechanisms of power drafting legislation.Regional Representatives Council, as the representative body of the people did not fully have the legislative authority than the authority vested in the House of Representatives. But the President as the executive actually has greater power in the preparation of legislation. Strengthening the presidential system of government with the authority to rearrange the Regional Representative Council, the House of Representatives and the President as well as overhauling the laws of mechanics are alternative ideas in order to realize checks arranging and balances in the legislation.
Keywords: presidential system, separation of powers, checks and balances.
Abstraksi
Doktrin pemisahan kekusaan dan cheks and balances secara prinsip dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan presidensiil sebagai anak kandung dari doktrin pemisahan kekuasaan itu, sebab di luar sistem pemerintahan presidensiil, kekuasaan dalam lembaga kekuasaan cenderung menganut model pembagian kekuasaan.
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengklaim melaksanakan sisitem pemerintahan presidensiil. Konsekuensi atas pilihan sistem pemerintahan presidensiil ini, penerapan pemisahan kekusaan yang di dalamnya mengandung semangat cheks and balances merupakan suatu keniscayaan.
UUD Negara RI tahun 1945 secara ekplisit telah melakukan pemisahaan kekuasaan pada masing masing lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Akan tetapi seiring dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah, di samping Dewan Perwakilan Rakyat memunculkan masalah terkait dengan kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah dan mekanisme kekuasaan penyusunan undang-undang.
Dewan Perwakilan Daerah, sebagai lembaga perwakilan rakyat ternyata tidak sepenuhnya mempunyai kekuasaan legislasi dibandingkan dengan kewenangan yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi Presiden selaku lembaga eksekutif justru mempunyai kekuasaan yang besar dalam penyusunan undang-undang.
Kata kunci : Sistem presidensiil, pemisahan kekuasaan, cheks and balances.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-04-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5818
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15220
2020-04-17T23:10:27Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170730 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TATAKELOLA KOPERASI DI SALATIGA
Budiyono, Tri Budiyono
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana
Indah, Christina Maya
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana
Array
Tata kelola koperasi yang tidak berbasis pada prinsip good cooperative governance berpotensi rmemunculkan dampak buruk bagi kesehatan koperasi dan kelangsungan pengembangan bagi koperasi yang seharusnya dipumpunkan pada upaya untuk mensejahterakan anggota. Kajian penelitian dilakukan dengan pendekatan juridis sosiologis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam merefleksi penatakelolaan koperasi di Kota Salatiga. Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Good coorporative governance didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15220
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13066
2017-03-28T16:56:34Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ETIKA BISNIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TRANSFORMASI GLOBAL DAN HUKUM KONTRAK SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Eko Turisno, Bambang
Array
The basic ethical attitudes of business ethics course must be equal to businesses worldwide. Business ethics. is also part of the culture and the existence of the society is concerned, business ethics reflect cultural specificities of Indonesian society, civilization, religious values and outlook characteristic of Indonesian society.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-07-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13066
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11091
2017-03-28T19:54:57Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"141021 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENGEBOMAN IKAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR
Nakmofa, George Dieter
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
This research aims is to study about the law enforcement for fishermen who catch fishes with bomb in East Flores Regency. The research method uses empirical juridical. The data consist of primary and secondary data. Data are analysed by using qualitative analysis. The research results conclude that the law enforcement for fishermen who catch fishes with bomb in East Flores Regency are repressive, preventive and curative efforts. The most law enforcement is the repressive effort. The obstacles in this law enforcement are limited number of police personnel and the lack of facilities and infrastructure.
Keywords : Law Enforcement, Fishermen, Bombs.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum bagi pelaku yang menangkap ikan dengan menggunakan bom. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh sub sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Flores Timur meliputi upaya represif, preventif dan juga kuratif. Penegakan hukum yang paling banyak dalam bentuk upaya represif. Kendala kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum ini meliputi jumlah personil kepolisian yang terbatas dan kurangnya sarana dan prasarana.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Nelayan, Bom
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-10-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11091
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/25441
2020-10-30T04:39:13Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"201029 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
EKSISTENSI SANKSI ADAT JERET NARU DALAM MASYARAKAT GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH
Surya, Achmad
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Putih
Basri, Hasan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Putih
Array
Masyarakat Gayo merupakan salah satu suku yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dimana masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat. Tindak pidana perzinaan dalam masyarakat adat Gayo merupakan perbuatan sumang (tabu) dan sangat ‘aib. Sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang karena terlibat dengan perbuatan zina dan perkawinan satu kampung adalah sanksi adat “Jeret Naru” (Kuburan Panjang) yang berarti pelakunya dianggap hilang, terbuang, dari kampung asalnya. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan memadukan sumber data primer dan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian eksistensi sanksi adat Jeret Naru pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah yaitu di Kampung Linge dan Kampung Asir-Asir masih tetap dipertahankan. Kedua, Kedudukan sanksi adat Jeret Naru perspektif hukum pidana tidak bertentangan dan keberadaan sanksi adat Jeret Naru dapat mengisi kekosongan hukum yang tiada bandingannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-10-29 21:55:48
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25441
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5835
2017-03-28T17:51:50Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130723 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PROBLEMATIKA POSISI BURUH PADA PERUSAHAAN PAILIT
Budiyono, Tri
pailit, pekerja, hak normatif, perusahaan, hak preferen
Abstract
The company which is stated in bankruptcy, sometimes have to face crucial problem in accordance with employees’ right to recieve sum of money, which is called normative rights. The Indonesian legal system has protected the employees’ right by classifying the employees’ wage as a privilege debt. However, in empiric manner the employees’ rights are often ignored because another creditors have the right to pay previously than employees. In this condition, employees and their federation try to file the lawsuit in Constitution Court, to cancel the rule that weakens the employees’ normative rights, but unfortunately employees’ effort was fail. Nevertheless, Constitution Court sent ethical messages that is necessary social programs to cover the weakness of the law. Those ethical messages was addresed to the government. According to the ethical messages, the Government should have the improvement of legal rule in order to give a certainty of the employees’ right.
Key words : bankruptcy, employee, normative rights, corporation/ employer, privilege right.
Abstrak
Perusahaan yang dinyatakan pailit, seringkali menghadapi permasalahan krusial dengan para pekerjanya nerkenaan dengan pembayaran hak normatifnya. Sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak buruh dengan mengklasifikan hak buruh atas pembayaran gajinya sebagai hutang preferen (dengan hak mendahulu). Namun demikian, secara empirik hak buruh tersebut seringkali terabaikan karena kreditor memiliki hak mendahulu yang derajadnya lebih tinggi dibanding dengan hak buruh. Dalam keadaan yang demikian pekerja melalui Federasi Pekerja mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan ketentuan hukum dalam UU Kepailitan yang memperlemah posisi buruh, sayangnya gugatan tersebut ditolak. Namun demikian, MK memberikan memberikan perintah etis kepada pemerintah. Perintah etis tersebut pada dasarnya meminta negara untuk mengembangkan ketentuan hukum agar memberikan kepastian terhadap hak-hak pekerja.
Kata kunci : pailit, pekerja, hak normatif, perusahaan, hak preferen
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5835
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/19012
2020-04-17T14:16:08Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180430 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL
Purwanti, Ani
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro https://scholar.google.co.id/citations?user=vbFAKQYAAAAJ&hl=id
Hardiyanti, Marzellina
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak dimana kelompaok ini merupakan subyek yang rentan khususnya kekerasan seksual, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kasus dan beragam jenis kekerasan yang terjadi. Ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta penindakan pelaku. Penghapusan kekerasan seksual yang diatur dalam RUU ini adalah elaborasi dari kewajiban negara dalam mengurangi dan mpenegakan hukum persoalan yang terkait dengan kekerasan seksual yang sering dialami oleh perempuan dan anak. Dalam implementasinya, selain dengan Aparat Penegak Hukum negara wajib melibatkan keluarga, komunitas, organisasi masyarakat, lembaga pers dan korporasi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4159
2022-07-07T04:20:55Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120124 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
HAKIKAT PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Nuh, Muhammad Syarif
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Good governance can only be realized in state law. One of the principle of good governance is the principle of accountability which requires all local governments accountable for their actions in governance. Accountability of local government consisting of political accountability, law and economics. Political accountability, there are two kinds of common liability in the form of regional governance that must be done once a year to the central government as the basic building material evaluation and subsequent local government and governance accountability reports to Parliament and the Government in form the public governanceas a judgment to accept or reject the report of accountability that could result in dismissal of the Local Government and the tremendous responsibility that is required by Parliament in the form requesting the information reported in the local government accountability office that could result in local governments can not be nominated for the next period. Legal liability is a liability for the actions of local governments that harm the public or other parties. Divided into two legal liability personal liability, which focuses on the functional or behavioral approach may result in a severe misuse of authority in the form of maladministration and liability positions that focus on the approach to the legality (validity) regarding the use of authority, procedure and substance. Differences in personal responsibility and liability positions at the consequences of criminal, civil, and administration. Criminal liability only relates to personal responsibility, civil liability relating to both personal responsibility and accountability responsibilities and administrative positions relating to the responsibilities of office. While the economic responsibility held in conjunction with political accountability.
Keywords: Government, Governance, Accountability
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-01-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4159
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13086
2017-03-28T17:01:10Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"111018 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA
K.Harman, Benny
Sudirman, Antonius
Array
This writing speaks of strategic steps in eradicating the corruption in Indonesia. The out come of the discussions shows that there is a need for strategic steps to eradicate the corruption in Indonesia they are as follow: (1) There is the social movement to do ,t. (2) Po/Jt,cal networking to strengthen the ant1-corrupt1on movements; (3}The commitment of the P.Olfilcal party to eradicate the corruption; (4) To reform the anti-corruption law so that criminal sanctions are to prevent a person committing corruption; ( 5) Team working of law enforcer to investigate and prosecute for corruption; (6) People's supervision toward the apparatuses: (7) To increase the public service and to implement of good governance and clean government.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-10-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13086
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11428
2018-08-09T14:12:14Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150115 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TANAH
Djafar, Fadly Afand
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
This research aims to study the regional authority of East Nusa Tenggara Province in land assets management. The method research uses normative juridical, with the prescriptive approach. The research results conclude that the regional authority of East Nusa Tenggara Province in land assets is based on The Government Regulation No.6/2006 No.38/2008 jo No.27/2014 about The Management of State Property/Region;The Regulation of Minister of Home Affairs No.17/2007 about Technical Guidelines for Management of Regional Property and The Regional Regulation No.3/2008 about The Management of Regional Property. The management of land asset can be optimized through land rental.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan daerah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan aset daerah berupa aset tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewenangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus sesuai dengan PP No.6/2006 jo PP No.38/2008 jo PP No.27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Perda No.3/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Optimalisasi pengelolaan aset tanah dapat dilakukan melalui sewa
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-01-15 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11428
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33413
2021-03-24T04:31:28Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210131 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERAN KPJKS DALAM LEGISLASI FATWA DSN-MUI DI BIDANG REGULASI KEUANGAN SYARIAH
Umam, Khotibul
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Kimberly, Vina Berliana
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Array
Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah dalam interpretasi dan harmonisasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) guna memberikan rekomendasi bagi pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di bidang keuangan syariah, serta prinsip hukum yang dijadikan sebagai dasar bagi realisasi peran dimaksud. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peran KPJKS dalam melakukan interpretasi dan harmonisasi fatwa DSN-MUI bagi pembentukan POJK di bidang keuangan syariah, yakni memberikan rekomendasi bagi OJK; dan (2) Prinsip hukum yang dijadikan sebagai dasar bagi realisasi peran dimaksud guna menghasilkan rekomendasi, yakni prinsip kemaslahatan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-01-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33413
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5866
2017-03-28T17:43:00Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130122 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEKUASAAN DAN HUKUM DALAM PERKUATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Pramono, Agus
kekuasaan dan hukum, perkuatan pemberantasan korupsi.
Abstract
Power as a political instrument to support strengthening of against corruption through the use of power was based on moral and ethical spirit attached to each holder of the power to eradicate corruption.
Law as a tool of against corruption its work well when able to create a dynamic synergy of law enforcement with the perseption that corruption is an extraordinary crime that must be eradicated support civil society in stengthening of against corruption efforts is necessary as a moral force to ensure consistent implementation enforcement escorts.
Keywords : power and law, strengthening of against corruption.
Abstrak
Kekuasaan sebagai instrumen politik mampu mendukung perkuatan pemberantasan korupsi sepanjang penggunaan kekuasaan tersebut dilandasi semangat moral dan etika yang melekat pada pemegang kekuasaan untuk memberantas korupsi.
Hukum sebagai alat pemberantasan korupsi bisa berfungsi dengan baik manakala mampu tercipta sinerji yang dinamis antar penegak hukum dengan persepsi yang sama, bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas. Dukungan masyarakat madani dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi sangat diperlukan sebagai kekuatan moral untuk memastikan dan mengawal konsistensi pelaksanaan pemberantasan korupsi
Kata Kunci : kekuasaan dan hukum, perkuatan pemberantasan korupsi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-01-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5866
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17006
2020-04-17T14:14:41Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180130 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERKEMBANGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
Indarja, Indarja
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan pengaturan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia. Pengaturan Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia berubah-ubah dari masa ke masa, dimulai dari periode 1945-1950 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI secara aklamasi. Periode 1950-1959 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara kesepakatan antara negara RIS dan RI. Setelah periode 1959 hingga sekarang, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 14/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan secara serentak baik Legislatif maupun Eksekutif.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17006
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4867
2017-03-28T16:33:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100706 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEBIJAKAN IPTEK, JENDER DAN HAM DI INDONESIA
Prihatina, Tri Lisiani
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Science is the study of nature and behaviour including the reasons why less women interested in science. Not only they have to face an internal problem, but also they face an external problem. this paper demonstrates that women rights on science have already been accomodated in some Educational Regulations, although there are some problems with those regulations which give more focus on economic functions instead of educating people. Therefore, the people with more economic capability will have more access on education including the science. Besides, those regulations are symmetry with some regulations of Intellectual Property. Feminists suggest to change technological regulation from masculine technology to feminime technology as they believe feminine technology will give women more educational access.
Kata Kunci : perempuan, IPTEK, HAM
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-07-06 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4867
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13124
2017-03-28T17:56:00Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"131022 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TEORI HUKUM PROGRESIF : PENGENDALI DUNIA YANG LEPAS KENDALI
Boli Sabon, Max
Array
Anthony Giddens once wrote that the impact of globalization causes the world run away. The world runs away hurriedly, ramblingly, uncertainly, finally arrives in Indonesia in the form of corruption, as a super extra ordinary crime. It is hard to find the entry point of the movement in order to control it. The question is, if it is possible to control the world in this event? By using the approach of the theory of progressive law, including its vision and methods, it is indeed possible to try. The result of study arrives at a conclusion that corruption is now reaching a level where it can be described as running beyond control, and it may be controllable starting from the prime stage by means of the vision of progressive law, at the optimum stage, by means of the methods of progressive law, and finally at the ultima stage with the strength of the double mix of mind and heart.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13124
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11447
2018-08-09T14:22:11Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150424 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TENTANG KEJAHATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
Prasetyawati, S.Endang
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Management of natural resources and ecosystems as part of the authorized capital is essentially an integral part of sustainable development as an accomplishment of Pancasila. Indonesian nation has a rich natural diversity in it, which are of a variety of animals, one of them is an endangered species. Human behavior can currently threaten the extinction of endangered species which human ambition would like to have but do not care about habitat native population. Extinction of rare animals can be prevented by established legal protections for endangered species
Pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan alam di dalamnya, diantaranya mempunyai berbagai macam satwa, salah satunya satwa langka. Perilaku manusia saat ini dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya dihabitat asalnya. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11447
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34182
2021-11-17T20:01:54Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210731 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENGAKUAN IDENTITAS WARIA DI INDONESIA (STUDI KASUS WARIA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI YOGYAKARTA)
Jati, Fardi Prabowo
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Mukhosiyah, Cucu
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Febriani, Hanifah
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Array
Kendati waria sudah tidak digolongkan sebagai gangguan jiwa dan memiliki kontribusi sosiakultural di masyarakat, faktanya komunitas ini masih memiliki kerentanannya. Kerentanan tersebut termasuk ketika waria berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu penelitian ini mencoba membahas dua hal. Pertama, pengakuan identitas waria dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, pengakuan identitas waria dalam kasus waria berhadapan dengan hukum di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan sudah ada pengakuan dalam konvensi internasional. Meskipun demikian, dalam hukum Indonesia masih terdapat diskriminasi atas identitas dan karakteristik yang melekat terhadap waria. Dalam beberapa kasus waria yang berhadapan dengan hukum, waria sudah diterima identitas dan karakteristiknya oleh aparat penegak hukum meskipun belum sepenuhnya.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34182
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5745
2017-03-28T17:29:42Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120424 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERSEPSI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)
Jainah, Zainab Ompu
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Perception, Sanction application, Subject, Narcotic Criminal Action
ABSTRACT
Criminal punishment to defendant by judge were such last combination from investigation process of criminal case. Criminal case of narcotic use until now still became problem which became attention from local, national and international levels. There were problem within this research were: 1) How society perception concerning narcotic criminal sanction application based on Arricle 85 verse (1), (2), (3) Act Number 35, 2009 about Narcotic and the explanation completely, 2). What became the application barrier factor of criminal sanction to narcotic criminal action subject based on Article 85 verse (1), (2), (3) Act Number 35, 2009 about Narcotic and the explanation completely.
Problem approximation carried out by normative and empirical judicial with resource data both directly from informant as both primary and secondary data which came from primary, secondary and tertiary law materials, and data analyzed qualitatively
Based on research result could conclude that criminal sanction or punishment perceived by society as retaine such prison punishment or revenge give to person who carried out criminal action or crime. Therefore punishment which acknowledged within reality of social people should content revenge element not such rehabilitation sanction application such include within article…, barrier factor to rehabilitation sanction application cause of lack Rehabilitation Institution of narcotic user which give free service. Place or institution which accommodate narcotic user who suffered dependence to rehabilitate in mental hospital and Rehabilitation of Sinar Jati Beringin Gemilang Raya Beringin only, whereas that both rehabilitation didn’t have proper facility and professional staff. Totally narcotic criminal action who punished by judge of especially Tanjung Karang Jurisdiction and Public Court within Lampung Court area were people who have no money to paid rehabilitation. There were no Narcotic Criminal Action defendant who stated guilty and get prison punishment by Judge based on definition Article 85 of Act narcotic materially proven as user.
Keywords: Perception, Sanction application, Subject, Narcotic Criminal Action
ABSTRAK
Penjatuhan hukum pidana terhadap terdakwa oleh hakim merupakan suatu rangkaian akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sampai sekarang masih merupakan masalah yang menjadi perhatian baik dalam tinkat lokal, nasional dan internasional. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1).Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap penerapan sanksi pidana narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1),(2), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tantang Narkotika 2). Apa yang menjadi faktor penghambat penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1),(2), (3) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tantang Narkotika.
Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data baik secara langsung dari informen sebagai data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta analisis data secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sanksi pidana atau hukuman dipersepsikan oleh masyarakat sebagai imbalan berupa hukuman penjara atau pembalasan yang dikenakan kepada orang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Oleh karena itu sanksi pidana atau hukuman yang diakui dalam realitas sosial masyarakat haruslah mengandung unsur pembalasan bukan berupa penegrapan sanksi rehabilitasi seperti yang terdapat di dalam pasal 127, faktor penghambat terhadap penerapan sanksi rehabilitasi di karenakan Tidak ada Panti Rehabilitasi pengguna narkotika yang memberikan pelayanan secara agratis. Tempat atau lembaga yang menampung pengguna narkotika yang menderita ketergantungan untuk direhabilitasi hanya ada di Rumah Sakit Jiwa dan Rehabilitasi Sinar Jati Beringin Raya Kemiling, dimana kedua tempat rehabilitasi itu tidak memiliki fasilitas yang baik dan tenaga ahli yang profesional. Secara keseluruhan pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana oleh hakim pengadilan Negeri Tanjungkarang khususnya dan Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Lampung adalah orang-orang yang tidak memiliki uang untuk membayar biaya rehabilitasi.Belum Ada Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Yang Dinyatakan Bersalah dan Dijatuhi Pidana Penjara Oleh Hakim Berdasarkan Ketentuan Pasal 127 ayat (3) undang-undang Narkotika secara Materil Terbukti Sebagai Pengguna.
Kata Kunci: Persepsi, Penerapan Sanksi, Pelaku, Tindak Pidana Narkotika.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5745
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13141
2017-03-28T17:56:14Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"131022 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PRINSIP MOST FAVOURED NATIONS DAN PENGECUALIANNYA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)
Priyono, FX. Joko
Array
Most Favoured Nations principle require the WTO members for not doing discrimination to products from other WTO members for both tariff bound products and non tariff bound products. This principle is the heart of GAIT, GATS dan TR/Ps. Thing that relevant in term of implementation of the principle is like product application which is examined in certain cases either in the panel level or in the Appelate Body level. Nevertheless, there are exceptional clauses for not applying the principle. They are Article XX, XX/, XXIV dan XXV(5) in which Article XX(b) and (g) are often used by WTO members as a reasonable grounds to protect human, animal, plant life or health and to protect exhaustable natural
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13141
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11468
2018-08-09T14:36:18Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"151028 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Agustina, Shinta
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
This study aims to assess and analyze the application of the principle of lex specialis the derogat legi generali in the Criminal Justice System related to the stages in the criminal justice process, and the form of the indictment in applying the principle of lex specialis the derogat legi generali. The method used is empirical juridical with descriptive analytical. The result shows that this principle is applied in criminal cases that violating the general and special criminal provisions in the Penal Code, the general criminal provisions in the Penal Code and special criminal provisions outside the Penal Code, as well as criminal cases that violating two special criminal acts outside the Penal Code. Regarding the fase of criminal procedure in handling the case under this principle, it is implemented in the adjudication process, using the subsidiarity or cumulative model of charging
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam Sistem Peradilan Pidana terkait dengan tahapan dalam proses peradilan pidana, dan bentuk surat dakwaan dalam menerapkan asas lex xpecialis derogat legi generali tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa asas lex specialis derogat legi generali diterapkan dalam perkara pidana yang mempertemukan ketentuan pidana umum dan khusus dalam KUHP, ketentuan pidana umum dalam KUHP dan ketentuan pidana khusus di luar KUHP, serta perkara pidana yang mempertemukan dua atau lebih ketentuan pidana khusus di luar KUHP. Berkenaan dengan tahapan dalam sistem peradilan pidana, asas ini diterapkan dalam tahap adjudication, yang mengharuskan surat dakwaan dibuat dalam model subsidiaritas atau kumulatif
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-10-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11468
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34175
2021-11-17T20:28:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"211030 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7/PUU-XII/2014 TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
Muchtar, Andhyka
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan
Sulistiyono, Adi
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Array
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 / PUU-XII / 2014 dalam dalam pelaksanaannya dinilai belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 / PUU-XII / 2014 dan Faktor apakah yang menyebabkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 / PUU-XII / 2014 tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, Pengadilan negeri berwenang mengesahkan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan pegawai Pemeriksa Ketenagakerjaan Kedua, pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 / PUU-XII / 2014 ternyata belum pernah dilaksanakan sebagai norma baru sehingga dinilai belum efektif.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34175
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9035
2017-03-28T18:27:45Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140121 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DILIHAT DARI PASAL 18 B AYAT 2 UUD 1945
Nurcholis, Hanif
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Village, Nity of Communities Base on Custom Law, Reconstruction of The Village Administration
The status of Village has still been outside of the government bureucratic-system. It is still being positioned as a community that regulated by State and given the governmental tasks. The Law Number
6/ 2014 regarding The Village not includes it into the local government system. This research was conducted in Wilalung Village. The aim of it was to evaluate whether or not the Village in practice has been currently relevant with Article 18 B Verse (2) of Constitution 1945. The Data were collected through several ways: field observation, in-depth interview, focus group discussion, and literature study. This study found that regulation of Village is on the out side bases of the Article 18 B Verse (2).Therefore, the Village-Administration needs to be restructured and into the local government system.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-01-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9035
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21665
2020-04-17T14:19:08Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190130 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
URGENSI PENATAAN HUKUM KERUANGANGKASAAN DALAM KERANGKA KEPENTINGAN NASIONAL NEGARA BERKEMBANG
Pramono, Agus
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
The presence of the space industry which sends to be dominated by private companies in developed countries has encouraged the need for developing country national legal framework thar are accomodative to regulate commercial space activities. On the other hand there are developing countries that have space activities and have national legal instruments, on the other there are developing countries that have just started space activities but do not have national legal instrument. Therefore, the arrangement of international and national legal instrument that regulate the interest of developing countries is urgent. In addition, this study show that existing legal transformation is not successful considering the transformation is not less attention to the full interest of the parties concerned.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21665
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5761
2017-03-28T17:30:03Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120424 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONSEP KEADILAN DALAM SENGKETA HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN BERBASIS KEMAJEMUKAN HUKUM
Yunanto, Yunanto
Justice. Marital property, legal pluralism
Abstract
Publishing UUP is an attempt to obtain a single normative state for the entire area of the central reality of pluralism. In the area of the property becomes part of the UUP, the material properties taken over from the concept of marriage in the old customary law. Marital property settings in the UUP is also a commitment to legal unification efforts to resolve conflicts that may arise between the parties due to legal pluralism. Until now there are factually plurality of marriage property law in Indonesia, as stated in Customary Law, Islamic Law (Islamic Law Compilation) and KUH.Perdata other than those listed in the UUP as positive law. Based on various court decisions in Indonesia, it turns out the reality of plurality of marriage property law lead to the unification of law by applying the UUP for the entire group. In addition to the concept of justice in various disputes the judge's decision marital property is dominated by procedural fairness. Procedural fairness that the judge used this greatly affects the balanced nature of the position of partner in marriage and by the Supreme Court's decision dated December 9, 1959 No. 424 K/Sip/1959 and Supreme Court ruling dated 9 November 1976. No. 1448 K/Sip/1974 and judges tend to follow this jurisprudence. The concept of justice that judges tend to be used by John Rawls theory of justice that emphasizes formal justice. When drawn back again, in practice in the courts based on the paradigm of positivism who gave birth and put the judges legisme flow as a funnel law. With the paradigm of justice that would be obtained is the formal justice or procedural fairness.
Keywords: Justice. Marital property, legal pluralism.
Abstrak
Penerbitan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) merupakan fenomena menarik mengenai usaha untuk memperoleh keadaan normatif yang tunggal untuk seluruh wilayah di tengah realitas kemajemukan. Meskipun UUP bersifat “unifikasi”, namun faktanya merupakan “unifikasi dalam keragaman”.Penerapan UUP hingga kini masih memunculkan berbagai persoalan. Hal ini menunjukkan adanya dimensi yang berbeda dalam pemaknaan terhadap bidang perkawinan, termasuk bidang harta kekayaan perkawinan, yang muaranya dalam implementasinya banyak ketentuan di dalamnya yang menimbulkan pro kontra.Hasil penelitian menunjukkan dalam praktik di pengadilan negeri masih digunakan tiga dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa harta kekayaan perkawinan, yakni : hukum adat, KUH.Perdata dan UUP. Selain pluralitas aturan, juga terdapat pluralitas bentuk harta kekayaan perkawinan akibat adanya perjanjian kawin. Selain itu, dari hasil studi juga menunjukkan bahwa putusan-putusan sengketa harta kekayaan perkawinan di pengadilan negeri berorientasi pada keadilan prosedural. Hal demikian akibat dominannya pengaruh paradigma positivistik dan penekanan kebenaran formil dalam perkara perdata, yang menyebabkan termarjinalkannya keadilan substantif. Dasar untuk membagi sama besar atas obyek sengketa yang terbukti sebagai harta bersama adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No. 424 K/Sip/1959 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1448 K/Sip/1974. Konsep keadilan pembagian demikian merupakan konsep keadilan formal yang dilandasi teori keadilan Joh Rawl. Dalam konteks penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan, keadilan yang dicari adalah keadilan substantif. Paradigma hukum progresif yang lebih mementingkan keadilan yang sifatnya substansial daripada keadilan yang sifatnya prosedural, adalah tepat untuk mewujudkan hukum yang adil.
Kata kunci : Keadilan Hakim, Harta Perkawinan, Kemajemukan Hukum.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5761
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13680
2017-03-29T10:57:56Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160419 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI MEDIA MENUJU KEADILAN
Rodiah Nur, Efa
Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung
Array
Di Indonesia hukum dan proses hukum formal untuk menggapai keadilan formal masih mahal, berkepanjangan, melelahkan, serta belum menyelesaikan masalah dan adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah, mengingat terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (one for all mechanism). Hal Inilah yang mulai banyak pihak mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya.Dalam hukum Islam, dikenal lembaga pemaafan yang
dapat diadopsi oleh KUHP dari hukum Islam (fikih jinayah). Lembaga pemaafan dimaksud di sini adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar mekanisme peradilan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13680
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11588
2017-03-28T16:35:06Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101010 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN KESADARAN PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Rahayu, Rahayu
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Globalization is a transformation process of social relations in the form of network of activities, interaction and trans-continental and inter-regional concessions and it is a worldwide phenomenon. Globalization also brings up threat for human security, that is a condition that requires the fulfillment of human basic needs in which human dignity must be respected and his participation in the life of community must be realized. This condition has an impact on the change of security concept from State centrism to human security At least seven factors must be fulfilled to realize human security, thats are: economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security and political security. The global awareness motivates the development of the concept, doctrine, norms and institution of Human Rights by making international consensus approved by International Community. This consensus is meant to determine the International standards and quality for the countries in implementing their duties to protect, promote, enforce and fulfill Human Rights. This consensus brings about some duties for the countries bound in it to implement the principles and rules in national domain (pacta sunt servanda). Globalization, indicated by the increasing intensity of inter-country relation and more problems regulated in International Law, results in bigger International Obligation of the countries in the world, among others is the obligation to maintain orderliness and peace in the world and to improve Human Rights
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-10-10 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11588
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37095
2022-03-11T04:03:56Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220131 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
STUDI ATAS PERSEPSI MASYARAKAT KOTA SEMARANG TERHADAP PEMBEBANAN SANKSI DENDA DALAM PROGRAM VAKSINASI COVID-19
Widodo, Wahyu
Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang
Budoyo, Sapto
Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang
Pratama, Toebagus Galang Windi
Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang http://orcid.org/0000-0002-5191-3083
Array
Dalam rangka mengurangi jumlah pasien Positif Covid-19, Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Pasal 13a ayat (4) Perpres 14 tahun 2021 memberlakukan sanksi denda. Pengenaan denda ini tentu menimbulkan pro dan kontra sehingga hal ini menarik untuk dibahas dalam kajian yuridis empiris yang dilaksanakan di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres ini melanggar hak asasi manusia terlebih definisi dari keadaan darurat kesehatan masyarakat itu sendiri yang perlu dikaji ulang karena definisinya belum ada standar apa yang dapat dikategorikan sebagai darurat kesehatan masyarakat dan penegakannya akan sulit karena berdasarkan penelitian penulis, sebanyak 55% responden di kota Semarang menolak gagasan sanksi denda, sehingga perlu dipertimbangkan cara alternatif seperti di Australia dimana pemerintah memberikan insentif untuk membujuk masyarakat untuk mau mengikuti program vaksin.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-01-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/37095
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9051
2017-03-28T19:45:47Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140422 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR UTAMA KEBERHASILAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN JOKOWI-RUDY DI KOTA SURAKARTA
Yuwono, Teguh
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Law Enforcement, Good Governance And Humanistic Approach
Law enforcement is one important thing in achieving local good governance in Surakarta City under Jokowi-Rudy. The main question of this research is how comes law enforcement contributes to the success of local good governance in Surakarta. Qualitative method is used in answering the researh questions. Research results show that rule law is one pivotal factor in good local governance of Surakarta. The method of rule of law in Surakarta City is uniqe since it uses humanistic approach in enforcing the laws. This approach is effective since conducive supports from civil society
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-04-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9051
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23054
2020-04-17T14:21:05Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190731 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA
Soemarmi, Amiek
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Indarti, Erlyn
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Pujiyono, Pujiyono
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Diamantina, Amalia
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya diatur dengan Undang–undang. Implementasi konsep negara kepulauan dalam upaya perlindungan perikanan di Indonesia yang menjadi permasalahan dalam artikel ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi konsep negara kepulauan Republik Indonesia dalam mengatur wilayah pengelolaan perikanan dimana terdapat kapal-kapal ikan asing yang masuk di wilayah perikanan Indonesia mengakibatkan kerugian bagi kapal ikan. Metode pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analisis digunakan dalam penelitian didukung studi kasus konflik wilayah tangkap baik di wilayah tangkap perikanan Indonesia yang berbatasan dengan wilayah pengelolaan perikanan negara lain. Hasil penelitian diperoleh bahwa negara Indonesia mengatur melalui regulasi wilayah penangkapan ikan secara nasional dan internasional melalui perjanjian atau kerjasama dengan negara lain sebagai upaya perlindungan nelayan Indonesia.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23054
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5778
2017-03-28T17:34:35Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120724 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN PERDA DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK NDONESIA
Saraswati, Retno
Implications, Control of local regulation, the Unitary
Abstract
Local Government in carrying out his government given the authority to establish regional regulation. On the other hand a lot of local regulations by the central government canceled due to conflict with higher laws, contrary to the public interest, leading to high cost economy and hamper access to people's economy. This happens as a consequence of the shape our country is a unitary state, where the central government has the right to exercise control over local regulations established by the region. The implication is that the cancellation regulations, then the area should revoke the relevant regulations and if violated, the sanction in the form of suspension or withholding the General Allocation Fund (DAU), as well as the loss in terms of both time and financial, on the other hand in the formation of the regulations to be careful not to be canceled by the central government.
Keywords: Implications, Control of local regulation, the Unitary
Abstrak
Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Di sisi yang lain banyak peraturan daerah yang dibatalkan oleh pemerintah pusat lantaran bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat akses ekonomi rakyat. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari bentuk negara kita adalah negara kesatuan, dimana pemerintah pusat berhak untuk melakukan kontrol terhadap perda-perda yang dibentuk oleh daerah tersebut. Implikasinya bahwa dengan dibatalkannya perda tersebut, maka daerah harus mencabut perda yang bersangkutan dan jika dilanggar, maka sanksinya berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), serta terjadi kerugian baik dari segi waktu maupun finansial, di sisi yang lain dalam pembentukan perda semakin berhati-hati agar tidak dibatalkan oleh pemerintah pusat.
Kata Kunci : Implikasi, Pengawasan Peraturan Daerah, Negara Kesatuan
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-07-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5778
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13733
2018-06-10T09:58:23Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"161022 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM MENUJU TERWUJUDNYA KEADILAN SUBSTANTIF
Sunarto, Sunarto
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Array
Penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, memunculkan suatu permasalahan yaitu keadilan yang bagaimana yang hendak diwujudkan. Asas legalitas dalam penegakan hukum ternyata hanya mengarahkan pada terwujudnya keadilan formal yaitu keadilan menurut undang-undang. Penegakan hukum idealnya bukan hanya mewujudkan keadilan formal tetapi juga keadilan substansial, yaitu keadilan yang benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum hendaknya bukan hanya mendasarkan pada asas legalitas, melainkan juga memperhatikan kebiasaan atau tradisi dan sistem nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13733
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11962
2017-03-28T16:32:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100105 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PEMBAHARUAN PERATURAN PAJAK HOTEL MELALUI UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Saptono, Hendro
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/
Array
Local tax can be defined as tax collected by district government. Local Income was significant contributed to the attainable of district APBD value. On behalf of that goal, the regulation reform always be done for adjusting to economic dynamic nor ignoring public justice and The economic ability of public. Hotel tax is one of the local taxes which can improve local income. Moreover, hotel tax is collect based on the profit motive business activity. There were some difference regulation between Law No. 18/1997 on Local tax and retribution as changed by Law No.34/2000 about tax reform Law No. 18/1997 on local tax and retribution Local tax which concern of hotel tax has an important role to local income, on the other hand due to collect Hotel tax, the local regulation as collection basis is necessary. So that local government should prepare local regulation about hotel tax beginning by compilethe academic draft
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-01-05 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11962
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48674
2022-11-23T01:51:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220730 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PARTISIPASI BANK INDONESIA DALAM PENGATURAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
Atmaja, Yustisiana Susila
Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro
Paulus, Darminto Hartono
Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Sistem pembayaran sebagai salah satu bagian dari infrastruktur keuangan berkaitan dengan pemindahan dana telah memberikan kontribusi dan pengaruh besar yang tidak terpisahkan dalam mempercepat dan memperluas inklusi keuangan sebagai wujud pelaksanaan strategi nasional keuangan inklusif. Terjaminnya kelancaran sistem pembayaran menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi di era kian pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini. Hal tersebut menjadi tanggung jawab sekaligus tantangan bagi Bank Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami dan menganalisis pengaturan sistem pembayaran Indonesia oleh Bank Indonesia di era perkembangan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber bahan hukum. Pengaturan sistem pembayaran Indonesia oleh Bank Indonesia di era perkembangan teknologi digital diselenggarakan dengan mengacu pada lima visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dalam Blueprint SPI 2025.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48674
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9347
2017-03-28T19:50:05Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140722 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENGGELAPAN BENDA JAMINAN FIDUSIA
Supriyadi, Supriyadi
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Penal Mediation, Fiduciary Object, Embezzlement
Fiduciary is born based on trust between the fiduciary giver (debtor) and the fiduciary receiver (creditor), in which in the fiduciary agreement, although the fiduciary receiver has provided fund to fiduciary giver, but the bail object is still controlled by fiduciary giver. With object mastered by the fiduciary giver, they often embezzled/transferred the object to a third party. The fraud settlement can be reached through litigation, namely through the regular judicial proceedings, and the need to take another alternative is through penal mediation to reduce the burden or even a buildup of cases in the courts related to embezzlement
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-07-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9347
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22593
2020-04-17T14:22:40Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"191016 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE
Mahmudah, Siti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Badriyah, Siti Malikhatun
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Turisno, Bambang Eko
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Soemarmi, Amiek
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Pemanfaatan hutan mangrove merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang, yang memerlukan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan ini ditujukan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dengan metode penulisan yuridis normatif, spesifikasi penulisan deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder, analisis kualitatif. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove melalui metode persuasif, edukatif, dan fasilitatif yang terdapat dalam kemitraan usaha dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dilaksanakan dengan PP No 17 Tahun 2013 dimana dapat dilaksanakan dengan berbagai pola kemitraan. Pola-pola kemitraan tersebut dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pengelola hutan mangrove, pemilihan pola kemitraan yang akan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-10-16 07:50:54
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22593
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5794
2017-03-28T17:38:42Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"121023 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
EFEKTIFITAS KELEMBAGAAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM PERLINDUNGAN HAM BAGI PEREMPUAN DI INDONESIA
Patra, Rommy
National Commission on Violence Against Women, effective, institutional
Abstract:
National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) is an independent national institution that function to promote and protect women's rights. Institutional existence of Komnas Perempuan still contain many flaws and does not show the characteristics as effective human rights institution. Therefore the institutional of Komnas Perempuan should be arranged to strengthen the function in the protection of human rights in Indonesia, especially women's rights.
Keyword: National Commission on Violence Against Women, effective, institutional
Abstrak:
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah institusi nasional independen HAM yang berfungsi memajukan dan melindungi hak-hak perempuan. Eksistensi kelembagaan Komnas Perempuan masih mengandung banyak kelemahan dan tidak memperlihatkan ciri sebagai institusi nasional HAM yang efektif. Oleh karena itu kelembagaan Komnas Perempuan harus ditata untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia khususnya hak-hak perempuan.
Kata Kunci: Komnas Perempuan, efektif, kelembagaan
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-10-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5794
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16221
2020-04-17T14:10:18Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170130 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MENALAR SEL MEWAH DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Ohoiwutun, Y.A. Triana
Fakultas Hukum Universitas Jember
Samsudi, Samsudi
Array
Ancaman pidana penjara menempati posisi sentral dalam stelsel pidana, berakibat pada banyaknya penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, sehingga terjadi kelebihan kapasitas daya tampung lapas. Kelebihan daya tampung lapas, berakibat keterbatasan fasilitas yang disediakan untuk narapidana, sehingga terjadi permainan kotor atau suap. Fasilitas tertentu yang istimewa di dalam sel, hanya dapat dinikmati sebagian orang kaya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilakukan pencegahan dan penanggulangan melalui kebijakan kriminal, yaitu melalui sarana penal dan non penal.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16221
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13787
2018-08-09T14:24:03Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150723 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA SAMARINDA
Sina, La
Array
Speaking of corruption is being aggressively reviled by various circles of society , people no longer trust law enforcement corruption . With a variety of reasons escape corruption charges. Is this making people more amused components against corruption . Born as a result of the impact of corruption is very dangerous , one of which the decline of the national economy . Anti-corruption efforts solely through the prosecution of corruption , whereas the present moment awareness need everyone to obey the law of corruption .The perpetrators of corruption in Samarinda always hide behind the policies and provisions contained in the legislation governing the authority of an agency or official , so as though everything is a discretionary authority .This type of research used in this paper is an empirical legal research methods with qualitative approach to analyze the data that refers to the rules and regulations perudang . So as to obtain an overview of the impact of corruption in public life , analyze and formulate on law enforcement corruption , and to analyze the factors that affect the law enforcement corruption in the city of Samarinda
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13787
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50066
2023-07-11T02:50:14Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230331 2023 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERUBAHAN PERSEPSI JAKSA TERHADAP PRIBADI TERSANGKA DAN TERDAKWA YANG SEDANG DIPERIKSA DARI SISI PSIKOLOGIS
Ridwan, Mukhlis
Fakultas Hukum, Universitas Riau
Effendi, Erdianto
Fakultas Hukum, Universitas Riau
Maya, Maria
Fakultas Hukum, Universitas Riau
Rahmadan, Davit
Fakultas Hukum, Universitas Riau
Array
Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Dalam menangani suatu perkara, seiring dengan interaksi dengan para tersangka atau keluarganya, sudah tentu akan terjadi perubahan persepsi seorang jaksa dari pertama hingga saat berikutnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan cara wawancara mendalam dan penyebaran kuisioner dan dianalisis secara kualitatif. Perubahan persepsi jaksa setelah berinteraksi dengan tersangka/terdakwa dipengaruhi kondisi psikologis yang ditunjukkan sikap terdakwa, dari awal sejak menerima berkas dari penyidik masih mempunyai persepsi tersangka bersalah, oleh sebab itu mekanisme pengajuan rencana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dilakukan revisi, selama ini cenderung tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, dan tidak ada dasar hukum yang kuat, dan sejatinya Jaksa Penuntut Umum yang lebih memahami kondisi objektif terdakwa.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-03-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50066
Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10472
2017-03-28T16:53:06Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110419 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA DAN PENGARUHNYA PADA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH
Pigome, Martha
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Politics Mining Law in Indonesia has undergone significant changes with the enactment of Law Number 4 of 2009 as elaboration of Article 33 Paragraph (3) and (4) of the 1945 Constitution. State through the goverment authorized to regulate the management of mining, in the era of regional authonomy Local Goverment have the authority to regulate and supervise the management or control of any existing mining businesses in the area with more emphasis on enivonmental management and environmentally sustainable.
Kata kunci: Politik Hukum, Pertambangan, Lingkungan Hidup
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10472
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/27966
2020-04-30T23:06:04Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200430 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP)
Sujoko, Ajik
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Kontrak PBJP termasuk kontrak baku yang terdapat pembatasan asas kebebasan kontrak. Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dalam pelaksanaan kontrak PBJP dilihat dari penerapan teori melebur (opplosing theory) maupun konsep Privat-Administrative Contract. Sesuai teori melebur yang merupakan kontrak privat, hubungan antara “kontraktan” sebagai upaya menyelesaikan pekerjaan, bukan sebagai kewenangan pemerintah sebagai “kontraktan”, namun pada hubungan kontraktual didasarkan pada antara “hak dan kewajiban”. Berdasar konsep Privat-Administrative Contract, pemberian kesempatan bukan lagi dipandang pada “hak dan kewajiban” dalam berkontrak, namun wewenang pemerintah sebagai kontraktan dalam mengupayakan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia dapat selesai.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-04-30 04:26:19
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/27966
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5813
2017-03-28T17:47:34Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130423 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian di Kepolisian Surakarta
Zakki Adlhiyati, Edy Herdiyanto, Achmad,
penal, mediation, theft
Abstract
Law abiding citizen is one of every constitutional states expectation to reach justice, utility ,and legal certanty as law purposes. Justice must be in priority if a clash happens among them and so in theft cases, penal mediation is one alternative to reach justice for all. This research reveals that Surakarta Police department use mediation in strict conditions as long as supported by victims and offenders, also the communities.
Keywords: penal, mediation, theft
Abstrak
Masyarakat yang patuh terhadap hukum adalah dambaan setiap negara hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Apabila ketiganya sulit diwijudkan bersama, maka nilai keadilan harus lebih dikedepankan. Demikian pula terkait dengan penanganan kasus pencurian. Mediasi penal merupakan salah satu alternatif untuk mencari nilai keadilan bagi semua. Polresta Surakarta melaksanakan mediasi penal dengan persyaratan yang ketat, dimana mediasi dapat dilakukan asalkan disetujui kedua belah pihak (pelaku dan korban) dan didukung oleh masyarakat.
Kata kunci: pidana, mediasi, pencurian
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-04-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5813
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14853
2020-04-17T14:12:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170730 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA
Sinaga, Henry Dianto Pardamean
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat http://www.researcherid.com/rid/R-6861-2016 http://orcid.org/0000-0002-4533-6283
Array
Penghindaran pajak yang terjadi dalam suatu lingkungan usaha yang umumnya menguntungkan prinsipal tidak dapat terlepas dari adanya kerjasama dengan agennya. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini menggunakan pendekatan deskriptif – komparatif – preskriptif dalam menjawab permasalahan yang ada. Agar dapat menanggulangi dan atau memulihkan kerugian pendapatan negara dari pajak, diharapkan adanya pengaturan secara tegas pertanggungjawaban pengganti dan kriterianya serta adanya perluasan pengertian “setiap orang” yang mencakup manusia dan korporasi dalam peraturan perundang-undangan perpajakan kedepan di Indonesia.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14853
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13061
2017-03-28T16:48:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110118 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHON 2008
Hidayat, Bunadi
Array
Transactions in cyber crime and activities of illegal business, such as; fraud, piracy, interception, cyber porn, cyber sex, face books, traffickings, gambling etc, hve been phenomenon and threatening the people in overseas. Facing these cyber crimes, the Government has implemented Constitution Number 11 the year 2008, concerning Information and Electrical Transaction. Based on the judicial considerations of this constitution, some of electrical media are legal evidences by off which values are correspondent to traditional evidences. This statement can be found in : Article 1 point (2 ), Article 31 point ( 1 ) /TE Constitution; JunctoArticle 12 verse ( 1 and 2 ), Article 15 verse ( 1) Constitution Number 8 the year 1997, concerning on Document of Company; Juncto Article 184 Criminal Justice System ; Article 1320 Civil Code or Burgerfijk Wetboek ( B. W) ; Juncto Article 164 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten ( R.Bg) ; JunctoArticle 45 Herziene lndonesische Reglement ( H.I.R ). Hence, any documents and information using electrical media, can be classified as the legal evidences in trial court.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-01-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13061
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11087
2017-03-28T19:54:53Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"141021 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA
Lugianto, Adil
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Victims as the suffred person because of crime, should receive the protection of their rights. Indonesian positive law (Penal Code and Criminal Procedure Code) was originally regulated only compensation to victims. Then, victims' rights later evolved to become more widespread in Law No. 13 of 2006 on the protection of witnesses and victims. However, the protection of victims' rights is not integrated to the criminal justice system. Therefore, the reconstruction of the protection of rights of victims was taken so that all victims can obtain the widest possible access to their rights.
Keywords: Victims’ Rights and Laws Protection
Korban sebagai pihak yang menderita akibat suatu tindak pidana, perlu mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Hukum positif Indonesia (KUHP dan KUHAP) pada awalnya hanya memberikan hak ganti rugi terhadap korban. Hak-hak korban kemudian berkembang menjadi lebih luas dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Namun, perlindungan hak-hak korban dalam undang-undang tersebut tidak terintegrasi dalam jaringan sistem peradilan pidana. Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban dilakukan supaya semua korban dapat memperoleh akses seluas-luasnya atas hak-haknya
Kata kunci: Hak-hak Korban dan Perlindungan Hukum
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-10-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11087
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30210
2020-12-02T04:04:43Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200731 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TEKNOLOGI VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) SEBAGAI STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN DI INDONESIA
Soemarmi, Amiek
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Indarti, Erlyn
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Pujiyono, Pujiyono
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Azhar, Muhamad
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Wijayanto, Dian
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro
Array
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Teknologi Vessel Monitoring System (VMS) sebagai strategi perlindungan dan pembangunan industri perikanan di Indonesia. Usaha perikanan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan di antaranya adalah masih adanya praktik illegal fishing dan lemahnya pengawasan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang– undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan kebijakan percepatan pembangunan industri perikanan serta dampak penerapan VMS. Hasil penelitian menujukan bahwa pemanfaatan teknologi VMS dapat menciptakan transparansi dalam pengelolaan sumber daya kelautan di seluruh dunia, sehingga bisa mencegah terjadinya praktik kejahatan seperti illegal fishing. Apabila hal ini dilakukan maka industri perikanan Indonesia akan bebas dari kejahatan seperti ilegal fishing dan akan terwujud pembangunan industri perikanan di Indonesia.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-07-31 01:55:01
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30210
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5830
2017-03-28T17:51:43Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130723 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KORUPSI SKALA KECIL DALAM PELAYANANPUBLIK (Studi Kasus Pada Sebuah Rumah Susun di Jakarta)
Sigit, Istarti A.
corruption, public service, rent apartment.
Abstract
This article described such practice of petit bribery at the low cost renting apartment Melati, Penjaringan, North Jakarta, an asset of the government of Jakarta province. To understand the basic related problems to such issue may provides a reflection on the mismatch between what is stated as government’s program and its real implementation and how to engineer appropriate solutions for the similar problems in the time to come.
Keywords : corruption, public service, rent apartment.
Abstrak
Artikel ini mendeskripsikan praktik dari suap skala kecil pada rumah susun sewa murah Melati, Penjaringan, Jakarta Utara, sebuah aset dari pemerintah propinsi DKI Jakarta. Memahami permasalahan mendasar yang bertalian dengan masalah tersebut dapat menyediakan suatu refleksi tentang kesenjangan antara apa yang dinyatakan sebagai program pemerintah dan implementasi riilnya dan bagaimana merekayasa jalan keluar yang berpadan untuk permasalahan yang mirip dalam waktu yang akan datang.
Kata Kunci : Korupsi, Pelayanan Publik, Rumah Susun Sewa.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5830
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15359
2020-04-17T14:13:33Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"171030 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
INDIKASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM ASPEK TATA NIAGA PERDAGANGAN SAPI IMPOR
Tiara, Christin Octa
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Array
Artikel yang berjudul Indikasi Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Aspek Tata Niaga Perdagangan Sapi Impor ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut: apa penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam aspek tata niaga perdagangan sapi impor dan bagaimana regulasi tata niaga perdagangan sapi impor harus diformulasikan sehingga tidak mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat serta untuk mengetahui dan mengkaji urgensi regulasi tata niaga perdagangan sapi impor sehingga tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah tidak adanya kejelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga mengakibatkan banyak penafsiran yang berbeda dikalangan para pengusaha. Serta penting adanya regulasi yang mengatur lebih lanjut dalam aspek tata niaga perdagangan sapi impor sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15359
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4152
2022-07-07T04:17:33Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120124 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REVITALISASI KEBERPIHAKAN PROFESI ADVOKAT TERHADAP KLIEN YANG TIDAK MAMPU
Nurudin, Agus
Revitalizing the role of advocate is very urgent now, so that its position is still worth mentioning as one of the elements of law enforcement, even as the front line in providing human rights protection, especially for people who can not afford to procedural law in court. The revitalization, especially on the function of an advocate role, the moral obligation to support a fair trial and right, position the community who can not afford equal before the law, provide free legal assistance to citizen who can not afford and using the law with a conscience.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-01-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4152
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13077
2017-03-28T16:56:48Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
POLITIK HOKUM PENGAKUAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK-HAK TRADISIONALNYA
Sukirno, Sukirno
Array
The Legal policy of state recognition to the indigenous people during Guided Democracy period, New Order period ( Orde Baru ), until reformation period, carried out carefully by giving four terms as regulated in UUPA, UUD NRJ 1945 and The Act of Fore sty and Plantation Act. So that, the character of the product of the Jaw is not still responsive, because they have not base on to Pancasila ( as a fundamental norm) dan they have not accomodate the aspirations of indigenous peopleand also the International Law instrument. The legal policy of state recognitions to indigenous people in the future need to accomadate indigeneous people's aspirations, International Law instrument which it regulated the indigineous people, and state interest, which it still refferring to Pancasila as 9Jiding principle.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-07-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13077
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11423
2018-08-09T14:11:53Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150115 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
FAKTOR KRIMINOGEN ILLEGAL MINING TIMAH DI BANGKA BELITUNG
Haryadi, Dwi
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Bangka Belitung’s tin wealth on the downside has led to rampant illegal mining practices. This research aims to determine the root causes of illegal mining. Data collection was done through literature studies, field observations, participant observation, in-depth interviews and focus group discussions with key informants from miners to policy makers, as well as law enforcement officers. The study finds there are eight criminogenic factors, namely tin disorientation governance, political control of tin, tin abundant, areas prone to smuggling, economic needs of the people and the elite, low awareness of law and and environment, nonoptimal guidance and supervision, and ineffective law enforcement.
Kekayaan timah Bangka Belitung pada sisi negatifnya telah menimbulkan maraknya praktik Illegal mining. Tujuan penelitian antaralain untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya illegal mining. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, pengamatan lapangan, observasi partisipatif, wawancara mendalam dan FGD yang dengan para key informan dari pelaku tambang sampai pengambil kebijakan, serta aparat penegak hukum. Penelitian ini menemukan ada 8 (delapan) faktor
kriminogen terjadinya illegal mining timah, yaitu disorientasi tata kelola pertimahan, politik penguasaan timah, timah yang melimpah, daerah rawan penyelundupan, kebutuhan ekonomi rakyat dan elit, rendahnya kesadaran hukum dan lingkungan, pembinaan dan pengawasan belum optimal dan penegakan hukum yang belum efektif.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-01-15 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11423
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34832
2021-03-24T04:31:28Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210131 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
IMBAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 DALAM PENATAAN PEGAWAI DI INSTANSI PEMERINTAH
Juliani, Henny
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui imbas PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dalam penataan pegawai di instansi pemerintah. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imbas berlakunya PP Nomor 49 Tahun 2018 memberi dampak yang signifikan yaitu larangan pengangkatan tenaga honorer untuk pengisian jabatan ASN termasuk pengangkatan dalam rangka mengganti tenaga honorer yang berhenti atau diberhentikan. Solusi pengisian kebutuhan pegawai di instansi Pemerintah dilakukan melalui rekrutmen PPPK secara terbuka agar diperoleh ASN yang profesional. Tuntutan profesionalitas ASN melalui seleksi JF PPPK sebagai bentuk penataan birokrasi dalam mewujudkan good governance harus dilakukan dengan kebijakan regulasi yang berkeadilan bagi tenaga kontrak K1 dan K2 yang selama ini telah bekerja di instansi Pemerintah.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-01-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34832
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5861
2017-03-28T17:42:54Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130122 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
IHWAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Isra, Saldi
Komisi pemberantasan korupsi, ad-hoc, dan penyidik
Abstract
The Corruption Eradication Commission (KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi) was a specially-designed institution due to the failures of conventional institutions (public prosecutor and the police) in the eradication of corruption. Such considerations demanded that KPK was not intended to be a temporary institution. In such position, this article explicates basic arguments and legitimacy of the formation of KPK investigators. By law, a series of Laws open the chances or possibilities of non-police investigators. This means that as an institution authorized to conduct investigation, the KPK bears the right to recruit its own investigators.
Keywords : Corruption Eradication Commission, ad-hoc, and investigator.
Abstrak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang didesain khusus karena kegagalan lembaga konvensional (kejaksaan dan kepolisian) dalam memberantas korupsi. Karena pertimbangan itu, kehadiran KPK tidak dimaksudkan sebagai lembaga yang bersifat sementara. Dalam posisi seperti itu, tulisan ini menjelaskan dasar argumentasi dan legitimasi pembentukan penyidik KPK. Secara hukum, banyak undang-undang membuka kesempatan atau kemungkinan penyidik selain kepolisian. Artinya, sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, KPK berwenang untuk merekrut penyidik sendiri.
Kata Kunci : Komisi pemberantasan korupsi, ad-hoc, dan penyidik
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-01-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5861
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15999
2020-04-17T14:14:24Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180130 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
INTERNALISASI NILAI-NILAI MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
Maskur, Muhammad Azil
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Array
Fokus permasalahan dalam artikel ini adalah pembahasan terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adat Sedulur Sikep dan internalisasi nilai-nilai masyarakat adat Sedulur Sikep dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Artikel ini sangat penting dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional melalui pembaharuan hukum pidana nasional yang berbabis pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan ada banyak nilai-nilai masyarakat adat yang dapat di internalisasikan dalam pembaharuan hukum pidana nasional, salah satunya masyarakat adat Sedulur Sikep di Jawa Tengah. Nilai-nilai masyarakat Sedulur Sikep ini dapat diinternalisasikan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional melalui dua jalan, pertama melalui kriminalisasi dalam RKUHP. kedua melalui penerapan asas legalitas materiil yang mengakui hukum yang hidup di masyarakat.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15999
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4214
2022-07-07T04:27:19Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120124 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ASPEK DEMOKRASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF SOCIO-LEGAL
Rodiyah, Rodiyah
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
The state must be built from two concepts that is law and democracy. Paradigm shift in constitutional law in the amendment to the 1945 democratic consequences formation process of legislation, including regulation. This means that its formation must meet the normative dimension of democracy and sociological material. Normative dimension Stufenbautheory analyzed in accordance with Law No.10 of 2004, Law No.23 of 2004 and Permendagri No. 16 of 2006. Material dimension of democracy sociological perspective can be analyzed with the legal workings Chambliss, Seidman, Selznick and responsive Nonet-Habermas's Communication Theory of Justice. Establishment of Legislation in the form of regulation is formed by using analysis Talcot Parsons on cybernetic patterns of socio-cultural sub-systems in the aspect of democracy.
Keywords : Law democracy, sociological material, responsive
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-01-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4214
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13100
2017-03-28T17:01:25Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"111018 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
CYBERCRIME DALAM ABAD 21 : SUATU PERSPEKTIF MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
Dewi, Sinta
Array
The development of information technology has encouraged the development of rapid Demian use of the Internet to conduct transactions in the world. Today virtually all parties have used the Internet both for individuals, businesses and government agencies. However, the global Internet usage has led certain parties to commit crimes in cyberspace or cybercrime. Because of human activities in the cyber world is limitless activities that have an international dimension, the transnational nature of crimes committed so that when viewed from the global rate of loss has exceeded the crimes committed due to drug sales. To deal with this problem it is necessary that takes into account protection through regulatory harmonization Globally and will be able implementad in natiomal regulations. This research purpose are to analyze several legal issues such as how International Law Play an Important Role in Regulationd and urge international Cooperation to combat Cybercrime. This research used a normative juridical approach which focuses on secondary data, then used all the legal and juridical methods of historical comparison is obtained from the research literature is supported by primary data from field research. The specifications of research used is descriptive analytical and subsequent data collected were analyzed qualitatively. Based on the research and data analysis can be concluded that International Law has play an important role in regulating Cyberlaw and has promote international cooperation in combating Cybercrime and at the same time will encourage the harmonization of Cyberlaw Regulations.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-10-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13100
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12840
2018-08-09T14:36:40Z
mmh:FM
nmb a2200000Iu 4500
"170306 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
Index dan Ucapan Terimakasih
Hukum, Masalah Masalah
Array
• Indeks Penulis
• Indeks Subjek
• Ucapan Terima Kasih
VOL 44, NO 1-4 (2015)
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-10-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12840
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36655
2021-05-12T09:33:24Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210430 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN PRODUK FARMASI ATAS PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH (GOVERNMENT USE)
Atmaja, Yustisiana Susila
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Santoso, Budi
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Irawati, Irawati
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Setiap pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri invensi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Dalam kebutuhan yang sangat mendesak untuk memenuhi kepentingan kesehatan masyarakat, pelaksanaan paten produk farmasi dapat dilakukan oleh pemerintah (government use). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan paten produk farmasi oleh pemerintah dan pelindungan hukum pemegang paten produk farmasi atas pelaksanaan paten oleh pemerintah. Metode penelitian artikel berdasarkan pendekatan yuridis normatif dari berbagai bahan hukum melalui studi kepustakaan. Pelaksanaan paten produk farmasi oleh pemerintah dapat dilakukan tanpa seizin pemegang paten dalam kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Pemegang paten produk farmasi memperoleh pelindungan hukum untuk menjamin pelaksanaan hak eksklusif pemegang paten dan pembayaran kompensasi selama pelaksanaan paten oleh pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/36655
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9014
2017-03-28T18:27:21Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140121 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TELAAH TERHADAP POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Zahari, Ahmad
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Polygamy, Islamic Law Perspective
Polygamy, to the Indonesian Muslims, still has polemic, both the institution and the arrangement. The interpretation of polygamy is still explicit and partial, the positive side being supressed and the negative being exposed or otherwise. Consequently, polygamy has excessively and irresponsibly been practiced, deviating from the regulations, and to some people it is something frightening and should be abolished or avoided. This research discusses polygamy from a wider, comprehensive, objective, responsible and rational perspective in accordance with its main purpose. Hopefully, polygamy can contribute significantly to the lives of the individual, family, community, nation and state
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-01-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9014
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16786
2020-04-17T14:16:17Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180730 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETAP DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA(STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOGAN)
Aulia, Rahma
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Wisnaeni, Fifiana
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Sampai saat ini jabatan wakil bupati di Kabupaten Grobogan masih belum terisi. Hal tersebut terjadi karena wakil Bupati terpilih Grobogan Edy Maryono meninggal dunia 3 hari sebelum ia dilantik menjadi wakil bupati. Secara ringkas tujuan tulisan ini adalah untuk membahas mengapa di Kabupaten Grobogan sampai saat ini belum dilaksanakan pengisian jabatan Wakil Bupati Periode 2016-2021, dan untuk mengetahui mekanisme dan tata cara pengisian jabatanWakil Bupati yang berhalangan tetap. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan, sejatinya mekanisme dan tata cara pengisian jabatan Wakil Bupati yang berhalangan tetap telah diatur di dalam Pasal 176 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan wakil Walikota.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16786
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11463
2018-08-09T14:36:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"151028 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MEMBANGUN MODEL IDEAL PENGAWASAN NOTARIS
Siti Mariyam, Yulies Tiena Masriani Haryati
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Profession of notary is concerned with technical issues to implement their legal profession proportionally. The notary often fails to competently perform his or her duties as known “malpractice”. Of course, this threatens professional dignity and infringes code of ethic and law. Therefore, the supervision of notary should administer and control the standard operating procedure stipulated in Act of Notary in order to protect the dignity of profession. This article gives a concept to build the supervision effectively in a good system as evaluation to serve the society as good as possible by the notary
Profesi notaris secara langsung terkait dengan isu-isu teknik untuk mengimplementasikan profesi hukumnya secara proporsional. Notaris sering gagal untuk melaksanakan tugasnya dikenal sebagai “malpraktik”. Tentunya, hal ini mengancam kehormatan profesi dan melanggar Kode Etik dan Hukum. Oleh sebab itu, pengawasan notaris seharusnya mengatur dan mengontrol standarisasi prosedur pelaksanaan ditetapkan oleh Undang-Undang Notaris untuk melindungi kehormatan profesi. Tulisan ini memberikan suatu konsep untuk membangun pengawasan secara efektif dalam suatu sistem yang baik sebagai evaluasi untuk melayani masyarakat oleh notaris sebaik mungkin
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-10-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11463
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34342
2021-11-17T20:04:36Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210731 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REFORMULASI SYARAT DIVERSI: KAJIAN IDE DASAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Faisal, Faisal
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Rahayu, Derita Prapti
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Array
Formulasi syarat pelaksanaan diversi menghendaki ancaman pidana dibawah tujuh tahun dan bukan pengulangan pidana. Paper ini bertujuan mengkaji pelaksanaan diversi agar sesuai dengan nilai dan asas dari ide dasar sistem peradilan pidana anak. Persoalan yang muncul apakah syarat diversi sudah sejalan dengan ide dasar tersebut? Lalu bagaimana tawaran reformulasi syarat diversi? Terhadap syarat diversi melakukan pengulangan pidana tidak memiliki makna berarti bahkan berpotensi mengurangi makna ide dasar utamanya prinsip ultimum remedium. Reformulasi syarat diversi menitikberatkan pada perbuatan kategori tindak pidana serius seperti terorisme, pembunuhan berencana, pemerkosaan, dan peredaran narkoba.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34342
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9030
2017-03-28T18:27:37Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140121 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ANAK ANGKAT DI PERSIMPANGAN HUKUM
Al Amruzi, M. Fahmi
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Adopted Child (Adoption), Islamic Law, Customary Law, Constitutional Law
History records that the adopted child and the adoption has been known for a long time ago. This adoption can occur due to personal and social interests, such as not having children because of infertility or other reasons, or aimed to assist and uplift the community as a result of the economic downturn. Legal adoption both in Arabia as well as other places such as China and even in Indonesia has a long history, and even in the Arab lands once canceled, While in the prevailed Ducth Colonial law period to Indonesia, no law of adoption.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-01-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9030
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17654
2021-07-11T23:44:56Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"181030 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
RETRACTED: KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI LGBT (LESBIAN, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER) BERBASIS PANCASILA
Harahap, Indra Tua Hasangapon
Universitas Diponegoro
Array
Kelompok LGBT di Indonesia perbuatannya telah melanggar nilai-nilai keseimbangan Pancasila, terutama nilai ketuhanan serta nilai moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kebijakan hukum pidana dapat menjadi upaya dalam menanggulangi penyebaran serta perbuatan LGBT ini, dengan membuat serta merumuskan peraturan baik dalam KUHP juga dalam Undang-Undang Pornografi untuk dapat menjaga kesucian dari nilai ketuhanan Pancasila. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi LGBT ini, juga sebagai upaya pembaharuan hukum pidana terhadap tindakan yang melanggar Pancasila yang tidak dapat dilepaskan dari kajian perbandingan hukum agar dapat merumuskan suatu peraturan yang baik dalam menanggulangi LGBT.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17654
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5756
2017-03-28T17:29:56Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120424 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
WILAYAH KEDAULATAN NEGARA ATAS RUANG UDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Pramono, Agus
Abstract
Understanding the concept of state sovereignty over air space developed in three thought. Firstly, the principle there is no country that has sovereignty so that the air space can be used by anyone. Secondly, the country that has a space over her, gets the special rights over the freedom of the air which there is no limitation the height space limit. Thirdly, that the country has freedom of the air space, but hold a territory or territorial zone that gives certain rights to the country that has a space over her can be carried out implemented. The goal of research to investigate and analysis the regulation and accountability of the state in maintaining and protecting the state sovereignty over air space viewed from the perspective of international law.
The approach used in this study is the yuridical normative in the sense that the study is based on analysis of the relevant civil aviation convention. Further more, described in the description of the support that is deductive with the library study.
From the research and of the analysis results can be seen that thought of the concept of the sovereign state begins in three theories. Moreover, crystallized in Airspace International Agreements described in the International Civil Aviation Convention in Chicago, 1944, particularly, the nations of state sovereignty in the air, Article 1, which asserts “that the contracting states recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory”.
In terms of maintaning and protecting state sovereignty in the air, the state fully be responsible for the implementation.
Key words : Area of State souvereignty, Airspace, International Law.
Abstrak
Pemahaman konsep wilayah kedaulatan Negara atas ruang udara berkembang dalam tiga pemikiran. Pertama, bahwa pada prinsipnya tidak ada Negara yang memiliki kedaulatan sehingga ruang udara dapat dipergunakan oleh siapapun juga. Kedua, bahwa Negara kolong mendapat hak-hak khusus atas kebebasan udara yang tidak membatasi ketinggian batas ruang udara. Ketiga, bahwa Negara memiliki kebebasan ruang udara, tetapi diadakan suatu wilayah/zona territorial yang memberi hak-hak tertentu kepada Negara kolong dapat dilaksanakan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban Negara dalam menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan Negara atas ruang udara ditinjau dari perspektif hukum internasional.
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dalam pengertian bahwa penelitian ini berdasarkan atas analisis terhadap Konvensi Penerbangan Sipil terkait. Selanjutnya dideskripsikan dalam uraian yang bersifat deduktif dengan dukungan studi kepustakaan.
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pemikiran atas konsep wilayah kedaulatan Negara berawal dari pendirian pemikiran dalam tiga teori. Selanjutnya terkristalisasi dalam kesepakatan internasional sebagai-mana dimaksud dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional Chicago 1944 khususnya pengertian kedaulatan Negara atas ruang udara, article 1 menegaskan bahwa “The contracting states regognize that every state has complete and exclusive sovereignity over the aisprace above its territory”.
Dalam kerangka menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan negara atas ruang udara, Negara bertanggungjawab penuh untuk pelaksanaannya
Kata kunci : Wilayah Kedaulatan Negara, ruang udara, hukum Internasional.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5756
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13674
2017-03-29T10:29:20Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160126 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENGATURAN FOLKLOR SECARA SUI GENERIS DALAM UNDANG-UNDANG TERSENDIRI
Melianti, Yusna
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan
Ivanna, Julia
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan
Beru Perangin-angin, Reh Bungana
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan
Array
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan folklor di Indonesia dan negara lain; dan menganalisis mengapa folklor perlu diatur secara sui generis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Indonesia mengatur folklor dalam undang-undang hak cipta. Pengaturan folklor dalam sistem hukum nasional masing-masing negara tidak sama. Pengaturan folklor di bawah lingkup undang-undang hak cipta tidak tepat. Folklor harus diatur secara tersendiri dalam undangundang khusus yang mengatur folklor.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-01-26 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13674
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11582
2017-03-28T16:32:59Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100406 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
HAK ULAYAT SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL (Suatu Kajian Yuridis Empiris)
Prasetyo, Agung Basuki
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Ulayat land is a beschikkingsrecht which describe about the relationships between indigenous people and their lands. Indigenous people say that there is a religio-magis character in that relationships. An empirical point of view can be described that ulayat rights still decrease on their recognization. It caused by conflicts, between indigenous people and government (vertical conflict) or between indigenous people and private corporation including inter indigenous people (horizontal conflict). In the framework to handle conflicts about ulayat lands, the government has an ambivalent attitude. In one side, the government give ulayat lands recognization and indigenous people's rights but in the other side, he deny indigenous people's rights. It urged by dirty political culture. As a matter of fact, there is an constitutional assurance of indigenous people's rights. It needed a long effort in order to get a constitutional recognization of indigenous people's rights not only in a paper but also in practice, it can be justification of law to protect ulayat lands of indigenous people
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-05-06 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11582
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40240
2022-03-11T04:03:56Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220131 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MEMPERKUAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI AKTUALISASI OTONOMI DESA MELALUI DEREGULASI KELEMBAGAAN YANG MENGURUS DESA
Retnowati, Endang
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Kusumaputra, Ardhiwinda
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Hastuti, Noor Tri
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Array
Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan arah pengaturan penguatan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, terdapat beberapa aturan turunan yang justru menghambat aktualisasi pemberdayaan masyarakat. Menimbulkan aturan yang saling tumpang tindih, sehingga berdampak pada lambatnya pemberdayaan masyarakat. Terdapat dua rumusan masalah yang diangkat. Pertama, mengapa diperlukan upaya untuk melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa? Kedua, bagaimana upaya hukum dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa? Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk membangun desa agar lebih berkembang dan berkualitas. Saat ini, upaya pemberdayaan tersebut juga terhambat oleh regulasi yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya pada tingkatan Peraturan Menteri. Oleh karena itu, deregulasi menjadi upaya terpadu agar tercipta kepastian hukum yang mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-01-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40240
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9046
2018-08-09T13:57:06Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140422 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PEMBERANTASAN TERORISME BERORIENTASI HAM
Haryadi, Dwi
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Law Enforcement, Terrorism, Human Rights
Eradicating terrorism has now become a national and global agenda that should be done to protect society. Densus 88 from Indonesian National Police, the executor of this effort, must not only stick to the principle of upholding the law and human rights, but also not be discriminatory. To optimize the preventive actions of human rights violation by this force, there is an understanding and implementation process of the code of conduct set out in the regulations, especially the principle and standards of human rights implementation in Indonesian National Police duty
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-04-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9046
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21670
2020-04-17T14:20:26Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190426 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEBIJAKAN PENGGUNAAN MODA TRANSPORTASI UMUM UNTUK KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA SEMARANG
Sukarmi, Sukarmi
Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Suwondo, Deny
Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Array
Arus urbanisasi tinggi Kota Semarang dengan rendahnya kesadaran masyarakat menggunakan transportasi umum menimbulkan kemacetan yang berdampak terjadi kemerosotan kesejahteraan ekonomi. (RKPD, 2016:16). Penelitian dilakukan untuk menindak lanjuti kebijakan sebelumnya dari hasil identifikasi dan analisis cenderung berdampak negative karena tidak dikaji dan dikontrol secara komprehensif. Kemacetan terjadi karena jumlah kendaraan yang digunakan tidak seimbang dengan kapasitas jalan yang tersedia, bahkan moda pelayanan angkutan umum yang ada berkapasitas kecil menimbulkan inefisiensi. Pengembangan untuk daerah dengan rute angkutan umum yang padat, dengan reduksi trayek harus diikuti konversi moda berkapasitas lebih besar. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Terjadinya kemacetan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Upaya internal dilakukan dengan mengubah mind set masyarakat, melakukan “edukasi publik”, dan “revolusi mental”, dengan peneladan stakeholder, sehingga terbangun kesadaran masyarakat semula kebiasaan pemakai kendaraan pribadi secara bertahap ke kendaraan massal (publik).
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-04-26 14:10:46
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21670
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5773
2017-03-28T17:34:27Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120724 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ASPEK EPISTEMOLOGI FILSAFAT HUKUM INDONESIA
Sabon, Max Boli
epistemology of law, philosophy of law, modern natural law, custom law, legal studies progressively
Abstract
Many people say that the implementation of law in Indonesia has been on the track, nonetheless, it is only the way of putting into effect that is not wise enough. From the point of view of the aspect of onthology of philosophy, the application of law in Indonesia is having no problem so far. On the other hand, the problem is in its epistemology. The duty of philosophy of law is to give explanation of such phenomenon. The problem is therefore laid down in epistemology, it is wise to use the school that talks a lot about epistemology of law. Furthermore, Indonesia is a pluralistic society, for that reason, the choice to use the Modern Natural Law as its approach is considered to be as one of the alternative, for the school itself is emphasizing upon the epistemology of law as well as the custom law which as the characteristic of pluralism of Indonesia. The study of epistemology of philosophy of law in Indonesia, with the approach through the Modern Natural Law toward custom law of Indonesia is supported by the legal studies progressively that may explain the phenomenon of the confused and depraved enforcement of law in Indonesia.
Keywords: epistemology of law, philosophy of law, modern natural law, custom law, legal studies progressively
Abstrak
Banyak orang mengatakan pengaturan hukum di Indonesia sudah baik; hanya cara pelaksanaannya yang tidak baik. Gejala ini berarti dari aspek ontologi filsafat hukum, hukum di Indonesia tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah aspek epistemologinya. Filsafat hukum bertugas menjelaskan gejala ini. Oleh karena permasalahnnya terletak di bidang epistemologi, maka digunakan mazhab hukum yang banyak membicarakan tentang epistemologi hukum. Selain itu, Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Untuk itu pilihannya antara lain adalah Mazhab Hukum Alam Modern karena banyak berbicara tentang epistemologi hukum sekaligus hukum adat sebagai ciri kemajemukan Indonesia. Studi epistemologi filsafat hukum Indonesia dengan pendekatan Mazhab Hukum Alam Modern terhadap hukum adat Indonesia yang didukung oleh pemikiran hukum secara progersif, dapat menjelaskan gejala carut-marutnya cara pelaksanaan hukum di Indonesia .
Kata Kunci: epistemologi hukum, filsafat hukum, hukum alam modern, hukum adat, pemikiran hukum progresif
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-07-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5773
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13725
2017-03-29T11:09:05Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160725 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA DENGAN SISTEM “OUTSOURCING” SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 27/PUU-IX/2011 DI NUSA TENGGARA BARAT
Husni, L.
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Hamzah, Any Suryani
Array
Penggunaan sistem “outsourcing” dalam hubungan kerja saat ini sudah menjadi tren bagi dunia usaha karena persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem “outsourcing” dalam hubungan kerja setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 di NTB. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan di perusahaan di NTB. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem outsourcing setelah Putusan MK No. 27/PPU-IX/2011 pada perusahaan swasta di NTB belum terlaksana sebagaimana mestinya.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-07-25 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13725
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11956
2017-03-28T16:32:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100105 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEBIJAKAN EGO SEKTORAL DAN RENDAHNYA IMPLEMENTASI HUKUM SEBAGAI PEMICU KONFLIK TANAH HAK ULAYAT
Sukirno, Sukirno
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/
Array
Recognize of the existence of traditional law society and their right including communal land is acknowledged, distributed in various regulations and laws. However, the existence of this regulation does not give much meanings because it is still underestimated by the regional government, proven that there are still many territorial right land conflicts. This research is conducted to findout solutions for the problems relating to the rearangement of territorial of communal right land with the purpose of being able to find out and formulate the appropriate arangement model both from the aspect of format and legal formulation. The research results conclude: firstly, horizontally and vertically, the are many laws and orders that are not synchronous, harmonious, overiaping to each other, and they prone to couse conflicts, especially the matters concerning the communal land. Secondly, the regulations that will be created would be better if they have an equal level to Acts as mandated in the Second Amendment of 1945 Constitution. Thirdly, the formulation that should exist in that Act should at least include: 1) acknowledgment of traditional law society with their communal right land from the government; 2) utilization of FPIC (Free, Prior and Informed Concent) instruments reflected in UNDRIP (United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples) as the conditions of communal right land usage by outside parties; 3) measurement, communal right land mapping, and construction of pole s borders; 4) issuence of proprietary right certificatea or usage right upon the communal right land by paying attention to the characteristics of the traditional law society
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-01-05 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11956
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47465
2022-11-23T01:51:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220730 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENYELESAIAN SENGKETA PERASURANSIAN MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK)
Ulinihayati, Ni’ma
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
Husein, Yunus
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
Array
Asuransi sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis dalam pelaksanaannya seringkali terjadi perselisihan yang berujung pada sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui internal dispute resolutions. Sehingga diperlukan upaya lain untuk menyelesaikan sengketa tersebut baik melalui jalur litigasi atau non-litigasi dengan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. POJK 61/POJK.07/2020 menjadi dasar bagi LAPS SJK menjalankan tugas sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan Indonesia. Dalam penelitian ini dibahas mengenai penyelesaian sengketa perasuransian melalui LAPS SJK dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Terdapat dua layanan yaitu mediasi dan arbitrase yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perasuransian yang terjadi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47465
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9341
2017-03-28T19:50:00Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140722 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASAR TRADISIONAL DI ERA GLOBALISASI DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN
Seran, Marcel
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Default Paragraph Font;Globalization, Trade Liberalization And The Legal Protection For The Traditional Markets
Globalization and trade liberalization have penetrated territorial limits of countries in the world, and affected on peoples lives i.e. order on aspect of political, economic, social, cultural and legal. Indonesia as one part of the world community is not to escape from that influence.The influx of investments in modern market of Indonesia is evidence of this influence. However, with the influx of investments in modern markets has also led to the beginning of marginalization of traditional markets.Therefore, there is a need for legal protection for the traditional market in order that it flourishes side by side with modern markets; it can also be strategic partners in support of economic development towards a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 constitution
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-07-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9341
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22019
2020-04-17T14:22:25Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"191016 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MENANGGULANGI CYBERBULLYING DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF ANALISA EKONOMI MIKRO
Gumbira, Seno Wibowo
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Prodi Ilmu Hukum FHISIP Universitas Terbuka https://scholar.google.com/citations?user=cnsRRqkAAAAJ&hl=en
Sulistiyono, Adi
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret https://scholar.google.com/citations?user=Yjx4qHUAAAAJ&hl=en
Tejomurti, Kukuh
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret https://scholar.google.co.id/citations?user=luxGUcgAAAAJ&hl=en
Array
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pemidanaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam menanggulangi cyberbullying di sosial media telah berjalan efektif dan efisien karena dengan merujuk pada prinsip maksimalisasi, keseimbangan dan efisiensi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doktrinal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 27 Jo Pasal 45 dirumuskan tidak melalui pengkajian dengan pendekatan analisa ekonomi mikro sehingga penegakan hukumnya tidak efektif dan efisien karena dengan merujuk pada prinsip maksimalisasi, keseimbangan dan efisiensi dan tidak mencerminkan falsafah bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-10-16 07:50:54
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22019
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5789
2017-03-28T17:38:36Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"121023 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
SISTEMATISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH HAK ULAYAT SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KONFLIK
Sukirno, Sukirno
systematization, ulayat law and order, conflicts
Abstract
Law an order regulating ulayat rights have not been commposed systematically and they have the ego-sector nature, thus, their implementation becomes overlapping and prone to cause conflicts. Hierarchically, the future law and order shouldhave the level of an Act as orderedin Article 18 B verse (2) Conctitution, so that, they have only ministry ordinance level, which is, the Agrarian Minister Ordinance No.5/1999 and they are not included in Act No.12/2011 concerning the Composition of Law and Order, so that they tend to be not executed by regional government. The formulation should exists in the above Act at least includes:1) acknowledgment of traditional societies with their ulayat rights; 2) the use of FPIC (Free, Prior and Informed Consent)instrument; 3) measurement, mapping of the ulayat rights land,placement of post for borders; 4) improvement of propietary rights certificate of the ulayat land.
Keywords: systematization, ulayat law and order, conflicts.
Abstrak
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak ulayat belum dibuat secara sistematis, bersifat ego sektoral, sehingga dalam implementasinya menjadi tumpang tindih dan rawan konflik. Secara hierarkhi, peraturan perundang-undangan mendatang seyogyanya mempunyai tingkatan UU seperti diperintahkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945, agar mempunyai kekuatan hukum sehingga semua pihak bersedia melaksanakannya. Tidak seperti sekarang ini yang hanya mempunyai tingkatan peraturan menteri, yaitu Permeneg Agraria/Ka.BPN No.5/1999 dan tidak termasuk salah satu dari dalam UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, sehingga cenderung tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Formulasi yang harus ada dalam UU tersebut minimal meliputi : 1) pengakuan masyarakat adat dengan tanah hak ulayatnya, 2). Penggunaan instrumen FPIC (Free, Prior and Informed Consent) sebagai syarat penggunaaan tanah hak ulayat oleh pihak luar, 3). pengukuran, pemetaan tanah hak ulayat, pemasangan patok sebagai batas, 4). penerbitan sertifikat tanah hak ulayat.
Kata Kunci: Sistematisasi, Peraturan Per-UU-an Hak Ulayat, Konflik
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-10-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5789
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14957
2020-04-17T14:09:15Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170130 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
STRATEGI BARU PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Syahputra, Erwin
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Suteki, Suteki
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dampak sosial ekonomi bagi masyarakat dengan adanya hukum sebagai sarana pemberdayaan Corporate Social Responsibility (CSR) serta implementasi dan strategi yang ideal dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan hukum melalui sarana pemberdayaan CSR. Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR perusahaan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai subyek maupun objek program. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan, perusahaan turut mengambil peran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi jangka pendek, menengah dan panjang dengan menerapkan pendekatan strategic CSR dalam pengelolaan pertambangan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat setempat dan menangani isu-isu sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dari segi pemerintah, proses regulasi terkait kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14957
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12917
2018-08-09T14:23:39Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150723 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEBIJAKAN AFIRMATIF PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
Sukirno, Sukirno
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Array
This research aim to know and analyse load policy of affirmative, and principles which must there are in regulation recogniting of customary law community rights. Research method used by normative juridical, and then analysed with legal reasoning. Result of research show UUPA, UU No.1/Pnps/1965 and of UU No.24/2013 not yet seen as policy of affirmative because its recognition still accompanied by condition and discrimination. Therefore regulation come have to load four principle, that is based on empirical research, fourth reference norm of Pancasila, affirmative action, and non discrimination.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12917
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44873
2023-05-12T02:45:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"221031 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
SINKRONISASI PERATURAN BERPAKAIAN MUSLIM DI SEKOLAH DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Sitabuana, Tundjung Herning
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Ruchimat, Tatang
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Sanjaya, Dixon
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Array
Pendidikan tanpa diskriminasi merupakan tujuan bernegara dalam UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berakhlak mulia, menjunjung nilai agama dan kebudayaan lokal. Internalisasi nilai tersebut dilakukan Pemerintah Kota Padang melalui Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/Binsos-III/2005 mengenai penggunaan pakaian muslim bagi siswi di sekolah. Aturan tersebut dinilai bermasalah dari segi kewenangan membentuk hukum dan substansi yang diskriminatif karena diwajibkan kepada siswi non-Muslim. Sehingga perlu diteliti kewenangan dan pengaturan pakaian seragam sekolah terkait penerbitan aturan tersebut. Penelitian doktrinal (normatif) dilakukan dengan sinkronisasi hukum secara vertikal. Hasilnya menunjukkan Instruksi Walikota Padang telah sinkron dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat pertentangan dalam kewenangan ataupun perumusan norma. Permasalahan diskriminasi terjadi dalam implementasi oleh sekolah karena menyalahartikan kata “menyesuaikan” (anjuran) menjadi “kewajiban” berpakaian muslim termasuk bagi siswi non-Muslim.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/44873
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10467
2017-03-28T16:52:59Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110419 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PANDANGAN HUKUM PROGRESIF
Busro, Achmad
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Freedom of contract is a principle that exists in the legal agreement, which gives freedom to the parties determine the content and the terms of the agreement with restrictions. The restrictions, which are not contrary to law, moral and public order. In this modern era, contracts tend to use a standard contract. Standard contract is a contract made by one party and another party only approve or not without any involvement in the making of the contract. Therefore, the principle of freedom of contract can not function properly in the implementation of standard contract. Given the aforementioned facts necessary to restore the principle of freedom of contract as appropriate for use by the public. One effort to overcome this is by using the principle of freedom of contract in the eyes of progressive law. View of progressive laws against the principle of freedom of contract has purpose to provide liberation and enlightenment in society. Progressive view of law is that law that frees where the scince of law has close relationship with the community. Is worth when it is said that the law is always tertanan in "peculia from of sociailife" and "socially specific".
Kata kunci: Kebebasan Berkontrak, Hukum progresif
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10467
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21448
2020-04-17T14:23:11Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200131 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENERAPAN PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN
Sukarmini, Wien
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Idrus, Norman Syahdar
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Array
Perlindungan KI identik dengan komersialisasi KI, karena KI adalah hak yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi. Salah satu bentuk perlindungan KI adalah kebijakan pembuat undang-undang yang menentukan penegakan norma-normanya dengan hukum pidana yang bersanksi negatif. Oleh karena itu, penting untuk membahas permasalahan penerapan pidana KI dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui, bahwa terdapat penerapan pidana yang berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lain, karena perundang-undangan KI hanya mengenal batas pidana maksimum, tidak mengenal batas minimum pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dan tidak ada standar pemidanaan yang menjadi pegangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, serta tidak terlepas dari pengaruh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan kewenangan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-01-31 16:03:28
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21448
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5808
2017-03-28T17:47:29Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130423 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
CALON PERSEORANGAN DALAM PILKADA (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MK RI NOMOR 5/PUU-V/2007)
Sitabuana, Tundjung Herning
individual candidates, pilkada (regional election)
Abstract
The right to participate in the government is a constitutional right of every citizen of Indonesia, which recognized and guaranteed by Article 27 Paragraph (1), and Article 28 D Paragraph (1) and (3) of the UUD NRI Tahun 1945. Thus, the Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 which opened the opportunity for individual candidates who meet the requirements (as referred to in Article 58 of UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) to advance in a Pilkada (regional election) is sync with the UUD NRI Tahun 1945.
Keywords: individual candidates, pilkada (regional election)
Abstrak
Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, yang diakui dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 yang membuka kesempatan bagi calon perseorangan yang memenuhi persyaratan (sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) untuk maju dalam Pilkada telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.
Kata kunci: calon perseorangan, pilkada
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-04-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5808
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14759
2020-04-17T14:11:32Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170430 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN PENCURIAN ARUS LISTRIK DI DISTRIK DILI
Da Silva Fatima, Nuno Saldanha
Universitas Nusa Cendana
Array
Diskriminasi Penegakan Hukum Dalam Penanganan PencurianAliran Listrik Di Distrik Dili Timor-Leste, tentang perlakuan terhadap sesama warga negara secara (Diskriminasi) karenakesejahteraan rakyat harus menjadi hukum tertinggi dalam suatu negara “salus publica suprema lex”. Penelitian ini merupakan penelitianhukum yuridis Empirik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang mempergunakan data primer dan data sekunder.Hasil penelitian nenunjukan bahwa Setiap pelayanan yang diberikan pemerintah melalui Electricidade de Timor Leste(EDTL) sebagai penyalur energi kelistrikan mulai dari pembangkitan transmisi dan distribusi energi listrik yangmenjadi sumber pasokan ke seluruh masyarakat yang menyebar luas di Distrik Dili Timor Leste pada kenyataanya menyimpang dari amanat konstitusi yang ada untuk kesejahteraan rakyat. Penyimpangan yang terjadi ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tidak adil terhadap berbagai tingkatan/golongan yang ada dalam masyarakat sebagai pelanggan. Ketidakadilan dalam penanganan yang semestinya pada dasarnya terjadi karena adanya interfensi kekuasaan, baik ekonomi maupun politik.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14759
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13056
2017-03-28T16:48:42Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110118 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENETAPAN KAWASAN TEMPAT SUCI DAN KAWASAN PARIWISATA DALAM PENATAAN RUANG DI BALI
Sudiarta, I Ketut
Array
There are three major components within the space management that is reciprocally-related, they are: planning, utilizing, and space-controlling. Within the space management that takes place in the local sector, the aspect of planning belongs to the authority of the provincial government to uphold, meanwhile, the aspect of utilizing and space controlling are to be endorsed by the city or regency governing and administration. In the Province of Bali, the planning of space management has been arranged based upon the Local Regulation of Bali Province No 16 Year 2009. Within this regulation, there has been an overlapping conception regarding the enactment of the region of the holy places with the region of tourism. Among ten (1O) regions of holy places that have been stated by this regulation, there has been only one region of holy place that suits and consistent based upon its utility, which is being utilized as the region of holy place. On the other hand, the other nine (9) remaining region of holy places status have a/so been enacted as the region of tourism.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-01-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13056
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11081
2017-03-28T19:54:47Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"141021 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TANGGUNG JAWAB PT ANGKASA PURA I DALAM PENGELOLAAN BANDARA EL TARI KUPANG DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
Saryono Yohanes, Des Djada Koro Dhey Wego Tadeus
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
The aspect of this research are 1. Responsibility in managing the International Airport of El Tari Kupang 2), ) The role NTT Province in managing the the international airport of El Tari in Local Autonomy Perspective 3). Economic aspec doing by PT Angkasa Pura I in manajing The International Airportt of El Tari Kupang. The result of this research shows that 1). PT Angkasa Pura I has responsible in manajing the international airport of El Tari Kupang. 2) The role NTT Province in managing the the international airport of El Tari more specially for the out of the airport area. His task for doing about take of and landing the aircraft area because this area is very dangeruos for the airplane in taking and landing to airport. 3). PT Angkasa Pura I has another economic activity in the air port eg. in waiting room, in parking area such as restorant activity, trolly borrowing. Another activity such as cargo, parking of the air line and packeging.
Keywords: Responsibility, Autonomy Perspectives, Dengerous good
Aspek-aspek penelitian adalah 1). Tanggung jawab PT. Angkasa Pura II dalam pengelolaan Bandar Udara El Tari Kupang, 2). Kedudukan Provinsi NTT sebagai daerah otonom berkaitan dengan pengelolaan Bandar Udara El Tari Kupang. 3). Aspek ekonomi sebagai usaha penunjang di lingkungan Bandara El Tari Kupang menurut standar ICAO.Hasil penelitian menemukan 1). PT Angkasa Pura I dalam mengelola Bandara El Tari telah sesuai dengan standar ICAO. Semua unsur menejamen PT Angkasa Pura I, berpatisipasi aktif dalam mengidentifikasi, mengurangi dan menghilangkan hazard, sesuai dengan kebijakan dan keselamatan yang telah ada. 2). Peran Pemerintah Provinsi NTT tidak menampakkan wujud yang nyata tetapi hanya berperan terhadap hal-hal yang berada di luar area bandara namun memiliki sifat penting misalnya menjaga kawasan lingkungan kerja bandar udara yang dipergunakan untuk kepentingan kegiatan operasi penerbangan maupun penyelenggaraan bandar udara. 3). PT Angkasa Pura I memiliki usaha sampingan baik dalam area bandara (ruang tunggu) maupun di luar pagar bandara misalnya restoran, kantin dan perparkiran.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Perspektif Otonomi Daerah, Barang Berbahaya.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-10-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11081
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29367
2020-07-31T06:59:34Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200731 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PEMBADANAN HUKUM FINTECH SEBAGAI INSTRUMEN PENGATURAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT
Handayani, Otih
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Sulistiyono, Adi
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Array
Revolusi Industri 4.0. melahirkan Financial Technology (Fintech) sebagai paradigma baru di bidang jasa keuangan merupakan akselerasi pemberian pinjaman dana dengan memanfaatkan proses otomatis dan menyederhanakan proses pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk membadankan Hukum Fintech sebagai instrumen pengaturan persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian mendeskripsikan fenomena Asosiasi Fintech yang beranggotakan 78% menetapkan bunga pinjaman 0,8 persen per hari yang mengakibatkan konsumen kurang memiliki pilihan apabila menggunakan Fintech. Lemahnya instrumen hukum berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yang salah satunya berbentuk kartel. Pembadanan hukum Fintech akan mampu meniadakan kartel Fintech dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen mendapatkan perlakuan yang fair sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-07-31 01:55:01
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29367
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/29367/84923
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5825
2017-03-28T17:51:35Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130723 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERSETERUAN KPK DENGAN POLRI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
Baskoro, Bambang Dwi
Enmity, Among Law Enforcement Institutions,Weaken
Abstract
The course of the wiped out corruption has been still found a lot of constraint although in the age of reformation has beeen changed many paradigms .It could be happened because the law enforcement institutions seek the truth themselves, that arrived enmity among the law enforcement institutions.This enmity would be result the wiped out corruption became weaken and made an effort to formed clean and good government became very difficult.
Keywords: Enmity, Among Law Enforcement Institutions,Weaken
Abstrak
Jalannya pemberantasan korupsi masih menemui banyak kendala meskipun di era reformasi sudah terjadi perubahan paradigma. Hal itu dapat terjadi disebabkan lembaga-lembaga penegak hukum mencari pembenaran sendiri yang berakibat munculnya perseteruan antar lembaga penegak hukum. Perseteruan ini akan melemahkan upaya-upaya bangsa di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan usaha mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari KKN akan sulit terwujud.
Kata Kunci: Perseteruan, Antar Lembaga Penegak Hukum, Memperlemah
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5825
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16228
2020-04-17T14:13:59Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"171030 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG DIJATUHI PIDANA PELATIHAN KERJA
Widiantari, Kadek
Universitas Nusa Cendana
Array
Pemerintah belum membuat pengaturan mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja, tetapi kenyataan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kupang telah laksanakan putusan terhadap anak yang dijatuhi pidana pelatihan kerja. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Mengapa pidana pelatihan kerja yang belum diatur tata cara pelaksanaannya diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Kupang? 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhkan pidana pelatihan kerja di Kejaksaan Negeri Kota Kupang? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pidana pelatihan kerja diterapkan terhadap anak berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan penerapan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda. Namun, saat ini belum terlaksana dengan baik karena belum ada peraturan pelaksananya.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16228
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13072
2017-03-28T16:56:42Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
FUNGSI PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI ERA PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Rasdi, Rasdi
Array
Every businessman in the industry in conducting its business continuity capabilities required to maintain a harmonious environment and balanced to support sustainable development. This is more emphasized that any plan the establishment of industrial enterprises is estimated to have a significant impact on the environment must be accompanied Environmental Impact Assessment. The obligation is also a prerequisite for granting industrial enterprises, so that each business establishment industry is always bound to take action preservation capability environment to support environmentally sound development. Implementation of industrial licensing function as a means to control environmental pollution, as the negative impact of various business activities in the field of industry by supporting the principles of environmentally sound development that is being missed a lot of people.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-07-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13072
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11097
2018-08-09T14:11:29Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150115 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
NORMATIVITAS KEILMUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ALIRAN PEMIKIRAN NEO-KANTIAN
Samekto, FX. Adji
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Scientific normativity of law conceived as a character inherent in legal science as a sui generis. Jurisprudence basically study the law, something that initially emerged from the dogmatic belief in philosophy. Dogmaticism refuse to alter beliefs one iota. The teachings of dogmatic philosophy stems from the teachings of Plato (428-347 BC) and is reflected in the legal enforceability. Dogmaticism in the law is reflected in the Corpus Juris Civilis. Along with the development of post Era Scholastic philosophical thinking, the philosophy synthesizes thought between dogmatic thinking and skeptic has appeared in the Age of Enlightment.This idea is reflected in Transcendental Idealist philosophy thought of Immanuel Kant (1724 to 1804). The core idea is that real human beings are given the ability to
understand based on empirical experience and actually also able to gain an understanding of the human being that is the essence of symptoms. Transcendental Idealist, thus dynamic, moving to look for values that are useful for life. Transcendental Idealist thought then be adopted Kelsen (18811973) in the teaching of normativity in legal positivism (legal positivism). Normativity in the teachings of Hans Kelsen’s legal positivism
derived from the integration of empirical positivism and idealistic positivism.
Keywords : Normativity, Neo-kantian, Hans Kelsen, Transsendental Idealis
Normativitas keilmuan hukum dikonsepsikan sebagai karakter yang melekat pada keilmuan hukum sebagai cabang ilmu yang bersifat sui generis.Disebut demikian karena ilmu hukum pada dasarnya mempelajari hukum, sesuatu yang pada awalnya dimunculkan dari pemikiran filsafat yang beraliran dogmatik. Pemikiran filsafat dogmatik menolak alternatif keyakinan (belief) lain dalam berpikir. Pemikiran filsafat dogmatik bermula dari ajaran Plato (428-347 SM) dan tercermin dalam keberlakuan
hukum. Dogmatika dalam hukum sangat tercermin dalam Corpus Juris Civilis. Seiring dengan perkembangan pemikiran filsafat pasca Era Skolastik, maka pemikiran filsafat yang mensintesakan antara pemikiran dogmatik dan skeptik telah muncul di Era Pencerahan.Pemikiran tercermin dari filsafat pemikiran Transendental Idealis dari Immanuel Kant (1724-1804). Inti pemikirannya adalah bahwa manusia sesungguhnya diberi kemampuan untuk memahami berdasarkan pengalaman empiris
dan sesungguhnya pula manusia mampu mendapat pengertian tentang gejala yang bersifat esensi. Transendental Idealis, dengan demikian bersifat dinamis, bergerak untuk mencari nilai-nilai yang berguna untuk kehidupan. Pemikiran Transendental Idealis inilah yang kemudian menjadi landasan pemikiran Hans Kelsen (1881-1973) dalam mengajarkan normativitas dalam positivisme hukum (legal positivism). Normativitas dalam positivisme hukum ajaran Hans Kelsen bersumber dari integrasi
positivisme empiris dan empirisme idealis.
Kata Kunci : Normativitas, Neo-kantian, Hans Kelsen, Transsendental Idealis
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-01-15 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11097
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22327
2020-10-30T04:39:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"201029 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI
Anjari, Warih
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Array
Korupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Namun, faktanya ketentuan tersebut belum pernah diterapkan oleh Hakim dalam mengadili kasus korupsi. Oleh karena itu, korupsi tetap terjadi dan mengalami perluasan baik modus maupun pelakunya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa ancaman pidana mati terhadap terpidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) sulit diterapkan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, perumusan Pasal 2 ayat (2) UUTPK yang berkaitan dengan “kondisi darurat” sulit dipenuhi unsurnya. Rumusan kata “dapat dipidana mati”, memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa pidana penghilangan kesempatan hidup yaitu pidana penjara dengan jangka waktu tertentu; atau maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-10-29 21:55:48
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22327
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5856
2017-03-28T17:42:47Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130122 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REPRODUKSI KORUPSI : STUDI KASUS KORUPSI JAKSA URIP TRI GUNAWAN
Widoyoko, J. Danang
Korupsi, Reproduksi, Praktik Sosial, Struktur
Abstract
Judicial system in Indonesia is one of the most corrupt institution. This paper investigates how corruption becomes systemic practice and how corruption reproduced particularly in the case of bribery by Urip Tri Gunawan. Using Anthony Giddens notion on social structure as rules and resources, this paper shows how corruption has embedded in the social structure in Attorney General Office and how corruption reproduce by the repetition of social practice in the daily life of agent. As corruption has became a practical consciousness among prosecutors, it is reproduced by prosectutors wihout any consideration or conscience. Corruption has became a common practice. Corruption eradication actually is a strategy to force the agent moves from practical consciousness to discursive consciousness.
Keywords : Corruption, Reproduction, Social Practices, Structure
Abstrak
Sistem peradilan di Indonesia adalah salah satu lembaga yang paling korup. Tulisan ini mengkaji bagaimana korupsi menjadi praktik sistemik dan bagaimana korupsi direproduksi khususnya dalam kasus suap oleh Urip Tri Gunawan. Menggunakan pengertian Anthony Giddens pada struktur sosial sebagai aturan dan sumber daya, tulisan ini menunjukkan bagaimana korupsi telah tertanam dalam struktur sosial di Kantor Kejaksaan Agung dan bagaimana korupsi berkembang biak dengan pengulangan praktek sosial dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi telah menjadi kesadaran praktis di kalangan jaksa, hal itu direproduksi oleh jaksa tanpa pertimbangan atau hati nurani. Korupsi telah menjadi praktek umum. Pemberantasan korupsi sebenarnya merupakan strategi untuk memaksa agen bergerak dari kesadaran praktis untuk kesadaran diskursif.
Kata Kunci : Korupsi, Reproduksi, Praktik Sosial, Struktur
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-01-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5856
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17679
2020-04-17T14:15:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180430 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEREMPUAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH
Pujirahayu, Esmi Warassih
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Sulaiman, Sulaiman
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Wijaningsih, Dyah
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Rahayu, Derita Prapti
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Untoro, Untoro
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
Array
Nelayan perempuan sudah lama dikenal di Indonesia. Nelayan perempuan umumnya berkiprah dalam hal pengolahan hasil perikanan. Keberadaan nelayan perempuan sangat membantu kondisi ekonomi keluarga disebabkan aktivitas nelayan yang ditentukan oleh waktu dalam melaut. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap nelayan perempuan dalam melaksanakan aktivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, dengan melihat aspek hukum yang tidak terlepas dari berbagai aspek lain seperti ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Penelitian ini menemukan bahwa negara belum sepenuhnya melindungi
nelayan perempuan. Kerangka hukum perlindungan nelayan belum sepenuhnya tersedia. Keterbatasan berbagai fasilitas telah menyebabkan nelayan tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara. Penelitian merekomendasikan agar pemerintah kabupaten segera
melaksanakan secara utuh perlindungan nelayan terhadap nelayan perempuan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17679
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4165
2022-07-07T04:24:22Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120124 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI DUNIA MAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Mulasari, Laila
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Related to criminal case based technology, in fact once law inanition (rechtsvacuum) occurred because difficulty in offences formulating (one of them because offences against decency in cyber space) and inability of positive penal law to seek both knowledge and technology development, therefore absence Act Number : 11, 2008 about Information and Electronic Transaction. The interesting problem was related to law enforcement in order to prevent and overcome the offences against decency especially within cyber space through those regulations. Other regulations also related by problem which will researched was Act No. 44, 2008 about Pornography. Historical report showed that, several cases of pornography assessment was failed to be punished because specialist witness within court success convincing judge that contravene morality although proved, it didn't meant pornography. Of course this case contravene with First Moral Principle of Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, considering that within Islamic law already ruled clearly. Unfortunately, in Indonesia country with majority have Islam religion, precisely Islamic penal law description not known much and learned. Should be, honestly should acknowledge that Islamic penal law also needs studied and found their role in order to Indonesia's penal law renewal. Law enforcement in order to prevent and overcome offences against decency especially within cyber space through positive law have great challenge. One of challenge should create are by transforming Islamic regulation into positive penal law in Indonesia as already occurred within positive Islamic civil law sector.
Keywords : Offences Against Decency, Cyberspace, Penal Policy, Islamic Law.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-01-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4165
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13092
2017-03-28T17:01:18Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"111018 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Wulandari, Laely
Azizah, Ainul
Array
The domestic Violence (KORT) represent hardness type owning the nature of typicallu done within doors, victim and perpetrator is family member and also oftentimes assumed by non as hardness form. Code Abolition ofKDRT give the basis for strong law which make KORT which initially housewifery become state business. But practically many KORT case which do not be continued to conference process because is assorted of factor. For example, feeling small, length process conference, not accomodate of importance of victim . This fact cause shall be thought of by a way of protecting everybody in household, giving to feel balmy/y, without lessening action able to be taken to KORT perpetrator. Rational Policy able to be acceptfid by all party needed in KORT handling. Require to be thought of by the way of which win-win solition for the case of KORT ini. Mediasi can be made one of choice, but mediasi in criminal law is unknown. For that this research will look for answers to problems; Is The Penal Mediation can can be used for handling of problem of KORT and How the regulation in future The Penal Mediation for Domestic violence. The conclusion are: The Penal mediation can use for the case of domestic violence, and the regulation formulation which will come which must be paid attention is common p1inciples from mediasi penal, Step mediasi penal, model which can be utilized, The mediator, types of violence can be mediation and duration of penal mediation. Given Suggestion are lt'on snot easy to integration penal mediation on the criminal justice system. First we must socialization about this to the public and penal mediation should not add burden to criminal justice system.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-10-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13092
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11435
2018-08-09T14:21:30Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150424 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DAN PLURALISME HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
Rochaeti, Nur
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Children in the justice system requires different handling with adults, because children are vulnerable to violence, abuse and exploitation. BAPAS role along Institutes Companion Pusaka Indonesian, Medan City Government has involved community participation in the implementation of Diversion and restorative justice in the juvenile criminal justice system as an effort to give children the best interests of the child
Anak-anak dalam sistem peradilan membutuhkan penanganan yang berbeda dengan orang dewasa, karena anak-anak rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi. Peran BAPAS bersama Lembaga Pembaga Pendamping Pusaka Indonesia, Pemerintah Daerah Kota Medan telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi Diversi maupun keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak sebagai upaya memberikan kepentingan terbaik bagi anak
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11435
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/32025
2021-05-12T06:18:59Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210430 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
STATUS YURIDIS BURSA EFEK SEBAGAI PENGATUR KEGIATAN PERDAGANGAN PASAR MODAL
Hartarto, Gilbert Josua Tulus
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Array
Bursa Efek memiliki peran sebagai regulator perdagangan efek dalam pasar modal. Dalam hal ini, penulis mengangkat isu hukum yakni peran Bursa Efek dan status yuridis Bursa Efek sebagai regulator kegiatan perdagangan efek. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengulas peran lembaga Bursa Efek dan status yuridis lembaga Bursa Efek. Penulis mengangkat isu hukum tersebut dikarenakan status yuridis Bursa Efek belum dinyatakan secara tegas kedudukannya sehingga dalam penulisan ini. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan tinjauan kepustakaan. Penulis memiliki gagasan bahwa Bursa Efek perlu dibuatkan suatu Undang-Undang yang mengatur Bursa Efek guna mempertegas status kedudukan Bursa Efek secara yuridis. Penulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa Bursa Efek memiliki kejelasan status yuridis dalam perannya sebagai regulator kegiatan perdagangan efek di pasar modal.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32025
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/7025
2017-03-28T17:55:51Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"131022 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REEVALUASI PENDEATAN PENEGAAN HUKUM MENUJU PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF
Yunanto, Yunanto
http://fh.undip.ac.id
abstract
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/7025
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17297
2020-04-17T14:16:32Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180730 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MODEL PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015
Judiasih, Sonny Dewi
Faculty of Law, Universitas Padjadjaran
Yuanitasari, Deviana
Faculty of Law, Universitas Padjadjaran
Inayatillah, Revi
Array
Perjanjian kawin merupakan perjanjian tentang aspek-aspek perkawinan yang timbul selama perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin setelah keluarnya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Artikel ini menganalisis mengenai pengaturan mengenai perjanjian kawin setelah berlakunya putusan MK No69/PUU-XII/2015 dan merumuskan model perjanjian kawin yang dibuat setelah berlakunya putusan MK.
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Analisis data secara yuridis kualitatif.
Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menentukan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung, dan terdapat beberapa format dari model perjanjian kawin yang dapat menjadi panduan bagi para notaris yang akan membuat akta perjanjian kawin dan terdapat pula surat edaran dari Dirjen Dukcapil terkait Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17297
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17297/42540
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5058
2017-03-28T16:33:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100706 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REVITALITASASI KAIDAH KOPERASI DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Sartono, A. Tulus
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Cooperative as an economic movement of people has the function and the central role in building the economic capacity of members in particular and society in general. Realizing the role of the community with a better quality of life, progressive, independent, to strengthen the people's economic by making fair and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945. Cooperatives as legal entities are part of the economic system mst be independent, so as to uphold the principles of cooperation, and democracy in a cooperative.
Kata Kunci : Cooperative, populist economics
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-07-06 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5058
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13136
2017-03-28T17:56:08Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"131022 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
IMPLEMENTASI SYARAT BERPOLIGAMI MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 (STUDI DI KOTA SEMARANG)
Latifiani, Dian
Array
Starting from thoughfulness of many polygamy sirri because of ignorance about the submission requirement of permit polygamy on trial, than do the research about the submission requirement of polygamy. The research is using empirical juridical approaches to fill the polygamy requirement with verification which convince into consideration of judge to give permission. The petition of polygamy is only granted which fill the ruquirements according to Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13136
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9025
2017-03-28T18:27:29Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140121 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antara Thailand Dan Kamboja Melalui Mekanisme Asean
Farida, Elfia
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Dispute Settlement, ASEAN
A dispute between Thailand and Cambodia border fighting over an area of ??4.6 square kilometers around the Preah Vihear temple resolved through ASEAN mechanism. This study aims to describe, explain and analyze the ways and the efforts made ??by ASEAN. The research method used is juridical- normative. Data were analyzed qualitatively. The ways of dispute settlement that can be done is by peaceful means through dialogue, consultation, negotiation, good offices, conciliation and mediation by agreement of the parties to the dispute in accordance with the TAC. ASEAN is the effort made diplomatic efforts to avoid violence. A "shuttle diplomacy", which proved to be effective in stabilizing area of
??conflict. It also has held an informal meeting of ASEAN Foreign Ministers. Thailand and Cambodia had agreed in the three corridors, namely peace dialogue mechanism through TAC, a permanent ceasefire and ASEAN involvement in mediating the conflict.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-01-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9025
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20198
2020-04-17T14:17:53Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"181030 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TANGGUNGJAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Yunita, Ani
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Setyaningrum, Reni Budi
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Annas, Muhammad
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Array
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan pengelolaan dana pensiun di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta serta tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Solo dalam menjalankan wewenang pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode penelitian hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ialah yuridis empiris dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian diketahui pengelolaan dana pensiun di UMS telah berjalan sesuai dengan peraturan namun, ada beberapa hambatan yaitu Pendiri dan Dewan Pengawas Syariah masih belum mendapatkan Surat Pengangkatan dari Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Solo terhadap pengelolaan dana pensiun syariah masih belum optimal. OJK dalam menegakkan syariah compliance bagi pelaku bisnis syariah di Lembaga Keuangan Syariah harus taat hukum.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20198
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/20198/52845
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5751
2017-03-28T17:29:50Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120424 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MENCARI ALTERNATIF SISTEM PEMILUKADA YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN DEMOKRATIS
ALW, Lita Tyesta
effective, efiesien, and democratic election system
Abstract
Since the prevailing of Act No. 32 of 2004 there has been a change in filling the position of head of region, which was originally made by Parliament to be a direct election by the people. In a direct local elections, there are several systems in use, the system of one round (first past the post system), system of two rounds (two round system), and mixed systems (preferential vote). Where each system has its advantages and disadvantages, because there is no one perfect system. However if desired the local elections are more effective and efficient, then the mixed system (preferential vote) is considered more appropriate, because with only one round is to ensure the legitimacy of the people, saving cost, implementation time is not long, post-election political climate quickly subsided, and the local people can quickly find out who the head region is, so that the immediate implementation of the government and the wheels of government running normally again.
Keywords : effective, efiesien, and democratic election system.
Abstrak
Sejak berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 telah terjadi perubahan dalam pengisian jabatan kepala daerah, yang semula dilakukan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.Pada pemilihan kepala daerah langsung terdapat beberapa sistem yang digunakan, yaitu sistem satu putaran (first past the post system); sistem dua putaran (two round system), dan sistem campuran (preferential vote). Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kelemahan, karena tidak ada satu system pun yang dapat berlaku sempurna. Namun demikian apabila dikehendaki adanya pemilihan kepala daerah yang lebih efektif dan efisien, maka sistem campuran (preferential vote) dinilai lebih sesuai, karena dengan satu putaran saja sudah menjamin legitimasi rakyat, penghematan biaya, waktu pelaksanaan tidak lama, suhu politik pasca pemilukada cepat mereda, dan rakyat daerah secara cepat dapat mengetahui siapa kepala daerahnya, sehingga pelaksanaan pemerintahan segera berjalan dan roda pemerintahan normal kembali.
Kata kunci : sistem pemilukada yang efektif, efiesien dan demokratis.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5751
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13669
2017-03-29T10:29:06Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160126 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAI MANIFESTASI PENEGAKAN PASAL 18 B AYAT (2) UUD NRI TAHUN 1945
Diamantina, Amalia
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Diundangkannnya UU No 6/ 2014 tentang Desa merupakan momen penting dalam perkembangan pengaturan desa dan kemajuan desa, hal ini disebabkan karena UU No 6 Tahun 2014 mengatur Desa secara lebih komprehensif bila dibandingkan dengan pengaturan didalam undang undang yang ada sebelumnya. UU No 6/2014 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa tujuan pengaturan desa antara lain adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RI.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-01-26 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13669
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11577
2017-03-28T16:32:59Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100406 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DI JAWA TIMUR
Shomad, Abd.
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
The purposes of this research are to find out knowledge and understanding of PLS-Principle and its application in the operating of Islamic Bank. The type of this research is legal research. By this research showed up that Jointventure Profit Sharing (Musyarakah) is Islamic Law and nationalbanking Law concept Musyarakah is form business arrangement in which a number of partner pool their financial resources to undertaken a commercial industrial enterprise and share in the resulting profits (or losses) corresponding to their share in the financial arrangement maybe applied eitherto the whole form on may have project specific orentation. By this research showed up that Musyarakah be applied in Islamic Banking by some modification to harmonized with the condition of modern banking. That application is not contradict with to principle of Islamic Law.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-05-06 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11577
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36991
2021-11-17T20:28:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"211030 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
EFEKTIVITAS PEMBINAAN MENTAL DAN DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III GUNUNG SINDUR BOGOR
Hamja, Hamja
Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra
Dewi, Sulistiani Andan
Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra
Sukarini, Eri Eka
Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra
Array
Efektifitas lapas dalam menanggulangi tindak pidana teroris memunculkan pertayaan serius apakah efektifitas lapas pembinaan narapidana saat ini masih relefan atau tidak.Berbagai permasalahan yang kemudian menjadi akar dari permasalahan lainnya kemudian melemahkan fungsi lapas sebagai institusi perbaikan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) efektifitas pemberdayaan lapas klas lll gunung sindur Bogor, (2) model pembinaan narapidana di masa mendatang.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.Data sekunder dari perundang-undangan dan data kepustakaan yang berkaitan dengan terorisme,data primer didapatkan melalui Focus group discussion (FGD). Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan pada sejumlah aspek pengelolaan seperti rasio petugas lapas dan narapidana dan kurang optimalnya implementasi berbagai program pemberdayaan dalam mempersiapkan proses asimilasi di masyarakat.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/36991
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9041
2018-08-09T13:57:21Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140422 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REORIENTASI PERJANJIAN FRANCHISE SEBAGAI UPAYA KESEIMBANGAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK
Badriah, Siti Malikhatun
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
reorientation, franchise agreement, balance, legal relationship
Reorientation of franchise agreement becomes very urgent, because in the development of society as long as there is an imbalance of legal relationship between frinchisor with franchisee. In addition there is also a deviation from the contract law principles in the either various stages of pre contractual, contractual and post contractual
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-04-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9041
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21669
2020-04-17T14:20:14Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190426 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MODEL PENGAKUAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM BERAGAMA (STUDI KOMPARASI MENURUT UUD INDONESIA 1945 DAN KONSTITUSI MALAYSIA 1957)
Agustian, Rio Armanda
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Saliman, Abdul Rasyid
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Array
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Model Pengakuan Hak-Hak Konstitusional dalam Agama (Studi Banding menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Dasar Malaysia 1957). Di mana kedua negara memiliki budaya yang sama tetapi mematuhi sistem hukum yang berbeda. Objek penelitian adalah Model Pengakuan Hak Konstitusional dalam Agama dan sumber budaya lokal yang kental dengan tradisi tradisional Melayu yang jika dikelola dengan baik akan memberikan kesejahteraan bagi hubungan kedua negara. Keaslian penelitian ini adalah bahwa dalam mengakui hak-hak konstitusional untuk warga negara secara jelas dalam agama, penting sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Di Indonesia, meskipun tidak ada pengakuan yang jelas bahwa Islam adalah agama negara, ada pengakuan yang jelas tentang Islam baik dalam Paragraf Ketiga dan Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam Pasal 29. Badan UUD 1945 sebagai agama negara. Di Indonesia, dalam praktik pengakuan hak-hak agama dapat dilihat dalam pembuatan beberapa undang-undang dan peraturan seperti Hukum Haji, Hukum Zakat, Hukum Perbankan Syariah, Hukum Pengadilan Agama, Hukum Perkawinan, Qanun di Aceh dan Peraturan Syariah di beberapa Provinsi di Indonesia. Dalam konstitusi Malaysia, prinsip perlindungan hak-hak konstitusional dalam agama menempati posisi yang sangat penting, universal dan pada saat yang sama menegaskan Malaysia dicirikan sebagai negara hukum, tetapi dalam praktik kehidupan sehari-hari masih banyak hal yang perlu diperhatikan. disesuaikan dengan aturan hukum. Dalam pekerjaan atau pekerjaan masih ada banyak pelanggaran kebebasan beragama, masalah larangan majikan dan agen tenaga kerja pada kebebasan pekerja rumah tangga Muslim untuk berpuasa, berdoa dan menghindari babi dan anjing sehubungan dengan keyakinan agama mereka adalah pelecehan dan pelanggaran agama kebebasan sebagai dilindungi Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meskipun dalam Konstitusi Malaysia jelas bahwa Islam adalah agama resmi negara, tetapi praktik larangan dan tekanan untuk melakukan tugas-tugas keagamaan di tempat kerja tetap menjadi hambatan yang sangat serius.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-04-26 14:10:46
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21669
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5768
2017-03-28T17:34:20Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120724 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
Manfaat Lisensi Paten bagi Industri Teknologi dan Informasi Indonesia
Utama, Kartika Widya
License, Mandatory License, Technology, Information, Patent
Abstract
In this global era, information and technology become an important aspect to deal with global issue. Indonesia as emerging country has lost it’s independence on this matter by depending too much on foreign technology. It needs to be change because in order to maintain it’s independence in every aspect, Indonesia needs to achieve self-sufficient in technology and information aspect.. Patent Act No 14 Year 2001 is a first step to achieve that goal, it’s include provision about license and mandatory license and every provision that follow. But as it’s age is still young this act still got many loopholes that need to be closed, this paper hopefully can help to close that loopholes.
Keywords:License, Mandatory License, Technology, Information, Patent
Abstrak
Informasi dan teknologi merupakan aspek penting dalam usaha untuk menangani berbagai isu global. Indonesia sebagai negara berkembang telah kehilangan kemerdekaannya atas dua aspek tersebut sebagai akibat dari besarnya ketergantungan kepada teknologi asing, Indonesia perlu untuk segera mengcapai kemandirian dalam bidang teknologi dan informasi..Undang-Undang Paten No 14 Tahun 2001 adalah langkah pertama untuk mencapai tujuan tersebut, hal ini mencakup ketentuan mengenai lisensi dan lisensi wajib beserta peraturan-peraturan yang menyertainya.Namun, mengingat umur dari undang-undang ini masih sangat muda, undang-undang ini masih memiliki banyak celah didalamnya yang perlu untuk ditutup, makalah ini semoga dapat membantu usaha untuk menutup celah hukum tersebut.
Kata Kunci: Lisensi, Lisensi Wajib, Teknologi, Informasi, Paten
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-07-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5768
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13720
2017-03-29T11:08:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160725 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENDEKATAN FILSAFAT ILMU DALAM UJI KONSTITUSIONALITAS TEMBAK MATI SEBAGAI EKSEKUSI PIDANA MATI (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NO. 21/PUU-VI/2008)
Kadafi, Muhammad
Universitas Malahayati
Array
Ilmu hukum yang holistik tidak bisa bekerja sendiri dengan memfokuskan pada peraturan (rule) melainkan juga pada perilaku. Ilmu hukum yang mengisolasikan diri dari keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain akan memiliki penjelasan yang sangat kurang. Jika di hubungkan dengan argumentasi Pemohon dan dasar pertimbangan dalam Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008 terkait uji konstitusionalitas tembak mati sebagai eksekusi pidana mati setidaknya terpenuhi. Dalam hal ini Pemohon mengajukan Saksi beserta berbagai ahli berdasarkan pengalaman dan keahliannya masing-masing. Ada Rohaniawan, Ahli Anastesi, Ahli Bedah Orthopedi, Ahli Hukum Islam, dan Ahli Hukum Pidana. Tidak ketinggalan pula dari pihak Pemerintah juga memberikan keterangan dalam persidangan. Dimana keterangan-keterangan tersebut sebagian digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh Mahkamah.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-07-25 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13720
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11594
2017-03-28T16:35:17Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101010 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
APLIKASI CALON PERSEORANGAN SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
Saraswati, Retno
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Candidate of Chief of Local Government in local election is not can only nominated by political party or alliance of political parties, but it can nominated by individual. The masterpiece of chief of local government as a transformative leader is synchronization of local government system based on political system and presidential of democracy, according to commendation of UUD 1945. The worried that existence of individual candidate susceptible peeps out problems for stabilization of presidential government-system because that it doesn't get political support from Local Parliament simply unprovable in Garut district. Political relation between Chief of Local Government and Local Parliament as element of local government-management based on the relation of parallelism and partnership in the effort to get public prosperous.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-10-10 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11594
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2010
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40109
2022-07-12T02:23:02Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220428 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
URGENSI ASAS SUBSIDER PADA PENGATURAN ASAS UNIVERSAL DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Putri, Devita Kartika
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Array
Menurut asas subsider, yurisdiksi universal hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Artikel ini berpendapat bahwa asas tersebut perlu diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai syarat untuk melaksanakan yurisdiksi universal berdasarkan Pasal 6 dan 7 agar dapat menjaga penghormatan terhadap kedaulatan negara lain dan menghindari resiko lainnya yang muncul dari pelaksanaan yurisdiksi universal. Artikel ini menyampaikan gagasan Penulis tentang bagaimana asas tersebut dapat dikonseptualisasikan dalam RKUHP. Kesimpulan Artikel ini menunjukkan bahwa konsep asas subsider bisa dibentuk dengan lima syarat yaitu, pemenuhan asas ‘universality plus’ dan ‘conditional universality’; adanya laporan dugaan kasus kejahatan internasional; Indonesia sebagai custodial state; dan asas ne bis in idem. Kelima syarat tersebut yang kemudian bisa menjadikan yurisdiksi universal sebagai upaya terakhir.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-04-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40109
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9310
2017-03-28T19:49:53Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140722 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PROFESIONALISME MENGEMBAN FUNGSI UTAMA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI POLDA JAWA TENGAH
Indarti, Erlyn
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Professionalism, Police, Principle Functional Role, Law Enforcement
Police, in whatever meanings, is a profession. It is said so because to become - or in other words to be referred to as- police, one is required to go through education and training, acquire theoretical as well as technical experties, belong to a formal organization, live one's life based on a set of code of conduct and disciplinary rule, and attain a strong altruistic commitment to public service, as consently drawn and agreed by the whole members of the community of such profession. In this regard, public demand of the enhancement of professionalism of police principle functional role, i.e. investigation, intelligence, traffic management, police vigilance and alacrity, and community building, is eminent
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-07-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9310
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23744
2020-04-17T14:21:43Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190731 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
GAGASAN KEDAULATAN LINGKUNGAN DALAM KONSTITUSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Sodikin, Sodikin
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Array
Amandemen UUD 1945 telah melahirkan ajaran kedaulatan baru yaitu kedaulatan lingkungan. Gagasan kedaulatan lingkungan telah memberikan pemikiran baru dalam hal kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Lingkungan hidup telah menjadi suatu kekuasaan tertinggi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Konsep kedaulatan lingkungan secara jelas diatur dalam Pasal 25A, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4). Pasal-pasal tersebut memberikan nuansa hijau terhadap UUD 1945, sehingga implementasi dari pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut memberikan pemikiran baru bagi pembuat Undang-Undang agar konsep kedaulatan lingkungan hidup dapat terwujud dalam setiap Undang-undang yang dibuat. Ada beberapa undang-undang telah memberikan nuansa hijau seperti undang-undang yang mengatur masalah hak asasi manusia, pembangunan perekonomian berkelanjutan dan wilayah negara dengan konsep wawasan nusantara.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23744
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5784
2017-03-28T17:38:30Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"121023 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEDUDUKAN BENDA SETELAH PUTUSNYA PERJANJIAN FINANCIAL LEASE ANTARA LESSOR DAN LESSEE
Supriyadi, Supriyadi
Agreement, default
Abstract
Leasing business, nowadays, has a rapid growth. However, there are so many wrong opinions about leasing business. Some lessee still consider that leasing is ordinary rental agreement in which the agreement can be cancelled any time if they don’t like the goods anymore or cannot give profit for them. It causes, frequently, the lease financial contract breaks up in the mid of term. Certainly, it will cause different legal consepuences if the leasing financial contract breaks up according to the term of leasing contract. The purpose of this research is to provide correct perspective about leasing according to the law that prevails. This research is a juridical normative research by qualitative approach. The conclusion shows that status of the object of the lease agreement is belong to lessor and can not be transferred to third party during the agreement. There fare, unilateral action of lessee by transferring the object to third party will remain obligation to pay installment under the agreement. Lessor can sue the third party if the third party has a bad will.
Key word : Agreement, default
Abstrak
Usaha leasing sekarang mengalami perkembangan yang pesat, akan tetapi masih banyak pandangan yang keliru tentang usaha leasing, banyak para lessee yang masih beranggapan bahwa leasing adalah perjanjian biasa dimana perjanjian itu dapat dibatalkan setiap saat jika dirasa barang tersebut sudah tidak lagi disukai atau tidak lagi memberikan keuntaungan kepadanya. Hal inilah sering kali putusnya kontrak financial lease di tengah jalan. Hal ini mempunyai akibat hukum yang berbeda apabila kontrak financial leasing putus sesuai dengan akhir kontrak leasing. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif yang benar mengenai leasing sesuai hukum yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa kedudukan benda yang menjadi objek dalam perjanjian leasing adalah milik lessor dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga selama perjanjian berlangsung, sehingga apabila terjadi pemutusan sepihak oleh lessee atau lessee telah mengalihkan benda yang menjadi objek leasing kepada pihak ketiga, maka lessee masih berkewajiban untuk membayar angsuran sewa sesuai dengan perjanjian antara lessor dan lessee. Lessor dapat menuntut pihak ketiga apabila pihak ketiga tersebut beritikat buruk.
Kata kunci: perjanjian, pemutusan
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-10-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5784
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13739
2018-06-10T09:58:23Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"161022 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI BUMN TERHADAP PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Juliani, Henny
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Pengelolaan BUMN tidak bisa dilepaskan dari peranan direksi. Direksi dapat dituntut di pengadilan karena disangka/didakwa telah melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara akibat perbuatannya mengelola BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban direksi BUMN terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Direksi BUMN dipadankan dengan penyelenggara negara (pejabat negara) yang memiliki fungsi strategis. Kekayaan BUMN diintepretasikan sebagai keuangan negara, dan kerugian negara diintepretasikan sama dengan kerugian keuangan negara. Dalam Hukum Administrasi Negara, apabila Direksi BUMN melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka diwajibkan mengembalikan kerugian tersebut, namun dalam Hukum Pidana (tindak pidana korupsi), pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana pada pelaku tindak pidana tersebut.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13739
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12912
2018-08-09T14:23:18Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150723 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
FUNGSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
R. Mawardi, Didiek
STIH Muhammadiyah Kotabumi, Lampung
Array
The function of law as a means to achieve social justice , the reality in the life of society , there has been a shift in values and or cultural order , ignorance of the norm of honesty , the degrdation of the feeling of shame , nor loss of trust in the legal and law enforcement , compliance with laws decreased, causing law dysfunction . The problem that arises is why the function of the law has not been fully realized and how to optimize the function of law in society. There is no other option , that the substance of the law and arbitrate should significantly oriented and argue the morality to the formation of a prosperous society ( Indonesia ) through the process of empowerment of the legal system , through a process of dialogue , as well as raise community participation .
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12912
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45840
2023-05-12T02:45:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"221031 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DINAMIKA KETATANEGARAAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
Amal, Bakhrul
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta https://scholar.google.com/citations?user=oB_QRukAAAAJ&hl=en
Sulistyawan, Aditya Yuli
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Pemindahan sebuah Ibu Kota Negara bukanlah hal baru dalam persoalan ketatanegaraan baik di Indonesia maupun dunia. Beberapa negara di dunia, selain Indonesia, pernah melakukan hal tersebut. Proses memindahkan Ibu Kota Negara dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah perpindahan Ibu Kota Negara tentu harus didahului dengan analisis. Kedua adalah proses pembentukan aturan hukum sebagai dasar hukum dari perpindahan Ibu Kota Negara tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Metode itu ditinjau dengan pendekatan historis. Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan ternyata telah melalui analisa yang panjang. Proses pembentukan UU IKN juga telah melalui proses yang ditentukan oleh UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi proses tersebut dinilai masih banyak kekurangan salah satunya adalah tidak mampu menyerap partisipasi publik.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45840
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10462
2017-03-28T16:52:50Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110419 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENAFSIRAN, PENALARAN, DAN ARGUMENTASI HUKUM YANG RASIONAL
Purwaka, Tommy Hendra
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Indonesia applys civil law system which emphasizes on written law. This is why almost ail Indonesian positive laws are written law. Implementation of written laws needs rational legal interpretation, legal reasoning and legal argumentation in order to be able to follow development changes of Indonesian people. Results of legal interpretation, legal reasoning and legal argumentation will explain why certain laws and regulations are applied for a certain fenomena, or considered as applicable laws and regulations for certain development activities, or should be formed as legal base for certain activities. Rational legal interpretation, legal reasoning and legal argumentation should aim at enforcement of legal certainty, justice, and truth.
Kata kunci: Penafsiran Hukum; Penalaran Hukum; Argumentasi Hukum
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10462
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22304
2020-04-17T14:23:47Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200131 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM PROSES KEPAILITAN
Silalahi, Udin
Universitas Pelita Harapan http://orcid.org/0000-0002-5632-4069
Claudia, Claudia
Universitas Pelita Harapan
Array
Kedudukan kreditor separatis yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, Pasal 21 UU Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang dapat mengeksekusi hak jaminan walaupun terjadi pailit, seolah-olah bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU yang menangguhkan hak eksekutorial tersebut. Adanya ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 59 ayat (2) dapat merugikan kreditor separatis, karena jika kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi hak jaminan kebendaan yang dikuasainya dalam waktu 2 (dua) bulan, maka kurator dapat mengeksekusi dan menggunakan benda tidak bergerak atau menjual harta pailit benda bergerak untuk kelangsungan usaha debitor. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa walapun hak eksekutorial kreditor separatis ditangguhkan, tetapi hak kreditor separatis tetap dijamin oleh UUK-PKPU dan peralihan hak eksekutorial dari kreditor separatis kepada kurator, kurator harus memberikan hak-hak kreditor separatis, yaitu pelunasan piutangnya.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-01-31 16:03:28
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22304
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5803
2017-03-28T17:47:21Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130423 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KOMPARASI PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
Prabandari, Adya Paramita
comparative study, copyright regulations.
Abstract
Starting from the concerns that arose over many copyright infringements in Indonesia, than this comparative study of copyright regulations in Indonesia and United States of America was conducted. This comparative study was conducted by comparing the Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta with the 17 U.S.C. § 101-1101 (US Copyright Act), in terms of the scope of copyright, the duration of copyright, and the copyright registration, in order to optimalize the copyright regulations in Indonesia.
Keywords: comparative study, copyright regulations.
Abstrak
Berawal dari keprihatinan yang timbul atas banyak terjadinya pelanggaran hak cipta di Indonesia, maka dilakukanlah studi komparasi terhadap pengaturan hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat ini. Studi komparasi ini dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan 17 U.S.C. § 101-1101 dalam hal ruang lingkup hak cipta, masa berlaku hak cipta, dan pendaftaran ciptaan, dalam rangka untuk mengoptimalkan pengaturan hak cipta di Indonesia.
Kata Kunci:studi komparasi, pengaturan hak cipta.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-04-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5803
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16225
2020-04-17T14:11:54Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170430 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PRINSIP KEHATI-HATIAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENGURUSAN PERALIHAN TANAH “LETTER C”
Wanda, Hendry Dwicahyo
Fakultas Hukum, Universitas Narotama
Array
Penulisan jurnal ini membahas mengenai salah satu permasalahan tentang Prinsip Kehati-Hatiaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah “Letter C”. Permasalahan yang muncul adalah Prinsip Kehatian-hatian PPAT hanya dijelaskan dalam Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998 bahwa Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Sementara dalam pengurusan peralihan tanah Letter C seharus-nya seorang PPAT tidak hanya memastikan bahwa para pihak menghadap dengan PPAT sebagai Pejabat yang membacakan dan menjelaskan akta akan tetapi sesuai prinsip kehati-hatian PPAT dapat menghindari dan mencegah terjadinya kesalahan yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam pengurusan peralihan Letter C. karena dalam praktek pengurusan Letter C, PPAT tidak membacakan dan menjelaskan isi akta yang mana para pihak tidak hadir di hadapan PPAT. Sehingga PPAT tidak hati-hati dalam menjalankan jabatannya. Selain itu dalam Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan mengenai prinsip kehati-hatian yakni “PPAT dilarang membuat akta, apabila PPAT sendiri, suami atau istrinya, keluarganya sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, baik dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak lain.” Sementara dalam praktiknya PPAT dalam pengurusan Letter C menjadi pihak dengan membuat kuasa pengurusan Letter C. Tujuan penelitian ini untuk Mengkaji dan menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum Letter C sebagai alat bukti kepemilikan tanah dan Mengkaji dan Menganalisis bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatiaan PPAT dalam pengurusan peralihan tanah Letter C. dengan menggunakan metode penelitian pada jenis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada analisa dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian melalui metode normatif dalam penulisan ini adalah Prinsip Kehati-Hatiaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah “Letter C”.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16225
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13051
2017-03-28T16:48:34Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110118 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONSTRUKSI HUKUM YANG BERSUMBER DARI REALITAS SOSIAL (Suatu Implikasi Terhadap Sosiologikal Jurisprudensi)
Kasmawati, Andi
Array
Responsiveness Law which has been developed by Nonet and Selznick is the main idea of Law of Realism which developed by Holmes and friends in Realism of American and Realism of Skandinavian, which has been developed by Ross and friends. Their opinion about law of realism is a law which start from the empirical reality, re/ism is shown as the fight against logical theory, who seen the law as what's on the ammandement. In this theory, the judge isnY free to form the law but just finding the law. This opinion been the focus of Teubner as the basic to construct the law as the implication of "Sociological Jurisprudence".
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-01-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13051
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/51304
2023-07-11T02:50:14Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230331 2023 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
LITIGASI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA: IDENTIFIKASI ISU DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Sugiarto, Laga
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Pujiono, Pujiono
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Hidayat, Arif
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Adhi, Yuli Prasetyo
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Litigasi perubahan iklim di Indonesia mengalami perkembangan cukup pesat, mengingat bertambahnya jumlah perkara dan putusan terkait gugatan litigasi perubahan iklim. Melihat praktik litigasi perubahan iklim, setelah dilakukan pemilahan serta identifikasi isu/motivasi, maka litigasi perubahan iklim di Indonesia, meliputi jenis litigasi dengan motivasi perubahan iklim bukan sebagai isu utama dan litigasi bukan motivasi perubahan iklim, namun berimplikasi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tujuan tulisan ini yaitu untuk menganalisis tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hukum dengan mendasarkan kepada doktrin kesengajaan, kelalaian, pertanggungjawaban mutlak, dan tindakan faktual. Riset ini dapat memberikan pilihan advokasi kebijakan perubahan iklim melalui litigasi di pengadilan bagi para pencari keadilan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-03-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/51304
Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11076
2017-03-28T19:54:38Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"141021 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERJANJIAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (ACIA) TAHUN 2009: PROSPEK DAN TANTANGANNYA BAGI INDONESIA
Delfiyanti, Delfiyanti
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
ASEAN Economic Community 2015 established to realize the ASEAN single market with free trajectory including in investment. Therefore, the country members of ASEAN has agree with the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) held ini Cha-Am (Thailand) in 26 February 2009 for investment liberalization in region of ASEAN. The agreement was ratified by the members of ASEAN including Indonesia. Consequently, all members of ASEAN included for implement the agreement content. For Indonesia, the situation becomes opportunity to improve of investment cooperation with the members of ASEAN also bring a chance for investment in country members of ASEAN and increase the investment current to Indonesia, in one hand. In other hand, it is become a challange on how to complement the management of investment in Indonesia under Act No. 25 of 2007 on Capital Investment with ACIA.
Keywords : ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA); ASEAN Economic Community 2015, Prospect and Indonesia
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dibentuk dalam rangka mewujudkan pasar tunggal ASEAN dengan arus lintas yang bebas diantaranya terhadap bidang investasi. Untuk itu, negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (ACIA) yang ditandatangani di Cha-Am (Thailand) pada tanggal 26 Februari 2009 dalam rangka liberalisasi investasi di wilayah ASEAN. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Akibatnya seluruh anggota ASEAN terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Bagi Indonesia, ini merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kerjasama invesasi dengan negara anggota ASEAN lainnya sekaligus membuka kesempatan untuk melakukan investasi di negara anggota ASEAN serta meningkatkan arus investasi masuk ke Indonesia. Di lain pihak, juga terdapat tantangan bagaimana mengharmonisasikan pengaturan investasi di Indonesia yaitu Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan ACIA sendiri.
Kata Kunci : Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN; Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; Prospek dan Indonesia
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-10-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11076
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/25504
2020-04-30T23:05:52Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200430 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REFORMULASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) DAN AMANDEMEN ULANG UNDANG-UNDANG DASAR
Sadono, Bambang
Fakultas Hukum, Universitas Semarang
Rahmiaji, Lintang Ratri
Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Diponegoro
Array
Wacana reformulasi GBHN dan pengembalian kewenangan MPR untuk membuat ketetapan, kembali menguat pasca-Kongres V PDI-P (2019). Kongres tersebut menghasilkan 23 rekomendasi yang berisi sikap dan kebijakan partai serta usulan untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2019-2024. Kajian ini bertujuan memetakan proses politik wacana reformulasi GBHN dan Posisi MPR pasca-amandemen UUD 1945. Hasil kajian ini menemukan fakta sebagai market leader dalam penataan sistem ketatanegaraan dengan memperkuat MPR dan menetapkan haluan negara, PDI-P kurang piawai mengelola situasi politik. PDI-P yang memperjuangkan agenda terbatas dalam amandemen, harus menenggang agenda lain. Saat ini kuasa ada di pimpinan PDI-P dan presiden, selain itu juga bergantung pada respon pemilik saham besar lain atas republik ini, yakni para ketua umum partai yang punya wakil di DPR/MPR.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-04-30 04:26:19
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25504
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5819
2017-03-28T17:47:41Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130423 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
HUKUM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN SUBSTANTIF (Kajian Teoritis Terhadap Teori Upah Teladan)
Ibrahim, Zulkarnain
Undertaking, labour, figure pay
Abstract
Social Happiness that we called”justice”, we can find it from society. Justice means in the pay theory , we know that justice isn’t happen in the real life. Because payment salary depend on unilateral from the keeper without bargain with the employment that in fact could’nt covering for they worthy life. At the same time, the keeper still life with extra excessive. In the real life, the others theories such us theory of moral pay, theory of social pay, and theory of figure pay, must be applied in our system government about payment and labour. Right now, The theory of Figure Pay in the relationship with labour its very complete each other between employee and their undertaking, because this theory based on humanism.
Keywords : Undertaking, labour, figure pay.
Abstrak
Kebagiaan sosial yang kita sebut sebagai keadilan dapat kita temukan di dalam masyarakat. Keadilan berarti dalam teori pengupahan, kita tahu bahwa keadilan tidak terjadi dalam dunia nyata. Karena pengupahan tergantung secara sepihak oleh pengusaha tanpa tawar-menawar dengan pekerja yang mana dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kecukupan hidup mereka. Pada saat yang bersamaan, pengusaha hidup berlebihan. Di dalam kehidupan nyata, teori-teori lainnya seperti teori upah etika, teori upah sosial, dan teori upah teladan harus diimplementasikan dalam sistem pemerintahan mengenai pengupahan dan tenaga kerja. Saat ini, teori upah teladan dalam hubungannya dengan tenaga kerja sangat melengkapi setiap pihak antara pekerja dan perusahaan mereka, karena teori ini didasarkan atas kemanusiaan.
Kata Kunci : pengusaha, tenaga kerja, upah teladan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-04-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5819
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15154
2020-04-17T14:12:28Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170730 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
GAGASAN PEMBENTUKAN PERADILAN KELUARGA DI INDONESIA
Busroh, Firman Freaddy
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang http://orcid.org/0000-0002-6429-8470
Array
Maraknya kasus-kasus keluarga di Indonesia perlu mendapat perhatian oleh pemerintah. Kasus-kasus keluarga di Indonesia seperti perceraian, sengketa waris, wasiat, hibah, penyelesaian harta bersama, pengangkatan anak, pencabutan kekuasaan wali, perkawinan campuran, kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan solusi yang tepat dan cepat. Kasus-kasus keluarga tersebut saat ini diselesaikan melalui jalur Peradilan Agama bagi muslim dan Peradilan Umum bagi non muslim. Akibatnya adanya dualisme peradilan ini sering melahirkan konflik baru seperti adanya dualisme putusan yang bertentangan, tidak jelasnya kompetensi mengadili. Hal yang patut dipertanyakan juga bahwa Peradilan Agama hanya menyidangkan pemohon/penggugat yang beragama Islam padahal Agama yang diakui di Indonesia tidak hanya Islam melainkan agama-agama lain seperti Kristen, Budha, Hindu, Kong Hu Cu dan kepercayaan yang dijamin kebebasan dan perlindungannya oleh negara. Untuk itu perlu pendirian peradilan keluarga yang khusus mengadili urusan keluarga. Dengan adanya peradilan keluarga lebih menjamin kepastian hukum dan meringankan tugas-tugas peradilan umum.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15154
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13067
2017-03-28T16:56:36Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
URGENSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK
Gusman, Delfina
Array
The Academic Manuscript of Law has important value in forming of good law and regulation, so that its existence has to be considered to be requirement. The making of Academic Manuscript of Law begins with research so that the resulting rules can be accepted by communities. Strengthening the position of academic manuscript of law is necessary to emphasize in the revisions Law on establishment of legislation.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-07-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13067
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11092
2017-03-28T19:54:58Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"141021 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
IMPLIKASI DIKELUARKANNYA PERMENDAG NO 56 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN PRODUK IMPOR TERTENTU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERBATASAN
Rohani, Siti
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Regulation of cross-border trade that exists today, one of which is the Minister of Trade Regulation No. 56 of 2008 on the Import of Certain Products. Regulation was extended by the Minister of Trade Regulation No. 57 of 2010 which was amended by the Minister of Trade Regulation No. 83 In 2012, the border has not created a public welfare as expected, due to the closure of making the most of the people lost their jobs and income. That the model of regulation of cross-border trade for the right of access to justice and the welfare of society is both theoretically regulation meets the elements of the formal and material, and which is capable of regulation also incorporates elements of public interest.
Keyword : Regulation, Trade, Cross-Border, Justice, Welfare
Regulasi perdagangan lintas batas yang ada saat ini, salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 56 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 83 Tahun 2012,belum menciptakan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagaimana yang diharapkan, karena penutupan tersebut membuat sebagian besar masyarakat kehilangan pendapatan dan pekerjaan mereka. Bahwa model regulasi perdagangan lintas batas yang tepat bagi akses keadilan dan kesejahteraan masyarakat adalah regulasi yang baik secara teori memenuhi unsur-unsur formil dan materiil, dan regulasi yang mampu pula memasukkan unsur kepentingan masyarakat.
Kata Kunci : Regulasi, Perdagangan, Lintas Batas, Keadilan dan Kesejahteraan
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-10-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11092
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30171
2020-10-30T04:39:30Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"201029 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR PADA PINJAMAN KREDIT DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP
Adawiyah, Robiatul
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Sartono, A. Tulus
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Pinjaman kredit memungkinkan terjadi kredit bermasalah yang berujung pada penjualan agunan yang berimplikasi pada taraf hidup masyarakat (debitor) sehingga sangat penting mengkaji perlindungan hukum debitor pada pinjaman kredit dalam meningkatkan taraf hidup. Tujuan artikel ini adalah untuk mengungkap fakta dan menganalisis perlindungan hukum debitor pada pinjaman kredit dalam meningkatkan taraf hidup. Metode penelitiannya adalah penelitian sosio-legal. Perjanjian kredit yang merupakan perjanjian baku memungkinkan adanya kredit bermasalah sehingga dilakukan penjualan agunan. Fakta di lapangan menunjukkan peningkatan penjualan agunan dengan Pasal 6 UU HT sebagai primadona dasar penjualannya. Hal ini telah mengusik rasa keadilan masyarakat dibuktikan dengan banyaknya gugatan kepada KPKNL maupun sengketa pengadilan. Perlindungan hukum debitor terhadap pinjaman kredit sejak awal pembuatan perjanjian baku sampai dengan penjualan agunan sangatlah lemah sehingga berdampak pada taraf hidup masyarakat.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-10-29 21:55:48
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30171
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5836
2017-03-28T17:51:51Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130723 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PROBLEM HUKUM PENUNTASAN KASUS PAJAK SUATU ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 2239 TAHUN 2012
Ilyas, Wirawan B.
Hukum administrasi, Beda Persepsi, Filosofi Pungutan Pajak
Abstract
This research focused on the study of law to the decisions of the Supreme Court to the taxpayer who allegedly improper tax payments and subject to criminal sanctions. In addition, the study examines how the tax laws look at the issue of the taxation philosophy from the outset was not intended criminalize tax payer but rather on how to make money for the benefit of the state for the welfare of the whole society. Philosophically, it appears that the purpose of the tax law emphasis more on the goals of justice and expediency, than on providing penalties for perpetrators suffer and destination deterrent for others not to do the same. Differences in perceptions of tax payer and the government became an important study in seeing the tax position which has been mapped in the context of administrative law.
Key words : Administrative law, Differences in Perceptions, Taxation Philosophy
Abstrak
Penelitian ini difokuskan pada kajian hukum atas Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Wajib Pajak (WP) yang diduga melakukan pembayaran pajak tidak benar dan dikenakan sanksi pidana. Selain itu juga penelitian mengkaji bagaimana melihat persoalan hukum pajak dari sisi filosofi pemungutan pajak yang sedari awal tidak dimaksudkan memidana WP tetapi lebih kepada bagaimana mencari uang untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Dari filosofi itu, terlihat bahwa tujuan hukum pajak lebih menekankan pada tujuan keadilan dan kemanfaatan, bukan pada tujuan memberikan derita hukuman bagi pelaku maupun tujuan efek jera bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Perbedaan persepsi WP dan pemerintah menjadi kajian penting dalam melihat posisi pajak yang telah dipetakan dalam konteks hukum administrasi.
Kata kunci : Hukum administrasi, Beda Persepsi, Filosofi Pungutan Pajak
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5836
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17287
2020-04-17T14:15:27Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180430 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
URGENSI HOLDING BUMN DALAM PENINGKATAN SEKTOR PELAYANAN ANGKUTAN DARAT DAN UDARA
Estanto, Boby Wilda
Universitas Mataram
Array
Pelayanan adalah factor yang diutamakan dan direncanakan dalam mewujudkan harapan dan keinginan konsumen namun ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu aspek vital dalam mempercepat proses pembangunan nasional di berbagai bidang.Berdasarkan hal inilah, bahwa ke depan diperlukan upaya Holding BUMN dalam rangka peningkatan infrastruktur terutama dalam bidang angkutan udara dan angkutan darat.Realisasi pembentukan induk perusahaan (Holding) pada BUMN berdasarkan core business perlu disikapi dan dilaksanakan secara hati-hati. Sebab ada sejumlah potensi hukum yang mungkin muncul ketika itu direalisasikan.Yaitu bagaimana hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam sistem holding. Tujuan Penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan Holding BUMN ditinjau dari perspektif hukum dan solusi Holding BUMN.Metode penelitian yang digunakan pendekatan normatif atau conseptual approach yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif mengenai Holdingisasi BUMN.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17287
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4160
2022-07-07T04:21:16Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120124 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
Rokhim, Abdul
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Judicially, made agreement generate legal consequences and related/relevant the parties entitled to raise cancellation of contract or making [him/ it] as reason of divorce, made agreement fasten both parties and become law for the man who making its meaning it if agreement of marriage made is laterthen impinged by one of the parties hence party side which feel themselves aggrieved and cannot accept [the] mentioned can be raised as reason of divorce. Thereby that agreement of marriage made by spouse and legalized [by] before officer of marker do (PPN marriage), since ratifying of the agreement hence the agreement with power of law and become [is] obliged to be executed. In Islamic Law Compilation (KHI), please explained that made agreement can in the form of talaq taklik which is inveterate to be said by husband after legalization of marriage and other agreement which not illegal Islam, the agreement can in the form of dissociation of community property, or other agreement which its contents not trespass law order, ethics and religion
Keywords : Agreement, Divorce
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-01-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4160
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13087
2017-03-28T17:01:11Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"111018 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERUBAHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DARI PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH
Ispriyarso, Budi
Array
Duty of Acquisition Rights to Land and Building (BPHTB) is a tax imposed on the acquisition of land and or buildings. Its legal basis is the Act No. 21 of 1997 which was later amended by Act No. 20 of 2000. In its development under the provisions of Act No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies (PBOR). which was originally BPHTB change is the central tax became local taxes. The change of BPHTB of central taxes to local taxes is interesting to study, given that this change would have an impact also on its implementation
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-10-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13087
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11429
2018-08-09T14:12:18Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150115 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ANALISIS ASAS KEADILAN PADA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM
Islamiyati, Islamiyati
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Al-Qur’an surah An-Nisa’ sentence 11 dan KHI of section 176 explaining that shares of between men and woman is two comparing one. Inheritance Law of principled Islam form proportional justice, and conception distributive justice its meaning a justice passing to each and everyone based by for its service or its rights.But in certain case, portion of division of heritage cannot that way, so long as there is certain reason is which might of according to Islam law, referred as by this of sulh ( settlement by agreement applying).
Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 11 dan KHI pasal 176 menjelaskan bahwa bagian warisan antara lakilaki dan perempuan adalah dua berbanding satu.Hukum kewarisan Islam berprinsip keadilan berimbang, dan berkonsep keadilan distributif (justice distributife) artinya suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas hak dan kewajibannya. Namun dalam kasus tertentu,porsi pembagian warisan bisa tidak demikian, asalkan ada alasan tertentu yang diperbolehkan menurut
hukum Islam, inilah yang disebut sulh (penerapan jalan damai).
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-01-15 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11429
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33470
2021-03-24T04:31:28Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210131 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KETERBUKAAN INFORMASI UU PASAR MODAL MENCIPTAKAN ASYMMETRIC INFORMATION DAN SEMI STRONG FORM
Johan, Suwinto
Fakultas Bisnis, Universitas President http://orcid.org/0000-0002-8427-162X
Ariawan, Ariawan
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Array
Sebuah pasar modal digolongkan sebagai pasar yang efisien atau akurat jika informasi yang ada di bursa tersebut terbuka dan diketahui oleh semua pelaku secara merata. Undang Undang No. 8 Tahun 1995 mewajibkan keterbukaan informasi material dengan jangka waktu maksimal 2 hari kerja setelah adanya informasi yang material. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keterkaitan antara kewajiban keterbukaan informasi material dengan mewujudkan pasar modal yang efisien berdasarkan Efficient Market Hypothesis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa kewajiban pelaporan maksimal 2 hari kerja akan mengakibatkan keterlambatan informasi bagi pelaku pasar modal. Pasar modal yang tidak efisien tidak akan membuat pengembalian yang optimal. Pengaturan mengenai pelaporan informasi yang material perlu dirubah.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-01-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33470
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5867
2017-03-28T17:43:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130122 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH MENUJU ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI
Respationo, H.M. Soerya
Pemerintahan yang baik, Zona Integritas, Korupsi.
Abstract
Corruption is an act that violates the law, harm the people and state finances. Corruption is done by way of abuse of power not only applies to government agencies, but also can occur in institutions outside the government. Efforts have been made in order to prevent and combat corruption had been still less than optimal. Therefore, it required the application of a good governance with the establishment of Integrity Zone Region Free of Corruption to minimize corruption effectively.
Keywords: Good Governance, Integrity Zone, Corruption.
Abstrak
Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum, merugikan rakyat sekaligus keuangan negara. Korupsi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan tidak hanya berlaku pada institusi pemerintahan, akan tetapi juga dapat terjadi pada institusi di luar pemerintahan. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencegah dan menanggulangi korupsi selama ini masih kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan penerapan pola pemerintahan yang bersih disertai penetapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi untuk meminimalisir korupsi secara efektif.
Kata Kunci: Pemerintahan yang baik, Zona Integritas, Korupsi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-01-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5867
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17273
2020-04-17T14:15:20Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180430 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG
Hulu, Sabarudin
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Pujiyono, Pujiyono
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Penel i t i an i ni bert uj uan unt uk menget ahui bagai mana pert anggungj awaban pej abat pemerintahan atas tindakan diskresi yang berindikasi adanya penyalahgunaan wewenang serta bagaimana tolok ukur tindakan diskresi oleh pejabat pemerintahan dapat dikategorikan sebagai
penyalahgunaan wewenang sehingga harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Penelitian
ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Diskresi yang diambil pejabat pemerintahan dan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat rentan terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada perbuatan tindak pidana korupsi. Pejabat pemerintahan menerbitkan diskresi dengan berlindung pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan alasan karena ada persoalan yang harus diselesaikan sementara peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17273
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17273/0
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4868
2017-03-28T16:33:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100706 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN "KHUSUS" BAGI NASABAH PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN
Setyowati, Ro'fah
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Islamic bank existence is a fact that the umah realize the important of Islamic Law (syariah). They attempt to maximizing to apply the syariah because as consumer they need safety. If their bank apply syariah principle purerly, they will be peacefull. Therefore, a policy and effort a build syariah principle is an action to protect consumers specifically. Relating is this case, the paper will discuss about the definition of consumers protection. Besides that this paper also discuss the scope of special consumers protection. Moreover, this research to look for the rock as PPS and DSN as the main institution related to special consumers protection, fur there more, this research also to explore the problems by these institutions (DSN and DPS).
Kata Kunci : Perlindungan, Nasabah, Perbankan Syariah.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-07-06 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4868
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13126
2017-03-28T17:56:02Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"131022 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEDUDUKAN HUKUM CYBER CRIME DALAM PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER
Maskun, Maskun
Manuputty, Alma
Noor, S.M.
Sumardi, Juajir
Array
Cybercrime is anewrange ofinternational law, particularlyinternationalcriminallaw. The existence ofcybercrimeis now afactthatshouldbe taken seriouslybythe international community.lmmediateresponseformto do is to regulate the cybercrime internationallybecausethe fact shows that no one convention has foundcybercrime internationally. The existed Convention of CyberC'iime enacts only regionally like European Convention of Cyber Crimeand locally (like in Indonesia), the Law number 11/2008 concerning Information and Electronic Transaction.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13126
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11448
2018-08-09T14:35:38Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"151028 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
IMPLIKASI SISTEM PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA
Herawati, Ratna
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakah sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012? 2) Apasajakah implikasi sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah terhadap nilai-nilai Pancasila? Peninjauan terhadap implikasi sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah terhadap nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun wawancara hanya sebagai crosscheck data, yang didapatkan dari data sekunder.Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 memakai sistem distrik berwakil banyak. Adapun implikasi sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah terhadap nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia, Pancasila sebagai sumber hukum materiil, dan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam Asas-Asas Hukum
The problems in this study: 1) How ismembership system of the House of Regional Representative based on Law No. 8 In 2012? 2) What is implicationmembership system the House of Regional Representative to the values of Pancasila? Review of the implications of membership system of the the House of Regional Representative against the values of Pancasila implemented with normative juridical approach. As for the interview just as crosscheck the data, obtained from secondary data.The conclusion from these results that the membership system of the House of Regional Representative based on Law No. 8 In 2012 the system uses a lot of proxy district. As for the implications of membership system of the House of Regional Representative against the values of Pancasila: Pancasila related to the rule of law as Indonesia, Pancasila as a source of substantive law, and the translation of the values of Pancasila in Principles of Law
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-10-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11448
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33084
2021-11-17T20:02:23Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210731 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PROBLEM ETIKA PEJABAT NEGARA DAN GAGASAN PERADILAN ETIK YANG INDEPENDEN DAN IMPARSIAL
Mukhtar, Mukhtar
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lailam, Tanto
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Array
Penelitian ini membahas problem etika pejabat negara dan gagasan peradilan etik. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif dan empiris. Gagasan peradilan etik yang independen dan imparsial ini sangat urgen, karena: pertama: menjamurnya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat negara. Kedua, tidak adanya standar ketentuan etika yang menjadi panduan perilaku pejabat negara, ketentuan-ketentuan etika disetiap lembaga negara berbeda tolok ukurnya. Ketiga, kelembagaan etik yang tidak independen, imparsial. Untuk membangun desain peradilan etik modern dan terpercaya harus memenuhi syarat, sebagai berikut: dibentuk undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai etika pejabat negara; dibentuk peradilan etik yang independen dan imparsial; proses penegakkan kode etik yang transparan dan akuntabel; penguatan Asas-asas Hukum Acara peradilan etik yang dapat dipertanggungjawabkan; serta putusan peradilan etik yang bersifat final dan mengikat.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33084
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5746
2017-03-28T17:29:43Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120424 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PEMBAHARUAN IDE DIVERSI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA
Rosidah, Nikmah
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
modernity, implementation, diversion idea, children judicature punishment
Abstract
Diversion idea as transfer type or ignoring children delinquency handling from conventional children judicature process, refer to children handling which more social service, was such important principle avoiding children from negative effect of children judicature practice. Problem within this research (1) How implementation of diversion idea concerning Diversion idea implementation in Indonesia?, Scope within this research limited to examination about Diversion idea implementation within children judicature system in Indonesia, this research was legal study which combined both doctrinal and socio-legal research, basic of doctrinal research was literature study including primary, secondary or tertiary last materials. There were law material used within this research including primary law material such KUHP and KUHAP, secondary consist of the court decisions and tertiary material came from previous research results and dictionary. That law material were secondary data, whereas primary data obtained from informants as supporting data. Data analysis carried out by analysis qualitatively.
Discussion within this research was diversion idea implementation within punishment system of children material, it was act regulation creation about diversion within children criminal judicature system, therefore at the end of this explanation was act formulation example about diversion idea within system law of children punishment judicature. In Indonesia, implementation of children judicature system same as adult system, this case caused by act regulation provided within article 5, Act Number 3, 1997 about children judicature. In case when children not reach 8 years old who carried out or suspect carried out criminal action therefore that children could investigated by investigating officer.
Conclusion within this research was diversion idea implementation couldn’t applied yet in Indonesia, this case caused of children punishment judicature system in Indonesia still applied based on Act, diversion idea modernity within children criminal judicature system in Indonesia whether within investigation, prosecution and judicature process should refer to both diversion idea or restorative justice in order to create diversion idea implementation within criminal judicature system of children in Indonesia.
Keywords: modernity, implementation, diversion idea, children judicature punishment
Abstrak
Ide diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampigan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, merupakan prinsip penting menghindarkan anak pelaku dari dampak negative praktek penyelenggaaan peradilan anak. Permasalahan dalam penelitian ini (1). Bagaimana Impelementasi Ide Diversi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesa. (2). Bagaimanakan Pembaharuan Ide Diversi terhadap Implementasi Ide Diversi di Indonesia?, Ruang lingkup pada penelitian ini terbatas pada kajian terhadap Implementasi Ide Diversi dalam Sistem eradilan Anak Di Indonesia, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan doctrinal research (penelitian hukum normatif) dan penelitian socio-legal-research (penelitian hukum empiris), dasar dari penelitian doctrinal adalah penelitian pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu KUHP dan KUHAP, bahan hukum sekunder yang terdiri dari putusan – putusan pengadilan serta bahan hukum tersier yang bersumber dari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan kamus. Bahan hukum tersebut merupakan data sekunder, sedangkan data primer diperoleh dari para informen yang merupakan data pendukung. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.
Pembahasan dalam penelitian ini adalah implementasi ide diversi dalam sistem hukum pidana materiel anak, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan tentang diversi dalam hukum sistem peradilan pidana anak, sehingga pada akhir dalam uraian ini adalah contoh perumusan perundang-undangan tentang ide diversi dalam hukum sistem peradilan pidana anak, Di Indonesia dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak tidak ubahnya seperti peradilan orang dewasa hal ini di sebabkan oleh sestem perundang-undangan yang tertuang dalam pasal 5 undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang pengadila anak yaitu. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukantindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
Simpulan dalam penelitian ini adalah Implementasi ide diversi belum dapat diterapkan di Indonesia, hal ini disebabkan karena sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menerapkan berdasarkan undang-undang, pembaharuan Ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan harus mengacu pada ide diversi dan restorative justice untuk mewujudkan implementasi ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
Kata Kunci: pembaharuan, implementasi, ide diversi, peradilan pidana anak.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5746
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13142
2017-03-28T17:56:16Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"131022 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ASPEK HUKUM KESELAMATAN PENERBANGAN
Pramono, Agus
Array
Chicago Convention, 1944 is an instrument of international law which is produced by the International Civil Aviation Organization (/CAO), regulate international civil aviation including aviation safety material that binds to all /CAO member States. Aircraft is a high-tech product in order to set aviation safety requirements and regulations are very strict non-negotiable slightest. The regulations are very strict in the aviation world devoted to creating a safe flight. Realization of aviation safety depends on a variety of factors related to both quality and disciplined crew, passenger awareness of the importance of aviation safety (body and protective facilities) and natural factors.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13142
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11469
2018-08-09T14:36:23Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"151028 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN CONSTITUTIONAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP MAHKAMAH AGUNG
Frits Kapitan, Rian Van
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
The Existence of Supreme Court ruling that punishes dr. Bambang suprapto.Sp.M.Surg. using article 76 of law no 29 of 2004 on medical practices that had previously been cancelled by the Constitutional Court it self has proved that the Supreme Court has ruled constitutional the constitutional court's decision. This paper attempts to justify that by reason of any Constitutional Court still has binding force for the Supreme Court. It is based on four perspectives namely: 1. Historical perspective 2. Perspective protected object 3. Perspective functional 4. And normative perspectiv
Adanya putusan Mahkamah Agung yang menghukum dr. Bambang Suprapto, Sp.M.Surg mengunakan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya telah membuktikan bahwa Mahkamah Agung telah mengesampingkan putusan constitutional review Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini mencoba untuk menjustifikasi bahwa dengan alasan apapun putusan constitutional review Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan atas empat perspektif, yaitu : 1.perspektif historis, 2.perspektif objek yang dilindungi, 3.perspektif fungsional, dan 4.perspektif normatif
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-10-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11469
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/35369
2021-11-17T20:28:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"211030 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
JAMINAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN PENUNTUTAN
Kindangen, Henry Yoseph
Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Kemandirian Kejaksaan dalam melaksanakan tugas penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 belum cukup memberikan jaminan independensi Kejaksaan terhadap campur tangan Pemerintah. Hal ini antara lain disebabkan ketidakjelasan posisi Kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang walaupun pernah dibahas dalam perubahan Ketiga UUD 1945, namun tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga akhirnya hanya disebutkan secara implisit dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Tulisan ini membahas tentang urgensi pengaturan serta rumusan tentang Kejaksaan dalam konstitusi untuk menopang tegaknya negara hukum, mengingat lebih dari 120 negara telah mengatur Kedudukan Kejaksaan dalam konstitusinya. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan kemandirian Kejaksaan, perlu pula diatur mengenai kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi dan kepastian mengenai masa jabatan Jaksa Agung.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/35369
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9036
2018-08-09T13:57:39Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140422 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MENEKAN JUDICIAL CORRUPTION
Yosephus, Agus Velliana
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Criminal Justice System, Strengthening Legislation, Judicial Corruption
This study aims to analyze about the existence or the judicial mafia practices in Indonesia. In enforcing the law, should not be ruled out in the Integrated Criminal Justice System (SPPT). This system as a unity between the police, prosecutors and courts as sub-systems. The research found that the duties are supervisory agencies of the criminal justice system , namely the institution's internal control and external oversight agency, found also that the strengthening of the supervisory function of law enforcement in the criminal justice system is very weak due to the modus operandi of the mafia practice of law was made during the investigation at the level of the police and prosecution at the level of the prosecutor.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-04-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9036
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21125
2020-04-17T14:19:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190130 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONSTRUKSI PENGAWASAN INDEPENDEN UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DALAM PELAYANAN PUBLIK
Sonatra, Pandji Ndaru
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta
Novianto, Widodo Tresno
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta
Riewanto, Agus
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta
Array
This conceptual idea aims to conduct a study of the prevention of criminal acts of illegal levies to realize good governance. This conceptual idea examines issues regarding what are the factors that lead to the ineffectiveness of the surveillance system in preventing illegal acts of crime in public services. The ineffectiveness of the supervision system is due to the lack of direct supervision during the transaction process between service users and the apparatus, the absence of special laws governing criminal acts of illegal levies, and the existing supervisory system has not been built integrally. In order to prevent criminal acts of illegal levies, the construction of an independent supervisory institution model is needed, whose main task and function is to provide witnesses in all transactional activities for the effectiveness of public services.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21125
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5763
2017-03-28T17:34:10Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120724 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 dan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia
Santoso, M. Iman
Corruption, Sustainable Development, and Indonesia
Abstract
The United Nations Convention against Corruption was adopted on 9 December 2003, by recognizing coruption as an extraordinary crime. Corruption endangers the stability and security of societies and states,and jeopardizing sustainable development. The UN Convention launched the concept of sustainable development in 1987 through the World Commission on Environment and Development, stating that sustainable development as development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. The Concept is recognized as the principle of contemporary and implemented by many countries especially developed countries. Indonesia has ratified the UN Convention through Law Number 7 Year 2006, created Law Number 31 Year 1999 on the Suppression of Corruption, amended by Law Number 20 Year 2001 and established the Commission of Corruption Suppression by Law Number 30 Year 2002. The Act and the Commission are conformity with the Convention.
Key words : Corruption, Sustainable Development, and Indonesia
Abstrak
Konvensi PBB menentang Korupsi telah dibuat pada tanggal 9 Desember 2003, dinyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Kejahatan tersebut membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat dan negara serta merugikan pembangunan berkelanjutan. Konvensi PBB telah mengeluarkan konsep pembangunan berkelanjutan tahun 1987 yang dibuat oleh Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan, ditegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep pembangunan berkelanjutan diakui sebagai prinsip hukum internasional dan sudah diimplementasikan oleh banyak negara terutama negara-negara maju. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB menentang Korupsi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, telah membentuk Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Peraturan perundang-undangan tersebut sudah merupakan bagian dari implementasi Konvensi PBB menentang Korupsi 2003.
Kata Kunci : Korupsi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Indonesia
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-07-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5763
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13681
2017-03-29T10:57:59Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160419 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
Putra Jaya, Nyoman Serikat
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Pembangunan hukum pidana Indonesia merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat Indonesia yang dicita-citakan. Salah satunya melalui penataan sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum adat. RUU KUHP memposisikan hukum adat dalam asas yang sangat fundamentil. Sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tidak hanya didasarkan undang-undang, tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiil yaitu dengan memberi tempat kepada hukum adat.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13681
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11589
2017-03-28T16:35:08Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101010 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
THE ISLAMIC LAW IN THE HISTORICAL STUDY
Syukur, Iskandar
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Dalam kajian tentang sejarah awal Islam dan agama di dunia Barat, Islam dipandang sebagai agama ''dalam sejarab". Melaiui pandangan ini, para sarjana mempelajari sejarah awal Islam, di antaranya, dengan menggunakan meiode analisa kritik terbadap sumber-sumber sejarah termasuk kepusiakaan selain Islam dijadikan sebagai sumber dan bukti sejarah. Sejak itu pula hukum Islam dikaji melaiui pendekatan yang sama. Melaiui pendekatan ini diyakini bahwa hukum Islam mengandung tradisi-tradisi keagamaan khususnya di wilayab limur dekat yang ada sebeium Islam, dan dipandang sebagai suatu perkembangan yang berkelanjutan. Sebagaimana hasii kajian daripada Patricia Crone dan Gordon D. Newby menunjukkan bahwa di antara tradisi-tradisi keagamaan dimaksud, saiah satunya, adalab hukum Yahudi. Crone memberikan contoh qasama khususnya yang ada pada mazhab Maiiki dan mengktaim bahwa qasama dimaksud merupakan salah satu tradisi hukum yang ada pada orang-orang Yahudi. Sedangkan Newby memberikan contoh tentang penentuan orang band sebagai laki-iaki atau sebagai perempuan dalam hubungannya dengan pembagian kewarisan yang ada pada catatan 'Amirb. Zarib di daiam sirah Ibnu Ishaq, dan mengktaim juga bahwa catatan tersebut berasai dari hukum Yahudi. Sebaliknya, pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang ada dalam kajian hukum Islam dan sangat baik dipakai untuk mencari keseimhangan dan menunjukkan bahwa walaupun terdapat kesamaan antara hukum Islam dengan hukum-hukum yang lain, proses sejarab perkembangan hukum Islam itu sendiri sangat berbeda dan mempunyai karakteryang khusus
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-10-10 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11589
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38380
2022-07-12T02:23:02Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220428 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
VAKSINASI COVID-19: HAK INDIVIDU ATAU KEWAJIBAN PUBLIK DALAM CIVIL SOCIETY?
Shadiqin, Moch Thariq
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro http://orcid.org/0000-0001-6710-5796
Azhar, Muhamad
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Adiyanta, F.C. Susila
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Rohani, Siti
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura
Array
Kehadiran negara sangat penting bagi masyarakat di saat Pandemi Covid-19. Negara memiliki otoritas untuk mewujudkan kesejahteraan (welfare state) yang diwakili oleh pemegang jabatan berhak untuk melakukan diskresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah vaksinasi merupakan hak individu atau kewajiban publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan setiap orang memiliki kebebasan dalam mengambil suatu keputusan apakah ingin dilakukan vaksin atau tidak. Namun, kebebasan individu dalam menyuarakan pendapat menolak vaksin dapat disampingkan untuk melindungi hajat hidup orang banyak.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-04-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/38380
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9052
2017-03-28T19:45:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140422 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN
Herlianto, S. Tri
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Malpractice, Penal Mediation, Restorative Justice
The study aims to determine the concept of restorative justice in the implementation of penal mediation perspective of current legislation and also examines the implementation and construction legislasia policy in criminal law reform that will come. The research found that the concept of restorative justice, the presence and position of the victim as a patient admitted. Families of patients involved in the settlement of his case poses. Penal mediation is one form of implementation of restorative justice, namely the rehabilitation, resocialization, restitution, reparation and compensation to complete a criminal case of medical practice
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-04-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9052
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23607
2020-04-17T14:21:26Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190731 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
SYARAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG INKONSTITUSIONAL
Sinaga, Budiman N. P. D.
Universitas HKBP Nommensen http://orcid.org/0000-0002-4797-9127
Sinaga, Sahat H. M. T.
Universitas Katolik Parahyangan
Array
Keberadaan Partai Politik diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini antara lain dapat diketahui dari pasal-pasal yang berkaitan dengan pemilihan umum. Pengaturan tentang Partai Politik tidak mungkin dilakukan secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lain terutama dalam Undang-Undang.Materi muatan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, kenyataannya masih ditemukan materi muatan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang yang mengandung materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dapat diujidi Mahkamah Konstitusi namun dapat mengurangi kepastian hukum.Para pembentuk Undang-Undang tidak boleh memuat materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila dalam Undang-Undang. Selain itu, para pembentuk Undang-Undang juga tidak boleh membuat Undang-Undang yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kehidupan kenegaraan melalui Partai Politik tidak boleh dihilangkan melalui Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lain.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23607
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5779
2017-03-28T17:34:34Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120724 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG UNDANG NO 40 TAHUN 2007
Mahmudah, Siti
Limited liability company , the board of director, bankruptcy
Abstract
The board of director who becomes the part of the organ limited liability company (PT) , gets the responsibilities to represent PT inside or outside the court. The unpaid debts is the example of the law case that becomes the board of director’s responsibility. The unpaid debts cause bankrupted the company.The aim of this study is to know about the board of director’s responsibility in the bankruptcy of the limited liability company.The result of the study is that, the board of director’s must share the responsibility in the bankruptcy of the limiteted liability company when it because of the his mistakes and the company’s is not enough to pay the debts.
Key words : Limited liability company , the board of director, bankruptcy
Abstrak
Direksi adalah salah satu organ PT yang bertugas untuk mewakili PT di dalam maupun diur pengadilan. Salah satu akibat dari hubungan hukum yang dilakukan direksi dalam menjalankan tugasnya adalah hutang yang belum dibayar yang dapat mengakibatkan dipailitkannya PT.Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab direksi terhadap kepailitan PT.Kesimpulan dari penulisan ini adalah direksi bertanggung jawab terhadap kepailitan PT apabila kepailitan tersebut dikarenakan kesalahan direksi , dan harta pailit ( PT ) tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT.
Kata kunci : PT , Direksi , Kepailitan
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-07-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5779
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13734
2018-06-10T09:58:23Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"161022 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TINDAK LANJUT PENGAKUAN HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.35/PUU-X/2012
Sukirno, Sukirno
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi N0.35/PUU-X/2012 yang menyatakan hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Penelitian yang bertujuan untuk meneliti tindak lanjut pemerintah atas putusan tersebut, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data dianalisis dengan menggunakan legal reasoning yang mengacu pada positivitas, koherensi dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) putusan MK sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan berbagai peraturan dan keputusan yang berbeda-beda substansinya; (2) tindak lanjut pemerintah tersebut tidak menjamin pengakuan hutan adat, karena masih menyisakan dua persoalan, yaitu ketidaksamaan persepsi antar kementerian, dan mata rantai birokrasi penetapan hutan adat terlalu panjang dan lama.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13734
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11963
2017-03-28T16:32:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100105 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI OLEH PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
Susetyorini, Peni
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/
Array
Sending of Indonesian labour to overseas country that expected can solving the lack of employment problem. It is improve of workers and the family life level and also improve foreign exchange. There are many generated various problem which related to the exploitation practices of Indonesian labour, since recruitment, at working and even until back to Indonesia. The embassy of Republic Indonesia and consulate general of Republic Indonesia are institution that able to be shelter by the Indonesian workers in abroad. Protection effort by the embassy and consular general of Republic Indonesia to Indonesian labour is not optimal yet, this matter caused of some constraint factor, both yuridis and non yuridis resistance. And there are various effort gone trough to overcoming it.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-01-05 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11963
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44659
2022-11-23T01:51:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220730 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Romdoni, Muhamad
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia https://orcid.org/0000-0002-5809-8587
Fitriasih, Surastini
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Array
Disparitas pemidanaan di Pengadilan Negeri Tangerang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Penelitan ini bertujuan untuk melihat disparitas di Pengadilan Negeri Tangerang dan penyebab hakim menjatuhkan pidana penjara dari pada rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pengkajian yang dilakukan terhadap 20 putusan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, telah terjadi Disparitas pemidanaan pada putusan terhadap pelanggaran Pasal 112 ayat (1), 114 ayat (1), 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Kedua, faktor penyebab hakim menjatuhkan pidana penjara. Dari sisi subtansi hukum, perbuatan Terdakwa yang mengandung unsur-unsur Pasal 112, 114 dan 127 UU Narkotika memberikan peluang memilih pasal sesuai kehendak hakim. Dari sisi penegak hukum yang masih mengedepankan rasa efek jera melalui sanksi penjara.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/44659
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9348
2017-03-28T19:50:06Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140722 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DESAIN INDUSTRI : STUDI MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS NILAI
M. Ali Mansyur, Sukarmi Khudzaifah Dimyati
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Industrial Designs, Social Justice
Establishing model of protection of the law industral designs that meet the value of the social justice shlml be conducted, becoese industrial designs law are now transplantation Trip's Agreement and international conventions tempered capitalist uncongenial with result Indonesial nation. The impacted the registration of ime to time less deliver results satisfactory and heppened degradation creativity. District government not response and give such a plolicy of the granting of funds, stimulant registration with the “jemputbola”.
Internalisation value of the Pancasila shlml be made as spirit and soul Indonesian nation to arrangements for the protection industrial designs vertion Indonesia as hyper development ceativity
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-07-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9348
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21672
2020-04-17T14:22:05Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"191016 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA
Nugroho, Wahyu
Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta & Kolegium Jurist Institute
Array
Pengelolaan sumber daya pertambangan dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat tersebut yang memiliki sistem hukum berbeda dengan hukum nasional. Dalam gagasan konseptual ini memiliki urgensi bahwa dibutuhkannya suatu integrasi kebijakan pembentukan peraturan dan pengelolaan di bidang pertambangan. Permasalahan yang dikaji adalah: pertama, bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan dalam konteks pluralisme hukum? dan kedua, bagaimana konsep hukum sebagai pengintegrasi dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia? Kesimpulannya adalah pertama, kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan didominasi hukum negara, sementara terjadi marginalisasi kelompok masyarakat hukum adat dalam kebijakan pertambangan; dan kedua, konsep hukum dapat berfungsi sebagai pengintegrasi diantara kepentingan sub sistem dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-10-16 07:50:54
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21672
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5795
2017-03-28T17:38:43Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"121023 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PILIHAN HUKUM, FORUM DAN DOMISILI SUATU KONTRAK DALAM TRANSAKSI BISNIS
Syafran, Syafran
Choice of law, Choice of a Forum, Domiciled
Abstract
In the contract, if the parties did not specify their own choice of law, forum selection and choice of domicile, the legal sector in this regard provides to regulate it, that stipulates that in such a case, where the law applicable where the competent court, or domicile which one is used. Not so much matter if the parties to the contract came from the same law, or derived from the same court, or only have 1 (one) domicile. However, it will become a legal issue to determine: The law which applies if the parties to apply different laws, such as each party came from different countries. Which court is competent to try him if there were disputes regarding the contract, if the parties resides or is domiciled of 2 (two) regions of different courts. In addition, the determination of which law applies and or selection of a forum, actually belong to the public law (law of procedure). However, the choice of law and choice of a forum, is 1 (one) of the few public law that may be infringed by the parties to the contract, based on the principle of party autonomy. In fact, the parties may exclude the courts entirely with the court appoint a blended / prepared itself in the form of private or judicial bodies that are popular with the terms of arbitration.Based on the principle of freedom of contract, then the parties to a contract can also choose which court will adjudicate disputes arising out of contract case in question.
Keywords : Choice of law, Choice of a Forum, Domiciled
Abstrak
Didalam kontrak, jika para pihak tidak menentukan sendiri pilihan hukum, pilihan forum dan pilihan domisilinya, maka sektor hukum dalam hal ini menyediakan kaidahnya untuk mengatur hal tersebut, yakni mengatur bahwa dalam kasus yang demikian, hukum manakah yang berlaku pengadilan mana yang berwenang, atau domisili mana yang dipakai. Tidak begitu banyak menjadi soal jika para pihak dalam kontrak tersebut berasal dari hukum yang sama, atau berasal dari wilayah pengadilan yang sama, atau hanya memiliki 1 (satu) domisili. Akan tetapi, akan menjadi suatu masalah yuridis untuk menentukan:Hukum mana yang berlaku jika terhadap para pihak berlaku hukum yang berbeda, misalnya karena masing-masing pihak berasal dari negara yang berbeda.Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadilinya jika terdapat perselisihan yang berkenaan dengan kontrak, yakni jika para pihak bertempat tinggal atau berdomisili dari 2 (dua) wilayah pengadilan yang berbeda. Di samping itu, penentuan tentang hukum mana yang berlaku dan atau pilihan forum, sebenarnya termasuk ke wilayah hukum publik (hukum acara). Akan tetapi, pilihan hukum dan pilihan forum, merupakan 1 (satu) dari sedikit hukum publik yang boleh dilanggar oleh para pihak dalam kontrak, berdasarkan asas party autonomy. Bahkan, para pihak dapat mengesampingkan pengadilan sama sekali dengan menunjuk pengadilan yang diracik/disusun sendiri dalam bentuk badan peradilan swasta atau yang populer dengan istilah arbitrase.Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam suatu kontrak dapat juga memilih pengadilan mana yang akan mengadili seandainya timbul sengketa terhadap kontrak yang bersangkutan.
Kata kunci : Pilihan Hukum, Pilihan Forum, Domisi
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-10-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5795
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12674
2020-04-17T14:08:20Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170130 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK KONTEMPORER
Asnawi, Muhammad Natsir
Pengadilan Agama Banjarbaru
Array
Doktrin hukum pada prinsipnya terbagi atas dua, yaitu doktrin klasik dan doktrin kontemporer. Doktrin hukum kontrak klasik menekankan pada aspek kepastian hukum. Aspek ini tergambar dari penekanannya bahwa setiap pernyataan kehendak harus dituangkan dalam kontrak yang ditandatangani para pihak agar memiliki kekuatan mengikat. Doktrin klasik membedakan secara tegas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tuntutan atas pelanggaran kontrak harus dengan dasar wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, doktrin kontemporer lebih menekankan pada aspek keadilan dan kepatutan. Doktrin kontemporer mengenal kontrak sebagai konstruksi yang terdiri atas tahap pracontractual, contractual, dan postcontractual. Karenanya, doktrin kontemporer menganggap janji-janji pra kontrak memiliki akibat hukum tertentu, hal mana berbeda dengan doktrin klasik yang tidak mengakui adanya akibat hukum pra kontrak. Doktrin kontemporer juga tidak lagi membedakan secara tegas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan pelanggaran kontrak karena wanprestasi pada prinsipnya merupakan specific genus dari perbuatan melawan hukum.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12674
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12923
2018-08-09T14:24:07Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150723 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENELITIAN ILMIAH BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT PBB TAHUN 1982
Hendra Purwaka, Tommy
Array
According to UNCLOS of 1982, Indonesia has sovereignty over internal waters, archipelagic waters, and twelve nautical miles territorial sea. It has also sovereign rights over 200 nautical miles exclusive economic zones (EEZ) and continental shelves. It has not yet determined contiguous zones beyond its territorial sea. In this respect, it has duty to delimit and map maritime boundaries of its waters based on the best scientific data produced by marine scientific research. Marine scientific research, therefore, plays a very important role in the delimitation of maritime boundaries of Indonesian waters.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12923
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50075
2023-07-11T02:50:14Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230331 2023 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Adhistianto, Mohammad Fandrian
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Array
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung nomor 90/G/2007/PHI. BDG dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta nomor 143/PHI.G/2007/PN. JKT.PST. memutus perkara dengan objek yaitu Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2017 di PT Bridgestone Tire Indonesia dan pihak yang sama yaitu serikat pekerja dan pengusaha. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial sebagai hukum yang bersifat khusus dari hukum acara perdata yang merupakan hukum yang bersifat umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas itu yang dilakukan. Seharusnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta memutus perkara dengan amar putusan niet ontvankelijke verklaard sebagaimana asas Nebis in Idem.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-03-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50075
Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10473
2017-03-28T16:53:07Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110419 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MIGRASI PENDUDUK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HANKAM DI WILAYAH PERBATASAN KALBAR-SERAWAK, MALAYSIA
Arifin, Saru
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius
The existence of the border society is part of the indicators of the state sovereignty. In the last 15years, the amount of the border society in West Kalimantan decreased. This is because of some of them are migrate to Sarawak. The border society migration was conducted through some ways, such as; married, birth, andasa labour. Among these migration patterns, a married and birth are most favourable. Looked from its region, the closest distance to Sarawak are the most migration supplier. And also the lost of economic region tends to supply the migration such as Sanggau, Ketunga Hulu, Aruk and some from Kapuas Huiu. By decreasing the amount of border society, it will influence to the border security. Because they most understand the border sign, illegal streets across the border while the ability of government to prepare army for guarding border is not comparable with the long of border which is reach 2004 km in lengt.
Kata kunci :Migrasi, Penduduk Perbatasan, Pertahanan dan Keamanan
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10473
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/25802
2020-04-30T23:05:55Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200430 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEWENANGAN DISKRESI MENGENAI PELUANG SIKAP TINDAK ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERBERDAYAAN HUKUM PROGRESIF
Wijaya, Wijaya
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Array
Beban tugas administrasi negara dalam menjalankan “public service” dari masa ke masa menunjukkan perkembangan yang semakin luas, sesuai dengan tuntutan pembangunan. Sementara itu peraturan perundangan yang ada tidak cukup akomodatif, dengan demikian akan menjadi sulit bagi administrasi negara dan terbatas ruang geraknya dalam menjalankan tugasnya, jika hanya menggantungkan pada hukum positif saja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan maksud untuk memperoleh gambaran hubungan fungsional antara peraturan kebijakan dengan kekosongan hukum, yang memberikan peluang bagi pemberdayaan hukum progresif. Hasilnya ternyata administrasi negara dalam penggunaan kewenangan diskresi, memberikan peluang untuk pemberdayaan hukum progresif.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-04-30 04:26:19
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25802
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5814
2017-03-28T17:47:35Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130423 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONSEP “EFISIENSI-BERKEADILAN DALAM DEMOKRASI EKONOMI MENURUT PASAL 33 AYAT (4) UUD NRI 1945 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN BAGI USAHA KECIL
Nongtji, Bustamin
legal protection, small business, economic democracy
Abstract
Prohibition or restriction is necessary for large enterprises as legal safeguards for small businesses. It has been defined in the Act No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which is also set out in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 in which the state holds a national economy based on economic democracy. Article 33 paragraph (4) NRI 1945 Constitution states that: "The national economy shall be conducted in accordance with the principles of economic democracy, efficiency, justice, sustainability, environmental friendliness, independence, and balancing the economic progress and national unity".
Keywords : legal protection, small business, economic democracy
Abstrak
Larangan atau pembatasan bagi usaha besar diperlukan sebagai upaya perlindungan hukum bagi usaha kecil. Hal ini telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana juga ditetapkan dalam konstitusi Pasal 33 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana negara memegang perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dengan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
Kata Kunci : Perlindungan hukum, usaha kecil, demokrasi ekonomi
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-04-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5814
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14855
2020-04-17T14:12:04Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170730 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KRIMINALISASI TERHADAP NOTARIS
The, Felix
Universitas Narotama Surabaya http://orcid.org/0000-0002-2984-523X
Array
Memasuki zaman Globalisasi, kebutuhan dalam pembuatan akta semakin meningkat tahun demi tahun. Aspek pertanggung jawaban notaris dipertanyakan saat dibatalkannya Akta Jual Beli yang akan dibuat. Padahal hal tersebut merupakan keinginan pihak yang menghadap notaris. Untuk mempertanggungjawabkan profesinya dan tanggung jawabnya selaku notaris, dilaporkan atas perbuatan pidana. Meningkatnya variasi kejahatan di dunia, menyebabkan korban yang semakin meluas, bukan hanya para penghadap saja, namun Notaris pun sering kali menjadi korban pemidanaan. Notaris harus mendapatkan perlindungan hukum atas dirinya. Upaya-upaya hukum harus ditempuh demi mencapai suatu kebenaran dan keadilan bagi notaris yang bersih. Inkonsistensi yang terjadi di masyarakat serta hal-hal yang terjadi diluar aturan hukum yang berlaku itulah yang mulai menjadikan celah untuk menjadikan Notaris melakukan perbuatan pidana. Masyarakat yang bersih, membenci akan adanya segala bentuk kejahatan, setiap kejahatan merupakan pelanggaran hukum dan melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang hidup di kehidupan masyarakat. Notaris berperan aktif sebagai pejabat umum yang baik. Untuk mengantisipasi dan membuat suatu perikatan di masyarakat terutama di zaman era globalisasi ini. Maka dari itu eksistensi hukum yang berlaku harus dapat memberikan jalan terang bagi profesi notaris.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14855
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13062
2017-03-28T16:48:50Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110118 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PEMBERDAY AAN HUKUM KONTRAK ALIH KETRAMPILAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Handayani, Emy
Array
Law Empowerment pass through know-how use consensual principle to foreign technology adopt which transferring from foreign side, which one contract know-how compose for technology of result product by one business as raising quality for upgrading human resource bring aboard bussiness operational, have knowledge, ability and high- skill with my innovation and creativitas, with the result innovation capable and creative until quality result product in Global Market. Chaise research of method is qualitatif research of method with research characteristic socio-legal research. lnforman election as primery database at focus of research study.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-01-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13062
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11088
2017-03-28T19:54:54Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"141021 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
APLIKASI KOMUNIKASI HUKUM SEBAGAI USAHA PENEGAKAN HUKUM DI DAERAH MARJINAL
Fitra Oktoriny, Fitriati Meita Lefi Kurnia
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
This study aims to determine the legal communications applications as law enforcement efforts in marginal areas . This research is a law of socio legal research ( empirical legal research ) supported by normative legal research . The research found that the application of legal communication in marginal areas is not very satisfactory . It is shown by the high crime rate and lack of public awareness of the law . The community also had difficulty getting information about the law .
Keywords : Commucation Law , Marginal , Law Enforcement
.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi komunikasi hukum sebagai usaha penegakan hukum di daerah marjinal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum socio legal research (penelitian hukum empiris) yang didukung dengan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa aplikasi komunikasi hukum di daerah marjinal sangat tidak memuaskan. Hal tersebut ditunjukan dengan tingginya angka kejahatan dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum. Masyarakat juga mengalami kesulitan mendapatkan informasi tentang hukum.
Kata kunci : Komukasi Hukum, Marjinal, Penegakan Hukum
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-10-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11088
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21648
2020-07-31T06:59:22Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200731 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
Hutahaean, Armunanto
Kepolisian Daerah (Polda) Metropolitan Jakarta Raya
Indarti, Erlyn
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungani, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,. Untuk melaksanaan tugas dibidang penegakan hukum, Polri diberi wewenang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk perkara tindak pidana korupsi. Tulisan ini akan membahas permasalahan peran Polri dalam memberantas korupsi di Indonesia, serta bagaimana strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembahasan menunjukkan bahwa orupsi di Indonesia telah merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, membawa bencana terhadap perekonomian nasional. Untuk itu dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan penegakan hukum yang luar biasa, dilaksanakan secara optimal dan profesional serta modern.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-07-31 01:55:01
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21648
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5831
2017-03-28T17:51:44Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130723 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ARAH POLITIK HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA
Siombo, Marhaeni Ria
pembangunan berkelanjutan, politik hukum, kebijakan pemerintah .
Abstract
The participation of the government of Indonesia in various international conventions on the environment, does not necessarily indicate that the Indonesian government's commitment to implement the concept of Sustainable Development is in accordance with what has always been proclaimed the world. When viewed from the perspective of product legislation at the level of legislation, it is good enough. In the days of the Orde Baru (Soeharto) Repelita concept to the government reform (SBY) concept of environmentally sound development is explicitly normative. The problem is at the level of implementation. Too many interests including political and bureaucratic corruption that undermined the possibility of being the cause of the implementation of legal norms that have been made, is running slow. And often the blame is the imperfection of the product of legislation, not on how the government makes the rules implementative implementation and strongly implement the mandate of the legislation that has been made. So that natural resource wealth owned Indonesian really used as much as possible to increase the welfare of the people.
Keywords: sustainable development, political law, government policy.
Abstrak
Keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam berbagai konvensi internasional di bidang lingkungan, tidak selalu menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Indonesia untuk menerapkan konsep Pembangunan Berkelanjutan adalah sesuai dengan apa yang selalu dicanangkan dunia. Bila dilihat dari perspektif undang-undang produk di tingkat undang-undang, itu cukup baik. Pada zaman Orde Baru (Soeharto) sampai pada pemerintah (SBY) konsep pembangunan berwawasan lingkungan secara eksplisit normative, sudah memadai. Permasalahannya adalah pada tingkat implementasi. Terlalu banyak kepentingan politik dan termasuk korupsi birokrasi yang menggerogoti kemungkinan menjadi penyebab pelaksanaan norma-norma hukum yang telah dibuat, berjalan lambat. Dan sering menyalahkan ketidaksempurnaan produk undang-undang, bukan pada bagaimana pemerintah membuat aturan pelaksanaan implementatif dan melaksanakan amanat undang-undang yang telah dibuat. Sehingga kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia benar-benar digunakan sebanyak mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, politik hukum, kebijakan pemerintah .
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5831
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15691
2020-04-17T14:13:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"171030 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENALARAN HAKIM MENERAPKAN AJARAN PENYERTAAN DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK RIAU-KEPRI
Musa, Muhammad
Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau
Array
Perbedaan penalaran hakim memutus perkara korupsi pemberian kredit yang terjadi di Bank Riau-Kepri,menjadi persoalan yuridis ketika menentukan kesalahan perbuatan turut serta para terdakwa. Permasalahan yang diteliti adalah tentang konstruksi pemikiran hakim menentukan unsur tindak pidana dan kesalahan para terdakwa. Urgensi penelitian ini untuk memahami pilihan prakis hakim menggunakan ajaran penyertaan, ketika menerapkan Pasal 55 KUHP dalam mengadili perbuatan turut serta. Pendekatan penelitian yang digunakani yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian hukum normatif. Temuan penelitian, bahwa perbuatan pemberi kredit dari Bank Riau-Kepri terbukti bersalah dan dipidana. Penerima kredit diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Konstruksi penalaran hakim, perbuatan penerima kredit tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena perbuatan yang terbukti masuk dalam lingkup hukum perdata.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15691
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4155
2022-07-07T04:16:25Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120124 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENERAPAN HUKUM BERBASIS HUKUM PROGRESIF PADA PERTAMBANGAN BATU BARA DI KALIMANTAN SELATAN
Sarmadi, Akhmad Sukris
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
UU No. 4 year 2009 about Mineral and Coal Mine still felt by nonalignment at small people. where its negative impact exactly felt by environment and society. Inseparable coal mine with industrialization, while industrialization always need the source of nature which many. In development of natural resources such as those which happened in Indonesia, needed development of real correct natural resources without having to forced so that disregard negative impact of society and environment. For that, comprehending UU No.4 Year 2009 have to comprehend with substansive and progressive is objective for the prosperity of society without destroying environment. Study in law to mining of coal smolder in south kalimantan can open knowledge forwards law to be developed for the purpose of more progressive
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-01-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4155
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13078
2017-03-28T16:56:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) DAN PENCIPTAAN HUKUM (RECHTSSCHEPPING) OLEH HAKIM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN
Malikhatun Badriyah, Siti
Array
At present, the judge should have high creativity and progressive minded, so it really enforce the law in accordance with the values a a that develop within the society. In judging and decision making, judges must conduct rechtsvinding, so that decisions can actually bring about justice for the coveted society. In Jaw enforcement judges should adhere to the principle that the law is for man, not man for the law, so it should really pay attention to the dynamics of society. Judges no longer a la Bouche de la loi (funnel legislation), but also conduct rechtsvinding of rechtsschepping even if the decision followed the other judges in decision
making. Thus, the judge should have as a vigilante or a mujtahid (one who fought jihad), which can reveal the hidden force of law, so the law becomes sharp and can solve problems in society.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-07-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13078
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11424
2018-08-09T14:11:58Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150115 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
JUSTIFIKASI DOKTRIN RESPONSIBILITY TO PROTECT (RtoP) DALAM BINGKAI ILMU HUKUM BERPARADIGMA PANCASILA
Sasmini, Sasmini
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
This article explores the nature of responsibility to protect (RtoP), whether it contends with state sovereignty and non intervention principles. This article also examines the RtoP justification based on jurisprudence with Pancasila paradigm that is Indonesia special jurisprudence grounded in Pancasila
values. The emerging of this doctrine has re-interpreted state sovereignty and non intervention principles. The concept of state sovereignty is not absolute anymore. It further argues that the jurisprudence with Pancasila paradigm gives justification for RtoP because the purposes of this doctrine are to give
virtue and substantive justice according to Pancasila values, especially inthe second principle that is justice and civilized humanity.
Artikel ini mengeksplor hakikat doktrin responsibility to protect (RtoP), apakah doktrin ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dan non intervensi tidak. Artikel ini juga mengkaji justifikasi doktrin
RtoP jika dilihat berdasarkan perspektif ilmu hukum berparadigma Pancasila, yaitu ilmu hukum khas Indonesia yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila untuk memperoleh keadilan substansial.
Kemunculan doktrin RtoP ini telah menginterpretasi ulang makna prinsip kedaulatan negara dan non intervensi. Prinsip kedaulatan negara bukan lagi sesuatu yang absolut. Ilmu hukum berparadigma Pancasila memberikan justifikasi pelaksanaan prinsip RtoP karena tujuannya untuk memberikan kebenaran dan keadilan dalam keridhoan Illahi berdasar nilai-nilai Pancasila, yaitu khususnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-01-15 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11424
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29797
2021-03-24T04:31:28Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210131 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PRAKTIK PENERAPAN EXCLUSIONARY RULES DI INDONESIA
Ilyas, Adam
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Array
Alat bukti merupakan sebuah komponen penting dalam hal untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana karena dengan alat bukti itulah yang akan menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Karena pentingnya alat bukti sehingga penting pula adanya penerapan Exclusionary Rules. Dalam tulisan ini dibahas mengenai penerapan Exclusionary Rules, permasalahan dalam penerapan dan solusi atas permasalahan tersebut. Hasilnya, praktiknya di Indonesia belum secara mutlak menerapkan prinsip Exclusionary Rules ini karena permasalahan dari aturan dan penegak hukumnya, sehingga seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum, dan bahkan membentuk kultur korup penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait perkuatan penerapan prinsip Exclusionary Rules untuk memberikan perlindungan terhadap integritas pengadilan dan hak asasi manusia.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-01-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29797
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5862
2017-03-28T17:42:55Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130122 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN SUPERBODY KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Mas, Marwan
Efektivitas, Kewenangan Superbody, Komisi Pemberantasan Korupsi.
Abstract
Corruption in this country is so massive, structured and systemic superbody requires agencies to eliminate them. Parasites corruption is not only fertile in the executive and legislative body, but also a severe outbreak in the law enforcement bodies such as the police, prosecution and judiciary. So was formed KPK authorized large (superbody) to eradicate corruption, but in reality the corruption remains unimpeded. The Commission does not have authority high effectiveness to uncover cases of corruption, especially relating to tort and abuse of authority.
Keywords : Effectiveness, Authority Superbody, Corruption Eradication Commission.
Abstrak
Korupsi di negeri ini yang begitu masif, terstruktur, dan sistemik membutuhkan lembaga superbody untuk memberantasnya. Parasit korupsi bukan hanya subur di tubuh eksekutif dan legislatif, tetapi juga menjangkit parah dalam tubuh penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Makanya dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberi wewenang besar (superbody) untuk memberantas praktik korupsi, tetapi dalam realitasnya korupsi tetap jalan tanpa hambatan. Wewenang besar KPK belum memiliki efektivitas yang tinggi untuk mengungkap kasus korupsi, terutama yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.
Kata Kunci : Efektivitas, Kewenangan Superbody, Komisi Pemberantasan Korupsi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-01-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5862
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16691
2020-04-17T14:14:28Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180130 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
FORMULASI MODEL PENGELOLAAN HAK ULAYAT LAUT DI PROVINSI MALUKU
Angga, La Ode
Fakultas Hukum, Universitas Pattimura
Array
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku, yang merupakan salah satu provinsi yang berciri kepulauan, dengan rumusan masalah bagaimana formulasi rumusan model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku? Penelitian ini bertujuan untuk melakukan formulasi model hak ulayat laut di Provinsi Maluku sebagai jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal disekitar hak ulayat laut tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat kajian deskriptif analisis kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam masyarakat yang tinggal disekitar hak ulayat laut di dua lokasi yaitu Kabuapten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat.Penelitian ini memperoleh jawaban bahwa formulasi model pengaturan hak ulayat laut yang ideal di Provinsi Maluku harus memperhatikan cirri has Maluku sebagai Provinsi yang berciri kelautan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan formulasi model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku yang berciri kelautan dengan penambahan zonasi pengelolaan hak ulayat laut sebagai koreksi dari Perarturan Daerh Nomor 16 Tahun 2013-2033 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku yang masih didominasi pengaturan wilayah darat.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16691
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4215
2022-07-07T04:27:53Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120124 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
POTRET REFORMASI HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI TAHUN 1998
Pekuwaly, Umbu Lily
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Reformation of law past total reformation in may 1998 not yet progress reach that significant. Reformation of law as mainly agenda prominent limited at substancial of law with for times amandemen constitution 1945 and than establishment the institution of law enforcer for to support law enforcement like Yudicial commission and Court of Constitution. However, law enforcement that just and without discrimination as reformation ideally in law aspect untill now not perfect. Law enforcement tend discriminative beside that in law enforcement practice still has happened judicature mafia
Keywords : Reformation of law, law enforcement and Justice
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-01-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4215
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13120
2017-03-28T17:55:53Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"131022 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TELAAH KRITIS: KEGAGALAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG
Siswanto, Heni
Array
Criminal law enforcement against the human trafficking crimes not integral and quality yet, either in abstracto or in concreto still weaknesses. Weakness due to: (1) placement some of criminal law legislation against the human trafficking crimes partially; point of view of law enforcement officer of the matter the human trafficking crimes is not same dangerously; interagency coordination of law
enforcement officer to achieve three key issues of criminal law is still weakness. (2) not qualified yet tinged foul play among law enforcement officers. (3) not optimalization yet to use of scientific approach in order to produce a quality legal product.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13120
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11443
2018-08-09T14:21:55Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150424 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MENERIMA BANTUAN KEMANUSIAAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM
Puspita, Natalia Yeti
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Every year international community is faced with the challenge of responding to disaster that exceeds the capacity of the existing national infrastructure.The state is the principal actor that has sovereignty to cope with natural disasters in the country. The principle of sovereignty should be interpreted broadly as a responsibility to protect are included in this receiving outside assistance when natural disasters occur massively and infrastructure of the country concerned is not able to cope
Setiap tahun masyarakat internasional dihadapkan pada tantangan meresponbencana alam yang melebihi kapasitas infrastruktur nasional yang ada. Negara merupakan aktor utama yang mempunyai kedaulatan untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi di negaranya tersebut. Prinsip kedaulatan tersebut harus diartikan secara luas sebagai sebuah tanggung jawab untuk melindungi termasuk dalam hal ini menerima bantuan dari pihak luar manakala bencana alam tersebut terjadi secara massif dan infrastruktur negara yang bersangkutan tidak mampu menanggulanginya
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11443
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37385
2021-05-12T08:00:56Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210430 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ANALISIS DEFINISI KAPAL (PENANGKAP) IKAN DALAM PERLINDUNGAN AWAK KAPAL PADA KONVENSI STCW-F
Afriansyah, Arie
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Baskoro, Dewo
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Imanuel, Christou
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Array
Sejak tahun 1995, dunia internasional menyadari kebutuhan untuk melakukan standardisasi sertifikasi internasional khusus terkait dengan sertifikasi awak kapal penangkap ikan dengan lahirnya Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (Konvensi STCW-F). Khusus dalam konteks Indonesia, terdapat perbedaan definisi kapal yang akan menjadi isu masalah dalam menerapkan Konvensi STCW-F ke dalam perundang-undangan Indonesia. Tulisan ini membahas permasalahan cakupan Kapal Penangkap Ikan beserta kewenangan kelembagaannya sesuai regulasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk menganalisis definisi kapal dalam regulasi di Indonesia. Tulisan ini menemukan adanya tumpang tindih peraturan terkait sertifikasi awak kapal penangkap ikan dan irisan kewenangan yang berujung kepada sulitnya implementasi. Terkait hal tersebut, penyelarasan regulasi di Indonesia merupakan hal utama yang perlu dilakukan dalam peraturan nasional setelah Indonesia meratifikasi STCW-F.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/37385
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9015
2017-03-28T18:27:22Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140121 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
POLITIK HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK KEWARGANEGARAAN PEREMPUAN
Diamantina, Amalia
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Legal Citizenship, Women's Citizenship Rights
Indonesian legal political of citizenship is directed to give an equal act for all of citizen. The protection of women's citizenship rights are arranged so that women can give her citizenship to her children. However, there are still shortcomings in the arrangement and the implementation of the protection of the right of citizenship of women.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-01-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9015
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17351
2020-04-17T14:16:37Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180730 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REALISASI TUJUAN PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 MELALUI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) PADA MASYARAKAT DESA SINDANGLAKA KABUPATEN CIANJUR
Solihah, Cucu
Universitas Suryakancana
Mulyadi, M. Budi
Universitas Suryakancana
Array
Keberhasilan zakat sangat ditentukan dari realisasi pendayagunaan zakat melalui program zakat community development (ZCD) Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada realisasi tujuan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 melalui program Zakat Community Development (ZCD) pada masyarakat Desa Sindanglaka .Kabupaten Cianjur dan mengukur tingkat keberhasilan program melalui modal usaha bergulir zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Cianjur juga masyarakat penerima program. Zakat community development (ZCD) memberi pengaruh bagi masyarakat miskin pedesaan untuk melakukan usaha dari modal zakat Produktif dan merubah status mustahik (penerima Zakat) menjadi munfik (pemberi zakat) sehingga zakat mampu menanggulangi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17351
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11464
2018-08-09T14:36:06Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"151028 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA DI INDONESIA TERHADAP PLURALISME AGAMA
Utoyo, Marsudi
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
For Indonesia plurality is a fact. To set the required plurality of pluralism. Because, no doubt, contain the seeds of discord plurality, this required tolerance, openness, and equality. Pluralism allows for harmony in society, pluralism encourages freedom, including freedom of religion, and is a pillar of democracy. There is no true democracy without pluralism. Pluralism here means the protection of the state against the rights of its citizens to embrace the religion according to what he believes. Religious pluralism means building tolerance, we must recognizes that any religion with adherents of each have the same rights. So that must be built is feeling and mutual respect between religious communities
Bagi bangsa Indonesia pluralitas itu merupakan kenyataan. Untuk mengatur pluralitas diperlukan pluralisme. Sebab, tidak bisa dipungkiri, pluralitas mengandung bibit perpecahan, inilah diperlukan sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan. Pluralisme memungkinkan terjadinya kerukunan dalam masyarakat, pluralisme mendorong kebebasan, termasuk kebebasan beragama, dan merupakan pilar demokrasi. Tidak ada demokrasi yang sejati tanpa pluralisme. Pluralisme di sini berarti perlindungan negara terhadap hak-hak warganegaranya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Pluralisme agama berarti membangun toleransi, kita harus mengakui bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing-masing mempunyai hak yang sama. Maka yang harus dibangun adalah perasaan dan sikap saling menghormati antar pemeluk agama
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-10-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11464
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34570
2021-11-17T20:05:03Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210731 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERBANDINGAN REGISTRABILITAS MEREK SUARA DI UNI EROPA, AUSTRALIA DAN INDONESIA SERTA PROBLEMATIKANYA
Hage, Markus Yohanis
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana https://fh.undana.ac.id http://orcid.org/0000-0002-7510-9276
Array
Tujuan artikel ini adalah membahas problematika merek suara di Indonesia dengan membandingkannya dengan isu yang sama di Uni Eropa dan Australia. Dibandingkan Uni Eropa dan Australia, yang pengaturan merek suaranya telah lebih maju, Indonesia masih menyisakan masalah berupa ketiadaan definisi merek suara dan ketiadaan syarat khusus terkait registralibitas merek suara berserta contohnya mengenai notasi, rekaman suara, sonogram dan termasuk durasinya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum ketika suatu merek suara didaftarkan. Disarankan agar pihak berwenang terkait di Indonesia perlu secara tepat mendefinisikan merek suara sekaligus menentukan secara jelas syarat registrabilitas merek suara di Indonesia.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34570
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9031
2017-03-28T18:27:38Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140121 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ANOTASI PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM LINGKUP PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA
Martitah, Martitah
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Annotation, Ultra Petita, Judicial Administration
The existence of administrative tribunals in Indonesia is one of the rechtsstaat pillars. The decision of the Administrative Court is expected to be the main instrument of dispute fulfillment and justice message. Therefore, in accordance with the principle of dominus litis, judges are required to maximize its role in the fulfillment of disputes, including to make dictum of ultra petita, so may reflect society's sense of law justice.Ultra petita decision in the Administrative Court have diverse characters, ultra petita of reformatio in peius, reformatio in melius, repeating the command process, the cancellation decision is not the object of dispute, but is materially related to the object of dispute, the addition of a substantial amar and amar that is declarative.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-01-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9031
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22126
2019-02-19T11:35:46Z
mmh:BM
nmb a2200000Iu 4500
"181030 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
Indeks dan Ucapan Terima Kasih
Hukum, Masalah Masalah
Faculty of Law, Diponegoro University
Array
• Indeks Penulis
• Indeks Subjek
• Ucapan Terima Kasih
VOL 47, NO 1-4 (2018)
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22126
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5757
2017-03-28T17:29:57Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120424 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TATAKELOLA PERLINDUNGAN PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL : Keberpihakan kepada Kepentingan Rakyat Banyak
Daulay, Zainul
Traditional Knowledge; Traditional Medicinal; Biodiversity, Legal Protection and Governance
Abstract
Ironic, indeed, Indonesia with rich natural resources, cultural diversity, especially traditional medicinal knowledge has no protection management. As a result, valuable traditional medicinal knowledge brings no potential benefit for its owner, community and country in general. Compared to ASEAN countries, especially Phillipines, Thailand and Vietnam, indonesia is left 2 decades behind in organizing traditional
medicinal knowledge. This writing is aimed to discuss, first, why traditional knowledge have to be protected and second, how management of traditional medicinal knowledge stands on the side of interest and benefit for communities
Key Words: Traditional Knowledge; Traditional Medicinal; Biodiversity, Legal Protection and Governance
Abstrak
Ironis, memang, Indonesia yang kaya sumber daya hayati, keanekaragaman kultural khususnya Pengetahuan Obat Tradisional tidak mempunyai tatakelola perlindungan. Akibatnya, Pengetahuan Obat Tradisional yang demikian berharga tidak medatangkan sebesar-besarnya manfaat bagi pemiliknya, masyarakat, dan negara pada umumnya. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, terutama Filipina, Thailand dan Vietnam, Indonesia telah tertinggal hampir dua dasawarsa dalam pengaturan perlindungan pengetahuan obat tradisional.Tulisan ini bertujuan untuk membahas, pertama, kenapa pengetahuan obat tradisional harus dilindungi dan kedua, bagaimana tatakelola perlindungan pengetahuan obat tradisional yang berpihak kepada kepentingan dan kemanfaatan bagi rakyat banyak.
Kata Kunci: Pengetahuan Tradisional, Obat Tradisional, Perlindungan, dan Tatakelola
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5757
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13675
2017-03-29T10:57:43Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160419 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DESAIN DAERAH KHUSUS/ ISTIMEWA DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT KONSTITUSI
Baharudin, Baharudin
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Array
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan daerah khusus/istimewa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Konstitusi, dan mengkaji desain ideal daerah khusus/istimewa dalam rangka memperkokoh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Konstitusi. Hasil penelusuran menunjukkan desain daerah khusus/istimewa diberikan bagi daerah setingkat provinsi dan daerah setingkat kabupaten/ kota. Desain pemberi an status kekhususan/keistimewaan dalam Negara Indonesia dilandasi berbagai alasan, mulai dari sejarah sampai dengan posisi strategis kenegaraan. Secara teoritis pembentukan otonomi khusus merupakan salah satu cara atau pilihan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjaga keutuhannya (Negara kesatuan).
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13675
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11583
2017-03-28T16:32:59Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100406 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA KEBAYA SEBAGAI ASET NASIONAL YANG BERNILAI TINGGI (STUDI KASUS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA KEBAYA MODIFIKASI ANNE AVANTIE)
Sulistyawan, Aditya Yuli
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Kebaya, as an Indonesian woman traditional costume, is one of the national cultural assets that its conservation should be preserved. Based on that matter, several kebaya designers have developed kebaya through some modifications making it to be fashionable clothes that are able to draw interests. One of kebaya designers developing modified kebaya is Anne Avantie. Even today, the works of kebaya by Anne Avantie have been recognized both in national and international levels through the attained achievements. It is showed by her achievement and society acknowledgment. However, together with the existence achieved by her, many plagiarisms have occurred concerning the works of kebaya by Anne Avantie. The copyright violation ofAnneAvantie's modified kebaya which is established by the plagiarism act in a lot of cases shows the highly copyrights violation of her creation. However, Anne Avantie's modified kebaya is included in the protected creation according to Article 12 letterfofthe Indonesian Copyright Act No. 19 Year 2002. Therefore, Anne Avantie, as tf?e creator of the kebaya created by her, receives exclusive rights upon the copyrights of the kebaya to prohibit other people to use those rights without any permission from its creator. The Indonesian Copyright Act No. 19 Year 2002 has been provided enough protection for any creator's creation, including modified kebaya. Thus, the awareness of involved parties in realizing the maximum law enforcement concerning copyrights is required in order to increase the desire of creators to produce their works. Beside that, we need to socialize the importance of the appreciation and protection of copyrights to the creator itself and society.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-05-06 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11583
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37116
2023-07-13T04:45:21Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220131 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
RUANG UDARA DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI): SEBUAH TINJAUAN HUKUM
Hadisusilo, Priyo
Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Array
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui status dan karakteristik dari perspektif hukum terhadap ruang udara diatas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dalam relasinya dengan kedaulatan yang bisa dilaksanakan oleh negara kepulauan. Berdasarkan kajian normatif didapatkan hasil bahwa pada ruang udara di atas ALKI dibawah rezim hukum khusus (sui generis) sebagai inovasi yang lahir pasca UNCLOS 1982, menjadikan pelaksanaan kedaulatan negara di wilayah udara dibatasi. Selanjutnya, pelaksanaan kedaulatan oleh negara tidak dapat menerapkan hard law yang dapat berpotensi menghambat dan menangguhkan pelaksanaan hak lintas penerbangan alur laut kepulauan oleh pesawat udara asing, hal ini juga telah terlihat secara historis dalam perumusan konsep awal negara kepulauan dalam UNCLOS 1982.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-01-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/37116
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9047
2018-08-09T13:57:03Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140422 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
URGENSI PENGATURAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI PERATURAN DAERAH DI KOTA SALATIGA
Priyono, FX. Joko
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Extraordinary Condition, Regional Government No. 15 of 1998, New Law
The Salatiga Regional Government has been facing “extraordinary condition” due to alcohol circulation problem. Some people has been victims for drinking “mixture drink” during 5 years. The government can't uphold the law because of no validity of it. The Regional Government Regulation No. 15 of 1998 can't not be legal basis. The Law was based on Presidential Decree Number 3 of 1997 which was then annulted by the Supreme Court Decision No. 42 P/HUM/2012 dated June 18, 2013. It is, therefore, necessary to issue Government Regulation of controlling and supervising alcohol drink to prevent and punish illegal alcohol drink circulation
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-04-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9047
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21738
2020-04-17T14:20:37Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190426 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
LEASING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN KAPAL BAGI NELAYAN KECIL DI KOTA PEKALONGAN
Badriyah, Siti Malikhatun
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Mahmudah, Siti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Soemarmi, Amiek
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan tangkap. Meskipun demikian eksplorasi sumber daya laut belum dapat dilakukan secara optimal. Salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan tangkap yang besar adalah Kota Pekalongan. Penelitian ini bertujuan mengungkap latar belakang dan implementasi leasing sebagai alternatif pembiayaan kapal bagi nelayan kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methode yang memadukan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan legal pluralism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perikanan merupakan sektor primer yang menjadi andalan dalam perkembangan perekonomian Kota Pekalongan dan sekitarnya. Kapal merupakan modal utama dalam kegiatan operasional nelayan. Namun demikian masih banyak nelayan terutama nelayan kecil di Kota Pekalongan yang tidak memiliki kapal sendiri karena ketiadaan modal. Leasing sebagai pembiayaan dalam pengadaan modal dapat menjadi alternatif pengadaan kapal bagi nelayan kecil
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-04-26 14:10:46
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21738
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5774
2017-03-28T17:34:28Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120724 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DOMINASI NEGARA SEBAGAI SUMBER KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA
Maladi, Yanis
Keywords: Repressive State Apparatuses, Ideological State Apparatuses, Verklaring Domain, Pancasila.
Abstract
Agrarian problems which stick out lately have their deep roots in the cause of that. Agrarian problems sinewy roots in a long time since colonial, new forced labor until this time are structural. The conflict parties were not among the people, but they against big business in collaboration with the authorities. The style of conquest through a double-edged knife: Repressive State Apparatuses and ideological State Apparatuses.
Looking at structural roots of agrarian conflicts which were closely linked, it is necessary to make fundamental changes of national laws agrarian by revamping the unequal agrarian structure so that it becomes more socially equitable of Pancasila. Agrarian conflicts would be eliminated if the domain principle of verklaring not be revived. The principles and values which became the agrarian conflict resolution were to respect the laws in that community and strengthening the rights of agrarian resources.
Keywords: Repressive State Apparatuses, Ideological State Apparatuses, Verklaring Domain, Pancasila.
Abstrak
Persoalan agraria yang mencuat akhir-akhir ini, mempunyai akar kausa yang dalam.Persoalan agraria telah berurat dan berakar pada masa yang panjang sejak masa kolonial, orde baru dan hingga kini yang bersifat struktural. Pihak-pihak yang berkonflik bukansaja antara rakyat dan rakyat, tetapi juga antara rakyat melawan bisnis raksasa yang berkolaborasi dengan penguasa. Corak penaklukan dilakukan melalui pisau bermata dua: Represive State Apparatuses dan Ideological State Apparatuses.
Melihat konflik agraria yang akar strukturalnya berkelindan tersebut, maka perlu melakukan perubahan mendasar terhadap hukum agraria nasional dengan melakukan perombakan struktur agraria yang timpang menjadi lebih berkeadilan social yang bernafaskan Pancasila. Konflik agraria akan bisa dieliminasi apabila asas domein verklaring tidak dihidupkan kembali. Prinsip dan nilai yang menjadi dasar penyelesaian konflik agraria adalah menghormati hukum-hukum yang hidup di masyarakat dan penguatan hak-hak masyarakat atas sumber-sumber agraria.
Kata kunci: Represive State Apparatuses, Ideological State Apparatuses, Domein Verklaring, Pancasila.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-07-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5774
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13726
2017-07-27T07:42:25Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160725 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL DALAM KONTEKS ESPANSI PT.TELKOM INDONESIA, TBK DI TIMOR LESTE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
Kanahebi, Elisabeth Anna
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang
Array
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pola perlindungan hukum sistem oustsourcing bagi tenaga kerja lokal yang bekerja pada TELIN di Timor Leste; implementasi asas keseimbangan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian kontrak standar di bidang ketenagakerjaan menurut Hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Timor Leste dan hukum yang berlaku jika terjadi sengketa di bidang ketenagakerjaan pada TELIN di Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada perlindungan hukum secara memadai terhadap para pekerja lokal yang bekerja pada TELIN di Timor Leste; tidak ada asas keseimbangan dalam asas kebebasan berkontrak dan pola penyelesaian perselisihan perburuhan pada TELIN melalui arbitrase.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-07-25 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13726
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11957
2017-03-28T16:32:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100105 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
AUDIT MUTU HUKUM PERATURAN DAERAH : Model Evaluasi Antisipatif Produk Hukum Pemerintah Daerah yang Kondusif bagi Penagaman Modal dan Daya Saing Investasi
Adiyanta, FC Susila
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/
Array
Implementation of autonomy and decentralization, in practice local authorities carry broad implications for managementofregionalautonomyfrom various aspects. One of the many urgent problems to be overcome by such local government is the emergence of regional regulations and other regulations of products made by local governments that are not conducive to the business climate, attracting no capital investment and competitive for investment competitiveness, both in local and national context
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-01-05 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11957
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43768
2022-11-23T01:51:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220730 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
QUO VADIS PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG: POTRET PILKADA SERENTAK 2020 DI PROVINSI JAWA TENGAH
Diamantina, Amalia
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro https://scholar.google.co.id/citations?user=lQTReXkAAAAJ&hl=en
ALW, Lita Tyesta
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Pilkada 2020 di Provinsi Jawa Tengah menyisakan persoalan politik uang. Namun, setelah ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kasusnya tidak dapat dilanjut ke tahap penyidikan karena kekurangan bukti, tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, dan sudah daluwarsa. Penelitian ini membahas persoalan penegakan hukum politik uang oleh Bawaslu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan mengandalkan data sekunder. Penegakan hukum politik uang Pilkada 2020 belum optimal karena dari segi substansi hukum, terdapat sanksi pidana yang menjerat penerima sehingga masyarakat enggan melaporkan, batas waktu penanganan yang terbatas, justifikasi dan beban pembuktian yang sulit, serta batasan pengecualian politik uang yang tidak ditentukan secara konkret. Bawaslu sebagai penegak hukum tidak memiliki kewenangan memanggil paksa pihak yang terlibat serta kultur masyarakat yang memandang politik uang sebagai hal biasa.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/43768
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9342
2017-03-28T19:50:02Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140722 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA (Putusan MA No.70/Pid.B/ 2010/PN. Kpg tanggal 21 Juni 2010)
Bulan, Noven Verderikus
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Public Persecutor, Prosecuting Attorney, Judicial Review
This thesis will discuss issue concerning basic consideration of public prosecutor to appeal juridical review to the Supreme Court and the impact of the absence of legal authority to appeal to the public prosecutor. Methods applied in this research comprise a normative juridical approach where law matters are used (Statute Approach) to examine the rules relating to the juridical review. This study applies also concepts (Conceptual Approach) to analyze basic consideration of the prosecuting attorney in appealing juridical review, and case study (Case Approach) to determine law cases related to the juridical review appealed by the public prosecutor. The result of this study indicates that the basic considerations of public prosecutor in appealing a criminal case to the Supreme Court comprise justice, legal certainty and usefulness factors
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-07-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9342
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21503
2020-04-17T14:22:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"191016 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
POLITIK BALAS BUDI, BUAH SIMALAKAMA DALAM DEMOKRASI AGRARIA DI INDONESIA
Puri, Widhiana Hestining
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Array
Pemilihan umum menjadi instrumendemokrasiyang berprinsip dari, oleh, dan untuk rakyat. Kompetisi dan komunikasi jamak dilakukan dalam meraih dukungan, salah satu caranya dengan memanfaatkanpolitik etis atau politik balas budi. Filosofi masyarakat timur yang menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritas mendorong hal ini relatif efektif dalam mobilisasi massa. Permasalahan muncul manakala hal ini harus dibayar mahal oleh masyarakat dengan pola kepemimpinan pemerintahan yang tidak aspiratif. Dukungan masyarakat diperlukan, namun jangan sampai menjadi bumerang yang merugikan masyarakat apalagi jika melanggar ketentuan undang-undang. Melalui model penelitian hukum normatif/ deskstudy, ditemukan bahwa demokrasi di tingkat desa mempertemukan nilai tradisional masyarakat dengan hukum formal yang modern. Hal ini pada akhirnya akan mengancam upaya pencapaian keadilan agraria bagi masyarakat.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-10-16 07:50:54
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21503
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5790
2017-03-28T17:38:37Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"121023 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENANGGULANGAN KRISIS LEGITIMASI HUKUM MELALUI HUKUM PROGRESIF
Septiana, Agus Muhammad
Progressive Law, Legitimacy of Law, Justice
Abstract
Practice of law enforcement in Indonesia are degraded to the lowest point in NKRI history. Corruption seems to be a common activity performed by public officials as well as communal done, whether they are sporadic and are structured. Even in some cases, corruption is legalized by the state policy. Law loses its legitimacy as a tool of social engineering. Provide further explanation of how to break the deadlock of law inforcement by Progressive Law in Indonesia, and simultaneously address the crisis of legitimacy of law in Indonesia.
That the law can still be accepted by society as an institution where justice must be found, then the law must always be prepared to move in accordance with the changes taking place in society. To implement the action level should be preceded by agreement on the law enforcement component of law enforcement that "pro rakyat" by improving the enforcement of Human Resources. The next action is a growing culture of the welfare of law enforcement and social justice by emphasizing the philosophical and sociological dimensions than merely a normative juridical dimension. In addition, policy makers need to formulate laws and regulations that have a progressive legal substance, the substance of the law in accordance with the values and moral ethics of living in a society that formed the law is the law that berkearifan and conscience.
Key words: Progressive Law, Legitimacy of Law, Justice
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-10-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5790
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16219
2020-04-17T14:10:07Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170130 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ANTAR GENERASI : SEBUAH PENELUSURAN TEORITIS SINGKAT
Wibisana, Andri G.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Array
Tulisan ini mendiskusikan perlindungan lingkungan di dalam kerangka keadilan antar generasi. Tujuan dari diskusi ini adalah memperkenalkan konsep keadilan lingkungan ini, serta untuk menjelaskan bagaimana keadilan antar generasi ini dikaitkan dengan kewajiban seluruh penghuni Bumi atas planetnya (planetary obligations), bagaimana relevansi keadilan dengan valuasi ekonomi, dan bagaimana hubungan keadilan antar generasi dengan hak gugat. Terkait planetary obligations, tulisan ini menggambarkan keadilan antar generasi sebagai kewajiban antara generasi untuk melakukan perlindungan generasi atas opsi, kualitas, dan akses terhadap sumber daya lingkungan. Terkait valuasi ekonomi, tulisan ini berpendapat bahwa penggunaan instrumen diskon di dalam penafsiran ekonomi perlu dimodifikasi menjadi diskon yang rendah, sehingga lebih sejalan keadilan antar generasi. Tulisan ini juga mendiskusikan pentingnya putusan Minors Oposa v. Factoran Jr. yang mengakui hak gugat antar generasi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16219
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12918
2018-08-09T14:23:44Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150723 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERGESERAN POLITIK HUKUM KOPERASI DALAM UU RI NO. 25 TAHUN 1992 DAN UU RI NO. 17 TAHUN 2012 SERTA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 28/PUU RI -XI/2013
Budiyono, Tri
Indah S, Christina Maya
Array
This research revealed the shift of political law as a result of implementation Act of Republic of Indonesia No.17 of 2012 that reposition Act of Republic of Indonesia No.25of 1992. The implementation of Act of Republic of Indonesia No.17 of 2012 leaved crusial problem because of the lack of values ethic of cooperative. The crucial problems in Act of Republic of Indonesia No.17of 2012 related with the reduce of cooperative concept by limited as a legal entity. Beside that, the capital aspect has potential to reduce the value of cooperative, the appointment of cooperative management of non members, and the power of supervisory board of cooperatice, and the distribution of surplus operating results . The constitutional court with erga omnes character canceled act of Republic of Indonesia No.17 of 2012 and maked transtitional to re implement Act of Republic of Indonesia No 25 of 1992 as a focus in this research.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12918
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50388
2023-05-12T02:45:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"221031 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TRAGEDI KANJURUHAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PROSEDUR ADMINISTRASI NEGARA
Utama, Kartika Widya
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Sukmadewi, Yudhitiya Dyah
Fakultas Hukum, Universitas Semarang
Saraswati, Retno
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Putrijanti, Aju
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Tragedi kelam dalam dunia persepakbolaan Indonesia terjadi di Kanjuruhan, 125 (seratus dua puluh lima) orang suporter Arema Malang meninggal dunia dan 330 (tiga ratus tiga puluh) orang terluka. Salah satu isu yang disorot oleh masyarakat adalah penggunaan gas air mata oleh pihak kepolisian. Penggunaan gas air mata dituduh sebagai faktor utama banyaknya korban jiwa, padahal dalam peraturan FIFA telah diatur larangan untuk membawa dan menggunakan gas air mata atau senjata api dalam pengamanan stadion. Di sisi lain Kepolisian Republik Indonesia memiliki acuan tersendiri dalam upaya pengendalian massa. Perbedaan prosedur inilah yang akan dibahas dalam artikel ini, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran apakah tindakan Kepolisian dalam melepaskan gas air mata merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang atau merupakan perbuatan yang sah dan legal menggunakan perspektif hukum administrasi negara.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50388
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10468
2017-03-28T16:53:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110419 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS TAHUN 1998 DARI PERSFEKTIF HUKUM PIDANA INTERNAIONAL
Siswa Elvandari, Shinta Agustina Iwan Kurniawan
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Promoting for betere Human Rights Protection is one of the primary trigger factors that had led the reform movement in 1998. Unfortunately the movement itself must have been occured along with manyseriuously vioiating of human rights. One of them is the enforced disappearance of persons (activist) in 1997-1998 early in the beginning of reform movement. National Commission on Human Rights (Komnas HAM) has investigated the case in 2006 and found that there was a gross violation of human rights. The Commission submitted the report both to the legislative board and to the Attorney General Office. After a long process Legislative Board has recommended the government to establish an adhoc human rights court as stipulated in article 43, law number 26,2000 to try the case
Kata kunci: Penghilangan PaksaAktivis, Hukum Pidana Internasional
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10468
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23147
2020-04-17T14:23:55Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200131 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
RESTRUKTURISASI UTANG TERHADAP PERUSAHAAN GO PUBLIC DALAM KEPAILITAN DAN PKPU
Amboro, Florianus Yudhi Priyo
Universitas Internasional Batam
Array
Pencapaian perdamaian masih jauh dari harapan dalam hukum kepailitan. Meskipun perdamaian adalah kunci bagi perusahaan untuk tetap berlangsung, termasuk untuk perusahaan go public. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran implementasi restrukturisasi utang perusahaan go public dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dicapai dengan jalan perdamaian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian adalah implementasi restrukturisasi utang perusahaan go public berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia adalah penjadwalan kembali pembayaran utang dan hal ini banyak digunakan dalam praktiknya dan dikombinasikan dengan model restrukturisasi utang yang lain.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-01-31 16:03:28
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23147
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5809
2017-03-28T17:47:30Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130423 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENATAAN HUKUM MENUJU HUKUM IDEAL DALAM PENGATURAN PEMILUKADA
Melfa, Wendy
Ideal Law, People’s welfare, People’s Sovereignty.
Abstract
The election of Head of region as the democracy mechanism to the head of region that the application is based on the Law Number 23 2004 about Regional Government is still found some problems, such as the application of the head of region election gives the burden the government finance plan so that it’s not really efficient and effective, and also the head of region election results the unharmonious head and the vice head of the region (about 93.84% all over Indonesia). So that for the consequence as the lawful country, Indonesia has to revise that problem that needs to administer the law to become the ideal law in regulating the head of region election. The ideal law regulation will become the basic to the application of the head of region election with the better result as the effort to accomplish the purpose of autonomy region in boosting the society welfare of the autonomy region’s people as the implementation of people’s sovereignty through the process of political decentralization to the autonomy region.
Keywords: Ideal Law, People’s welfare, People’s Sovereignty.
Abstrak
Pemilukada sebagai suatu mekanisme demokrasi untuk pengisian jabatan kepala daerah yang penyelenggaraannya didasari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam penerapannya masih dijumpai berbagai persoalan, diantaranya; pelaksanaan pemilukada cukup membebani anggaran pemerintah sehingga dirasa tidak efisen dan efektif, juga pemilukada justru menghasilkan pasangan kepala daerah yang tidak harmonis (93,84 % se Indonesia). Oleh karena itu sebagai konsekuensi Indonesia negara hukum, maka untuk memperbaiki berbagai persoalan tersebut, perlu dilakukan penataan hukum menuju hukum ideal dalam pengaturan pemilukada. Pengaturan hukum ideal akan menjadi dasar untuk penyelenggaraan pemilukada dengan hasil yang lebih baik sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah otonom sekaligus perwujudan kedaulatan rakyat melalui proses desentralisasi politik kepada daerah otonom.
Kata kunci: Hukum ideal, Kesejahteraan rakyat, kedaulatan rakyat.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-04-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5809
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14608
2020-04-17T14:10:56Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170430 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
Kurnia, Titon Slamet
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana
Rauta, Umbu
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana
Siswanto, Arie
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana
Array
Tulisan ini hendak mengkaji pemanfaatan E-Government (Electronic Government) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan menggunakan perspektif yuridis. berupa pengaturan yang sudah ada pada tingkat nasional atau pusat serta saran tindak bagi daerah dalam rangka mengimplementasikan E-Government, terutama pijakan awalnya berupa suatu kerangka hukum (legal framework). Tulisan ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan teoretis-konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14608
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13057
2017-03-28T16:48:44Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110118 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEAMANAN PRODUK PANGAN DARI KEGIATAN BISNIS MULTINATIONAL CORPORATIONs (MNC) DI ERA GLOBALISASI
Lestariningsih, Sri
Array
All the life process in society are changeover in the globalization era. The role of state is changed too by non state actors, namely Multinationals Corporations (MNCs). The MNCs have an authority to fulfill the food of society. Actually, the MNCs made his product without submissive the food safety products. The consequence of the dangerous food product from MNCs could threat the quality of right to life for society. Therefore, State should be active to control the bad effect in the process globalization with using the cosmopolitan law. Concerning to protection the human right getting the food safety from business activity by MNCs and reach the society welfare.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-01-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13057
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/55947
2024-03-19T02:00:07Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230731 2023 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGEMUDI OJEK ONLINE DAN PERUSAHAAN APLIKASI
Santoso, Budi
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Hitaningtyas, Ratih Dheviana Puru
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Nugroho, Sugeng Santoso Pudyo
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Array
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hubungan hukum antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis diperoleh kesimpulan bahwa karakteristik hubungan hukum tersebut adalah: pengemudi dapat menolak atau menerima tawaran memberikan layanan kepada penumpang; pengemudi memiliki fleksibilitas waktu kerja; pengemudi bukan bagian dari organisasi perusahaan aplikasi; risiko keuangan dalam menjalankan pekerjaan menjadi beban pengemudi; dan pembayaran atas setiap layanan dari pengguna akan langsung masuk ke akun pengemudi setelah dipotong biaya penggunaan layanan aplikasi. Karakteristik yang demikian tidak menggambarkan wujudnya hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan aplikasi, yang oleh karenanya pengemudi tidak dapat dikualifikasikan sebagai pekerja, melainkan pekerja mandiri.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/55947
Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11082
2017-03-28T19:54:48Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"141021 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REKONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAM BAGI IBU RUMAH TANGGA TERHADAP RISIKO TERTULAR HIV/AIDS DARI SUAMINYA
Pujiyono, Nanik Trihastuti
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
The number of HIV cases in Indonesia shows that there is an increase in incidents that happen among women, particularly housewives. It, then, is followed by an increase in the percentage of HIV cases on children because they are contracted from their biological mothers. The implication of this will cause a lot of suffers for mothers and children who live with HIV/AIDS, and their families due to the emergence of stigma and discrimination. The reconstruction of concept of legal protection towards this risk is urgently needed because the positive law tends to protect the individual rights of husbands as sufferers without taking into account the rights of wives and children.
Keywords : Reconstruction of Law, Housewives’s Human Right, HIV/AIDS
Kasus HIV di Indonesia menunjukkan peningkatan insiden terhadap ibu rumah tangga yang diikuti dengan meningkatnya persentase kasus HIV pada anak karena tertular dari ibu kandungnya. Hal ini terjadi pada mereka yang memiliki suami yang memiliki kebiasaan berisiko seperti penggunaan narkoba suntik terkontaminasi dan hubungan seks ekstra marital. Kondisi seperti ini mengakibatkan berbagai penderitaan bagi ibu dan anak yang hidup dengan HIV/AIDS , maupun keluarganya karena munculnya stigma dan diskriminasi. Rekonstruksi konsep perlindungan hukum terhadap adanya risiko ini bersifat mendesak karena hukum positif cenderung melindungi hak individu suami sebagai penderita tanpa mengindahkan hak asasi isteri maupun anak.
Kata Kunci : Rekonstruksi Hukum, HAM Ibu Rumah Tangga, HIV/AIDS
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-10-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11082
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29590
2020-12-02T04:04:41Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200731 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
URGENSI PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Mahmud, Ade
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Array
Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian negara cukup besar. Indonesia perlu menerapkan cara berhukum yang khusus untuk memerangi korupsi agar aset hasil korupsi yang dikuasai pelaku dapat dikembalikan. Realitas menunjukan nilai kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang berhasil dikembalikan ke negara. Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi dalam menyembunyikan aset hasil korupsi mendorong urgensi menerapkan strategi penegak hukum progresif dengan melaksanakan 2 (dua) langkah strategis yaitu: (1) melakukan tindakan rule breaking dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap aset terdakwa untuk jaminan pembayaran kerugian negara; (2) hakim memberikan putusan contra legem berupa kewajiban membayar uang pengganti tanpa subsider yang didahului dengan sita jaminan sehingga akan menutup ruang terdakwa untuk lepas dari pembayaran uang pengganti.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-07-31 01:55:01
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29590
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5826
2017-03-28T17:51:38Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130723 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
FUNGSI SOSIOLOGIS UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM MEMENUHI HAK-HAK MASYARAKAT
Fauzan, Encik Muhammad
Sociological Function, Constitution, Right, Society
Abstract
Constitution is a binding social contract between government and citizen. Their relationships figure the rights of the society. These rightsbecome the tool of society to participate in making government policy, to control the governmentand to avoid the practice of absolutpower.Therefore, the 1945 Indonesian Constitution regulates the norms of rights of society. The functions of the rights are to up hold society justice as well as to create society welfare. The regulation of rights of society in Indonesian Constitution indicates itssociological function.It accommodates the right of society in its relationship between government and citizen.
Keywords: Sociological Function, Constitution, Right, Society
Abstrak
Konstitusi adalah kontrak sosial yang mengikat pemerintahan dan masyarakat. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat memunculkan pentingnya hak masyarakat. Hak-hak ini sebagai alat untuk mengkontrol pemerintah dalam membuat kebijakan.Mereka dapat juga mengambil bagian dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah untuk menghindari pelaksanaan kekuasaan yang absolut.Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur norma-norma hak-hak masyarakat.Fungsi dari hak ini adalah untuk menegakkan keadilan sosial dan juga untuk menciptakan kesejahteraan umum.Pengaturan hak-hak masyarakat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengindetifikasin fungsi sosiologisnya.Hal ini mengakomodasi hak-hak masyarakat dalam hubungannya antara pemerintah dengan masyarakat.
Kata Kunci :Fungsi Sosiologis, Konstitusi, Hak, Masyarakat
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5826
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16273
2020-04-17T14:14:16Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"171030 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEBIJAKAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH BEKAS PERKEBUNAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
Isnaeni, Diyan
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Array
Implementasi program redistribusi bekas tanah perkebunan dilakukan dengan cara mediasi. Kemudian pada tahun 2011dikeluarkanlah Surat Keputusan Landreform dan Surat Keputusan Konsolidasi Tanah (land Consolidation) dimana SK Landreform berisi tentang jumlah luas tanah yang diredistribusi adalah 280 ha dan meminta untuk dikeluarkan Surat Keputusan Redistribusi tanah tersebut, sedangkan SK Konsolidasi diputuskan dengan luas 25 ha. Kebijakan program redistribusi tanah adalah bagian dari reforma agraria dimana reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, yang disebut dengan asset reform, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber dayaalam, keuangan/modal, teknologi, pasar, barang dan tenaga kerja, dan juga distribusi kekuatan politik atau disebut dengan acces reform.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16273
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13073
2017-03-28T16:56:43Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF DELIK POLITIK DI INDONESIA
Armanda Agustian, Rio
Array
In determining an act or crime as a political offense we have to look at the background of these actions. The problem,however, related with the codification such as the Criminal Code. It does not expressly provide the identification the action in the field of politics. In the Criminal Code, for example, the murder of president or vice president, did not be regarded as the murder. That is, evidence about the political background is not necessary to have the trial court. While the law relating to this problem such Act. 11/PNPS/1963 on Combating Subversive Activities that have been revoked, have two opinions. First, states have no political background. Second, there should be no political background. The fundamental difference of these two opinions is about an act as a political offense, one side assumes the other party would destroy the existing system, on the other hand is considered an act of rescue (hero).
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-07-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13073
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11419
2018-08-09T14:11:35Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150115 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI ERA GLOBALISASI
Rochmani, Rochmani
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Environmental damage can result in the right to a good environment and healthy living in communities disrupted. Right to good living environment and healthy part of human rights. Violation of good environment and healthy is a violation of human rights. Right to environment is a human right that must be upheld and respected by the international community. Violations of the right to a good environment and healthy environment is a crime. However, that is still a lot of human rights violations occur. Right to a good and healthy environment is a fundamental human right. The rights attached to a construction that strengthen human life. In the globalization era human rights violations can be filed in an international judicial mechanisms, as a form of protection of the right to a good and healthy
environment.
Kerusakan lingkungan hidup dapat mengakibatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada masyarakat terganggu. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagian dari HAM. Pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan pelanggaran HAM. Hak atas lingkungan hidup merupakan HAM yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh masyarakat internasional. Pelangaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kejahatan lingkungan. Namun demikian yang terjadi masih banyak pelanggaran HAM. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang fundamental manusia. Hak itu melekat sebagai yang memperkuat konstruksi kehidupan manusia. Di era globalisasi pelanggaran HAM berat bisa diajukan dalam mekanisme peradilan internasional, sebagai wujud perlindungan terhadap Hak atas lingkungan yang baik dan sehat.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-01-15 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11419
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28382
2020-10-30T04:39:22Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"201029 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
URGENSI PEMBENTUKAN NATIONAL ASSET MANAGEMENT CREDIT DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK BUMN
Nuryuaningdiah, Agnes Pembriarni
Subdit Bantuan Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Array
Pengaturan penghapusan kredit macet Bank BUMN yang tidak harus melalui Panitia Urusan Piutang Negara seharusnya membuat Bank BUMN leluasa untuk menyelesaikan kredit macet. Namun direksi Bank BUMN masih risau ketika harus mengambil langkah penghapusan kredit macet melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham karena berisiko berseberangan dengan Aparat Penegak Hukum dengan paradigma bahwa sebagai bagian dari keuangan negara maka sudah semestinya penghapusan kredit Bank BUMN juga mengikuti aturan dalam penghapusan kekayaan negara. Karena itu dibutuhkan mekanisme penyelesaian kredit macet yang mempunyai ruang gerak lebih luas untuk fleksibilitas namun dalam koridor ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini dikemukakan salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan pembentukan National Asset Management Credit yaitu lembaga independen berwenang mengambil alih dan menyehatkan kredit bermasalah dalam bentuk pendanaan program restrukturisasi perbankan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-10-29 21:55:48
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28382
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5857
2017-03-28T17:42:48Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130122 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEBIJAKAN REFORMULASI ANCAMAN PIDANA MATI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Arief, Barda Nawawi
kebijakan, reformulasi, pidana mati, dan korupsi.
Abstract
Corruption in Indonesia systematically in all sectors of public life, has threatened the efforts of sustainable development and the achievement of social welfare in Indonesia. Society demanded that the death sentence meted out to the criminals, so that corruption can be prevented and eradicated systematically. However, until now there has been no single criminals sentenced to death. This happens because of the legal weaknesses in the formulation death sentence for corruption. Some disadvantages juridical include: the death penalty only for offenses threatened enrich themselves / others / corporate corruption, death penalty only for corruption perpetrated under certain circumstances, the law does not formulate terms / limitations repetition acts criminal (recidive) for corruption, crime repeated terms and repetition period in terms of providing capital punishment for repeat offenses (recidive) for corruption. Reformulation of capital punishment for corruption should be threatened by the principal alternative to other types of criminal offense-specific corruption offenses considered very disgraceful and extremely harmful and damaging the wider society (nation / state). In addition, given the threat of the death penalty is a last resort in combating corruption should also formulated an alternative capital punishment or other forms of death penalty mitigation.
Keywords : policy, reformulation, death penalty, and corruption.
Abstrak
Korupsi yang terjadi di Indonesia secara sistematis di semua sektor kehidupan masyarakat, telah mengancam upaya pembangunan berkelanjutan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masyarakat menuntut agar hukuman mati dijatuhkan kepada para koruptor, supaya korupsi dapat dicegah dan diberantas secara sistematis. Namun, sampai saat ini belum ada satupun koruptor yang dihukum mati. Hal ini terjadi karena berbagai kelemahan yuridis dalam formulasi ancaman pidana mati bagi koruptor. Beberapa kelemahan yuridis tersebut antara lain: pidana mati hanya diancamkan untuk tindak pidana memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi dalam korupsi, pidana mati diancamkan untuk tindak pidana korupsi tertentu yang dilakukan dalam keadaan tertentu saja, undang-undang tidak merumuskan pengertian/ batasan pengulangan tindak pidana (recidive) untuk korupsi, syarat tindak pidana yang diulangi dan tenggang waktu pengulangannya dalam hal memberikan ancaman pidana mati untuk pengulangan tindak pidana (recidive) untuk korupsi. Reformulasi ancaman pidana mati untuk tindak pidana korupsi seharusnya diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana pokok lainnya untuk delik-delik korupsi tertentu yang dipandang sangat tercela dan sangat merugikan dan merusak kehidupan masyarakat luas (berbangsa/ bernegara). Selain itu, mengingat ancaman pidana mati merupakan upaya terakhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya juga dirumuskan alternatif pidana mati atau bentuk-bentuk peringanan pidana mati.
Kata Kunci : kebijakan, reformulasi, pidana mati, dan korupsi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-01-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5857
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17767
2020-04-17T14:15:53Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180430 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PEMAHAMAN MASYARAKAT RIAU DAN LANDASAN FILOSOFIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PELAKSANAAN PIDANA TUTUPAN
Ridwan, Mukhlis
Fakultas Hukum, Universitas Riau
Array
Pelaksanaan pidana tutupan secara yuridis telah diatur dalam UU No.20 Pnps Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dan Pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan. Dalam realitasnya pelaksanaan UU tentang Pidana tutupan hanya sekali diterapkan melalui putusan MA tertanggal 27 mei 1948 atas pelaku tindak pidana yang disebut peristiwa 3 juli 1946. Secara normative berlaku tetapi tidak pernah dilaksanakan, sehingga masyarakat hampir tidak mengetahui ada pidana tutupan. Melalui paradigma Konstrukstivime dengan Ontologi, epistemology dan metodeologi yang dimilikinya, akan menjawab bagaimana pemahaman masyarakat dan landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan, serta dinamika relasinya di Riau. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atas perbaikan aturan pelaksana pidana tutupan dimasa yang akan datang
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17767
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17767/44113
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4166
2022-07-07T04:24:58Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120124 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
UPAYA PENANGGULANGAN ILLEGAL LOGGING MELALUI HUKUM ADAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM
Salat, Muzakir
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
The Illegal logging regulated in some positive rules, in the meanwhile act number 41/1995, act number 5/1985, The government regulation number 28/1985 and The Penal Regulation. In the those regulations not always can be solve the case of illegal loging. Traditional People with their custom law have a role to defand natural resource. Some example case were prove about that. They have local wisdom to defand riches that from their forefather. They realize that the forest give them a lot of contribution for their live resoluteness.The damage of forest that caused illegal logging will be suffered them. The traditional people have the custom law and sanction themselves that will be exictence by them for a long life natural resources. So, the pluralism with combination of the positive law and custom law is needed to solve the illegal logging.
Key word : Illegal logging, custom law,pluralisme
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-01-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4166
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13094
2017-03-28T17:01:19Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"111018 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN - CINA (ACFTA) TAHUN 2010 DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA
Magdariza, Magdariza
Delfiyanti, Delfiyanti
Array
Nowadays, the development of free trade around A SEAN especially between ASEAN's nations and China through the "ASEAN - China Free Trade Agreement (ACFTA)" that started being effective on January 1, 2010. The establishment of a free trade area between ASEAN and China made rnconsidering China is a huge economic potency that the establishment of this cooperation is expected to drive economic growth in the Ase an region of countries member. Therefore, the greater opportunity for A SEAN and China is possible to expand the trade relations between the two countries. While in Indonesia the implementation of it is based on the Regulation of Financial Minister of Indonesia Republic No. 235/PMK.011/2008 about the determination of import tariffs to the framework of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) in which the determination of 0% tariffs on goods have been targeted to 0% in 2010. As for there are some positive implications for the implementation of this in Indonesia is from the International standpoint, with the
implementation of ACFTAin Indonesia, providing great significance forgeostrategic and economic interests of Indonesia. From the national side, it is a challenge for Indonesia. where the fierce competition in terms of trade with other ASEAN countries and particularly with China, has made ffilndonesia to be more paid attention against the production quality and increase the creativity of the industry and entrepreneurs in producing and creating Indonesia's domestic-product that is ready to compete with other countries by providing international standard of production quality To be viewed in the long run of A CFTA implementation in Indonesia will bring benefits in the form of more smoothly investment flows, broader trade and economic scale so great that produce a rational allocation of resources and improve efficiency On the other hand, the negative implication is the application of import tax rates to zero percent has been made rnto the local industry in order to reduce the amount of production and it is caused by a flood of Chinese products and other ASEAN countries. with a cheaper price. It has also triggered the end many of the local industries including among SMEs and to "shut down" due not be able to compete with goods from China are cheaper than the local price. Actually, this happens due to the lack of human resources quality (HR) as well as the existing of Indonesian capital.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-10-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13094
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11437
2018-08-09T14:21:34Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150424 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PEROLEHAN DAN HAK WARIS BAGI ISTRI KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT: Pendekatan Ilmu dan Filsafat Hukum
Sukardi, Didi
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
In Islamic inheritance law is a law derived from the Al-Qur’an the truth of the doctrine or theory is absolutety true, because it is relevation of Allah SWT. Islamic inheritance law is general is a legal theory that is conveyed by Allah SWT throught the prophet Muhammad SAW to be enacted an enacted into law by mankind in the philosophy of law is said to human law. Valid in Islamic inheritance law is absolute because it has been set, discrimination form heir to heir receiver with each other to violate the rulers of inheritance law is concerned, mental attitude is not willing to follow the provisions of Islamic inheritance law and inheritance rights to the acquisition of the second wife, third, or fourth for perpetrators of polygamous marriage, and reason for wanting to master the estate or orther factors, although they know and understand the rules, the provisions of Islamic inheritance law
Dalam hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang berasal dari Al-Qur’an dimana kebenaran akan ajaran atau teori mutlak benar karena merupakan wahyu dari Tuhan. Hukum kewarisan Islam secara teori umum adalah merupakan hukum yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberlakukan dan dijadikan hukum oleh umat manusia. Dalam filsafat hukum dikatakan bahwa hukum untuk manusia, dalam Islam berlaku hukum kewarisan Islam merupakan hal mutlak karena telah diatur didalamnya. Permasalahan muncul di dalam penerapannya di masyarakat terutama dalam hal hak dan perolehan istri kedua, istri ketiga dan istri keempat. Adanya diskriminasi dalam pembagian waris yang menyalahi aturan dan ketentuan yang ada serta adanya sikap mental yang tidak atau enggan untuk melakukan dan mengikuti kententuan hukum kewarisan Islam terhadap perolehan dan hak kewarisan terhadap istri kedua, istri ketiga atau keempat bagi pelaku pernikahan poligami dengan alasan ingin menguasai harta peninggalan dan alasan lainnya
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11437
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33828
2021-05-12T06:18:59Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210430 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI ERA DIGITAL
Danurahman, Jeni
Program Magister Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
Kusdarini, Eny
Program Magister Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
Array
Indonesia dikenal dengan sistem hukum campuran, perubahan-perubahan sosial yang terjadi saat ini dipengaruhi kuat oleh pembangunan negara-negara modern, yaitu perkembangan mendasar mengenai kemajuan akan teknologi. Manusia saat ini dituntut untuk hidup segala sesuatu serba cepat efektif dan efisien dalam mengerjakan segala aktivitas dengan dukungan pesatnya Teknologi. Wabah pandemi coronavirus disease (Covid-19) berdampak pada seluruh sektor di dunia tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah sudah membuat kebijakan dan menghimbau untuk work from home yang membuat seluruh aktivitas pekerjaan dikerjakan di rumah dengan memanfaatkan teknologi sekaligus upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Maka dari itu perlu hukum modern yang didasarkan pada dinamika tentang kebutuhan masyarakat di era digital ini karena akan merubah tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33828
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48227
2024-03-19T02:00:07Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230731 2023 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MENGHINDARI ROLE THEORY DALAM PEMBENARAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU WAKIL BUPATI
Sarip, Sarip
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon
Fitriana, Diana
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Array
Penelitian bertujuan melihat peran-peran politik dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) yang berpotensi tidak dapat disalahkan oleh aturan hukum. Bukti tersebut terjadi pada tahun 2020 untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati. Politik figuran diperankan seorang supir yang disandingkan dengan isteri mantan bupati. Memang hukum harus dihormati dan yang dilakukan atas politik figuran tidak dapat disalahkan, sebab hukum sendiri yang telah memberikan ruang. Dengan menitikberatkan pada role theory pada penelitian dan dengan melalui metode yang menitikberatkan survei, menunjukkan masyarakat tidak mengetahui sebelumnya adanya politik figuran Kabupaten Cirebon. Selanjutnya masyarakat terlihat apatis atas perkembangan politik Kabupaten Cirebon. Keadaan demikian idealnya menjadi pertimbangan matang bagi pembaharuan hukum Indonesia untuk menghindari kejadian agar tidak terulang.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48227
Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17449
2020-04-17T14:16:40Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180730 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENGARUH TRANSAKSI HAWALA TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
Subandi, Imam
Diponegoro University
Samekto, Adji
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Transaksi Hawala memang merupakan transaksi yang jarang kita temukan khususnya di Indonesia namun tidak di luar negeri. Hal ini dikarenakan transaksi hawala tersebut memang transaksi yang sangat bersifat rahasia yang menggunakan kepercayaan tingkat tinggi. Transaski hawala ini sangat memungkinkan disalah gunakan untuk kejahatan seperti pencucian uang ataupun pendanaan terorisme, namun sebenarnya Hawala juga bisa digunakan untuk hal-hal yang baik seperti pengiriman uang ke daerah atau Negara lain dengan waktu yang cepat dan biaya yang jauh lebih murah daripada system remittan yang dipakai perbankan. Disamping itu, mata uang tidak harus mengalami konversi. Oleh karena itu hal-hal yang akan menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut adalah bagaimana transaksaksi hawala dilakukan serta pengaruh hawala di Indonesia khususnya terhadap tindak pidana terorisme dengan pengaruh “HAWALA” terhadap upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia? . Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat eksplanatoris, yaitu menjelaskan secara terperinci dan sistematis fakta-fakta sesuai dengan kerangka pemikiran deduktif dengan pengumpulan data melalui library research dan Penelitian Lapangan dalam hal ini adalah pengumpulan dan pencarian data dengan mendatangi secara langsung instansi-instansi yang berwenang dalam pemberantasan terorisme yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Densus 88 Anti Terror, PPATK dan instansi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, juga individu-individu yang dianggap mengetahui praktek “HAWALA”, dengan mengadakan wawancara (interview) baik secara terbuka maupun dengan teknik tertutup seperti eliciting dalam intelijen.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17449
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17449/0
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5059
2017-03-28T16:33:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100706 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENCATATAN PERNIKAHAN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN NIKAH SIRRI DALAM HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Metode Penggalian Hukum)
Islamiyati, Islamiyati
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Nikah sirri represent nuptials from conducted underhand or is not noted officially by state. Nikah sirri do not influence to legality of marry, because record keeping marry do not the inclusive of condition and foundation marry, along with opinion growth punish Islam really the nuptials record-keeping have very role is necessary happening of nuptials, releasedly of act marry serve the purpose of arm law when one of couple do not execute obligation. Although the nuptials record-keeping not yet been arranged in Islam Law, but to analysein perpective punish Islam needed by a dig method law (ijtihad) by moslem scholar, namely method Qiyas, Istihlah, al-Dzari'ah, Urf. Each regulation believed can uphold kindliness represent translating from Islam teaching values. Become according to ijtihad of moslem scholar have a nation that Nikah sirri law is illegal, and record keeping marry is obligation so that cause goodness at Islam people. According to contemporary moslem scholar have a notion that conducted better nuptials record-keeping is so that punished to marry validly according to religion and validate according to state.
Kata Kunci : Nikah Sirri, Hukum Islam, Metode Penggalian Hukum.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-07-06 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5059
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13137
2017-03-28T17:56:10Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"131022 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ANALISIS PUTUSAN P.N. BATANG N0.19 Pdt/P/2009/PN.Btg. TENTANG PERUBAHAN STATUS HOKUM SETELAH OPERASI PENYESUAIAN KELAMIN
Busro, H. Achmad
Array
n attempt to end the suffering of transessexual patient by changes or adjustments sex that has been done by Agus Widodo, from men become women through surgery, then filed an application to change the legal status of women by the name of Nadia llmira Arkadea. This study uses research methods to analyze the normative juridical decision No .. 19 I Pdt IP I 2009 I P.N. Ba tang. Sex adjustment operations conducted after approval with informed consent of the patients there are several requirements established team of doctors. Furthermore, after completion of the operation,then petition for the legal status from men become to women and the petition is granted by the judge.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13137
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9026
2017-03-28T18:27:30Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140121 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
FUNGSI HAKIM DALAM MENDORONG TERWUJUDNYA MORAL JUSTICE DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Baharuddin, Hamza
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Judge, Moral justice, Islam
Haakim word in the dictionary which means the Arabic philosopher who describes a person who in any situation always think reflect any policy of divine creation to reap the wisdom of all creations. Judge glorified, are judges who reflect his profession as a judge, reflect on each step, contemplate every decision to be and that has dropped. Because of the decision that one's fate is at stake. Philosophical foundation of ontology justice reflect the thought process of moral justice in hasanah quranic justice filosofical.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-01-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9026
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/19890
2020-04-17T14:17:51Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"181030 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
URGENSI KONTRAK KERJA YANG BERKEADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG
Annisa, Rizki Nur
Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta
Sulistiyono, Adi
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Latifah, Emmy
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Array
Rahasia dagang merupakan ‘jantungnya’ keberlangsungan sebuah bisnis. Oleh karena rahasia dagang mempunyai posisi yang sangat vital, pelaku usaha berusaha melakukan proteksi sangat ketat. Pelanggaran rahasia dagang di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh karyawan, dikarenakan lemahnya kesadaran karyawan untuk memenuhi kewajibannya dan akibat lemahnya perlindungan hukum. Dibutuhkan kontrak kerja yang mengikat Karyawan dan Pemilik Rahasia dagang untuk memberi batasan hak dan kewajiban serta sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum rahasia dagang. Untuk mencapai tujuan itu digunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji urgensi kontrak kerja yang berkeadilan sebagai upaya perlindungan hukum rahasia dagang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kontrak kerja yang adil dapat menjadi alternatif upaya perlindungan hukum rahasia dagang; dikarenakan hak dan kewajiban karyawan yang diatur secara mutual menjadikan rahasia dagang dapat dilindungi secara optimal.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19890
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/19890/51680
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5752
2017-03-28T17:29:51Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120424 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
Revitalisasi Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk Mewujudkan Negara Palestina Merdeka
Mardenis, Mardenis
Palestinian, OIC
Abstract
One of prolonged international conflict and no body nows how long the conflict will end is Arab/Palestina – Israel conflict. This conflict is prolonged, as well as due to a blind support by the United States toward Israel, but also because the UN structure, especially the structure of UN Security Coyncil since its inception is not democratic and not representative. Therefore, for this conflict may soon be over and the dreem of Palestinians to have a fully independent and sovereign State, absolutely did the restricting of the UN Security Council to be more democratic and representative. In this framework the hole of Islamicd organizations (OIC) is very important and strategic to build solidarity and solidity of Islaamic Countries and the State of Muslim Majority Countries in order to urge the UN to restructure themselves towards a more democratic United Nations.
Key words : Palestinian, OIC
Abstrak
Salah satu konflik internasional yang berkepanjangan dan entah sampai kapan akan berakhir adalah konflik Arab/Palestina- Israel. Berkepanjangannya konflik ini di samping disebabkan karena dukungan yang membabi buta oleh Amerika Serikat terahadap Israel, tetapi juga karena struktur PBB khususnya struktur DK-PBB yang sejak aawal berdirinya memang tidak demokratis dan tidak representatif. Untuk itu, agar konflik ini dapat segera berakhir dan mimpi bangsa Palestina untuk memiliki sebuah Negara merdeka dan berdaulat penuh, mutlak dilakukannya restrukturisasi terhadap DK-PBB agar lebih demokratis dan representatif. Dalam kerangka inilah peran Organisasi Islam (OKI) sangat penting dan strategis untuk membangun solidaritas dan soliditas Negara-negara Islam dan Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim guna mendesak PBB untuk melakukan restrukturisasi diri menuju PBB yang lebih demokratis.
Kata Kunci : Palestina , OKI
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5752
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13670
2017-07-27T07:29:33Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160126 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MENGARTIKULASIKAN “TRIAL BY THE PRESS” DALAM KEMASAN PEMBERITAAN MEDIA YANG BERORIENTASI KEMASLAHATAN
Machmud NS, Amir
Harian Suara Merdeka
Array
Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan salah satu fungsi pers nasional adalah kontrol sosial. Namun fungsi kontrol pers dinilai masih kurang. Artikel ini bermaksud mengetahui pemberitaan seperti apakah yang berorientasi kemaslahatan penegakan hukum dapat dipahami bukan sebagai pelanggaran prinsip jurnalistik trial by the press dan daya dorong untuk menciptakan atmosfer anti-KKN seperti apakah yang bisa diformulasikan dalam kemasan artikulatif kontribusi media. Kesimpulannya pemberitaan yang berorientasi kemaslahatan penegakan hukum adalah pemberitaan yang menekankan pada covers all sides dengan memperhatikan asas dan prinsip-prinsip jurnalisme. Daya dorong untuk menciptakan atmosfer anti-KKN berupa pemberdayaan langkah progresif dengan kepatuhan terhadap asas trial by the press dan disiplin verifikasi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-01-26 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13670
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11578
2017-03-28T16:32:59Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100406 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DEMOKRATISASI PERATURAN DAERAH: Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan
Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin Mada Apriandi Zuhir
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Fenomena negatif daiam bidang iegislasi di era reformasi dan otonomi daerah, khususnya di kabupaten/koSa di Propinsi Sumatera Seiatan, dapat diminimalisasikan dengan upaya demokratisasi pembentukan peraturan daerah di bidang ekonomi, dengan cara pelibatan partisipasi masyarakat. Terkait ha! itu, penelitian hukum ini mengkaji konseptuaiisasi dan konkritisasi hukum asas negara hukum demokratis serta kendala dan model ideal partisipasi masyarakat daiam proses pembentukan peraturan daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupatan/kota di Propinsi Sumatera Selatan. Peneiitian hukum ini beriandasarkan paradigma hermeneutik dengan pendekatan interdisipliner, yang menggunakan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif, yang diinteraksikan fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif, untuk menghasilkan, menstrukturkan dan mensistematisasi temuan-temuan hukum dan nonhukum baru sebagai dasar pengambiian kesimpulan. Temuan dan analisis menyimpulkan bahwa: pertama, konseptuaiisasi asas negara hukum demokratis yang mengharuskan partisipasi masyarakat daiam pembentukan peraturan daerah telah mengakomodasi jaminan dan perlindungan HAM berdasarkan UUD NRi Tahun 1945, yang dikonkritisasi daiam wujud prinsip-prinsip dan cakupan materi muatan peraturan daerah yang mekanismenya mengacu kepada UU No. 32/2004 jis. UU No, 10/2004, dan PP No. 25/2004 yang telah diubah dengan PP No. 53/2005; kedua, kendala pembentukan peraturan daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Seiatan, mencakup kelemahan normatif aturan hukum positifnya yang tidak mengatur cara/metode berpartisipasinya dan secara nil pejabat publik (Kepala Daerah dan DPRD kabupaten/kota) tidak menerapkan asas negara hukum demokratis; dan ketiga, model ideal partisipasi masyarakat daiam pembentukan peraturan daerah di bidang ekonomi di kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Seiatan yang perlu dikembangkan adalah: a. mengikutsertakan ahli yang independen; b. melakukan diskusi publik atau mengundang pemangku kepentingan; c. melakukan ujisahih; d. mengadakan kegiatan musyawarah; dan e. mempublikasikan rancangan peraturan daerah
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-05-06 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11578
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40464
2022-03-11T04:03:56Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220131 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ANALISIS HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA
Akbar, Jefri Hari
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Yusriyadi, Yusriyadi
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Priyatna, Soeganda
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Klaster industri merupakan salah satu titik rawan penambahan pasien Covid-19. Kementerian Kesehatan telah membuat kebijakan program vaksin gotong royong. Tulisan ini membahas perihal analisis hukum bagi pekerja yang menolak vaksinasi Covid-19, serta bagaimana peran badan hukum/pengusaha terkait adanya pekerja yang menolak untuk divaksinasi. Kajian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Kesimpulannya adalah vaksinasi untuk pekerja dalam kondisi darurat bukanlah hak namun merupakan kewajiban, pengusaha perlu memahami kedudukan regulasi perundangan terkait pengaturan vaksinasi bagi pekerja, sehingga dapat memberikan edukasi serta memberlakukan sanksi bagi pekerja yang tidak mau divaksinasi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-01-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40464
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9042
2018-08-09T13:57:18Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140422 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONSTRUKSI KONSEP HAK ATAS MEREK DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI
Mulyani, Sri
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Construction Mark Rights, Fiduciary Law System, Economic Development
Default Paragraph Font;hps;In the development of society in the global market, especially the rights of intellectual property rights to the brands used as collateral (collateral) to obtain bank credit internationally. Purpose of this research to formulate the concept of rights to the brand in a fiduciary legal system in an effort to support economic development. This research is included in the realm of socio- legal studies research study is a study that examines the non-doctrinal law by using the approach of law and social science. Setting Brand as objects in the system guarantees fiduciary law has not given a clear interpretation. The ideal concept of the brand as a fiduciary arrangement should be developed is a comprehensive arrangement, both from a systemic culture of law, the legal structure and the substance of the law based on Pancasila and the 1945 Constitution in economic development.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-04-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9042
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21370
2020-04-17T14:20:06Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190426 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
HUKUM DAN RENCANA TATA RUANG KOTA: URGENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN BERBASIS SUSTAINABLE ECO CITY
Adiyanta, F.C. Susila
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Pembangunan kawasan perkotaan dan pemukiman oleh pemerintah dan swasta menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup, untuk itu mereka perlu menyusun rencana tata kota berbasis sustainable eco city. Isu pokok dari penelitian ini adalah latar belakang, parameter, dan urgensi pembangunan tata kota yang berbasis sustainable eco city. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal, dan bertujuan untuk mendeskripsikan, serta menjelaskan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan bagi penetapan kebijakan rencana tata kota yang berbasis sustainable eco city. Hasil penelitian: a) kondisi geografis, topografis, isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah dasar pertimbangan pembangunan tata kota berbasis sustainable eco city; b) prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan merupakan parameter pembangunan tata kota berbasis sustainable eco city; dan c) urgensi tata kota berbasis sustainable eco city adalah terwujudnya kesejahteraan umum. Rekomendasi penelitian ini adalah: a) perencanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman harus memenuhi syarat-syarat perijinan, analisis dampak lingkungan dan aspirasi masyarakat; b) perlu adanya penguatan kapasitas lembaga pengawasan yang melibatkan publik dalam semua kegiatan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-04-26 14:10:46
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21370
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/21370/56829
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5769
2017-03-28T17:34:22Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120724 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ANALISIS YURIDIS TERHADAP DETERMINASI STRUKTUR PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DALAM PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL
Frederik, Wulanmas A.P.G.
Credit Agreement, Configuration, Economy, Politics, Social, Culture.
ABSTRACT
The relation between bank as a creditor and housing debtor can be seen as a system that consists of several sub-systems which configured in a certain way. Each sub-system carries another specific task beside it prior task in special position. Demand and requirement in stability make the related parties in credit agreement are not completely free, instead they already bound with the structure of Housing Loans Agreement. Determination of Housing Loans Agreement (KPR) as banking agreement standard based on the theory of structural functional emphasizes regularity and avoids conflict. Basic assumption of this theory is the configuration of Housing Loans Agreement system as banking agreement standard which is structural functional will lead to stability that will be dynamic if it meets cultural, social, structural/politics and economic dimensions and hopefully they can create regularity and stability among bank and debtor in Housing Loans Agreement system.
Key words: Credit Agreement, Configuration, Economy, Politics, Social, Culture.
Abstrak
Hubungan Bank sebagai Kreditur dan Debitur Perumahan dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang terkonfigurasi secara tertentu, tiap-tiap sub sistem selain terpasang dalam posisi tertentu, juga mengemban tugas tertentu. Tuntutan dan kebutuhan akan keseimbangan inilah yang membuat para pihak yang terkait dalam Perjanjian Kredit tidak sepenuhnya dalam keadaan bebas, tetapi sebaliknya terkondisi untuk terikat pada struktur Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. Determinasi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai perjanjian standar perbankan menurut Teori Struktural Fungsional, menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik. Asumsi dasar teori ini, yaitu konfigurasi suatu sistem Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah sebagai Perjanjian Standar Perbankan yang bersifat struktural fungsional akan bergerak ke arah keseimbangan yang bersifat dinamis apabila memenuhi dimensi budaya, sosial, struktur/politik, dan ekonomi yang niscaya akan menciptakan keteraturan dan keseimbangan antar pihak Bank dan Debitur dalam sistem Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah.
Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Konfigurasi, Ekomomi, Politik, Sosial, Budaya.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-07-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5769
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13721
2017-03-29T11:08:52Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160725 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PROBLEMATIKA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DENGAN OBJEK TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT
Badriyah, Siti Malikhatun
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Dalam perjanjian kredit yang berkembang di masyarakat, Hak Tanggungan menjadi suatu kebutuhan penting untuk menjamin dilaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian.. Problematika yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hak tanggungan dengan objek tanah yang belum bersertipikat dan bagaimana pelaksanaan hak tanggungan dengan objek tanah yang belum bersertipikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan Hak Tanggungan dengan objek tanah yang belum bersertipikat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan terdapat kesenjangan antara peraturan mengenai pembebanan hak tanggungan dengan objek hak atas tanah yang belum bersertipikat dengan pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian maksud diberikannya kesempatan bagi pemilik hak atas tanah yang belum bersertipikat untuk memperoleh kredit sebagaimana ditentukan oleh UUHT menjadi tidak terwujud.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-07-25 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13721
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11595
2017-03-28T16:35:19Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101010 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Juliani, Henny
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Process of state financial management is professionally referred to public sector financial management, transparent, and accountable. Budgeting is based on performance-based budgeting system requires the state ministries/institutions/regional work units to be able to perform measurements on the performance of each agency using the performance measurement elements, so that the delivery of objectives and resuits of these can be felt by the people. This can be accomplished by using the principles of good governance.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-10-10 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11595
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45240
2022-07-12T02:23:02Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220428 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENERAPAN PRINSIP PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM DALAM PENANGANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SERANG
Ridwan, Ridwan
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa https://orcid.org/0000-0002-7193-1959
Citrawan, Ahmad Lanang
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jaya, Belardo Prasetya Mega
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa https://bit.ly/BelardoPrasetyaMegaJaya
Ahdad, Amirulloh
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Hernata, Ignatius Gita
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Muyassaroh, Muyassaroh
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Array
Prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law), merupakan hal yang wajib dijalankan sehingga dengan adanya prinsip tersebut keadilan pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang secara operasional dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Hasil penelitian ditemukan Prinsip persamaan di depan hukum baru sebatas pemeriksaan setiap perkara, namun tidak dibarengi dengan putusan yang mencerminkan kedudukan yang sama didepan hukum, sehingga putusan itu jauh dari keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu bentuk putusan yang mencerminkan adanya disparitas karena terkesan adanya perbedaan di depan hukum, misalnya terlihat pada Perkara Tipikor Alat Kesehatan Kedokteran Umum Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 yang melibatkan unsur Aparatur Sipil Negara dan seorang pengusaha yang didakwa bersama-sama melakukan korupsi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-04-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45240
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9311
2017-03-28T19:49:55Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140722 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
URGENSI ZONA BEBAS PEKERJA ANAK DI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA
Sina, La
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Urgency, Child Labor Free Zone
Child protection is an effort to provide protection to children that their rights are not discriminated against and in order to grow, thrive and excel, optimally in accordance with human dignity. Child labor free zones is a program that was first performed by Kertanegara Kutai district to raise the dignity of the child. Urgency of child labor free zones is to provide protection of children as the mandate of Law No. 23 of 2002 on the Protection of Children. The first step should be able to also followed by District / City in Indonesia.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-07-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9311
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21691
2020-04-17T14:20:57Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190731 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEWENANGAN MENGADILI OLEH BAWASLU ATAS SENGKETA PROSES PEMILU YANG DIATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Amal, Bakhrul
Universitas Nahdatul Ulama Indonesia
Array
Setiap penegakan hukum Pemilu ditangani oleh lembaga negara tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Bawaslu adalah salah satu lembaga yang memperoleh atribusi kewenangan untuk menegakan hukum Pemilu terkait dengan sengketa proses Pemilu. Pada pelaksanaan kewenangannya tersebut Bawaslu dinilai seringkali melakukan tindakan yang melampaui apa yang seharusnya dilakukan, seperti melampui apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Untuk menemukan jawaban atas persolan itu maka penulis melakukan penelitian dengan metode sosio-legal. Penelitian penulis ini difokuskan pada Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018. Pada putusan tersebut diketahui bahwadi sisi lain Bawaslu memiliki argumentasi atas putusannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Argumentasi tersebut berupa putusan Bawaslu atas Penetapan Berita Acara itu tidak bisa diejawantahkan dengan Bawaslu menafsirkan PKPU. Ada mekanisme hukum yang bisa dilakukan Bawaslu ketika menjadi hakim yaitu mekanisme menafsirkan antinomi hukum dan mekanisme itu sesuai dengan asas-asas di dalam peradilan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21691
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5785
2017-03-28T17:38:31Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"121023 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
HUKUM AGRARIA NASIONAL SEBAGAI PRODUK POLITIK BERBASISKAN NILAI-NILAI PANCASILA
Sumarja, FX.
Pancasila, agrarian law, the product of politics.
Abstract
The study of this law to know: embodiment of the values of Pancasila in the national agrarian law and substance of national agrarian law as a product of politics. Conclude that the results of the study: values Pancasila has entrenched in such strong in UUPA, so potential as a means to explain, anticipate, and giving the solution all legal problem of agrarian law in Indonesia. UUPA as the product of a political characterless responsive, and appeasing a sense of justice coveted by Indonesian people.
Key Word: Pancasila, agrarian law, the product of politics.
Abstrak
Kajian hukum ini untuk mengetahui: perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam hukum agraria nasional dan substansi hukum agraria nasional sebagai produk politik. Hasil kajian disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah mengakar sedemikian kuat dalam UUPA, sehingga potensial sebagai sarana untuk menjelaskan, mengantisipasi dan memberi solusi segala persoalan hukum agraria di Indonesia. UUPA sebagai produk politik berkarakter responsif dan memenuhi tuntutan rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Pancasila, hukum agraria, produk politik.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-10-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5785
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13740
2018-06-10T09:58:23Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"161022 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
HAK ATAS RUANG HIDUP SUKU ORANG RIMBA (ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, AKSIOLOGI HUKUM ADAT)
Erwin, Muhamad
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Array
Kelembagaan hukum adat suku Orang Rimba begitu bertalian dengan keberadaan kosmos hutan Bukit Duabelas. Tulisan ini menelusuri tentang bagaimana konstruksi berpikir ontologi, epistemologi dan aksiologi hukum adat suku Orang Rimba hubungannya dengan hak atas ruang hidupnya di Bukit Duabelas. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan historis-filosofis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara ontologi, epistemologi dan aksiologi, substansi hukum adat suku Orang Rimba terletak pada adat mereka sendiri, yang terjadi dari situasi kehidupan mereka ketika berhadapan dengan kondisi alam Bukit Duabelas. Pemahaman tersebut terjadi karena mereka merasa sadar atas interaksinya dengan hutan Bukit Duabelas sebagai ruang hidupnya melalui prinsip humanis, holistik, tanggung jawab dan kontekstualisasi, dimana nilainilai tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13740
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12913
2018-08-09T14:23:22Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150723 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEDUDUKAN KEKAYAAN NEGARAYANGDIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
Juliany, Henny
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Array
The aim of research to determine the position of state assets set aside in BUMN. The research method used is normative empirical research by using statutory approach. The research found that the First, implementation of management and accountability for the state against state assets set aside in BUMN aims to provide an important role in contributing to the state revenue for part of the profits of BUMNs will be deposited into the state budget as Non Tax Revenue (non-tax). Second, the wealth of a country that has been transformed into the capital of state enterprises, the management should be in the business paradigm (business judgment rules), but the separation of the wealth of the country has not made the switch into a state that in spite of the wealth of the country’s wealth .
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12913
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41352
2023-05-12T02:45:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"221031 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN HUKUM JUAL BELI ONLINE
Rani, Marnia
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=3&user=JEFoRsUAAAAJ https://orcid.org/0000-0001-7406-7433
Array
Beberapa waktu lalu viral isu mengenai sistem pembayaran COD yang bermasalah. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum berbelanja online, baik yang diatur dalam undang-undang maupun dalam ketentuan layanan dalam situs belanja online, yang merupakan kontrak elektronik baku. Sehingga pembeli tidak mengetahui langkah hukum yang tepat yang diambil untuk mengatasi kerugian yang diderita. Penelitian ini menjadi penting untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap berbagai ketentuan hukum mengenai berbelanja online di Kota Tanjungpinang. Baik yang diatur dalam peraturan dan ketentuan layanan pada situs belanja online tertentu. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang kegiatan berbelanja baik ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan maupun kontrak elektronik baku dalam situs e-commerce.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/41352
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10463
2017-03-28T16:52:52Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110419 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI DI INDONESIA
Yoserwan, Yoserwan
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
In order to overcome crime in economy, there have been several related statues. The success of a statue to reach the goals, it really depends on the criminal law policy contained in the statues. In fact criminal law policy in the statues relates to economic crime is not consistent, synchronized and harmonized with each others. It is proved in the formulating a crime, elements of crime, criminal liability and the punishment. Inconsistency and inharmonic also exist in formulating of its criminal law procedure such as coordination among related law enforcement agencies. In order to support the success of law enforcement of economic criminal law, there should be consistency synchronization and harmonization of regulation related to economic crime.
Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, tindak Pidana Ekonomi
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10463
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22917
2020-04-17T14:23:52Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200131 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERTANGGUNGJAWABAN KHPM DALAM PROSES IPO JIKA TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAP
Agusta, Hendrawan
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
Array
Initial Public Offering (IPO) adalah kegiatan penawaran dan penjualan saham perdana kepada masyarakat sebagai salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal. Proses IPO melibatkan Konsultan Hukum Pasar Modal (KHPM) yang mempunyai peranan penting dan berpengaruh terhadap keputusan Investor. KHPM melakukan pemeriksaan dokumen hukum dan membuat pendapat hukum yang tercantum dalam Prospektus dengan menerapkan Prinsip Keterbukaan. Muncul masalah jika KHPM tidak mengungkap Fakta Material dalam pendapat hukumnya. Dengan metode penelitian normatif, jurnal ini akan membahas pertanggungjawaban KHPM dalam hal terdapat Fakta Material yang tidak diungkap dalam Prospektus, lembaga mana yang berwenang untuk menyatakan KHPM telah melanggar peraturan hukum, dan apakah peraturan hukum yang ada dan Standar Profesi KHPM telah cukup mengatur proses pemberian ganti rugi kepada Investor dalam hal KHPM tidak mengungkap Fakta Material dalam IPO.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-01-31 16:03:28
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22917
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5804
2017-03-28T17:47:22Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130423 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (ISTBAT NIKAH)
Widanarti, Herni
marriage, not registered marriage, legalization of marriage that is not registered (Marriage Istbat)
Abstract
Every marriage in Indonesia should be based on Law No 1, 1974 of year about Marriage. But oftentimes because one/something a marriage is not booked, so a couple cannot have marriage certificate as an evidence for legal marriage that unacknowledged by country. Using normative methods, with specification writing of descriptive the analysis, the author will examine the application validation marriage that is not registered (marriage istbat). Every Judge’s consideration on accepting a request for legalization a not registered marriage (marriage istbat) is based on provision Article 7 paragraph (3) letter (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Keywords : marriage, not registered marriage, legalization of marriage that is not registered (Marriage Istbat)
Abstrak
Setiap perkawinan di Indonesia harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun seringkali karena sesuatu hal, perkawinan tidak dicacatkan sehingga tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan yang diakui oleh negara. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penulisan deskriptif analisis, penulis akan menelaah permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicatatkan (itsbat nikah). Setiap pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicacatkan (istbat nikah) adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Tidak Dicatatkan, Pengesahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan (Istbat Nikah).
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-04-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5804
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13853
2020-04-17T14:10:53Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170430 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERUSAHAAN DAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT: THE RIGHT TO TOURISM vs SUSTAINABLE TOURISM
Dharmawan, Ni Ketut Supasti
Faculty of Law Udayana University
Denpasar Bali http://orcid.org/0000-0002-0080-5103
Sarjana, Made
Faculty of Law Udayana University
Denpasar Bali
Samshitawrati, Putu Aras
Faculty of Law Udayana University
Denpasar Bali
Array
Keanekaragam hayati laut dikembangkan sebagai salah satu produk dalam kegiatan kepariwisataan serta akses the right to tourism bagi wisatawan. Namun, pemenuhan hak tersebut jangan sampai mengorbankan sustainable tourism bagi generasi mendatang, khususnya akses lingkungan sehat mata rantai ekosistem keanekaragaman hayati biota laut. Oleh karenanya, penting mengkaji tanggungjawab perusahaan dalam usaha perlindungan dan konservasi. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji Convention on Biological Diversity, UNWTO, UDHR, the GPs for Business and Human Rights, U.U. No. 5 Tahun 1990, U.U. No. 32 Tahun 2009, maupun U.U. No. 10 Tahun 2009. Perusahaan bersama dengan stakeholders lainnya bertanggungjawab mewujudkan perlindungan dan konservasi terhadap keanekaragaman biota laut. Model Action Plans on Business and Human Rights relevan untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan dalam perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati laut.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13853
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13052
2017-03-28T16:48:35Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110118 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PROBLEMATIKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM UU PT DAN UU PASAR MODAL
Budiyono, Tri
Array
These studies are tries to compare and analysis of share buyback under the Corporation Act ( Act 40/2007) and Capital Market Act (Act 811995). The results of these studies are they are two kind of share buyback under Corporation Act, voluntary share buyback (under art. 37-40), compulsory share buyback (under art.62). The other variations were found under Capital Market Act. There are tree kinds of share buyback. There are share buyback which specifically used by Mutual Fund, share buyback used by corporation under normal situation, and share buyback used by corporation under crisis situation.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-01-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13052
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45844
2023-07-11T02:50:14Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230331 2023 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENAFSIRAN VICTIM PRECIPITATION UNTUK PEMIDANAAN KEKERASAN SEKSUAL
Kurniawan, Riza Alifianto
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Felisiano, Iqbal
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Astutik, Astutik
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Array
Victim precipitation bagi korban tindak Pidana tidak dapat diartikan sebagai kontribusi korban yang menimbulkan pelaku melakukan kejahatan. Kontribusi korban dalam viktimisasi yang dialami akan membuat korban mendapat beban kesalahan yang dapat membuat korban menderita. Artikel ini memberikan pendapat yang berkaitan dengan argumentasi peranan korban yang memotivasi pelaku melakukan tindak pidana tidak dapat menjadi alasan pengurangan sanksi bagi pelaku. Pemberian pengurangan pidana dengan alasan adanya kontribusi korban dalam proses viktimisasi sangat mencederai harapan korban untuk pemidanaan yang berat bagi pelaku. Konsep victim precipitation harus dapat ditafsirkan bukan sebagai alasan pengurangan hukuman pelaku kekerasan seksual, konsep tersebut seharusnya menjadi kebijakan untuk pencegahan kekerasan seksual untuk mendapatkan cara pencegahan yang efektif.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-03-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45844
Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11077
2017-03-28T19:54:40Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"141021 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA
Suhartoyo, Suhartoyo
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
This study aims to investigate the implementation of the legal protection given to workers/laborers Disability in Indonesia. Another aim is to describe the charactestic the legal protection given to disability workers/laborers in Indonesia. The method used juridical empirical research. Results of the study found that First, the legal protection against employees/workers with disabilities in Indonesia at the level of policy and regulation is sufficient, while in practicaly, the legal protection of disability workers are not to be done enought. Second, In the companies that hire employees/workers with disability has given legal protection to workers/laborers with disabilities either in the form of arrangements set out in the Work Agreement, Companyregulations and in the Form of Joint Work Agreement ( PKB-Perjanjian Kerja Bersama).
Keywords: Legal Protection , Labor , Disability
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja /buruh Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Tujuan lainnya adalah menguraikan bentuk -bentukperlindungan hukum yang diberikan bagi pekerja / buruh Penyandang Disabilitas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan Penelitian pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama, Perlindungan hukum terhadap Pekerja/Buruh penyandang disabilitas di Indonesia dalam tataran kebijakan dan regulasi sudah cukup memadai, Hanya saja dalam pelaksanaannya ,perlindungan hukum terhadap Pekerja/Buruh penyandang disabilitas belum terlaksana dengan baik. Kedua,Pada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh penyandang disabilitas telah memberikan perlindungan hukum kepada pekerja/buruh penyandang disabilitas, baik dalam bentuk pengaturan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan maupun dalam bentuk Perjanjian Kerja bersama (PKB).
Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Buruh, Penyandang Disabilitas.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-10-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11077
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30655
2020-06-09T11:53:52Z
mmh:BM
nmb a2200000Iu 4500
"200131 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
INDEKS
Hukum, Masalah Masalah
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
• Indeks Subjek
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-01-31 16:03:28
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30655
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5820
2017-03-28T17:51:29Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130723 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT NGADHU-BHAGA, KABUPATEN NGADA – NTT
Rato, Dominikus
dispute resolution, adat land conflict, local knowledge
Abstract
The goal of the study to improve alternative dispute resolution of adat land conflict within local knowledge perspectif in Ngadhu-bhaga community , Flores, Nusa Tenggara Timur. In the socio-cultural reality of local knowledge is plural. The plurality of local knowledges are local komunity cosmological based. The dispute resolution of conflict always happens although it is guided in harmony. So, the dispute resolution of adat land conflict of Ngadhu-bhaga community it is world view orientation.
Keywords: dispute resolution, adat land conflict, local knowledge
Abstrak
Tujuan kajian ini untuk mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa dalam perspektif kearifan local pada komunitas Ngadhu-bhaga, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam kenyataan sosial budaya kearifan local itu bersifat plural. Keanekaragaman kearifan local berbasis pada kosmologi komunitas local itu. Penyelesaian konflik selalu diarahkan pada upaya harmoni. Jadi, penyelesaian sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan local pada komunitas Ngadhu-bhaga berorientasi pada cara pandang yang demikian itu.
Kata kunci: penyelesaian sengketa, tanah adat, kearifan lokal
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5820
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13068
2017-03-28T16:56:37Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEGIATAN - KEGIATAN YANG MEMERLUKAN IZIN DI KOTA SEMARANG
Poernomo, Dwi
Array
Licensing is one of tools of policy to drive the development. Then it can be used to set permissions for permits contain restrictions and conditions. Viewed from the applicant perspective,licensing should be able to provide protection.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-07-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13068
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11093
2017-03-28T19:54:59Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"141021 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MEMBANGUN PERATURAN DAERAH BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERBASIS CITA HUKUM PANCASILA
Sugirman, Andi
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Building the legal product of a regional regulation on mineral and coal mining is the authority of regional governments. In implementing their authority, they are required to apply Pancasila and embrace the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Pancasila consisting of five precepts is a legal ideal that should be incarnated in the legal product of a regional regulation on mineral and coal mining. The incarnation of the legal ideal of Pancasila through the legal product of a regional regulation on mineral and coal mining will have the implication on mineral and coal mining management based on the legal ideal of Pancasila. Therefore, building the regional regulation on mineral and coal mining must be based on the normative-juridical aspect as the basis for the making of laws and the theoretical aspect based on the legal ideal of Pancasila.
Keywords: The Legal Ideal of Pancasila, Mining, Regional Regulation
Membangun produk hukum perturan daerah pertambangan mineral dan batubara merupakan kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah, dalam menjalankan kewenangannya berkewajiban mengamalkan Pancasila dan memegang teguh UUD NRI Tahun1945. Pancasila yang terdiri dari kelima sila adalah merupakan cita hukum seharusnya dijabarkan dalam produk hukum perturan daerah pertambangan mineral dan batubara. Penjabaran cita hukum Pancasila melalui produk hukum pertambangan mineral dan batubara akan berimplikasi terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berbasis cita hukum Pancasila, karena itu membangun peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara harus didasarkan pada aspek yuridis normatif sebagai landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, serta aspek teoritik berbasis cita hukum Pancasila.
Kata Kunci : Cita Hukum Pancasila, Pertambangan, Peraturan Daerah
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-10-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11093
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33257
2020-10-30T10:29:28Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"201029 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
E-LAW CONSULT SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU-GURU DI JAWA TENGAH
Maryanto, Maryanto
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan, UPGRIS Semarang
Pratama, Toebagus Galang Windi
Fakultas Hukum, UPGRIS Semarang https://scholar.google.co.id/citations?user=A7mU6oUAAAAJ&hl=en http://orcid.org/0000-0002-5191-3083
Menarianti, Ika
Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Teknologi Informasi, UPGRIS Semarang
Buchori, Achmad
Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Teknologi Informasi, UPGRIS Semarang
Array
Guru di Indonesia memiliki banyak kendala terkait pekerjaannya karena banyak di antaranya yang diadili di pengadilan terkait pekerjaan profesionalnya karena tidak seperti pekerjaan profesional lain yang diberikan kekebalan hukum, guru tidak memilikinya di dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mendorong penulis untuk mempelajari kelemahan sosialisasi dan perlindungan hukum terhadap hak guru sebagai tenaga pendidik profesional di Jawa Tengah dan bagaimana aplikasi Konsultasi E-Law membantu mereka ke dalam studi yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan perlindungan hukum terhadap guru adalah terutama karena kurangnya pemahaman hukum dan Konsultasi E-Law dapat menjadi sarana untuk membantu guru dalam menangani permasalahan hukum terkait profesinya sebagai guru.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-10-29 21:55:48
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33257
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5837
2017-03-28T17:51:52Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130723 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA DALAM KAITANNYA DENGAN DIVESTASI SAHAM PT.NNT di NUSA TENGGARA BARAT
Asikin, Zainal
Perjanjian Kerjasama, Divestasi Saham
Abstract
The research analyzes about how the Indonesian Law regulates on shares divestment and how the divestment practice conducted by Local government of West Nusa Tenggara.Through the normative approach (normative study) and case approach. It was concluded that the law in Indonesian has not regulated, the process of shares divestment by the Government (Local Company). However Trough the Legal analogy method so the Acts Number 1 Year 2004 on State treasury and some of its implementation regulations applicable to the investments and divestments process. Likewise, as long as the divestment cooperation aims to build the public infrastructure so that the President Regulation Number 65 Year 2005 refers to President Number 13 Year 2010 could be umbrella of law.In the process of shares divestment of PT. NNT, it is found that there were procedural mistakes by the Government of West Nusa Tenggara, as well as there was collaboration agreement contain a conflict of norm, so that it has potential of loss to the state.
Keywords: the Cooperation Agreement, Divestiture Shares
Abstrak
Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang divestasi saham dan bagaimana praktek divestasi saham itu dilakukan oleh pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. Dengan melalui pendekatan normatif (studi normative) dan pendekatan kasus, maka disimpulkan bahwa hukum di Indonesia belum mengatur tentang proses divestasi saham oleh pemerintah ( Perusahaan Daerah). Akan tetapi melalui metode analogi hukum maka UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan beberapa peraturan pelaksanannya dapat diterapkan terhadap proses investasi dan divestasi. Begitupula sepanjang yang menyangkut kerjasama divestasi itu bertujuan untuk membangun infrastruktur publik maka Perpres No.67 tahun 2005 jo Perpres No.13 Tahun 2010 dapat dijadikan payung hukum. Ditemukan kesalahan prosedur dalam proses divestasi saham PT.NNT oleh Pemerintah NTB dan adanya perjanjian Kerjasama yang mengandung konflik norma sehingga berpotensi merugikan Negara (daerah)
Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Divestasi Saham
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5837
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17381
2020-04-17T14:15:37Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180430 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MODEL TRANSFORMASI FIQH JINÂYAH KE DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL; KRITIK NAZHARIYAT AL-'UQÛBAH TERHADAP MATERI KUHP
Abdillah, Junaidi
UIN Raden Intan Lampung
Suryani, Suryani
IAIN Lhokseumawe Aceh
Array
Transformasi fiqh jinayah ke dalam hukum pidana nasional (c.q. KUHP) hingga saat ini masih
memantik perdebatan di kalangan ahli. Baik dalam tataran teoritis maupun implementasinya. Selain itu upaya tersebut terkendala faktor baik eksternal maupun internal. Padahal secara yuridis formal eksistensi hukum Islam diakui menjadi sub sistem hukum nasional. Namun realitas transformasi ini yang seiring dengan pembaruan KUHP masih berjalan di tempat. Paper ini bertujuan menganalisis urgensi transformasi fiqh jinayah ke dalam hukum pidana nasional. Kedua untuk mengetahui paradigma transformasi serta model integrasi pidana Islam kaitannya dengan pembaruan hukum nasional pidana di Indonesia.Pendekatan yang dipakai adalah yuridis-filosofis dengan metode studi dokumentasi kritis. Paper ini menghasilkan simpulan bahwa eksistensi hukum pidana Islam mempunyai urgensi untuk diakomodir ke dalam hukum pidana nasional berdasarkan argumentasi argumentasi filosofis. Kedua, paradigma positivisasi fiqh jinayah menggunakan harus memakai paradigma kritis. Serta, model integrasi maqashidy istishlahy merupakan model paling ideal untuk menyatukan fiqh jinayah dengan hukum pidana nasional.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17381
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17381/42817
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4161
2022-07-07T04:21:54Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120124 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN
Darwis, Hanafi
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Agreement (Overeenkomst) is an event when one party promises to another party to perform a case based on the event, and then the legal relations arise between both parties. In the Contracting Agreement, the Principles of Legal Relations between both parties explained on (Burgerlijk wetboek) certain following principles: Principle of responsibilities correlations of all parties, Principle of the assertiveness of contractor responsibilities, Principle of the prohibition to any changes in the agreement price, Principle of the freedom to terminate the agreement unilaterally.
Key Words: Legal Relations, Contracting Agreement
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-01-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4161
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13088
2017-03-28T17:01:13Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"111018 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
IMPLEMENTASI PRINSIP POKOK CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW) DI INDONESIA
Farida, Elfia
Array
The CEDAW has been ratified through Law of the Republic Indonesia Number 7 of 1984 The CEDAW
emphasis on equality and equity between men and women. The basic principles of CEDAW are substantive equality principle, nory-discrimination principle and State obligation principle. This principles are a framework for formulating strategies enhancing women's rights. This research purpose to describe, explain and analyze implementation of the basic principles of CEDAW in the law and regulations in Indonesia. The research method used is the juridical-normative. The data obtained qualitatively analysed to reveal the truth of the implementation of the basic principles of CEDAW in the law and regulations in Indonesia Indonesia has tried to fulfill those obligations. but was still discriminatory and the apl1cat1on of the basic principles of CEDAW has not been integrated in the law ( such as the Marriage Law, Citizenship Law, Labour Law. Health Law, the Law on Pornography and so on). Therefore, the executive. legislative and judicial of government have to sincerity to integrate the basic principles of CE DAW as a foundation to make the law in every decision-making. Indonesia should immediately implement the basic principles of CEDAW in a systematic, full and integrated into the law. and give priority to the process of legal reform and to synchronized and harmonised in law.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-10-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13088
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11430
2018-08-09T14:12:22Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150115 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KAJIAN TERHADAP PENDEKATAN ILMU HUKUM NORMATIF DAN ILMU HUKUM EMPIRIK SEBAGAI DUA SISI PENDEKATAN YANG SALING MENGISI
Krismiyarsi, Krismiyarsi
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Law is a social phenomenon that has various aspects and dimensions of the broad and diverse. Therefore, scientifically, we can study law from several points of view. Based on the purpose and characters, the science of law can be divided into two types, namely the Normative Jurisprudence and Empirical Jurisprudence. These two approaches to do dichotomy and opposed to each other, but rather complement each other as a connecting line.
Hukum adalah gejala kemasyarakatan yang mempunyai berbagai aspek dan dimensi yang luas dan majemuk., karena itu, hukum secara ilmiah dapat dipelajari dari beberapa sudut pandang. Berdasarkan tujuan dan sifatnya, ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yakni Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu-ilmu Hukum Empirik. Ke dua pendekatan ini jangan dikhotomikan dan dipertentangkan satu dengan lainnya, melainkan saling mengisi sebagai suatu garis menyambung
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-01-15 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11430
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37120
2021-03-07T03:01:50Z
mmh:BM
nmb a2200000Iu 4500
"191016 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
Indeks dan Ucapan Terima Kasih
Hukum, Masalah Masalah
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Array
• Indeks Penulis
• Indeks Subjek
• Ucapan Terima Kasih
VOL. 48, NO. 1-4 (2019)
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-10-16 07:50:54
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/37120
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5868
2017-03-28T17:43:02Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130122 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KORUPSI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR
Siswanto, Dadang
Korupsi , kejahatan internasional , kejahatan transnasional terorganisir
Abstract
Many corruption cases, both of which occur in developing countries and in developed countries, often cause difficulties in enforcement. This is because the perpetrators to escape and save the proceeds of corruption to other countries. The establishment of the United Nations Convention against Corruption 2003 is an international effort to tackle the problem. Development of a crime that was once a crime of corruption of national and derived from national law into international crime transnational organized, because of corruption related to economic crime, money laundering as well as the joints can be fragile democracy in a country. International cooperation is needed in order to combat crimes that are transnational corruption. Various forms of cooperation carried out, which include the return of property corruption that is stored in other countries and include several exceptions from the principle of extradition. It is intended to facilitate the enforcement of the law against corruption suspects who fled to other countries, although the country has no extradition requested extradition treaty with the state requested.
Keywords : Corruption, international crime, transnational organized crime.
Abstrak
Maraknya kasus korupsi, baik yang terjadi di negara berkembang maupun di negara maju, seringkali menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya. Hal ini dikarenakan pelaku melarikan diri dan menyimpan harta hasil korupsinya ke negara lain. Dibentuknya United Nations Convention against Corruption 2003 merupakan suatu upaya internasional untuk menanggulangi persoalan tersebut. Perkembangan kejahatan korupsi yang dulunya merupakan kejahatan nasional dan bersumber pada hukum nasional menjadi kejahatan Internasional yang bersifat transnasional terorganisir, karena tindak pidana korupsi terkait dengan kejahatan ekonomi, money laundering serta dapat merapuhkan sendi-sendi demokrasi di suatu negara. Kerjasama internasional sangat diperlukan dalam rangka memberantas kejahatan korupsi yang bersifat transnasional tersebut. Berbagai bentuk kerjasama dilakukan, antara lain berupa pengembalian harta korupsi yang disimpan di negara lain dan termasuk beberapa pengecualian dari asas ekstradisi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penegakan hukum terhadap tersangka korupsi yang melarikan diri ke negara lain, meskipun negara diminta ekstradisi tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara diminta.
Kata Kunci : Korupsi , kejahatan internasional , kejahatan transnasional terorganisir
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-01-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5868
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17399
2020-04-17T14:14:53Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180130 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF YANG TIDAK TERSERTIFIKASI DI WILAYAH PESISIR UTARA JAWA TENGAH
Hendrawati, Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Islamiyati, Islamiyati
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Kesenjangan aturan wakaf dengan realitas penyelesaian sengketa wakaf tanah tidak tersertifikasi di wilayah PANTURA Jawa Tengah menjadikan penelitian ini penting dilakukan. Tujuan penelitian untuk mengungkap dan menganalisis kasus sengketa tanah wakaf tidak tersertifikasi di Wilayah PANTURA Jawa Tengah, faktor penyebab dan upaya hukum penyelesaiannya. Jenis penelitian ini field research dengan sampel penelitian Kabupaten Kendal, Demak dan Kota Semarang. Metode pendekatannya juridis empiris, sumber datanya yakni data primer dan skunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, data dianalisis secara kualitatif dengan bantuan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan di daerah PANTURA Jawa Tengah ditemukan tanah wakaf tidak tersertifikasi sebesar 11,8 %, hal ini rentan menimbulkan sengketa. Faktor penyebabnya adalah sumber daya wakif dan nazhir, faktor tempat, dan kesalahpahaman legalitas perwakafan. Upaya penyelesaiannya melalui mediasi (60 %).
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17399
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4869
2017-03-28T16:33:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100706 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DAN IMPLEMENTASINYA
Suparnyo, Suparnyo
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Economic activities are done by economic agents on the purpose of getting profit. However, in getting the profit, a corporation may not harm or ignore other parties'interest, or in other words, it must be responsible either juridically or socially. The problems to discuss in this study are as follows : (1) To what extent is the Corporate Social Responsibility (CSR) implemented? (2) What factors are to motivate a corporation to implement its Corporate Soocial Responsibility (CSR)? (3) What moral value or what legal principles are to be accommodated by future legislations (ius constituendum) so that a balance between corporative interest and public interest can be archived? The above problems are analyzed under the framework of Justice Theory, Social Contract Theory, Structural and Functional Theory, Stakeholders Theory, and Utilitarianism Theory. Primary and Secondary data are comprehensively processed into narrations and table formats by using empirical jurisdiction approach, and further study about the implementation of Corporate Social Responsibility; the factors motivating a corporation to implement its social responsibility; and to find a model of moral values and legal principles which can be accomodated for future legislation (ius costituendum. In reality, the implementations of CSR are still on the social awareness level, in the form of charity donation and some of CSR implementations are still directed to community affairs. The implementations of Corporate Social Responsibility are influenced by both internal and external drivers of the corporations. Sense of concern on stakeholders is an internal driver of a coporation to implement CSR.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-07-06 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4869
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13127
2017-03-28T17:56:04Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"131022 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONSEKUENSI PENETAPAN AWAL KEHIDUPAN MANUSIA TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN HUKUM PIDANA
Hanafiah, Hanafiah
Array
Determination of early human life in the womb of a woman is an urgent as it relates to criminal action (Jarimah) one does. The Indonesian Criminal Code {Their Code) does not discuss when a fetus in the womb of a woman staring to be called as a living man. The issues of when the spirit breathed by God to the human being and human esxistance by the natural processes (medical) are two concepts faced by the Islamic scholars to establish a foothold of the early human life. The Islamic scholars agreed that if the soul has been breathed against aborting fetuses is unlawful and the subject must pay "kaffarat". While the fetus is not yet breathed the spirit, there is a different of opinion; some consider "makruh" and some allow it.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13127
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11449
2018-08-09T14:35:43Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"151028 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT SUMBER DAYA GENETIK UNTUK KEMAKMURAN
Nuryanti, Aktris
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Indonesia as a mega biodiversity country is very attractive for bioprospectors. The complementarity between SDG and PT-SDG in the SDG preservation considered those must be managed by the same institutions that their function as development resource could be fullest utilized. And look at the complexity of managing the SDG and PT-SDG it is recommended that National Competent Authority agencies is to be set up under the president or vice president responsibility
Indonesia adalah mega biodiversity country yang sangat menarik bagi para bioprospektor. Saling kelindan SDG dan PT-SDG dalam pelestarian SDG menyebabkan SDG dan PT-SDG harus dikelola oleh lembaga yang sama agar fungsinya sebagai sumber daya pembangunan dapat didayagunakan secara maksimal. Dan melihat pada kompleksitas pengelolaan SDG dan PT-SDG maka disarankan agar lembaga National Competent Authority yang akan dibentuk itu berada dalam tanggungjawab presiden/wakil presiden
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-10-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11449
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34137
2021-11-17T20:03:14Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210731 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
EKSISTENSI YURIDIS DAN EMPIRIS HUBUNGAN KERJA NON-STANDAR DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Izzati, Nabiyla Risfa
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Array
Penelitian ini mengkaji pengaturan hubungan kerja non-standar dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi pekerja. Menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis, terdapat dua bentuk hubungan kerja non-standar yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni hubungan kerja dengan sistem kontrak (PKWT) dan hubungan kerja outsourcing. Sedangkan, dua bentuk hubungan kerja non-standar lain, yakni hubungan kerja part-time atau on-call dan disguised employment relationship belum diatur dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Padahal, secara empiris, data menunjukkan bahwa baik pekerja part-time maupun pekerja gig-economy yang dapat dikategorikan sebagai disguised employment relationship telah lama eksis dan bahkan terus meningkat jumlahnya di Indonesia. Ketiadaan pengaturan ini berimplikasi pada absennya perlindungan hukum bagi banyak pekerja dalam hubungan kerja non-standar.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34137
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5747
2017-03-28T17:29:44Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120424 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA DI INDONESIA
Panggabean, Mompang L.
execution law, criminal law
Abstract
The regulation of execution law in Indonesia is not occurred integrally and still spread to many constitution regulations, and they are not classified into a law code. Whereas this law can’t be carried out by it self; can only be carried out by people.
In the implementation of criminal law, is required some regulation has afford various rules can be occurred. Beside norm and sanction which are determined in material criminal law, and how is the implementation through law of criminal procedure, also need “the execution law”. But how can it be implemented in Indonesia?
Keywords : execution law, criminal law.
Abstrak
Pengaturan hukum pelaksanaan pidana di Indonesia belum dilakukan secara integral dan masih tersebar dalam berbagai regulasi, dan belum diklasifikasikan ke dalam kodifikasi hukum. Sedangkan hukum seperti ini tidak dapat dijalankan dengan sendirinya, karena hanya dapat dilakukan oleh manusianya.
Dalam pelaksanaan hukum pidana, diperlukan beberapa pengaturan yang dapat mengganti berbagai peraturan yang telah ada. Selain norma dan sanksi yang ditentukan dalam hukum pidana materiil dan bagaimana pelaksanaan melalui hukum acara pidana, juga perlu "hukum eksekusi". Tapi bagaimana hal itu dapat diterapkan di Indonesia?
Kata Kunci : hukum pelaksanaan pidana, hukum pidana.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5747
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13665
2017-03-29T10:28:54Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160126 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ANTARA UANG PENGGANTI DAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Genova Damanik, Kristwan
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Array
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna uang pengganti dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi; dan untuk mengetahui penerapan hukum pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara dalam tindak pidana korupsi apakah sudah tepat dan sesuai dengan asas kepastian hukum dan keadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Uang pengganti adalah uang yang dibayar terdakwa sebesar harta benda yang “diperoleh atau dinikmatinya” dari tindak pidana korupsi, bukan sebesar kerugian negara yang ditimbulkannya. Penerapan hukum untuk menyatakan kerugian negara sebagai uang pengganti yang harus dibayar terdakwa tanpa didasarkan pada alat bukti adalah mencederai asas kepastian hukum dan keadilan serta hak asasi, dan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-01-26 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13665
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11470
2018-08-09T14:36:27Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"151028 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DAMPAK POLITIK HUKUM PERTANAHAN YANG BELUM BERPERSPEKTIF HAM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT
Perbawati, Candra
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Legal politic national land affairs law in exixtence already have HAM perspective, but in implementation wasn't have HAM perspective yet, which encourage the writer to revealed both background and reconstructed property right of tradition law society land. Why property right law politic concerning tradition law society land of Mesuji wasn't have HAM perspective yet, whether legal politic of property right concerning land which wasn't based on HAM perpective concerning property right protection on Mesuji tradition law society land, was two problematic within this article. This research was aimed to found argumentation of how property right of tradition society land which wasn't based on HAM perspective yet, revealed social reality related to the effect presence related to legal politic of land property right that wasn't have HAM perspective yet. Research result was expected could give contribution concerning protection understanding of property right on tradition law society land that have HAM perspective
Politik hukum pertanahan nasional dalam eksistensinya sudah berperspektif HAM, namun dalam implementasinya belum berperspektif HAM, sehingga masyarakat hukum adat (Mesuji) terabaikan.Mengapa politik hukum hak milik atas tanah masyarakat hukum adat Mesuji belum berperspektif HAM, apakah dampak politik hukum hak milik atas tanah yang belum berperspektif HAM terhadap perlindungan hak milik atas tanah masyarakat hukum adat Mesuji, adalah dua problematik dalam penulisan artikel ini. Penulisan ini bertujuan untuk menemukan argumentasi mengapa hukum hak milik atas tanah masyarakat hukum adat belum berperspektif HAM, mengungkap realitas sosial terkait dengan dampak yang timbul berkaitan dengan politik hukum hak milik atas tanah yang belum berperspektif HAM.Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman perlindungan hak milik atas tanah masyarakat hukum adat yang berperspektif HAM
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-10-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11470
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34616
2021-11-17T20:28:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"211030 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENGARUH PELAKSANAAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PEMENANG TENDER
Bahmid, Bahmid
Fakultas Hukum, Universitas Asahan https://orcid.org/0000-0001-7525-2569
Khairunnisa, Fadila
Fakultas Hukum, Universitas Asahan
Array
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pengaruh pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa setelah dilakukan perubahan dari tender konvensional menjadi tender elektronik oleh pemerintah, terhadap kebijakan pelaksanaan tender pengadaan barang atau jasa pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Atas dasar tersebut peneltian ini mengemukakan 2 (dua) hal yang dibahas terdiri atas: Pertama: bagaimana kepastian hukum pelaksanaan tender elektronik pengadaan barang atau jasa, Kedua: bagamaina upaya hukum sanggah, sanggah banding keberatan penetapan pemenang tender. Penetian ini mengunakan penelitian Yuridis-Empris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan penomen-penomena masyarakat yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun telah terjadi perubahan metode tender dari konvensional menjadi tender elektronik, namun tidak ada jaminan bagi pemenang tender penawar terendah akan ditetapkan sebagai pemenang tender.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34616
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9037
2018-08-09T13:57:35Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140422 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
IMPLIKASI KONSEP UTILITARIANISME DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT
Aminah, Aminah
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Deforestation, Environment, Utilitarian, Indigenous People
Policy in the sector of forestry aimed at the overall prosperity of the people in its implementation has caused the exploitation of economic oriented, causing deforestation, environment destruction, and ignore the existence of indigenous people. It indicates that the government is more focus on the base of Utilitarian political value that can justify the sacrificed of the weak and unpopular for the benefit of the majority. The Utilitarian does not ensure justice, so that to save the indigenous people from the threat of extinction, the formation of policies requires the development principle of justice, especially for equal access of all groups and community to participate in determining natural resource management policies, and to utilize the natural resources
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-04-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9037
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21667
2020-04-17T14:19:15Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190130 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PEMBATALAN PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
Irawan, Yohanes Nafta
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Saraswati, Retno
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Pujirahayu, Esmi Warassih
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
This research analyzes the Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVI/2018 that has been canceled Article 122 letter l and Article 245 section (1) from the Law Number 2 of 2018. Article 122 letter l is related to legal steps or other steps that can be taken by The Council Honor Court in the event that there is individuals, groups of people, or legal entities who criticize the House of Representatives or members of the House of Representatives, while Article 245 section (1) relates to the consideration given by the Council Honor Court in the event of a summons or request for investigation into members of the House of Representatives. Both articles are considered unconstitutional and contain an extension of the authority of the Council Honor Court. The appearance of the two articles was influenced by the political configuration of the authoritarian House of Representatives and the naming of the Council Honor Court which deemed inappropriate.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21667
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5764
2017-03-28T17:34:12Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120724 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak dalam Iklan Rokok
Turisno, Bambang Eko
Cigarette, ads, children
Abstract:
Advertising cigarettes using psychological persuasion, share targeting teenagers and children, who played a role in the initiation of tobacco use, encouraging young people start smoking harms children and adolescents. In Indonesia, cigarette advertising is restricted with some requirements, but some do not meet the requirements. To reduce the rate of smoking among adolescents such as by restricting advertising, promotion, distribution and marketing of cigarettes to youth. Local regulations should prohibit the placement of any signs of cigarette advertising at a location shown publicly. U.S. Federal Trade Commission to set the overall direction of cigarette marketing, including advertising, continuous monitoring of cigarette advertising practices
Key words : Cigarette, ads, children.
Abstrak
Iklan rokok menggunakan bujukan psikologis, menyasar pangsa remaja dan anak-anak, yang memainkan peran dalam permulaan penggunaan rokok, menyemangati anak muda memulai merokok yang merugikan anak-anak dan remaja. Di Indonesia iklan rokok dibatasi dengan beberapa persyaratan namun beberapa tidak memenuhi ketentuan. Untuk mengurangi tingkat merokok pada remaja diantaranya dengan membatasi iklan, promosi, distribusi dan pemasaran rokok bagi remaja. Peraturan daerah hendaknya melarang penempatan tanda apapun dari iklan rokok pada suatu lokasi yang tampak secara publik. Federal Trade Commission di AS mengatur keseluruhan arah pemasaran rokok, termasuk iklan, pemantauan terus menerus praktek iklan rokok
Kata kunci: rokok, iklan, anak-anak
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-07-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5764
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13682
2017-03-29T10:58:02Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160419 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
NOTARIS DALAM SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
Setyowati, Ro'fah
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Notaris bertanggungjawab terhadap setiap akad yang dibuat. Akad syariah mempunyai karakter khusus. Mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi sengketa ialah persoalan akad, maka penelitian ini bertujuan menggali tentang tanggungjawab Notaris terhadap akad dalam konteks sengketa perbankan syariah. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasilnya, pada sebagian sengketa, terindikasi bahwa belum banyak Notaris yang paham akad syariah. Sementara, untuk keperluan ini, semestinya ada standarisasi kompetensi. Berdasarkan hal tersebut, perlu materi terkait, dalam kurikulum MKn.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13682
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11590
2017-03-28T16:35:10Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101010 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENEROBOSAN TERHADAP BATAS-BATAS KEBEBASAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
Ariawan, I Gusti Ketut
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Question of free Judicial Power are deemed completed when there is agreement (consensus) of the scientific principle of freedom of the judiciary, which is universal, because it has been accepted through the doctrine and constitution. Scientific consensus on the freedom of judiciary actually don't do discourse or legal discourse is stopped at one point, but in fact it triggers a new discourse that is abuse of the freedom of judicial power. Misuse ofpoweris manifested in the form of arbitrariness on the part of the Supreme Court in the form of creating "new law", which was born out of the office and the authority. In an effort to create the new law, sometimes the Supreme Court made a decision that really significant "contrary to Law". The abuse of judicial power appears in the Supreme Court decision No.275 K/Pmd/1983, that "smoking can be petitioned for an appeal by the prosecutor", and the decision of the Judicial Review No 55/Pid/1996 on the judicial review may be classified as a decision containing prescriptive-ratio (matter of law), that is the new law, recognizes the authority of the prosecutor to filed a judicial review. In its decision the Supreme Court has been remarkably free to abuse the freedom of the judiciary, which the Supreme Court had violated the criminal procedure code (KUHAP), on the creation of new legal regulations. Supreme Court actually has exceeded its competence by taking arbitrarily the competence of legislator, because in essence to the new law that created are publicly binding
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-10-10 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11590
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45402
2022-07-12T02:23:02Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220428 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
THE EFFECTIVENESS OF SPECIAL ARRANGEMENTS AND BASIC AGREEMENTS IN OVERCOMING STATELESSNESS ISSUES AT THE BORDER BETWEEN INDONESIA AND PAPUA NEW GUINEA
Hananto, Pulung Widhi
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Prananda, Rahandy Rizki
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Herawati, Ratna
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Irawati, Irawati
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Array
Differences in perspective on territorial boundaries between local communities with customary rights based on customary law and the definition of territorial boundaries in the context of state administration raises a dilemma, one of which is the potential for statelessness. The existence of ulayat customary land is a factor that affects illegal border crossings. The Governments of the Republic of Indonesia and Papua New Guinea responded to this by entering into basic agreements and special arrangements. This article aims to examine the implementation and effectiveness of special arrangements and basic agreements in dealing with the emergence of statelessness problems. This study uses a statutory and conceptual approach. The results of the study found that the application of rules that were positivistic in nature could not be applied absolutely to residents of the border between Indonesia and Papua New Guinea. The use of red and yellow card policies is only temporary, so a permanent policy is needed to address this issue.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-04-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45402
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9053
2017-03-28T19:45:50Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140422 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DIVERSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG BERMASALAH HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Karolus Kopong Medan, Unbanunaek Mimi Jimmy Pello
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Diversion , Legal Protection , Child Criminal Justice System
Diversion is a new method in the resolution of criminal offenses committed by children. aspect of this research is how the legal protection of children in conflict with the law through the concept of diversion in terms of legislation juvenile justice system, what distinguishes the concept of diversion in Indonesia and other countries an how the juvenile system that is ideal in order for the legal protection of children the conflict with the law. in addition, this study also analyzed the cases of children in conflict with the law and associated with settlement through diversion
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-04-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9053
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/9053/20318
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23546
2020-04-17T14:21:10Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190731 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
URGENSI GOOD JUDICIARY GOVERNANCE PADA PELAYANAN ADMINISTRASI LEMBAGA PENGADILAN KONSTITUSI SEBAGAI JAMINAN BAGI AKSES PUBLIK UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN
Adiyanta, F.C. Susila
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berfungsi menjaga tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum di Indonesia dan mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi kewenangannya. Akses individu dan publik untuk memperoleh keadilan seringkali berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang memiliki kapasitas sosial, budaya, politik dan ekonomi yang tidak seimbang bahkan menghasilkan putusan pengadilan yang mencederai nilai-nilai keadilan. Artikel ini akan membahas unsur utama dan tolok ukur layanan Administrasi Peradilan bagi masyarakat untuk memperoleh akses kepada keadilan dalam peradilan formal, khususnya Mahkamah Konstitusi. Adapun rekomendasi pada artikel ini adalah untuk memberikan akses keadilan pada masyarakat di arena yudisial, dari perspektif hukum dan tata pemerintahan. Paling utama dan penting untuk dilakukan dalam bentuk tindakan dan pelayanan administrasi tidak hanya sebagai ajudikasi, tetapi juga untuk mensosialisasikan dan menegakkan peraturan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23546
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5780
2017-03-28T17:34:35Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120724 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PELUANG DAN TANTANGAN ASEAN MENUJU KOMUNITAS ASEAN 2015
Farida, Elfia
Prospect, Challenge, ASEAN Community
Abtract
Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 is an acceleration instrument of the establishment of an ASEAN Community by 2015. This research purpose to describe, explain and analyze prospect and challenge toward ASEAN Community. The research method is used the juridical-normative. The data obtained qualitatively analysed to reveal the truth. The prospect of ASEAN create an ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community and ASEAN Socio-Cultural Community 2015 are create a security and political stability in Southeast Asian and develop an early warning system to protect conflict escalation; turning the diversity that characterizes the region into opportunities for business complementation making ASEAN a more dynamic and stronger segment of the global supply chain; building a community of caring societies, managing the social impacts of economic integration, promoting environmental sustainability and promoting an ASEAN identity. The challenge toward ASEAN Community is ASEAN Way Principles still used to dispute settlement, crisis of providing food and energy, terrorism issues, infrastructure and increase non State Actors. Therefore, ASEAN soon will evaluate ASEAN Way Principles to keep existence, effective and credibility of ASEAN in the future and become people-centered organization.
Keywords : Prospect, Challenge, ASEAN Community
Abstrak
Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 merupakan instrumen percepatan pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis peluang dan tantangan ASEAN menuju Komunitas ASEAN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kebenaran. Peluang ASEAN untuk mencapai Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN tahun 2015 adalah tercapainya stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara dan mengembangkan sistem peringatan dini untuk mencegah konflik dan eskalasinya; pembentukan karakter regional sebagai peluang bisnis sehingga ASEAN akan lebih dinamis, kuat dan punya daya saing di tingkat global; membentuk suatu komunitas masyarakat, mengatur pengaruh sosial dari integrasi ekonomi, membangun lingkungan yang berkelanjutan dan mewujudkan satu identitas ASEAN. Tantangan menuju Komunitas ASEAN adalah masih diberlakukannya prinsip-prinsip ASEAN Way untuk penyelesaian sengketa, krisis pangan dan energi, isu terorisme, infrastruktur dan meningkatnya non State actors. Oleh karena itu ASEAN segera melakukan evaluasi atas prinsip-prinsip dalam ASEAN Way untuk menjaga eksistensi, efektivitas dan kredibilitas ASEAN di masa yang akan datang dan menjadi organisasi yang bertumpu pada masyarakat.
Kata Kunci : Peluang, Tantangan, Komunitas ASEAN
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-07-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5780
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13735
2018-06-10T09:58:23Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"161022 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REKONSTRUKSI PERAN POLRI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
Poniman, Poniman
Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Purnawirawan Polri)
Array
Secara faktual POLRI menangani sengketa lingkungan hidup secara mediasi di luar pengadilan. Walaupun Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU NRI Nomor 32 Tahun 2009) tidak mengatur, namun hal ini nyata manfaatnya bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian sociolegal dengan paradigma Post Positivisme. Penelitian kualitatif dengan analisa dan metodenya induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa idealnya POLRI sebagai mediator adalah: 1. Respons terhadap persoalan, memahami aspirasi yang bersengketa, memahami peraturan-peraturan lingkungan hidup dan penegakan hukumnya berorientasi pada keadilan substansif, 2. Berwawasan lingkungan yang ekosentris melihat manusia sebagai bagian dari lingkungan bukan diatas lingkungan, 3. Berwawasan Good Governance dalam melaksanakan tugas administrasi publik secara bersih, responsif dan akuntabel.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13735
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12839
2018-08-09T14:36:35Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"151028 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DISKRIMINASI RASIAL DAN ETNIS SEBAGAI PERSOALAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Armiwulan, Hesti
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
The Republic of Indonesia already had commitment to respect and uphold human rights that stipulated in The Constitution of Republic of Indonesia 1945. One of the constitutional rights is everyone have the rights to free from discrimination. The issue of potential racial discrimination
occurred in Indonesia, considered the amount of population in Indonesia is too many, a lot of different ethnic, racial and ethnic groups (multi-ethnic) and educational level is still relatively low as well as a lot of them are poor persons . The effort to eliminate racial discrimination is law protection and law enforcement as well as increasing awareness to respect human dignity.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-10-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12839
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42906
2022-11-23T01:51:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220730 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
BITCOIN SEBAGAI ASET DEBITOR PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA
Hariyanto, Hariyanto
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Array
Penelitian ini mengkaji mengenai karakteristik bitcoin dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, kriteria benda yang dapat dimasukkan ke dalam harta pailit dan kedudukan bitcoin sebagai harta pailit serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberesan harta pailit berupa bitcoin. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bitcoin telah memenuhi klasifikasi benda tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Di Indonesia, bitcoin ditetapkan sebagai aset kripto dan merupakan komoditi. Berdasarkan praktik kepailitan di Indonesia, benda yang didaftarkan sebagai harta pailit adalah benda-benda yang dapat dijadikan jaminan di bank dan memiliki nilai ekonomis. Bitcoin termasuk dalam kategori harta pailit namun memiliki hambatan-hambatan dalam proses pemberesan harta pailit yaitu dalam proses pencatatan harta pailit, mengamankan bitcoin sebagai harta pailit, mengoptimalisasi nilai bitcoin dan terkait mekanisme penjualan harta pailit.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/42906
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9349
2017-03-28T19:50:08Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140722 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Mulyono, Sutrisno Purwohadi
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Village, Regulation, Village Welfare Society, Village Government
Autonomy and democracy village framed by Act No. 6 of 2014 has a deep philosophical basis. Perspective village renewal in the new regulation was formed to develop a vision towards village life independent, democratic and prosperous. In fact, the limited ability of village government in carrying out the functions and roles lead to growth and social change is slow. Villagers tend to be passive. This study aims to identify the needs of the village towards the synergy-based administration of village welfare society (VWS). The results of this study recommends the strengthening of administrative capacity and bureaucratic governance at the village level, in order to create, transparency, participation, and accountability towards good village government.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-07-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21884
2020-04-17T14:22:13Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"191016 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
BAIL-IN DAN INTERCONNECTEDNESS: ISU HUKUM STRATEGIS DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN
Abubakar, Lastuti
Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Handayani, Tri
Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Array
Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan mengatur prinsip-prinsip dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang tidak diatur sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis implementasi prinsip bail in dan interconnectedness dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dan data dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa implementasi bail-in dalam penanganan bank sistemik dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan bank baik melalui penambahan modal (capital surcharge) maupun pengubahan utang atau investasi menjadi penyertaan (debt to equity swap). Saling keterkaitan (interconnectedness) antara sektor jasa keuangan menuntut adanya kebijakan makroprudensial yang bersifat melengkapi kebijakan mikroprudensial dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-10-16 07:50:54
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21884
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5796
2017-03-28T17:38:44Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"121023 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONFLIK STATUS HUKUM TANAH TIMBUL DI WILAYAH PESISIR PROVINSI BALI
Santi Dewi, IGA Gangga
Conflict, Legal Status, Aanslibbing.
Abstract
New land domination in the province of Bali need a guarantee of legal certainty. Where as on the other hand the existence of land in Indonesia is pluralistic. For the people in Bali can be a conflict dan social problem if it not handled in a wise and prudent to consider the principle of legal certainty and fairness.
Key words: Conflict, Legal Status, Aanslibbing.
Abstrak
Tanah di Provinsi Bali membutuhkan perlindungan hukum yang jelas dan kuat, khususnya bagi Tanah Timbul yang selalu menimbulkan konflik kepentingan bagi masyarakat Bali. Provinsi Bali yang merupakan obyek pariwisata nasional dan internasional dimana banyak membutuhkan lahan untuk investasi. Salah satu obyek lahan yang selama ini menimbulkan konflik di Bali adalah mengenai pengaturan hukum mengenai Tanah Timbul.
Kata kunci: Konflik, Status Hukum, Tanah Timbul.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-10-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5796
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13664
2020-04-17T14:08:54Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170130 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PEMBATALAN AKTA HIBAH (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 78 PK/Ag/2013)
Hardianti, Annisa Setyo
Universitas Brawijaya http://orcid.org/0000-0003-2626-7128 http://orcid.org/0000-0003-2626-7128
Array
Pengertian hibah secara umum yaitu hibah termasuk dalam perbuatan hukum dimana terjadi pemindahan hak kepemilikan yang sengaja untuk dialihkan kepada pihak atau orang lain. Adapun hibah menurut hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW) dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693, sedangkan dalam hukum Islam hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai dari Pasal 210 hingga Pasal 214. Dalam Pokok Permasalahan pembatalan Akta Hibah nomor : 162/Klj/11/1999, dimana terjadi suatu kesalahan yaitu putusan pada tingkat pertama dan kedua menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memutus perkara pembatalan Akta Hibah tersebut sedangkan sudah ada aturan yang dengan jelas mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam memutus perkara diantara umat Islam atau muslim dalam Pasal 3 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hingga pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali putusan berubah menjadi Pengadilan Agama berwenang atas perkara pembatalan Akata Hibah tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganilisis putusan Mahkamah Agung nomor : 78 PK/Ag/2013 beserta segala proses sehingga tidak terjadi suatu kesalahan yang sama bagi para hakim yang kelak memutus perkara serupa. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik preskripif. Putusan Hakim yang menyimpang dari aturan perundang-undangan mengenai kewenangan Pengadilan Agama mengakibatkan terjadinya suatu ketidakadilan dan tidak tercapainya suatu kepastian hukum, sedangkan negara telah mengatur dengan sangat jelas dalam Undang-undang.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13664
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13047
2017-03-28T16:48:27Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110118 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TAJDID PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH
Abd., Shomad
Array
Murabahah principle made by Syariah Banking does not exactly match the definition murabahah known in the scriptures Fiqih. Murabahah which is often described in books Fiqih only involve two parties, namely the seller and buyer. Methods of payment can be made in cash (naqdan) or repayment (bitsaman ajil). Meanwhile, in the Sharia Banking involve three parties. First Aqad made in cash between the bank (as purchaser) and the seller of goods contract is the second installment murabahah made between the bank (as seller) to the bank customers .. Aspects of banking including in Economic Law (Mu'amalah Madaniyah), namely the law that regulates relations in the areas of human wealth, property, and tasharurruf. Applications and modifications in the field muamalah is very possible because basically there is no syariat of absolute and applies to all the time, place. and circumstances (dhuru~. In Islamic Law there is al maqasid ash- syariah which contains the meaning or purpose of things to be ruled. To achieve the purpose, Islamic Syariat indeed itself is dynamic, in a sense can be changed as time requiered. Terms of muamalah, especially on issues related to the banks, is very possible to fit the needs of ijtihad.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-01-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13047
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/54512
2023-07-11T02:50:14Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230331 2023 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
BATASAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PAJAK ANTARA PENGADILAN PAJAK DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Sa'adah, Nabitatus
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Wibawa, Kadek Cahya Susila
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Hubungan antara wajib pajak dengan fiskus kadangkala diwarnai adanya sengketa pajak. Keluarnya undang-undang Pengadilan Pajak menimbulkan anggapan bahwa semua sengketa pajak, satu-satunya pengadilan yang mempunyai kompetensi menyelesaian sengketa adalah Pengadilan Pajak. Faktanya banyak sengketa di bidang perpajakan yang diajukan ke pengadilan lain selain Pengadilan Pajak salah satunya PTUN. Tulisan ini mengkaji batasan kewenangan mengadili Pengadilan Pajak dengan PTUN. Batasan kewenangan antara Pengadilan Pajak dan PTUN atas Surat Ketetapan Pajak dapat disimpulkan: jika terkait dengan jumlah rugi yang ditimbulkan atas SKP dan kesalahan prosedur terkait dengan hal-hal yang dapat diajukan gugatan sebagaimana yang diatur UU KUP, maka kewenangan pengujiannya ada pada Pengadilan Pajak, sementara jika gugatan yang masuk terkait dengan keabsahan kewenangan, dugaan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melanggar hukum maka PTUN yang memiliki kewenangan menguji.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-03-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/54512
Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10474
2017-03-28T16:53:08Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110419 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ISTILAH NEGARA HUKUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Sailan, Manan
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
State Law is a dream almost every sovereign state. Because the conception of law implies the state government must be executed under the law. Also means that government must be held for public purposes reather than for the benefit of certain individuals or groups. Thus, state law is constitutional state based on law not based on sheer power.
Kata kunci: Negara Hukum, Sistem Ketatanegaraan Rl
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10474
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26249
2020-04-30T23:05:58Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200430 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KETENTUAN DAN PELAKSANAAN BUSINESS JUDGEMENT RULE DI AMERIKA, AUSTRALIA DAN INDONESIA
Rissy, Yafet Yosafet Wilben
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana
Array
Tujuan studi ini ialah membahas ketentuan dan penerapan business judgment rule (BJR) di Amerika Serikat (AS), Australia dan Indonesia dimana secara khusus menganalisis bagaimana dan kapan pengadilan memeriksa BJR dan bagaimana BJR diatur dalam hukum perusahaan. Studi ini menunjukan bahwa di AS dan Australia elemen BJR telah menjadi sebuah statutory obligation. Keputusan bisnis direktur telah diadili pengadilan dalam tradisi common law dan kini diatur secara tegas bahwa keputusan bisnis bisa diadili jika terdapat pelanggaran duty of care dan tugas fidusia direktur. Indonesia juga mengadopsi BJR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 namun pengadilan jarang menguji BJR. Terkait adopsi BJR, studi ini mengindikasikan bahwa adopsi tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pengaturan BJR perlu dilakukan secara lebih sistematis.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-04-30 04:26:19
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/26249
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5815
2017-03-28T17:47:36Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130423 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MEMBANGUN KEMBALI “KESANTUNAN” BAHASA HUKUM DALAM PERUNDANGAN-UNDANGAN RI
Abdullah, Muhammad
A language for law, legislation, communicative, effective.
Abstract
Register for law and legislation is realized in the specific style. There are characteristics of the various languages for law that include (1) straightforward, no elastic, (2) clear and unequivocal, (3) instructive in style, (4) less accommodating, and (5) specific and difficult to understand. The such characteristics make text using the language for law ambiguity. Looking at the above- phenomenon we realize that it is necessary to construct the language for law that is proper and accurate. Therefore, a new breakthrough and good will from the law practitioners are needed. Creating the register that is more communicative and responsef for the future is important to be realized
Keywords: A language for law, legislation, communicative, effective.
Abstrak
Bahasa Indonesia dalam bidang hukum dan perundang-undangan memiliki gaya bahasa yang bersifat khusus. Adapun karakteristik ragam bahasa hukum adalah (1) bersifat lugas, tidak elastis, (2) jelas dan tegas, (3) bergaya bahasa instruktif, (4) kurang akomodatif, dan (5) bersifat khusus, susah dipahami pemabaca umum. Dengan performance bahasa hukum yang demikian itu, maka teks-teks bahasa hukum seringkali menimbulkan ambiguitas makna (multi tafsir) di kalangan masyarakat. Maka diperlukan sebuah terobosan baru dan good will dari praktisi hukum untuk memberikan ruang bagi terciptanya bahasa hukum yang lebih komunikatif dan efektif di masa depan.
Kata kunci : bahasa hukum, bahasa perundang-undangan, komunikatif, efektif
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-04-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5815
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14891
2020-04-17T14:12:07Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170730 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN HAK ASASI TENAGA KERJA WANITA LOKAL PADA PERUSAHAAN TAMBANG DI KABUPATEN KONAWE UTARA
Muntaha, Muntaha
Universitas Halu Oleo http://orcid.org/0000-0002-0204-4782
Array
Hak asasi merupakan hak yang paling fundamental bagi setiap manusia, oleh karena setiap negara memberikan kedudukan yang begitu terhormat di dalam konstitusinya. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak secara sama serta kemudahan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana termaksud di dalam ketentuan Pasal 28 H yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan”.
Perlindungan hak asasi manusia, di bidang tenaga kerja, terutama bagi tenaga kerja wanita lokal, tidak terbatas hanya pada perlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal, melainkan juga terhadap kontrol perlakuannya secara sosio-kultural, karena dalam beberapa aspek kedudukan wanita mempunyai perbedaan dengan laki-laki, namun tidak berarti dalam tuntutan hak asasinya berbeda, seperti pengupahan dan perlakuan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14891
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13063
2017-03-28T16:56:29Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERWAKAFAN TANAH DAN PENDAFTARANNYA PASCA BERLAKUNYA UU. NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KOTA SEMARANG
Noor, Afif
Array
Land wakaf is an action that has institutionalized in the structure of Indonesian society. In order to improve surety and legal protection for the existence of wakaf, Act No. 41 Year 2004 concerning Wakaf is created as the center of the regulation of Wakaf in Indonesia. In connection with land wakaf, based on the research, it is found that the regulation of land wakaf after the legalization of wakaf Act is clearer and stricter also more detailed in regulating various matters related to wakaf compared to the previous regulation. In relation to the area of land wakaf, the total area of land wakaf that has been registered in the Land-Affairs Office of Semarang City is as much as 56, 457. 4 m2, scattered at 104 locations in Semarang City region. Meanwhile, the area of land that has not been registered at the Land-Affairs Office of Semarang City is as much as 6, 015 m2, scattered at 29 locations in 7 districts. There are several factors hindering the implementation of Wakaf Act demanding to perform the registration of land wakaf after the legalization of Wakaf Act, which are, lack of socialization from the related institutions about the importance of performing registration of land wakaf, legal awareness of the caretakers of land wakaf that is still relatively low, and unavailability of fund used for
performing registration of land wakaf.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-07-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13063
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20984
2020-12-02T04:04:28Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200731 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERANAN SOCIAL REPORT PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Sahetapy, Elfina Lebrine
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya https://orcid.org/0000-0001-9510-3499
Array
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengevaluasi dan mengkaji keberadaan Penelitian Kemasyarakatan atau yang dikenal dengan Social Report dalam kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dikaitkan dengan pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak. Keberadaan Social Report memegang peranan yang penting dalam pengambilan keputusan apakah dilakukan diversi atau tidak. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan yang ditunjang oleh interview dari pihak-pihak yang terkait. Landasan hukum yang digunakan untuk pelaksanaan Social Report diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Para pihak yang juga terlibat dalam kontribusi penulisan ini adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum yakni pelaku dan korban beserta dengan keluarganya. Di samping itu juga dengan aparat penegak hukum dan terutama dengan Pembimbing Kemasyarakatan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-07-31 01:55:01
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20984
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5832
2017-03-28T17:51:46Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130723 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERADILAN REINTEGRATIF SEBAGAI MODEL ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS RINGAN DI INDONESIA
Sahabuddin, S.
penegakan hukum, kasus ringan, pemulihan
Abstract
Law enforcement venial cases in Indonesia, has caused many problems and criticism, because the system is more concerned with the fulfillment of the administration of justice through the strictly procedure than provide substantive justice. Therefore, it is important to be raised a new model of justice outside the system as an alternative which is believed able to resolve the issue in a balanced way, and also to restore the relationship between the parties involved.
Keywords: law enforcement, venial cases, restoration
Abstrak
Penegakan hukum terhadap kasus ringan di Indonesia, telah menimbulkan banyak masalah dan kritikan, karena sistem ini lebih mementingkan pemenuhan administrasi peradilan melalui prosedur ketat daripada memberikan keadilan substansial. Oleh sebab itu, penting untuk dimunculkan suatu model peradilan baru yang berada di luar sistem tersebut sebagai alternatif yang diyakini mampu menyelesaikan masalah secara seimbang, dan sekaligus dapat memulihkan hubungan antar pihak yang terlibat.
Kata kunci: penegakan hukum, kasus ringan, pemulihan
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5832
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16272
2020-04-17T14:14:07Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"171030 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONSTRUKSI YURIDIS PENGGUNAAN GIZJELING SEBAGAI ALAT PAKSA PENAGIHAN UTANG PAJAK
Adiyanta, F.C. Susila
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Gizjeling merupakan salah satu instrumen untuk penagihan pajak. Lembaga gizjeling pernah dibekukan oleh Mahkamah Agung dengan SEMA No. 2 Tahun 1964 dan SEMA No. 4 tahun 1975 dan juga diikuti Dirjen Pajak dengan menerbitkan SE No. 06/PJ.04/1979. Perubahan paradigma penggunaan gizjeling terjadi saat MA menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2000 dan pemerintah menggunakannya juga untuk penagihan pajak saat mengalami kesulitan penerimaan pajak. Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konstruksi yuridis gizjeling (sandera) sebagai instrumen penagihan utang pajak dan legitimasi historis penggunaan alat paksa sandera (gizjeling) untuk penagihan utang pajak ? Dari hasil penelitian diperoleh simpulan: 1) konstruksi yuridis dari perspektif hukum administratif, gijzeling adalah bentuk paksaan nyata pemerintah (bestuurdwang), merupakan paksaan tidak langsung untuk penagihan utang pajak; dan instrumen penagihan pajak terakhir (ultimum remedium) untuk penagihan utang pajak. Rekomendasi dari penelitian ini adalah: 1) penegakan hukum pajak harus lebih mengedepankan pendekatan persuasif daripada penggunakan paksaan fisik (gizjeling/paksa badan); 2) dalam setiap penegakan hukum pajak, pemerintah harus mendorong partisipasi publik dengan model tindakan komunikatif.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16272
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4156
2022-07-07T04:18:57Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120124 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM IKLAN OBAT
Turisno, Bambang Eko
Payload information is correct, clear, and honest, is a consumer right that must be given in the advertising business and tell what consumers need to know in order to determine the right choice. Most of misleading drug ads carry the message that it is incomplete and does not correspond with the content of their products. Drug ads through our pre review prior to publication, sanctions for violations to deterrent effect. Overlapping drug advertising regulations, the role of BPOM as a supervisor who makes the rules and censorship on the ad.
Keyword : drug advertisement, consumer
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-01-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4156
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13080
2017-03-28T17:01:04Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"111018 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
QUO VADIS PERPOLISIAN KOMUNITAS? (COMMUNITY POLICING)
Pramono, Agus
Array
Community policing is an approach whereby the police is actively engaging the community it setves. The scope of community policing may include efforts related to minimizing crime rate, transnational crimes. a rug trafficking, and compliance of laws community
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-10-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13080
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11425
2018-08-09T14:12:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150115 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
SANDERA PAJAK SEBAGAI ALAT PAKSA DALAM PENAGIHAN UTANG PAJAK ( Studi tentang Penegakan Hukum Pajak Melalui Sandera Pajak )
Ispriyarso, Budi
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Problems found in this study is the reason why the government uses tax hostages in tax collection, how hostage force to used as a tool in the collection of tax debts and how the hostage-taking in terms of
juridical aspect. The approach method used in this research is the Socio Legal Research. Result is that there are several factors that become a reason for the tax hostage. Government (fiscus) in collecting tax debts with the tax hostages have been carried out in accordance with the provisions of the act . According to aspects of legal certainty, tax hostages in Indonesia has had a legal protection, named Law No. 19 of 2000 as well as some regulatory other aspects . From the legal justice aspect, protection law also granted to taxpayers affected by the gijzeling. From the aspect of expediency, the application of the gijzeling prove to be useful in improving taxpayer compliance.
Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengapa pemerintah menggunakan sandera pajak dalam penagihan pajak, bagaimana penyanderaan dipergunakan sebagai alat paksa dalam
penagihan utang pajak dan bagaimana penyanderaan ditinjau dari aspek yuridis. Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Socio legal Research. Hasil Penelitian adalah ada beberapa faktor yang menjadi alasan dilakukannya penyanderaan pajak. Pemerintah (fiscus) dalam melakukan penagihan utang pajak dengan sandera pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.Berdasarkan aspek kepastian hukum, sandera pajak di Indonesia telah mempunyai payung hukumnya yaitu UU Nomor 19 tahun 2000 serta beberapa peraturan lainnya. Dari aspek keadilan, perlindungan hukum juga diberikan kepada wajib pajak yang terkena sandera pajak.
Dari aspek kemanfaatan, penerapan sandera pajak bermanfaat dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-01-15 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11425
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30298
2021-03-24T04:31:28Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210131 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERIZINAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERUSAHA
Christiawan, Rio
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Array
Kendala utama dalam mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia adalah masalah perizinan dalam berusaha. Pemerintah telah melahirkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Tujuan penulisan ini adalah melihat persoalan bahwa Online Single Submission (OSS) masih belum dapat melayani perizinan teknis yang penting bagi kelangsungan usaha mengingat hingga saat ini OSS hanya dapat dipergunakan untuk mengurus sebagian kecil perizinan yang memang mudah dan murah untuk diurus. OSS akan dapat mendorong tingkat kemudahan berusaha di Indonesia apabila dalam pengurusan perizinan berbasis OSS telah memenuhi hakikat single submission itu sendiri, yakni dapat mengintegrasikan pengurusan perizinan dan dapat memenuhi fungsi data sharing antar instansi sehingga pengurusan perizinan sederhana, mudah, dan cepat.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-01-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30298
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5863
2017-03-28T17:42:56Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130122 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DEKONSTRUKSI STAGNASI PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI
Marwiyah, Siti
pemberantasan korupsi, stagnasi, negara
Abstract
In the hands of regular law enforcement apparatus, criminals find comfort and peace. Various forms of the efforts made by the state to revive him. One form of efforts by establishing the Corruption Eradication Commission (KPK). Establishment of the Commission by the state can be interpreted, that state law enforcement officials regularly call out loud, that this country shall be saved from the culture of corruption, not only by the Commission, but the role is also legally entrusted to the eradication of corruption.
Keywords : corruption, stagnation, state
Abstrak
Di tangan oknum aparat penegak hukum reguler, koruptor mendapatkan kenyamanan dan kedamaian. Berbagai bentuk upaya dilakukan oleh negara untuk menyadarkannya. Salah satu bentuk upayanya dengan cara mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendirian KPK oleh negara ini dapat ditafsirkan, bahwa negara memanggil aparat penegak hukum reguler dengan suara keras, bahwa negara ini wajib diselamatkan dari budaya korupsi, bukan semata oleh KPK, tetapi oleh perannya yang memang secara yuridis juga diberi kepercayaan menjadi pemberantas korupsi.
Kata kunci : pemberantasan korupsi, stagnasi, negara
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-01-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5863
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17002
2020-04-17T14:14:38Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180130 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH DI INDONESIA
Pinilih, Sekar Anggun Gading
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Hikmah, Sumber Nurul
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Indonesia merupakan negara dengan pluralisme agama, dimana tidak hanya satu agama saja yang diakui oleh negara, tetapi lebih dari satu agama beserta kepercayaan, Artinya, setiap orang Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih, memeluk, mengajarkan agama sesuai keyakinannya tanpa gangguan dan tanpa mengganggu agama orang lain. Penulisan ini akan membahas mengenai apa saja pengejawantahan nilai-nilai Pancasila di Indonesia, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menjamin hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Pancasila hadir sebagai pemersatu bangsa dalam menjalankan keberagaman tersebut, utamanya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini yang kemudian menjiwai Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum dalam menjamin hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17002
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47789
2024-03-19T02:00:07Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230731 2023 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
EFEKTIVITAS E-COURT PERKARA PERDATA MASA PANDEMI DAN PASCAPANDEMI COVID-19 DI MAKASSAR
Handayani, Dwi
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Array
Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak pada lembaga peradilan yang mau tidak mau harus menyesuaikan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan keefektifan penerapan E-Court masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar. Pentingnya penelitian ini, sebagai bahan masukan untuk evaluasi kebijakan-kebijakan bidang peradilan yang lebih cepat, mudah dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan didukung data primer dan sekunder. Pengambilan sampel secara purposive sampling dan selanjutnya data-data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan e-Court di masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar, sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sangat efektif dan sesuai dengan kondisi saat ini.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47789
Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13121
2017-03-28T17:55:55Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"131022 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENTINGNYA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG LINTAS TRANSIT DI SELAT MALAKA BAGI INDONESIA DAN MALAYSIA
Nasir, Muhammad
Array
Indonesia and Malaysia are bordering contries the Malacca Strait which has been ratified by UNCLOS in 1982. Found in the UNCLOS 1982 transit Passage in the Malacca Stra;t not including the te"itorial sea, while there are parts of the territorial sea in the Malacca Strait. so that, Indonesia and Malaysia did not receive the full rights of sovereignty as the territorial sea. Transit passage only regulates passage on the high seas and EEZ. Domestic laws may not discriminate to the user states and should comply based on international law. Indonesia and Malaysia need to establish domestic laws regarding transit passage and fight back rights and responsibilities of the strait states to international community.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13121
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11444
2018-08-09T14:21:59Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150424 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DEKONSTRUKSI STELSEL ABSORPSI DALAM PERBARENGAN TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF
Tongat, Tongat
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
This study aims to address the central issue of the public emergence of alleged lack of consistency in imposing criminal judge in the case perbarengan crime. The method used is normative research. Construction of the existing criminal stelsel in perbarengan criminal offense not to give clarity to the judge in a convict. So too there is no minimum threshold should be clear criminal judge imposed, thereby potentially causing injustice, especially when compared to criminal punishment in the case of a single criminal act
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu sentral munculnya dugaan publik atas tidak adanya konsistensi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Konstruksi existing tentang stelsel pidana dalam perbarengan tindak pidana tidak memberi kejelasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana. Demikianpun tidak ada batas minimum pidana yang jelas yang harus dijatuhkan hakim, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan khususnya jika dibandingkan dengan penjatuhan pidana pada kasus tindak pidana tunggal
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11444
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33799
2021-05-12T08:00:52Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210430 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MENILIK ARAH POLITIK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI
Dahoklory, Madaskolay Viktoris
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan apakah perubahan itu sesuai atau tidak dengan semangat berkonstitusi. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dinamika politik perubahan UU Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menyentuh aspek substansial seperti menambahkan/mengurangi tugas dan wewenang hakim konstitusi, melainkan perubahan UU mahkamah konstitusi masih berputar-putar terkait dengan persyaratan batasan usia untuk dapat diangkat/diberhentikan sebagai hakim konstitusi. Walaupun mengubah batasan usia menjadi hakim konstitusi merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka yang dimiliki oleh pembentuk UU tetapi semestinya tidak boleh bertentangan dengan moralitas, rasionalitas atau akal sehat seperti yang diamanatkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33799
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9021
2017-03-28T18:27:24Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140121 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
HACKER DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA
Hartono, Bambang
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Hackers, Cyber Crime. Pilar law
Hackeris a Cyber Crimes, often occurbut untilnowthere has been nolegalbasis of the mostpowerful tohandlethe cases, eventhe development of cybercrime in the world is getting fierce. In addition to using advanced tools, modes of cybercrime is also quiteneat. Thisis so great crimes can bedevastating even internationally. Cybercrime is quite complicated dynamics. Therefore, do notrecognizenational boundariesand regions. In addition, the time the crime was difficult to determine. Cyber? Crime is a phenomenonfullrankcandidatesforthe biggestcrimein the future
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-01-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9021
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20967
2020-04-17T14:18:19Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"181030 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR EMAS
Prananingtyas, Paramita
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Emas, suatu benda yang sangat bernilai. Selama berabad-abad telah diakui sebagai logam mulia, yang mendapatkan tempat tertinggi sebagai pilihan investasi masyarakat. Investor-investor yang tergiur dengan keuntungan maksimal yang ditawarkan dari berinvestasi pada emas inilah yang menjadi sasaran empuk para pengelola investasi emas illegal. Keadaan tersebut memunculkan beberapa masalah dalam naskah ini, antara lain mengenai bentuk investasi emas dan bentuk perlindungan hukum bagi para investor yang terlibat dalam penipuan investasi emas. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian yang diperoleh adalah investasi emas dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui pembelian emas perhiasan dengan kadar 22 karat. 18 karat dan 12 karat, emas batangan dengan kadar 24 karat, emas koin dengan kadar 22 karat dan berinvestasi emas secara tidak langsung atau berjangka dengan sistem online. Penipuan investasi emas dilakukan oleh para pengelola jasa investasi emas yang tidak menyerahkan emas dalam bentuk fisik kepada para investor dan memakai sistem money game atau skema ponzy untuk menarik minat para calon investor. Perlindungan hukum bagi para investor emas telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi, SiPeka dan FCC. Namun pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK ini masih belum maksimal.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20967
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12838
2018-08-09T14:36:31Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"151028 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
EKSISTENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINGKAT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI INDONESIA
Hartono, Darminto
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
This study aims to find the institutional existence and ownership structure of credit rating agencies of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Institutional and Ownership Structure of Credit Rating Agencies MSMEs in Indonesia is conducted through the ministry of cooperatives and SMEs, the ministry of communications and information, the tourism ministry, agency securities in Indonesia, Bank Indonesia, the national banking associations, and ministries of state-owned enterprises (SOEs). Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role in the economy in Indonesia. MSMEs have a proportion of 99.99% of the total businesses in Indonesia or as many as 59.313 million of MSMEs units also prove to have contrubuted for 19.86% of the total Gross Domestic Product of Indonesia
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-10-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12838
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38336
2021-11-17T20:28:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"211030 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONTRIBUSI SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA
Saputri, Novi Eka
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
Kusdarini, Eny
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
Array
Sistem hukum Eropa Kontinental mewarnai perjalanan sejarah sistem hukum Indonesia. Sistem Eropa Kontinental mengedepankan tradisi hukum tertulis. Hal tersebut merupakan awal untuk cikal-bakal hukum Eropa Kontinental yang turut membangun sistem hukum Indonesia. Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, ditemukan jenis atau karakteristik sistem hukum Eropa Kontinental dalam karakteristik hukumnya, yakni secara mendasar mengutamakan suatu hukum tertulis. Kedua, dalam sejarah perkembangan sistem hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia, pada awalnya cenderung berkarakter Eropa Kontinental. Seiring berjalannya waktu, berbagai macam sistem hukum saling melengkapi dan mewarnai pembangunan sistem hukum Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, memberikan bukti mengenai Indonesia yang sedang mengusahakan suatu sistem hukum yang memiliki karakteristik nasional dalam sebuah sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/38336
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9032
2017-03-28T18:27:39Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140121 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERGESERAN PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN: DARI MEKANISTIK-REDUKSIONIS KE HOLISTIK-EKOLOGI
Akib, Muhammad
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Paradigm, Law Enforcement, Environmental, Holistic-Ecology
Basically environmental destruction caused by the strong of paradigm in modern science “mechanistic- reductionist”. The progress very influences of law positivism paradigm. Positivism paradigm reduces the nature of law, thus focusing to formal procedures which contributing to the failure of environmental law enforcement. Law enforcement in the holistic-ecology paradigm should be based on three things, i.e. first, using entire legal instruments, especially administrative law, and criminal law and private law comprehensively; second, priority to sustainable of ecology than the others; and third, to enforce of law based on the values of truth and justice
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-01-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9032
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20963
2020-04-17T14:18:55Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190130 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
SENGKETA TANAH EKS KERAJAAN DI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Gangga Santi Dewi, I Gusti Ayu
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Conflicts that ended in court disputes often occurred in the former Kotaringin Kingdom related to the former kingdom lands. Phenomenon of substantive injustice related to former kingdom land policy in the Dictum Fourth letter A UUPA which abolishes former kingdom land and shifts to the State, is an injustice felt by former kingdom parties. Research with the Socio Legal approach with social science methods and theories about law. This research was focused on looking at the facts of the conflict that ended in court disputes and the solution to prevent the disputes of former kingdom land in Kotawaringin Barat.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20963
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5758
2017-03-28T17:29:58Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120424 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PEMBAHARUAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI ERA “CYBER”
Azizurrahman, Sy. Hasyim
Advances in technology, cyber crime, criminal law policy
Abstract
Development of information and communication technologies affect the development of crime, are not always balanced by the development of criminal law policy, reform efforts should be carried out crime prevention policy with respect to the enforcement of international conventions and arrangements cyber crime law enforcement in other countries to create the relevance of law enforcement.
Key words: Advances in technology, cyber crime, criminal law policy.
Abstrak
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perkembangan kejahatan, tidak selalu seimbang dengan perkembangan kebijakan hukum pidana, seharusnya dilakukan upaya pembaharuan kebijakan penegakan penanggulangan kejahatan dengan memperhatikan konvensi-konvensi internasional dan pengaturan penegakan hukum kejahatan cyber di negara-negara lain untuk menciptakan relevansi penegakan hukum.
Kata kunci: Kemajuan teknologi, kejahatan cyber, Kebijakan hukum pidana.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5758
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13677
2017-03-29T10:57:46Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160419 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PANCASILA SEBAGAI SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM DAN KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA DI INDONESIA
Indah Susilowati, Christina Maya
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Array
Indonesia sebagai negara majemuk agama menghadapi tantangan untuk membangun relasi sosial yang harmonis.Politik identitas keragaman mereduksi kohesivitas aras nasional yang belum mapan sampai saat ini.Buruknya kohesi sosial pada masyarakat terbelah menjadi tanda problema konstitusional.Pertama refleksi terhadap apakah konsitusional memadai penciptaan masyarakat toleran, dan kedua apakah kultur berkonstitusi masyarakat bisa dibangun secara utuh dan luas.Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat hidup koeksisten dalam Pancasila, konstitusi UUD RI 1945 dan amandemennya serta perundang-undangan yang ada. Point pentingnya adalah bagaimana supaya konsitusi menjadi suatu konsitusi yang hidup (the living constitution) bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.Hukum seyogyanya juga mampu memenuhi suatu kebutuhan sosial yang dimaksud dengan tetap berperan sebagai “Human security”.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13677
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11584
2017-03-28T16:32:59Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100406 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MENUJU STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM YANG RESPONSIF
Yunanto, Yunanto
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Products responsive law charade tin the drafting process is participatory, in terms absorbing the participation of individual social groups and individuals in society, to absorb the community's aspirations on a large scale so that cristalitafion various communities will vie with each other, and limit the space for governments to make the interpretations that is too much determined by the vision and his own political power, in the model of responsive law, good law should offer something more than merely procedural justice. A good law must be competent and fair, such a law should be able to recognize the public desires that have commitedto the achievement of substantive justice. To create a responsive law caracter, with the main strategy of political reform (because the law is a political product) by creating a democratic government. Administering the state also needed a good spirit, as contained in the 'Pembukaan UUD1945'. Besides needing a single paradigm is released defication (positivistic) that had been adopted, and made the Pancasila as the basic for development of national law, as well as the implementation base on the paradigm of progressive law in orderto achieve substantive justice
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-05-06 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11584
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37962
2022-03-11T04:03:56Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220131 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
Salsabila, Salsabila
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Wahyudi, Slamet Tri
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Array
Besarnya biaya penanganan korupsi seringkali menambah pengeluaran keuangan negara terlebih lagi jika korupsi tersebut memiliki kerugian keuangan yang kecil. Pengembalian kerugian negara merupakan salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh sebab itu Kejaksaan dalam menyikapi hal tersebut mengeluarkan kebijakan pengembalian kerugian negara untuk korupsi dengan kerugian negara kecil melalui pendekatan restorative justice. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mencari mengenai alasan Kejaksaan menerapkan pendekatan restorative justice dan bagaimana peran Kejaksaan dalam menerapkannya. Hasilnya, Kejaksaan dalam menerapkan pendekatan restorative justice tersebut didasarkan pada efisiensi penanganan perkara seperti yang terdapat dalam teori analisis ekonomi terhadap hukum dan hanya diterapkan dalam tingkat penyelidikan dengan melakukan kerja sama dengan APIP/BPK.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-01-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/37962
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9048
2018-08-09T13:57:00Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140422 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
VONIS HAKIM YANG MEMISKINKAN KORUPTOR
Tanuwijaya, Fanny
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Verdict impoverish, Corruptor, Code of professional conduct of Judges
Default Paragraph Font;hps;short_text;Verdict impoverish corruptors by Judge not only considered to uphold the juridical norms, but also to implements the code of professional conduct as a judge. Impoverishment corruptors will have positive impact on the image of Indonesia as a state of law and prevention of corruption. For corruption, this can cause a deterrent effect, which then can prevent anyone who wants to involved in corruption. However, the verdict of impoverishing for corruptors is determined by the judges consistency in implementing the code of conduct of his profession
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-04-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9048
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21176
2020-04-17T14:20:03Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190426 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
A. Priamsari, RR. Putri
Kejaksaan Negeri Temanggung
Array
Sebagai negara hukum, sudah menjadi keharusan bagi Negara Indonesia untuk melindungi hak-hak para Penyandang Disabilitas, sebagai salah satu hak konstitusional (constitutional right) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan ini bertujuan untuk melihat apakah hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini telah mampu mewujudkan keadilan bagi para Penyandang Disabilitas, perwujudan ini mencakup aspek kesiapan Pemerintah serta Aparat dan Institusi Penegak Hukum dalam upaya menghadirkan Hukum yang berkeadilan bagi para Penyandang Disabilitas baik dalam kedudukannya sebagai saksi, korban maupuan pelaku tindak pidana, dan bagaimanakah konsekwensi dari belum disahkannya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-04-26 14:10:46
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21176
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5775
2017-03-28T17:34:29Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120724 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ASURANSI KESEHATAN SOSIAL SEBAGAI MODEL PEMBIAYAAN KESEHATAN MENUJU JAMINAN SEMESTA (UNIVERSAL COVERAGE)
Sarwo, Yohanes Budi
rights to health, social health insurance, universal coverage.
Abstract
Indonesian constitution, UUD 1945, asserts that every citizen has the right to have an access to health care and the State is responsible for providing health care for all citizens. The Article 19 paragraph (1) of the Act nr. 40/2004 on National Social Security System mentions that health insurance is nationally organized and is based on the social insurance and equity principles. Social health insurance having compulsory membership will be able to collect public fund as a source of health financing capital, to out of pocket system, and to improve pre paid system so that universal health insurance coverage can be realized.
Keywords: rights to health, social health insurance, universal coverage.
Abstrak
UUD 1945 menegaskan “setiap warga negara berhak untuk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negaranya”. Dalam Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, disebutkan “jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas”. Melalui asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib kepesertaannya, dapat menghimpun sumber dana dari masyarakat sebagai modal pembiayaan kesehatan, mengurangi sistem pembayaran langsung (out of pocket) dan dapat meningkatkan sistem pra upaya (pre paid system) sehingga cakupan jaminan kesehatan semesta (universal coverage) dapat diwujudkan.
Kata Kunci : hak Kesehatan, asuransi kesehatan sosial, cakupan semesta.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-07-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5775
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13727
2017-03-29T11:09:11Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
2527-4716
2086-2695
dc
DISKRIMINASI DALAM HUKUM PERKAWINAN (PENELITIAN ATAS HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU NIAS)
Savitri, Niken
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
Zalukhu, Maria
Array
Kewajiban negara di bawah CEDAW, antara lain, adalah untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan menurut Pasal 16 dan menjamin hak-hak perempuan pedesaan menurut pasal 14. Penelitian ini mencoba untuk menemukan diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum adat perkawinan Nias dan kewajiban Negara berdasarkan Konvensi CEDAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan dan pelaksanaan Nias perkawinan hukum adat telah melanggar UU Perkawinan di Indonesia dan berdampak pada adanya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-07-25 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13727
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11958
2017-03-28T16:32:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100105 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien
Diamantina, Amalia
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/
Array
As consequences of decentralization principle enforcement as framework of developing relationship between central government and regional government its needed a comprehensive understanding in the relationship pattern between central government and regional government. The freedom and selft assessment regional affair in the frameork of NKRI, because regional is given arbitrary in handling local affair which is given by central government. In related with he mention above, monitoring and controlling the administration of regional government should be placed as media of coornation between contral government and regional government in order to in creasing effectiveness and efficeinlty of carry on of governmental administration
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-01-05 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11958
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40001
2022-11-23T01:51:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220730 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENERAPAN PENDEKATAN POSITIVISTIK DALAM PENELITIAN HUKUM ADAT
Pradhani, Sartika Intaning
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Sari, Almonika Cindy Fatika
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Array
Pendekatan positivistik terhadap hukum adat yang melahirkan ilmu hukum adat positif dianggap membuat studi hukum adat bersifat statis. Tulisan ini bertujuan menggali penggunaan nalar positivistik dalam penelitian hukum adat dan menjawab kontribusi nalar positivistik terhadap perkembangan studi hukum adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan laporan penelitian normatif empiris tentang hukum adat sebagai basis datanya. Pendekatan positivistik ternyata tidak membuat kajian hukum adat menjadi ajek/statis. Realitas lapangan yang dinamis berkontribusi untuk memutakhirkan konsep-konsep hukum adat yang telah mapan. Sebagai contoh bidang tanah adat perseorangan yang dapat dijual lepas mengkritisi konsep inalienablility tanah ulayat dan anak perempuan dari kekerabatan patrilineal dapat mewaris harta ayahnya juga mengkritisi konsep anak perempuan bukan merupakan ahli waris dalam kekerabatan patrilineal.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40001
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9344
2017-03-28T19:50:03Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140722 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
UPAYA PEMBENTUKAN PERILAKU PENEGAK HUKUM YANG ANTI KORUPSI MELALUI REKAM SIDANG TIPIKOR
Ridwan, Ridwan
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Recording, Corruption, Responsive, Progressive, Fairness
Corruption is a criminal act. Corruption causing state unable to fulfill its legal duty; to protect and to welfare his society, in those conditions states wouldn't be able delivering happiness for the people. Corruption recently in Indonesia is involving all society element, including the law enforcement officer. Furthermore, some verdicts describing un- responsive and un-progressive decisions, then make this verdict having no quality and fairness. These realities, motivating KPK RI (.....) take some real steps in preventing and combating corruption through court recording activity in any corruption case at the court; prosecutor could be from KPK or district attorney with specific circumstances, the case get much public attention; because of its actor or how big government loss. Court records during court session over corruption case has improved some law enforcement officer behavior for not doing corruptive. It has also become an effective tool for arising social control which is a part of corruption eradicating.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-07-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9344
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23928
2020-04-17T14:22:55Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"191016 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DELIK ZINA : UNSUR SUBSTANSIAL DAN PENYELESAIANNYA DALAM MASYARAKAT ADAT MADURA
Rozah, Umi
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Indarti, Erlyn
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Kehidupan masyarakat Madura ditopang prinsip religius dan komunal yang digunakan dalam menyepakati perbuatan yang dilarang dan mekanisme penyelesaiannya. Permasalahan artikel ini adalah unsur substansial dalam delik zina menurut masyarakat madura dan mekanisme penyelesaian delik zina dalam masyarakat adat madura. Tujuan penelitian mengetahui unsur substansial delik zina menurut masyarakat madura, dan mengetahui mekanisme penyelesaiannya. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan sociolegal research, dengan Informan ditentukan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian : 1. Unsur substansial perbuatan zina terdiri atas : persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, keduanya atau salah satunya terikat perkawinan, persetubuhan kedua pelakunya atau salah satu pelakunya tidak terikat perkawinan . 2. Penyelesaian perbuatan zina pada masyarakat Madura melalui carok, yaitu pembunuhan untuk mempertahankan martabat dan harga diri keluarga.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-10-16 07:50:54
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23928
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5791
2017-03-28T17:38:38Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"121023 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi
Sudaryatmi, Sri
customary law, construction of national law, globalization
Abstract
The relation between customary law and national law in order to construct the national law is functional relation; meaning that the customary law as the primary source in collecting the necessary materials in constructing the national law. The customary law required in the globalization era or modern age is the customary law adapted to the situstion and development of age, so that, the customary law shows the dynamic characteristics, thus, it may develop easily to adapt itself to the development of the age because t has the universal values; also the legal institutions in the forms of modern realizations. With this adaptation, therefore, it opens the possibility of the purity of impementation of customary law principles into national law will undergo shifts, as long as to enrich and develop the national law, with the condition that it does not contradict to Pancasila and 1945 Constitution.
Keywords: customary law, construction of national law, globalization
Abstrak
Hubungan antara hukum adat dengan hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah hubungan yang bersifat fungsional, artinya hukum adat sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Hukum adat yang diperlukan dalam era globalisasi atau zaman modern adalah hukum adat yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman, sehingga hukum adat menunjukkan sifat yang dinamis sehingga dengan mudah dapat berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena mempunyai nilai-nilai yang universal maupun lembaga-lembaga hukum yang dalam bentuk pernyataan modern. Dengan penyesuaian ini maka tidak menutup kemungkinan kemurnian penerapan kaidah-kaidah hukum adat menjadi hukum nasional akan mengalami pergeseran, sepanjang untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional, asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Kata Kunci: Hukum Adat, Pembangunan Hukum Nasional, Globalisasi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-10-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5791
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15412
2020-04-17T14:09:51Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170130 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN REGULASI KEUANGAN DESA
Khoiriah, Siti
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Meylina, Utia
Research Assistant at Center for Constitution and Laws Studies
Faculty Of Law (PKK-PUU) I Center for Law and Development (Pushiban)
University of Lampung, Indonesia I 085273818259
Array
Desa merupakan entitas terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang diakui dan dihormati berrsadarkan konstitusi. Desa telah melalui sejarah pengaturan yang panjang yang akhirnya pengaturan tentang desa secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tersebut membawa desa memasuki babak baru dan membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang berdampak erat kepada keuangan desa terkhusus terkait dengan sistem pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi signifikan terkait dengan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan pengelolaan dana desa sampai kepada sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan berpotensi positif dalam pelaksanaan akuntanbilitas penyelenggaraan ataupun akuntanbilitas publik pemerintahan desa.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15412
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12919
2018-08-09T14:23:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150723 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TINJAUAN ATAS KEBUTUHAN LP KHUSUS BAGI NARAPIDANA KASUS KORUPSI DI INDONESIA
Edy Nugroho, F.H.
Array
This article aims to study the necessity of special rehabilitation institutes for criminals of corruption cases. The placement for criminals of corruption cases in a special prisons (a rehabilitation institute) is a development punisment in Indonesia. It is very important because they have special characteristics. They also need special guidance and supervision different with the others criminals. The development of special rehabilitation institutes for them make control and supervision more easily than usual. It will accomplish the goals of punishment for them. It will give sense of justice to society too.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12919
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48379
2023-05-12T02:45:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"221031 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
POTENSI PERJANJIAN LEASING DALAM PEMBIAYAAN KAPAL NELAYAN
Badriyah, Siti Malikhatun
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Mahmudah, Siti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Kx2k_OwAAAAJ
Soemarmi, Amiek
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Hr2_DIYAAAAJ
Suharto, R.
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Marjo, Marjo
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Saptono, Hendro
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Benuf, Kornelius
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Nelayan dalam penangkapan ikan membutuhkan kapal sebagai modal utama. Walaupun demikian tidak semua nelayan memiliki kapal sendiri karena tidak memiliki modal. Leasing untuk pengadaan kapal nelayan berpotensi besar untuk dikembangkan. Proses leasing yang relatif lebih sederhana dari pembiayaan melalui bank menjadikan leasing sangat potensial dalam pembiayaan usaha bagi para pihak yang kurang memiliki akses perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi perjanjian leasing dalam pembiayaan kapal nelayan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio legal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian leasing sangat potensial untuk dikembangkan dalam pengadaan kapal nelayan, namun belum banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip perjanjian leasing.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48379
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10469
2017-03-28T16:53:02Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110419 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MASALAH KEKERASAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Sudarwanto, Al Sentot
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Various forms bulying is stiii happening to Indonesian children now, although it has been rules of law and supported by international convention which related with child protection. The extence the rules of law and that convention can't be delayed the existence of child buiying. The form of child bulying which the bumpiest are rapping physical and psychological violence which hamper the growth of child as an adult. Basically the form of bulying child is in contrast with the human right, in this case is children's right.
Kata kunci: Kekerasan Terhadap Anak, HAM
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10469
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21976
2020-04-30T23:05:44Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200430 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
SERVITUDE DI PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA (SEBAGAI ALTERNATIF MENGEMBANGKAN EKONOMI PERBATASAN DI KALBAR- SERAWAK)
Suratman, Hadi
Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro
Samekto, FX. Adji
Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro
Trihastuti, Nanik
Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Pedagang lintas batas adalah pedagang tradisional dari Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia untuk berdagang di Distrik Serikin, namun tidak menggunakan dokumen lengkap baik sebagai surat untuk melintas maupun membawa barang dagangan. Di sini tentunya kita pahami bersama dan mengapa hal itu bisa terjadi. Mungkin di situlah adanya ketergantungan antara Masyarakat Malaysia dengan pedagang Indonesia. Ketergantungan tersebut telah menguntungkan bagi pedagang Indonesia. Pemerintah Malaysia dan Indonesia hendaknya harus memberikan suatu legalitas bagi para pedagang Indonesia dengan melakukan kerja sama Bilateral antara Indonesia dengan Malaysia tentang suatu kawasan khusus dagang dengan menggunakan Hak Ekonomi Servitude. Jadi dalam penelitian ini ada beberapa persoalan yang harus dikaji yaitu: 1) Hak Servitude dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan; 2) Pembentukan Kawasan Khusus Dagang Lintas Batas; 3) Manfaat dari Kawasan Khusus Dagang bagi Indonesia dan Malaysia; 4) Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-04-30 04:26:19
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21976
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5810
2017-03-28T17:47:31Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130423 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENGEMBANGAN POLITIK HUKUM DALAM DIMENSI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI TUNTUTAN GLOBALISASI
Sudiana, A.A. KT.
Law, Human Rights, Globalization
Abstract
Globalization order demands changes in all aspects, including in law aspect, because law is positioned as a very urgent to be changed into a more responsive direction according to social needs that develop in the society. Law development is demanded to contain human rights values as the reflection that law is made for human. Law system in civilized countries is indicated by high appreciation to human rights. Human rights have become a barometer of law civilization, because in it the human’s dignity as human being is respected and highly appreciated. That Indonesia has formulated the human rights values into the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 as the basic law.
Keywords : Law, Human Rights, Globalization.
Abstrak
Tatanan globalisasi menuntut adanya segala perubahan dalam segala aspek tak terkecuali pada aspek hukum, karena hukum ditempatkan sangat urgen untuk dirubah ke arah yang lebih responsif sesuai kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat. Pengembangan hukum dituntut mengandung nilai-nilai hak asasi manusia sebagai refleksi bahwa hukum dibuat untuk manusia. Sistem hukum di negara-negara beradab ditandai oleh apresiasi yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia telah menjadi barometer peradaban hukum, karena disitu martabat manusia sebagai manusia dihormati dan dijunjung tinggi. Di Indonesia telah merumuskan nilai-nilai hak asasi manusia tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar.
Kata Kunci : Hukum, Hak Asasi Manusia, Globalisasi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-04-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5810
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13847
2020-04-17T14:10:48Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170430 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) BERDASARKAN KEADILAN YANG MENDUKUNG IKLIM INVESTASI INDONESIA
Sa'adah, Nabitatus
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Kebijakan tax amnesty saat ini diragukan kemampuannya untuk mampu memberi peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara serta meningkatkan investasi di Indonesia. Kebijakan tax amnesty dianggap tidak memberi keadilan terhadap wajib pajak patuh. Hal yang perlu dikaji bagaimana kebijkan tax amnesty dikaitkan dengan asas keadilan? dan bagaimana model pengampunan pajak yang berkeadilan serta mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia ? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio legal reseach.Kebijakan tax amnesty harus dipandang dari asas manfaat, yaitu peningkatan penerimaan negara. Upaya memberi keadilan, wajib pajak yang telah diampuni, harus membayar uang tebusan, serta harus ada komitmen penegakan hukum yang tegas. Peningkatan iklim investasi di Indonesia perlu didukung adanya kemudahan birokrasi perijinan, iklim politik yang kondusif, terjaminnya kerahasiaan dan kepastian hukum.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13847
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13058
2017-03-28T16:48:45Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110118 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Widyastuti, A.Reni
Array
All kinds of violence, especially domestic violence, be human rights infringement and crime towards humanity dignity with discrimination form that must be wiped off. Domestic violence often accepted by woman as victim and at the time of same actually they have overrided rights and their autonomy is as individual by family wholeness and children future. So protection towards victim from violence in household be our responsibility with, as individual, society, law enforcer and government.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-01-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13058
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/49888
2024-03-19T02:00:07Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230731 2023 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
RESTORATIVE JUSTICE FORMULATION POLICY IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA
Maswandi, Maswandi
Universitas Medan Area
Ingratubun, Fitriyah
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura
Ingratubun, Junaidi Abdullah
Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual
Array
The aim of this research is to understand and evaluate restorative justice formulation policies in the juvenile criminal justice system in Indonesia. The judicial normative method is employed in this research approach. It can be concluded that in order to achieve restorative justice for every child, to create a balance between the interests of the perpetrator and the victim, and to also pay attention to the impact settlement of criminal cases so that they can live, grow, and develop, it is necessary to pay attention to how these provisions can be implemented in society, not just in the formulation of all laws and regulations.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/49888
Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11083
2017-03-28T19:54:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"141021 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEBIJAKAN ANTISIPATIF HUKUM PIDANA UNTUK PENANGGULANGAN CYBERTERRORISM
Ufran, Ufran
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
This article attempts to explain briefly associated with a set of issues relating to cyberterrorism. It also needs to think about the future of criminal law anticipatory policy in the mengelminir cyberterrorism as a trend of crime in the future. Analysis showed that the Cyberterrorism is a form of transformation of terror carried out by terrorists by making the Internet as a tool or target of the attack . This type of crime morphed into a cross- country crime. The culprit could come from any area of the country that legal consequences on the identity of the implications for the determination of the court's jurisdiction. With this advanced enough pattern of cooperation that is needed is globaly. One solution every country must synchronize on legislation that specifically regulates cyberterror .
Keywords: Criminal Policy, Cyberterrorism, State.
Artikel ini berupaya menjelaskan secara ringkas berkaitan dengan seperangkat isu-isu yang berkaitan dengan cyberterrorism. Selain itu juga kedepan perlu dipikirkan tentang kebijakan antisipatif hukum pidana dalam mengelminir terjadinya cyberterrorism sebagai trend of crime kedepan. Analisa menunjukan bahwa Cyberterrorism merupakan bentuk transformasi terror yang dilakukan oleh teroris dengan menjadikan jaringan internet sebagai alat atau sasaran serangan. Jenis kejahatan ini bermetamorfosis menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara. Pelakunya bisa berasal dari wilayah negara mana saja yang berakibat hukum pada identitas yang berimplikasi pada penentuan jurisdiksi pengadilan. Dengan pola yang cukup maju ini maka dibutuhkan kerjasama yang bersifat global atau internegara. Salah satu solusinya setiap negara harus melakukan sinkronisasi tentang peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang cyberterror.
Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Cyberterrorism, Negara
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-10-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11083
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28430
2020-07-31T06:59:29Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200731 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REVITALISASI KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Handitya, Binov
Universitas Ngudi Waluyo
Rufaida, Khifni Kafa
Universitas Ngudi Waluyo
Array
Hutan merupakan kekayaan alam yang mempunyai fungsi menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Keadaan hutan saat ini sangat memprihatinkan dengan adanya pembalakan hutan, perusakan serta penjarahan hasil hutan dan aktifitas lain seperti pembakaran hutan. Urgensi penulisan artikel ini untuk melihat efektifitas suatu kebijakan terkait dengan perlindungan hutan dengan fakta yang berkembang di masyarakat. Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagai upaya pemerintah dalam melindungi kelestarian hutan harus memperoleh apresiasi, sedangkan dalam praktik penegakan norma hukum yang termuat dalam aturan tersebut masih belum berlaku secara sempurna. Oleh karenanya perlu diadakan revitalisasi ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-07-31 01:55:01
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28430
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5827
2017-03-28T17:51:39Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130723 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM DEMOKRASI ELECTORAL
Respationo, H.M. Soerya
Pemilukada, Demokrasi
Abstract
Local elections led to debate whether done directly or indirectly through the election or by the parliament. Indonesia has had the experience of regional heads directly elected by people through election and elected by parliament. Each model has a power and strength. This paper explore the local elections and argues that local elections held directly by popular vote, by reason of the election of regional heads have a strong constitutional basis and ensure the implementation of the people's sovereignty.
Keywords: local election, democracy.
Abstrak
Pemilihan kepala daerah memunculkan perdebatan apakah dilakukan secara langsung lewat pemilu atau tidak langsung oleh DPRD. Indonesia selama ini memiliki pengalaman kepala daerah dipilih oleh DPRD maupun dipilih lewat pemilu. Masing-masing model tersebut memiliki kekuatan dan kekuatan. Tulisan ini menelusuri pemilihan kepala daerah dan mengargumentasikan agar pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung melalui pemilu, dengan alasan pemilu kepala daerah memiliki dasar konstitusional yang kuat dan lebih menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Kata Kunci: , Pemilukada, Demokrasi
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5827
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15238
2020-04-17T14:13:24Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"171030 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANDALIMAN (MERICA BATAK) SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Sembiring, Mareci Susi Afrisca
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Array
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah produk Andaliman memenuhi elemen sebagai indikasi geografis Kabupaten Toba Samosir serta menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk melindungi Andaliman sebagai indikasi geografis. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian empiris yang didukung dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Andaliman memenuhi unsur-unsur indikasi geografis, antara lain: memiliki sistem manajemen yang kuat dan efektif; kualitas produk yang prima dan konsisten; sistem pemasaran dan promosi yang kuat; mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup dan berkelanjutan. Di sisi lain Pemerintah Kabupaten Toba Samosir belum melakukan pendaftaran untuk Andaliman sebagai indikasi geografis untuk Kabupaten Toba Samosir, karena belum memahami peraturannya. Padahal, pendaftaran ini dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15238
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13074
2017-03-28T16:56:44Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENTINGNYA REVISI PENGATURAN PERJANJIAN KERJA DI INDONESIA
Romi, Romi
Array
The regulation of contract of employment system has produced some problems both in the sector labor and enterpreneur.lmplementation of this regulation is contrary with state philosophy and our consUtution.lt also has high potency to affect implementation of another rules which conduct related to Labor Social Guarantee. The problem is whether the regulation of contract employment system has the legal cerlainty, then how that regulation should be applied in the future. This research is based on normative approach and be analyzed on qualitative line. This research conclude that the regulations of contract employment system has not obtained the legal cerlainty yet. It opposed with Pancasila and Constitution. It also has affect the implementation of another rules related to labor social guarantee. That regulation,thus,has to be terminated due to opposed with Pancasila and Constitution
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-07-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13074
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11420
2018-08-09T14:11:40Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150115 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Sunaryo, Sunaryo
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
The mandatory Corporate Social Responsibility (CSR) which has regulated under the law requires company to have CSR programs which oriented to sustainable development. The obligation to implement the CSR has arranged in a variety of laws and regulations, both in the Constitution and in other sectoral legislation, such as about the company and the environment. Therefore, companies that want to corporate sustainability, in making CSR programs in addition have to pay attention to the socioeconomi aspects, should also pay attention to environmental aspects. In otherwords, CSR programs need to be aligned with the of development as mandated by
the Constitution.
Diwajibkannya Corporate Social Responsibility (CSR oleh undang-undang, menuntut perusahaan untuk memiliki program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kewajiban melaksanakan CSR tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundangan, baik dalam UUD 1945 maupun dalam undang-undang sektoral lainnya, seperti tentang perusahaan maupun tentang lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mencapai usahanya berkelanjutan, maka di dalam
membuat program CSR di samping harus memperhatikan aspek sosial ekonomi, juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Dengan kata lain, program-program CSR perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-01-15 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11420
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31090
2021-03-24T04:31:28Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210131 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENCEGAHAN KONFLIK MASYARAKAT LOKAL DENGAN PENDATANG BERDASARKAN PRINSIP NEMUI NYIMAH PADA MASYARAKAT LAMPUNG MARGA NUNYAI
Suwardi, Suwardi
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Dinata, M. Ruhly Kesuma
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Array
Artikel ini membahas upaya pencegahan konflik antara masyarakat lokal dengan pendatang di kabupaten Lampung Utara dengan prinsip nemui nyimah, konflik yang terjadi didasari keberagaman suku dan adat istiadat yang dimiliki masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan socio-legal. Hasil penelitian menunjukkan upaya melakukan pencegahan konflik antara masyarakat lokal dan pendatang dengan prinsip nemui nyimah. Upaya penyelesaian konflik yang terjadi dengan prinsip nemui nyimah dapat melalui instrumen ippun aneg sebagai wadah untuk menumbuhkan sikap mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Selain itu, faktor pendukung dalam penyelesaian konflik yang terjadi didukung atas nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat seperti budi bahaso, titei gumattei, dan lima prinsip hidup dalam pergaulan sehari-hari, konflik yang tidak kompleks, kesadaran atas kepentingan bersama, dan dukungan pemerintah dalam mengantisipasi konflik.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-01-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/31090
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5858
2017-03-28T17:42:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130122 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KORUPSI DI DAERAH DAN PENGUATAN KONTROL MASYARAKAT
Asy’ari, Hasyim Asy’ari
Kontrol Masyarakat, Pemerintahan Daerah, Korupsi.
Abstract
Corruption in Indonesia is spread massive across in local area. Prevention and prosecution of corruption have been made to establish legislation and a new organizational structure, but corruption still occurs. In order to create a clean government of corruption required participation in the control of local government in the form of upholding the principles of transparency and accountability. This paper examines corruption in the local area and strengthening society in controls to prevent corruption in the local area.
Keywords: Public Control, Local Government, Corruption.
Abstrak
Korupsi di Indonesia menyebar di daerah secara massif. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi telah dilakukan dengan membentuk perundang-undangan dan struktur kelembagaan baru, namun korupsi masih terjadi. Dalam rangka menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengkontrol penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tulisan ini mengkaji korupsi di daerah dan penguatan masyarakat dalam melakukan kontrol untuk mencegah korupsi di daerah.
Kata Kunci : Kontrol Masyarakat, Pemerintahan Daerah, Korupsi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-01-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5858
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/18258
2020-04-17T14:15:58Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180430 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENGENDALIAN PERDAGANGAN SAMPAH ELEKTRONIK: KAJIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
Priyono, FX. Joko
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Problematik pengendalian perdagangan sampah elektronik dari aspek perjanjian internasional terletak pada Konvensi Basel dan Persetujuan Perdagangan Barang dalam GATT/WTO. Konvensi Basel tidak memberikan definisi sampah elektronik namun telah melarang adanya perpindahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang di dalamnya termasuk sampah elektronik sedangkan dalam ketentuan GATT/WTO sampah elektronik dikategorikan sebagai barang (goods) bekas. Dua hal yang saling bertentangan. Kebijakan Indonesia telah melarang import limbah B3 (termasuk sampah elektronik), meskipun tidak melarang ekspor. Perlu pemberdayaan kualitas kelembagaan, penegakan hukum, dan sikap masyarakat terhadap sampah elektronik.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18258
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4167
2022-07-07T04:25:32Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120124 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pujiyono, Pujiyono
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Criminal justice system as a tool of law enforcement, didn't work optimally in Indonesia. It often being used by executive power because its position and function didn't independent and subordinated by executive power. Judicial power is an independent power, but other subsistem in CJS such as investigative power, prosecution power, and Executors power structurally and functionally are under executive power, and as result that their roles as a power instrument to service power's interest. This research purpose to set ideal format in integrated CJS working , to manifest judicial power in the independency and integrated criminal law enforcement through reconstruction and reorientation of criminal justice system construction, substantial and cultural. Main object in this research is criminal law enforcement policy, juridical normative and sociological approach, primary and secondary data as a main data to qualitative analyzing. The result of this research show that function of subsystem in criminal justice system (such as investigation, prosecution, and execution power ) have not show independent yet, cause of under the executive power. Anyway judicial power is set as independent power out of executive power, in organizationing, budgeting, staffing, and carrier system under one roof system that subordinated by Supreme Court . Here CJS is unsystemic but partially and fragmentair. This situation result subsytem rivality and in the end can be barrier in CJS performances. There is policy measures to implement integrally of independency criminal justice system by systemic approach to reset related policy in the law substance, the law structure and the law culture.
Keywords : reconstruction, criminal justice system, independency and judicial power.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-01-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4167
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13097
2017-03-28T17:01:20Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"111018 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENDAYAGUNAAN HUKUM DALAM MENGATASI PERILAKU TIDAK RAMAH LINGKUNGAN DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKAN
Ria Siombo, Marhaeni
Array
Geographical conditions of Indonesia as an archipelago of two-thirds of ifs territory is ocean waters, consisting of coastal sea, seas, bays and straits, has 95 181 km long coast, with an area ofiiJS. 8 miflion km2 wafers. The position of the Indonesian seas located in the equatorial and tropical climates if is rich in consequences and potential types of fisheries resources. Ideally, these conditions describe the level of welfare of fishermen in a good rate. But in fact f he fishermen as a group of people living in coastal areas, generally the level of welfare is still very low, as well as level of education and low knowledge in the utilization and management of fish resources. Low knowledge of fishing methods that are environmentally friendly, being one of the causes of destructive fishing. Destructive fishing practices are very dangerous because the damage to marine ecosystems, destroying coral reefs which is a gathering place and breeding fish. ff the arrest is not environmentally friendly is continuing but lower quality fish, the more severe the impact is decreased in quantity the number and type, which one day even be extinct. This requires adequate regulation of government, which reach the public behavior of fishermen to consciously not do fishing that is not environmentally friendly. Government policy to maintain the availability of fish resources through various forms of regulation in the areas of arrest, and how fishermen can organize themselves so that the welfare
level is better.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-10-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13097
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11438
2018-08-09T14:21:38Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150424 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REKONSILIASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF HUKUM AGAMA
Suparmin, Suparmin
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Reconciliation , " Ham Serious Violation " is one form of " political crime " , in which between the perpetrator and the victim there is a relationship of power , the perpetrator was a " ruler " while the victim is " people" . Settlement will not be finished , as long as the structure and power systems perpetuate oppression and arbitrary action . According to Galtung , ' violence is also referred to as structural violence ' , which is unlawful . God's Word , the placement of man as caliph in the earth is Allah 's mandate was responsible for creating consensus for peace , tranquility , order and welfare of the nation and state
Rekonsiliasi, “Pelanggaran Ham Berat” adalah salah satu bentuk “Kejahatan Politik”, dimana antara pelaku dan korban ada hubungan kekuasaan, yaitu pelaku adalah “penguasa” sedangkan korban adalah “rakyatnya”. Penyelesaian tidak akan selesai, selama struktur dan sistem kekuasaan melanggengkan penindasan dan tindakan sewenang-wenang. Menurut Galtung, ‘kekerasan yang terjadi juga disebut sebagai kekerasan struktural’, yang melanggar hukum. Firman Allah, penempatan manusia sebagai khalifah dimuka bumi adalah amanat Allah untuk bertanggung jawab menciptakan musyawarah untuk mewujudkan perdamaian, ketenteraman, ketertiban dan kesejahteraan hidup dalam berbangsa dan bernegara
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11438
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28619
2021-05-12T06:18:59Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210430 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PROBLEMATIKA GUGUS TUGAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)
Resa, Meysasi Kirana
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jaya, Nyoman Serikat Putra
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Kasus perdagangan manusia yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Semarang mengalami peningkatan tajam dalam satu tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa peran Gugus Tugas masih belum optimal dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan problematika gugus tugas dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Semarang. Dengan metode penelitian yuridis normatif, hasil dari penelitian ini yaitu: problematika gugus tugas dapat ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ditinjau dari faktor internal, problematika gugus tugas ialah berkaitan erat dengan instansi atau lembaga itu sendiri, sedangkan ditinjau dari faktor eksternal, problematika gugus tugas ialah berkaitan dengan pihak-pihak luar seperti misalnya dari korban maupun dari pelaku TPPO itu sendiri.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28619
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50344
2024-03-19T02:00:07Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230731 2023 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
URGENSI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELIBATAN MILITER DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA
Amri, Prima
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta https://orcid.org/0000-0001-9808-6399
Array
Penelitian ini berangkat dari kekhawatiran rancangan Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam menanggulangi terorisme yang berpotensi melanggar prinsip Hak Asasi Manusia. Pengaturan mengenai tugas TNI merupakan amanat Pasal 43 I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini menganalisis kemampuan perpres menjamin sinergitas TNI dan Polri, sehingga tidak berimplikasi pada dominasi pendekatan war mode. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan bahan primer peraturan perundang-undangan. Rancangan perpres masih memuat berbagai kekurangan meliputi definisi yang jelas tentang operasi militer selain perang, sumber pendanaan yang seharusnya hanya dari APBN dan pemberian fungsi yang luas serta akuntabilitas. Menurut Igor Primoratz, rancangan perpres pelibatan militer semestinya tidak memuat potensi penggunaan ancaman penggunaan kekerasan yang mengarah pada state terrorism yang secara moral lebih buruk.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50344
Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17814
2020-04-17T14:16:47Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180730 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA DEMAK
Sari, Aldila Arumita
Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro http://orcid.org/0000-0002-1732-5173
Purwanti, Ani
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang ada sejak jaman dahulu dan semakin marak akhir-akhir ini. Bahkan kekerasan terhadap perempuan, semakin meningkat, baik jumlah maupun bentuk dan modus operansinya yang semakin beragam baik di lingkup domestik (rumah tangga) maupun publik. Menurut catatan tahunan komnas perempuan pada tahun 2017 kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin tinggi, terutama kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga. Penulis mengangkat persoalan mengenai bagimana kebijakan formulasi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana penegakannya di kota Demak. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan menyuguhkan fakta-fakta mengenai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penangannya di Kota Demak, termasuk menyajikan pengalaman perempuan sebagai korban. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa Kebijakan Formulasi perlindungan bagi perempuan dalam instrument internasional dan nasional dapat digunakan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga, khususnya setelah keluarnya Undang-undang No 23 tahun 2004. Regulasi perlindungan bagi perempuan dalam instrument internasional maupun nasional hanya berlaku apabila peristiwanya terjadi di lingkup rumah tangga, sehingga korban diluar rumah tangga tidak dapat menggunakan ketentuan hokum tersebut. Rancangan Undang Undang Kekerasan Seksual diharapkan segera disyahkan untuk melindungi dan menangani perempuan korban kekerasan baik didalam rumah tangga maupun diluar rumah.Proses penegakan hokum oleh aparat penegak hukum dalam menangani penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kota Demak belum optimal, karena belum baiknya koordinasi diantara stakeholder (Polisi, Jaksa, Hakim, LSM Pendamping, Pemerintah Daerah Kota Demak)
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17814
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5060
2017-03-28T16:33:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100706 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DARI PERSPEKTIF POLRI SEBAGAI PENYIDIK
Pangabean, R.M.
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
The puspose of this paper is to know the progress of political law of legal polity of formulation of Indonesia Criminal Law Procedural Code (RUU HAP), which reviewed from Polri's perspective as investigator, for there is certain view from criminal-law practitioners that Act Number 8 Year 1981 regarding Criminal Law Procedural Code (KUHAP) is inapplicable toward recent condition, whereas most substantial part are still relevant to be applied. The discussion including the progress of implementation of KUHAP for 27 years and any weakness lies within it. The conclusion is, Polri does not allergic to amend KUHAP, but is is a urge to see the concept of the amandment, whether it will be applicable or not, because Republic of Indonesia consists of thousand of secluded Islands, and remote from capical city, for it takes some time to impose limited strict action base on Human rights, while to impose such thing also takes some time to request permition from the judge, whose place far form the official Commissioner Judge.
Kata Kunci : RUU Hukum Acara Pidana, Penyidikan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-07-06 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5060
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13138
2017-03-28T17:56:11Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"131022 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DIALEKTIKA FUNGSIONAL ANTARA HUKUM DAN OTORITAS KEKUASAAN NEGARA
Hidayat, Arif
Array
This study aimed to describe the functional dialectic between Jaw and power authorities. The result: (1) the authoricy is a conception of social relations between the two parties or two institutions that are each influences, dominating or exploitative; (2) legal characteristics can be viewed from the authorities that form, and substance of the work in organizing the community; (3) functional dialectic between Jaw and state power authorities gave birth to two patterns of relationships, which is identical to the rule of Jaw and vice versa. Finally, the 'state' as a sovereign authority through the institutionalization of formal institutions should be able to put laws autonomous in accordance with the principles of human rights, in order to avoid 'trade off between the rule of law.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13138
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9027
2017-03-28T18:27:32Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140121 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
IMPLIKASI HUKUM TERJADINYA DIS-FUNGSI HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KEBENARAN KAIDAH PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Sjuhad, Fatkhurohman Miftachus
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Bi-function, Initiative Rights
There is a bi-function of the representatives' Initiative Right in constructing local regulations. The problem turns out less understanding of the legislative members of their functions and jobs and of their disorientation in becoming the people's representatives. They should devote their lives to the people they represent, instead of looking for jobs and increasing their social status. Other influencing factors are low level of human resources, inequal interest of the commission in making local regulations, weak capability in searching objects as materials for constructing local regulations and unavailability of legal experts
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-01-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9027
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/18112
2020-04-17T14:17:45Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"181030 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KONVENSI JENEWA 1949 TENTANG LAMBANG PALANG MERAH
Permanasari, Arlina
Trisakti University
Array
Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 mewajibkan Indonesia mengimplementasikan ketentuan tentang lambang Palang Merah. Adanya Keppres RIS Nomor 25 Tahun 1950, Peperti Nomor 1 Tahun 1962, Pasal 6 ayat(3b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Pasal 508-565 KUHP dianggap tidak memadai mengingat masih terdapat pelanggaran baik oleh perorangan maupun lembaga. Tulisan ini membahas perkembangan politik hukum dalam pembentukan aturan tentang lambang dalam periode 2010-2018. Berdasarkan analisis, faktor politik yang tercermin dalam partai politik dan faktor normatif berupa produk hukum yang saling bertentangan, dipengaruhi faktor sosial-ideologi yang mengidentikkan lambang Palang Merah dengan agama tertentu. Oleh karena itu setiap produk perundang-undangan harus tetap memperhatikan konsistensi dengan perundang-undangan lainnya dan menyesuaikan pengaruh sosial politik dan ideologi sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18112
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5753
2017-03-28T17:29:52Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120424 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERGESERAN ORIENTASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER (pembaharuan pemahaman hukum Islam dari legal-eksoterik menuju substantif-esoterik)
Muhyidin, Muhyidin
islamic law, esoteric contex, absolute revelation
ABSTRACT
Islamic law is often misinterpreted and misunderstood by most people. Islamic law is considered incapable of giving a satisfactory answer to the question of human modernity. An approach to understanding Islamic law is very important in understanding the law itself. Then the required breakthroughs in understanding and interpret a shift in the orientation of the text is an absolute revelation, sacred to the essential esoteric context.
Keywords: islamic law, esoteric contex, absolute revelation
Abstrak
Hukum Islam sering disalahartikan dan disalahpahami oleh sebagian orang. Hukum Islam dianggap tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan atas persoalan kemodernan umat manusia. Sebuah pendekatan dalam memahami hukum Islam sangat penting dalam memahami hukum itu sendiri. Maka dibutuhkan terobosan pemahaman dan pergeseran orientasi dalam memaknai sebuah teks wahyu yang absolut- suci menuju konteks yang esensial esoterik.
Kata kunci:
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5753
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13671
2017-07-27T07:43:03Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160126 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TANTANGAN DALAM PENANGANAN DUGAAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK 2017
Ananingsih, Sri Wahyu
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Praktik politik uang (money politic) termasuk dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan termasuk di Pilkada serentak 2015. Tindak pidana ini seringkali terjadi tetapi sulit untuk diproses. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam melakukan penanganan yakni tidak adanya norma sanksi pidana, keterbatasan kewenangan Bawaslu dan perbedaan persepsi di Sentra Gakkumdu. Untuk itu upaya yang harus dilakukan dalam Pilkada 2017 adalah melakukan revisi UU dan pemberian kewenangan penuh Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan, termasuk praktik politik uang.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-01-26 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13671
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11579
2017-03-28T16:32:59Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100406 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PEREMPUAN DAN POLITIK DARI PEMILU KE PEMILU : Mengawal Keterwakilan Perempuan Melalui Affirmative Action
Pradhanawati, Ari
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Woman political map election by election can only be guided through 30 % woman representative and must be applied with affirmative action. Since it thought that the policy only provide advantages to woman and not all the political parties have gender sensitivity Descriptive analysis is the method to analyse woman's vote mapping according to general election report in 1999, 2004, and 2009. One of theory applied to observe voter behaviour in mapping vote stated by Adman Nursaf refers to some Columbia and michigan tradition (psycological approach )and rational approach. Analysis report, most voted women who are success in gaining support and position in House of Representative have been increased compared to general election in 1999 and 2004. However, woman representation in House of Representative has not reached to 30% minimum quota yet. That is the reason why woman's qouta must be fighting for through legals. Considering the legal in quota domain is part of affirmative policy along with a hope, there is gonna be equality and balance between man and woman in House of Representative until it could be overcome
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-05-06 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11579
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39194
2022-03-11T04:03:56Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220131 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENDEKATAN NEGARA HUKUM KRISIS EKONOMI: SEBUAH JALAN TENGAH
Rissy, Yafet Yosafet Wilben
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana https://www.uksw.edu/id.php/akademik/fakultas/title/fakultas-hukum http://orcid.org/0000-0002-5343-5118
Array
Artikel ini membahas pendekatan baru atas model negara hukum yang tepat untuk diterapkan dalam keadaan darurat ekonomi (the economic crisis rule of law). Pendekatan baru ini merupakan terobosan (jalan tengah) untuk menghindari konflik antara paham yang mengutamakan pembatasan hukum dan konstitusional kepada presiden (eksekutif) dan mereka yang menolak paham ini dalam situasi darurat. Dalam krisis ekonomi, hukum darurat tidak boleh secara kaku membatasi kekuasaan dan tindakan diskresi presiden, tetapi juga tidak boleh memberikan kekuasaan dan tindakan diskresi yang tidak terbatas kepada presiden (eksekutif). Dalam perspektif negara hukum krisis ekonomi, hukum darurat harus efisien, rasional, pasti dan dapat diprediksi sehingga dapat menstabilkan krisis ekonomi dan mencapai kemakmuran ekonomi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-01-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/39194
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9043
2018-08-09T13:57:15Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140422 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REORIENTASI PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DARI PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM
Suparmin, Suparmin
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Conflict Handling, Public Safety, Law Enforcement, And Human Rights
Reorientation of Police who played the role in conflict resolution must be done. Another aim is to understand the strategies and social conflict handling mechanisms to achieve peace is in line with the demands of law, democracy , justice and truth, as well as human rights. The research found that the handling of social conflicts, Police as law enforcement responsible for maintaining security in the country are required to have expertise and skills professionally and proportionately in line with the demands of law, democracy, justice and truth, as well as human rights.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-04-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9043
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20983
2020-04-17T14:20:00Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190426 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
Lestari, Sulistyani Eka
Fakultas Hukum, Universitas Sunan Bonang, Tuban
Djanggih, Hardianto
Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk Banggai https://scholar.google.com/citations?user=I5idRpUAAAAJ&hl=en http://orcid.org/0000-0002-9163-6308
Array
Permasalahan lingkungan dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi ekosistem dunia. Rumusan masalah kajian ini adalah bagaimanakah pengaturan perizinan di bidang lingkungan dan bagaimanakah penegakan hukum di bidang perizinan dapat mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan hidup. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan lingkungan di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan telah diatur di berbagai macam perundang-undangan yang meliputi bidang pengairan, bidang pertambangan, bidang kehutanan, bidang perindustrian, bidang penataan ruang, bidang pertanahan, bidang pengolahan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut, bidang perikanan, bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta izin ditingkat daerah yakni izin gangguan (HO). Dalam penegakannya dapat dilakukan melalui sarana hukum admintrasi dan hukum pidana.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-04-26 14:10:46
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20983
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5770
2017-03-28T17:34:23Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120724 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PANCASILA SEBAGAI DASAR FALSAFAH NEGARA DAN MAKNA FILOSOFISNYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
Tongat, Tongat
Pancasila, philosophy groundslag, penal reform
Abstract
In more than three decades of government—especially in the era of New Order—Pancasila more "identical" with power. The interpretation and meaning of Pancasila more monopolized authority. Mean to be so symbolic. Pancasila was given more "quality" as symbols of ideological-normative that essentially away from substantial meaning. Pancasila stuck in a world that is not honest and not authentic. Therefore, once the New Order collapsed, the community is reluctant, even shy away from speaking the Pancasila in public spaces. Reluctance and public anxiety to Pancasila actually pretty alarming in the context of national and state life. Therefore, implementing it in an honest—included in the national criminal law reform—is a necessity.
Key words : Pancasila, philosophy groundslag, penal reform
Abstrak
Dalam dua orde pemerintahan di Indonesia—khususnya pada era orde baru—Pancasila lebih ”diidentikkan” dengan kekuasaan. Penafsiran dan pemaknaannya lebih dimonopoli penguasa. Maknanya menjadi demikian simbolik. Ia lebih diberi ”bobot” sebagai simbol-simbol idiologis-normatif yang—sejatinya—menjauhkan dari makna substansialnya. Pancasila terpasung dalam dunia yang tidak jujur dan tidak otentik. Karenanya, begitu ketika Orde Baru runtuh, masyarakat enggan, bahkan menghindar untuk berbicara Pancasila di ruang publik. Keengganan dan kegamangan publik terhadap Pancasila sesungguhnya cukup mengkhawatirkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, implementasinya secara jujur—termasuk dalam pembaharuan hukum pidana nasional—menjadi keniscayaan.
Kata Kunci : Pancasila, dasar falsafah negara, pembaharuan hukum pidana
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-07-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5770
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13722
2017-03-29T11:08:56Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160725 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
URGENSI DITERAPKANNYA PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
Owa da Santo, Maria Fransiska
Fakultas Hukum Unika Widya Mandira Kupang
Array
Perusahaan daerah memiliki peranan yang penting dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah. Layaknya sebuah perusahaan, perusahaan daerah dapat mengalami kerugian. Kerugian ini dapat disebabkan oleh buruknya pengelolaan perusahaan daerah karena dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Fokus kajian dalam tulisan ini adalah (1)Peranan organ perusahaan daerah dalam menjalankan kegiatan perusahaan; dan (2) Pentingnya Prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan daerah.Perusahaan Daerah Flobamor merupakan salah satu perusahaan daerah (BUMD/Badan Usaha Milik Daerah) di Provinsi NTT. Dalam praktek dilapangan membuktikan bahwa PD Flobamor belum mengalami keuntungan. Walaupun telah berubah status bentuk badan hukum dari PD menjadi PT BUMD namun belum mampu berkontribusi secara positif terhadap peningkatan Pendapan Asli Daerah (PAD).
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-07-25 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13722
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11597
2017-03-28T16:35:20Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101010 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
POLITISASI HAK PENGELOLAAN (HPL) DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN NASIONAL
Sadono, Bambang
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
To facilitate the economic development, the government of the New Order era (1966-1998) practised the Agrarian Law politicization. Politicization of the policy include In setting the Management Authority (Hak Pengelolaan-HPL). HPL has no legal basis in accordance with the hierarchy of procedural legislation, and in substance are also contrary to the fundamental purpose of basic regulation. As a result, causes a lot of controversy and problems in practice. Many cases due to HPL, happens every where. The presence of HPL should be straightened out, especially in term of legal system, given the correct legal basis, or eliminated altogether
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-10-10 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11597
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39121
2022-07-12T02:23:02Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220428 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REFORMULASI KETENTUAN MASA KERJA PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN JANGKA WAKTU
Haidar, Mahdi
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Array
Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK berdampak pada hilangnya ketentuan masa kerja PKWT yang dibatasi maksimal lima tahun. Hal itu menimbulkan ketidakpastian masa kerja bagi buruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum masa kerja PKWT dan memberikan rekomendasi ketentuan ideal mengenai masa kerja PKWT. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini adalah ketentuan peralihan PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) harus dikembalikan menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga output dari sengketa peralihan status perjanjian kerja berbentuk putusan yang dapat dieksekusi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-04-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/39121
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9312
2017-03-28T19:49:56Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140722 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
EKSISTENSI PERADILAN ADMINISTRASI DALAM SISTEM NEGARA HUKUM INDONESIA
Astomo, Putera
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Administration of Court, Indonesian Law State System
Administration of court on Indonesian mentioned Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN is a justice court on underground Mahkamah Agung. As justice court so PTUN became a judicial power on Indonesian State to remember Indonesian State is law state mention in UUD Tahun 1945. This article to purpose knowledge about existence Peradilan Tata Usaha Negara in Indonesian law state system
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-07-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9312
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22223
2020-04-17T14:21:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190731 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI PADA KEJAHATAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN KONSTITUSI DI INDONESIA
Pakian, Mardenis
Universitas Andalas
Maryanti, Iin
Universitas Andalas
Array
Pemberlakuan hukuman mati mengundang perdebatan antar negara abolisionis dan negara retensionis. Di Indonesia, perbedaan pendapat dipengaruhi dampak yang ditimbulkan terlebih jika terpidana WNA, yang akan mengundang protes dari negara lain. Penulis melakukan analisis bagaimana pengaturan hukuman mati dalam aturan hukum berbagai negara dan apakah penerapan hukuman mati kejahatan narkotika tidak bertentangan dengan hukum HAM internasional dan nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, pengumpulan data melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan penerapan hukuman mati dikarenakan perbedaan sejarah, ideologi dan cara pandang suatu Negara dalam memaknai hukuman mati terutama terkait HAM, kemudian penerapan hukuman mati kejahatan narkotika pada dasarnya tidak bertentangan baik dengan hukum internasional, maupun hukum nasional terutama hukum HAM internasional.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22223
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5786
2017-03-28T17:38:32Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"121023 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Hartati, Hartati
Management of mineral mines and coal, decentralization, local authorities.
Abstract
The research have aimed to study about trend of damage on the environment function of the mining activities on local governance of autonomy era. In this research, the subject matter will be analyzed by the authorized of management on mineral and coal that inherent on the local government than the regulation perspective. The research showed that, rather than a regulatory issue or arrangement, perspective and orientation in the understanding of decentralization and regional autonomy were subsequently embodied in the decisions and public policies are considered more to be related to the above issues. In this case, decentralization and local autonomy understood merely as a matter of institutional, while the capacity issues with regard to the involvement of community participation, public oversight and public accountability at the local level, not too overlooked. There are Implication, reforming decentralization and regional autonomy in the management of mineral mines and coal only produces the birth of management authority for the local government, wealth, and distribution revenue to the area, while the matter involving public participation and oversight and public accountability over management is being neglected.
Keyword: Management of mineral mines and coal, decentralization, local authorities.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengkaji kecenderungan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan akibat kegiatan pertambangan pada pemerintahan otonomi daerah sekarang ini. Di dalam penelitian ini, persoalan tersebut akan dikaji melalui kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang ada pada pemerintah daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, daripada persoalan regulasi atau pengaturannya, cara pandang dan orientasi dalam memahami desentralisasi dan otonomi daerah yang kemudian diwujudkan dalam keputusan dan kebijakan publik dinilai lebih memiliki keterkaitan dengan persoalan di atas. Dalam hal ini desentralisasi dan otonomi daerah dipahami sebatas sebagai persoalan kelembagaan, sementara masalah peningkatan kapasitas negara yang berkenaan dengan pelibatan partisipasi masyarakat, pengawasan masyarakat, dan pertanggungjawaban publik di tingkat lokal, tidak terlalu dipentingkan. Implikasi-nya, reformasi desentralisasi dan otonomi daerah di bidang pengelolaan pertam-bangan mineral dan batubara hanya menghasilkan lahirnya kewenangan pengelolaan pada pemerintah daerah, adanya pembagiaan kekayaan, dan pendis-tribusian pendapatan ke daerah; sedangkan soal pelibatan partisipasi dan pengawasan masyarakat serta pertanggungjawaban publik atas pengelolaan tersebut menjadi terabaikan.
Kata Kunci: Pengelolaan Mineral & Batu Bara, Desentralisasi, Kewenangan Pemerintah Daerah.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-10-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5786
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13741
2018-06-10T09:58:23Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"161022 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
An Aqimuddin, Eka
Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
Array
Perkembangan hukum internasional selama ini dianggap sangat dipengaruhi oleh kekuatan eurocristian.Bahkan beberapa pihak menyebutkan bahwa hukum internasional saat ini bersifat sekuler. Dengan demikian, relasi agama dengan hukum internasional merupakan suatu perkembangan yang menarik. Islam sebagai agama yang sempurna juga mengatur hubungan antarnegara. Hukum internasional Islam disebut dengan Siyar. Hukum internasional dan siyar memiliki sumber hukum yang berbeda. Sumber hukum internasional terdiri dari formiil, materiil dan kausal. Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum internsional baik formiil dan materiil melalui metode ijtihad.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13741
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12914
2018-08-09T14:23:26Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150723 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PRESIDEN TERHADAP “HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA”
Marwiyah, Siti
Fakultas Hukum Dr. Soetomo
Array
The Constitutional of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) gives nit a little authorizes to the President. One of the authority is to set “happenings crunch yhat fonced” because the country is not always in a state of normal//peace/stable. At the time of the reverse of President as head of state was given the constitutional authorithy to establish a state of emergency in the form of Government Regulation in Leu of Law (PERPPU)
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12914
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42871
2023-05-12T02:45:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"221031 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PROBLEMATIKA PENGATURAN “KERUGIAN LANGSUNG” DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN (STUDI KASUS PILKADA HALMAHERA UTARA 2020)
Tauda, Gunawan A.
Fakultas Hukum, Universitas Khairun http://orcid.org/0000-0001-7054-5020
Array
Frasa “hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung” merupakan frasa yang krusial dalam keterpenuhan kedudukan hukum pemohon pada sengketa proses pemilihan. Berkaca pada kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 lalu, kajian konseptual ini menyimpulkan bahwa pengaturan konsep kerugian langsung terkait kedudukan hukum pemohon dalam Perbawaslu Sengketa Proses Pemilihan mengenyampingkan penegakan hukum, dan pemenuhan aspek keadilan dan kepastian hukum pemilihan, karena itu pengaturannya perlu direkonstruksi. Rekonstruksi pengaturan mengenai konsep kerugian langsung pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan idealnya dilakukan dengan cara memperluas makna kerugian langsung dalam verifikasi materiil terkait objek sengketa permohonan, atau berupa penghapusan frasa “yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung” dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Proses, dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/42871
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10464
2017-03-28T16:52:53Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110419 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
In order to overcome crime in economy, there have been several related statues. The success of a statue to reach the goals, it really depends on the criminal law policy contained in the statues. In fact criminal law policy in the statues relates to econom
Muntaqo, Firman
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Until now, regulation and land law policy on plantation not to realize the aim of UUPA yet. Even, the plantation farmer be marginalized to labors on the plantation, and be the landless. Economically, The farmer is very depending on the Plantation Corporation (state, national private corporation, joint venture although foreign corporation that have facilitated by the government) that have land widespread. The New Order Regime implemented capitalistic politic with classical capitalist paradigm, and authoritarian for reach high economic growth fastly. It's caused be injustice for the people. Land deconstruction on plantation is a way to bring justice for the people, especially for the farmer plantation by giving access to be land plantation owner.
Kata kunci: Dekonstruksi Hukum Pertanahan, Perkebunan
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10464
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23349
2020-04-17T14:23:59Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200131 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MEME: UPAYA REKONSILIASI 4.0 DALAM PEMILIHAN UMUM 2019
Tinambunan, Hezron Sabar Rotua
Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Prasetio, Dicky Eko
Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Array
Polarisasi yang disebabkan oleh tingginya tensi politik pada Pemilu 2019 dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya retakan sosial jika masyarakat sendiri tidak menjaga solidaritas antar sesama. Perlu adanya rekonsiliasi baik dari pihak pasangan calon serta para pendukungnya guna menciptakan ketenangan di kalangan masyarakat agar kehidupan kembali berjalan normal tanpa adanya keresahan dan bahkan terkadang ketegangan antar sesama manusia. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau legal research. Meme yang mempunyai kandungan atau pesan ajakan maupun imbauan untuk bersinergi, berdamai, ‘menyatu kembali’ dapat meminimalisir konflik horisontal di dunia virtual, yang mana hal ini dapat menunjang agar para elit politik melakukan rekonsiliasi secara langsung (lapangan) untuk menjaga keutuhan bangsa. Sehingga dengan adanya meme politik ini, hendaknya menguatkan proses demokratisasi untuk negara kita di masa mendatang.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-01-31 16:03:28
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23349
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5805
2017-03-28T17:47:24Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130423 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP CARA PENGISISAN JABATAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN SERTA PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA
Wisnaeni, Fifiana
the way of filling the vacancy, the dismissal of the President and/or Vice President in his tenure
Abstract
Reforms that rolls in 1998, has brought significant changes in the field of state administration of the Republic of Indonesia, especially after the 1945 Constitution changes. These changes have led to shifts in the way to fill the President and/or Vice President’s position and the mechanism of discharging the President and/or Vice President in their term of office. The ways to fill the position through general election have an implication to the strength of the President and Vice President’s position because they got legitimacy from citizens as the holder of sovereignty. It has the consequence that President and/or Vice President cannot be dismissed only for political reasons, but through a mechanism that is quite difficult.
Keywords: the way of filling the vacancy, the dismissal of the President and/or Vice President in his tenure
Abstrak
Reformasi yang bergulir pada tahun 1998, telah membawa perubahan yang cukup signifikan di bidang ketatanegaraan RI, utamanya setelah adanya perubahan UUD 1945. Perubahan yang paling mendasar adalah dalam hal cara pengisian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya. Cara pengisian jabatan melalui pemilu secara langsung berimplikasi terhadap kuatnya kedudukan Presiden dan/atau wakil Presiden karena mendapat legitimasi langsung dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Hal itu mengandung konsekuensi bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden tidak dapat dapat diberhentikan dalam masa jabatannya hanya karena alasan politis semata, melainkan harus melalui mekanisme yang cukup sulit.
Kata kunci: cara pengisian jabatan, pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-04-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5805
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14686
2020-04-17T14:11:10Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170430 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DAMPAK PERKAWINAN ORANG BETAWI DI BAWAH UMUR (DAERAH KRANJI BEKASI, JAWA BARAT)
Henny Wiludjeng, Johana Maria
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Array
Pada penelitian sebelumnya di wilayah Jakarta memang masih ditemukan perempuan-perempuan dari berbagai suku bangsa yang menikah di bawah umur. Apakah juga ada pernikahan semacam ini pada orang Betawi? maka penelitian ini diadakan untuk menemukan hal itu, dan dampaknya bagi perempuan betawi. Jenis penelitian adalah penelitian sosiolegal. Lokasi Penelitian di wilayah RW daerah Kranji. Pengumpulan data dilakukan dengan sensus dan dilanjutkan dengan wawancara. Dari hasil penelitian masih ada yang menikah di bawah umur. Mereka tidak mengetahui adanya undang-undang perkawinan yang membatasi usia pernikahan. Mereka menikah ada yang karena dijodohkan. Dalam kehidupan pernikahan, mereka banyak mengalami kesulitan dan merasa terbebani. Mereka mengharapkan anak-anaknya menikah setelah usia dewasa.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14686
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13053
2017-03-28T16:48:37Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110118 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEBERLAKUAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DALAM PENENTUAN HAK ATAS TANAH TIMBUL
Eko Turisno, Bambang
Array
Regarding the status of sandbar, for local communities arising from the village communal land controlled by the village is, on the other side the land is state land arise. Local laws that are not written during this proved not only cheaper but also much more to protect local interests. Granting land rights arise, the interests protected include individual interests, public interest and importance to protect and recognize the values upheld in the society, protection of natural resources which is a social interest.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-01-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13053
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/51319
2023-07-11T02:50:14Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230331 2023 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TATA KELOLA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA METAVERSE (TELAAH YURIDIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI)
Sulistianingsih, Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Ihwan, Miftakhul
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Setiawan, Andry
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Prabowo, Muchammad Shidqon
Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim
Array
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata mengelola perlindungan data pribadi di era metaverse. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bersifat mendesak dan hadirnya undang-undang perlindungan data pribadi perlu untuk ditelaah. Lemahnya sistem keamanan dan privasi yang mengakibatkan kebocoran data, interaksi sosial yang tidak ada batasnya melalui teknologi metaverse. Hadirnya undang-undang tentang perlindungan data pribadi menjadi suatu jawaban atas lemahnya perlindungan data pribadi. Perlu keterlibatan dari elemen pelaku industri ekonomi digital dan pemerintah dalam membuat kebijakan aturan pelaksana atau teknis, serta penerapan prinsip perlindungan data.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-03-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/51319
Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11078
2017-03-28T19:54:41Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"141021 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
SEL BERFASILITAS ISTIMEWA DITINJAU DARI ASPEK KEBIJAKAN KRIMINAL
Ohoiwutun, Y.A. Triana
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Measures of imprisonment and a criminal sanctions in prison is a form deprivation of freedom. The threat of imprisonment occupies a central position in a criminal stelsel, result in the imposition of sanctions against the imprisonment of criminals, so that cause the advantages capacity of prison to execute the decision of imprisonment. Advantages prison capacity, resulting to limited facilities provided to prisoners. Desire to get certain facilities in cell can be met only to rich people by did the dirty deed. certain special facilities, only the rich can be enjoyed by most person, an inhibitor of the passage of the criminal justice system. To overcome these problems, can be taken through the prevention and control of criminal policy, that is by means of penal and a non-penal.
Keywords: Cell, Special, Criminal Policy.
Tindakan penahanan dan sanksi pidana penjara merupakan bentuk perampasan kemerdekaan seseorang. Ancaman pidana penjara menempati posisi sentral dalam stelsel pidana, berakibat pada penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, sehingga terjadi kelebihan kapasitas daya tampung lapas untuk melaksanakan putusan pidana penjara. Kelebihan daya tampung lapas, berakibat keterbatasan fasilitas yang disediakan untuk narapidana. Keinginan mendapatkan fasilitas tertentu hanya dapat dipenuhi oleh orang kaya dengan cara melakukan perbuatan kotor. Fasilitas tertentu yang istimewa di dalam sel, hanya dapat dinikmati sebagian orang kaya, merupakan penghambat berjalannya sistem peradilan pidana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan melalui kebijakan kriminal, yaitu melalui sarana penal dan non penal.
Kata kunci: Sel, Istimewa, Kebijakan Kriminal
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-10-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11078
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30657
2020-06-09T12:00:05Z
mmh:BM
nmb a2200000Iu 4500
"200430 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
INDEKS
Hukum, Masalah Masalah
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
• Indeks Subjek
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-04-30 04:26:19
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30657
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5821
2017-03-28T17:51:31Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130723 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REORIENTASI ASAS KEADILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TERDAPAT PADA NORMA HUKUM MENGENAI KEWENANGAN PERIJINAN DI BIDANG INVESTASI
Panjaitan, Saut P.
values of Pancasila, justice principle of the government
Abstract
Revision of investment law should naturally consider the values of Pancasila (Five Pillar State Philosophy of Indonesia), justice principle of the government, and the Indonesian governing system, in order to solve the legal problems related to fai and synchronized investment license authority between those issued by the regional government and by the central government. According to the rules, such authority is in the hand of the regional government. It is therefore necessary to align to legal norms related to this authority among those legal laws set by the regional government, investment, technical sectoral (they are horizontally interrelated), and 1945 Constitution (vertically related), and the testing ground of Pancasila values, and justice principle of the government administration.
Keywords : values of Pancasila, justice principle of the government administration, governing system, license authority, legal norms, synchronization
Abstrak
Pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal seyogianya memperhatikan nilai-nilai Pancasila, asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan sistem berpemerintahan Indonesia, dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum mengenai keadilan-keserasian norma hukum mengenai kewenangan perijinan di bidang investasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Karena secara normatif, kewenangan dimaksud semestinya berada pada Pemerintah Daerah.Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi norma hukum mengenai hal tersebut antara sistem pengaturan norma hukum pemerintahan daerah, penanaman modal, dan investasi di bidang teknis sektoral satu sama lain (bersifat horisontal), dan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (bersifat vertikal), dengan “batu uji” nilai-nilai Pancasila dan asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kata Kunci : nilai-nilai Pancasila, asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem berpemerintahan, kewenangan perijinan, norma hukum, sinkronisasi
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5821
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16226
2020-04-17T14:13:21Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170730 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONTRIBUSI UNHCR DALAM PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA
Setiyono, Joko
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Array
UNHCR merupakan organ khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan melindungi dan menjamin HAM serta upaya memanusiawikan para pengungsi internasional, sebagai akibat dari suatu peperangan ataupun konflik bersenjata yang berkepanjangan, pertikaian internal dan berbagai persoalan dalam negeri lainnya. Penanganan pengungsian yang berasal dari Semenanjung Indochina, pengungsi etnis Rohingya, pengungsi eks Timor Timur, setidaknya merupakan bukti nyata adanya kontribusi UNHCR dalam penanganan permasalahan pengungsi internasional di Indonesia.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16226
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13069
2017-03-28T16:56:38Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
HARMONISASI HUKUM HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DENGAN KULTUR HUKUM MASYARAKAT INDONESIA
Paserangi, Hasbir
Array
Indonesia, being a part of international community, cannot neglect the existence of international law . Indonesia, as a consequence, should harmonize international law within municipal law. It also should be done on the rules relating the protection of intellectual property rights. This rules is sourced from international conventions.Implementation of intellectual property right protection ,actually sources from state practice. Relating with it then, the implementation of intellectual property right protection should in-line with the values of nation.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-07-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13069
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11094
2017-03-28T19:55:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"141021 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
A LEGAL ANALYSIS ON FOOD SECURITY UNDER INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW
Zuhra, Amalia
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Food security is a global issue and a concern of the international community . Food security is related to many aspects, such as economic, social , cultural , and environmental . Linkages with food security and environmental sustainability are closely inseparable . Balanced environment will help achieve sustainable food security . On the other hand , efforts to achieve food security must be environmentally sustainable . International environmental law governing food security in several instruments both " hard law" or " soft law " . Implementation of the present international environmental law can help to achieve sustainable food security.
Keywords : Food Security, Agriculture, International Environmental Law.
Ketahanan pangan merupakan permasalahan global dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Ketahanan pangan terkait dengan banyak aspek di dalamnya, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keterkaitan ketahanan pangan dengan kelestarian lingkungan sangat erat dan tidak terpisahkan. Lingkungan yang seimbang akan membantu tercapainya ketahanan pangan yang lestari. Di lain pihak, upaya pencapaian ketahanan pangan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Hukum lingkungan internasional mengatur tentang ketahanan pangan dalam beberapa instrumen baik yang bersifat “hard law” maupun “soft law”. Pengimplementasian hukum lingkungan inetrnasional dapat membantu tercapainya ketahanan pangan yang lestari.
Kata kunci: Ketahanan Pangan , Pertanian , Hukum Lingkungan Internasional
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-10-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11094
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/32500
2020-10-30T04:39:38Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"201029 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENERAPAN KONSEP OMNIBUS LAW PADA PENGATURAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT
Puspitawati, Dhiana
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Array
Konsep omnibus law yang dianggap dapat menjadi solusi pada permasalahan yang timbul akibat adanya pengaturan yang tumpang tindih, juga akan diterapkan pada tata kelola laut khususnya di bidang penegakan hukum di laut. Artikel ini akan menganalisis apakah penerapan konsep omnibus law tepat bila dilakukan pada aspek penegakan hukum di laut. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Meskipun terdapat tumpang tindih pengaturan dalam penegakan hukum di laut, penerapan konsep omnibus law dalam hal penegakan hukum tidaklah tepat. Hal ini dikarenakan adanya pengaturan UNCLOS 1982 tentang zona maritim yang mengakui hak-hak negara lain di wilayah laut, baik wilayah laut yang merupakan kedaulatan negara pantai maupun wilayah yurisdiksi negara pantai. Diperlukan harmonisasi dan revisi peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum di laut.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-10-29 21:55:48
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32500
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5838
2017-03-28T17:51:54Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130723 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
URGENSI PENATAAN REGULASI DAS PRIORITAS DALAM RANGKA TERTIB HUKUM ADMINISTRASI DAS TERPADU DI INDONESIA
Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
Regulasi, DAS Terpadu, Hukum Administrasi Negara
Abstract
Destruction of Ciliwung watershed is one of the causes that make Jakarta will not be free from floods. Ciliwung watershed destruction also triggered the destruction of the water catchment area around the peak. Has led to the destruction of Ciliwung river discharge rapidly changing. Integrated watershed management is resource management efforts involving various parties who participate from the planning stages through to monitoring and evaluation. Classification is based on the Government Regulation No. 37 in 2012 that 8 (eight) watershed in the watershed JABODETABEK, Angke-Pesanggrahan, DAS of Krukut, DAS of Ciliwung, DAS of Buaran, DAS of Sunter, DAS of Cakung, and DAS of Cisadane and DAS of Bekasi, a restored watershed carrying capacity and categorized as Priority One. Optimization of central and local governments in order structuring regulation is needed in order to administration of law of integrated watershed management.
Keywords: Regulation, Integrated Watershed, Administrative Law
Abstrak
Rusaknya DAS Ciliwung adalah salah satu penyebab yang membuat Jakarta tidak akan terbebas dari Banjir. Rusaknya DAS Ciliwung juga memicu rusaknya daerah tangkapan air di sekitar Puncak. Rusaknya DAS Ciliwung telah menyebabkan debit sungai cepat berubah. Pengelolaan DAS terpadu merupakan upaya pengelolaan sumber daya yang menyangkut berbagai pihak yang berperan sejak tahapan perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya. Berdasarkan Klasifikasi PP No. 37 Tahun 2012 bahwa 8 (delapan) DAS di JABODETABEK yaitu DAS Angke-Pesanggrahan, DAS Krukut, DAS Ciliwung, DAS Buaran, DAS Sunter, DAS Cakung, DAS Cisadane dan DAS Bekasi, merupakan DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan masuk kategori Prioritas Satu. Optimalisasi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penataan regulasi sangat diperlukan dalam rangka tertib hukum administrasi pengelolaan DAS terpadu.
Kata Kunci: Regulasi, DAS Terpadu, Hukum Administrasi Negara
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5838
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15604
2020-04-17T14:15:07Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180430 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Kurniawan, Riza Alifianto
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Array
Tindak Pidana Narkotika sudah menjadi prioritas penegakan hukum di Indonesia. Pemberian kewenangan khusus dalam hal penyidikan tindak pidana narkotika bagi POLRI dan BNN memberikan peluang penegakan hukum yang lebih efektif, akan tetapi luasnya kewenangan penyidikan memberikan peluang juga untuk terjadinya pelanggaran atau penyalagunaan kewenangan apabila tidak diatur atau dievaluasi. Evaluasi kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilakukan melalui mekanisme praperadilan. Kewenangan khusus
membutuhkan dasar hukum dan aturan main yang khusus pula sehingga lembaga praperadilan dapat digunakan untuk menguji atau memberi perlindungan hak-hak tersangka yang menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah menguji konsep kewenangan penyidik tindak pidana narkotika dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15604
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4162
2022-07-07T04:22:31Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120124 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERADILAN BERBASIS HARMONI : WAWASAN BARU DALAM PENYELESAIAN KASUS KRIMINAL
Medan, Karolus Kopong
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
This study tried to offer a new theoretic perspective about settlement form of criminal case. The offer based on Lamaholot society in East Flores – East Nusa Tenggara experience which always gives a harmony value as a priority combine with Adat tradition of peace mela sare or tapan holo into every settlement practice of criminal case. What Lamaholot society was constructed and other societies in Indonesia did, actually emphasis that the final goal of every judicial process is not only to judge which one is wrong and which one is right, either not only to find the truth and justice. But, additionally judicial process has to make a harmony or rebuild a social relation among the victims of conflict. Even, a social harmony that was built is managed generally as individual, and collective context, and as also vertically to the Almighty God. The judicial orientation with rich philosophy of harmony as figure out in the peace of the Adat tradition mentioned before can be applied to social sphere, because actually the harmony value is everybody's dream in the world.
Keywords : judicial, criminal, harmony, adat tradition, Lamaholot society.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-01-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4162
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13089
2017-03-28T17:01:14Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"111018 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY
Al Amruzi, M.Fahmi
Array
Wrong policy or arrangement of wrong law represent fundamental of damage environment beside wrong technology, culture of consumerisme and of individualistic. For that, idea create regulation of ideal law as those which encouraged by UU No. 32 year 2009 about environmental law. UU No 41 year 1999 about forestry beside other regulation which related to environment may not desist In the regulation for that Sine/ Liability that does not depend on actual negligence or intent to harm. but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-10-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13089
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11431
2018-08-09T14:21:18Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150424 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PARTISIPASI PEREMPUAN PADA LEMBAGA LEGISLATIF TAHUN 2014-2019 DI PROVINSI JAWA TIMUR
Purwanti, Ani
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Temporary special measures or positive discrimination on woman participation in legislatives, or known as affirmative action has been established since 2004 by Political Party and Legislative Acts packages. This research is using qualitative methods with socio-legal approach, which is combining the two aspects: regulation aspect and non-regulation aspect. It is necessary to combine those two aspect to put the text on the context; relation between law and its underpinned implementation on society. The result from this research show that on 2004, the number of East Java Province Legislative’s members were 100, consists of 85 person male and 15 person female. On the district level, Surabaya is the highest number of woman representation by 34% (17 from 50), Madiun 33,3% (10 from 30), Kediri 33,3% (10 from 30, and Probolinggo 33,3% (10 from 30). The lowest precentage were Bangkalan, Sampang, and Pasuruan whose woman’s precentation were below 3%. The main factor of the low women legislative’s representation number were the patriarch culture, the image of domestic women instead of their public-political actions effecting both of the women electability, male-dominated political party’s culture and their political participation itself
Kebijakan khusus dikenal dengan prinsip “ Affirmative Action “ atau diskriminasi positif telah diterapkan pada UU Partai Politik dan UU Pemilu Legislatif. Affirmative Action bersifat sementara, sehingga apabila tujuan dan sasaran untuk mencapai kesetaraan telah tercapai atau kelompok-kelompok yang dilindungi telah terintegrasi, maka kebijakan tersebut tidak lagi diterapkan. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan sosio legal research, Penelitian sosio legal dipilih karena dalam penelitian ini akan dilihat teks dan konsteksnya, juga akan dilihat bagaimana implementasi dan relasi antara UU dengan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan di DPRD di Provinsi Jawa Timur terdapat 15 perempuan dari 100 anggota, laki laki 85, sehingga representasi perempuan sebesar 15%. Kota Surabaya mempunyai representasi 34% (17 dari 50), Madiun 33,3%, Kediri 33,3%, Probolinggo 33,3%, Sampang 2,2%, Pasuruan 3,3% ( 1 dari 30) serta Bangkalan 0%. Faktor utama rendahnya representasi adalah budaya patriarkhi yang berkelindan diantara stakeholder, yaitu Partai Politik, perempuan dan masyarakat pemilih
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11431
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37121
2021-03-07T03:06:12Z
mmh:BM
nmb a2200000Iu 4500
"201029 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
Indeks dan Ucapan Terima Kasih
Hukum, Masalah Masalah
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Array
• Indeks Penulis
• Indeks Subjek
• Ucapan Terima Kasih
VOL 49, NO 1-4 (2020)
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-10-29 21:55:48
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/37121
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5869
2017-03-28T17:43:03Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130122 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE: KERJASAMA INTERNASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
Simandjuntak, Marcella Elwina
mutual legal assistance, kerjasama internasional, korupsi.
Abstract
Considering the gross and destructive impacts of corruption, international communities are expected to cooperate with each other bilaterally, multilaterally, as well as internationally. This paper will present some instruments and international cooperation with other countries that have been made by Indonesia. This paper will also describe the regulation of mutual legal assistance in criminal cases, especially corruption. Besides, it also presents some difficulties or obstacles faced by the countries as the parties proposing legal assistance and those accepting the proposal. These difficulties arise when they are to implement mutual legal assistance in practice.
Keywords : mutual legal assistance, international cooperation, corruption.
Abstrak
Selain bersifat transnasional, mengingat dampak yang besar dan destruktif dari tindak pidana korupsi, masyarakat internasional diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai negara baik yang bersifat bilateral, multilateral maupun internasional. Paper ini akan memaparkan beberapa instrument serta kerjasama internasional yang telah dilakukan Indonesia dan negara lain. Paper ini juga memaparkan pengaturan bantuan timbal balik (Mutual Legal Assistance) dalam perkara pidana terutama korupsi sebagai salah satu bentuk kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Selain itu dipaparkan pula beberapa kesulitan yang dihadapi oleh banyak negara baik sebagai pihak yang memohon bantuan maupun sebagai pihak penerima permohonan bantuan yang timbul pada saat mengimplemetasikan Mutual Legal Assistance dalam praktek.
Kata Kunci : mutual legal assistance, kerjasama internasional, korupsi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-01-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5869
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17603
2020-04-17T14:16:45Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180730 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
“SINDEN BERTAPA” METODE MENUJU TERTIB ADMINIDTRASI BIDANG PERTANAHAN (STUDI DI DESA TRISARI KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN)
Silviana, Ana
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Ardani, Mira Novana
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Tertib administrasi bidang pertanahan merupakan kebijakan pokok pertanahan dalam rangka untuk mewujudkan kelengkapan data dari setiap bidang tanah tercatat dan diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah melali pendaftaran tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang “Sinden Bertapa” yang dapat menjadi metode menuju Tertib Administrasi Bidang Pertanahan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian adalah “Sinden Bertapa” merupakan produk pemetaan partisipatif yang dapat mewujudkan Tertib Adminitrasi Pertanahan sebagai data awal dalam rangka membantu program pendaftaran tanah melalui PTSL untuk membangun One Map Policy.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17603
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5055
2017-03-28T16:33:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100706 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UPAYA PAKSA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Gusman, Delfina
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
The existence of Administration Justice (PTUN) can guarantee the assurance of law was produced by illegal conduct under goverment, in act, it is still far from the society's expectation away. It was caused by running it is infective especially the implentation of force effort the justice verdict over the Administration Law that has been established permanently. This inefeciency was caused by some reasoning both judical reason and non judical reason.
This research was performed by using judicial-sociological approach through interviewing and researching relevan literature. The data that has been collected and then to be analized judicial-qualitative away in order to make it come true for supporting the justification them judicial-descriptivelly.
The result of this research showed that the force effort to the verdict of justice over the Administration Law that has permanenly been establisihed is imposible to be performed efectively considering the regulation of technical guide which regulated the concern. however, in fact the effort force is possible to do efectively if the justice want to refer it to Jurisprudency and Term of Reference stated on Book II and Justice Administration. In other side, in facing the void the regulation of implementation the effort force to the verdict of Administartion Law that has permanently established in administration justice Padang has been conductud to be ininfective the regulation of effort force as stated on Article 116 statement (4) and (5)
Kata Kunci : upaya paksa, efektifitas, pembaharuan
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-07-06 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5055
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13129
2017-03-28T17:56:05Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"131022 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENYELESAIAN KASUS KORUPSI SECARA INFORMAL PADA PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT
Fitriati, Fitriati
Tamin, Sjafaruddin
Array
The purpose of research is to analyze the settlement of cases of corruption in the government through informal villages. Approach to the problems that used descriptive-analytical. The collected data were analyzed using qualitative analysis to start with the literature used. In research found that this form of corruption in an informal settlement is through deliberation nagari, custom, direct action by the people in the form of social sanctions. The reason why the lines in formal chosen is because it is considered more effective and efficient in terms of time, procedures and costs.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13129
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11450
2018-08-09T14:35:48Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"151028 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
SISTEM PARLEMEN BERDASARKAN KONSTITUSI INDONESIA
Widayati, Widayati
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
This study aims to assess and analyze the parliamentary system based on the Constitution ever prevail in Indonesia. The method used in this research is normative juridical with secondary data, which was analyzed by the method of normative, then presented descriptively. Based on the research that the Parliament in a modern democratic system is representative of the people who are generally in charge of making laws and oversees governance, and other functions that vary in each country. Parliamentary system which is applied differently from country to country. Typically, a country shaped unitary parliamentary system is unicameral, and the state in the form of a federal parliamentary system is bicameral. Parliamentary system implemented in Indonesia is changing with the constitution and form the country of Indonesia has changed
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sistem parlemen berdasarkan Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder, yang dianalisis dengan metode normatif, kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Parlemen dalam sistem demokrasi modern merupakan wakil rakyat yang pada umumnya bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain yang berbeda-beda pada setiap negara. Sistem parlemen yang diterapkan berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Biasanya, negara yang berbentuk kesatuan sistem parlemennya adalah unikameral, dan negara yang berbentuk federal sistem parlemennya adalah bikameral. Sistem parlemen yang diterapkan di Indonesia berubah seiring dengan perubahan konstitusi dan bentuk negara Indonesia yang berubah
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-10-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11450
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34697
2021-11-17T20:03:41Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210731 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ANALISIS KELEMAHAN PENGATURAN PENGUPAHAN BAGI PROFESI DOKTER DI INDONESIA
Nur, Muhammad
Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan
Array
Hasil survei Jaringan Dokter Junior Indonesia (JDN) pada 1-30 Agustus 2018 menyatakan sebanyak 26,24 persen dokter umum di tempat kerja utama Indonesia masih dibayar di bawah tiga juta rupiah per bulan. Kemudian, ada 8,89 persen dokter yang bahkan digaji di bawah satu setengah juta rupiah per bulan. Karena gaji rendah yang diperoleh, banyak dokter akhirnya harus mengambil jam kerja tambahan di beberapa lokasi praktik untuk meningkatkan pendapatan mereka. Bekerja terus menerus untuk dokter meningkatkan risiko malpraktek dan membahayakan pasien. Upah rendah juga membuat dokter apatis terhadap pekerjaan mereka dan sulit berempati dengan pasien serta memicu praktik kerja sama antara perusahaan farmasi dan dokter yang ilegal. Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya upah dokter disebabkan oleh kelemahan peraturan perundang-undangan, kelemahan peraturan profesi dokter, dan kelemahan perjanjian kerja.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34697
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5748
2017-03-28T17:29:45Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120424 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
IMPLEMENTATION OF URBAN TRANSPORTATION POLICY BASED ON LAW NO. 22 YEAR 2009 ON ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION
Alwi, Alwi
public transportation, urban transportation, public service
Abstract
Problem of urban transportation is acrucial issue in thesocio-economicof urban society in Indonesia. These problems such as congestionan dtrafficclutter of urban transportation which raises economic lossesusers’ society are not few in number. This problem still appears, but government policies and derivatives regulations which followed been implemented. In addition, the delegation of authority on urban transportation to Local Government has been done, as regulated in Law 22 of 2009, which is aconcrete manifestation of the policy of regional autonomy but this issue not yetresolved with effectively.Therefore, the required development and law enforcement in the implementation of urban transport policy in Indonesia.
Key word: public transportation, urban transportation, public service
Abstrak
Masalah angkutan kota merupakan masalah krusial dalam kehidupan social ekonomi masyarakat kota di Indonesia. Masalah ini seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas angkutan kota yang menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat pengguna yang tidak sedikit jumlahnya. Masalah ini tetap saja muncul namun kebijakan pemerintah dan berbagai peraturan deripatif yang mengikutinya telah diimplementasikan. Di samping itu, pendelegasian kewenangan angkutan kota ke Pemerintah Daerah telah dilakukan, sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, yang merupakan wujud nyata dari kebijakan otonomi daerah, tetapi masalah ini belum terselesaikan dengan efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan danpenegakan hokum dalam implementasi kebijakan angkutan kota di Indonesia.
Kata Kunci: angkutan publik. Angkutan kota, pelayanan publik
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5748
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13666
2017-03-29T10:28:58Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160126 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENGESAMPINGAN PRINSIP PERSAMAAN DIMUKA HUKUM ATAS IZIN PEMERIKSAAN PEJABAT NEGARA
Suka'arsana, I Komang
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
E. Wangga, Maria Silvya
Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Array
Prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law) menjadi topik yang menarik untuk dikaji pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76 PUU-XII/2014. Putusan tersebut mengandung makna 'tidak semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum”. Hal ini tercermin dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dibaca, pemeriksaan dan pemanggilan terhadap anggota DPR memerlukan izin presiden. Kaitan yang erat antara ijin Presiden atas pemeriksaan anggota DPR dengan prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law) memperlihatkan bahwa tidak semua warga negara dapat diperlakukan sama dimuka hukum. Tulisan ini mengkaji pengesampingan prinsip persamaan dimuka hukum bagi pejabat negara khususnya DPR. Hasil kajian menyimpulkan pengesampingan prinsip persamaan dimuka hukum hanya bersifat prosedural bukan dalam konteks bebas dari pertanggungjawaban pidana. Untuk itu diperlukan pengawasan atas mekansime izin sehingga tidak menghambat proses persidangan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-01-26 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13666
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11511
2017-03-28T16:32:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100105 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
BEBERAPA ASPEK APLIKASI ANTIDUMPING AGREEMENT PADA NEGARA SEDANG BERKEMBANG
Priyono, FX. Joko
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Principle of fair competition is one of some principles in WTO agreements. Dumping is regarded as unfair pratice as stipulated in the Agreement on Anti Dumping and can be charged by countereiling duty. There are three elements to determine dumpng namely dumping price, injury and causal link. Dispute on dumping calls for much time and very tiring. Developing countries as defendadt has to provide human resources especially lawyer and economist to fight a suit of dumping from developed countries. According Article 15 ADA, regarding special and different treatment for Developing Countries, stipulates that they will be treated by "countructive remedies" but up till now there is no progres to formulate clearly
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-01-05 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11511
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34653
2021-11-17T20:28:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"211030 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MASYARAKAT ADAT DALAM PUSARAN MODAL: STUDI PENOLAKAN TAMBANG BATU GAMPING MASYARAKAT ADAT LOLOK-LUWUK-FLORES
Konradus, Danggur
Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular
Array
Menyejahterakan rakyat dengan politik hukum mono interprestasi, yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam, selain hanya menguntungkan segelintir orang, juga kerusakan lingkungan, keragaman hayati dan eksositemnya, kecuali itu masyarakat adat dipisahkan dari ruang kulturalnya. Pendekatan legalistik formal dengan izin eksploitasi batu gamping bukan satu-satunya mengatasi kemiskinan masyarakat termasuk masyarakat adat. Itulah sebabnya masyarakat adat lolok dan luwuk menolak eksploitasi batu gamping pada wilayah ulayat mereka, kemudian bagaimana mengonstruksi politik hukum berbasis potensi lokal, berwawasan lingkungan berkesinambungan. Permasalahan tersebut dikaji dengan pendekatan sosio legal, yang menghasilkan pendekatan baru yakni politik hukum Link Commune, yang menyinergikan potensi masyarakat adat lolok dan luwuk yang memiliki modal sosial yaitu keindahan alam, ruang kultural, tanah subur, dengan elemen masyarakat lainnya dan negara, bersama-sama mendesain kesejahteraan masyarakat adat itu yang demokratis dan berkeadilan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34653
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9038
2018-08-09T13:57:32Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140422 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PRINSIP FIDUCIARY DUTIES DALAM DUNIA KEAGENAN (AGENCY)
Santoso, Budi
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Fiduciary Duties, The Agency
Legal relationship between the principal and the agent in the agency are not just purely a legal relationship that is based on purely normative rules, which resulted in the agent is allowed to act fatherly and on behalf of the principal, but more than that is a relationship that is based on moral ethics, which is a relationship based on trust and is based on the belief (confidence), that the parties will respect the rights and obligations of each. The relationship is often referred to as fiduciary duties.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-04-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9038
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21016
2020-04-17T14:18:58Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190130 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENERAPAN SAKSI PIDANA KORPORASI PADA BANK DAN IMPLIKASINYA
Ramelan, Yudha
Lembaga Penjamin Simpanan
Array
A criminal act by corporation is criminal offense that can be asked for criminal liability to the corporation in accordance with the laws and regulations concerning the corporation. Banks as corporate legal entities can be prosecuted before the law and tried if in carrying out their business activities the bank is suspected of committing a crime that is threatened with criminal sanction, including committing a crime of money laundering or corruption. Corporation can be punished to pay fine penalties and other additional penalties such as dissolution or revocation of business licenses. As a trust-based financial institution, if a bank commits a crime, the impact caused by the crime is not only detrimental to the bank itself, damages the reputation of the bank but also harms the community of depositors and other parties responsible for handling bank resolutions. Looking at the impact, the application of corporate criminal responsibility to banks must be carried out carefully and selectively. If these sanctions happen to a large-scale bank (systemic bank), it can be multiple effects cause.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21016
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5765
2017-03-28T17:34:15Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120724 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN MASYARAKAT SEBAGAI PIJAKAN POLITIK HUKUM NASIONAL
Sudiana, A.A. KT.
Law, Society, National Law Politic
ABSTRACT
The face of Indonesian law in the development of reformation order at the moment is judged to be more and more confused and become a public attention which is highly argued through mass media, electronic media, and it is also being a topic in an academic activities. The law experts and observers has given their opinion that the law reformation that has been done is failed to give protection to people. Thus, any kind of suggestions that is encouraging should now is being revised of how we should viewed and understood the law. Intelligent and critical ideas rose to the surface to do acceleration in law renewal that is according to the development of social needs in society.
Key words: Law, Society, National Law Politic
ABSTRAK
Wajah hukum Indonesia pada perkembangan orde reformasi dewasa ini, dinilai semakin carut marut dan mendapat sorotan publik yang keras diperdebatkan lewat media massa, media elektronik, dan pula diperbincangkan pada kegiatan akademis. Para pemerhati maupun pakar hukum saling silang memberikan pendapat bahwa reformasi hukum yang dilakukan telah gagal memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, berbagai saran yang mendorong hendaknya sekarang dilakukan peninjauan kembali bagaimana seharusnya kita memandang dan memahami hukum. Gagasan kritis dan cerdas muncul kepermukaan untuk melakukan percepatan pembaruan hukum yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan sosial di masyarakat.
Kata Kunci : Hukum, Masyarakat, Politik Hukum Nasional
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-07-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5765
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13683
2017-03-29T10:58:05Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160419 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DEMAK
Kusriyah, Sri
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Array
Kabupaten Demak dengan jumlah penduduk 1.063.763 jiwa , 99,45 ber agama Islam, fakir miskin 198.800 jiwa, zakat merupakan sumber potensial dalam penaggulangan kemiskinan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan memperhatikan kualitas data yang berupa fakta terjadi dalam praktek maupun dari kepustakaan. Pengelolaan zakat di Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 451/20/2010 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak, dan Keputusan Bupati Demak Nomor: 451/455/2011 tentang Himbauan Berzakat. Ketentuan umum UU No.23/2011 disebutkan zakat adalah kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai syariat islam, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13683
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11591
2017-03-28T16:35:12Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101010 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM PERKARA NO. 09/G/2008/PTUN SMG GUGATAN MELAWAN GUBERNUR JAWA TENGAH
Leonard, Lapon Tukan
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
A change of concept of how to mange a state has been changed significantly last few decades. The change of concept from nachtwaker staat to the welfare state has been bringing a dramatic change in the Administrative Law itseif. The state (government) can not stay only in office, but must go and stay with the people in people's real lives. This brings the concequences that the frictions between the state and the people might be happened frenquently In this situation, the existence of an Administrative Court is considered important and urgent. This research is trying to analyse what is actually happened in the Administrative Court management, how it works, and why it does.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-10-10 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11591
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41158
2022-07-12T02:23:02Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220428 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERSEPULUHAN SEBAGAI DASAR MEMPEROLEH CHARITABLE DEDUCTION: STUDI BANDING INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
Taufik, Harven Filippo
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Array
Dengan batasan-batasan tertentu, Umat Kristen di Indonesia dapat memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak dari persepuluhan yang dibayarkannya. Pengaturan demikian juga dapat ditemukan di Amerika Serikat dengan pengaturan yang lebih terbuka. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas pengaturan persepuluhan sebagai dasar memperoleh charitable deduction di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, historis, dan komparatif. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa pengaturan di Indonesia kurang sesuai dengan karakteristik persepuluhan. Berbeda dengan di Amerika Serikat yang lebih sesuai, sehingga Umat Kristen dapat memanfaatkan pengaturan yang ada untuk memperoleh pengurangan dari pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-04-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/41158
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9307
2017-03-28T19:49:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140722 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
Rokhim, Abdul
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Mediator, The Parties
Regulation of Appellate Court (PERMA) No. 1 Year 2008 containing comand to execute mediasi to each; every civil dispute before the case in checking by Ceremony Judge. Mediasi represent negiation process trouble-shooting the parties which is have dispute to which in assisting by a mediator. Function of Mediator to assist them in finishing problems among them by way of accommodating importance among both parties even though result of agreemnt of the parties which in assisting by mediator have the character of final and fasten the parties, to be target of Appellate Court to create Ground jurisdiction quickly is, simple and light expense have fufilled
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-07-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9307
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23575
2020-04-17T14:21:19Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190731 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REKONSTRUKSI KONSTITUSI DALAM REGIONAL REPRESENTATIVE DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP FUNGSI LEGISLATIF
Tinambunan, Hezron Sabar Rotua
Universitas Negeri Surabaya
Prasetio, Dicky Eko
Universitas Negeri Surabaya
Array
Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga legislatif yang lahir dari gejolak reformasi 1998 yang keberadaan yuridis terkait DPD dan kewenangannya didasarkan Pasal 22D UUD NRI 1945. Dalam regelende functie maka sejatinya peran DPD sebagai perwakkilan daerah untuk mengimbangi adanya peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai political. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menganalisis kembali bagaimana seharusnya keberadaan DPD dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approch), bahwa keanggotaan DPD haruslah merupakan calon perseorangan yang terbebas dari jabatan dan fungsionaris partai politik. Hal ini untuk mempertegas serta mengoptimalkan peran regional representative supaya dari proses pencalonan, pengangkatan, dan perumusan kebijakan merupakan perorangan yang benar-benar concern terhadap permasalahan, dinamika, dan kepentingan daerah yang diwakilinya.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23575
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5781
2017-03-28T17:38:25Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"121023 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REFORMASI BIROKRASI DESA MENUJU PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS
Somad, Kemas Arsyad
Village, village governance, reform
Abstractk
Eventhough The Village has important and strategic role in the structure of government in Indonesia, but in the past regime (New Order Era) It is placed as objects rather than subjects of power. In the governance reforms started in 1998, this paper examines how the reforms sought by the village government. The results of the research showed, in spite of new structures and functions in the village administration, among others, demonstrated the existence of village councils, but the reforms that took place considered did not work well because management has not touched the professional bureaucracy yet.
Keyword: Village, village governance, reform
Abstrak
Meski memiliki peranan yang penting dan startegis dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa pada rezim pemerintahan yang lalu (Orde Baru) lebih ditempatkan sebagai objek kekuasaan ketimbang subyek. Seiring dengan reformasi pemerintahan yang dimulai tahun 1998, tulisan ini mengkaji bagaimana reformasi itu diupayakan pada pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan, sekalipun ada struktur dan fungsi baru dalam pemerintahan desa, antara lain ditunjukkan dengan keberadaan Badan Perwakilan Desa, tetapi reformasi yang berlangsung dipandang belum optimal dikarenakan belum menyentuh manajemen birokrasi yang profesional.
Kata kunci: desa, pemerintahan desa, reformasi
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-10-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5781
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13736
2018-06-10T09:58:23Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"161022 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI PEKANBARU TAHUN 2014
Mukhlis R., Mukhlis R.
Fakultas Hukum Universitas Riau
Array
Kejahatan pelecehan seksual semakin marak di Indonesia, khususnya di Pekanbaru Riau. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan terhadap anak secara normatif telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan juga secara praktis dalam praktek penegakan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap kejahatan pelecehan seksual anak, selain secara umum berlaku sistem peradilan pidana, juga secara khusus dalam penanganannya di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bagian Reskrim di kepolisian. Untuk mewujudkan kota layak anak, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru memiliki kebijakan dan himbauan terhadap semua pihak untuk menghilangkan atau meminimalisir tingginya angka kejahatan pelecehan terhadap anak.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13736
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11442
2018-08-09T14:21:51Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150424 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG)
Osingmahi, Nixon G. L.
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Individual or law firm ownership of a land based on certificate ownership often arise problems, in this case there is a legal dispute in land affairs where at the end it is solved by judicature institution. This legal dispute is arise when the one who feel that he has right to a land and dominate and also manage that land identify all or a half of the land is has been certificated by different person. Another problem arises become a legal dispute dealing with the ownership of a land is also started from the trade agreement, where the after receiving payments of the land, the seller run off the responsibility suddenly to hand over the land and also unable to make trade certificate in front of the officer
Kepemilikan seorang individu atau badan hukum atas se bidang tanah dengan berdasarkan alas hak sertifikat hak milik sering menimbulkan sengketa yang pada akhirnya diselesaikan oleh lembaga peradilan. Sengketa ini timbul ketika yang merasa berhak atas bidang tanah dan telah menguasai serta mengolah bidang tanah tersebut mengetahui seluruh atau sebagian telah disertifikatkan oleh orang lain. Permasalahan lain timbul menjadi sengketa mengenai kepemilikan suatu bidang tanah juga bersumber dari perjanjian jual beli tanah, di mana penjual setelah menerima pembayaran atas bidang tanah yang dijualnya tidak menyerahkan tanah tersebut serta tidak memenuhi prestasi untuk membuat akta jual beli di hadapan pejabat yang berwenang
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11442
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41008
2022-11-23T01:51:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220730 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
EMPAT PROBLEMATIK FILOSOFIS HUKUM DALAM DINAMIKA HUBUNGAN KEADILAN DAN KEPASTIAN
Binawan, Al. Andang L.
Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
Array
Hukum adalah product penting kebudayaan manusia yang juga menggenggam persoalan filosofis. Banyak pemikir berusaha memaparkannya, termasuk H.L.A. Hart. Pokok-pokok persoalan filosofis penting itu antara lain muncul dalam tarik-menarik antara tujuan keadilan dan kepastiannya, seperti dalam adagium “Summum ius, summa iniuria“. Selalu ada upaya untuk memahami dan meredakan ketegangan, tetapi setiap upaya selalu menggendong persoalan filosofisnya. Artikel ini berusaha memetakan persoalan-persoalan filosofis itu supaya alur dan dinamika perdebatannya lebih mudah diikuti. Problematik yang muncul dari hubungan antara tujuan keadilan dan kepastian itu -yang akan disebut sebagai ‚sudut sempit‘, berbeda dengan ‚sudut luas‘-nya H.L.A. Hart- dipetakan dalam dimensi ‚waktu‘ alur hidupnya suatu hukum. Dari sudut sempit ini, akan tampak empat problematik filosofis. Pencermatan problematik filosofis ini penting terutama untuk memahami bahwa tidak ada hukum yang sempurna, sehingga perlu terus-menerus dicermati agar lebih mencapai tujuan dasarnya.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/41008
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9352
2017-03-28T19:50:10Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140722 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONFLIK KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PESISIR TINJAUAN HUKUM KEHUTANAN
Septory, Hertha Frederika
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Conflict, Authority, Management Of Coastal Forest And Forestry Law
This research find that mangrove forest are the forest and coastal resourcesso beregulated in Law Number 41 on 1999 and Law Number27 on 2007. According to the principle of lexspecialis derogatlegi lex generalis and lexpos teriori derogatlegi lex priorithat management authority forest owned by the Ministryof Forestry should be interpreted back out side coastal areas which becomes its authority the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-07-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9352
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20997
2020-04-17T14:23:04Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200131 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI MEKANISME FASILITASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Musjtari, Dewi Nurul
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta http://www.umy.ac.id
Yunita, Ani
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta http://www.umy.ac.id
Hamsin, Muhammad Khaeruddin
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta http://www.umy.ac.id
Array
OJK telah mempraktikkan model penyelesaian sengketa dengan fasilitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui OJK dan implementasi model penyelesaian sengketa yang diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris yang menggunakan analisis kualitatif dengan paradigma konstruktif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam praktiknya telah efektif menerapkan model penyelesaian sengketa yang dikenal dengan teknik fasilitasi, dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak, dengan capaian seluruh pengaduan yang diterima OJK melalui bagian edukasi dan perlindungan konsumen di OJK DIY maupun Jawa Tengah dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yaitu 20 (dua puluh) hari kerja dengan perpanjangan hingga 30 (tiga) puluh hari kerja dengan tingkat keberhasilan 100 %.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-01-31 16:03:28
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20997
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5797
2017-03-28T17:38:45Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"121023 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PRISMATIKA HUKUM SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual)
Roisah, Kholis
Prismatika , IPR law, Pancasila
Abstract
Prismatika law as the law paradigm of the development IPR law based on Pancasila, IPR regulations that should be in balance IPR moral doctrines such as the value of respect for the work of others and the value of honesty with moral values rooted in Indonesian society that is communality and spirituality value as part of the local wisdom. Local wisdom can be regarded as a reflection of the living law and respect for other people's work is expected to take to encourage peoples to be more creative and innovative could be used as a tool for change .
Keyword: Prismatika , IPR law, Pancasila
Abstrak
Prismatika hukum sebagai paradigma hukum pembangunan hukum HKI berdasarkan Pancasila, seharusnyan peraturan hukum HKI menyeimbangkan doktrin moral HKI seperti nilai penghargaan terhadap karya orang lain dan nilai kejujuran dengan nilai-nilai moral yang berakar dalam masyarakat Indonesia bahwa nilai komunalitas dan spiritualitas sebagai bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal dapat dianggap sebagai refleksi dari hukum yang hidup dan menghormati karya orang lain diharapkan untuk mampu mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan masyarakat
Key word : Prismatik, Hukum, HKI dan Pancasila
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-10-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5797
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16173
2020-04-17T14:10:03Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170130 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERAN PERUSAHAAN MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA
Lestari, Sartika Nanda
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Array
Perusahaan merupakan salah satu bagian penting dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sebagaimana Undang-Undang Penanaman Modal yang meminta perusahaan berkomitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan hadir sebagai jawaban atas tuntutan etika bisnis, hukum dan publik yang ditujukan kepada perusahaan. Penelitian ini akan mengkaji peran perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai peran perusahaan terhadap pengentasan kemiskinan serta akan menyimpulkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16173
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13048
2017-03-28T16:48:29Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110118 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA (STUD! PERBANDINGAN DENGAN NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG)
Supasti Dharmawan, Ni Ketut
Array
The type of this research is socio legal research which employed hermeneutic approach. The study showed that the legal protection of Computer Program which is regulated under Copyrights Act No. 19 Year 2002 is still weak in Indonesia. Based on BSA and USSTR report 2009, Indonesia was considered still in level of Priority Watch List. Some factors caused high level infringement of Computer Program (88%) in Indonesia due to: first, the legal substance of Computer Program protection (Article 15 (e) (g) the Act No. 19, Year 2002 concerning Copyright as the result of TRIPs harmonization, considered still distinct from the perspective legal culture of Indonesia. There are almost no space for social function (Copyright limitation) for Computer Program; Second, the factor of economic; Third, apparently the law enforcer more protect people who have power than the weak of end users; fourth, the innovation of technology. By comparing the legal protection with the developed countries (the European and US) and developing country (Malaysia),which are all as the member of WTO, only European regulate the Copyright limitation for Computer Program especially for education purposes such as to improve the technical emx» of Computer Program. Therefore the model of Article 5 (3) the Council Directive 911250/EEC of 14 May 1991 on the legal Protection of Computer Program, may suit with the need to construct Better future protection for Computer Program in Indonesia, regarding balance rights both for end users and the copyright owners.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-01-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13048
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47611
2023-07-11T02:50:14Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230331 2023 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA KHUSUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
Agustanti, Rosalia Dika
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Waluyo, Bambang
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Array
Kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah sosial yang sangat serius karena kurang mendapat respon yang memadai. Artikel ini menyampaikan gagasan penulis tentang konsep sistem peradilan pidana khusus perempuan korban kekerasan. Kesimpulan artikel ini menunjukkan bahwa konsep ini bisa diwujudkan jika dilaksanakan dengan dukungan beberapa komponen sistem peradilan pidana dengan ketentuan melibatkan polisi, jaksa penuntut umum dan hakim wanita. Tentunya hal ini masih dalam kewenangan lingkungan peradilan umum, hanya saja teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi perempuan korban kekerasan agar tujuan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu diperlukan penguatan kerjasama dan koordinasi antara subsistem peradilan pidana serta penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk menangani dan menyelesaikan kasus kekerasan kepada perempuan di Indonesia.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-03-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47611
Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10475
2017-03-28T16:53:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110419 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENDIDIKAN HUKUM DI ERA TRANSISI DALAM NEGARA DEMOKRASI MENUJU INDONESIA BARU
Anwar, Khaidir
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius
The Higher Law Education was started from senior high school level (Rechsschool), founded in 1908 during the Dutch colonial occupation. In 1924, law education was upgraded to university level which was called as "Rechtshogeschool". The paradigm of legal education is influenced by political change in governance implementation. In the colonial period, law education is intended only for practical purposes to fill certain positions in the law field. The Old Era continued this "tradition". Fundamental change occurred in the New Era, where laws serve as "tools of social engineering." In the year 1993, the curriculum of higher law education also has included "law skills", so that law school graduates "ready-made" to the business world. It is necessary to built the law education system which places Pancasila as the paradigm of jurisprudence, so that law education is executed through the integrity of understanding, producing and law implementation in a process of achieving justice and human happiness. It is time for law education to eliminate the law school graduates who are only oriented to purely law dogmatic and lacking the ability to abstract the social phenomena into the rules of law, thus many legal products are not in accordance with the law which life in society.
Kata kunci: Pendidikan Hukum, EraTransisi, Indonesia Baru
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10475
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28848
2020-05-10T05:00:42Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200430 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) DAN PENGHINDARAN PAJAK
Ispriyarso, Budi
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro https://scholar.google.co.id/citations?user=Qad_G0cAAAAJ&hl=id
Array
AEOI (Automatic Exchange Of Information) merupakan sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak. Adanya AEOI ini dilatarbelakangi banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Permasalahannya adalah (1) Bagaimana penghindaran pajak dilakukan wajib pajak di Indonesia (2) bagaimana peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan wajib pajak melalui tax avoidance dan tax evasion. Peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak sangat penting, karena dengan adanya sistim ini, wajib pajak yang membuka rekening di negara lain akan terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asal. Sistem ini juga akan berguna mengurangi pengemplang pajak untuk menghindari pajak, karena negara-negara yang ikut tergabung sistem ini, semakin banyak.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-04-30 04:26:19
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28848
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5816
2017-03-28T17:47:37Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130423 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
QUO VADIS DEMOKRASI PROSEDURAL DAN PEMILU : SEBUAH REFLEKSI TEORITIS
Budhiati, Ida
democracy, General Election, social contract
Abstract
General election is the one of principle of democracy. It means that democracy in Indonesia manifested through the regulation No. 15 of 2011 about the General Election Commissions who defines the term of democracy within the concept of directly, general, free, sacred, fairness and justice. On realization the concept of democracy, public participation which are the voice of majority really meaningfull. Through general elections will make the newness government formation, in another words, general election is an instition who reproduces a new social contract. To construct on model of the ideal general election is not easy. Independence of general election commission is crucial for democratic election could be run properly.
Keywords : democracy, General Election, social contract
Abstrak
Pemilihan umum merupakan sebuah prinsip dari demokrasi. Arti demokrasi di Indonesia termanifestasikan di dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mendefinisikan demokrasi dengan rangkaian kata langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam mencapai sebuah cita demokrasi, partisipasi rakyat menjadi kunci utamanya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dimana suara mayoritaslah yang menentukan. Melalui pemilihan umum pemerintahan yang baru pun terbentuk, dengan kata lain pemilu merupakan sebuah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru. Mengkonstruksikan pemilihan umum yang ideal dan demokratis tidaklah mudah. Independensi penyelenggara pemilihan umum sangatlah penting agar pemilihan umum yang demokratis dapat berjalan secara fair.
Kata Kunci : demokrasi, Pemilihan Umum, kontrak sosial
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-04-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5816
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15057
2020-04-17T14:12:14Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170730 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIQIH ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA (STUDI KASUS DI KOTA KUPANG)
Aladin, Aladin
UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG
Array
Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Realitas kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari adanya hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat.Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa terjadi perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam (HI)?; (2) Bagaimana status hukumpernikahanwanitahamilakibatzinadenganlaki-laki yang menghamilinyamenurutKompilasi Hukum Islam (KHI)danfiqih Islam?.Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Menurut KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu wanita itu melahirkan kandugannya. Sedangkan berdasarkan hukum Islam dalam hal ini pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambali yang mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai dia melahirkan kandungannya. Perbedaan tersebut terjadi karena di pengaruhi oleh perbedaan dalil-dalil (Al-Qur’an dan Hadis) yang digunakan dalam menafsirkan permasalahan pernikahan hamil di luar nikah. KHI menjelaskan pernikahan hamil di luar nikah berdasarkan dalil Al-Qur’an surat An-nur ayat 3, Mazhab Syafi’i dan Hanafi, pendapat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas. Sedangkan Hukum Islam menggunakan dalil Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, surat At-Talaq ayat 4, Mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambal; (2) KHI membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya, menurut hukum Islam status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya pun terjadi perbedaan pendapat diantara ke empat mazhab. Mazhab Hanafi dan Syafi’i membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Mazhab Maliki dan Hanbali melarang pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15057
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13064
2017-03-28T16:56:31Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PRINSIP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PERJANJIAN LISENSI MEREK TERKENAL
Sujatmiko, Agung
Array
Trade mark is a part of Intellectual Property Rights. It has been regulated by the law since 1961. The trade mark Jaw currently is Act No. 1512001. Trade mark can be well known if advertised in many medias, besides registered in many countries. Well known mark has a high economy value. It is not only profitable but also reputable, because the quality of well known mark is recoqnized by consumers. The licensing agreement is one of the ways to reduce the infringement of wellknown mark. Hence, the license agreement has an important role. It does not only give benefit for the licensor, but also for the licensee. Meanwhile, the infringement of wellknown marks that is done by third party, the licensor or the licensee can sue to the commercial court. The law enforcement of the wellknownmark's license agreement are injunction, canceliation sue and infringement sue.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-07-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13064
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/32726
2020-10-30T04:39:43Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"201029 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KORUPSI DI SEKTOR SWASTA DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI
Hiariej, Eddy O. S.
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Array
Korupsi di Indonesia hampir merata di seluruh aspek kehidupan sehingga membutuhkan instrumen hukum yang memadai untuk menanggulanginya. Selain Konvensi PBB mengenai antikorupsi yang telah diratifikasi, penyesuaian hukum nasional dengan konvensi tersebut sangatlah mendesak. Salah satu hal baru yang belum ada dalam undang-undang nasional kita adalah mengenai korupsi di sektor swasta yang tidak hanya melibatkan individu sebagai pelaku korupsi, namun juga melibatkan badan hukum sebagai pelaku. Metode penelitian dalam tulisan ini seluruhnya menggunakan studi pustaka. Selain menganalisis teori-teori yang aktual terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, tulisan ini juga mengulas mengenai pertanggungjawaban korporasi di beberapa negara.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-10-29 21:55:48
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32726
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5833
2017-03-28T17:51:47Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130723 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENDEKATAN KEADILAN MELALUI SILAISME DAN STANDARISASI PIDANA (PENYUSUNAN POLA PIDANA)
Kim, So Woong
Keadilan, Silaisme, Standarisasi Pidana (Penyusunan Pola Pidana)
Abstract
“Sila” itself in Pancasila is misinterpreted, making it difficult to be actualized. Sila, properly interpreted as a doctrine/precept supported by freedom is referred as “Silaism”. Silaism needs to be supported by the standardization of sanction, considering within the practice of the criminal law system, sanction occupies a central position. Both the KUHP (Criminal Code) and the laws outside of KUHP regulates delict and sanction as one and both act more individually, where each delict has its own sanction. Sanctions may differ between the KUHP and laws outside of KUHP, thus bringing conflict between norms and disparities. Therefore, a new sanction standardization is needed. To achieve “Justice”, both Silaism and sanction standardization are vital.
Keywords: Justice, Silaisme, Criminal Standards (Compilation Criminal Pattern)
Abstrak
Kesalahan pemaknaan sila pada Pancasila membuat Pancasila sulit diaktualisasikan. Pandangan mengenai pemaknaan yang tepat yaitu Sila sebagai ajaran / precept dan didukung adanya kebebasan disebut sebagai “Silaisme”. Silaisme perlu didukung dengan adanya standarisasi pidana. Mengingat pentingnya pidana dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Baik KUHP maupun UU di luar KUHP pengaturan delik dan pidana menjadi satu, dan lebih bersifat individual, dimana masing-masing delik terdapat pidananya. Antara KUHP dan UU di luar KUHP bisa berbeda mengenai pidananya. Hal tersebut akan membawa dampak adanya konflik norma dan disparitas. Untuk itu perlu adanya standar pidana yaitu dengan penyusunan pola pidana baru. Silaisme dan standarisasi pidana merupakan upaya pendekatan terhadap keadilan.
Kata Kunci : Keadilan, Silaisme, Standarisasi Pidana (Penyusunan Pola Pidana)
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5833
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16271
2020-04-17T14:14:02Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"171030 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
OUTSOURCING JASA KEBERSIHAN DI INSTANSI PEMERINTAH
Sujoko, Ajik
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Penggunaan alih daya jasa kebersihan oleh intansi pemerintah merupakan pilihan. Regulasi outsourcing diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Salah satu bentuk perusahaan menurut ketentuan ketenagakerjaan adalah usaha yang berbadan hukum. Instansi pemerintah belum dapat disebut sebagai perusahaan. Jadi, penggunaan outsourcing oleh instansi pemerintah belum ada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Kendati demikian, instansi pemerintah memiliki kewenangan menggunakan outsourcing. Instansi pemerintah yang menggunakan outsourcing, harus tunduk peraturan ketenagakerjaan. Memilih perusahaan outsourcing di instansi pemerintah, mengikuti ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16271
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4157
2022-07-07T04:19:39Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120124 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI PADA KORBAN
Soponyono, Eko
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Policy of sentencing system in this study in a functional significance (Material Criminal Law, Formal Criminal Law and Law of Punishment Execution). The main problems of this study are (a) How does the formulation of the victim-oriented sentencing system policy in the current positive law? (b) How does the formulation of victim-oriented sentencing system policy in the future positive law? Research carried out a normative legal research and approaches used include the approach of legislation, conceptual approaches and comparative approach. Formulation of policy oriented system on victims in the positive law currently only exist on a small portion statutory provisions in Indonesia, while in most of it is still oriented of criminal act offender. Although in its development, emerging concern for the victim, but has not awakened a policy of criminalization of the integral sentencing system. The conclusion that can be put forward is that there is concern for the victims in the current positive law, though not yet awakened a policy of criminalization of the integral system. In the coming policy so the policy was also concerned with both the victims and the offenders.
Key word : Sentencing System Formulation, Victim-oriented Policies
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-01-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4157
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13082
2017-03-28T17:01:07Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"111018 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)
Hendrawati, Dewi
Array
Consumer's Financing Agency is one the non-bank financing institutions providing funding for people Legal contractual relationship between the agency and the consumer is started with the preparation of the contract. Consumer's contract is done in standardized written form which is prepared in advance by the agency. It means that all terms and conditions are made by the agency alone, then the consumer will only need to agree or reject upon the contract without capabilities of altering nor adding anything to the content of the contract. The standardized contract in general is not considering enough other party's interest so that it is being questioned whether it is still providing freedom to the contracting consumers. Consumer's contract making even it is made and prepared by the agency as one the contracting parties is still providing freedom to the consumers by signing or not signing it, freedom to choose the contracting parties and freedom of choosing legal protection. Nevertheless since it is made only by one party there is exoneraion clause that ,s potentially risking the consumers.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-10-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13082
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11426
2018-08-09T14:12:05Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150115 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ILMU HUKUM NASIONAL DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN INDONESIA BERASASKAN KEADILAN SOSIAL
Rahayu, Derita Prapti
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Science including legal study that is not accompanied by knowledge of the Godhead ( the Pancasila ) is incomplete . Legal science coupled with the values of Pancasila , gave birth to legal experts who will make the rule of law in our country can not be separated from the Pancasila as the state . Containsbasic values of local wisdom keindonesiaan that principles are translated into the fifth principle. Ultimately creating a socially just economy called Pancasila economy .
Ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum yang tidak dibarengi dengan ilmu Ketuhanan (dalam Pancasila) adalah tidak lengkap. Ilmu hukum yang dibarengi dengan nilai Pancasila, melahirkan para pakar hukum yang akan membuat aturan hukum di Negara kita tidak terlepas dari Pancasila
sebagai dasar negara. Mengandung nilai-nilai dasar dari kearifan lokal keIndonesiaan yang dijabarkan ke dalam kelima silanya. Pada akhirnya menciptakan perekonomian berkeadilan sosial yang disebut dengan ekonomi Pancasila.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-01-15 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11426
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/32628
2021-03-24T04:31:28Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210131 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KEDUDUKAN ISTIMEWA MEREK TERKENAL (ASING) DALAM HUKUM MEREK INDONESIA
Lobo, Lionita Putri
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana
Wauran, Indirani
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana
Array
Sistem pendaftran first to file dinilai belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Merek terkenal karena status terkenalnya mempunyai kedudukan yang istimewa. Adapun tujuan penulisan artikel ini untuk memberikan argumentasi bahwa merek terkenal sekalipun belum terdaftar di Indonesia tetap mendapat keistimewaan karena frasa terkenalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Indonesia seharusnya melindungi merek terkenal meskipun belum terdaftar dalam daftar umum merek, seperti yang telah diatur dalam Perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris. Perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris harus dijadikan sebagai sumber hukum oleh Indonesia sebagai konsekuensi keikutsertaan dalam World Trade Organization (WTO) untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-01-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32628
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5864
2017-03-28T17:42:58Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130122 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONSEP ‘MALUM IN SE’ DAN ‘MALUM PROHIBITUM’ DALAM FILOSOFI PEMBERANTASAN KORUPSI
Shidarta, Shidarta
malum in se, malum prohibitum, tindak pidana korupsi
Abstract
Constitutional Court decision No. 003/PUU-IV/2006 has construed the connotation of Article 2 paragraph (1) of Law No. 31 Year 1999 by shifting the concept of ‘malum in se’ to that of ‘malum prohibitum’ in term of the element of ‘unlawfulness’ in that article. Is such an interpretation relevant enough amid the current corruption battle in this country? This article discusses this question by using the perspective of legal philosophy. The author of this article concludes that in the meantime, truth and justice values as constantly underlined by legal philosophy should be upheld as the strategy to strengthen the collectivity rather than the individuality principles in the Indonesian legal system. In this point of view, the shifting of the ‘malum in se’ to ‘malum prohibitum’ concepts can affect the principle of authority in the effort of corruption erradication in Indonesia.
Keywords: malum in se, malum prohibitum, corruption.
Abstrak
Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 memberi penafsiran yang mengubah konsep ‘malum in se’ menjadi ‘malum prohibitum’ terhadap makna melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Persoalannya adalah: apakah pergeseran makna ini dapat dianggap tepat? Tulisan ini menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan perspektif filsafat hukum. Dalam kondisi kekinian iklim pemberantasan korupsi di Indonesia, asas kebenaran dan keadilan yang digarisbawahi oleh filsafat hukum itu harus dibaca sebagai sebuah strategi untuk lebih memperkuat asas persekutuan (kolektivitas) dalam sistem hukum dibandingkan dengan asas kepribadian. Dalam konteks ini, maka pergeseran konsep ‘malum in se’ ke ‘malum prohibitum’ dapat dipandang sebagai pelemahan asas kewibawaan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kata kunci: malum in se, malum prohibitum, tindak pidana korupsi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-01-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5864
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16700
2020-04-17T14:14:35Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"180130 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PELUANG PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA TENTANG TANAH MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
Wiguna, Made Oka Cahyadi
Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
Array
Sengketa tanah yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah sengketa perdata tentang tanah. Winwin solution dalam penyelesaian sengketa perdata tentang tanah relatif sulit dapat terwujud, apabila penyelesaiannya melalui sidang peradilan. Pilihan hukum yang dapat dipilih untuk memperoleh win-win solution dalam menyelesaikan sengketa perdata tentang tanah adalah melalui alternative dispute resolution. Dalam tulisan ini akan membahas mengenai peluang penyelesaian sengketa perdata pertanahan melalui Alternative Dispute Resolution dan asas-asas perjanjian yang berlaku dalam penyelesaian sengketa perdata pertanahan melalui Alternative Dispute Resolution. Peluang penyelesaian sengketa perdata tentang tanah didasarkan pada UndangUndang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai suatu pilihan hukum (choice of law). Dalam rangka penyelesaian sengketa perdata tentang tanah diselesaikan melalui alternative dispute resolution, maka penyelesaiannya harus memenuhi asas-asas hukum mengenai perjanjian sebagai prinsip dasar.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16700
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50023
2024-03-19T02:00:07Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230731 2023 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PINJAMAN MENGIKAT DAN BENTURAN KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PADA PENGADAAN PEMERINTAH INDONESIA
Hardenta, Alif Duta
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Wibowo, Richo Andi
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Array
Pinjaman luar negeri merupakan alternatif pembiayaan pengadaan pemerintah. Salah satu isu pengadaan yang didanai pinjaman adalah pinjaman mengikat (tied aid) yang berbenturan dengan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian normatif-empiris ini menemukan bahwa tied aid perlu dipilah menjadi dua karakteristik yaitu yang kental (concentrated tied aid) dan yang cair (diluted tied aid). Concentrated tied aid kerap terjadi di bilateral loan, sedangkan diluted tied aid lebih banyak terjadi di multilateral loan. Pinjaman dari Asian Development Bank dapat diklasifikasikan sebagai diluted tied aid karena karakter Asian Development Bank sebagai multilateral donor, dan kelonggarannya dalam isu Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian ini menemukan bahwasanya kecenderungan pemberi pinjaman berkarakteristik tied aid bukan berarti pinjaman tersebut dapat digolongkan demikian. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah memiliki strategi menghadapi tied aid.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50023
Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13122
2017-03-28T17:55:57Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"131022 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
URGENSI PERSYARATAN UNTUK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM RUU PERTANAHAN
Sukirno, Sukirno
Array
Criteria for the recognition of indigenous people with the condition, viewed from any point of view, both techniques Jegislaoon, Pancasila as the guiding principle in the formation of law, human rights, the realities on the ground, expert opinion, as well as national and international legal instruments, the recognition of indigenous peoples and their rights to certain requirements are not urgent, even going to hinder the achievement of one of the country's goal to promote the general welfare (including indigenous peoples) as stated in the preamble of the 1945 NRI Constitution.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13122
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11445
2018-08-09T14:22:03Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150424 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MEREKONSTRUKSI SISTEM HUKUM ADMINISTRASI MENUJU HUKUM YANG MELAYANI
Susanto, Sri Nur Hari
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
This research aims to reconstruct the legal system, especially state administrative law so that it can function as a law that can serve the public interest. Other objectives is to study conceptually harmonize laws and regulations relating to public service. The method used is a normative legal research, which explores the use of a conceptual approach. The results showed that the reconstruction of the administrative law which is oriented toward public service, it must first pay attention to the paradigm shift of the administration of the state itself. It is thus necessary to take measures to harmonize the legislation of sectoral public services based on the principles / legal principles that are generally accepted
Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem hukum khususnya hokum administrasi negara sehingga dapat difungsikan sebagai hukum yang dapat melayani kepentingan publik. tujuan lainnya adalah melakukan kajian konsepsional mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, yang membahas menggunakan pendekatan konseptual. (conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa rekonstruksi hukum administrasi negara yang memiliki orientasi terhadap pelayanan publik, maka harus terlebih dahulu memperhatikan perubahan paradigma terhadap administrasi negara itu sendiri. Dengan demikian perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan sektoral bidang pelayanan publik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip/asas-asas hukum yang berlaku umum
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11445
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/32317
2021-11-17T20:01:02Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210731 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MASA PANDEMI COVID-19: ANTARA SOLUSI DAN JEBAKAN
Budiyono, Tri
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana
Array
Dunia Bisnis terpapar oleh pandemi Covid-19. Bagi pengusaha yang memiliki kewajiban membayar hutang, dapat dimohonkan pailit yang pada umumnya akan mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha. Untuk menghindari kebangkrutan, debitur dapat mencari formula lain sebagai jalan keluar dari masalah itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi (kemungkinan) pemanfaatan PKPU dalam masa Covid-19, termasuk kelemahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian ini adalah bahwa titik penghubung antara PKPU dan kepailitan menjadi solusi namun mengandung potensi jebakan yang dapat berakibat fatal bagi debitur. Oleh karena itu, debitur harus cermat dalam memilih pola penyelesaian utang yang memiliki risiko paling kecil. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan memiliki risiko rendah bagi debitur, sedang PKPU lebih baik diposisikan sebagai pilihan terakhir.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32317
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9022
2017-03-28T18:27:25Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140121 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MEMBANGUN MODEL KERJASAMA PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN BARAT-SARAWAK (Suatu Studi Perbandingan)
Bangun, Budi Hermawan
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Model of Cooperation, State's Border Management
State's border management cooperation between Indonesia and Malaysia keep potential problems namely differences in socio-economic conditions between the two states. Meanwhile as a socio-cultural, the communities in the two states have a close relationship. Support by comparative study, this paper want to recomended a model of state's border management cooperation, particularly between West Kalimantan and Sarawak. From the results of the comparative study it was concluded that adoption of the China-Vietnam border management model can be applied to the Indonesia-Malaysia border management, in particular between West Kalimantan-Sarawak. This adoption should be accompanied by a number of strategies, i.e.: accelerating the construction of the infrastructure and facilities, strengthening the socio-economic conditions, human resources development, and strengthening the aspect of good institutional
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-01-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9022
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20965
2020-04-17T14:18:10Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"181030 2018 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TITIK SINGGUNG KERAGAMAN SISTEM HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN SERIAL
Yunanto, Yunanto
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Realitas menunjukkan adanya inkonsistensi dalam memaknai dan melakukan pembagian harta kekayaan perkawinan akibat adanya keragaman aturan khususnya dalam perkawinan serial. Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait titik singgung kesamaan makna dan hakikat pembagian harta kekayaan perkawinan dalam keragaman sistem hukum harta perkawinan; dan penyelesaian pembagian harta kekayaan perkawinan dalam perkawinan serial berbasis keragaman aturan dalam praktik di pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan: terdapat kesamaan makna dan hakikat pembagian harta kekayaan perkawinan dalam keragaman sistem hukum harta kekayaan perkawinan pada harta yang diperoleh selama perkawinan di luar harta yang diperoleh karena warisan dan hibah; dan dalam perkawinan serial terbentuk masing-masing kelompok harta kekayaan perkawinan yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2018-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20965
Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13139
2017-03-28T17:56:12Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"131022 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
REKULTURASI PENEGAK HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TRAFFICKING
Carolina, Carolina
Array
Trafficking crime is extraordinary crime (extra-ordinary crime) derived from a compilation of socio-economic problems that developed in the community. Trafficking in law enforcement approach should be re improvement of the legal culture law enforcement officers of character positivism towards developing a mindset renewal based on the desire to find justice substantive crime prevention and enforcement trafficking. This study aimed to the general objective of this research is to find and evaluate the problems of law enforcement in dealing with human trafficking crime that has been done so far tend not optimal to find the factors that inhibit the ideal pattern of development and seek legal culture of law enforcement officers. The results of this study indicate that the handling offense by law enforcement officers is not optimal and need renewal paradigm of law enforcement officers when dealing with trafficking cases.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-10-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13139
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11466
2018-08-09T14:36:10Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"151028 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
STATUS PENYELENGGARAAN PERADILAN HAM DI INDONESIA BERBASIS HUKUM INTERNASIONAL
Huda, Nurul
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
The era of respect for Human Rights (HAM) in Indonesia was marked by the issuance of regulatory/legal instruments both in the state constitutional amendment after amendment and legislation in the form of legislation include Act No. 26 of 2000 on Human Rights Court which is substantially oriented the Rome Statute. Apparently, Act No. 26 of 2000 is a product of the criminal policy "compromise models" because on one hand there is a setting which adopted the Rome Statute and on the other hand found a variety of different conditions deviate and with the statute. Though International legal instruments is one of the sources of law are important to the national legal system
Era penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia ditandai oleh disyahkannya regulasi / instrument hukum baik di dalam amandemen konstitusi negara maupun perundangan dalam bentuk undang-undang diantaranya adalah Undang-Undang nomor: 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang substansinya berkiblat pada Statuta Roma. Nampaknya UU nomor 26 tahun 2000 merupakan produk kebijakan criminal “model kompromi” sebab di satu sisi terdapat pengaturan yang mengadopsi pada Statuta Roma dan pada sisi lain ditemukan berbagai ketentuan yang menyimpang dan berbeda dengan statute tersebut. Padahal instrument hukum internasional merupakan salah satu sumber hukum yang penting bagi system hukum nasional
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-10-28 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11466
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/32481
2021-11-17T20:28:01Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"211030 2021 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONSISTENSI BENTUK DAN MATERI MUATAN SURAT EDARAN SEBAGAI PRODUK HUKUM DALAM PENANGANAN COVID-19
Anggono, Bayu Dwi
Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi, Fakultas Hukum, Universitas Jember
Mardika, Nando Yussele
Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi, Fakultas Hukum, Universitas Jember
Array
Masa Pandemi Covid-19 merupakan kondisi darurat yang harus ditangani dengan cepat, sehingga Pemerintah pusat, kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah dalam dalam merespon kondisi tersebut menggunakan Surat Edaran untuk melaksanakan kebijakan percepatan penanganan Covid-19. Tulisan ini bertujuan untuk membahas konsistensi bentuk dan materi muatan Surat Edaran sebagai produk hukum dalam penanganan Covid-19. Secara keseluruhan terdapat 193 Surat Edaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, dari jumlah tersebut dikelompokan menjadi beberapa klasifikasi: Pertama, Surat Edaran yang tidak sesuai dengan bentuk format (perbedaan penomoran, tata letak lambang negara, dan tanggal surat) berjumlah 120 Surat Edaran, Kedua, Surat Edaran yang materi muatannya harusnya menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan, berjumlah 123 Surat Edaran.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32481
Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9033
2017-03-28T18:27:41Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140121 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KELEMAHAN PENERAPAN CLOSED LIST SYSTEM SERTA IMPLIKASINYA DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Sa'adah, Nabitatus
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Closed List , BPHTB
The Act No. 28 of 2009 of Regional Tax and Retribution is intended to support regional head through tax sector in order to conduct implementation of regional autonomy. There are significant changes in the new law among others are transfer of BPHTB as Districts Tax and implementation of close list system.Implementation of closed list system has several weaknesses such as local government unable to act much if there are provisions of multiple interpretations, which disadvantage the region. Such thing should be demonstrate on regulation related to BPHTB therefore it will create implication of regional disadvantage.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-01-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9033
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21666
2020-04-17T14:19:12Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190130 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PEMBERDAYAAN GUGATAN SEDERHANA PERKARA PERDATA GUNA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PERADILAN BERDASARKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
Riyanto, Benny
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Sekartaji, Hapsari Tunjung
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
The usual legal system of civil law often require an expensive cost, a complicated and takes long time to complete a case. The demand to resolve small civil case through special legal system is increase. Gugatan sederhana (adopted from Small Claims Court) is an alternative legal system provided in the district court to settle the civil case that are more accessible and effective in maintaining legal rights for justice seekers. The empowerment of gugatan sederhana starts in the district court because it is the first level court to go to resolve the civil case faced by justice seekers.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21666
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5759
2017-03-28T17:30:00Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120424 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional
Maroni, Maroni
Moral, Legal, the National Legal System
Abstract
Laws that benefit a community should reflect the moral and legal values of the society in which a law enforced. Likewise with the Indonesian national legal system should reflect the moral and legal values contained in Pancasila. The low legal authority in to day's society due to national legal systems have not fully reflect the value of moral and legal values based on Pancasila. Problems in this paper is why the moral and legal values of Pancasila has not been fully reflected in the current National Legal Systems. The results of the study that cause: (1) Pancasila translated in accordance with the interests of the ruler, (2) national legal reform is deadlocked due to, among others: the struggle of political interests, target orientation, ego-sectoral, bond romanticism of the past, dealing with inferiority superiority. Advice to immediately reorient and reevaluation national legal system based on Pancasila.
Keywords: Moral, Legal, the National Legal System
Abstrak
Hukum yang bermanfaat bagi suatu masyarakat harus mencerminkan nilai moral dan nilai hukum dari masyarakat dimana suatu hukum diberlakukan. Begitu juga dengan sistem hukum nasional Indonesia harus mencerminkan nilai moral dan nilai hukum yang terdapat dalam Pancasila. Rendahnya wibawa hukum di masyarakat saat ini dikarenakan sistem hukum nasional belum sepenuhnya mencerminkan nilai moral dan nilai hukum berdasarkan Pancasila. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu mengapa nilai moral dan nilai hukum Pancasila belum sepenuhnya tercermin pada Sistem Hukum Nasional saat ini. Hasil kajian bahwa penyebabnya: (1) Pancasila diterjemahkan sesuai dengan kepentingan penguasa; (2) reformasi hukum nasional mengalami kebuntuan dikarenakan antara lain: adanya pertarungan kepentingan politik, orientasi target, ego sektoral, ikatan romantisme masa lalu, superioritas berhadapan dengan inferioritas. Saran agar segera melakukan reorientasi dan reevaluasi terhadap sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila.
Kata Kunci: Moral, Hukum, Sistem Hukum Nasional
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-04-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5759
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13678
2017-03-29T10:57:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160419 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
OPTIMALISASI KONSEP REWARD TERHADAP WHISTLE BLOWER TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
As'adi, Edi
Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Mencermati rumusan Pasal 10 ayat (2) ada dua kesimpulan yang menarik, yaitu (1) Whistle blower tetap dipidana bila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan asas legalitas. Whistle blower hanya mendapatkan reward berupa keringanan pidana bukan berupa restorative justice. Hal ini belum mencerminkan azas-azas yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 yakni azas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, azas keadilan dan azas kepastian hukum. Seharusnya kesaksian dari Whistle blower bukan lagi hanya dipertimbangkan oleh hakim namun harus menjadi pertimbangan pemberian reward yang sepadan dengan keterangan yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana korupsi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13678
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11586
2017-03-28T16:32:59Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100406 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ASPEK PERJANJIAN ELECTRONIC COMMERCE DAN IMPLIKASINYA PADA HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA
Indah, C. Maya
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
The problem of law in cyber activities is implementation of law evidence. Including the problem are authenticity of law subject in making transaction by cyber, commitment ofpacta sun servanda principle, transfer of right mechanism, accountability of each party, electronic document legality, and digital signature as a tool of evidence, resolution of conflict, and jurisdiction in private law cases. The problem in E-commerce contract is legality of standard contract in E-commerce. It is important in Law Private perspective about lisenceof data ownership, and authenticity of each party in trading bycyberspace.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-05-06 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11586
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40207
2022-03-11T04:03:56Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220131 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT IZIN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA PASCA HADIRNYA OMNIBUS LAW
Amir, Nabbilah
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
Watumlawar, Jerry
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
Array
Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menimbulkan problematika. Kekhasan dari Negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya memberikan konsekuensi logis untuk pengoptimalan terkait pengelolaannya, sehingga undang-undang tersebut ada, bertujuan untuk memperbaiki disharmonisasi perundang-undangan dan guna mempercepat investasi demi pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Secara khusus izin pemanfaatan pulau-pulau kecil merupakan salah satu aspek yang terdampak dari kehadiran undang-undang ini. Maka penulisan kali ini dengan merujuk pada pengaturan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil. Izin pemanfaatan dapat menjadi salah satu upaya untuk percepatan pemenuhan tujuan berbangsa dan bernegara namun tetap perlu adanya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang tepat oleh pemerintah.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-01-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40207
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9049
2018-08-09T13:56:57Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140422 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
KONSTRUKSI PEMAKNAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN HERMENEUTIK
Susanti, Ino
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
KPK, Corruption, Hermeneutics
Corruption Eradication Commission as the state agency have problems in the determination of corruption, especially in meaning among law enforcement. The problem occurs the meaning used only incompliance with the formalelements of the offense provisions set instatute. The purpose of this study is to reveal how the meaning and concept of Justice in dealing with corruption cases. The results showed construction of the meaning of corruption to justice must be based on people-oriented approach to living law (worth Pancasila) by sliding the fulfillment of the principle of legality stand point formal point of view to the legality which is material
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-04-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9049
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21614
2020-04-17T14:20:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190426 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERJANJIAN PERKAWINAN PERAMPAM DENE DALAM ADAT GAYO DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
Suhartini, Suhartini
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah
Rama Sabekti, Syandi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah
Array
Dalam hukum adat Gayo dikenal suatu perjanjian perkawinan dengan istilah perampam dene, yaitu suatu denda yang diberikan kepada seseorang pasangan suami atau isteri yang melanggar sebuah perjanjian di dalam perkawinan, perjanjian perampam dene ini dibuat oleh kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan isteri yang disaksikan oleh orang tua kedua pasangan suami isteri atau keluarga dan diketahui oleh reje (kepala desa) kedua belah pihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris, yang deteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan. Pelaksaan perjanjian perkawinan perampam dene, para pihak yang yang datang kepada Reje sendiri tanpa ada paksaan, setelah sarak opat menemukan titik temu dalam permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, para pihak membacakan isi dari perjanjian perkawinan perampam dene dihadapan unsur-unsur sarak opat dan saksi-saksi. Kedudukan Perjanjian perkawinan perampam dene bila ditinjau dari hukum Islam kedudukannya hukumnya sangat kuat karena perampam dene berdasarkan Al-Qur’an dan hadist, jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukan perjanjian perkawinan perampam dene tidak kuat.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-04-26 14:10:46
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21614
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5776
2017-03-28T17:34:30Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"120724 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PROGRAM LEGISLASI DAERAH SEBAGAI PENGAWAL POLITIK HUKUM DI DAERAH
Respationo, H.M. Soerya
Local Legislation, Legal Policy, Local Government.
ABSTRACT
Since the passing of reforms in 1998 has brought changes to the constitutional system of centralized to decentralized Indonesia, it means a government authority handed over to autonomous regions, except for the central government affairs. The principle of autonomy emphasizes providing government authority to local governments to regulate and manage their own affairs within the unity state of framework. Follow-up of these reforms have also been carried out by the 1945 Amendment to change the power to make laws that are on the government initially submitted to parliament. National legal and political system was changed to affect the formation of the orientation and priorities of legislation, including legislation as part of program activities inherent in the process of formation of national law. Accordingly, any establishment of legislation to do with the deepening of the material, the synchronization and harmonization with other legislation, as well as open access and dissemination to increase community participation. One of the priorities that must be done within the framework of the development of national law is to harmonize legislation to establish a form of regulatory legal instruments that guarantee the implementation of the rule of law while providing the broadest possible benefits for thewelfare of the people, namely the Local Legislation Program.
Keywords: Local Legislation, Legal Policy, Local Government.
ABSTRAK
Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 telah membawa perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik, artinya sejumlah wewenang pemerintahan diserahkan kepada daerah otonom, kecuali urusan pemerintahan pusat. Prinsip otonomi daerah menekankan pada pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam kerangka NKRI. Tindak lanjut dari reformasi ini juga telah dilakukan Perubahan UUD 1945 dengan merubah kekuasaan membentuk undang-undang yang pada mulanya berada pada Pemerintah diserahkan kepada DPR. Sistem dan politik hukum nasional pun berubah yang mempengaruhi orientasi dan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan program legislasi sebagai bagian yang inheren dalam proses pembentukan hukum nasional. Sejalan dengan hal tersebut, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan pendalaman materi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, serta diseminasi untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan membentuk suatu instrumentasi hukum berupa peraturan yang lebih menjamin terlaksananya kepastian hukum sekaligus memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat, yaitu program legislasi daerah.
Kata Kunci: Legislasi Daerah, Politik Hukum, Pemerintahan Daerah.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-07-24 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5776
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13728
2017-03-29T11:09:14Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"160725 2016 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERAN BANK INDONESIA DALAM PENERBITAN OBLIGASI DAN SURAT UTANG DAERAH
Budiyono, Tri
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Array
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana (baca: Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah/APBD), Pemerintah Daerah sebagai pemegang otonomi memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat utang (obligasi). Oleh karena penerbitan obligasi daerah dapat mempengaruhi keuangan Negara secara makro, maka pada setiap penerbitan obligasi daerah harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia (BI). Relasi kelembagaan dalam penerbitan obligasi daerah ini memunculkan konstruksi pemikiran tentang keterhubungan Pemerintah Daerah-BI. Bertitik tolak pada prinsip asas negara kesatuan, maka interpretasi analogik dapat dipergunakan untuk menjelaskan keterhubungan Pemerintah dengan BI sebagai model keterhubungan antara Pemerintah Daerah dan (perwakilan) BI di daerah. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan bukan hanya pada proses, tetapi harus pula memperhatikan akibatakibat yang dapat diperkirakan dari penerbitan obligasi daerah tersebut.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2016-07-25 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13728
Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11960
2017-03-28T16:32:49Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"100105 2010 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Juliani, Henny
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/
Array
In order to implement governance and development to realize people prosperity, Government us bestowedauthority to manage public finance. The authority is classified as administrative authority and treasuryauthority. The authority on public finance management belonged to the government gives consequence toaccount on implementation of public finance management. Hence every behavior effecting public financeloss have to be accounted jurisdictionally. Those above mention undergird paper of ULegalAspect of Publicfinance Loss Solution~". Government's behaviors comprise in managing and accounting public finance,comprises the authorities as to manage and to account the public finance management are obtained asattributed and delegated based on legality and discretion. In implementing its authority, there is a risk toabuse the authority as well as illega/ behaviors accordingly they may causes public finance loss. Hence theillegal behaviors causing public finance loss have to be accounted legally.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2010-01-05 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11960
Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45491
2022-11-23T01:51:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220730 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERBEDAAN PERLINDUNGAN PRIVASI KONSUMEN DI INDUSTRI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN
Johan, Suwinto
Faculty of Business, President University http://orcid.org/0000-0002-8427-162X
Array
Penggunaan media sosial telah meningkat secara masif. Akun media sosial atau nomor telepon merupakan hak privasi konsumen. Penjualan data pribadi konsumen telah meningkat pesat. Penelitian ini bertujuan membahas perlindungan privasi konsumen terhadap promosi penjualan Penelitian membahas perlindungan privasi industri keuangan dan non-keuangan. Penelitian ini mempergunakan metode legal normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah harus mampu mengatur penggunaan data pribadi konsumen secara komprehensif. Penggunaan data pribadi ini harus meliputi penggunaan, pelaksanaan dan pengawasan data pribadi konsumen. Peraturan penggunaan data pribadi harus merupakan peraturan yang mengatur keseluruhan data pada saat ini dan masa yang akan datang. Industri non-keuangan belum diatur oleh regulator terkait.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-07-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45491
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9350
2017-03-28T19:50:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"140722 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENELITIAN BUDAYA HUKUM:KONSEP DAN METODOLOGI
Asmara, Teddy
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
legal culture concept, problem research, ideational approach, emergent design
This paper discusses the coherence between the concepts and methods of the legal culture study according to the ideational approach of anthropological perspective, and operational examples presented through techniques to formulate the problem in qualitative research. By using the emergent design, research problems in the proposal is still tentative and / or open it will be enhanced inductively in the field, through the process of intensification of theoretical sensitivity of the phenomenon. Change research problems and themes as well as the diversity of research methods is as a consequence of the strategy to explore the phenomenon being studied. Techniques so as one of the main ways to obtain the coherence of concepts and methods as well as a definitive study design were further narrated in the research report.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-07-22 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9350
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21986
2020-04-17T14:22:16Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"191016 2019 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
DAMPAK KEBIJAKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRI DAN CAMPURAN DI KABUPATEN CIANJUR
Solihah, Cucu
Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Suryakancana
Yulianah, Yuyun
Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Suryakancana
Nur, Hilman
Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Suryakancana
Rozi, Mumuh M.
Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Suryakancana
Array
Kebijakan isbat nikah berlaku terhadap perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun kebijakan tersebut juga dimanfaatkan oleh pasangan suami istri yang menikah dengan cara siri dan perkawinan campuran. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa peraturan yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pemanfaatan celah hukum dari kebijakan isbat nikah oleh masyarakat dan warga Negara asing dalam menikahi wanita Indonesia guna menghindari syarat administrasi perkawinan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-10-16 07:50:54
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21986
Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5792
2017-03-28T17:38:40Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"121023 2012 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
Relevansi Kebijakan Desentralisasi dengan Konsepsi Negara Kesatuan
Kasmawati, Andi
Decentralization and Unity state
Abstract
The agreement at the beginning of the reform of the Indonesian nation to maintain the Unitary State, following a suggestion to change into a federal state, a cornerstone of government formation to accommodate both forms of the country by replacing Law. 1974 on regional administration, which tend to be centralized, with Law no. 22, 1999 are decentralized, the way this law causes a lot of tension and problems relating to local government authorities, thus replaced by Law no. 32 of 2004 which diharpkan able to resolve the issue.
The concept of a unitary state in the government putting As with sub-national governments are delivered / transferred desentraliasasi government based on the theory that one theory of the delegation of authority in local government, it is not relevant to the theory of decentralization G. Cheema and Rondinelly, but the conception of the unitary state of Indonesia are relevant to the theory of imperfect decentralization proposed by Hans Kelsen.
Key Words: Decentralization and Unity state
Abstrak
Kesepakatan bangsa Indonesia di awal reformasi untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan, setelah ada wacana untuk merubah menjadi negara federal, menjadi landasan pembentukan pemerintahan yang mengakomodir kedua bentuk negara tersebut dengan mengganti UU No. Tahun 1974 tentang Pemerintahan daerah, yang cenderung sentralistik, dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang desentralistik, dalam perjalanannya UU ini banyak menimbulkan ketegangan dan permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah, sehingga diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang diharpkan mampu mengatasi masalah tersebut.
Konsep negara kesatuan dalam pemerintahan menempatkan pemerintah daerah sebagi sub nasional yang diserahkan/dilimpahkan pemerintah berdasarkan teori desentraliasasi yang salah satu teori pelimpahan wewenang dalam pemerintah daerah, tidak relevan dengan teori desentralisasi G. Cheema dan Rondinelly, namun konsepsi negara kesatuan di Indonesia relevan dengan teori desentralisasi tidak sempurna yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.
Kata Kunci: Desentarlisasi dan Negara Kesatuan
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2012-10-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5792
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
eng
Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15423
2020-04-17T14:09:58Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170130 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MODEL ADVOKASI LSM JKPS CAHAYA TERHADAP BURUH MIGRAN ASAL KABUPATEN PONOROGO
Nasution, Robby Darwis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Ponorogo https://scholar.google.co.id/citations?user=0mmIKEgAAAAJ&hl=id
Array
Tingginya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada akhirnya berdampak kepada tingginya permasalahan yang timbul karena arus buruh migran ini. Penanganan kasus yang dilakukan oleh pemerintah terkadang terbentur dengan birokrasi hingga membuat penanganan menjadi lambat, sehingga muncullah banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pendampingan dan perlindungan TKI. Maka dari itu sangat menarik sekali jika melihat lebih jauh tentang pola pendampingan yang dilakukan oleh LSM ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data dilapangan sebagai sumber primer dan referensi/literatur sebagai sumber sekunder. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah pola advokasi yang dilakukan oleh LSM JKPS CAHAYA yang berupa “pendampingan berjenjang” dengan pendekatan personal terbukti lebih efektif jika dibandingkan dengan pola advokasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan model birokrasi institusinya.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-01-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15423
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12920
2018-08-09T14:23:53Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"150723 2015 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
QUO VADIS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JIS. UNDANG-UNDANG NO 51 TAHUN 2009 DAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UU. NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Widya Utama, Kartika
Array
Any change in the legislation, always cause changes / shifts in legal actions and legal consequences arising in the implementation and enforcement process .Act No. 30 of 2014 on Government Administration to bring a change in the term of authority Administrative Court in a dispute over the administration of the State . Needs to be studied more deeply how the legal consequences that would occur as a result of differences in the rules in the Act No. 30 of 2014 with Act No. 5 of 1986 .Law No.30 Year 2014 has expanded the authority of the Administrative Court , the extension of this authority should need to be addressed carefully in order not to create legal uncertainty in practice . The government should immediately issue regulations governing the implementation of the new judicial procedure related to some fundamental changes in the Law on Government administration .
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2015-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12920
Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/51904
2023-05-12T02:45:09Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"221031 2022 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
THE LEGAL REGULATORY FRAMEWORK OF SHARIA SECURITIES CROWDFUNDING IN INDONESIA
Noor, Afif
Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Array
The Sharia SCF industry is thriving in Indonesia with an increasing number of providers and users, but it is also very high risk. To establish trust and ensure investment security, a strong legal framework is needed. This study uses a statutory approach to examine the legal regulatory framework for Sharia SCF. The research found that while Article 33 of the 1945 Constitution forms the basis of Sharia SCF regulations, the industry is not specifically regulated by law. Instead, the Financial Services Authority issued POJK No. 57/2020 based on Law No. 21/2011. However, in the future, the Sharia SCF industry must be regulated by law to provide maximum legal certainty and protection for users or consumers.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/51904
Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10470
2017-03-28T16:53:04Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110419 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
CALON PERSEORANGAN : PERGESERAN PARADIGMA KEKUASAAN DALAM PEMILUKADA
Saraswati, Retno
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
The justice's argument and welfare which buiided by Mahkamah Konstitusi whose grant opened the independent stripe is already moved power paradigm in local election. The rubbing from old paradigm who seat political party as on of access in nomination of head or deputy of a district to be a new paradigm that the power in nomination of head or deputy of a distric not finished to divided by political party, but that power also give truth for individual to participant in nomination of hear or deputy of a district
Kata kunci: Calon Perseorangan, Pemilukada
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10470
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23087
2020-05-08T23:18:44Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200430 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS PERBANDINGAN HUTANG DAN MODAL DI INDONESIA
Togatorop, Ginda
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
Tambunan, Maria R.U.D.
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
Array
Artikel ini membahas penerapan ketentuan perpajakan terkait perbandingan hutang dan modal ratio di Indonesia sebagai salah satu bentuk pengalihan laba untuk minimalisir beban pajak oleh perusahaan multi nasional dengan melakukan pinjaman jumlah besar kepada pihak afiliasi sebagai modal usaha. Akibatnya, terjadi penggerusan basis pemajakan di Indonesia dengan pembayaran bunga dengan jumlah yang tidak rasional untuk mengurangi penghasilan neto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang diterapkan saat ini merupakan salah satu langkah maju dalam mencegah terjadinya erosi basis pemajakan, yaitu menetapkan rasio utang terhadap modal sebesar 4:1. Namun, ketentuan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah seperti apakah rasio demikian benar-benar mampu mencerminkan struktur permodalan suatu entitas bisnis dimana setiap sektor industri memiliki karakteristik struktur permodalannya masing-masing.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-04-30 04:26:19
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23087
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5811
2017-03-28T17:47:32Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130423 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
MONOPOLI PADA LISENSI MEREK TERKENAL DAN KAITANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA
Bambang Sugeng, Agung Sujatmiko
licensor, licensee, wellknown trade mark, competition.
Abstract
This research conducted to ask two problems, can license wellknown trademark support the competetion? and the dispute problems between licensor and licensee. Basically, the license agreement not only give benefit to the licensor, but also to the licensee. The licensor will take royalty from the licensee, and the licensee take the goodwill of wellknown trade mark. Its very usefull to get the consumer. Without advertising, the licensee get much cosumers easily. On the other hand, the license agreement, give much benefit to the consumers. The consumers have many choice to buy the goods or services. Its can reduce the price. When the price is decrease, it can support the competition. The problems between the licensor and the licensee can bring to the court or Alternative Dispute Resolution (ADR).
Ke words : licensor, licensee, wellknown trade mark, competition.
Abstrak
Penelitian normatif ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan yakni apakah perjanjian lisensi merek terkenal dapat mendukung persaingan usaha yang sehat dan bagaimana penegakan hukum perdata perjanjian lisensi merek terkenal. Pada dasarnya perjanjian lisensi merek tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat pada pemberi lisensi, melainkan juga penerima lisensi. Pemberi lisensi akan menerima royalti dari penerima lisensi, dan penerima lisensi memperoleh “goodwill”, sehingga akan mudah untuk memperoleh konsumen. Pada sisi lain, konsumen juga memperoleh keuntungan, yakni memiliki banyak pilihan untuk membeli barang dan atau jasa, sehingga berakibat pada turunnya harga barang dan atau jasa. Jika harga turun, akan membantu dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat. Masalah yang timbul dari perjanjian lisensi merek dapat diselesikan melalui pengadilan atau arbitrase atau ADR (Alternative Dispute Resolution)
Kata kunci : pemberi lisensi, penerima lisensi, merek terkenal, persaingan.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-04-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5811
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15399
2020-04-17T14:11:45Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"170430 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
BEBERAPA PERMASALAHAN PERLINDUNGAN PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN PERMENAKERTRANS NOMOR 19 TAHUN 2012
Sonhaji, Sonhaji
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Pekerja/buruh outsourcing mulai dikenal di indonesia sejak berlakunya UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara tegas mengenai istilah dari outsourcing, namun dalam Pasal 64 secara tidak langsung disinggung mengenai outsourcing yaitu “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis”.kehadiran perjanjian kerja melalui outsourcing menimbulkan prokontra dikalangan para pelaku proses produksi barang dan jasa. Dikalangan pekerja modal perjanjian tersebut dipandang sangat melemahkan posisi mereka, sedangkan disisi lain pengusaha merasa diuntungkan dengan hadirnya sistem tersebut. Dari kacamata pemerintah sistem outsourcing ada dalam UU yang bari adalah dalam rangka merespon tuntutan kalangan investor khususnya asing.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15399
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13059
2017-03-28T16:48:46Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110118 2011 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PERKEMBANGAN HAK PEREMPUAN DI BIDANG WARIS DALAM HUKUM ADAT BALI
Sukerti, Ni Nyoman
Array
Adat Jaw represent the law which live in the society, its for unwritten and still go into effect hitherto. Adat law studied by is the heritage of Balinese adat law. According to the heritage of Balinese adat law, daughter and widow of non as heir. Report of Research and justice decision mention that daughter as heir. Pursuant to the fact of woman rights in the heritage of Balinese adat law have experienced of the development. The development influenced by some factor of like paradigm change from some parent and some enforcer punish the Oudge), awareness of society citizen, individual evocation, education, economic of family, efficacy of family of to have a plan and legislation. The development, still have the character of limited namely only to its parent properties estae obtained do not by inherit.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011-01-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13059
Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45091
2024-03-19T02:00:07Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230731 2023 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
TAX LIABILITY ARRANGEMENT OF INTERNATIONAL E-COMMERCE IN INDONESIA
Sinaga, Henry Dianto Pardamean
Directorate General of Taxes http://www.researcherid.com/rid/R-6861-2016 http://orcid.org/0000-0002-4533-6283
Samekto, F. X. Adji
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Emirzon, Joni
Faculty of Law, Universitas Sriwijaya
Array
International e-commerce has created challenges in terms of tax liability, referred to the study by Google-Temasek-Bain revealed that the combination of e-commerce had reached USD40 billion. Based on normative juridical method using new institutionalism theory, two conclusions are generated. First, the prevailing laws in Indonesia do not yet have a lex specialist that regulates tax liability regarding international e-commerce transactions. Second, it is important and urgent to reformulate secondary liability in tax laws that must cover the elements, exclusions, and standards. Reformulation of tax secondary liability of international e-commerce should be extended to overseas and domestic marketplaces, and social media, including general provisions and procedures, billing, mechanisms for warning and terminating access and normalization, as well as tax sanctions (administrative and criminal).
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-07-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45091
Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11084
2017-03-28T19:54:51Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"141021 2014 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PEMBERDAYAAN TOKOH MASYARAKAT SEBAGAI CARA MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Marpaung, Lintje Anna
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
The local government together with community leaders consisting of traditional leaders, religious leaders, and NGOs need to work together in building the region so that it can thrive again and be able to strengthen the character of Indonesian society, in a society that increasingly modern and multicultural. With the cooperation, areas that initially the potential for conflict, it can be prevented by approaches are persuasive by the community leaders, to be more tolerant and try to take advantage or learn from the conflict. The principles of cooperation between local government and community leaders in strengthening regional autonomy in general that good governance principles that can be used as a guide in conducting cooperation between community leaders with local.
Keyword: Empowerment, Government, Leaders, Society, Autonomy.
Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, dan LSM perlu bersinergi dalam membangun daerahnya sehingga bisa berkembang lagi dan dapat menguatkan karakter masyarakat Indonesia, di tengah masyarakat yang semakin modern dan multikultural. Dengan kerjasama, daerah-daerah yang semula berpotensi untuk terjadinya konflik, dapat dicegah dengan pendekatan-pendekatan secara persuasif oleh para tokoh masyarakat, bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut. Prinsip-prinsip kerjasama antara pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat dalam memperkuat otonomi daerah secara umum yaitu prinsip good governance yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antara tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah.
Kata Kunci : Pemberdayaan, Pemerintahan, Pemimpin, Masyarakat, Otonomi.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2014-10-21 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11084
Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
eng
Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29380
2020-07-31T06:59:36Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200731 2020 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
PENGUATAN REGULASI DAN PERJANJIAN: UPAYA OPTIMALISASI ANJAK PIUTANG SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PERUSAHAAN
Abubakar, Lastuti
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Handayani, Tri
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Array
Salah satu alternatif pembiayaan yang dapat digunakan oleh perusahaan dengan menggunakan asetnya sendiri adalah Anjak Piutang. Namun, pengaturan yang tidak tegas mengakibatkan praktik Anjak Piutang lebih mengarah pada pinjaman dengan jaminan daripada pembelian piutang. Hal ini dapat dilihat dari jenis Factoring with Recourse yang membebankan risiko piutang yang tidak tertagih kepada Klien (penjual piutang). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan perjanjian Anjak Piutang untuk mengoptimalkan Anjak Piutang sebagai alternatif pembiayaan perusahaan melalui pembelian piutang. Penguatan regulasi dapat dilakukan dengan memberikan pedoman dalam perjanjian Anjak Piutang untuk mencantumkan klausul buyback (pembelian kembali piutang) oleh perusahaan (klien) dalam Factoring with Recourse. Pengawasan terhadap penggunaan perjanjian baku menjadi salah satu upaya untuk memastikan perjanjian memenuhi esensi Anjak Piutang.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-07-31 01:55:01
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29380
Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5828
2017-03-28T17:51:40Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"130723 2013 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
CLASS ACTION TERHADAP UTANG SWASTA BANTUAN LIKUIDASI BANK INDONESIA MENJADI UTANG NEGARA
Ikomatussuniah, Ikomatussuniah
bank, corruption, class action.
Abstract
Liquidation of Bank Indonesia Case Assistance in 1998, is still a mess. Ambiguity completion BLBI indicated since been spreading the cronies culture and corruption in Indonesia as well as the less of a forceful and law enforcement. The researcher examines that the transfer of BLBI debt private bankers turning to the country's debt. It is caused BLBI debt charged to the state. The debt principal and interest of the debt rogue bankers, is paid from the state budget that comes from the tax. This is detrimental to people and the state, people can do a class action.
Keywords: bank, corruption, class action.
Abstrak
Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia tahun 1998, sampai sekarang masih menjadi kemelut. Ketidakjelasan penuntasan kasus BLBI diindikasikan karena sudah menjalarnya budaya kroni dan korupsi di negara Indonesia serta ketidaktegasan aparat hukum dalam penegakan hukum. Dengan penelitian literatur, penulis menelaah tentang kasus BLBI yang mengalihkan utang para bankir swasta beralih menjadi utang negara. Hal ini menyebakan pembayaran utang BLBI dibebankan kepada negara, yaitu pada APBN. Utang para bankir berupa pokok dan bunganya, dibayarkan dari APBN yang berasal dari uang pajak. Ini merugikan rakyat dan negara, rakyat dapat melakukan class action.
Kata kunci: bank, korupsi, class action.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2013-07-23 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5828
Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
eng
Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15259
2020-04-17T14:13:30Z
mmh:ART
nmb a2200000Iu 4500
"171030 2017 eng "
2527-4716
2086-2695
dc
EKSISTENSI DELIK ADAT DAN IMPLEMENTASI ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA MATERIIL INDONESIA
Anjari, Warih
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Array
Asas legalitas dan penerapan delik adat dalam hukum pidana materiil merupakan dua hal yang bersifat kontradiktif. Asas legalitas bersifat formalistik (positivistik) sedangkan delik adat bersifat sosiologis. Apabila keduanya dilaksanakan bersamaan maka harus ditemukan titik singgung agar dapat berjalan seiring. Dalam praktek, delik adat diakomodir dalam yurisprudensi pengadilan dan revisi KUHP di Indonesia. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah eksistensi delik adat dalam hukum pidana materiil Indonesia?; dan Bagaimanakan konsep asas legalitas untuk KUHP Indonesia yang dapat mengakomodir delik adat ? Delik adat diakui dalam hukum formal Indonesia. Untuk mengakomodir delik adat, maka asas legalitas diperluas penerapannya, yang meliputi asas legalitas formal dan material. Penerapan asas legalitas material dengan syarat: kontekstual; pidana yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan Pancasila; pembatasan subyek hukum; bersifat premum remedium dalam kasus tertentu.
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2017-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15259
Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
eng
Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum
0cc9605eefae4899a6bd0921cfa62602