BibTex Citation Data :
@article{LR12437, author = {Nindya Permata tami}, title = {STUDI KOMPARASI PENGATURAN PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA}, journal = {LAW REFORM}, volume = {9}, number = {1}, year = {2013}, keywords = {}, abstract = { Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam hukum pidana dan hukum perdata. Pengaturan pencemaran nama baik di dalam kedua ranah hukum tersebut sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambivalensi Adanya ketidakpastian hukum dan ambivalensi terhadap delik pencemaran nama baik, untuk dilakukan penelitian dengan mengkaji dua rumusan masalah, yakni (1) pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia saat ini dan (2) kebijakan formulasi pengaturan pencemaran nama baik di masa datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan yuridis-normatif, telaah deskriptif-analitis, dan teknik analisis data kualitatif. Penulisan hukum ini mengutamakan data kepustakaan dan studi dokumentasi instrument hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam ranah hukum pidana yaitu termaktub dalam KUHP Pasal 310-320 dan UU Nomor 11 Tahun 2008 padaPasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (1). Sedang penggantian kerugian dari pencemaran nama baik diatur dalam KUHPerdata Pasal 1372-1380. Pengaturan pencemaran nama baik sebaiknya diklasifikasikan. Terhadap pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang atau individu sebaiknya diatur dalam ranah hukum perdata dengan penggantian kerugian terhadap korban. Sedang pencemaran nama baik yang mengganggu kepentingan umum dapat diatur dalam ranah hukum pidana dengan sanksi pidana tanpa denda. Kata Kunci: Kebijakan formulasi, pencemaran nama baik }, issn = {2580-8508}, pages = {106--123} doi = {10.14710/lr.v9i1.12437}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12437} }
Refworks Citation Data :
Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam hukum pidana dan hukum perdata. Pengaturan pencemaran nama baik di dalam kedua ranah hukum tersebut sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambivalensi Adanya ketidakpastian hukum dan ambivalensi terhadap delik pencemaran nama baik, untuk dilakukan penelitian dengan mengkaji dua rumusan masalah, yakni (1) pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia saat ini dan (2) kebijakan formulasi pengaturan pencemaran nama baik di masa datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan yuridis-normatif, telaah deskriptif-analitis, dan teknik analisis data kualitatif. Penulisan hukum ini mengutamakan data kepustakaan dan studi dokumentasi instrument hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam ranah hukum pidana yaitu termaktub dalam KUHP Pasal 310-320 dan UU Nomor 11 Tahun 2008 padaPasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (1). Sedang penggantian kerugian dari pencemaran nama baik diatur dalam KUHPerdata Pasal 1372-1380. Pengaturan pencemaran nama baik sebaiknya diklasifikasikan. Terhadap pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang atau individu sebaiknya diatur dalam ranah hukum perdata dengan penggantian kerugian terhadap korban. Sedang pencemaran nama baik yang mengganggu kepentingan umum dapat diatur dalam ranah hukum pidana dengan sanksi pidana tanpa denda.Kata Kunci: Kebijakan formulasi, pencemaran nama baik
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2024-04-18 22:40:57
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Law Reform and Master Program of Law, Diponegoro University as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Law Reform and Master Program of Law, Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Law Reform journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Law Reform]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document or fax :
Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum (Editor-in-Chief)
Editorial Office of Law Reform
Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, SH No.1, Semarang, Indonesia 50241
Telp. (024) 8313493
Email: jurnalmih.undip@gmail.com
Has been indexed in:
Statistics
LAW REFORM (p-ISSN:1858-4810, e-ISSN:2580-8508) is published by Master Program of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
