DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16158

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN

*Henny Juliani  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright 2017 LAW REFORM

Citation Format:
Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian negara/daerah. Metoda penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dapat dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah apabila perbuatannya dilakukan secara melanggar hukum atau karena kelalaian yang secara langsung menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah, sehingga wajib mengganti kerugian tersebut. Tuntutan ganti kerugian tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian negara/daerah.  Di ranah Hukum Administrasi Negara hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016. Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Fulltext View|Download
Keywords: Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
PERAN ICRC DALAM PERKEMBANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI ERA GLOBAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI ORANG ASING DI INDONESIA More recent articles
Most cited articles
PENDIDIKAN HUKUM SEBAGAI PENDIDIKAN MANUSIA IMPLEMENTASI PENILAIAN KEBARUAN DAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI COUNTER TERRORISM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI TRANSAKSI E - COMMERCE DI INDONESIA PENGATURAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN : STUDI TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN DAN BENDA TUMBUH DI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA AHMAD YANI SEMARANG More cited articles
  1. Ginting, Jamin, “Pengertian Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, www.download.portalgaruda.org/article.php? Diakses tanggal 11 April 2016 pukul 21.45
  2. Hadjon, Philipus. M., 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
  3. HR, Ridwan, 2013, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
  4. Makawimbang, Hernold Ferry, 2014, Kerugian Keuangan Negara, Yogyakarta: Thafa Media
  5. Marbun, SF danMoh. Mahfud MD, 1987, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty
  6. Ngadino, Agus dan Rumesten, Iza RS, “Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi,”eprints.unsri.ac.id/2277/1/agus_n_iza_05_2012. Diakses 11 April 2016 pukul 21.20
  7. Saidi, Muhammad Djafar, 2011, Hukum Keuangan Negara, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
  8. Simatupang, Dian Puji N., 2011, Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, Jakarta: Badan Penerbit FHUI
  9. Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Jakarta: Ghalia lndonesia
  10. Tjandra, W Riawan, 2008, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Penerbit Universtas Atmajaya
  11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  12. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Last update:

  1. Tanggung Gugat Direksi BUMD atas Keputusan yang Merugikan Keuangan BUMD

    Roni Fahmi*. Airlangga Development Journal, 3 (1), 2019. doi: 10.20473/adj.v3i1.18961

Last update: 2024-04-19 14:27:03

No citation recorded.