KONTRAK BOT SEBAGAI PERJANJIAN KEBIJAKAN (BELEIDOVEREENSKOMST

Lalu Hadi Adha



Abstract


ABSTRAK
BOT (Build Operate Transfer) sebagai bentuk perjanjian kebijakan yang diadakan
oleh pemerintah dengan pihak swasta merupakan perbuatan hukum oleh badan atau
pejabat tata usaha Negara yang menjadikan kebijakan publik sebagai objek
perjanjian. Badan-badan atau pejabat tata usaha Negara dalam melaksanakan
hubungan kontrak dengan pihak swasta selalu bertindak melalui dua macam peranan,
satu sisi bertindak selaku hukum publik (public actor) disisi lain bertindak selaku
hukum keperdataan.
Isi pokok dari transaksi tersebut adalah menegaskan bagaimana hubungan hukum
pemerintah. Sejak transaksi berada di bawah hukum privat, maka hubungan tersebut
adalah hubungan kontraktual. Hubungan tersebut menghasilkan hak dan kewajiban
dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka hal ini
menimbulkan wanprestasi yang merugikan pihak yang lain. Pihak yang dirugikan
berhak mengajukan gugatan kepada pihak yang lalai memenuhi kewajiban
Hasil dari penelitian ini, pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian BOT tidak sama
posisinya seperti pihak swasta sebagai pihak yang lain. Dalam kenyataannya
pemerintah bisa digugat. Menurut pasal 50 Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang
perbendaharaan negara, bagaimanapun yang termasuk dalam aset negara tidak dapat
disita. Pihak swsata sebagai pihak yang dirugikan, walaupun mungkin memenangkan
perkara tetapi pihak swasta tidak dapat mendapatkan apapun menurut undang-undang
tersebut.
Kata kunci : Kontrak BOT dan Perjanjian Kebijakan,
2

Graphical Abstract



Fulltext




Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal Law Reform is present by Master of Law Program, Diponegoro University

Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1 - Semarang 50241

Telp: (024)8310885 dan 8313493; Fax (024) 8313516

Email: magisterhukum_undip@yahoo.co.id

Website:http://www.fh.undip.ac.id/mih/