UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PT.KERTAS NUSANTARA NOMOR REGISTER PERKARA 49PK/PDT.SUS/2012)

Dhoti Prihanisa Auliyaa


Abstract

PKPU dianggap sebagai solusi terbaik untuk menghadapi kasus kepailitan. UUKPKPU mendukungnya dengan membuat peraturan yang bisa melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses PKPU, mulai dari Debitor, Kreditor, hingga pihak ketiga, yaitu dengan adanya Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU. Meskipun tertulis tegas dalam pasal tersebut bahwa terhadap PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, namun masih terjadi multitafsir diantara para penegak hukum. Penulisan hukum ini akan mengambil contoh studi kasus dari perkara PT Kertas Nusantara. PT Kertas Nusantara sebagai Debitor yang menggunakan PKPU sebagai solusi untukĀ  menanggapi permohonan kepailitan atas perusahaannya. Majelis Hakim, baik pada judex factie maupun judex juris, yang memutus perkara ini dan penasihat hukum dari Allied Ever Investments Ltd sebagai Kreditornya, berbeda pendapat mengenai penggunaan Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU ini sebagai dasar hukum pengambilan keputusan.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.