Urgensi Undang-Undang Perampasan Aset Demi Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi

Abstract

Korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerugian negara yang masif dan menggerogoti kepercayaan publik. Upaya pemulihan aset selama ini, yang bergantung pada mekanisme conviction-based asset forfeiture, dinilai tidak efektif ketika pelaku korupsi melarikan diri, meninggal dunia, atau menyembunyikan asetnya melalui pihak lain atau instrumen keuangan modern. Artikel ini menganalisis urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang mandiri, yang mengadopsi mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji naskah RUU dan menemukan bahwa RUU ini merupakan terobosan progresif. RUU memungkinkan negara merampas aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu pemidanaan pelaku. Beberapa mekanisme kuncinya meliputi cakupan objek aset yang luas (termasuk aset digital), penerapan pembalikan beban pembuktian secara terbatas, dan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Keberadaan undang-undang ini diyakini akan menciptakan efek jera yang kuat, memulihkan kerugian negara, dan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Meskipun demikian, implementasinya menghadapi tantangan, seperti potensi penyalahgunaan wewenang, kebutuhan harmonisasi hukum, dan kapasitas kelembagaan aparat. Oleh karena itu, pengesahan segera RUU ini didukung dengan penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keadilannya.