2026-06-02T21:16:38Z https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/oai

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11449 2018-08-09T07:35:43Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "151028 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT SUMBER DAYA GENETIK UNTUK KEMAKMURAN Nuryanti, Aktris http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Indonesia as a mega biodiversity country is very attractive for bioprospectors. The complementarity between SDG and PT-SDG in the  SDG preservation considered those  must be managed by the same institutions that their function as development resource could be fullest utilized. And look at the complexity of managing the SDG and PT-SDG  it is recommended that  National Competent Authority agencies is to be set up under the president or vice president responsibility Indonesia adalah mega biodiversity country yang sangat menarik bagi para bioprospektor. Saling kelindan SDG dan PT-SDG dalam pelestarian SDG menyebabkan SDG dan PT-SDG harus dikelola oleh lembaga yang sama agar  fungsinya sebagai sumber daya pembangunan dapat didayagunakan secara maksimal. Dan melihat pada kompleksitas pengelolaan SDG dan PT-SDG maka disarankan agar lembaga National Competent Authority yang akan dibentuk itu berada dalam tanggungjawab presiden/wakil presiden Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11449 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34697 2021-11-17T13:03:41Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210731 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ANALISIS KELEMAHAN PENGATURAN PENGUPAHAN BAGI PROFESI DOKTER DI INDONESIA Nur, Muhammad Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan Array Hasil survei Jaringan Dokter Junior Indonesia (JDN) pada 1-30 Agustus 2018 menyatakan sebanyak 26,24 persen dokter umum di tempat kerja utama Indonesia masih dibayar di bawah tiga juta rupiah per bulan. Kemudian, ada 8,89 persen dokter yang bahkan digaji di bawah satu setengah juta rupiah per bulan. Karena gaji rendah yang diperoleh, banyak dokter akhirnya harus mengambil jam kerja tambahan di beberapa lokasi praktik untuk meningkatkan pendapatan mereka. Bekerja terus menerus untuk dokter meningkatkan risiko malpraktek dan membahayakan pasien. Upah rendah juga membuat dokter apatis terhadap pekerjaan mereka dan sulit berempati dengan pasien serta memicu praktik kerja sama antara perusahaan farmasi dan dokter yang ilegal. Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya upah dokter disebabkan oleh kelemahan peraturan perundang-undangan, kelemahan peraturan profesi dokter, dan kelemahan perjanjian kerja. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34697 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5750 2017-03-28T10:29:48Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120424 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEBIJAKAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN (STUDI PADA WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG) Dewi, Erna Police Policy; Local Wisdom; Justice ABSTRACT Police investigators have a very important role to determine whether a criminal offense and the prosecution can proceed to the next process or not, therefore, in terms of dealing with minor crime of theft is expected of a policy by the investigator, because the goal is not only legal merely emphasizes the rule of law but also kemanpaatan and justice, especially the law of Indonesia which is based on the Pancasila (National wisdom) and indigenous (local wisdom). The problem in this study were:1). How policy shapes the national police criminal investigator for minor theft in Lampung regional police jurisdictions?; 2). Is the legal effect of the policy as a national police criminal investigation against theft light on the regional police law Lampung.Approach to problems is done by juridical and normative juridical approach to the source of empirical data either directly from informan as primary data and secondary data sourced from materials primary law, secondary legal materials and legal materials tertiary, as well as qualitative data analysis.Based on the results of research and discussion can be concluded, that the police in handling the current case to determine without prejudice to the policy with the law prior to minor theft offense, as it has ever done by the police against the perpetrators of Tanjung Bintang gum thief who was released on PTPN VII for the sake of humanity, while the legal effect of the policy is directly received positive response from the community that create a sense of justice and increase public confidence in the performance of the police, who had been deemed not impartial to the interests of society. From the above results it is suggested that future police in handling the case can not simply be mere juridical aspects, but also non-judicial aspects so that people will have more confidence in law enforcement agencies especially the police. Keywords: Police Policy; Local Wisdom; Justice ABSTRAK Polri sebagai penyidik mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindak pidana dapat dilanjutkan ke penuntutan dan proses selanjutnya ataukah tidak, oleh karenanya dalam hal menangani tindak pidana pencurian ringan sangat diharapkan suatu kebijakan oleh pihak penyidik, karena cita hukum tidak hanya semata-mata menekankan pada kepastian hukum tetapi juga kemanpaatan dan keadilan, terlebih hukum Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila (National wisdom) dan kearifan lokal (local wisdom). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1).Bagaimanakah bentuk kebijakan polri sebagai penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan pada wilayah hukum polda lampung; 2). Apakah akibat hukum dari kebijakan polri sebagai penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data baik secara langsung dari informan sebagai data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa polisi dalam menangani kasus saat ini perlu menentukan kebijakan dengan tanpa mengenyampingkan undang-undang.  Terlebih terhadap tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Polsek Tanjung Bintang terhadap pelaku pencuri getah karet pada PTPN VII yang dibebaskan demi kemanusiaan, sedangkan akibat hukum dari kebijakan tersebut secara langsung mendapat sambutan positif dari masyarakat yaitu menimbulkan rasa keadilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi, yang selama ini dianggap tidak memihak kepada kepentingan masyarakat. Dari hasil penelitian di atas disarankan agar kedepan polisi dalam menangani kasus tidak hanya dilihat dari aspek yuridis semata, tetapi juga aspek non yuridis sehingga masyarakat akan lebih percaya pada lembaga penegak hukum terutama polisi. Kata Kunci: Kebijakan Polri; Kearifan Lokal; Keadilan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5750 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13670 2017-07-27T00:29:33Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160126 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MENGARTIKULASIKAN “TRIAL BY THE PRESS” DALAM KEMASAN PEMBERITAAN MEDIA YANG BERORIENTASI KEMASLAHATAN Machmud NS, Amir Harian Suara Merdeka Array Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan salah satu fungsi pers nasional adalah kontrol sosial. Namun fungsi kontrol pers dinilai masih kurang. Artikel ini bermaksud mengetahui pemberitaan seperti apakah yang berorientasi kemaslahatan penegakan hukum dapat dipahami bukan sebagai pelanggaran prinsip jurnalistik trial by the press dan daya dorong untuk menciptakan atmosfer anti-KKN seperti apakah yang bisa diformulasikan dalam kemasan artikulatif kontribusi media. Kesimpulannya pemberitaan yang berorientasi kemaslahatan penegakan hukum adalah pemberitaan yang menekankan pada covers all sides dengan memperhatikan asas dan prinsip-prinsip jurnalisme. Daya dorong untuk menciptakan atmosfer anti-KKN berupa pemberdayaan langkah progresif dengan kepatuhan terhadap asas trial by the press dan disiplin verifikasi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-01-26 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13670 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/69728 2025-09-29T21:48:00Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "250731 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc LEGAL VALIDITY OF SMART CONTRACTS FOR INVESTMENT PURPOSES: ANALYSIS OF INDONESIA’S LEGAL POLITICS AND EMERGING CHALLENGES Agustianto, Agustianto Faculty of Law, Universitas Internasional Batam Situmeang, Ampuan Faculty of Law, Universitas Internasional Batam Array The rapid development of digital technology has significantly transformed various economic sectors, particularly through the emergence of digitized contracts, including electronic contracts and smart contracts. These innovations are especially impactful in the investment sector, providing enhanced speed, security, and efficiency. As the Indonesian economy becomes increasingly integrated with digital technology, the role of electronic and smart contracts becomes crucial, necessitating adaptations in the country’s legal framework. Indonesia's legal system has responded with regulatory reforms, such as amendments to the Electronic Information and Transactions Law, aiming to address the needs of the digital economy. However, the pace of legal adaptation has raised concerns, particularly regarding the timely recognition and support for smart contracts, which are poised to revolutionize investment practices by automating transactions and reducing the reliance on intermediaries. Despite efforts to regulate electronic systems, Indonesia’s legal politics have struggled to keep up with the demands of these technological advancements, leading to gaps in the legal support for digitized contracts. This paper analyzes the intersection of Indonesia’s legal politics and the evolving landscape of investment, focusing on how the legal framework can better accommodate the integration of electronic and smart contracts. The study emphasizes the need for a comprehensive legal structure that fosters the growth of digital investment, providing legal certainty and protecting stakeholders. It ultimately proposes a model to support the future of investments, integrating legal clarity, regulatory adaptation, and industry collaboration to ensure that Indonesia’s legal framework can effectively support the evolving digital economy. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/69728 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9040 2018-08-09T06:57:25Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140422 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MEMBANGUN POLITIK HUKUM PEMILU YANG DEMOKRATIS DENGAN MEMBUMIKAN KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA Johni Arifin Putra, Ganda Surya Satya http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Constitutional Court, Law Enforcement, Culture Liberation The Constitutional Court is the guardian and the guardian institution the constitution as the supreme law, but also the guardian of Pancasila as the state ideology bodyguard. Constitutional Court decisions are not only based on certain legal aspects but always consider all aspects of life and the interests of the entire case PHPU.Decisions by way of exemption types, ways of thinking, principles and theories that have been used, the liberation of the culture of law enforcement dominant and is seen hampering efforts to seek justice, thus to view the law is always in the process of being, sensitive to changes in society at local, national, global Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9040 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20983 2020-04-17T07:20:00Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190426 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP Lestari, Sulistyani Eka Fakultas Hukum, Universitas Sunan Bonang, Tuban Djanggih, Hardianto Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk Banggai https://scholar.google.com/citations?user=I5idRpUAAAAJ&hl=en http://orcid.org/0000-0002-9163-6308 Array Permasalahan lingkungan dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi ekosistem dunia. Rumusan masalah kajian ini adalah bagaimanakah pengaturan perizinan di bidang lingkungan dan bagaimanakah penegakan hukum di bidang perizinan dapat mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan hidup. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan lingkungan di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan telah diatur di berbagai macam perundang-undangan yang meliputi bidang pengairan, bidang pertambangan, bidang kehutanan, bidang perindustrian, bidang penataan ruang, bidang pertanahan, bidang pengolahan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut, bidang perikanan, bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta izin ditingkat daerah yakni izin gangguan (HO). Dalam penegakannya dapat dilakukan melalui sarana hukum admintrasi dan hukum pidana. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-04-26 14:10:46 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20983 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11595 2017-03-28T09:35:19Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "101010 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Juliani, Henny http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Process of state financial management is professionally referred to public sector financial management, transparent, and accountable. Budgeting is based on performance-based budgeting system requires the state ministries/institutions/regional work units to be able to perform measurements on the performance of each agency using the performance measurement elements, so that the delivery of objectives and resuits of these can be felt by the people. This can be accomplished by using the principles of good governance. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-10-10 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11595 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39121 2022-07-11T19:23:02Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220428 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REFORMULASI KETENTUAN MASA KERJA PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN JANGKA WAKTU Haidar, Mahdi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Array Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK berdampak pada hilangnya ketentuan masa kerja PKWT yang dibatasi maksimal lima tahun. Hal itu menimbulkan ketidakpastian masa kerja bagi buruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum masa kerja PKWT dan memberikan rekomendasi ketentuan ideal mengenai masa kerja PKWT. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini adalah ketentuan peralihan PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) harus dikembalikan menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga output dari sengketa peralihan status perjanjian kerja berbentuk putusan yang dapat dieksekusi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-04-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/39121 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13103 2017-03-28T10:38:28Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "121023 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MEMPERSOALKAN OBJEKTIVITAS HUKUM: SUATU PERBINCANGAN FILSAFAT HUKUM Yuli Sulistyawan, Aditya Array The dominance of legal positivism in studying and law enforcement is a reality. Scientism present law jurisprudence conceived as something that exists in visibility, following its straightforward, rational, and objective. The presence of a real law asks organized law objectively. Objectivity is done by freeing the mind subject to legal reality that already exists into objects. It means that the object will have to put forward. Law is something desired by written texts [object itselQ, because that's the truth of reality believed. However, the issue is whether it is possible objectivity held in the positivistic law enforcement? The answer on this question will be available when we explain in the Philosophy of Law. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13103 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13740 2018-06-10T02:58:23Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "161022 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc HAK ATAS RUANG HIDUP SUKU ORANG RIMBA (ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, AKSIOLOGI HUKUM ADAT) Erwin, Muhamad Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Array Kelembagaan hukum adat suku Orang Rimba begitu bertalian dengan keberadaan kosmos hutan Bukit Duabelas. Tulisan ini menelusuri tentang bagaimana konstruksi berpikir ontologi, epistemologi dan aksiologi hukum adat suku Orang Rimba hubungannya dengan hak atas ruang hidupnya di Bukit Duabelas. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan historis-filosofis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara ontologi, epistemologi dan aksiologi, substansi hukum adat suku Orang Rimba terletak pada adat mereka sendiri, yang terjadi dari situasi kehidupan mereka ketika berhadapan dengan kondisi alam Bukit Duabelas. Pemahaman tersebut terjadi karena mereka merasa sadar atas interaksinya dengan hutan Bukit Duabelas sebagai ruang hidupnya melalui prinsip humanis, holistik, tanggung jawab dan kontekstualisasi, dimana nilainilai tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13740 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9920 2017-03-28T09:52:58Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110419 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TANGGUNG GUGAT DOKTER DAN RUMAH SAKIT KEPADA PASIEN PADA KEGAGALAN PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT Astuti, Endang Kusuma Tanggung Gugat, Dokter, Rumah Sakit, Pasien Penelitian ini mengkaji tanggung gugat antara dokter dengan rumah sakit kepada pasien pada kegagalan pelayanan medis di rumah sakit. Akhir-akhir ini sengketa antara dokter dengan pasien sering terjadi, bahkan dari beberapa konflik tersebut melibatkan rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan, tempat dokter tersebut mengabdikan diri turut digugat. Fokus penelitian ini ada 2, pertama apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa antara dokter dengan pasien di rumah sakit? dan kedua bagaimana bentuk pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit terhadap pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit? Penyebab terjadinya sengketa antara dokter dengan pasien di ruah sakit karena kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diperoleh oleh pasien dalam pelayanan medis. Hal ini disebabkan hasil upaya medis bersifat uncertainly yang tidak dapat diperhitungkan secara matematik dan akibat adanya kesalahpahaman dalam komunikasi antara dokter dengan pasien. Rumah sakit ikut bertanggungjawab jika terjadi kegagalan dalam pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan doktrin Vicarious Liability dan berdasarkan Psal 1367 Kitab Undang-Undang Hukumm Perdata Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9920 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23349 2020-04-17T07:23:59Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200131 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MEME: UPAYA REKONSILIASI 4.0 DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 Tinambunan, Hezron Sabar Rotua Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Prasetio, Dicky Eko Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Array Polarisasi yang disebabkan oleh tingginya tensi politik pada Pemilu 2019 dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya retakan sosial jika masyarakat sendiri tidak menjaga solidaritas antar sesama. Perlu adanya rekonsiliasi baik dari pihak pasangan calon serta para pendukungnya guna menciptakan ketenangan di kalangan masyarakat agar kehidupan kembali berjalan normal tanpa adanya keresahan dan bahkan terkadang ketegangan antar sesama manusia. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau legal research. Meme yang mempunyai kandungan atau pesan ajakan maupun imbauan untuk bersinergi, berdamai, ‘menyatu kembali’ dapat meminimalisir konflik horisontal di dunia virtual, yang mana hal ini dapat menunjang agar para elit politik melakukan rekonsiliasi secara langsung (lapangan) untuk menjaga keutuhan bangsa. Sehingga dengan adanya meme politik ini, hendaknya menguatkan proses demokratisasi untuk negara kita di masa mendatang. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-01-31 16:03:28 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23349 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13052 2017-03-28T09:48:35Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110118 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PROBLEMATIKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM UU PT DAN UU PASAR MODAL Budiyono, Tri Array These studies are tries to compare and analysis of share buyback under the Corporation Act ( Act 40/2007) and Capital Market Act (Act 811995). The results of these studies are they are two kind of share buyback under Corporation Act, voluntary share buyback (under art. 37-40), compulsory share buyback (under art.62). The other variations were found under Capital Market Act. There are tree kinds of share buyback. There are share buyback which specifically used by Mutual Fund, share buyback used by corporation under normal situation, and share buyback used by corporation under crisis situation. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13052 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/51319 2023-07-10T19:50:14Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "230331 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TATA KELOLA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA METAVERSE (TELAAH YURIDIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI) Sulistianingsih, Dewi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Ihwan, Miftakhul Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Setiawan, Andry Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Prabowo, Muchammad Shidqon Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Array Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata mengelola perlindungan data pribadi di era metaverse. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bersifat mendesak dan hadirnya undang-undang perlindungan data pribadi perlu untuk ditelaah. Lemahnya sistem keamanan dan privasi yang mengakibatkan kebocoran data, interaksi sosial yang tidak ada batasnya melalui teknologi metaverse. Hadirnya undang-undang tentang perlindungan data pribadi menjadi suatu jawaban atas lemahnya perlindungan data pribadi. Perlu keterlibatan dari elemen pelaku industri ekonomi digital dan pemerintah dalam membuat kebijakan aturan pelaksana atau teknis, serta penerapan prinsip perlindungan data. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-03-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/51319 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5818 2017-03-28T10:47:40Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130423 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MEWUJUDKAN CHEKS AND BALANCES DALAM PENYUSUNAN UNDANG UNDANG Sulardi, Sulardi presidential system, separation of powers, checks and balances. ABSTRACT The doctrine of separation of power and checks and balances in principle can be applied in a presidential system of government as a real son and only child of the doctrine of separation of powers, because outside the presidential system of government, the power of the institutions of power tend to be model of power sharing. Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 claimed to carry system presidential administration. The consequences of the choice of a presidential system of government, the application of separation of power in which checks and balances spirit was necessary.RI State Constitution of 1945 explicitly have separation of power in each of the executive, legislative and judicial. However, in line with the Regional Representatives Council, in addition to the House of Representatives raises issues relating to the authority of the Regional Representatives Council legislation and mechanisms of power drafting legislation.Regional Representatives Council, as the representative body of the people did not fully have the legislative authority than the authority vested in the House of Representatives. But the President as the executive actually has greater power in the preparation of legislation. Strengthening the presidential system of government with the authority to rearrange the Regional Representative Council, the House of Representatives and the President as well as overhauling the laws of mechanics are alternative ideas in order to realize checks arranging and balances in the legislation.   Keywords: presidential system, separation of powers, checks and balances.   Abstraksi   Doktrin pemisahan kekusaan dan cheks and balances secara prinsip dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan presidensiil sebagai anak kandung dari doktrin pemisahan kekuasaan itu, sebab di luar sistem pemerintahan presidensiil, kekuasaan dalam lembaga kekuasaan  cenderung menganut model pembagian kekuasaan. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengklaim melaksanakan sisitem pemerintahan presidensiil. Konsekuensi atas pilihan sistem pemerintahan presidensiil ini, penerapan pemisahan kekusaan yang di dalamnya mengandung semangat cheks and balances merupakan suatu keniscayaan. UUD Negara RI tahun 1945 secara ekplisit telah melakukan pemisahaan kekuasaan pada masing masing lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Akan tetapi seiring dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah, di samping Dewan Perwakilan Rakyat memunculkan masalah terkait dengan kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah dan mekanisme kekuasaan penyusunan undang-undang. Dewan Perwakilan Daerah, sebagai lembaga perwakilan rakyat ternyata tidak sepenuhnya mempunyai kekuasaan legislasi dibandingkan dengan kewenangan yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi Presiden selaku lembaga eksekutif justru mempunyai kekuasaan yang besar dalam penyusunan undang-undang.   Kata kunci : Sistem presidensiil, pemisahan kekuasaan, cheks and balances. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5818 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16226 2020-04-17T07:13:21Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170730 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KONTRIBUSI UNHCR DALAM PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA Setiyono, Joko Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Array UNHCR merupakan organ khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan melindungi dan menjamin HAM serta upaya memanusiawikan para pengungsi internasional, sebagai akibat dari suatu peperangan ataupun konflik bersenjata yang berkepanjangan, pertikaian internal dan berbagai persoalan dalam negeri lainnya. Penanganan pengungsian yang berasal dari Semenanjung Indochina, pengungsi etnis Rohingya, pengungsi eks Timor Timur, setidaknya merupakan bukti nyata adanya kontribusi UNHCR  dalam penanganan permasalahan pengungsi internasional di Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16226 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11093 2017-03-28T12:54:59Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "141021 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MEMBANGUN PERATURAN DAERAH BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERBASIS CITA HUKUM PANCASILA Sugirman, Andi http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Building the legal product of a regional regulation on mineral and coal mining is the authority of regional governments. In implementing their authority, they are required to apply Pancasila and embrace the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Pancasila consisting of five precepts is a legal ideal that should be incarnated in the legal product of a regional regulation on mineral and coal mining. The incarnation of the legal ideal of Pancasila through the legal product of a regional regulation on mineral and coal mining will have the implication on mineral and coal mining management based on the legal ideal of Pancasila. Therefore, building the regional regulation on mineral and coal mining must be based on the normative-juridical aspect as the basis for the making of laws and the theoretical aspect based on the legal ideal of Pancasila. Keywords: The Legal Ideal of Pancasila, Mining, Regional Regulation Membangun produk hukum perturan daerah pertambangan mineral dan batubara merupakan kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah, dalam menjalankan kewenangannya   berkewajiban mengamalkan Pancasila dan memegang teguh UUD NRI Tahun1945. Pancasila yang terdiri dari kelima sila adalah merupakan cita hukum  seharusnya dijabarkan dalam produk hukum perturan daerah pertambangan mineral dan batubara. Penjabaran cita hukum Pancasila melalui produk hukum pertambangan mineral dan batubara akan berimplikasi terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berbasis cita hukum Pancasila, karena itu membangun peraturan daerah pertambangan mineral dan batubara harus didasarkan pada aspek yuridis normatif sebagai landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, serta aspek teoritik berbasis cita hukum Pancasila. Kata Kunci : Cita Hukum Pancasila, Pertambangan, Peraturan Daerah Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11093 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/32500 2020-10-29T21:39:38Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "201029 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENERAPAN KONSEP OMNIBUS LAW PADA PENGATURAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT Puspitawati, Dhiana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Array Konsep omnibus law yang dianggap dapat menjadi solusi pada permasalahan yang timbul akibat adanya pengaturan yang tumpang tindih, juga akan diterapkan pada tata kelola laut khususnya di bidang penegakan hukum di laut. Artikel ini akan menganalisis apakah penerapan konsep omnibus law tepat bila dilakukan pada aspek penegakan hukum di laut. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Meskipun terdapat tumpang tindih pengaturan dalam penegakan hukum di laut, penerapan konsep omnibus law dalam hal penegakan hukum tidaklah tepat. Hal ini dikarenakan adanya pengaturan UNCLOS 1982 tentang zona maritim yang mengakui hak-hak negara lain di wilayah laut, baik wilayah laut yang merupakan kedaulatan negara pantai maupun wilayah yurisdiksi negara pantai. Diperlukan harmonisasi dan revisi peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum di laut. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-10-29 21:55:48 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32500 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4160 2022-07-06T21:21:16Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120124 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN Rokhim, Abdul http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Judicially, made agreement generate legal consequences and related/relevant the parties entitled to raise cancellation of contract or making [him/ it] as reason of divorce, made agreement fasten both parties and become law for the man who making its meaning it if agreement of marriage made is laterthen impinged by one of the parties hence party side which feel themselves aggrieved and cannot accept [the] mentioned can be raised as reason of divorce. Thereby that agreement of marriage made by spouse and legalized [by] before officer of marker do (PPN marriage), since ratifying of the agreement hence the agreement with power of law and become [is] obliged to be executed. In Islamic Law Compilation (KHI), please explained that made agreement can in the form of talaq taklik which is inveterate to be said by husband after legalization of marriage and other agreement which not illegal Islam, the agreement can in the form of dissociation of community property, or other agreement which its contents not trespass law order, ethics and religion Keywords : Agreement, Divorce Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4160 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13088 2017-03-28T10:01:13Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "111018 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc IMPLEMENTASI PRINSIP POKOK CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW) DI INDONESIA Farida, Elfia Array The CEDAW has been ratified through Law of the Republic Indonesia Number 7 of 1984 The CEDAW emphasis on equality and equity between men and women. The basic principles of CEDAW are substantive equality principle, nory-discrimination principle and State obligation principle. This principles are a framework for formulating strategies enhancing women's rights. This research purpose to describe, explain and analyze implementation of the basic principles of CEDAW in the law and regulations in Indonesia. The research method used is the juridical-normative. The data obtained qualitatively analysed to reveal the truth of the implementation of the basic principles of CEDAW in the law and regulations in Indonesia Indonesia has tried to fulfill those obligations. but was still discriminatory and the apl1cat1on of the basic principles of CEDAW has not been integrated in the law ( such as the Marriage Law, Citizenship Law, Labour Law. Health Law, the Law on Pornography and so on). Therefore, the executive. legislative and judicial of government have to sincerity to integrate the basic principles of CE DAW as a foundation to make the law in every decision-making. Indonesia should immediately implement the basic principles of CEDAW in a systematic, full and integrated into the law. and give priority to the process of legal reform and to synchronized and harmonised in law. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13088 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/57542 2025-05-27T01:05:47Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "240731 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL SPESIFIK LOKAL: KOMPARASI INDONESIA DAN INDIA Haryadi, Slamet Universitas Muhammadiyah Kotabumi Novekawati, Novekawati Universitas Muhammadiyah Kotabumi Riyanto, Slamet Universitas Muhammadiyah Kotabumi Array The Indonesian government needs to give more responsibility to traditional medicine. Because it can affect the quality and access to traditional health services. This study comparatively examines the responsibilities of the Indonesian and Indian governments to recommend improvements to the current Indonesian government policy regarding traditional health. This study is a normative legal study with a legislative approach sourced from primary and secondary materials. The results of the analysis show that the Indonesian government needs to learn from India's experience in strengthening the role of traditional medicine through support for research, education, and scientific development. The expected results of this study will be significant for the Indonesian government in making policies About Traditional Healthcare. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/57542 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5866 2017-03-28T10:43:00Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130122 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEKUASAAN DAN HUKUM DALAM PERKUATAN PEMBERANTASAN KORUPSI Pramono, Agus kekuasaan dan hukum, perkuatan pemberantasan korupsi. Abstract   Power as a political instrument to support strengthening of against corruption through the use of power was based on moral and ethical spirit attached to each holder of the power to eradicate corruption. Law as a tool of against corruption its work well when able to create a dynamic synergy of law enforcement with the perseption that corruption is an extraordinary crime that must be eradicated support civil society in stengthening of against corruption efforts is necessary as a moral force to ensure consistent implementation enforcement escorts. Keywords : power and law, strengthening of against corruption.   Abstrak Kekuasaan sebagai instrumen politik mampu mendukung perkuatan pemberantasan korupsi sepanjang penggunaan kekuasaan tersebut dilandasi semangat moral dan etika yang melekat pada pemegang kekuasaan untuk memberantas korupsi. Hukum sebagai alat pemberantasan korupsi bisa berfungsi dengan baik manakala mampu tercipta sinerji yang dinamis antar penegak hukum dengan persepsi yang sama, bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas. Dukungan masyarakat madani dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi sangat diperlukan sebagai kekuatan moral untuk memastikan dan mengawal konsistensi pelaksanaan pemberantasan korupsi Kata Kunci : kekuasaan dan hukum,  perkuatan pemberantasan korupsi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5866 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17603 2020-04-17T07:16:45Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180730 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc “SINDEN BERTAPA” METODE MENUJU TERTIB ADMINIDTRASI BIDANG PERTANAHAN (STUDI DI DESA TRISARI KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN) Silviana, Ana Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Ardani, Mira Novana Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Tertib administrasi bidang pertanahan merupakan kebijakan pokok pertanahan dalam rangka untuk mewujudkan kelengkapan data dari setiap bidang tanah tercatat dan diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah melali pendaftaran tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang  “Sinden Bertapa” yang dapat menjadi metode menuju Tertib Administrasi Bidang Pertanahan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian adalah “Sinden Bertapa” merupakan produk pemetaan partisipatif yang dapat mewujudkan Tertib Adminitrasi Pertanahan sebagai data awal dalam rangka membantu program pendaftaran tanah melalui PTSL untuk membangun One Map Policy. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17603 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33542 2021-05-11T23:18:59Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210430 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc BANTUAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DARI NEGARA KONFLIK Sukma, Nanda Agus Safana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang Nurlukman, Adie Dwiyanto Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang Amiludin, Amiludin Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang Ahmad, Ahmad Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang Array Penelitian ini menjelaskan bentuk bantuan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi dari negara konflik yang sedang membanjiri Ibukota, khususnya di Kalideres, Jakarta Barat, dalam perspektif hak asasi manusia. Pengungsi merasa tidak aman di negaranya sendiri dan meminta perlindungan ke negara lain, dengan konteks mencari penyelesaian masalah yang permanen. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan kajian pustaka yang berbentuk secara kualitatif deskriptif dengan tinjauan literatur sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah menyikapinya dengan memberikan solusi berupa bantuan kemanusiaan dan prinsip kedaruratan. Dengan itu, berakhir pada pemberian rekomendasi yang bersifat final dan mengikat, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33542 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5059 2017-03-28T09:33:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100706 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENCATATAN PERNIKAHAN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN NIKAH SIRRI DALAM HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Metode Penggalian Hukum) Islamiyati, Islamiyati http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Nikah sirri represent nuptials from conducted underhand or is not noted officially by state. Nikah sirri do not influence to legality of marry, because record keeping marry do not the inclusive of condition and foundation marry, along with opinion growth punish Islam really the nuptials record-keeping have very role is necessary happening of nuptials, releasedly of act marry serve the purpose of arm law when one of couple do not execute obligation. Although the nuptials record-keeping not yet been arranged in Islam Law, but to analysein perpective punish Islam needed by a dig method law (ijtihad) by moslem scholar, namely method Qiyas, Istihlah, al-Dzari'ah, Urf. Each regulation believed can uphold kindliness represent translating from Islam teaching values. Become according to ijtihad of moslem scholar have a nation that Nikah sirri law is illegal, and record keeping marry is obligation so that cause goodness at Islam people. According to contemporary moslem scholar have a notion that conducted better nuptials record-keeping is so that punished to marry validly according to religion and validate according to state. Kata Kunci : Nikah Sirri, Hukum Islam, Metode Penggalian Hukum. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-07-06 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5059 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13139 2017-03-28T10:56:12Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "131022 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REKULTURASI PENEGAK HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TRAFFICKING Carolina, Carolina Array Trafficking crime is extraordinary crime (extra-ordinary crime) derived from a compilation of socio-economic problems that developed in the community. Trafficking in law enforcement approach should be re improvement of the legal culture law enforcement officers of character positivism towards developing a mindset renewal based on the desire to find justice substantive crime prevention and enforcement trafficking. This study aimed to the general objective of this research is to find and evaluate the problems of law enforcement in dealing with human trafficking crime that has been done so far tend not optimal to find the factors that inhibit the ideal pattern of development and seek legal culture of law enforcement officers. The results of this study indicate that the handling offense by law enforcement officers is not optimal and need renewal paradigm of law enforcement officers when dealing with trafficking cases. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13139 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/71579 2025-06-17T21:04:37Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "250327 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ARTISTIC FREEDOM AND LEGAL BOUNDARIES: NAVIGATING CENSORSHIP AND EXPRESSION IN INDONESIA’S DEMOCRATIC FRAMEWORK Wiratraman, Herlambang P. Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada https://scholar.google.co.id/citations?user=Fx0TsWMAAAAJ&hl=en https://orcid.org/0000-0002-7577-0144 Array Art has increasingly become a target for political agendas, often subjected to legal restrictions that limit freedom of expression. This phenomenon is evident in countries like Myanmar, where several laws have been enacted to criminalize speech, surpassing international legal standards. In Indonesia, the rise of authoritarian tendencies has been linked to the weakening of artistic freedom, as reflected in the rising number of cases of artistic repression. This study explores the legal and practical realities of artistic freedom in Indonesia, addressing how the legal system handles attacks on artistic expression and the involvement of state and non-state institutions in strengthening legal protection for artists. It discusses the theoretical framework of artistic freedom, its protection under international human rights law, and Indonesia’s legal context, particularly through laws like the 1945 Constitution and various international agreements such as the ICCPR. The research highlights the challenges of balancing artistic freedom with public morality, security, and order, and critiques the misuse of legal restrictions that often result in excessive censorship. By examining historical and contemporary legal cases, the study proposes an ideal legal framework to ensure robust protection for artistic expression in a democratic society, advocating for a balanced approach between law enforcement and fundamental human rights. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-03-27 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/71579 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9031 2017-03-28T11:27:38Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140121 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ANOTASI PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM LINGKUP PERADILAN ADMINISTRASI DI INDONESIA Martitah, Martitah http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Annotation, Ultra Petita, Judicial Administration The existence of administrative tribunals in Indonesia is one of the rechtsstaat pillars. The decision of the Administrative Court is expected to be the main instrument of dispute fulfillment and justice message. Therefore, in accordance with the principle of dominus litis, judges are required to maximize its role in the fulfillment of disputes, including to make dictum of ultra petita, so may reflect society's sense of law justice.Ultra petita decision in the Administrative Court have diverse characters, ultra petita of reformatio in peius, reformatio in melius, repeating the command process, the cancellation decision is not the object of dispute, but is materially related to the object of dispute, the addition of a substantial amar and amar that is declarative. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9031 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20764 2020-04-17T07:18:51Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190130 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc RESTATEMENT TENTANG YURIDIKSI PERADILAN MENGADILI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH (RESTATEMENT ON JUDICIAL JURISDICTION IN ADMINISTRATIVE TORT) Simanjuntak, Enrico Parulian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI http://orcid.org/0000-0002-6690-434X Array One of the crucial problems after enactment of Government Administration Act (UUAP) concerns the extent to which the scope of court jurisdiction relating administrative torts (onrechtmatige overheidsdaad) or OOD, as intended in Article 1365 of the Civil Code. There are at least two different views on the issue. First, administrative court mutatis mutandis has power to resolve the case relating onrechtmatige overheidsdaad, this view is represented by Supreme Court Circular or Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4/2016. A different view holds that the OOD act is a genus whereas the factual act as referred to UUAP is a species. This second view is not mutatis mutandis totally transferring the authority of civil judges to administrative court try the OOD case. This difference of opinion is important to be studied more thoroughly in order to know the real issue of the different views. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20764 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11586 2017-03-28T09:32:59Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100406 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ASPEK PERJANJIAN ELECTRONIC COMMERCE DAN IMPLIKASINYA PADA HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA Indah, C. Maya http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array The problem of law in cyber activities is implementation of law evidence. Including the problem are authenticity of law subject in making transaction by cyber, commitment ofpacta sun servanda principle, transfer of right mechanism, accountability of each party, electronic document legality, and digital signature as a tool of evidence, resolution of conflict, and jurisdiction in private law cases. The problem in E-commerce contract is legality of standard contract in E-commerce. It is important in Law Private perspective about lisenceof data ownership, and authenticity of each party in trading bycyberspace. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-05-06 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11586 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39253 2022-03-10T21:03:56Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220131 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEKABURAN BATASAN MAKNA PEMASARAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI APARTEMEN DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING Rahmat, Panca Basuki Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Widhiyanti, Hanif Nur Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Anggraini, Erna Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Array Pemasaran apartemen dengan sistem pre project selling diperbolehkan sepanjang pengembang harus memenuhi persyaratan pada Pasal 42 ayat (2) UU Rumah Susun, ketentuan tersebut bersifat imperatif artinya wajib dipatuhi oleh pengembang. Pengembang telah melakukan promosi untuk memasarkan produknya tetapi disisi lain pengembang belum memiliki izin-izin pembangunan. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan batasan pemasaran dalam transaksi jual beli apartemen dengan sistem pre project selling. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah praktik pre project selling yang dilakukan pengembang seringkali tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dalam pembangunan apartemen. Masyarakat dapat dirugikan dari praktik tersebut, sehingga Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik pre project selling agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen apartemen. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-01-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/39253 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5774 2017-03-28T10:34:28Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120724 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc DOMINASI NEGARA SEBAGAI SUMBER KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA Maladi, Yanis Keywords: Repressive State Apparatuses, Ideological State Apparatuses, Verklaring Domain, Pancasila. Abstract Agrarian problems which stick out lately have their deep roots in the cause of that. Agrarian problems sinewy roots in a long time since colonial, new forced labor until this time are structural. The conflict parties were not among the people, but they against big business in collaboration with the authorities. The style of conquest through a double-edged knife: Repressive State Apparatuses and ideological State Apparatuses. Looking at structural roots of agrarian conflicts which were closely linked, it is necessary to make fundamental changes of national laws agrarian by revamping the unequal agrarian structure so that it becomes more socially equitable of Pancasila. Agrarian conflicts would be eliminated if the domain principle of verklaring not be revived. The principles and values ​​which became the agrarian conflict resolution were to respect the laws in that community and strengthening the rights of agrarian resources. Keywords: Repressive State Apparatuses, Ideological State Apparatuses, Verklaring Domain, Pancasila. Abstrak Persoalan agraria yang mencuat akhir-akhir ini, mempunyai akar kausa yang dalam.Persoalan agraria telah berurat dan berakar pada masa yang panjang sejak masa kolonial, orde baru dan hingga kini yang bersifat struktural. Pihak-pihak yang berkonflik  bukansaja antara rakyat dan rakyat, tetapi juga antara rakyat melawan bisnis raksasa yang berkolaborasi dengan penguasa. Corak penaklukan dilakukan melalui pisau bermata dua: Represive State Apparatuses dan Ideological State Apparatuses. Melihat konflik agraria yang akar strukturalnya berkelindan tersebut, maka perlu melakukan perubahan mendasar terhadap hukum agraria nasional dengan  melakukan perombakan struktur agraria yang timpang menjadi lebih berkeadilan social yang bernafaskan Pancasila. Konflik agraria akan bisa dieliminasi apabila asas domein verklaring tidak dihidupkan kembali. Prinsip dan nilai yang menjadi dasar penyelesaian konflik agraria adalah menghormati hukum-hukum yang hidup di masyarakat dan  penguatan hak-hak masyarakat atas sumber-sumber agraria. Kata kunci:  Represive State Apparatuses, Ideological State Apparatuses, Domein Verklaring, Pancasila. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5774 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13728 2017-03-29T04:09:14Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160725 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERAN BANK INDONESIA DALAM PENERBITAN OBLIGASI DAN SURAT UTANG DAERAH Budiyono, Tri Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Array Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana (baca: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD), Pemerintah Daerah sebagai pemegang otonomi memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat utang (obligasi). Oleh karena penerbitan obligasi daerah dapat mempengaruhi keuangan Negara secara makro, maka pada setiap penerbitan obligasi daerah harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia (BI). Relasi kelembagaan dalam penerbitan obligasi daerah ini memunculkan konstruksi pemikiran tentang keterhubungan Pemerintah Daerah-BI. Bertitik tolak pada prinsip asas negara kesatuan, maka interpretasi analogik dapat dipergunakan untuk menjelaskan keterhubungan Pemerintah dengan BI sebagai model keterhubungan antara Pemerintah Daerah dan (perwakilan) BI di daerah. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan bukan hanya pada proses, tetapi harus pula memperhatikan akibatakibat yang dapat diperkirakan dari penerbitan obligasi daerah tersebut. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-07-25 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13728 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9342 2017-03-28T12:50:02Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140722 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA (Putusan MA No.70/Pid.B/ 2010/PN. Kpg tanggal 21 Juni 2010) Bulan, Noven Verderikus http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Public Persecutor, Prosecuting Attorney, Judicial Review This thesis will discuss issue concerning basic consideration of public prosecutor to appeal juridical review to the Supreme Court and the impact of the absence of legal authority to appeal to the public prosecutor. Methods applied in this research comprise a normative juridical approach where law matters are used (Statute Approach) to examine the rules relating to the juridical review. This study applies also concepts (Conceptual Approach) to analyze basic consideration of the prosecuting attorney in appealing juridical review, and case study (Case Approach) to determine law cases related to the juridical review appealed by the public prosecutor. The result of this study indicates that the basic considerations of public prosecutor in appealing a criminal case to the Supreme Court comprise justice, legal certainty and usefulness factors Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9342 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22867 2020-04-17T07:22:47Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "191016 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PLURALISM JUSTICE SYSTEM DALAM PENYELESAIAN MASALAH KEBEBASAN BERAGAMA Kherid, Muhammad Nizar Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Wisnaeni, Fifiana Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Gagasan pluralisme hukum melahirkan konsep pluralism justice system sebagai mekanisme non enforcement of law dalam kasus kebebasan beragama. Cara kerja mekanisme ini mengedepankan proses musyawarah yang hakikatnya merupakan revitalisasi moral etika dan nilai-nilai agama itu sendiri. Pembahasan mengupas perspektif hukum serta teori pluralisme hukum. UUD NRI 1945 menggariskan kebebasan beragama sebagai konstitusional bersyarat demi terciptanya kerukunan substantif yang memiliki dua aspek, yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosial (masyarakat). Kesimpulan dari tulisan ini bahwa penyelesaian kasus kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1965 tidak solutif karena bercorak represif (menindas) dan retributif (pembalasan). Gagasan ini merumuskan politik hukum kebebasan beragama untuk membentuk kultur hukum yang baik dan harmonis di dalam struktur masyarakat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-10-16 07:50:54 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22867 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12920 2018-08-09T07:23:53Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150723 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc QUO VADIS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JIS. UNDANG-UNDANG NO 51 TAHUN 2009 DAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UU. NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Widya Utama, Kartika Array Any change in the legislation, always cause changes / shifts in legal actions and legal consequences arising in the implementation and enforcement process .Act No. 30 of 2014 on Government Administration to bring a change in the term of authority Administrative Court in a dispute over the administration of the State . Needs to be studied more deeply how the legal consequences that would occur as a result of differences in the rules in the Act No. 30 of 2014 with Act No. 5 of 1986 .Law No.30 Year 2014 has expanded the authority of the Administrative Court , the extension of this authority should need to be addressed carefully in order not to create legal uncertainty in practice . The government should immediately issue regulations governing the implementation of the new judicial procedure related to some fundamental changes in the Law on Government administration . Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12920 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50185 2023-07-10T19:50:14Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "230331 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ANALISIS URGENSI PENGATURAN JAMINAN BANK OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Nurhayati, Irna Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Array Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 (Perkom) mengatur kewajiban bagi pelaku usaha terlapor yang dikenakan sanksi denda dalam putusan KPPU serta mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga untuk menyerahkan jaminan bank kepada Ketua KPPU. Apabila jaminan bank tidak diserahkan dalam jangka waktu 14 hari, maka pelaku usaha tersebut dianggap tidak mengajukan keberatan. Tulisan ini mengkaji apakah pengaturan dimaksud dalam Perkom tepat serta diperlukan? Melalui penelitian normatif disimpulkan bahwa pengaturan tersebut tidak tepat serta tidak perlu. KPPU tidak perlu mengatur anggapan demikian, bahwa tidak diserahkannya jaminan bank dianggap tidak ada keberatan, karena sejatinya keberatan bukan ranah kewenangan KPPU. Anggapan seperti itu justru dapat bertentangan dengan faktanya, sebagaimana terjadi pada kasus Garuda yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga tetapi gagal menyerahkan jaminan bank kepada KPPU.  Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-03-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50185 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5809 2017-03-28T10:47:30Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130423 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENATAAN HUKUM MENUJU HUKUM IDEAL DALAM PENGATURAN PEMILUKADA Melfa, Wendy Ideal Law, People’s welfare, People’s Sovereignty. Abstract The election of Head of region as the democracy mechanism to the head of region that the application is based on the Law Number 23 2004 about Regional Government is still found some problems, such as the application of the head of region election gives the burden the government finance plan so that it’s not really efficient and effective, and also the head of region election results the unharmonious head and the vice head of the region (about 93.84% all over Indonesia). So that for the consequence as the lawful country, Indonesia has to revise that problem that needs to administer the law to become the ideal law in regulating the head of region election. The ideal law regulation will become the basic to the application of the head of region election with the better result as the effort to accomplish the purpose of autonomy region in boosting the society welfare of the autonomy region’s people as the implementation of people’s sovereignty through the process of political decentralization to the autonomy region. Keywords: Ideal Law, People’s welfare, People’s Sovereignty.   Abstrak Pemilukada sebagai suatu mekanisme demokrasi untuk pengisian jabatan kepala daerah yang penyelenggaraannya didasari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam penerapannya masih dijumpai berbagai persoalan, diantaranya; pelaksanaan pemilukada cukup membebani anggaran pemerintah sehingga dirasa tidak efisen dan efektif, juga pemilukada justru menghasilkan pasangan kepala daerah yang tidak harmonis (93,84 % se Indonesia). Oleh karena itu sebagai konsekuensi Indonesia negara hukum, maka untuk memperbaiki berbagai persoalan tersebut, perlu dilakukan penataan hukum menuju hukum ideal dalam pengaturan pemilukada. Pengaturan hukum ideal akan menjadi dasar untuk penyelenggaraan pemilukada dengan hasil yang lebih baik sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah otonom sekaligus perwujudan kedaulatan rakyat melalui proses desentralisasi politik kepada daerah otonom. Kata kunci: Hukum ideal, Kesejahteraan rakyat, kedaulatan rakyat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5809 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15399 2020-04-17T07:11:45Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170430 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc BEBERAPA PERMASALAHAN PERLINDUNGAN PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN PERMENAKERTRANS NOMOR 19 TAHUN 2012 Sonhaji, Sonhaji Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Pekerja/buruh outsourcing mulai dikenal di indonesia sejak berlakunya UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara tegas mengenai istilah dari outsourcing, namun dalam Pasal 64 secara tidak langsung disinggung mengenai outsourcing yaitu “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis”.kehadiran perjanjian kerja melalui outsourcing menimbulkan prokontra dikalangan para pelaku proses produksi barang dan jasa. Dikalangan pekerja modal perjanjian tersebut dipandang sangat melemahkan posisi mereka, sedangkan disisi lain pengusaha merasa diuntungkan dengan hadirnya sistem tersebut. Dari kacamata pemerintah sistem outsourcing ada dalam UU yang bari adalah dalam rangka merespon tuntutan kalangan investor khususnya asing. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15399 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11082 2017-03-28T12:54:48Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "141021 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REKONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAM BAGI IBU RUMAH TANGGA TERHADAP RISIKO TERTULAR HIV/AIDS DARI SUAMINYA Pujiyono, Nanik Trihastuti http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array The number of HIV cases in Indonesia shows that there is an increase in incidents that happen among women, particularly housewives. It, then, is followed by an increase in the percentage of HIV cases on children because they are contracted from their biological mothers. The implication of this will cause a lot of suffers for mothers and children who live with HIV/AIDS, and their families due to the emergence of stigma and discrimination. The reconstruction of concept of legal protection towards this risk is urgently needed because the positive law tends to protect the individual rights of husbands as sufferers without taking into account the rights of wives and children. Keywords : Reconstruction of Law, Housewives’s Human Right, HIV/AIDS Kasus HIV di Indonesia menunjukkan peningkatan insiden terhadap ibu rumah tangga yang diikuti dengan meningkatnya persentase kasus HIV pada anak karena tertular dari ibu kandungnya. Hal ini terjadi pada mereka yang memiliki suami yang memiliki kebiasaan berisiko seperti penggunaan narkoba suntik terkontaminasi dan hubungan seks ekstra marital. Kondisi seperti ini mengakibatkan berbagai penderitaan bagi ibu dan anak yang hidup dengan HIV/AIDS , maupun keluarganya karena munculnya stigma dan diskriminasi. Rekonstruksi konsep perlindungan hukum terhadap adanya risiko ini bersifat mendesak karena hukum positif cenderung melindungi hak individu suami sebagai penderita tanpa mengindahkan hak asasi isteri maupun anak. Kata Kunci : Rekonstruksi Hukum, HAM Ibu Rumah Tangga, HIV/AIDS Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11082 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22870 2020-12-01T21:04:31Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200731 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc SIDE EFFECTS PENGGUNAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH Sudirman, Sudirman Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang Umar, Rusdianto Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang Array Idealnya semua kehidupan sekolah baik di kelas dan luar kelas dapat mendukung penanaman nilai karakter terhadap siswa. Di satu sisi pada tahun 2002, disahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa. Pemberian hukuman sebagai bentuk pendidikan karakter di sekolah kerap dibenturkan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, sehingga terdapat guru yang dipidanakan karena pola pendidikan karakter yang diberikan dipahami sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan anak dari aspek moril dan materiil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dari hasil dan pembahasan diketahui bahwa sanksi pidana memiliki dampak sampingan terhadap rasa takut, rasa khawatir, rasa apatis, dan rasa trauma dalam melaksanakan pendidikan karakter. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-07-31 01:55:01 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22870 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13075 2017-03-28T09:56:45Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110719 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc HUKUM DAN PELAKU INVESTASI DALAM PERBANKAN Handaruprasetyo, Y. Teguh Array Investment agents within banking sector if could be said with capitalist, when have the power of share more than 50% there was tendency to used their power to influences bank operational and carried out abused of power therefore this matter usually made bank became not healthy and finally closed by big power within such bank investment that oftentimes carried out bank fund deviation, therefore to anticipate it was by limiting ownership within banking. Review within banking regulation concept existed also carried out is there already adjust by condition recently. Is it still relevant within Bl banking paradigm as the leader of the last resort after absence new institutions such Loan Guarantor Institution, Financial Service Superintend ant Organization and others. Note that the lender of the last resort was only to assist broken bank that could bother economy systematically, whereas recently already exist guarantor institution for client protection and next already exist own superintendent insUtution. According to the writer need absence paradigm alteration were eliminating function the lender of the last resort within Bank Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13075 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48183 2025-01-12T20:57:10Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "240330 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc STRATEGI PENANGGULANGAN KEJAHATAN EKONOMI BERBASIS TEKNOLOGI: STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, AMERIKA, DAN EROPA Setiawan, Dian Alan Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung Array Kejahatan ekonomi berbasis teknologi merupakan ancaman signifikan di era transformasi digital dan perdagangan global. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep penanggulangan kejahatan berbasis teknologi dengan strategi makro yang bersifat multiaspek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, hasil studi menunjukkan pentingnya pendekatan sistemik yang melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, teknologi, politik, dan hukum. Komparasi antara pendekatan yang diterapkan di Amerika, Eropa, dan Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan dalam regulasi, kolaborasi, dan implementasi teknologi. Di Indonesia, tantangan utama meliputi regulasi yang adaptif, infrastruktur keamanan digital, dan literasi digital masyarakat. Penelitian ini menekankan perlunya strategi multiaspek yang terintegrasi untuk menghadapi kompleksitas kejahatan berbasis teknologi dalam konteks global. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-03-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48183 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5857 2017-03-28T10:42:48Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130122 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEBIJAKAN REFORMULASI ANCAMAN PIDANA MATI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Arief, Barda Nawawi kebijakan, reformulasi, pidana mati, dan korupsi. Abstract   Corruption in Indonesia systematically in all sectors of public life, has threatened the efforts of sustainable development and the achievement of social welfare in Indonesia. Society demanded that the death sentence meted out to the criminals, so that corruption can be prevented and eradicated systematically. However, until now there has been no single criminals sentenced to death. This happens because of the legal weaknesses in the formulation  death sentence for corruption. Some disadvantages juridical include: the death penalty only for offenses threatened enrich themselves / others / corporate corruption, death penalty only for corruption perpetrated under certain circumstances, the law does not formulate terms / limitations repetition acts criminal (recidive) for corruption, crime repeated terms and repetition period in terms of providing capital punishment for repeat offenses (recidive) for corruption. Reformulation of capital punishment for corruption should be threatened by the principal alternative to other types of criminal offense-specific corruption offenses considered very disgraceful and extremely harmful and damaging the wider society (nation / state). In addition, given the threat of the death penalty is a last resort in combating corruption should also formulated an alternative capital punishment or other forms of death penalty mitigation. Keywords : policy, reformulation, death penalty, and corruption. Abstrak   Korupsi yang terjadi di Indonesia secara sistematis di semua sektor kehidupan masyarakat, telah mengancam upaya pembangunan berkelanjutan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masyarakat menuntut agar hukuman mati dijatuhkan kepada para koruptor, supaya korupsi dapat dicegah dan diberantas secara sistematis. Namun, sampai saat ini belum ada satupun koruptor yang dihukum mati. Hal ini terjadi karena berbagai kelemahan yuridis dalam formulasi ancaman pidana mati bagi koruptor. Beberapa kelemahan yuridis tersebut antara lain: pidana mati hanya diancamkan untuk tindak pidana memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi dalam korupsi, pidana mati diancamkan untuk tindak pidana korupsi tertentu yang dilakukan dalam keadaan tertentu saja, undang-undang tidak merumuskan pengertian/ batasan pengulangan tindak pidana (recidive) untuk korupsi, syarat tindak pidana yang diulangi dan tenggang waktu pengulangannya dalam hal memberikan ancaman pidana mati untuk pengulangan tindak pidana (recidive) untuk korupsi. Reformulasi ancaman pidana mati untuk tindak pidana korupsi seharusnya diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana pokok lainnya untuk delik-delik korupsi tertentu yang dipandang sangat tercela dan sangat merugikan dan merusak kehidupan masyarakat luas (berbangsa/ bernegara). Selain itu, mengingat ancaman pidana mati merupakan upaya terakhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya juga dirumuskan alternatif pidana mati atau bentuk-bentuk peringanan pidana mati. Kata Kunci : kebijakan, reformulasi, pidana mati, dan korupsi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5857 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15965 2020-04-17T07:14:19Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180130 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERAN PEMERINTAH DAERAH DI DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DI INDONESIA Roza, Darmini Fakultas Hukum Universitas Ekaskti, STIH Padang S, Laurensius Arliman Fakultas Hukum Universitas Ekaskti, STIH Padang Array Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat vital didalam perlindungan anak. Hal ini tertuang didalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Didalam mewujudkan tata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah haruslah benar-benar direalisasikan dan dijalankan dengan semestinya. Kota Layak Anak merupakan impian dari setiap anak, karena anak akan dibesarkan secara layak dan semestinya. Pemerintah Daerah sebagai pemerintah yang bersentuhan lansung dengan kehidupan anak, harusnya lebih aktif dan lebih kritis, untuk menyuarakan hak-hak anak. Menata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah harus diawasi sebuah lembaga sendiri yang fokus untuk melindungi, menjaga, memantau dan mengawasi hak anak. Penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan sejak dini kepada masyarakat, karena apabila sejak dini masyarakat diajarkan memahami perlindungan anak secara berkelanjutan, maka perlindungan anak di Indonesia tidak akan berhenti. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15965 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11439 2018-08-09T07:21:42Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150424 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI PERWUJUDAN DOKTRIN NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN Rachmi Handayani, I Gusti Ayu Ketut http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Constitutional Court Decision No. 85 / PUU - XII / 2014 to restore control over the water resources of the country, including in terms of management and enterprise. This study discusses how the construction of the state's right to control the management of the water resources of our doctrines of the welfare state. Methods used juridical empirical. This research resulted in the construction of the state's right to control the management of the water resources of our doctrines of the welfare state that is the heart of the Law on Water Resources Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XII/2014 mengembalikan penguasaan atas sumber daya air kepada negara termasuk dalam hal pengelolaan dan pengusahaannya. Penelitian ini membahas bagaimana konstruksi hak menguasai negara dalam pengelolaan sumber daya air sebagai perwujudan doktrin negara kesejahteraan. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini menghasilkan konstruksi hak menguasai negara dalam pengelolaan sumber daya air sebagai perwujudan doktrin negara kesejahteraan yang merupakan jantung Undang-Undang tentang Sumber Daya Air Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11439 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/69165 2025-06-17T21:04:37Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "250327 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REASSESSING LEGAL RECOGNITION OF AI: HUMAN DIGNITY AND THE CHALLENGE OF AI AS A LEGAL SUBJECT IN INDONESIA Disemadi, Hari Sutra Faculty of Law, Universitas Internasional Batam Sudirman, Lu Faculty of Law, Universitas Internasional Batam Array The rapid development of artificial intelligence (AI) presents complex challenges in legal theory, particularly regarding the question of AI as a legal subject. As AI becomes increasingly capable of creative work and decision-making, the question arises whether it should be recognized legally as an entity in its own right. This study explores the legal implications of recognizing AI as a legal subject through the lens of Immanuel Kant's philosophy, particularly focusing on human dignity. Kant argues that human dignity is intrinsic, grounded in the capacity for rational thought and moral responsibility, a characteristic AI lacks. Thus, recognizing AI as a legal subject risks undermining human dignity by equating human beings with entities that do not possess autonomy or ethical awareness. The study examines the current legal framework in Indonesia, highlighting the lack of clear regulation for AI, and explores the philosophical, ethical, and practical considerations involved in the legal treatment of AI. It argues that AI should be treated as a tool, not a legal subject, ensuring that human dignity remains the cornerstone of the legal system. The paper concludes by advocating for a fragmented, sector-specific approach to AI regulation in Indonesia, ensuring more focused oversight while protecting human dignity. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-03-27 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/69165 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9022 2017-03-28T11:27:25Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140121 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MEMBANGUN MODEL KERJASAMA PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN BARAT-SARAWAK (Suatu Studi Perbandingan) Bangun, Budi Hermawan http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Model of Cooperation, State's Border Management State's border management cooperation between Indonesia and Malaysia keep potential problems namely differences in socio-economic conditions between the two states. Meanwhile as a socio-cultural, the communities in the two states have a close relationship. Support by comparative study, this paper want to recomended a model of state's border management cooperation, particularly between West Kalimantan and Sarawak. From the results of the comparative study it was concluded that adoption of the China-Vietnam border management model can be applied to the Indonesia-Malaysia border management, in particular between West Kalimantan-Sarawak. This adoption should be accompanied by a number of strategies, i.e.: accelerating the construction of the infrastructure and facilities, strengthening the socio-economic conditions, human resources development, and strengthening the aspect of good institutional Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9022 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20198 2020-04-17T07:17:53Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "181030 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TANGGUNGJAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA Yunita, Ani Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Setyaningrum, Reni Budi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Annas, Muhammad Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Array Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pelaksanaan dan hambatan  pengelolaan dana pensiun di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta serta tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Solo dalam menjalankan wewenang pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode penelitian hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ialah yuridis empiris dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian diketahui pengelolaan dana pensiun di UMS telah berjalan sesuai dengan peraturan namun, ada beberapa hambatan yaitu Pendiri dan Dewan Pengawas Syariah masih belum mendapatkan Surat Pengangkatan dari Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Solo terhadap pengelolaan dana pensiun syariah masih belum optimal. OJK dalam menegakkan syariah compliance bagi pelaku bisnis syariah di Lembaga Keuangan Syariah harus taat hukum. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20198 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/20198/52845 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11576 2017-03-28T09:32:59Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100406 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHTS DEFENDER) DI INDONESIA Rahayu, Rahayu http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Human rights defenders are they working and having activities dealing with any effort to promote human rights. They stand in the front tine of struggle and dignifying human rights to utter the victims of human rights violation (the voice of the voiceless). Their existence is obviously recognized in United Nations' Genera! Assembly Nr. 53/144 on "Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organ of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom" that was legalized on December 9, 1996. This declaration reaffirms the advocates' rights that is factually protected by UDHR (article 19 and 20), ICCPR (article 21 and 22), ICESCR (article 8), CERD (article 5 d viii and ix) and some other UN's resolution on human rights. Indonesia is a country having problems with human rights defenders. Their existence is legally recognized by article 28 C (2) of the Indonesian Constitution (UUDNR11945) but there is no a single regulation thai specifically states about protection to them in conducting their activities. This fact makes human rights violation against them easily and frequently happen. This is also a proof picturing that the State's duty to protect, promote, erect, and prevail human rights as stated in article 281 (4) ofUUDNR11945 has not been welt accomplished. As part of international society, Indonesia would not be able to escape from the present global trend, that is to put human rights matter as one of the central issues in international relations Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-05-06 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11576 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36991 2021-11-17T13:28:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "211030 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc EFEKTIVITAS PEMBINAAN MENTAL DAN DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III GUNUNG SINDUR BOGOR Hamja, Hamja Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra Dewi, Sulistiani Andan Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra Sukarini, Eri Eka Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra Array Efektifitas lapas dalam menanggulangi tindak pidana teroris memunculkan pertayaan serius apakah efektifitas lapas pembinaan narapidana saat ini masih relefan atau tidak.Berbagai permasalahan yang kemudian menjadi akar dari permasalahan lainnya kemudian melemahkan fungsi lapas sebagai institusi perbaikan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) efektifitas pemberdayaan lapas klas lll gunung sindur Bogor, (2) model pembinaan narapidana di masa mendatang.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.Data sekunder dari perundang-undangan dan data kepustakaan yang berkaitan dengan terorisme,data primer didapatkan melalui Focus group discussion (FGD). Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan pada sejumlah aspek pengelolaan seperti rasio petugas lapas dan narapidana dan kurang optimalnya implementasi berbagai program pemberdayaan dalam mempersiapkan proses asimilasi di masyarakat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/36991 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5765 2017-03-28T10:34:15Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120724 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN MASYARAKAT SEBAGAI PIJAKAN POLITIK HUKUM NASIONAL Sudiana, A.A. KT. Law, Society, National Law Politic ABSTRACT The face of Indonesian law in the development of reformation order at the moment is judged to be more and more confused and become a public attention which is highly argued through mass media, electronic media, and it is also being a topic in an academic activities.  The law experts and observers has given their opinion that the law reformation that has been done is failed to give protection to people.  Thus, any kind of suggestions that is encouraging should now is being revised of how we should viewed and understood the law.  Intelligent and critical ideas rose to the surface to do acceleration in law renewal that is according to the development of social needs in society. Key words: Law, Society, National Law Politic ABSTRAK Wajah hukum Indonesia pada perkembangan orde reformasi dewasa ini, dinilai semakin carut marut dan mendapat sorotan publik yang keras diperdebatkan lewat media massa, media elektronik, dan pula diperbincangkan pada kegiatan akademis. Para pemerhati maupun pakar hukum saling silang memberikan pendapat bahwa reformasi hukum yang dilakukan telah gagal memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, berbagai saran yang mendorong hendaknya sekarang dilakukan peninjauan kembali bagaimana seharusnya kita memandang dan memahami hukum. Gagasan kritis dan cerdas muncul kepermukaan untuk melakukan percepatan pembaruan hukum yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan sosial di masyarakat. Kata Kunci : Hukum, Masyarakat, Politik Hukum Nasional Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5765 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13685 2017-03-29T03:58:17Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160419 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Sunarto, Sunarto Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Array Menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan, maka perlu diadakan pembagian kekuasaan negara. Salah satu teori pembagian kekuasaan adalah teori Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Agar tiga bidang kekuasaan tersebut dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan perlu diterapkan prinsip checks and balances. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menganut prinsip tersebut di mana DPR sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13685 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9307 2017-03-28T12:49:49Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140722 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN Rokhim, Abdul http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Mediator, The Parties Regulation of Appellate Court (PERMA) No. 1 Year 2008 containing comand to execute mediasi to each; every civil dispute before the case in checking by Ceremony Judge. Mediasi represent negiation process trouble-shooting the parties which is have dispute to which in assisting by a mediator. Function of Mediator to assist them in finishing problems among them by way of accommodating importance among both parties even though result of agreemnt of the parties which in assisting by mediator have the character of final and fasten the parties, to be target of Appellate Court to create Ground jurisdiction quickly is, simple and light expense have fufilled Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9307 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23744 2020-04-17T07:21:43Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190731 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc GAGASAN KEDAULATAN LINGKUNGAN DALAM KONSTITUSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Sodikin, Sodikin Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta Array Amandemen UUD 1945 telah melahirkan ajaran kedaulatan baru yaitu kedaulatan lingkungan. Gagasan kedaulatan lingkungan telah memberikan pemikiran baru dalam hal kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Lingkungan hidup telah menjadi suatu kekuasaan tertinggi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Konsep kedaulatan lingkungan secara jelas diatur dalam Pasal 25A, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4). Pasal-pasal tersebut memberikan nuansa hijau terhadap UUD 1945, sehingga implementasi dari pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut memberikan pemikiran baru bagi pembuat Undang-Undang agar konsep kedaulatan lingkungan hidup dapat terwujud dalam setiap Undang-undang yang dibuat. Ada beberapa undang-undang telah memberikan nuansa hijau seperti undang-undang yang mengatur masalah hak asasi manusia, pembangunan perekonomian berkelanjutan dan wilayah negara dengan konsep wawasan nusantara. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23744 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12911 2018-08-09T07:23:14Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150723 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MEMBANGUN DAN MENGELOLA KAWASAN PERBATASAN: MENJAGA KEUTUHAN DAN MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN INDONESIA Herning Sitabuana, Tundjung Fakultas Hukum Universitas Semarang Array Indonesia should be able to maintain its territorial integrity and its sovereignty, including parts of Indonesia border. The problem is not just to set of and affirmed the border line but how to put the border region as part of Indonesian territory. Efforts to preserve and defend the territorial integrity of Indonesia should be based on the paradigm of welfare (through development and education), and the paradigm of security (to provide protection to the citizens who live in the border area, and to provide protection and supervision of the Indonesian territory in the border area). Development and management of Indonesian territory in the border area should be done in an integrated and sustainable way. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12911 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45840 2023-05-11T19:45:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "221031 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc DINAMIKA KETATANEGARAAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM Amal, Bakhrul Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta https://scholar.google.com/citations?user=oB_QRukAAAAJ&hl=en Sulistyawan, Aditya Yuli Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Pemindahan sebuah Ibu Kota Negara bukanlah hal baru dalam persoalan ketatanegaraan baik di Indonesia maupun dunia. Beberapa negara di dunia, selain Indonesia, pernah melakukan hal tersebut. Proses memindahkan Ibu Kota Negara dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah perpindahan Ibu Kota Negara tentu harus didahului dengan analisis. Kedua adalah proses pembentukan aturan hukum sebagai dasar hukum dari perpindahan Ibu Kota Negara tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Metode itu ditinjau dengan pendekatan historis. Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan ternyata telah melalui analisa yang panjang. Proses pembentukan UU IKN juga telah melalui proses yang ditentukan oleh UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi proses tersebut dinilai masih banyak kekurangan salah satunya adalah tidak mampu menyerap partisipasi publik. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-10-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45840 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5797 2017-03-28T10:38:45Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "121023 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PRISMATIKA HUKUM SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual) Roisah, Kholis Prismatika , IPR law, Pancasila Abstract Prismatika  law as the law paradigm of the development IPR law  based on Pancasila, IPR regulations that should be in balance  IPR moral doctrines such as the value of respect for the work of others and the value of honesty with moral values rooted in Indonesian society that is communality   and spirituality value as part of the local wisdom. Local wisdom can be regarded  as a reflection of the living law and  respect for other people's work is expected to take to encourage peoples to be more creative and innovative could be used as a tool for change .   Keyword: Prismatika , IPR law, Pancasila Abstrak Prismatika hukum sebagai paradigma hukum pembangunan hukum HKI berdasarkan Pancasila, seharusnyan peraturan hukum HKI  menyeimbangkan doktrin moral  HKI seperti nilai penghargaan terhadap karya orang lain dan nilai kejujuran dengan nilai-nilai moral yang berakar dalam masyarakat Indonesia bahwa nilai komunalitas dan spiritualitas sebagai bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal dapat dianggap sebagai refleksi dari hukum yang hidup  dan menghormati karya orang lain diharapkan untuk mampu  mendorong masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan masyarakat   Key word : Prismatik, Hukum, HKI dan Pancasila Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5797 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15170 2020-04-17T07:11:35Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170430 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KONTROVERSI HUKUM DOKUMENTASI TRANSFER KEPEMILIKAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERDASARKAN TAX AMNESTY LEGAL CONTROVERSY OF LAND AND/OR BUILDING TRANSFER OF OWNERSHIP DOCUMENTATION UNDER TAX AMNESTY Kuntadewi, Adji Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Koeswahyono, Imam Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Setia Negara, Tunggul Anshari Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Array Undang-Undang No. 11 tertanggal 1 Juli 2016 tentang Pengampunan Pajak (Undang-Undang Pengampunan Pajak) mensyaratkan pengalihan harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan milik Wajib Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2017, untuk memperoleh pembebasan Pajak Penghasilan. Namun, dalam faktanya tidak semua produk hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait pengalihan tanah dan bangunan tepat diaplikasikan untuk formalisasi transaksi wajib pajak dimaksud.  Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode penemuan hukum (rechtsvinding), Penulis menganalisis bentuk dokumen hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dapat mengakomodasi kebutuhan Wajib Pajak untuk memperoleh pembebasan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak.   Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15170 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10475 2017-03-28T09:53:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110419 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENDIDIKAN HUKUM DI ERA TRANSISI DALAM NEGARA DEMOKRASI MENUJU INDONESIA BARU Anwar, Khaidir http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius The Higher Law Education was started from senior high school level (Rechsschool), founded in 1908 during the Dutch colonial occupation. In 1924, law education was upgraded to university level which was called as "Rechtshogeschool". The paradigm of legal education is influenced by political change in governance implementation. In the colonial period, law education is intended only for practical purposes to fill certain positions in the law field. The Old Era continued this "tradition". Fundamental change occurred in the New Era, where laws serve as "tools of social engineering." In the year 1993, the curriculum of higher law education also has included "law skills", so that law school graduates "ready-made" to the business world. It is necessary to built the law education system which places Pancasila as the paradigm of jurisprudence, so that law education is executed through the integrity of understanding, producing and law implementation in a process of achieving justice and human happiness. It is time for law education to eliminate the law school graduates who are only oriented to purely law dogmatic and lacking the ability to abstract the social phenomena into the rules of law, thus many legal products are not in accordance with the law which life in society. Kata kunci: Pendidikan Hukum, EraTransisi, Indonesia Baru Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10475 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/25504 2020-04-30T16:05:52Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200430 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REFORMULASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) DAN AMANDEMEN ULANG UNDANG-UNDANG DASAR Sadono, Bambang Fakultas Hukum, Universitas Semarang Rahmiaji, Lintang Ratri Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Diponegoro Array Wacana reformulasi GBHN dan pengembalian kewenangan MPR untuk membuat ketetapan, kembali menguat pasca-Kongres V PDI-P (2019). Kongres tersebut menghasilkan 23 rekomendasi yang berisi sikap dan kebijakan partai serta usulan untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2019-2024. Kajian ini bertujuan memetakan proses politik wacana reformulasi GBHN dan Posisi MPR pasca-amandemen UUD 1945. Hasil kajian ini menemukan fakta sebagai market leader dalam penataan sistem ketatanegaraan dengan memperkuat MPR dan menetapkan haluan negara, PDI-P kurang piawai mengelola situasi politik. PDI-P yang memperjuangkan agenda terbatas dalam amandemen, harus menenggang agenda lain. Saat ini kuasa ada di pimpinan PDI-P dan presiden, selain itu juga bergantung pada respon pemilik saham besar lain atas republik ini, yakni para ketua umum partai yang punya wakil di DPR/MPR. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-04-30 04:26:19 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25504 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13066 2017-03-28T09:56:34Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110719 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ETIKA BISNIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TRANSFORMASI GLOBAL DAN HUKUM KONTRAK SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM Eko Turisno, Bambang Array The basic ethical attitudes of business ethics course must be equal to businesses worldwide. Business ethics. is also part of the culture and the existence of the society is concerned, business ethics reflect cultural specificities of Indonesian society, civilization, religious values and outlook characteristic of Indonesian society. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13066 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47344 2025-01-13T22:15:30Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "231130 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MENINJAU SISTEM RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA (STUDI PERJANJIAN INDONESIA-SINGAPURA TENTANG FLIGHT INFORMATION REGION) Aruan, Bagas Christofel Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Setiyono, Joko Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Perjanjian internasional merupakan salah satu bentuk keterikatan Indonesia dalam ekosistem hukum internasional. Untuk mengimplementasikan suatu perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional, diperlukan proses ratifikasi yang menetapkan perjanjian tersebut sebagai Undang-Undang. Penelitian ini mengkaji model ratifikasi Perjanjian Indonesia-Singapura tentang Flight Information Region (FIR) Tahun 2022 dari perspektif ilmu perundang-undangan, serta mengevaluasi dampaknya dalam dimensi politik hukum dan teknis penerbangan. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sesuai Pasal 10 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ratifikasi perjanjian ini harus dilakukan melalui Undang-Undang, bukan Peraturan Presiden.   Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-11-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47344 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5833 2017-03-28T10:51:47Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130723 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENDEKATAN KEADILAN MELALUI SILAISME DAN STANDARISASI PIDANA (PENYUSUNAN POLA PIDANA) Kim, So Woong Keadilan, Silaisme, Standarisasi Pidana (Penyusunan Pola Pidana) Abstract “Sila” itself in Pancasila is misinterpreted, making it difficult to be actualized. Sila, properly interpreted as a doctrine/precept supported by freedom is referred as “Silaism”. Silaism needs to be supported by the standardization of sanction, considering within the practice of the criminal law system, sanction occupies a central position. Both the KUHP (Criminal Code) and the laws outside of KUHP regulates delict and sanction as one and both act more individually, where each delict has its own sanction. Sanctions may differ between the KUHP and laws outside of KUHP, thus bringing conflict between norms and disparities. Therefore, a new sanction standardization is needed. To achieve “Justice”, both Silaism and sanction standardization are vital. Keywords: Justice, Silaisme, Criminal Standards (Compilation Criminal Pattern) Abstrak Kesalahan pemaknaan sila pada Pancasila membuat Pancasila sulit diaktualisasikan. Pandangan mengenai pemaknaan yang tepat yaitu Sila sebagai ajaran / precept dan didukung adanya kebebasan disebut sebagai “Silaisme”. Silaisme perlu didukung dengan adanya standarisasi pidana. Mengingat pentingnya pidana dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Baik KUHP maupun UU di luar KUHP pengaturan delik dan pidana menjadi satu, dan lebih bersifat individual, dimana masing-masing delik terdapat pidananya. Antara KUHP dan UU di luar KUHP bisa berbeda mengenai pidananya. Hal tersebut akan membawa dampak adanya konflik norma dan disparitas. Untuk itu perlu adanya standar pidana yaitu dengan penyusunan pola pidana baru. Silaisme dan standarisasi pidana merupakan upaya pendekatan terhadap keadilan. Kata Kunci : Keadilan, Silaisme, Standarisasi Pidana (Penyusunan Pola Pidana) Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5833 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17287 2020-04-17T07:15:27Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc URGENSI HOLDING BUMN DALAM PENINGKATAN SEKTOR PELAYANAN ANGKUTAN DARAT DAN UDARA Estanto, Boby Wilda Universitas Mataram Array Pelayanan adalah factor yang diutamakan dan direncanakan dalam mewujudkan harapan dan keinginan konsumen namun ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu aspek vital dalam mempercepat proses pembangunan nasional di berbagai bidang.Berdasarkan hal inilah, bahwa ke depan diperlukan upaya Holding BUMN dalam rangka peningkatan infrastruktur terutama dalam bidang angkutan udara dan angkutan darat.Realisasi pembentukan induk perusahaan (Holding) pada BUMN berdasarkan core business perlu disikapi dan dilaksanakan secara hati-hati. Sebab ada sejumlah potensi hukum yang mungkin muncul ketika itu direalisasikan.Yaitu bagaimana hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam sistem holding. Tujuan Penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan Holding BUMN ditinjau dari perspektif hukum dan solusi Holding BUMN.Metode penelitian yang digunakan pendekatan normatif atau conseptual  approach yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif mengenai Holdingisasi BUMN. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17287 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11428 2018-08-09T07:12:14Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150115 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TANAH Djafar, Fadly Afand http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array This research aims to study the regional authority of East Nusa Tenggara Province in land assets management. The method research uses normative juridical, with the prescriptive approach. The research results conclude that the regional authority of East Nusa Tenggara Province in land assets is based on The Government Regulation No.6/2006 No.38/2008 jo No.27/2014 about The Management of State Property/Region;The Regulation of Minister of Home Affairs No.17/2007 about Technical Guidelines for Management of Regional Property and The Regional Regulation No.3/2008 about The Management of Regional Property. The management of land asset can be optimized through land rental. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan daerah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan aset daerah berupa aset tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewenangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus sesuai dengan PP No.6/2006 jo PP No.38/2008 jo PP No.27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Perda No.3/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Optimalisasi pengelolaan aset tanah dapat dilakukan melalui sewa Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11428 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33470 2021-03-23T21:31:28Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210131 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KETERBUKAAN INFORMASI UU PASAR MODAL MENCIPTAKAN ASYMMETRIC INFORMATION DAN SEMI STRONG FORM Johan, Suwinto Fakultas Bisnis, Universitas President http://orcid.org/0000-0002-8427-162X Ariawan, Ariawan Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Array Sebuah pasar modal digolongkan sebagai pasar yang efisien atau akurat jika informasi yang ada di bursa tersebut terbuka dan diketahui oleh semua pelaku secara merata. Undang Undang No. 8 Tahun 1995 mewajibkan keterbukaan informasi material dengan jangka waktu maksimal 2 hari kerja setelah adanya informasi yang material. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keterkaitan antara kewajiban keterbukaan informasi material dengan mewujudkan pasar modal yang efisien berdasarkan Efficient Market Hypothesis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa kewajiban pelaporan maksimal 2 hari kerja akan mengakibatkan keterlambatan informasi bagi pelaku pasar modal. Pasar modal yang tidak efisien tidak akan membuat pengembalian yang optimal. Pengaturan mengenai pelaporan informasi yang material perlu dirubah. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-01-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33470 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4865 2017-03-28T09:33:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100706 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KUALIFIKASI STANDARISASI DAN LISENSI ADVOKAT ASING DALAM RANGKA IMPLEMENTASI GATS (GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES) Priyono, FX Joko http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Profeesional service including legal service is apart of service covered by GATS (General Agreement on Trade in Services). Indonesia as contracting party has obligation to adjust some rules regarding market access to foreign law firm and lawyer. At the moment Law Number 18 of 2003 on Advocate has restricted them to practice in Indonesia and only as an employee of the law firm. It can't be ignored while globalization of legal service has been happening due to business activities of transnational corporation. Qualification, standarizationand licence of foreign lawyer is very significant in order to do interact between domestic and foreign lawyer. Closing the market access will make no progress of domestic lawyer. Experience, legal education, test of advocate organization, ability of speaking Indonesia language, training, honest and good reputation. License is promoted by limited approach that admitting foreign lawyer to practice home country law, international law and third country law. Representation before the court and rendering legal advice are prohibited at all. Kata Kunci : GATS, globalization of legal service, and qualification, standarization and licence of foreign lawyer Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-07-06 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4865 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13124 2017-03-28T10:56:00Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "131022 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TEORI HUKUM PROGRESIF : PENGENDALI DUNIA YANG LEPAS KENDALI Boli Sabon, Max Array Anthony Giddens once wrote that the impact of globalization causes the world run away. The world runs away hurriedly, ramblingly, uncertainly, finally arrives in Indonesia in the form of corruption, as a super extra ordinary crime. It is hard to find the entry point of the movement in order to control it. The question is, if it is possible to control the world in this event? By using the approach of the theory of progressive law, including its vision and methods, it is indeed possible to try. The result of study arrives at a conclusion that corruption is now reaching a level where it can be described as running beyond control, and it may be controllable starting from the prime stage by means of the vision of progressive law, at the optimum stage, by means of the methods of progressive law, and finally at the ultima stage with the strength of the double mix of mind and heart. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13124 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17814 2020-04-17T07:16:47Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180730 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA DEMAK Sari, Aldila Arumita Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro http://orcid.org/0000-0002-1732-5173 Purwanti, Ani Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang ada sejak jaman dahulu dan semakin marak akhir-akhir ini. Bahkan kekerasan terhadap perempuan, semakin meningkat, baik jumlah maupun bentuk dan modus operansinya yang semakin beragam baik di lingkup domestik (rumah tangga) maupun publik. Menurut catatan tahunan komnas perempuan pada tahun 2017 kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin tinggi, terutama kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga. Penulis mengangkat persoalan mengenai bagimana kebijakan formulasi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana penegakannya di kota Demak. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan menyuguhkan fakta-fakta mengenai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penangannya di Kota Demak, termasuk menyajikan pengalaman perempuan sebagai korban. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa Kebijakan Formulasi perlindungan bagi perempuan dalam instrument internasional dan nasional dapat digunakan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga, khususnya setelah keluarnya Undang-undang No 23 tahun 2004. Regulasi perlindungan bagi perempuan dalam instrument internasional maupun nasional hanya berlaku apabila peristiwanya terjadi di lingkup rumah tangga, sehingga korban diluar rumah tangga tidak dapat menggunakan ketentuan hokum tersebut. Rancangan Undang Undang Kekerasan Seksual diharapkan segera disyahkan untuk melindungi dan menangani perempuan korban kekerasan baik didalam rumah tangga maupun diluar rumah.Proses penegakan hokum oleh aparat penegak hukum dalam menangani penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kota Demak belum optimal, karena belum baiknya koordinasi diantara stakeholder (Polisi, Jaksa, Hakim, LSM Pendamping, Pemerintah Daerah Kota Demak) Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17814 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11464 2018-08-09T07:36:06Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "151028 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA DI INDONESIA TERHADAP PLURALISME AGAMA Utoyo, Marsudi http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array For Indonesia plurality is a fact. To set the required plurality of pluralism. Because, no doubt, contain the seeds of discord plurality, this required tolerance, openness, and equality. Pluralism allows for harmony in society, pluralism encourages freedom, including freedom of religion, and is a pillar of democracy. There is no true democracy without pluralism. Pluralism here means the protection of the state against the rights of its citizens to embrace the religion according to what he believes. Religious pluralism means building tolerance, we must recognizes that any religion with adherents of each have the same rights. So that must be built is feeling and mutual respect between religious communities Bagi bangsa Indonesia pluralitas itu merupakan kenyataan. Untuk mengatur pluralitas diperlukan pluralisme. Sebab, tidak bisa dipungkiri, pluralitas mengandung bibit perpecahan, inilah diperlukan sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan. Pluralisme memungkinkan terjadinya kerukunan dalam masyarakat, pluralisme mendorong kebebasan, termasuk kebebasan beragama,  dan merupakan pilar demokrasi. Tidak ada demokrasi yang sejati tanpa pluralisme. Pluralisme di sini berarti perlindungan negara terhadap hak-hak warganegaranya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakininya.  Pluralisme agama berarti membangun toleransi, kita harus mengakui bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing-masing mempunyai hak yang sama. Maka yang harus dibangun adalah perasaan dan sikap saling menghormati antar pemeluk agama Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11464 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38336 2021-11-17T13:28:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "211030 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KONTRIBUSI SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Saputri, Novi Eka Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta Kusdarini, Eny Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta Array Sistem hukum Eropa Kontinental mewarnai perjalanan sejarah sistem hukum Indonesia. Sistem Eropa Kontinental mengedepankan tradisi hukum tertulis. Hal tersebut merupakan awal untuk cikal-bakal hukum Eropa Kontinental yang turut membangun sistem hukum Indonesia. Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, ditemukan jenis atau karakteristik sistem hukum Eropa Kontinental dalam karakteristik hukumnya, yakni secara mendasar mengutamakan suatu hukum tertulis. Kedua, dalam sejarah perkembangan sistem hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia, pada awalnya cenderung berkarakter Eropa Kontinental. Seiring berjalannya waktu, berbagai macam sistem hukum saling melengkapi dan mewarnai pembangunan sistem hukum Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, memberikan bukti mengenai Indonesia yang sedang mengusahakan suatu sistem hukum yang memiliki karakteristik nasional dalam sebuah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/38336 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5755 2017-03-28T10:29:54Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120424 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc GANTI KERUGIAN KEHILANGAN SEPEDA MOTOR YANG DITITIPKAN PADA MATAHARI MALL DAN BANDARA AHMAD YANI SEMARANG Busro, Achmad Entrust Agreement, Motorcycles. Abstract Motorcycles entrust entered in the entrust agreement which the provisions in The third book of The Book of Civil Law (Civil Code) Chapter XI of the Baggage.  Motorcycle entrust is not only on the Mall, but also at the airport, as do the studies that researchers at the Matahari Mall and Ahmad Yani Airport, Semarang. The method used purposive sampling, where the results showed in the provision of compensation reached by way of succumbing to win the family over the market price. Keywords: Entrust Agreement, Motorcycles. Abstrak   Penitipan sepeda motor masuk dalam perjanjian penitipan yang ketentuannya ada dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Bab XI tentang Penitipan Barang. Penitipan sepeda motor tidak hanya di Mall tetapi juga di Bandara, seperti penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Mall Matahari dan Bandara Ahmad Yani Semarang. Metode yang digunakan adalah purposive sampling, di mana hasil penelitian menunjukan dalam pemberian ganti kerugian ditempuh dengan cara mengalah untuk menang secara kekeluargaan di atas harga pasaran.   Kata Kunci : Perjanjian Penitipan, Sepeda Motor. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5755 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13675 2017-03-29T03:57:43Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160419 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc DESAIN DAERAH KHUSUS/ ISTIMEWA DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT KONSTITUSI Baharudin, Baharudin Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Array Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan daerah khusus/istimewa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Konstitusi, dan mengkaji desain ideal daerah khusus/istimewa dalam rangka memperkokoh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Konstitusi. Hasil penelusuran menunjukkan desain daerah khusus/istimewa diberikan bagi daerah setingkat provinsi dan daerah setingkat kabupaten/ kota. Desain pemberi an status kekhususan/keistimewaan dalam Negara Indonesia dilandasi berbagai alasan, mulai dari sejarah sampai dengan posisi strategis kenegaraan. Secara teoritis pembentukan otonomi khusus merupakan salah satu cara atau pilihan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjaga keutuhannya (Negara kesatuan). Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13675 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/78253 2026-03-12T00:59:36Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "251129 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc SHIFTING LEGAL LANDSCAPES: THE EVOLUTION AND FUTURE OF CUSTOMARY LAND RIGHTS RECOGNITION IN INDONESIA Sukirno, Sukirno Faculty of Law, Universitas Diponegoro https://orcid.org/0009-0009-8357-8580 Malik, Muhammad Fahad Faculty of Law, Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology https://orcid.org/0000-0002-8751-5175 Array This research explores the legal and political dynamics surrounding the recognition of customary land rights in Indonesia, from the Dutch colonial era to the post-Reformation period. The recognition of customary rights, a concept introduced by van Vollenhoven and later refined by Ter Haar, has evolved through various legal frameworks influenced by shifting political regimes. During the colonial period, Dutch policies acknowledged customary rights, particularly in indigenous areas like Riau and Jambi, though often in a limited and exploitative manner. Post-independence, however, the recognition of customary rights became more complex. The Old Order regime adopted a repressive stance, recognizing customary rights under strict conditions to avoid separatism, while the New Order further diminished these rights in favor of state land control, particularly for corporate interests. The Reform era introduced a somewhat more inclusive yet still restrictive approach to customary land rights, with legal frameworks acknowledging them in principle but often sidelining their practical application in favor of development agendas. This study analyzes these shifting policies using Nonet and Selznick’s framework of repressive, autonomous, and responsive law, concluding that Indonesia’s legal approach to customary rights has been predominantly repressive, with brief periods of responsiveness during certain regulatory changes. Looking forward, the research argues for a shift toward a responsive legal policy that actively involves indigenous communities in the legislative process and provides a clear, inclusive, and sustainable framework for recognizing and protecting customary land rights. Such a shift would be crucial in addressing the historical and ongoing marginalization of indigenous peoples in land-related issues, fostering a more equitable and participatory legal environment. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-11-29 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/78253 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9045 2018-08-09T06:57:08Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140422 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REKONSTRUKSI KONSEP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DENGAN HUKUM PIDANA BERBASIS NILAI TRADISIONAL Sunaryo, Tongat Sidik http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Reconstruction, Crime Prevention, Criminal Law, Traditional Values Crime prevention through the means of criminal law is a dilemma. On the one hand, crime prevention through the means of criminal law is considered as the most rational effort role in crime prevention, while on the other hand, the negative impact of such complex social problems that lead to such extensive. Efforts to overcome the negative effects of the use of criminal law as a means of eradicating criminal acts continue to be made. One effort that can be an alternative is to integrate the criminal law and traditional values??in the response to crime. The use of traditional values ??as the basis of eradicating criminal acts continue to arise, as increasingly realizing the limited ability of the criminal law as a means of eradicating criminal acts. Integrating criminal law and traditional values ??as a means of eradicating criminal acts are also significant public role in the response to the presence of a criminal act, so that the state is no longer taking a central role in the response to the monopolistic crime Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9045 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21176 2020-04-17T07:20:03Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190426 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS A. Priamsari, RR. Putri Kejaksaan Negeri Temanggung Array Sebagai negara hukum, sudah menjadi keharusan bagi Negara Indonesia untuk melindungi hak-hak para Penyandang Disabilitas, sebagai salah satu hak konstitusional (constitutional right) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan ini bertujuan untuk melihat apakah hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini telah mampu mewujudkan keadilan bagi para Penyandang Disabilitas, perwujudan ini mencakup aspek kesiapan Pemerintah serta Aparat dan Institusi Penegak Hukum dalam upaya menghadirkan Hukum yang berkeadilan bagi para Penyandang Disabilitas baik dalam kedudukannya sebagai saksi, korban maupuan pelaku tindak pidana, dan bagaimanakah konsekwensi dari belum disahkannya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-04-26 14:10:46 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21176 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11957 2017-03-28T09:32:49Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100105 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc AUDIT MUTU HUKUM PERATURAN DAERAH : Model Evaluasi Antisipatif Produk Hukum Pemerintah Daerah yang Kondusif bagi Penagaman Modal dan Daya Saing Investasi Adiyanta, FC Susila http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/ Array Implementation of autonomy and decentralization, in practice local authorities carry broad implications for managementofregionalautonomyfrom various aspects. One of the many urgent problems to be overcome by such local government is the emergence of regional regulations and other regulations of products made by local governments that are not conducive to the business climate, attracting no capital investment and competitive for investment competitiveness, both in local and national context Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-01-05 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11957 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40001 2022-11-22T18:51:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220730 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENERAPAN PENDEKATAN POSITIVISTIK DALAM PENELITIAN HUKUM ADAT Pradhani, Sartika Intaning Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Sari, Almonika Cindy Fatika Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Array Pendekatan positivistik terhadap hukum adat yang melahirkan ilmu hukum adat positif dianggap membuat studi hukum adat bersifat statis. Tulisan ini bertujuan menggali penggunaan nalar positivistik dalam penelitian hukum adat dan menjawab kontribusi nalar positivistik terhadap perkembangan studi hukum adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan laporan penelitian normatif empiris tentang hukum adat sebagai basis datanya. Pendekatan positivistik ternyata tidak membuat kajian hukum adat menjadi ajek/statis. Realitas lapangan yang dinamis berkontribusi untuk memutakhirkan konsep-konsep hukum adat yang telah mapan. Sebagai contoh bidang tanah adat perseorangan yang dapat dijual lepas mengkritisi konsep inalienablility tanah ulayat dan anak perempuan dari kekerabatan patrilineal dapat mewaris harta ayahnya juga mengkritisi konsep anak perempuan bukan merupakan ahli waris dalam kekerabatan patrilineal. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40001 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5788 2017-03-28T10:38:35Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "121023 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA NON LITIGASI BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL Mashari, Mashari Conflict settlement of industrial relation in non-litigation way, Social Justice Abstract The aim of Act No. 2 Year 2004 about conflict settlement of industrial settlement normatively is very noble to realize harmonious, dynamic, and fair industrial relation for optimal based on the values of Pancasila, also the need of arranging institution and mechanism of conflict settlement of industrial relation in fair non-litigation way. The model of conflict settlement of industrial relation in ideal non-litigation way through involvement from government as regulator in the field of employment for balancing the bargaining position between employee and employer in order to create non-litigation conflict setlement of industrial relation with social justice valuea as the base.   Keywords: Conflict settlement of industrial relation in non-litigation way,          Social Justice Abstrak Cita-cita Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara normatif amatlah luhur untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan secara optimal berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta perlunya penyediaan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non litigasi yang berkeadilan. Model penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non litigasi yang ideal melalui campur tangan pemerintah sebagai regulator di bidang ketenagakerjaan untuk keseimbangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha, sehingga terciptanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non litigasi yang berbasis nilai keadilan sosial.   Kata kunci: Penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non litigasi,   Keadilan sosial Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5788 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16219 2020-04-17T07:10:07Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170130 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ANTAR GENERASI : SEBUAH PENELUSURAN TEORITIS SINGKAT Wibisana, Andri G. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Array Tulisan ini mendiskusikan perlindungan lingkungan di dalam kerangka keadilan antar generasi.  Tujuan dari diskusi ini adalah memperkenalkan konsep keadilan lingkungan ini, serta untuk menjelaskan bagaimana keadilan antar generasi ini dikaitkan dengan kewajiban seluruh penghuni Bumi atas planetnya (planetary obligations), bagaimana relevansi keadilan dengan valuasi ekonomi, dan bagaimana hubungan keadilan antar generasi dengan hak gugat.  Terkait planetary obligations, tulisan ini menggambarkan keadilan antar generasi sebagai kewajiban antara generasi untuk melakukan perlindungan generasi atas opsi, kualitas, dan akses terhadap sumber daya lingkungan.  Terkait valuasi ekonomi, tulisan ini berpendapat bahwa penggunaan instrumen diskon di dalam penafsiran ekonomi perlu dimodifikasi menjadi diskon yang rendah, sehingga lebih sejalan keadilan antar generasi. Tulisan ini juga mendiskusikan pentingnya putusan Minors Oposa v. Factoran Jr. yang mengakui hak gugat antar generasi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16219 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10466 2017-03-28T09:52:57Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110419 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERGESERAN PARADIGMA BISNIS SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENEGAKAN ETIKA BISNIS DI INDONESIA Sulistianingsih, Pujiono Dewi http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Business practices has been a tendency to ignore business ethics in society. Violation of business ethics is motivated by the aim to gain as much as possible. This condition is obviously very detrimental to a sense of justice contained in the community This injustice will bring reaction from the community that is retaliation. With the vengeance of this community, will cause losses for the company itself, other firms, even more broadly detrimental to the nation and the State. Enforcement of business ethics must be executed with the firm. One theory that can be used to enforce business ethics is the theory of Chambliss and Seidman, where the enforcement of business ethics by using the theory of Chambliss and Seidman involves institution regulators and law enforcement agencies I Practitioners sanctions. With the existence of both institutions are expected to enforcement of business ethics can be optimized. Kata kunci: Etika, Bisnis, Penegakan Hukum Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10466 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21976 2020-04-30T16:05:44Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200430 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc SERVITUDE DI PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA (SEBAGAI ALTERNATIF MENGEMBANGKAN EKONOMI PERBATASAN DI KALBAR- SERAWAK) Suratman, Hadi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Samekto, FX. Adji Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Trihastuti, Nanik Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Array Pedagang lintas batas adalah pedagang tradisional dari Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia untuk berdagang di Distrik Serikin, namun tidak menggunakan dokumen lengkap baik sebagai surat untuk melintas  maupun membawa  barang dagangan. Di sini tentunya kita pahami bersama dan mengapa hal itu bisa terjadi. Mungkin di situlah adanya ketergantungan antara Masyarakat Malaysia dengan pedagang Indonesia. Ketergantungan tersebut telah menguntungkan bagi pedagang Indonesia. Pemerintah  Malaysia dan  Indonesia hendaknya harus memberikan suatu legalitas bagi para pedagang Indonesia dengan melakukan kerja sama Bilateral antara Indonesia dengan Malaysia tentang suatu kawasan khusus dagang  dengan menggunakan Hak Ekonomi Servitude. Jadi dalam penelitian ini ada beberapa persoalan yang harus dikaji yaitu: 1) Hak Servitude dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan; 2) Pembentukan Kawasan Khusus Dagang Lintas Batas; 3) Manfaat dari Kawasan Khusus Dagang bagi Indonesia dan Malaysia; 4) Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-04-30 04:26:19 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21976 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13057 2017-03-28T09:48:44Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110118 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEAMANAN PRODUK PANGAN DARI KEGIATAN BISNIS MULTINATIONAL CORPORATIONs (MNC) DI ERA GLOBALISASI Lestariningsih, Sri Array All the life process in society are changeover in the globalization era. The role of state is changed too by non state actors, namely Multinationals Corporations (MNCs). The MNCs have an authority to fulfill the food of society. Actually, the MNCs made his product without submissive the food safety products. The consequence of the dangerous food product from MNCs could threat the quality of right to life for society. Therefore, State should be active to control the bad effect in the process globalization with using the cosmopolitan law. Concerning to protection the human right getting the food safety from business activity by MNCs and reach the society welfare. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13057 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45091 2024-12-23T20:15:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "230731 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TAX LIABILITY ARRANGEMENT OF INTERNATIONAL E-COMMERCE IN INDONESIA Sinaga, Henry Dianto Pardamean Directorate General of Taxes http://www.researcherid.com/rid/R-6861-2016 http://orcid.org/0000-0002-4533-6283 Samekto, F. X. Adji Faculty of Law, Universitas Diponegoro Emirzon, Joni Faculty of Law, Universitas Sriwijaya Array International e-commerce has created challenges in terms of tax liability, referred to the study by Google-Temasek-Bain revealed that the combination of e-commerce had reached USD40 billion. Based on normative juridical method using new institutionalism theory, two conclusions are generated. First, the prevailing laws in Indonesia do not yet have a lex specialist that regulates tax liability regarding international e-commerce transactions. Second, it is important and urgent to reformulate secondary liability in tax laws that must cover the elements, exclusions, and standards. Reformulation of tax secondary liability of international e-commerce should be extended to overseas and domestic marketplaces, and social media, including general provisions and procedures, billing, mechanisms for warning and terminating access and normalization, as well as tax sanctions (administrative and criminal). Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45091 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5823 2017-03-28T10:51:34Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130723 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MEMBANGUN SISTEM HUKUM KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERPERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK Diamantina, Amalia legal citizenship, children’s protection, intermarriage Abstract The protection of children’s citizenship rights are arranged so that children may not be a stateless person. However, there are still shortcomings in the arrangement and the implementation of the protection of the right of citizenship of a child born from intermarriage.  Therefore we should be more aware of the synchronization and harmonization in the regulation of protection of children’s right of citizenship.   Key words  : legal citizenship, children’s protection, intermarriage   Abstrak Perlindungan terhadap hak kewarganegaraan anak dalam Undang Undang Kewarganegaaran sudah disusun sedemikian rupa sehingga anak tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam pengaturan dan implementasi terhadap perlindungan hak kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran, sehingga sinkronisasi dan harmonisasi dalam pengaturan dan perlindungan hak kewarganegaraan anak perlu lebih diperhatikan. Kata kunci : hukum kewarganegaraan, perlindungan anak, perkawinan campuran Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5823 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15238 2020-04-17T07:13:24Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "171030 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANDALIMAN (MERICA BATAK) SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR Sembiring, Mareci Susi Afrisca Universitas Atma Jaya Yogyakarta Array Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah produk Andaliman memenuhi elemen sebagai indikasi geografis Kabupaten Toba Samosir serta menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk melindungi Andaliman sebagai indikasi geografis. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian empiris yang didukung dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Andaliman memenuhi unsur-unsur indikasi geografis, antara lain: memiliki sistem manajemen yang kuat dan efektif; kualitas produk yang prima dan konsisten; sistem pemasaran dan promosi yang kuat; mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup dan berkelanjutan. Di sisi lain Pemerintah Kabupaten Toba Samosir belum melakukan pendaftaran untuk Andaliman sebagai indikasi geografis untuk Kabupaten Toba Samosir, karena belum memahami peraturannya. Padahal, pendaftaran ini dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15238 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11419 2018-08-09T07:11:35Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150115 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI ERA GLOBALISASI Rochmani, Rochmani http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Environmental damage can result in the right to a good environment and healthy living in communities disrupted. Right to good living environment and healthy part of human rights. Violation of good environment and healthy is a violation of human rights. Right to environment is a human right that must be upheld and respected by the international community. Violations of the right to a good environment and healthy environment is a crime. However, that is still a lot of human rights violations occur. Right to a good and healthy environment is a fundamental human right. The rights attached to a construction that strengthen human life. In the globalization era human rights violations can be filed in an international judicial mechanisms, as a form of protection of the right to a good and healthy environment. Kerusakan lingkungan hidup dapat mengakibatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada masyarakat terganggu.  Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagian dari HAM. Pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan pelanggaran HAM. Hak atas  lingkungan hidup merupakan  HAM yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh masyarakat internasional. Pelangaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kejahatan lingkungan. Namun demikian yang terjadi masih banyak pelanggaran HAM. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang fundamental manusia. Hak itu melekat sebagai yang memperkuat konstruksi kehidupan manusia. Di era globalisasi pelanggaran HAM berat bisa diajukan dalam mekanisme peradilan internasional, sebagai wujud perlindungan terhadap  Hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11419 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31090 2021-03-23T21:31:28Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210131 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENCEGAHAN KONFLIK MASYARAKAT LOKAL DENGAN PENDATANG BERDASARKAN PRINSIP NEMUI NYIMAH PADA MASYARAKAT LAMPUNG MARGA NUNYAI Suwardi, Suwardi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi Dinata, M. Ruhly Kesuma Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi Array Artikel ini membahas upaya pencegahan konflik antara masyarakat lokal dengan pendatang di kabupaten Lampung Utara dengan prinsip nemui nyimah, konflik yang terjadi didasari keberagaman suku dan adat istiadat yang dimiliki masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan socio-legal. Hasil penelitian menunjukkan upaya melakukan pencegahan konflik antara masyarakat lokal dan pendatang dengan prinsip nemui nyimah. Upaya penyelesaian konflik yang terjadi dengan prinsip nemui nyimah dapat melalui instrumen ippun aneg sebagai wadah untuk menumbuhkan sikap mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Selain itu, faktor pendukung dalam penyelesaian konflik yang terjadi didukung atas nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat seperti budi bahaso, titei gumattei, dan lima prinsip hidup dalam pergaulan sehari-hari, konflik yang tidak kompleks, kesadaran atas kepentingan bersama, dan dukungan pemerintah dalam mengantisipasi konflik. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-01-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/31090 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4165 2022-07-06T21:24:22Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120124 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI DUNIA MAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mulasari, Laila http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Related to criminal case based technology, in fact once law inanition (rechtsvacuum) occurred because difficulty in offences formulating  (one of them because offences against decency in cyber space) and inability of positive penal law to seek both knowledge and technology development, therefore absence Act Number : 11, 2008 about Information and Electronic Transaction. The interesting problem was related to law enforcement in order to prevent  and overcome the offences against decency especially within cyber space through those regulations. Other regulations  also related by problem which will researched was Act No. 44, 2008 about Pornography. Historical report showed that, several cases of pornography assessment was failed to be punished because specialist witness within court success convincing judge that contravene morality although proved, it didn't meant pornography. Of course this  case contravene with First Moral Principle of Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, considering that within Islamic law already ruled clearly. Unfortunately, in Indonesia country with majority have Islam religion, precisely Islamic penal law description not known much and learned. Should be, honestly should acknowledge that Islamic penal law also needs studied and found their role in order to Indonesia's penal law renewal. Law enforcement in order to prevent and overcome  offences against decency especially within cyber space through positive law have great challenge. One of challenge should create are by transforming Islamic regulation into positive penal law in Indonesia as already occurred within positive Islamic civil law sector.   Keywords :  Offences Against Decency, Cyberspace, Penal Policy, Islamic Law. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4165 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13094 2017-03-28T10:01:19Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "111018 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN - CINA (ACFTA) TAHUN 2010 DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA Magdariza, Magdariza Delfiyanti, Delfiyanti Array Nowadays, the development of free trade around A SEAN especially between ASEAN's nations and China through the "ASEAN - China Free Trade Agreement (ACFTA)" that started being effective on January 1, 2010. The establishment of a free trade area between ASEAN and China made rnconsidering China is a huge economic potency that the establishment of this cooperation is expected to drive economic growth in the Ase an region of countries member. Therefore, the greater opportunity for A SEAN and China is possible to expand the trade relations between the two countries. While in Indonesia the implementation of it is based on the Regulation of Financial Minister of Indonesia Republic No. 235/PMK.011/2008 about the determination of import tariffs to the framework of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) in which the determination of 0% tariffs on goods have been targeted to 0% in 2010. As for there are some positive implications for the implementation of this in Indonesia is from the International standpoint, with the implementation of ACFTAin Indonesia, providing great significance forgeostrategic and economic interests of Indonesia. From the national side, it is a challenge for Indonesia. where the fierce competition in terms of trade with other ASEAN countries and particularly with China, has made ffilndonesia to be more paid attention against the production quality and increase the creativity of the industry and entrepreneurs in producing and creating Indonesia's domestic-product that is ready to compete with other countries by providing international standard of production quality To be viewed in the long run of A CFTA implementation in Indonesia will bring benefits in the form of more smoothly investment flows, broader trade and economic scale so great that produce a rational allocation of resources and improve efficiency On the other hand, the negative implication is the application of import tax rates to zero percent has been made rnto the local industry in order to reduce the amount of production and it is caused by a flood of Chinese products and other ASEAN countries. with a cheaper price. It has also triggered the end many of the local industries including among SMEs and to "shut down" due not be able to compete with goods from China are cheaper than the local price. Actually, this happens due to the lack of human resources quality (HR) as well as the existing of Indonesian capital. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13094 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/67645 2025-05-26T23:55:57Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "241130 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc LEGAL PROTECTION OF YEI PEOPLE'S KNOWLEDGE OF LOCAL MEDICINES AND MEDICINAL PLANTS FROM EXTINCTION Purwanda, Sunardi Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada https://scholar.google.com/citations?user=Dv2D9uMAAAAJ&hl=id https://orcid.org/0000-0002-6568-0938 Rado, Rudini Hasyim Faculty of Law, Universitas Musamus Merauke Susanti, Diana Sri Faculty of Agricultural, Universitas Musamus Merauke Zainuddin, Asriadi Faculty of Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Syahril, Muh. Akbar Fhad Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Array Food security investments have brought conflict between local indigenous communities and the government in South Papua. The research aims to encourage protection and recognition efforts from the state towards indigenous peoples' entities. This research uses socio-legal studies. The research found sixteen plants that function as medicine. Inventory in the form of "recording" communal intellectual property is the first step to protecting all communal intellectual property that has never been recorded before. The Yei Indigenous People or the local government should work together to register with the Ministry to obtain rights to communal intellectual property, which will impact state action in protecting and defending communal intellectual property rights.   Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-12-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/67645 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5872 2017-03-28T10:43:06Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130122 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI Widjojanto, Bambang peran strategis, Perguruan Tinggi, pemberantasan korupsi. Abstract In Law no. 30 In 2012, noted that the eradication of Corruption is defined as a series of measures to prevent and combat TPK through the coordination, supervision, monitoring, investigation and prosecution-investigation-examination in court with public participation. It also mentioned the involvement of the community in limitatif in Law. 31 of 1999 which states the public has rights and responsibilities in the prevention and eradication of corruption. The description shows and confirms, there is no basis of legitimacy for the college as a part of the community to be involved in the process of combating corruption. Furthermore, this paper will explain the strategic role of universities in the accelerated eradication of corruption, corruption in the perspective of the media, and also the facts and impact of corruption. Keywords : strategic role, universities, eradication of corruption. Abstrak Dalam UU No. 30 Tahun 2012 dikemukakan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Hal mengenai keterlibatan masyarakat juga disebutkan secara limitatif dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Uraian tersebut memperlihatkan dan menegaskan, ada dasar legitimasi bagi perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat untuk terlibat di dalam proses pemberantasan korupsi. Lebih jauh, tulisan ini akan mengetengahkan peran strategis Perguruan Tinggi dalam percepatan pemberantasan korupsi, korupsi dalam perspektif media, juga mengenai fakta dan dampak korupsi. Kata Kunci : peran strategis, Perguruan Tinggi, pemberantasan korupsi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5872 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11445 2018-08-09T07:22:03Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150424 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MEREKONSTRUKSI SISTEM HUKUM ADMINISTRASI MENUJU HUKUM YANG MELAYANI Susanto, Sri Nur Hari http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array This research aims to reconstruct the legal system, especially state administrative law so that it can function as a law that can serve the public interest. Other objectives is to study conceptually harmonize laws and regulations relating to public service. The method used is a normative legal research, which explores the use of a conceptual approach. The results showed that the reconstruction of the administrative law which is oriented toward public service, it must first pay attention to the paradigm shift of the administration of the state itself. It is thus necessary to take measures to harmonize the legislation of sectoral public services based on the principles / legal principles that are generally accepted Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem hukum khususnya hokum administrasi negara sehingga dapat difungsikan sebagai hukum yang dapat melayani kepentingan publik. tujuan lainnya adalah melakukan kajian konsepsional mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, yang membahas menggunakan pendekatan konseptual. (conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa rekonstruksi hukum administrasi negara yang memiliki orientasi terhadap pelayanan publik, maka harus terlebih dahulu memperhatikan perubahan paradigma terhadap administrasi negara itu sendiri. Dengan demikian perlu dilakukan langkah-langkah untuk  mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan sektoral bidang pelayanan publik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip/asas-asas hukum yang berlaku umum Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11445 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/35885 2021-11-17T13:01:26Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210731 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENGUATAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN SEBAGAI PERADILAN ETIKA Pinilih, Sekar Anggun Gading Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Pengawasan terhadap etika dari anggota dewan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan agar tugas dan kewenangannya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai pengawas sekaligus mengadili pelanggaran-pelanggaran etika dari anggota dewan. Upaya penguatan yang diperlukan terhadap kedudukan, keanggotaan dan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan agar kedepannya dapat menjadi sebuah peradilan etika dan dapat bersifat mandiri dan akuntabel. Selain itu, perlu dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur etika pejabat publik, dan mengatur pula lembaga pengawasan yang bersifat terpadu sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi atas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawasan yang bersifat internal di masing-masing lembaga negara. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/35885 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5746 2017-03-28T10:29:43Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120424 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PEMBAHARUAN IDE DIVERSI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA Rosidah, Nikmah http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh modernity, implementation, diversion idea, children judicature punishment Abstract Diversion idea as transfer type or ignoring children delinquency handling from conventional children judicature process, refer to children handling which more social service, was such important principle avoiding children from negative effect of children judicature practice. Problem within this research (1) How implementation of diversion idea concerning Diversion idea implementation in Indonesia?, Scope within this research limited to examination about Diversion idea implementation within children judicature system in Indonesia, this research was legal study which combined both doctrinal and socio-legal research, basic of doctrinal research was literature study including primary, secondary or tertiary last materials. There were law material used within this research including primary law material such KUHP and KUHAP, secondary consist of the court decisions and tertiary material came from previous research results and dictionary. That law material were secondary data, whereas primary data obtained from informants as supporting data. Data analysis carried out by analysis qualitatively. Discussion within this research was diversion idea implementation within punishment system of children material, it was act regulation creation about diversion within children criminal judicature system, therefore at the end of this explanation was act formulation example about diversion idea within system law of children punishment judicature. In Indonesia, implementation of children judicature system same as adult system, this case caused by act regulation provided within article 5, Act Number 3, 1997 about children judicature. In case when children not reach 8 years old who carried out or suspect carried out criminal action therefore that children could investigated by investigating officer. Conclusion within this research was diversion idea implementation couldn’t applied yet in Indonesia, this case caused of children punishment judicature system in Indonesia still applied based on Act, diversion idea modernity within children criminal judicature system in Indonesia whether within investigation, prosecution and judicature process should refer to both diversion idea or restorative justice in order to create diversion idea implementation within criminal judicature system of children in Indonesia. Keywords: modernity, implementation, diversion idea, children judicature punishment   Abstrak Ide diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampigan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, merupakan prinsip penting menghindarkan anak pelaku dari dampak negative praktek penyelenggaaan peradilan anak. Permasalahan dalam penelitian ini (1). Bagaimana Impelementasi Ide Diversi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesa. (2). Bagaimanakan Pembaharuan Ide Diversi terhadap Implementasi Ide Diversi di Indonesia?, Ruang lingkup pada penelitian ini terbatas pada kajian terhadap Implementasi Ide Diversi dalam Sistem eradilan Anak Di Indonesia, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan doctrinal research (penelitian hukum normatif) dan penelitian socio-legal-research (penelitian hukum empiris), dasar dari penelitian doctrinal adalah penelitian pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu KUHP dan KUHAP, bahan hukum sekunder yang terdiri dari putusan – putusan pengadilan serta bahan hukum tersier yang bersumber dari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan kamus. Bahan hukum tersebut merupakan data sekunder, sedangkan data primer diperoleh dari para informen yang merupakan data pendukung. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif. Pembahasan dalam penelitian ini adalah implementasi ide diversi dalam sistem hukum pidana materiel anak, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan tentang diversi dalam hukum sistem peradilan pidana anak, sehingga pada akhir dalam uraian ini adalah contoh perumusan perundang-undangan tentang ide diversi dalam hukum sistem peradilan pidana anak, Di Indonesia dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak tidak ubahnya seperti peradilan orang dewasa hal ini di sebabkan oleh sestem perundang-undangan yang tertuang dalam pasal 5 undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang pengadila anak yaitu. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukantindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Simpulan dalam penelitian ini adalah Implementasi ide diversi belum dapat diterapkan di Indonesia, hal ini disebabkan karena sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menerapkan berdasarkan undang-undang, pembaharuan Ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan harus mengacu pada ide diversi dan restorative justice untuk mewujudkan implementasi ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.   Kata Kunci: pembaharuan, implementasi, ide diversi, peradilan pidana anak. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5746 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13666 2017-03-29T03:28:58Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160126 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENGESAMPINGAN PRINSIP PERSAMAAN DIMUKA HUKUM ATAS IZIN PEMERIKSAAN PEJABAT NEGARA Suka'arsana, I Komang Fakultas Hukum, Universitas Trisakti E. Wangga, Maria Silvya Fakultas Hukum Universitas Trisakti Array Prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law) menjadi topik yang menarik untuk dikaji pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76 PUU-XII/2014. Putusan tersebut mengandung makna 'tidak semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum”. Hal ini tercermin dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dibaca, pemeriksaan dan pemanggilan terhadap anggota DPR memerlukan izin presiden. Kaitan yang erat antara ijin Presiden atas pemeriksaan anggota DPR dengan prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law) memperlihatkan bahwa tidak semua warga negara dapat diperlakukan sama dimuka hukum. Tulisan ini mengkaji pengesampingan prinsip persamaan dimuka hukum bagi pejabat negara khususnya DPR. Hasil kajian menyimpulkan pengesampingan prinsip persamaan dimuka hukum hanya bersifat prosedural bukan dalam konteks bebas dari pertanggungjawaban pidana. Untuk itu diperlukan pengawasan atas mekansime izin sehingga tidak menghambat proses persidangan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-01-26 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13666 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/72219 2025-09-29T21:48:00Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "250731 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc STRENGTHENING LEGAL PROTECTIONS AGAINST SOCIAL ENGINEERING IN DIGITAL BANKING: CHALLENGES, GAPS, AND RECOMMENDATIONS Utami, Putu Devi Yustisia Faculty of Law, Universitas Udayana Purwanti, Ni Putu Faculty of Law, Universitas Udayana Array Social engineering is a form of manipulation used by malicious actors in digital banking services, exploiting social interaction mechanisms that can lead to financial losses for customers. Under Article 55 of the Financial Services Authority Regulation on Consumer Protection, financial institutions are obligated to safeguard customer funds. However, these protections often fail during social engineering incidents. This study utilizes both normative and empirical legal research methods to analyze common social engineering schemes, such as the distribution of APK files containing malware, phishing, pretexting, baiting, and quid pro quo. Consumer protection in the banking sector is regulated by several legal instruments, including the Consumer Protection Act, Financial Sector Development and Strengthening Act, and Financial Services Authority Regulation on Consumer Protection. Although these frameworks include fundamental consumer protection principles, they are inadequate in addressing the specific needs of customers affected by social engineering. Legal remedies for affected customers include filing complaints with banks or the Financial Services Authority, and pursuing litigation following fraud reports to the police, as stated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code. The study recommends that the government issue more detailed implementing regulations under the Financial Services Authority's Consumer Protection framework to provide effective legal remedies for victims. Additionally, banks should implement financial literacy programs, and customers should exercise caution to avoid disclosing sensitive information in digital banking services. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72219 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9036 2018-08-09T06:57:39Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140422 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MENEKAN JUDICIAL CORRUPTION Yosephus, Agus Velliana http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Criminal Justice System, Strengthening Legislation, Judicial Corruption This study aims to analyze about the existence or the judicial mafia practices in Indonesia. In enforcing the law, should not be ruled out in the Integrated Criminal Justice System (SPPT). This system as a unity between the police, prosecutors and courts as sub-systems. The research found that the duties are supervisory agencies of the criminal justice system , namely the institution's internal control and external oversight agency, found also that the strengthening of the supervisory function of law enforcement in the criminal justice system is very weak due to the modus operandi of the mafia practice of law was made during the investigation at the level of the police and prosecution at the level of the prosecutor. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9036 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21236 2020-04-17T07:19:05Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190130 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PROSES LITERASI HUKUM ADAT KAMPUNG TARUNG NUSA TENGGARA TIMUR : UPAYA PENGAKUAN EKSISTENSI Palar, Miranda Risang Ayu Faculty of Law, Padjadjaran University http://orcid.org/0000-0001-9579-0495 http://orcid.org/0000-0002-6009-4382 Sungkar, Lailani Faculty of Law, Padjadjaran University http://orcid.org/0000-0002-6009-4382 Array Legal means to obtain the recognition of indigenous communities in Indonesia are still scattered in a number of different regulations. Law on Village 2014 also obligates the government to arrange the system to conduct legal acknowledgements for Adat Villages. Tarung Village is a traditional village which situated in West Sumba Regency. The Members are still living in their own customary laws and embracing their local spiritual belief system as a living culture. Until recently, their village haven’t yet enjoyed the formal ackonwledgement they deserve as a united indigenous community nor as Adat Village. A number of mechanisms to obtain the acknowledgment require particular processes of identification and validation. This research is an initial effort to undertake the processes. In addition, it also aims to conduct a defensive legal protection by documenting the customary laws with interview method. The result displays the legal means to gain the existential acknowledgement which had been undertaken by the custodians of The Village and the Local Government.  Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21236 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11591 2017-03-28T09:35:12Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "101010 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM PERKARA NO. 09/G/2008/PTUN SMG GUGATAN MELAWAN GUBERNUR JAWA TENGAH Leonard, Lapon Tukan http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array A change of concept of how to mange a state has been changed significantly last few decades. The change of concept from nachtwaker staat to the welfare state has been bringing a dramatic change in the Administrative Law itseif. The state (government) can not stay only in office, but must go and stay with the people in people's real lives. This brings the concequences that the frictions between the state and the people might be happened frenquently In this situation, the existence of an Administrative Court is considered important and urgent. This research is trying to analyse what is actually happened in the Administrative Court management, how it works, and why it does. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-10-10 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11591 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42624 2022-07-11T19:23:02Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220428 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENEGAKAN HUKUM, PERPOLISIAN MASYARAKAT DAN PEWUJUDAN KEAMANAN: SUATU KAJIAN FILSAFAT HUKUM Indarti, Erlyn Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Kajian ini dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi ilmiah terhadap pemahaman penegakan hukum yang digagas Polri dalam rangka pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagai pemolisian yang demokratis sebagai bagian dari upaya menciptakan keamanan. Mengikuti prinsip-prinsip metodologi penelitian filosofis, dengan berpedoman pada Studi Paradigma, penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi literatur yang dipadukan dengan penelitian lapangan. Kajian ini dilakukan dengan terlebih dahulu menggali pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri dalam rangka pelaksanaan Polmas. Penelitian ini kemudian menggali kontribusi penerapan penegakan hukum oleh Polri terhadap terwujudnya rasa aman. Pada gilirannya, pemahaman paradigmatik penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Polmas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tumbuh dan berkembangnya Filsafat Hukum. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-04-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/42624 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5779 2017-03-28T10:34:34Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120724 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG UNDANG NO 40 TAHUN 2007 Mahmudah, Siti Limited liability company , the board of director, bankruptcy Abstract The board of director who becomes the part of the organ limited liability company (PT) , gets the responsibilities to represent  PT inside or outside the court. The unpaid debts is the example of the law case  that becomes the board of director’s responsibility. The unpaid debts cause bankrupted the company.The aim of this study is to know about the board of director’s responsibility in the bankruptcy of the limited liability company.The result of the study is that, the board of director’s must share the responsibility in the bankruptcy of the limiteted liability company when it because of the his mistakes and the company’s is not enough to pay the debts. Key words : Limited liability company , the board of director, bankruptcy Abstrak Direksi adalah salah satu organ PT  yang bertugas untuk mewakili PT di dalam maupun diur pengadilan. Salah satu akibat dari hubungan hukum yang dilakukan  direksi dalam menjalankan tugasnya adalah hutang yang belum dibayar yang dapat mengakibatkan  dipailitkannya PT.Tujuan dari penulisan ini untuk  mengetahui bagaimana tanggung jawab direksi terhadap kepailitan PT.Kesimpulan dari penulisan ini adalah direksi bertanggung jawab terhadap kepailitan PT apabila kepailitan tersebut dikarenakan kesalahan direksi , dan harta pailit  ( PT ) tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT. Kata kunci : PT ,  Direksi , Kepailitan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5779 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13736 2018-06-10T02:58:23Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "161022 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI PEKANBARU TAHUN 2014 Mukhlis R., Mukhlis R. Fakultas Hukum Universitas Riau Array Kejahatan pelecehan seksual semakin marak di Indonesia, khususnya di Pekanbaru Riau. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan terhadap anak secara normatif telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan juga secara praktis dalam praktek penegakan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap kejahatan pelecehan seksual anak, selain secara umum berlaku sistem peradilan pidana, juga secara khusus dalam penanganannya di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bagian Reskrim di kepolisian. Untuk mewujudkan kota layak anak, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru memiliki kebijakan dan himbauan terhadap semua pihak untuk menghilangkan atau meminimalisir tingginya angka kejahatan pelecehan terhadap anak. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13736 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9348 2017-03-28T12:50:06Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140722 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc DESAIN INDUSTRI : STUDI MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS NILAI M. Ali Mansyur, Sukarmi Khudzaifah Dimyati http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Industrial Designs, Social Justice Establishing model of protection of the law industral designs that meet the value of the social justice shlml be conducted, becoese industrial designs law are now transplantation Trip's Agreement and international conventions tempered capitalist uncongenial with result Indonesial nation. The impacted the registration of ime to time less deliver results satisfactory and heppened degradation creativity. District government not response and give such a plolicy of the granting of funds, stimulant registration with the “jemputbola”. Internalisation value of the Pancasila shlml be made as spirit and soul Indonesian nation to arrangements for the protection industrial designs vertion Indonesia as hyper development ceativity Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9348 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21060 2020-04-17T07:23:07Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200131 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ‘HUKUM YANG HIDUP’ DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP): ANTARA AKOMODASI DAN NEGASI Utama, Tody Sasmitha Jiwa Universitas Gadjah Mada Array Rancangan KUHP yang baru mempromosikan ‘hukum yang hidup’ (hukum adat) sebagai dasar pemidanaan sekaligus memperluas pemaknaan atas asas legalitas. Insiasi ini juga menunjukkan upaya negara untuk melakukan inkorporasi hukum non-negara kedalam sistem hukum negara. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan dua hal. Pertama, bagaimana hukum yang hidup dikonstruksikan dalam RUU KUHP dan apa orientasi pengaturannya. Kedua, apa saja implikasi yang dihasilkan dari orientasi tersebut. Dengan menggunakan pluralisme hukum sebagai instrumen analisis, artikel berargumen bahwa akomodasi tersebut adalah sebuah rekonstruksi yang parsial. RUU KUHP hanya menggunakan ‘hukum yang hidup’ untuk menjatuhkan pidana tetapi mengabaikan ‘hukum yang hidup’ sebagai dasar mengurangi pidana atau membebaskan seseorang dari pidana. Konstruksi ini berisiko menimbulkan kesewenang-wenangan negara dan melahirkan dualitas hukum adat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-01-31 16:03:28 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21060 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13048 2017-03-28T09:48:29Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110118 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA (STUD! PERBANDINGAN DENGAN NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG) Supasti Dharmawan, Ni Ketut Array The type of this research is socio legal research which employed hermeneutic approach. The study showed that the legal protection of Computer Program which is regulated under Copyrights Act No. 19 Year 2002 is still weak in Indonesia. Based on BSA and USSTR report 2009, Indonesia was considered still in level of Priority Watch List. Some factors caused high level infringement of Computer Program (88%) in Indonesia due to: first, the legal substance of Computer Program protection (Article 15 (e) (g) the Act No. 19, Year 2002 concerning Copyright as the result of TRIPs harmonization, considered still distinct from the perspective legal culture of Indonesia. There are almost no space for social function (Copyright limitation) for Computer Program; Second, the factor of economic; Third, apparently the law enforcer more protect people who have power than the weak of end users; fourth, the innovation of technology. By comparing the legal protection with the developed countries (the European and US) and developing country (Malaysia),which are all as the member of WTO, only European regulate the Copyright limitation for Computer Program especially for education purposes such as to improve the technical emx» of Computer Program. Therefore the model of Article 5 (3) the Council Directive 911250/EEC of 14 May 1991 on the legal Protection of Computer Program, may suit with the need to construct Better future protection for Computer Program in Indonesia, regarding balance rights both for end users and the copyright owners. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13048 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/52676 2023-07-10T19:50:14Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "230331 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc E-VOTING PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT Wisnaeni, Fifiana Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Kushandajani, Kushandajani Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Pinilih, Sekar Anggun Gading Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Najib, Ahmad Ainun Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Pelaksanaan pilkades di beberapa daerah di Indonesia telah mengadopsi e-voting. Secara umum, dasar hukum penyelenggaraan e-voting ialah Pasal 85 ayat (1) UU Pemilukada dan Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009. Penelitian ini untuk mengetahui kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan e-voting dalam pilkades di Kabupaten Boyolali. Penelitian dilakukan di tiga desa di Kabupaten Boyolali dengan menggunakan pendekatan Socio Legal Research berpadu dengan pendekatan penelitian survei-kuantitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran, berupa penelitian jenis kualitatif dan juga kuantitatif, di mana data diambil melalui instrumen penelitian berupa kuesioner. Penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dan snow ball. Hasil menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penerapan e-voting di Kabupaten Boyolali tergolong tinggi, di mana masyarakat merasa puas terhadap proses pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa dengan menggunakan e-voting. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-03-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/52676 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5814 2017-03-28T10:47:35Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130423 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KONSEP “EFISIENSI-BERKEADILAN DALAM DEMOKRASI EKONOMI MENURUT PASAL 33 AYAT (4) UUD NRI 1945 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN BAGI USAHA KECIL Nongtji, Bustamin legal protection, small business, economic democracy Abstract Prohibition or restriction is necessary for large enterprises as legal safeguards for small businesses. It has been defined in the Act No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which is also set out in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 in which the state holds a national economy based on economic democracy. Article 33 paragraph (4) NRI 1945 Constitution states that: "The national economy shall be conducted in accordance with the principles of economic democracy, efficiency, justice, sustainability, environmental friendliness, independence, and balancing the economic progress and national unity". Keywords : legal protection, small business, economic democracy Abstrak Larangan atau pembatasan bagi usaha besar diperlukan sebagai upaya perlindungan hukum bagi usaha kecil. Hal ini telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana juga ditetapkan dalam konstitusi Pasal 33 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana negara memegang perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dengan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Kata Kunci : Perlindungan hukum, usaha kecil, demokrasi ekonomi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5814 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15057 2020-04-17T07:12:14Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170730 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIQIH ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA (STUDI KASUS DI KOTA KUPANG) Aladin, Aladin UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG Array Perkawinan merupakan  bagian dari  dimensi  kehidupan yang  bernilai  ibadah sehingga  menjadi sangat  penting. Manusia  yang  telah  dewasa,  dan  sehat  jasmani  serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan  kesejahteraan  dalam  hidup berumah  tangga. Realitas kehidupan  masyarakat  tidak  dapat  dihindari  adanya hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat.Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa terjadi perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam (HI)?; (2) Bagaimana status hukumpernikahanwanitahamilakibatzinadenganlaki-laki yang menghamilinyamenurutKompilasi Hukum Islam (KHI)danfiqih Islam?.Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Menurut KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu wanita itu melahirkan kandugannya. Sedangkan berdasarkan hukum Islam dalam hal ini pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambali yang mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai dia melahirkan kandungannya. Perbedaan tersebut terjadi karena di pengaruhi oleh perbedaan dalil-dalil (Al-Qur’an dan Hadis) yang digunakan dalam menafsirkan permasalahan pernikahan hamil di luar nikah. KHI menjelaskan pernikahan hamil di luar nikah berdasarkan dalil Al-Qur’an surat An-nur ayat 3, Mazhab Syafi’i dan Hanafi, pendapat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas. Sedangkan Hukum Islam menggunakan dalil Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, surat At-Talaq ayat 4, Mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambal; (2) KHI membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya, menurut hukum Islam status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya pun terjadi perbedaan pendapat diantara ke empat mazhab. Mazhab Hanafi dan Syafi’i membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Mazhab Maliki dan Hanbali melarang pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15057 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11088 2017-03-28T12:54:54Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "141021 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc APLIKASI KOMUNIKASI HUKUM SEBAGAI USAHA PENEGAKAN HUKUM DI DAERAH MARJINAL Fitra Oktoriny, Fitriati Meita Lefi Kurnia http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array This study aims to determine the legal communications applications as law enforcement efforts in marginal areas . This research is a law of socio legal research ( empirical legal research ) supported by normative legal research . The research found that the application of legal communication in marginal areas is not very satisfactory . It is shown by the high crime rate and lack of public awareness of the law . The community also had difficulty getting information about the law . Keywords : Commucation Law , Marginal , Law Enforcement . Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi komunikasi hukum sebagai usaha penegakan hukum di daerah marjinal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum socio legal research (penelitian hukum empiris) yang didukung dengan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa aplikasi komunikasi hukum di daerah marjinal sangat tidak memuaskan. Hal tersebut ditunjukan dengan tingginya angka kejahatan dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum. Masyarakat juga mengalami kesulitan mendapatkan informasi tentang hukum.   Kata kunci : Komukasi Hukum, Marjinal, Penegakan Hukum Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11088 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30214 2020-10-29T21:39:34Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "201029 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF LAUT NATUNA Andaru, Djarot Dimas Achmad Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Array Permasalahan sengketa pada perairan zona ekonomi eksklusif Laut Natuna antara Indonesia dan China merupakan bagian dari sengketa klaim wilayah Laut Natuna. China mengklaim Laut Natuna Utara atas dasar kebijakan nine-dash line. Perairan Natuna diprediksi menyimpan sumber daya alam hidrokarbon dengan kapasitas 11 billion barrel. Solusi hukum yang dapat menjadi solusi di wilayah tersebut adalah melalui pembuatan kerjasama pengembangan (joint development agreement) atau JDA. Agar terlaksana secara efektif Indonesia perlu memperhatikan beberapa aspek seperti political will, stigma domestik dan pemahaman negara terkait perancangan JDA. Dengan metode yuridis-normatif, komparatif terhadap peraturan internasional maupun kebijakan internasional beserta perundang-undangan. Artikel ini akan memberikan rekomendasi kepada Indonesia bahwa pemanfaatan sumber daya Laut Natuna dapat dilaksanakan melalui JDA dengan China walaupun berada dalam status sengketa dengan memperhatikan tetap mempertahankan status quo. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-10-29 21:55:48 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30214 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4156 2022-07-06T21:18:57Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120124 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM IKLAN OBAT Turisno, Bambang Eko Payload information is correct, clear, and honest, is a consumer right that must be given in the advertising business and tell what consumers need to know in order to determine the right choice. Most of misleading drug ads carry the message that it is incomplete and does not correspond with the content of their products. Drug ads through our pre review prior to publication, sanctions for violations to deterrent effect. Overlapping drug advertising regulations, the role of BPOM as a supervisor who makes the rules and censorship on the ad. Keyword : drug advertisement, consumer Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4156 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13082 2017-03-28T10:01:07Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "111018 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen) Hendrawati, Dewi Array Consumer's Financing Agency is one the non-bank financing institutions providing funding for people Legal contractual relationship between the agency and the consumer is started with the preparation of the contract. Consumer's contract is done in standardized written form which is prepared in advance by the agency. It means that all terms and conditions are made by the agency alone, then the consumer will only need to agree or reject upon the contract without capabilities of altering nor adding anything to the content of the contract. The standardized contract in general is not considering enough other party's interest so that it is being questioned whether it is still providing freedom to the contracting consumers. Consumer's contract making even it is made and prepared by the agency as one the contracting parties is still providing freedom to the consumers by signing or not signing it, freedom to choose the contracting parties and freedom of choosing legal protection. Nevertheless since it is made only by one party there is exoneraion clause that ,s potentially risking the consumers. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13082 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/58635 2025-05-26T20:35:35Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "240731 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGENDALI DATA PRIBADI DI MASA DEPAN Firdaus, Febrian Hilmi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Array The enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) offers new hope for safeguarding personal data. However, vague regulations and the absence of implementing rules create legal uncertainty for personal data controllers, threatening their professionalism in the future. This study aims to explore the legal protection and certainty for personal data controllers based on legal norms, principles, and theories. The research employs a normative-juridical legal method with a statutory and conceptual approach. Findings indicate that personal data controllers require concrete legal protection and implementing regulations to ensure balance among legal subjects. This study recommends regulatory developments to guarantee predictability and fairness for personal data controllers. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/58635 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5862 2017-03-28T10:42:55Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130122 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN SUPERBODY KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Mas, Marwan Efektivitas, Kewenangan Superbody, Komisi Pemberantasan Korupsi. Abstract Corruption in this country is so massive, structured and systemic superbody requires agencies to eliminate them. Parasites corruption is not only fertile in the executive and legislative body, but also a severe outbreak in the law enforcement bodies such as the police, prosecution and judiciary. So was formed KPK authorized large (superbody) to eradicate corruption, but in reality the corruption remains unimpeded. The Commission does not have authority high effectiveness to uncover cases of corruption, especially relating to tort and abuse of authority. Keywords : Effectiveness, Authority Superbody, Corruption Eradication Commission. Abstrak Korupsi di negeri ini yang begitu masif, terstruktur, dan sistemik membutuhkan lembaga superbody untuk memberantasnya. Parasit korupsi bukan hanya subur di tubuh eksekutif dan legislatif, tetapi juga menjangkit parah dalam tubuh penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Makanya dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberi wewenang besar (superbody) untuk memberantas praktik korupsi, tetapi dalam realitasnya korupsi tetap jalan tanpa hambatan. Wewenang besar KPK belum memiliki efektivitas yang tinggi untuk mengungkap kasus korupsi, terutama yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Kata Kunci : Efektivitas, Kewenangan Superbody, Komisi Pemberantasan Korupsi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5862 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/18912 2020-04-17T07:15:02Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180130 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc FEMINIST LEGAL THEORY DALAM TELAAH PARADIGMA: SUATU PEMETAAN FILSAFAT HUKUM Sulistyawan, Aditya Yuli Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Feminist Legal Theory(FLT) merupakan sebuah pemikiran yang melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum. Sebagai salah satu aliran pemikiran, kekhasan FLT memang tidak dapat dijelaskan secara bebas nilai kepada semua pembelajar hukum secara universal. Penjelasan terhadap hal ini hanya akan dilakukan secara tepat oleh 'filsafat payung' yang dinamakan paradigma. Melalui paradigma, FLT akan ditempatkan pada salah satu paradigma, sesuai ontologi, epistemologi, dan metodologinya. Secara ringkas, tujuan tulisan ini adalah melakukan sebuah pemetaan filsafat hukum terhadap FLT. Berdasarkan pembahasan, FLT akhirnya dapat dipetakan sebagai salah satu aliran di dalam paradigma Critical Theory et. al. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18912 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13133 2017-03-28T10:56:07Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "131022 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc RESTORATIVE JUSTICE DAN PROSPEK KEBIJAKAN IDEALNYA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Tongat, Tongat Array Crime prevention through the means of criminal law with the conventional characteristics expensive, unjust, immoral and failure continues to be a central issue of criminal law. Criminal law is also constantly criticized for its negative impacts such as stigmatization, dehumanization and prisonization which tend to be crimi:10genic. State's failure to meet "promise" to protect citizens from crime continues to be a global issue roll away. The central role of the state, monopolistic in the crime prevention is also constantly harassed. State "required" divide the role in the prevention of crime proportionally with the community. Restorative justice which carries the '!balance of role idea in the prevention of crime be interesting issue that deserves appreciate academically. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13133 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/71188 2025-06-17T21:04:37Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "250327 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc EVALUATING THE ENVIRONMENTAL IMPACTS OF INDONESIA’S ELECTRIC VEHICLE POLICY: ALIGNING WITH SUSTAINABILITY AND CONSERVATION PRINCIPLES Hardiyan, Salwa Putri Faculty of Law, Universitas Diponegoro Wibawa, Kadek Cahya Susila Faculty of Law, Universitas Diponegoro Azhar, Muhamad Faculty of Law, Universitas Diponegoro Gabriel, Jaewook Lee Hongik University Array This study analyzes the environmental implications of Indonesia’s Battery Electric Vehicle (BEV) policy, as outlined in Presidential Regulation No. 55 of 2019. The policy aims to reduce greenhouse gas (GHG) emissions and promote a transition to renewable energy within the transportation sector. While the BEV program has contributed to a reduction in GHG emissions, the research identifies several environmental concerns associated with the policy. These include the environmental damage caused by nickel mining, the reliance on coal-fired power plants for electricity generation, and the inadequate handling of battery waste. The study evaluates these issues through the lens of Indonesia's Environmental Protection and Management Law, emphasizing the principles of sustainability and conservation. The findings suggest that the current implementation of the BEV policy does not fully adhere to these principles, as it neglects the broader environmental impacts of nickel extraction, fossil energy dependence, and improper battery waste management. To enhance the policy's effectiveness and ensure alignment with sustainable practices, the research recommends revisions in key areas such as raw material sourcing, energy generation for electric vehicle charging, and waste management protocols. The study highlights the need for a comprehensive and environmentally conscious approach to achieve the long-term goals of reduced emissions and a cleaner transportation system. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-03-27 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/71188 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9027 2017-03-28T11:27:32Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140121 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc IMPLIKASI HUKUM TERJADINYA DIS-FUNGSI HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KEBENARAN KAIDAH PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Sjuhad, Fatkhurohman Miftachus http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Bi-function, Initiative Rights There is a bi-function of the representatives' Initiative Right in constructing local regulations. The problem turns out less understanding of the legislative members of their functions and jobs and of their disorientation in becoming the people's representatives. They should devote their lives to the people they represent,  instead of  looking for jobs and increasing their social status. Other influencing factors are low level of human resources, inequal interest of the commission in making local regulations, weak capability in searching objects as materials for constructing local regulations and unavailability of legal experts Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9027 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17654 2021-07-11T16:44:56Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "181030 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc RETRACTED: KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI LGBT (LESBIAN, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER) BERBASIS PANCASILA Harahap, Indra Tua Hasangapon Universitas Diponegoro Array Kelompok LGBT di Indonesia perbuatannya telah melanggar nilai-nilai keseimbangan Pancasila, terutama nilai ketuhanan serta nilai moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kebijakan hukum pidana dapat menjadi upaya dalam menanggulangi penyebaran serta perbuatan LGBT ini, dengan membuat serta merumuskan peraturan baik dalam KUHP juga dalam Undang-Undang Pornografi untuk dapat menjaga kesucian dari nilai ketuhanan Pancasila. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi LGBT ini, juga sebagai upaya pembaharuan hukum pidana terhadap tindakan yang melanggar Pancasila yang tidak dapat dilepaskan dari kajian perbandingan hukum agar dapat merumuskan suatu peraturan yang baik dalam menanggulangi LGBT. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17654 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11581 2017-03-28T09:32:59Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100406 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERANAN PEJABAT LELANG KELAS II DALAM PELAKSANAAN LELANG DI INDONESIA Ratna Sediati, Diah Sulistyani http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Based on regulation of Finance Minister No: 119/PMK.07/2005 about Auctioneer Class II, the definition of Auctioneer Class ti is a person who is specially given an authority by Finance Minister to conduct the sale of the goods by auction way relied on the order of the Auction House as the authority of the sale of the goods' owner who is located in the Office of Auctioneer Class II The Auctioneer Class II is promoted and dismissed by The General Director on behalf of Finance Minister. The auctioneer is demanded to do injustice and does not take sides, so, his role must reflect a sense of justice and a certainty of law. Therefore, The auctioneer should take apart to support an effort of Law Enforcement in civil law, tax law, state administration law, and law of state asset management. The certainty of law is related to Authentic Act which is made by the auctioneer as the instrument of the most pertect evidence. The certainty of law is only able to occur if the auctioneers especially The Auctioneer Class II posses a high dignity and moral, a deep knowledge, and a skill of law and auction so that he can run his job fairly, strictly and consequently, autonomously non-sided, never-having dual job beyond his authority, keeping the importance of all the parties. The implementation of auction has to give a protection of law for those who have the same interest. Every implementation of auction must be made the report of the auction by the auctioneer as the authentic act. The report of auction is used to defend the seller or the goods' owner, the purchaser and the auctioneer to defend and to implement his right and responsibility Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-05-06 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11581 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40240 2022-03-10T21:03:56Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220131 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MEMPERKUAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI AKTUALISASI OTONOMI DESA MELALUI DEREGULASI KELEMBAGAAN YANG MENGURUS DESA Retnowati, Endang Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Kusumaputra, Ardhiwinda Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Hastuti, Noor Tri Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Array Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan arah pengaturan penguatan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, terdapat beberapa aturan turunan yang justru menghambat aktualisasi pemberdayaan masyarakat. Menimbulkan aturan yang saling tumpang tindih, sehingga berdampak pada lambatnya pemberdayaan masyarakat. Terdapat dua rumusan masalah yang diangkat. Pertama, mengapa diperlukan upaya untuk melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa? Kedua, bagaimana upaya hukum dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa? Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk membangun desa agar lebih berkembang dan berkualitas. Saat ini, upaya pemberdayaan tersebut juga terhambat oleh regulasi yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya pada tingkatan Peraturan Menteri. Oleh karena itu, deregulasi menjadi upaya terpadu agar tercipta kepastian hukum yang mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-01-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40240 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5770 2017-03-28T10:34:23Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120724 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PANCASILA SEBAGAI DASAR FALSAFAH NEGARA DAN MAKNA FILOSOFISNYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Tongat, Tongat Pancasila, philosophy groundslag, penal reform Abstract In more than three decades of government—especially in the era of New Order—Pancasila more "identical" with power. The interpretation and meaning of Pancasila more monopolized authority. Mean to be so symbolic. Pancasila was given more "quality" as symbols of ideological-normative that essentially  away from substantial meaning. Pancasila stuck in a world that is not honest and not authentic. Therefore, once the New Order collapsed, the community is reluctant, even shy away from speaking the Pancasila in public spaces. Reluctance and public anxiety to Pancasila actually pretty alarming in the context of national and state life. Therefore, implementing it in an honest—included in the national criminal law reform—is a necessity. Key words : Pancasila, philosophy groundslag, penal reform   Abstrak   Dalam dua orde pemerintahan di Indonesia—khususnya pada era orde baru—Pancasila lebih ”diidentikkan” dengan kekuasaan. Penafsiran dan pemaknaannya lebih dimonopoli penguasa. Maknanya menjadi demikian simbolik. Ia lebih diberi ”bobot” sebagai simbol-simbol idiologis-normatif yang—sejatinya—menjauhkan dari makna substansialnya. Pancasila terpasung dalam dunia yang tidak jujur dan tidak otentik. Karenanya, begitu ketika Orde Baru runtuh, masyarakat enggan, bahkan menghindar untuk berbicara Pancasila di ruang publik. Keengganan dan kegamangan publik terhadap Pancasila sesungguhnya cukup mengkhawatirkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, implementasinya secara jujur—termasuk dalam pembaharuan hukum pidana nasional—menjadi keniscayaan. Kata Kunci : Pancasila, dasar falsafah negara, pembaharuan hukum pidana Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5770 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13724 2017-03-29T04:09:02Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160725 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc POLITIK HUKUM BERDASARKAN KONSTITUSI Konradus, Danggur Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Setiap Negara memiliki konstitusi. Konsitusi lahir dari sejarah bangsa itu sendiri. UUD 1945 lahir melalui Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perumusan UUD l945  oleh pendiri Negara jauh dari pikiran parsial, kelompok dan sukuisme. Mereka berpikir secara kosmotik dan menemukan kepribadian bangsa Indonesia yang terkristal dalam nilai Pancasila termuat dalam pembukaan UUD l945, sebagai landasan mengapa Negara Indonesia dibentuk. Pendekatan sosio-legal dengan kerangka paradigma post-postivisme menjadi pedoman kerangka penulisan ini. Penulis menemukan UUD l945 tidak sekedar dokumen hukum tertulis, tetapi mengandung jiwa bangsa sebagai moral reading dan landasan politik hukum Negara Indonesia. Maka produk hukum mengacu pada  konstitusi Negara. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-07-25 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13724 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9312 2017-03-28T12:49:56Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140722 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc EKSISTENSI PERADILAN ADMINISTRASI DALAM SISTEM NEGARA HUKUM INDONESIA Astomo, Putera http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Administration of Court, Indonesian Law State System Administration of court on Indonesian mentioned Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN is a justice court on underground Mahkamah Agung. As justice court so PTUN became a judicial power on Indonesian State to remember Indonesian State is law state mention in UUD Tahun 1945. This article to purpose knowledge about existence Peradilan Tata Usaha Negara in Indonesian law state system Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9312 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22019 2020-04-17T07:22:25Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "191016 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MENANGGULANGI CYBERBULLYING DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF ANALISA EKONOMI MIKRO Gumbira, Seno Wibowo Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Prodi Ilmu Hukum FHISIP Universitas Terbuka https://scholar.google.com/citations?user=cnsRRqkAAAAJ&hl=en Sulistiyono, Adi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret https://scholar.google.com/citations?user=Yjx4qHUAAAAJ&hl=en Tejomurti, Kukuh Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret https://scholar.google.co.id/citations?user=luxGUcgAAAAJ&hl=en Array Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pemidanaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam menanggulangi cyberbullying di sosial media telah berjalan efektif dan efisien karena dengan merujuk pada prinsip maksimalisasi, keseimbangan dan efisiensi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doktrinal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 27 Jo Pasal 45 dirumuskan tidak melalui pengkajian dengan pendekatan analisa ekonomi mikro sehingga penegakan hukumnya tidak efektif dan efisien karena dengan merujuk pada prinsip maksimalisasi, keseimbangan dan efisiensi dan tidak mencerminkan falsafah bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-10-16 07:50:54 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22019 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12916 2018-08-09T07:23:35Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150723 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc EKSISTENSI PIDANA MINIMUM KHUSUS SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sudirman, Antonius Array The essence of the  specific minimal criminal sanctions in the Anti-Corruption Act, as a means to prevent disparity in sentencing and as a deterrent effect for the corrupt. The formulation of a specific minimal criminal sanctions in the Anti-Corruption Act considered too small, so criminals are not afraid to do or repeat corruption. In the Anti-Corruption Act is not regulated on guidelines for the application of a specific minimal sentencing. Therefore, the Anti-Corruption Act needs to be reviewed with the aim to aggravate the minimal sentencing so can be a deterrent effect for the corrupt, and stipulate sentencing guidelines as a handle in the application of a minimal criminal sanctions. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12916 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44873 2023-05-11T19:45:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "221031 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc SINKRONISASI PERATURAN BERPAKAIAN MUSLIM DI SEKOLAH DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Sitabuana, Tundjung Herning Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Ruchimat, Tatang Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Sanjaya, Dixon Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Array Pendidikan tanpa diskriminasi merupakan tujuan bernegara dalam UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berakhlak mulia, menjunjung nilai agama dan kebudayaan lokal. Internalisasi nilai tersebut dilakukan Pemerintah Kota Padang melalui Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/Binsos-III/2005 mengenai penggunaan pakaian muslim bagi siswi di sekolah. Aturan tersebut dinilai bermasalah dari segi kewenangan membentuk hukum dan substansi yang diskriminatif karena diwajibkan kepada siswi non-Muslim. Sehingga perlu diteliti kewenangan dan pengaturan pakaian seragam sekolah terkait penerbitan aturan tersebut. Penelitian doktrinal (normatif) dilakukan dengan sinkronisasi hukum secara vertikal. Hasilnya menunjukkan Instruksi Walikota Padang telah sinkron dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat pertentangan dalam kewenangan ataupun perumusan norma. Permasalahan diskriminasi terjadi dalam implementasi oleh sekolah karena menyalahartikan kata “menyesuaikan” (anjuran) menjadi “kewajiban” berpakaian muslim termasuk bagi siswi non-Muslim. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-10-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/44873 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5805 2017-03-28T10:47:24Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130423 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP CARA PENGISISAN JABATAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN SERTA PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA Wisnaeni, Fifiana the way of filling the vacancy, the dismissal of the President and/or Vice President in his tenure Abstract Reforms that rolls in 1998, has brought significant changes in the field of state administration of the Republic of Indonesia, especially after the 1945 Constitution changes. These changes have led to shifts in the way to fill the President and/or Vice President’s position and the mechanism of discharging the President and/or Vice President in their term of office. The ways to fill the position through general election have an implication to the strength of the President and Vice President’s position because they got legitimacy from citizens as the holder of sovereignty. It has the consequence that President and/or Vice President cannot be dismissed only for political reasons, but through a mechanism that is quite difficult. Keywords: the way of filling the vacancy, the dismissal of the President and/or Vice President in his tenure Abstrak Reformasi yang bergulir pada tahun 1998, telah membawa perubahan yang cukup signifikan di bidang ketatanegaraan RI, utamanya setelah adanya perubahan UUD 1945. Perubahan yang paling mendasar adalah dalam hal cara pengisian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya. Cara pengisian jabatan melalui pemilu secara langsung berimplikasi terhadap kuatnya kedudukan Presiden dan/atau wakil Presiden karena mendapat legitimasi langsung dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Hal itu mengandung konsekuensi bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden tidak dapat dapat diberhentikan dalam masa jabatannya hanya karena alasan politis semata, melainkan harus melalui mekanisme yang cukup sulit.   Kata kunci: cara pengisian jabatan, pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5805 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14758 2020-04-17T07:11:22Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170430 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TANGGUNGJAWAB KEPOLISIAN TIMOR LESTE TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA DILI Alves Silva, Hernanes Delfim Universitas Nusa Cendana Array Kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan internal rumah tangga semata, persoalan publik ditangani secara terbuka melalui mekanisme hukum. Menyikapi meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah Timor Leste juga kemudian merumuskannya sebagai salah satu delik umum dalam Undag-undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum empirik, hasil menemukan dua hal. Pertama, Unit Khusus Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkup Kepolisian Nasional Timor Leste belum memiliki landasan hukum yang memadai dalam mengatur tugas dan tanggungjawabnya, karena kewenangan dimiliki unit khusus secara delegatif sebagai turunan dari kewenangan umum yang dimiliki oleh Badan Investigasi Kepolisian Nasional Timor Leste. Kedua, sekalipun tidak memiliki payung hukum khusus, namun Unit Khusus tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sekalipun tidak memadai. ketiadaan payung hukum khusus, ketidakmemadaian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab unit khusus tidak didukung oleh sumberdaya manusia Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14758 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11078 2017-03-28T12:54:41Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "141021 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc SEL BERFASILITAS ISTIMEWA DITINJAU DARI ASPEK KEBIJAKAN KRIMINAL Ohoiwutun, Y.A. Triana http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Measures of imprisonment and a criminal sanctions in prison is a form deprivation of freedom. The threat of imprisonment occupies a central position in a criminal stelsel, result in the imposition of sanctions against the imprisonment of criminals, so that cause the advantages capacity of prison to execute the decision of imprisonment. Advantages prison capacity, resulting to limited facilities provided to prisoners. Desire to get certain facilities in cell can be met only to rich people by did the dirty deed. certain special facilities, only the rich can be enjoyed by most person, an inhibitor of the passage of the criminal justice system. To overcome these problems, can be taken through the prevention and control of criminal policy, that is by means of penal and a non-penal. Keywords: Cell, Special, Criminal Policy. Tindakan penahanan dan sanksi pidana penjara merupakan bentuk perampasan kemerdekaan seseorang. Ancaman pidana penjara menempati posisi sentral dalam stelsel pidana, berakibat pada penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, sehingga terjadi kelebihan kapasitas daya tampung lapas untuk melaksanakan putusan pidana penjara. Kelebihan daya tampung lapas, berakibat keterbatasan fasilitas yang disediakan untuk narapidana. Keinginan mendapatkan fasilitas tertentu hanya dapat dipenuhi oleh orang kaya dengan cara melakukan perbuatan kotor. Fasilitas tertentu yang istimewa di dalam sel, hanya dapat dinikmati sebagian orang kaya, merupakan penghambat berjalannya sistem peradilan pidana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan melalui kebijakan kriminal, yaitu melalui sarana penal dan non penal. Kata kunci: Sel, Istimewa, Kebijakan Kriminal Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11078 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29367 2020-07-30T23:59:34Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200731 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PEMBADANAN HUKUM FINTECH SEBAGAI INSTRUMEN PENGATURAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT Handayani, Otih Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Sulistiyono, Adi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Array Revolusi Industri 4.0. melahirkan Financial Technology (Fintech) sebagai paradigma baru di bidang jasa keuangan merupakan akselerasi pemberian pinjaman dana dengan memanfaatkan proses otomatis dan menyederhanakan proses pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk membadankan Hukum Fintech sebagai instrumen pengaturan persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian mendeskripsikan fenomena Asosiasi Fintech yang beranggotakan 78% menetapkan bunga pinjaman 0,8 persen per hari yang mengakibatkan konsumen kurang memiliki pilihan apabila menggunakan Fintech. Lemahnya instrumen hukum berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yang salah satunya berbentuk kartel. Pembadanan hukum Fintech akan mampu meniadakan kartel Fintech dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen mendapatkan perlakuan yang fair sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-07-31 01:55:01 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29367 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/29367/84923 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13071 2017-03-28T09:56:40Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110719 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MENDUDUKKAN PERAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA (Suatu Tinjauan Ketatanegaraan) Ja'far, A.Kumedi Array The Indonesia law is the national laws which be based on the philosophy of Pancasi/a. The national laws which serve national interests filled with the values of unity in diversity, especially the value in religion. Therefore, it is clear that Islamic law have an important role in developing of the national legislation in Indonesia. It can be seen from some regulations such as the laws of marriage, heritage, waqaf and Agrarian. By the legalization of that laws as part of national laws, it can be said that Islamic laws have given the contribution in developing the national laws.  Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13071 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/52816 2025-01-12T20:52:50Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "240328 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MODEL VICTIM OFFENDER MEDIATION DALAM PENYELESAIAN KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA KATEGORI RINGAN Mahmud, Ade Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung Array Penyelesaian kasus korupsi memerlukan inovasi baru dengan menerapkan victim offender mediation untuk pengembalian kerugian negara, penerapannya cukup terbuka terutama korupsi dengan kerugian negara kategori ringan sehingga tidak memerlukan proses panjang. Penelitian ini bertujuan menganalisis model victim offender mediation untuk menyelesaikan korupsi dengan kerugian negara kategori ringan dan merancang pola penerapannya untuk memulihkan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis data sekunder berkaitan dengan victim offender mediation dan pola penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukan Restorative justice dengan model mediasi pelaku korban victim offender mediation dinilai ideal diterapkan dalam kasus korupsi dengan kerugian negara kategori ringan karena menitikberatkan dialog dan partisipasi para pihak. Pola penerapannya dilaksanakan secara berjenjang sejak tahap penyidikan, penuntutan sampai pengadilan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-03-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/52816 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/52816/169175 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5838 2017-03-28T10:51:54Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130723 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc URGENSI PENATAAN REGULASI DAS PRIORITAS DALAM RANGKA TERTIB HUKUM ADMINISTRASI DAS TERPADU DI INDONESIA Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Regulasi, DAS Terpadu, Hukum Administrasi Negara Abstract Destruction of Ciliwung watershed is one of the causes that make Jakarta will not be free from floods. Ciliwung watershed destruction also triggered the destruction of the water catchment area around the peak. Has led to the destruction of Ciliwung river discharge rapidly changing. Integrated watershed management is resource management efforts involving various parties   who participate from the planning stages through to monitoring and evaluation. Classification is based on the Government Regulation No. 37 in 2012 that 8 (eight) watershed in the watershed JABODETABEK, Angke-Pesanggrahan, DAS of Krukut, DAS of Ciliwung, DAS of Buaran, DAS of Sunter, DAS of Cakung, and DAS of Cisadane and DAS of Bekasi, a restored watershed carrying capacity and categorized as Priority One. Optimization of central and local governments in order structuring regulation is needed in order to administration of law of integrated watershed management. Keywords: Regulation, Integrated Watershed, Administrative Law Abstrak Rusaknya DAS Ciliwung adalah salah satu penyebab yang membuat Jakarta tidak akan terbebas dari Banjir. Rusaknya DAS Ciliwung juga memicu rusaknya daerah tangkapan air di sekitar Puncak. Rusaknya DAS Ciliwung telah menyebabkan debit sungai cepat berubah. Pengelolaan DAS terpadu merupakan upaya pengelolaan sumber daya yang menyangkut berbagai pihak yang berperan sejak tahapan perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya. Berdasarkan Klasifikasi PP No. 37 Tahun 2012 bahwa 8 (delapan) DAS di JABODETABEK yaitu DAS Angke-Pesanggrahan, DAS Krukut, DAS Ciliwung, DAS Buaran, DAS Sunter, DAS Cakung, DAS Cisadane dan DAS Bekasi, merupakan DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan masuk kategori Prioritas Satu. Optimalisasi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penataan regulasi sangat diperlukan dalam rangka tertib hukum administrasi pengelolaan DAS terpadu. Kata Kunci: Regulasi, DAS Terpadu, Hukum Administrasi Negara Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5838 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17679 2020-04-17T07:15:49Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEREMPUAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH Pujirahayu, Esmi Warassih Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Sulaiman, Sulaiman Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Wijaningsih, Dyah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Rahayu, Derita Prapti Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Untoro, Untoro Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta Array Nelayan perempuan sudah lama dikenal di Indonesia. Nelayan perempuan umumnya berkiprah dalam hal pengolahan hasil perikanan. Keberadaan nelayan perempuan sangat membantu kondisi ekonomi keluarga disebabkan aktivitas nelayan yang ditentukan oleh waktu dalam melaut. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap nelayan perempuan dalam melaksanakan aktivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, dengan melihat aspek hukum yang tidak terlepas dari berbagai aspek lain seperti ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Penelitian ini menemukan bahwa negara belum sepenuhnya melindungi nelayan perempuan. Kerangka hukum perlindungan nelayan belum sepenuhnya tersedia. Keterbatasan berbagai fasilitas telah menyebabkan nelayan tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara. Penelitian merekomendasikan agar pemerintah kabupaten segera melaksanakan secara utuh perlindungan nelayan terhadap nelayan perempuan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17679 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11434 2018-08-09T07:21:26Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150424 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ALOKASI ,DISTRIBUSI ZAKAT DAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI PERBANKAN SYARIAH Azizah, Indah Purbasari Encik Muhammad Fauzan http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Islamic banking is a financial institution which runs based on the principle of shariah, namely, prohibition of riba and unproductive fund (al-ikhtinaz) and encouraging assistance between others (ta’awun). Therefore, Islamic banking distributes the fund on corporate social responsibility (CSR) program and almsgiving (zakat). However, the funding resource of zakat has not yet cleared whether it is from company profit instead of zakat from officer and customer. Company tends to publish the  CSR program unless it is including the fund of zakat. This research try to explore the resource and distribution pattern of CSR and company zakat as both of them have actually difference in the distrbution due to shariah Perbankan Syariah merupakan institusi keuangan yang menerapkan prinsip syariah yakni menghindari riba, menghindari dana dalam keadaan diam (al-ihtinaz) dan tolong-menolong (ta’awun). Salah satu bentuk prinsip ta’awun, bank syariah mendistribusikan dana tanggung jawab sosial dan zakat. Namun, sumber alokasi dana zakat belum jelas apakah bersumber dari keuntungan perusahaan atau komulatif dengan zakat karyawan dan nasabah.  Prakteknya, perusahaan lebih mempublikasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan meskipun termasuk di dalamnya terdapat dana zakat. Penelitian ini mencoba mengupas alokasi dan distribusi dana tanggung jawab sosial dan zakat perusahaan sebab secara syariah keduanya mempunyai hukum yang berbeda dalam pola distribusi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11434 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/32025 2021-05-11T23:18:59Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210430 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc STATUS YURIDIS BURSA EFEK SEBAGAI PENGATUR KEGIATAN PERDAGANGAN PASAR MODAL Hartarto, Gilbert Josua Tulus Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Array Bursa Efek memiliki peran sebagai regulator perdagangan efek dalam pasar modal. Dalam hal ini, penulis mengangkat isu hukum yakni peran Bursa Efek dan status yuridis Bursa Efek sebagai regulator kegiatan perdagangan efek. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengulas peran lembaga Bursa Efek dan status yuridis lembaga Bursa Efek. Penulis mengangkat isu hukum tersebut dikarenakan status yuridis Bursa Efek belum dinyatakan secara tegas kedudukannya sehingga dalam penulisan ini. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan tinjauan kepustakaan. Penulis memiliki gagasan bahwa Bursa Efek perlu dibuatkan suatu Undang-Undang yang mengatur Bursa Efek guna mempertegas status kedudukan Bursa Efek secara yuridis. Penulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa Bursa Efek memiliki kejelasan status yuridis dalam perannya sebagai regulator kegiatan perdagangan efek di pasar modal. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32025 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5055 2017-03-28T09:33:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100706 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UPAYA PAKSA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP Gusman, Delfina http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh The existence of Administration Justice (PTUN) can guarantee the assurance of law was produced by illegal conduct under goverment, in act, it is still far from the society's expectation away. It was caused by running it is infective especially the implentation of force effort the justice verdict over the Administration Law that has been established permanently. This inefeciency was caused by some reasoning both judical reason and non judical reason. This research was performed by using judicial-sociological approach through interviewing and researching relevan literature. The data that has been collected and then to be analized judicial-qualitative away in order to make it come true for supporting the justification them judicial-descriptivelly. The result of this research showed that the force effort to the verdict of justice over the Administration Law that has permanenly been establisihed is imposible to be performed efectively considering the regulation of technical guide which regulated the concern. however, in fact the effort force is possible to do efectively if the justice want to refer it to Jurisprudency and Term of Reference stated on Book II and Justice Administration. In other side, in facing the void the regulation of implementation the effort force to the verdict of Administartion Law that has permanently established in administration justice Padang has been conductud to be ininfective the regulation of effort force as stated on Article 116 statement (4) and (5) Kata Kunci : upaya paksa, efektifitas, pembaharuan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-07-06 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5055 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/63152 2025-05-26T23:59:48Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "241130 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc CHOICE OF PARADIGM IN ARBITRATION: ARBITRATOR’S AUTONOMY OR PARTIES’ AUTHORITY? Roosdiono, Anangga W. BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Arbitration Centre Taqwa, Muhamad Dzadit Faculty of Law, Universitas Indonesia Array The choice of paradigm in dispute resolution through arbitration raises a fundamental question: should the arbitral tribunal render its decision based on the law or ex aequo et bono? Most legal scholars affirm that the disputing parties have the full authority to dictate the tribunal's choice of paradigm in resolving disputes. This perspective, in Indonesia, is justified by two grounds: the Elucidation of Article 56(1) of Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law, and the party autonomy principle in arbitration. Against this mainstream view, this paper repositions the role of arbitrators, emphasizing that they should possess autonomy -rather than being dictated to-when choosing the paradigm dispute resolution. This paper concludes that the choice of paradigm should rest within the authority of arbitrators. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-12-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/63152 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9013 2017-03-28T11:27:21Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140121 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KAJIAN TEORITIS TERHADAP AUXILIARY STATE`S ORGAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA Basarah, Ahmad http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Indonesia Constitution, State's Institution, Auxiliary State's Organ The Amendment of Indonesia's Constitution has brought the implication to the change of Indonesia democracy's system, which can be seen in the structure of State's institutions. The State's structure had been added with newly organs which are not existed in a prior time and have been made as the subsidiary or the supporting ones. They have known as the Auxiliary State's Institutions or the Auxiliary State`s Organs which help the functions of the main organs. This paper will not analyze in legal postivism perspectives and the results are expected to provide the answers to the needs of those institutions Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9013 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20967 2020-04-17T07:18:19Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "181030 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR EMAS Prananingtyas, Paramita Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Emas, suatu benda yang sangat bernilai. Selama berabad-abad telah diakui sebagai logam mulia, yang mendapatkan tempat tertinggi sebagai pilihan investasi masyarakat.  Investor-investor yang tergiur dengan keuntungan maksimal yang ditawarkan dari berinvestasi pada emas inilah yang menjadi sasaran empuk para pengelola investasi emas illegal. Keadaan tersebut memunculkan beberapa masalah dalam naskah ini, antara lain mengenai bentuk investasi emas dan  bentuk perlindungan hukum bagi para investor yang terlibat dalam penipuan investasi emas. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian yang diperoleh adalah investasi emas dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui pembelian emas perhiasan dengan kadar 22 karat. 18 karat dan 12 karat, emas batangan dengan kadar 24 karat, emas koin dengan kadar 22 karat dan berinvestasi emas secara tidak langsung atau berjangka dengan sistem online. Penipuan investasi emas dilakukan oleh para pengelola jasa investasi emas yang tidak menyerahkan emas dalam bentuk fisik kepada para investor dan memakai sistem money game atau skema ponzy untuk menarik minat para calon investor. Perlindungan hukum bagi para investor emas telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi, SiPeka dan FCC. Namun pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK ini masih belum maksimal. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20967 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11469 2018-08-09T07:36:23Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "151028 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN CONSTITUTIONAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP MAHKAMAH AGUNG Frits Kapitan, Rian Van http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array The Existence of Supreme Court ruling that punishes dr. Bambang suprapto.Sp.M.Surg. using article 76 of law no 29 of 2004 on medical practices that had previously been cancelled by the Constitutional Court it self has proved that the Supreme Court has ruled constitutional the constitutional court's decision. This paper attempts to justify that by reason of any Constitutional Court still has binding force for the Supreme Court. It is based on four perspectives namely: 1. Historical perspective 2. Perspective protected object 3. Perspective functional 4. And normative perspectiv Adanya putusan Mahkamah Agung yang menghukum dr. Bambang Suprapto, Sp.M.Surg mengunakan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya telah membuktikan bahwa Mahkamah Agung telah mengesampingkan putusan constitutional review Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini mencoba untuk menjustifikasi bahwa dengan alasan apapun putusan constitutional review Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan atas empat perspektif, yaitu : 1.perspektif historis, 2.perspektif objek yang dilindungi, 3.perspektif fungsional, dan 4.perspektif normatif Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11469 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34616 2021-11-17T13:28:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "211030 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENGARUH PELAKSANAAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PEMENANG TENDER Bahmid, Bahmid Fakultas Hukum, Universitas Asahan https://orcid.org/0000-0001-7525-2569 Khairunnisa, Fadila Fakultas Hukum, Universitas Asahan Array Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pengaruh  pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa setelah dilakukan perubahan dari tender konvensional menjadi tender elektronik oleh pemerintah, terhadap kebijakan pelaksanaan tender pengadaan barang atau jasa pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Atas dasar tersebut peneltian ini mengemukakan 2 (dua) hal yang dibahas terdiri atas: Pertama: bagaimana kepastian hukum pelaksanaan tender elektronik pengadaan barang atau jasa, Kedua: bagamaina upaya hukum sanggah, sanggah banding keberatan penetapan pemenang tender. Penetian ini mengunakan penelitian Yuridis-Empris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan penomen-penomena masyarakat yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun telah terjadi perubahan metode tender dari konvensional menjadi tender elektronik, namun tidak ada jaminan bagi pemenang tender penawar terendah akan ditetapkan sebagai pemenang tender. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34616 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5760 2017-03-28T10:30:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120424 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PROGRESIVITAS HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMBUAT PUTUSAN (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislature) Martitah, Martitah progression, decision, Positive Legislature Abstract Under Article 56 and Article 57 of Law Number 24 Year 2003 regarding the Constitutional Court, the position of the Constitutional Court in testing the law merely as a negative legislator. But from some of the existing ruling, the Constitutional Court made ​​several decisions that sometimes are not just cancel the norm, but also make decisions that are set (positive Legislature). In the juridical-normative perspective, the actions of the judicial activism that led to the positive position of the Legislature is a violation of boundary signs. However, if the study, some of the Constitutional Court ruling that the Legislature containing positive showing a progressive law enforcement side. Therefore, the next question is, why the judge in the Constitutional Court Act makes testing positive verdict Legislature. To answer these questions, is used qualitative research methods with the paradigms of constructivism and hermeneutic approach to the socio-legal research. From this research can be concluded that positive legislature decisions made ​​are based on legal considerations, philosophical and sociological considerations which can not be separated from interpretation of the law. Law is not only seen from the perspective of law texts, but in context to realize the benefits and justice. In this context, the law enforcement of the Constitutional Court can be categorized as a form of progressive law enforcement. Key words: progression, decision, Positive Legislature   abstrak Berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang hanya sebatas sebagai negative legislator. Namun dari beberapa putusan yang ada, Mahkamah Konstitusi terkadang membuat beberapa putusan yang tidak hanya membatalkan norma, melainkan juga membuat putusan yang bersifat mengatur (positive legislature). Dalam perspektif yuridis-normatif, tindakan aktivisme yudisial yang mengarah pada kedudukan positive legislature tersebut adalah sebuah pelanggaran rambu pembatas. Namun demikian, apabila telaah, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung positive legislature tersebut menampakkan segi penegakan hukum yang progresif. Karena itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa hakim MK dalam pengujian UU membuat putusan positive legislature. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan hermeneutik pada penelitian socio-legal. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkanlah kesimpulan bahwasanya dibuatnya putusan yang bersifat mengatur tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum, filosofis dan sosiologis yang tidak terlepas dari penafsiran hukum. Hukum tidak hanya dilihat dari kacamata teks undang-undang belaka, melainkan menghidupkan kemaslahatan dalam kontektualitasnya. Dalam kontek ini penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi dapat dikategorikan sebagai bentuk penegakan hukum yang progresif.   Kata kunci : Progresifitas, Putusan , Positive Legislature   Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5760 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13681 2017-03-29T03:57:59Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160419 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Putra Jaya, Nyoman Serikat Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Pembangunan hukum pidana Indonesia merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat Indonesia yang dicita-citakan. Salah satunya melalui penataan sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum adat. RUU KUHP memposisikan hukum adat dalam asas yang sangat fundamentil. Sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tidak hanya didasarkan undang-undang, tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiil yaitu dengan memberi tempat kepada hukum adat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13681 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/72780 2026-03-12T00:59:36Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "251129 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc LEGAL UNIFICATION AND PLURALISM IN CUSTOMARY MARRIAGE REGISTRATION: LESSONS FROM THE BADUY INDIGENOUS COMMUNITY Muhyidin, Muhyidin Faculty of Law, Universitas Diponegoro Setyawan, Budi Faculty of Law, Universitas Diponegoro Array Marriage registration within the Baduy community reflects an inherent tension between customary law and state law, particularly within the framework of the Compilation of Islamic Law  in Indonesia. This study aims to analyze the differences in marriage registration practices between Baduy customary law and Islamic legal regulations in Indonesia, as well as to identify the social and legal implications arising from these differences. This research employs a qualitative approach using a socio-legal method. Data were collected through literature review, interviews with customary leaders, and field observations. The findings indicate that the Inner Baduy (Baduy Dalam) community continues to maintain a customary marriage system that does not require formal registration within the state administrative system. This practice is grounded in a strong adherence to customary norms, which are regarded as possessing high social legitimacy within the community. In contrast, the Outer Baduy (Baduy Luar) community has begun to demonstrate a degree of openness toward the national legal system by accepting administrative marriage registration. The area of Cicakal Girang serves as a point of compromise between customary law and state law, where marriage registration is carried out without entirely abandoning traditional values. Nevertheless, several differences remain evident in marital practices within the Baduy community, particularly in relation to arranged marriages, the prohibition of polygamy, and the mechanisms governing divorce. In this context, marriage registration in Cicakal Girang represents a practical accommodation between customary law and state law, although certain divergences persist in the implementation of marital norms. This study recommends the establishment of more intensive dialogue between the government and indigenous communities to bridge the gap between state law and customary law. An inclusive approach that is sensitive to local wisdom is essential in developing a more adaptive legal system. Such an approach would ensure the protection of the rights of indigenous peoples while preserving the cultural identity and traditions that remain central to the Baduy community. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-11-29 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72780 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9050 2017-03-28T12:45:46Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140422 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERGESERAN KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Susanto, Sri Nur Hari http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Amandements, State Structure System Change Amendments (changes) of the 1945 Constitution in principle to change the constitutional system has adopted and implemented in Indonesia. Consequences of state structure system change, lead to a change of position, authority and ways of charging state agencies. The change set is governed by the Constitution, into law the existence of state institutions, raises problems of relations between state institutions, because there are powers that can be implemented independently and there is to be implemented in conjunction with other state agencies Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9050 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23546 2020-04-17T07:21:10Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190731 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc URGENSI GOOD JUDICIARY GOVERNANCE PADA PELAYANAN ADMINISTRASI LEMBAGA PENGADILAN KONSTITUSI SEBAGAI JAMINAN BAGI AKSES PUBLIK UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN Adiyanta, F.C. Susila Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berfungsi menjaga tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum di Indonesia dan mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi kewenangannya. Akses individu dan publik untuk memperoleh keadilan seringkali berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang memiliki kapasitas sosial, budaya, politik dan ekonomi yang tidak seimbang  bahkan menghasilkan putusan pengadilan yang mencederai nilai-nilai keadilan. Artikel ini akan membahas unsur utama dan tolok ukur layanan Administrasi Peradilan bagi masyarakat untuk memperoleh akses kepada keadilan dalam peradilan formal, khususnya Mahkamah Konstitusi. Adapun rekomendasi pada artikel ini adalah untuk memberikan akses keadilan pada masyarakat di arena yudisial, dari perspektif hukum dan tata pemerintahan. Paling utama dan penting untuk dilakukan dalam bentuk tindakan dan pelayanan administrasi tidak hanya sebagai ajudikasi, tetapi juga untuk mensosialisasikan dan menegakkan peraturan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23546 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11963 2017-03-28T09:32:49Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100105 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI OLEH PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA Susetyorini, Peni http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/ Array Sending of Indonesian labour to overseas country that expected can solving the lack of employment problem. It is improve of workers and the family life level and also improve foreign exchange. There are many generated various problem which related to the exploitation practices of Indonesian labour, since recruitment, at working and even until back to Indonesia. The embassy of Republic Indonesia and consulate general of Republic Indonesia are institution that able to be shelter by the Indonesian workers in abroad. Protection effort by the embassy and consular general of Republic Indonesia to Indonesian labour is not optimal yet, this matter caused of some constraint factor, both yuridis and non yuridis resistance. And there are various effort gone trough to overcoming it. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-01-05 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11963 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42906 2022-11-22T18:51:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220730 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc BITCOIN SEBAGAI ASET DEBITOR PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Hariyanto, Hariyanto Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Array Penelitian ini mengkaji mengenai karakteristik bitcoin dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, kriteria benda yang dapat dimasukkan ke dalam harta pailit dan kedudukan bitcoin sebagai harta pailit serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberesan harta pailit berupa bitcoin. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bitcoin telah memenuhi klasifikasi benda tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Di Indonesia, bitcoin ditetapkan sebagai aset kripto dan merupakan komoditi. Berdasarkan praktik kepailitan di Indonesia, benda yang didaftarkan sebagai harta pailit adalah benda-benda yang dapat dijadikan jaminan di bank dan memiliki nilai ekonomis. Bitcoin termasuk dalam kategori harta pailit namun memiliki hambatan-hambatan dalam proses pemberesan harta pailit yaitu dalam proses pencatatan harta pailit, mengamankan bitcoin sebagai harta pailit, mengoptimalisasi nilai bitcoin dan terkait mekanisme penjualan harta pailit. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/42906 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5793 2017-03-28T10:38:41Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "121023 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MASALAH PEMBATASAN EKSPOR SAMPAH ELEKTRONIK : PERSPEKTIF KONVENSI BASEL DAN GATT/WTO Priyono, FX. Joko E-waste, Basel Convention, GATT/WTO Abstract   Nowadays, there are momentum of states to develope domestic legislation restricting e-waste exports. Basel Convention prohibits the parties to export hazardous wastes to other countries and also obliged to reduce it. These restriction could take many forms, including a partial or total ban on e-waste exports, an e-waste export licensing system, a quota on e-waste export. These restrictions will be challenged before a WTO Panel due to inconsistent with GATT/WTO especially Article XI:1;XIII; I:1. E-waste restrictions could be justified under Article XX (b) and (g) of the GATT, but it is not easy to fulfill elements of the both paragraph. A word “necessary” of Article XX (b) and “relate to” of Article XX (g) will be tested by WTO panelis.   Key words : E-waste, Basel Convention, GATT/WTO Abstrak Sekarang ini, terdapat momentum negara -negara untuk mengembangkan peraturan domestik yang membatasi ekspor sampah elektronik. Konvensi Basel melarang negara-negara anggota untuk mengekspor sampah berbahya ke negara negara lain dan berkewajiban untuk menguranginya. Pembatasan ini berbagai macam bentuknya, termasuk larangan total atau sebagian ekspor sampah elektronik, sistem lisensi ekspor sampah elektronik, kuota sampah elektronik. Hambatan ini akan ditentang di depan Panel WTO dikarenakan bertentangan dengan GATT/WTO, khususnya Pasal XI:1;XIII;1. Hambatan-hambatan sampah elektronik dapat dijustifikasi menurut Pasal XX (b) dan  (g) GATT, tetapi tidak mudah untuk memenuhi unsur-unsur kedua ayat tersebut. Kata “necessary” dari Pasal XX (b) dan “relate to” dari Pasal XX (g) akan diuji oleh Panel WTO.   Kata Kunci: Sampah Elektronik, Konvensi Basel, GATT/WTO   Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5793 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12674 2020-04-17T07:08:20Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170130 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK KONTEMPORER Asnawi, Muhammad Natsir Pengadilan Agama Banjarbaru Array Doktrin hukum pada prinsipnya terbagi atas dua, yaitu doktrin klasik dan doktrin kontemporer. Doktrin hukum kontrak klasik menekankan pada aspek kepastian hukum. Aspek ini tergambar dari penekanannya bahwa setiap pernyataan kehendak harus dituangkan dalam kontrak yang ditandatangani para pihak agar memiliki kekuatan mengikat. Doktrin klasik membedakan secara tegas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tuntutan atas pelanggaran kontrak harus dengan dasar wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, doktrin kontemporer lebih menekankan pada aspek keadilan dan kepatutan. Doktrin kontemporer mengenal kontrak sebagai konstruksi yang terdiri atas tahap pracontractual, contractual, dan postcontractual. Karenanya, doktrin kontemporer menganggap janji-janji pra kontrak memiliki akibat hukum tertentu, hal mana berbeda dengan doktrin klasik yang tidak mengakui adanya akibat hukum pra kontrak. Doktrin kontemporer juga tidak lagi membedakan secara tegas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan pelanggaran kontrak karena wanprestasi pada prinsipnya merupakan specific genus dari perbuatan melawan hukum. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12674 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10471 2017-03-28T09:53:05Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110419 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ASAS DESENTRALISASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DALAM UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Hananto, Untung Dwi http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Decentralization of government authority given to the regional center is intended as an effort to promote community empowerment, growth aspirations and creativity, increase participation of local community in local governance. Therefore, understanding of regional autonomy is defined as an autonomous regional authority to regulate and manage the interests of local people own initiative based on community aspirations in accordance legislation. Medebewind is the assignment of government to the regions andlor village from the provincial government to local governments and I or village, to carry out as well as from local governments to the village. Kata kunci: Asas Desentralisasi, Tugas Pembantuan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10471 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26249 2020-04-30T16:05:58Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200430 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KETENTUAN DAN PELAKSANAAN BUSINESS JUDGEMENT RULE DI AMERIKA, AUSTRALIA DAN INDONESIA Rissy, Yafet Yosafet Wilben Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Array Tujuan studi ini ialah membahas ketentuan dan penerapan business judgment rule (BJR) di Amerika Serikat (AS), Australia dan Indonesia dimana secara khusus menganalisis bagaimana dan kapan pengadilan memeriksa BJR dan bagaimana BJR diatur dalam hukum perusahaan. Studi ini menunjukan bahwa di AS dan Australia elemen BJR telah menjadi sebuah statutory obligation. Keputusan bisnis direktur telah diadili pengadilan dalam tradisi common law dan kini diatur secara tegas bahwa keputusan bisnis bisa diadili jika terdapat pelanggaran duty of care dan tugas fidusia direktur. Indonesia juga mengadopsi BJR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 namun pengadilan jarang menguji BJR. Terkait adopsi BJR, studi ini mengindikasikan bahwa adopsi tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pengaturan BJR perlu dilakukan secara lebih sistematis. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-04-30 04:26:19 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/26249 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13062 2017-03-28T09:48:50Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110118 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PEMBERDAY AAN HUKUM KONTRAK ALIH KETRAMPILAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Handayani, Emy Array Law Empowerment pass through know-how use consensual principle to foreign technology adopt which transferring from foreign side, which one contract know-how compose for technology of result product by one business as raising quality for upgrading human resource bring aboard bussiness operational, have knowledge, ability and high- skill with my innovation and creativitas, with the result innovation capable and creative until quality result product in Global Market. Chaise research of method is qualitatif research of method with research characteristic socio-legal research. lnforman election as primery database at focus of research study. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13062 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/59832 2025-01-13T22:16:32Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "231128 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERAN PENDAMPING PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN KENDAL Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka https://orcid.org/0000-0001-6735-7301 Rizkiana, Rina Elsa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka Khanifa, Nurma Khusna Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Sains Al Qur’an Pongantung, Ronald Jolly Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka Muzammil, Moh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka Array Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO) merupakan salah satu kasus migran yang terjadi di Kabupaten Kendal. Pendamping migran menjadi jembatan dalam memberikan pendampingan bagi pekerja migran perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan didukung data primer melalui wawancara secara mendalam dengan pendamping dan calon pekerja migran maupun mantan pekerja migran di Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendamping pekerja migran dilakukan secara mandiri dan sukarela dalam menagani masalah para pekerja migran perempuan. Dengan memberikan pendampingan kepada para pekerja migran perempuan dan keluarganya yang mengalami masalah pada saat bekerja dan setelah bekerja di luar negeri dengan memberikan pendidikan kritis, memberikan pemberdayaan ekonomi, memberikan pelatihan bagi yang sudah kembali ke Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-11-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/59832 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5829 2017-03-28T10:51:42Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130723 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TINJAUAN YURIDIS TENTANG RELASI SUAMI-ISTERI MENURUT KHI INPRES NO. 1/1991 Islamiyati, Islamiyati Relasi Suami-Isteri, KHI Inpres No. 1/1991 Abstract Relationship domicile husband and wife in family represent contractual terms explaining about position of husband and wife as perpetrator in life of family. KHI Inpres No. 1/1991 is as base of yuridis normatif of marriage have arranged detailedly about spouse relationship, consisted of by obligation of husband and wife, dimiciling spouse, husband obligation, habitat, obligation of husband which have the wife to more than a, and the wife obligation. Despitefully, in KHI also discripts  that dimiciling spouse more limber in interpreting leadership of men for woman in family, as in balancing among rights and obligations by proporsional  with hitting creation of family sakinah, mawaddah and rahmah. Keywords : Spouse relationship, KHI Inpres No. 1/1991 Abstrak   Relasi kedudukan suami-isteri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan tentang posisi suami-isteri sebagai pelaku pada kehidupan rumah tangga. KHI Inpres No. 1/1991 sebagai salah satu landasan yuridis normatif perkawinan telah mengatur secara terperinci tentang relasi suami isteri, yang terdiri dari; kewajiban suami isteri, kedudukan suami isteri, kewajiban suami, tempat kediaman, kewajiban suami yang berpoligami, dan kewajiban isteri. Selain itu, dalam KHI juga memaparkan bahwa kedudukan suami isteri lebih lentur dalam mengartikan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, yakni keseimbangkan antara hak dan kewajiban secara proporsional demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Kata Kunci : Relasi Suami-Isteri, KHI Inpres No. 1/1991 Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5829 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16272 2020-04-17T07:14:07Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "171030 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KONSTRUKSI YURIDIS PENGGUNAAN GIZJELING SEBAGAI ALAT PAKSA PENAGIHAN UTANG PAJAK Adiyanta, F.C. Susila Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Gizjeling merupakan salah satu instrumen untuk penagihan pajak. Lembaga gizjeling pernah dibekukan oleh Mahkamah Agung dengan SEMA No. 2 Tahun 1964 dan SEMA No. 4 tahun 1975 dan juga diikuti Dirjen Pajak dengan menerbitkan SE No. 06/PJ.04/1979. Perubahan paradigma penggunaan gizjeling terjadi saat MA menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2000 dan pemerintah menggunakannya juga untuk penagihan pajak saat mengalami kesulitan penerimaan pajak. Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konstruksi yuridis gizjeling (sandera)  sebagai instrumen penagihan utang pajak dan legitimasi historis penggunaan alat paksa sandera (gizjeling)  untuk penagihan utang pajak ? Dari hasil penelitian diperoleh simpulan: 1) konstruksi yuridis dari perspektif hukum administratif, gijzeling adalah bentuk paksaan nyata pemerintah (bestuurdwang), merupakan paksaan tidak langsung untuk penagihan utang pajak; dan instrumen penagihan pajak terakhir (ultimum remedium) untuk penagihan utang pajak. Rekomendasi dari penelitian ini adalah: 1) penegakan hukum pajak harus lebih mengedepankan pendekatan persuasif daripada penggunakan paksaan fisik (gizjeling/paksa badan); 2) dalam setiap penegakan hukum pajak, pemerintah harus mendorong partisipasi publik dengan model tindakan komunikatif. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16272 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11424 2018-08-09T07:11:58Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150115 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc JUSTIFIKASI DOKTRIN RESPONSIBILITY TO PROTECT (RtoP) DALAM BINGKAI ILMU HUKUM BERPARADIGMA PANCASILA Sasmini, Sasmini http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array This article explores the nature of responsibility to protect (RtoP), whether it contends with state sovereignty and non intervention principles. This article also examines the RtoP justification based on jurisprudence with Pancasila paradigm that is Indonesia special jurisprudence grounded in Pancasila values. The emerging of this doctrine has re-interpreted state sovereignty and non intervention principles. The concept of state sovereignty is not absolute anymore. It further argues that the jurisprudence with Pancasila paradigm gives justification for RtoP because the purposes of this doctrine are to give virtue and substantive justice according to Pancasila values, especially inthe second principle that is justice and civilized humanity. Artikel ini mengeksplor hakikat doktrin responsibility to protect (RtoP), apakah doktrin ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dan non intervensi tidak. Artikel ini juga mengkaji justifikasi doktrin RtoP jika dilihat berdasarkan perspektif ilmu hukum berparadigma Pancasila, yaitu ilmu hukum khas Indonesia yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila untuk memperoleh keadilan substansial. Kemunculan doktrin RtoP ini telah menginterpretasi ulang makna prinsip kedaulatan negara dan non intervensi. Prinsip kedaulatan negara bukan lagi sesuatu yang absolut. Ilmu hukum berparadigma Pancasila memberikan justifikasi pelaksanaan prinsip RtoP karena tujuannya untuk memberikan kebenaran dan keadilan dalam keridhoan Illahi berdasar nilai-nilai Pancasila, yaitu khususnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11424 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30298 2021-03-23T21:31:28Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210131 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERIZINAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERUSAHA Christiawan, Rio Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Array Kendala utama dalam mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia adalah masalah perizinan dalam berusaha. Pemerintah telah melahirkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Tujuan penulisan ini adalah melihat persoalan bahwa Online Single Submission (OSS) masih belum dapat melayani perizinan teknis yang penting bagi kelangsungan usaha mengingat hingga saat ini OSS hanya dapat dipergunakan untuk mengurus sebagian kecil perizinan yang memang mudah dan murah untuk diurus. OSS akan dapat mendorong tingkat kemudahan berusaha di Indonesia apabila dalam pengurusan perizinan berbasis OSS telah memenuhi hakikat single submission itu sendiri, yakni dapat mengintegrasikan pengurusan perizinan dan dapat memenuhi fungsi data sharing antar instansi sehingga pengurusan perizinan sederhana, mudah, dan cepat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-01-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30298 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4214 2022-07-06T21:27:19Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120124 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ASPEK DEMOKRASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF SOCIO-LEGAL Rodiyah, Rodiyah http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh The state must be built from two concepts that is law and democracy. Paradigm shift in constitutional law in the amendment to the 1945 democratic consequences formation process of legislation, including regulation. This means that its formation must meet the normative dimension of democracy and sociological material. Normative dimension Stufenbautheory analyzed in accordance with Law No.10 of 2004, Law No.23 of 2004 and Permendagri No. 16 of 2006. Material dimension of democracy sociological perspective can be analyzed with the legal workings Chambliss, Seidman, Selznick and responsive Nonet-Habermas's Communication Theory of Justice. Establishment of Legislation in the form of regulation is formed by using analysis Talcot Parsons on cybernetic patterns of socio-cultural sub-systems in the aspect of democracy. Keywords : Law democracy, sociological material, responsive Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4214 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13120 2017-03-28T10:55:53Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "131022 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TELAAH KRITIS: KEGAGALAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG Siswanto, Heni Array Criminal law enforcement against the human trafficking crimes not integral and quality yet, either in abstracto or in concreto still weaknesses. Weakness due to: (1) placement some of criminal law legislation against the human trafficking crimes partially; point of view of law enforcement officer of the matter the human trafficking crimes is not same dangerously; interagency coordination of law enforcement officer to achieve three key issues of criminal law is still weakness. (2) not qualified yet tinged foul play among law enforcement officers. (3) not optimalization yet to use of scientific approach in order to produce a quality legal product. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13120 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11450 2018-08-09T07:35:48Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "151028 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc SISTEM PARLEMEN BERDASARKAN KONSTITUSI INDONESIA Widayati, Widayati http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array This study aims to assess and analyze the parliamentary system based on the Constitution ever prevail in Indonesia. The method used in this research is normative juridical with secondary data, which was analyzed by the method of normative, then presented descriptively. Based on the research that the Parliament in a modern democratic system is representative of the people who are generally in charge of making laws and oversees governance, and other functions that vary in each country. Parliamentary system which is applied differently from country to country. Typically, a country shaped unitary parliamentary system is unicameral, and the state in the form of a federal parliamentary system is bicameral. Parliamentary system implemented in Indonesia is changing with the constitution and form the country of Indonesia has changed Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sistem parlemen berdasarkan Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder, yang dianalisis dengan metode normatif, kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Parlemen dalam sistem demokrasi modern merupakan wakil rakyat yang pada umumnya bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, dan fungsi-fungsi lain yang berbeda-beda pada setiap negara. Sistem parlemen yang diterapkan berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Biasanya, negara yang berbentuk kesatuan sistem parlemennya adalah unikameral, dan negara yang berbentuk federal sistem parlemennya adalah bikameral. Sistem parlemen yang diterapkan di Indonesia berubah seiring dengan perubahan konstitusi dan bentuk negara Indonesia yang berubah Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11450 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/35471 2021-11-17T13:04:06Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210731 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REKONSTRUKSI PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DAN KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Joesoef, Iwan Erar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Array Penelitian ini bertujuan mengkaji penggunaan konsep pencabutan hak atas tanah dan ganti rugi dengan penitipan di pengadilan (konsinyasi). Ruang lingkup penelitian adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan insfrastruktur jalan tol di Indonesia. Dalam undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara eksplisit tidak menyebut pencabutan hak atas tanah, namun penerapan konsep ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dititipkan di pengadilan berakibat hilangnya hak atas tanah dan tanah jatuh kepada negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian  bahwa, pencabutan hak atas tanah dan konsinyasi urgensinya lebih tepat diterapkan pada pembangunan infrastruktur publik oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 (3) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan pembangunan infrastruktur publik oleh swasta dalam model kerjasama pemerintah swasta tidak adil untuk diterapkan karena bersifat komersial. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/35471 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5751 2017-03-28T10:29:50Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120424 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MENCARI ALTERNATIF SISTEM PEMILUKADA YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN DEMOKRATIS ALW, Lita Tyesta effective, efiesien, and democratic election system Abstract Since the prevailing of Act No. 32 of 2004 there has been a change in filling the position of head of region, which was originally made ​​by Parliament to be a direct election by the people. In a direct local elections, there are several systems in use, the system of one round (first past the post system), system of two rounds (two round system), and mixed systems (preferential vote). Where each system has its advantages and disadvantages, because there is no one perfect system. However if desired the local elections are  more effective and efficient, then the mixed system (preferential vote) is considered more appropriate, because with only one round is to ensure the legitimacy of the people, saving cost, implementation time is not long, post-election political climate quickly subsided, and the local people can quickly find out who the head region is, so that the immediate implementation of the government and the wheels of government running normally again. Keywords : effective, efiesien, and democratic election system.   Abstrak   Sejak berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 telah terjadi perubahan dalam pengisian jabatan kepala daerah, yang semula dilakukan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.Pada pemilihan kepala daerah langsung terdapat beberapa sistem yang digunakan, yaitu sistem satu putaran (first past the post system); sistem dua putaran (two round system), dan sistem campuran (preferential vote). Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kelemahan, karena tidak ada satu system pun yang dapat berlaku sempurna. Namun demikian apabila dikehendaki adanya pemilihan kepala daerah yang lebih efektif dan efisien, maka sistem campuran (preferential vote) dinilai lebih sesuai, karena dengan satu putaran saja sudah menjamin legitimasi rakyat, penghematan biaya, waktu pelaksanaan tidak lama, suhu politik pasca pemilukada cepat mereda, dan rakyat daerah secara cepat dapat mengetahui siapa kepala daerahnya, sehingga pelaksanaan pemerintahan segera berjalan dan roda pemerintahan normal kembali. Kata kunci : sistem pemilukada yang efektif, efiesien dan demokratis. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5751 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13671 2017-07-27T00:43:03Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160126 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TANTANGAN DALAM PENANGANAN DUGAAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK 2017 Ananingsih, Sri Wahyu Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Praktik politik uang (money politic) termasuk dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan termasuk di Pilkada serentak 2015. Tindak pidana ini seringkali terjadi tetapi sulit untuk diproses. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam melakukan penanganan yakni tidak adanya norma sanksi pidana, keterbatasan kewenangan Bawaslu dan perbedaan persepsi di Sentra Gakkumdu. Untuk itu upaya yang harus dilakukan dalam Pilkada 2017 adalah melakukan revisi UU dan pemberian kewenangan penuh Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan, termasuk praktik politik uang. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-01-26 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13671 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/72468 2025-09-29T21:48:00Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "250731 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PROTECTING PALESTINIAN CHILDREN IN GAZA: LEGAL ENFORCEMENT OF THE UNITED NATIONS CHILD RIGHTS CONVENTION Gunawan, Yordan Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Putra, Muhammad Raqi Pratama Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Mareto, Irvan Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia Array This study aims to analyze the effectiveness of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) in protecting children’s rights in Palestine, particularly in Gaza, which has experienced severe violations of children’s rights due to Israeli attacks since October 2023. Israel, as a state party to the UNCRC, has been found to fail in fulfilling its obligations to protect Palestinian children. The ongoing conflict has resulted in over 17,000 child fatalities, with thousands more injured and separated from their families, while their rights to life, development, education, and protection from violence have been severely breached. Although the UNCRC aims to safeguard children’s rights globally, the violations in Gaza highlight the weaknesses in its implementation. This research employs a normative legal research methodology, analyzing international legal documents, including the UNCRC, the 1948 Genocide Convention, and related international law. The findings of this study reveal that, despite Israel’s ratification of the UNCRC, the country continues to violate Palestinian children’s rights, particularly through mass killings, the destruction of educational and healthcare infrastructure, and the blockade obstructing access to essential services. This study suggests the need for strengthening international law enforcement mechanisms, including reforms in the UNCRC’s monitoring body and greater involvement of international organizations such as UNICEF, along with the removal of veto power in the UN Security Council, to ensure Israel's accountability for the violations of children’s rights occurring in Gaza. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72468 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9041 2018-08-09T06:57:21Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140422 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REORIENTASI PERJANJIAN FRANCHISE SEBAGAI UPAYA KESEIMBANGAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK Badriah, Siti Malikhatun http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh reorientation, franchise agreement, balance, legal relationship Reorientation of franchise agreement becomes very urgent, because in the development of society as long as there is an imbalance of legal relationship between frinchisor with franchisee. In addition there is also a deviation from the contract law principles in the either various stages of pre contractual, contractual and post contractual Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9041 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20981 2020-04-17T07:19:56Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190426 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982 Susetyorini, Peni Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan kondisi geografis yang strategis dan  kaya akan sumberdaya alam, namun semuanya masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemakmuran bangsa. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari kesalahan paradigma pembangunan hingga carut marutnya upaya penegakan hukum kemaritiman. Kendala pemenuhan intrastruktur yang memadai dalam kemaritiman merupakan kendala utama yang harus diselesaikan pemerintah, karena keberadaan infrastruktur akan memungkinkan pelayanan yang lebih baik. Persoalan pembenahan sistem penegakan hukum melalui penguatan dan koordinasi antar lembaga yang berwenang di laut akan sangat menunjang bagi terciptanya keselarasan penegakan hukum, sehingga para pelaku kemaritiman akan mendapatkan kepastian kepada siapa mereka harus menggantungkan harapannya bila mereka mendapatkan kesulitan di laut. Penelitian ini bertujuan menganalisis hak dan kewajiban negara dalam mengimplementasikan Konvensi Hukum Laut (Unclos) 1982 yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia  dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on The Law of The Sea, dan menganalisis kebijakan kelautan Indonesia dalam upaya mewujudkan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-04-26 14:10:46 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20981 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11597 2017-03-28T09:35:20Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "101010 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc POLITISASI HAK PENGELOLAAN (HPL) DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN NASIONAL Sadono, Bambang http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array To facilitate the economic development, the government of the New Order era (1966-1998) practised the Agrarian Law politicization. Politicization of the policy include In setting the Management Authority (Hak Pengelolaan-HPL). HPL has no legal basis in accordance with the hierarchy of procedural legislation, and in substance are also contrary to the fundamental purpose of basic regulation. As a result, causes a lot of controversy and problems in practice. Many cases due to HPL, happens every where. The presence of HPL should be straightened out, especially in term of legal system, given the correct legal basis, or eliminated altogether Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-10-10 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11597 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39902 2022-07-11T19:23:02Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220428 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEWENANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TRANSAKSI MENCURIGAKAN Ibrahim, Muhammad Raditya Pratama Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara https://orcid.org/0000-0001-5674-6299 Sudiro, Amad Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Array Pada Pasal 3 PP 43/2015 huruf b menyebutkan bahwa notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan, sebagai pihak pelapor notaris diberikan keweanangan untuk melaporkan apabila adanya indikasi transaksi mencurigakan kepada PPATK. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetauhi bagaimana kewenangan notaris sebagai pihak pelapor dan bagaimana perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan diberikan kewenangan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, notaris berwenang melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UUTPPU berupa, dibebaskan dari kerahasaiaan jabatan, kerahasiaan identitas notaris dan notaris tidak dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-04-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/39902 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5784 2017-03-28T10:38:30Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "121023 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEDUDUKAN BENDA SETELAH PUTUSNYA PERJANJIAN FINANCIAL LEASE ANTARA LESSOR DAN LESSEE Supriyadi, Supriyadi Agreement, default Abstract Leasing business, nowadays, has a rapid growth. However, there are so many wrong opinions about leasing business. Some lessee still consider that leasing is ordinary rental agreement in which the agreement can be cancelled any time if they don’t like the goods anymore or cannot give profit for them. It causes, frequently, the lease financial contract breaks up in the mid of term. Certainly, it will cause different legal consepuences if the leasing financial contract breaks up according to the term of leasing contract. The purpose of this research is to provide correct perspective about leasing according to the law that prevails. This research is a juridical normative research by qualitative approach. The conclusion shows that status of the object of the lease agreement is belong to lessor and can not be transferred to third party during the agreement. There fare, unilateral action of lessee by transferring the object to third party will remain obligation to pay installment under the agreement. Lessor can sue the third party if the third party has a bad will. Key word : Agreement, default   Abstrak Usaha leasing sekarang mengalami perkembangan yang pesat, akan tetapi masih banyak pandangan yang keliru tentang usaha leasing, banyak para lessee yang masih beranggapan bahwa leasing adalah perjanjian biasa dimana perjanjian itu dapat dibatalkan setiap saat jika dirasa barang tersebut sudah tidak lagi disukai atau tidak lagi memberikan keuntaungan kepadanya. Hal inilah sering kali putusnya kontrak financial lease di tengah jalan. Hal ini mempunyai akibat hukum yang berbeda apabila kontrak financial leasing putus sesuai dengan akhir kontrak leasing. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif yang benar mengenai leasing sesuai hukum yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa kedudukan benda yang menjadi objek dalam perjanjian leasing adalah milik lessor dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga selama perjanjian berlangsung, sehingga apabila terjadi pemutusan sepihak oleh lessee atau lessee telah mengalihkan benda yang menjadi objek leasing kepada pihak ketiga, maka lessee masih berkewajiban untuk membayar angsuran sewa sesuai dengan perjanjian antara lessor dan lessee. Lessor dapat menuntut pihak ketiga apabila pihak ketiga tersebut beritikat buruk. Kata kunci: perjanjian, pemutusan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5784 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13741 2018-06-10T02:58:23Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "161022 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL An Aqimuddin, Eka Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Array Perkembangan hukum internasional selama ini dianggap sangat dipengaruhi oleh kekuatan eurocristian.Bahkan beberapa pihak menyebutkan bahwa hukum internasional saat ini bersifat sekuler. Dengan demikian, relasi agama dengan hukum internasional merupakan suatu perkembangan yang menarik. Islam sebagai agama yang sempurna juga mengatur hubungan antarnegara. Hukum internasional Islam disebut dengan Siyar. Hukum internasional dan siyar memiliki sumber hukum yang berbeda. Sumber hukum internasional terdiri dari formiil, materiil dan kausal. Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum internsional baik formiil dan materiil melalui metode ijtihad. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13741 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10462 2017-03-28T09:52:50Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110419 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENAFSIRAN, PENALARAN, DAN ARGUMENTASI HUKUM YANG RASIONAL Purwaka, Tommy Hendra http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Indonesia applys civil law system which emphasizes on written law. This is why almost ail Indonesian positive laws are written law. Implementation of written laws needs rational legal interpretation, legal reasoning and legal argumentation in order to be able to follow development changes of Indonesian people. Results of legal interpretation, legal reasoning and legal argumentation will explain why certain laws and regulations are applied for a certain fenomena, or considered as applicable laws and regulations for certain development activities, or should be formed as legal base for certain activities. Rational legal interpretation, legal reasoning and legal argumentation should aim at enforcement of legal certainty, justice, and truth. Kata kunci: Penafsiran Hukum; Penalaran Hukum; Argumentasi Hukum Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10462 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/24984 2020-04-17T07:24:03Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200131 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ANALISIS CORPORATE CITIZENSHIP DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ISU EKSPLOITASI LINGKUNGAN PADA FILM “SEXY KILLERS” Pertiwi, Hanako Fatimah Universitas Indonesia Array Tanggung jawab perusahaan tentang hak asasi manusia di Indonesia penting dilakukan karena perusahaan yang melanggar hak tersebut berarti melanggar hukum lingkungan yang ada. Salah satu film dokumenter di Indonesia yang berjudul “Sexy Killers” menunjukkan kurangnya sikap dan tanggung jawab salah satu perusahaan PLTU di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya sehingga menyebabkan pelanggaran HAM. Film yang dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif tersebut bercerita mengenai eksploitasi lingkungan akibat pembangunan PLTU di Kalimantan yang mengakibatkan eksternalitas negatif mulai dari kekurangan air bersih, pencemaran lingkungan, penyakit pernapasan hingga kematian. Implementasi hukum tidak berjalan dengan baik meskipun sudah ada peraturan hukum lingkungan di Indonesia. Kasus ini dianalisis dengan konsep HAM, four faces of corporate citizenship dan sustainable development. Hasil yang ditemukan adalah bahwa perusahaan belum mencapai corporate citizenship yang baik karena hanya mementingkan keuntungan semata tanpa mempedulikan stakeholders lainnya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-01-31 16:03:28 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/24984 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13053 2017-03-28T09:48:37Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110118 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEBERLAKUAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DALAM PENENTUAN HAK ATAS TANAH TIMBUL Eko Turisno, Bambang Array Regarding the status of sandbar, for local communities arising from the village communal land controlled by the village is, on the other side the land is state land arise. Local laws that are not written during this proved not only cheaper but also much more to protect local interests. Granting land rights arise, the interests protected include individual interests, public interest and importance to protect and recognize the values upheld in the society, protection of natural resources which is a social interest. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13053 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44666 2024-12-23T20:15:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "230731 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ANALISIS PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM KASUS KORUPSI Suud, Aghia Khumaesi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Array Konsep strict liability dalam kasus korupsi telah digunakan oleh banyak negara di dunia. Sebab, pendekatan tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan bagaimana sikap batinnya (mens rea) dianggap dapat menyelesaikan berbagai kasus, khususnya kasus korupsi di korporasi. Bisakah konsep ini diterapkan pada sejumlah kasus korupsi di Indonesia? Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data sekunder, konsep strict liability tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia, meskipun telah diadaptasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan lingkungan hidup. Untuk itu, perlu perubahan undang-undang korupsi karena pembuktian pada setiap kasus korupsi korporasi diperlukan adanya mens rea agar dapat menggunakan konsep strict liability. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/44666 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5819 2017-03-28T10:47:41Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130423 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc HUKUM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN SUBSTANTIF (Kajian Teoritis Terhadap Teori Upah Teladan) Ibrahim, Zulkarnain Undertaking, labour, figure pay Abstract Social Happiness that we called”justice”, we can find it from society. Justice means in the pay theory , we know that justice isn’t happen in the real life. Because payment salary depend on unilateral from the keeper without bargain with the employment that in fact could’nt covering for they worthy life. At the same time, the keeper still life with extra excessive. In the real life, the others theories such us theory of moral pay, theory of social pay, and theory of figure pay, must be applied in our system government about payment and labour. Right now, The theory of Figure Pay in the relationship with labour its very complete each other between employee and their undertaking, because this theory based on humanism. Keywords : Undertaking, labour, figure pay.   Abstrak Kebagiaan sosial yang kita sebut sebagai keadilan dapat kita temukan di dalam masyarakat. Keadilan berarti dalam teori pengupahan, kita tahu bahwa keadilan tidak terjadi dalam dunia nyata. Karena pengupahan tergantung secara sepihak oleh pengusaha tanpa tawar-menawar dengan pekerja yang mana dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kecukupan hidup mereka. Pada saat yang bersamaan, pengusaha hidup berlebihan. Di dalam kehidupan nyata, teori-teori lainnya seperti teori upah etika, teori upah sosial, dan teori upah teladan harus diimplementasikan dalam sistem pemerintahan mengenai pengupahan dan tenaga kerja. Saat ini, teori upah teladan dalam hubungannya dengan tenaga kerja sangat melengkapi setiap pihak antara pekerja dan perusahaan mereka, karena teori ini didasarkan atas kemanusiaan. Kata Kunci : pengusaha, tenaga kerja, upah teladan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5819 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15603 2020-04-17T16:10:32Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170730 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KONFLIK TENTANG GANTI RUGI NON FISIK PADA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Gangga Santi Dewi, I Gusti Ayu Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Banyak konflik antara pemerintah dan warga terkait proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Permasalahan ditenggarai karena warga tidak menerima atas keputusan pemerintah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi non fisik. Metode penelitian menggunakan paradigma kontruktivisme dengan studi kasus konflik penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi non fisik pengadaan tanah. Penelitian perlu untuk membangun kembali kebijakan ganti rugi non fisik pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan berbasis nilai keadilan sosial. Konflik ganti rugi non fisik pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dipandang fenomena bahwa kebijakan ganti rugi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tidak dijalankan secara benar sehingga melanggar konstitusi UUDN RI 1945. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15603 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11094 2017-03-28T12:55:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "141021 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc A LEGAL ANALYSIS ON FOOD SECURITY UNDER INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW Zuhra, Amalia http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Food security is a global issue and a concern of the international community . Food security is related to many aspects, such as economic, social , cultural , and environmental . Linkages with food security and environmental sustainability are closely inseparable . Balanced environment will help achieve sustainable food security . On the other hand , efforts to achieve food security must be environmentally sustainable . International environmental law governing food security in several instruments both " hard law" or " soft law " . Implementation of the present international environmental law can help to achieve sustainable food security. Keywords : Food Security, Agriculture, International Environmental Law. Ketahanan pangan merupakan permasalahan global dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Ketahanan pangan terkait dengan banyak aspek di dalamnya, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keterkaitan ketahanan pangan dengan kelestarian lingkungan sangat erat dan tidak terpisahkan. Lingkungan yang seimbang akan membantu tercapainya ketahanan pangan yang lestari. Di lain pihak, upaya pencapaian ketahanan pangan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Hukum lingkungan internasional  mengatur tentang ketahanan pangan dalam beberapa instrumen baik yang bersifat “hard law” maupun “soft law”. Pengimplementasian hukum lingkungan inetrnasional dapat membantu tercapainya ketahanan pangan yang lestari.   Kata kunci: Ketahanan Pangan , Pertanian , Hukum Lingkungan Internasional Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11094 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23090 2020-10-29T21:39:05Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "201029 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REVIEW ATAS PELAKSANAAN KETENTUAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI INDONESIA Tambunan, Maria R.U.D. Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia Rosdiana, Haula Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia Array Diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah untuk menggali potensi penerimaan daerahnya. Salah satu jenis penggalian potensi yang diuraikan dalam Undang-undang tersebut adalah pemungutan Pajak atas Penerangan Jalan. Artikel ini bertujuan untuk mereview kebijakan pengenaan Pajak Penerangan yang diulas dari aspek kebijakan pajak, tata kelola dan administrasi pajak sebagaimana seharusnya dengan berpedoman pada konsep dan teori perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dengan studi pustaka. Penelitian ini menunjukkan catatan penting bahwa dalam Undang-undang tersebut, tidak cukup jelas apakah jenis pungutan pajak tersebut merupakan pajak suatu subyektif atau pajak obyektif, sementara hal tersebut akan berpengaruh pada perlakuan bagi wajib pajaknya, berikut beban pajak yang harus ditanggung serta konsekuensi administrasi perpajakan yang harus dilaksanakan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-10-29 21:55:48 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23090 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4161 2022-07-06T21:21:54Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120124 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN Darwis, Hanafi http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Agreement (Overeenkomst) is an event when one party promises to another party to perform a case based on the event, and then the legal relations arise between both parties. In the Contracting Agreement, the Principles of Legal Relations between both parties explained on (Burgerlijk wetboek) certain following principles: Principle of responsibilities correlations of all parties, Principle of the assertiveness of contractor responsibilities, Principle of the prohibition to any changes in the agreement price, Principle of the freedom to terminate the agreement unilaterally. Key Words: Legal Relations, Contracting Agreement Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4161 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13089 2017-03-28T10:01:14Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "111018 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY Al Amruzi, M.Fahmi Array Wrong policy or arrangement of wrong law represent fundamental of damage environment beside wrong technology, culture of consumerisme and of individualistic. For that, idea create regulation of ideal law as those which encouraged by UU No. 32 year 2009 about environmental law. UU No 41 year 1999 about forestry beside other regulation which related to environment may not desist In the regulation for that Sine/ Liability that does not depend on actual negligence or intent to harm. but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13089 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/53213 2025-05-27T01:06:12Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "240731 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE AKIBAT DITEMUKANNYA DOKUMEN MENENTUKAN YANG DISEMBUNYIKAN: STUDI PUTUSAN MA NO. 470B/PDT.SUS-ARBT/2022 Taufik, Harven Filippo Fakultas Hukum Universitas Airlangga Array Arbitral awards may be annulled if a decisive document, hidden by the opposing party, is later discovered. In PT. PLN (Persero) vs. PT. Sumsel Energi Gemilang, the Supreme Court rejected this argument, stating the document did not meet the criteria. This paper examines the requirements for such documents to justify annulment. Using doctrinal legal research with statutory, conceptual, and case-based approaches, it was found that arbitration awards, though final and binding, can be annulled if hidden documents present new information not revealed during arbitration. However, documents whose substance was implied or included in other records cannot be used as grounds. As the Supreme Court's interpretation is not explicitly regulated by law, legal reform is necessary to clarify the definition of “hidden decisive documents”. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/53213 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5867 2017-03-28T10:43:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130122 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH MENUJU ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI Respationo, H.M. Soerya Pemerintahan yang baik, Zona Integritas, Korupsi. Abstract Corruption is an act that violates the law, harm the people and state finances. Corruption is done by way of abuse of power not only applies to government agencies, but also can occur in institutions outside the government. Efforts have been made in order to prevent and combat corruption had been still less than optimal. Therefore, it required the application of a good governance with the establishment of Integrity Zone Region Free of Corruption to minimize corruption effectively. Keywords: Good Governance,  Integrity Zone, Corruption. Abstrak Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum, merugikan rakyat sekaligus keuangan negara. Korupsi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan tidak hanya berlaku pada institusi pemerintahan, akan tetapi juga dapat terjadi pada institusi di luar pemerintahan. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencegah dan menanggulangi korupsi selama ini masih kurang optimal. Oleh karena itu diperlukan penerapan pola pemerintahan yang bersih disertai penetapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi untuk meminimalisir korupsi secara efektif. Kata Kunci:  Pemerintahan yang baik, Zona Integritas, Korupsi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5867 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/19273 2020-04-17T07:17:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180730 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc FUNGSI REGULER PAJAK ROKOK DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM Ispriyarso, Budi Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro https://scholar.google.co.id/citations?user=Qad_G0cAAAAJ&hl=id Array Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.Latar belakang diberlakukannya diadakannya pajak rokok ini antara lain adalah untuk pengendalian dampak negatif rokok. Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  diatur alokasi (earmarking tax) minimal50 persen dari hasil Pajak Rokok  untuk mendanai fasilitas pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Permasalahannya, bagaimana fungsi reguler pajak rokok yang tercermin dalam  alokasi, dilakukan oleh pemerintah daerah  dalam pelayanan kesehatan  dan penegakan hukum. Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi reguler pajak rokok, harus berdasarkan undang-undang, penggunaan dana pajak rokok,minimal 50 % untuk mendanai  pelayanan kesehatan (sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, penyediaan smoking area, kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan sebagainya. Di bidang penegakan hukum, penggunaan dana rokok diperuntukan pemberantasan rokok ilegal dan penegakan aturan larangan merokok. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19273 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36655 2021-05-12T02:33:24Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210430 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN PRODUK FARMASI ATAS PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH (GOVERNMENT USE) Atmaja, Yustisiana Susila Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Santoso, Budi Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Irawati, Irawati Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Setiap pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri invensi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Dalam kebutuhan yang sangat mendesak untuk memenuhi kepentingan kesehatan masyarakat, pelaksanaan paten produk farmasi dapat dilakukan oleh pemerintah (government use). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan paten produk farmasi oleh pemerintah dan pelindungan hukum pemegang paten produk farmasi atas pelaksanaan paten oleh pemerintah. Metode penelitian artikel berdasarkan pendekatan yuridis normatif dari berbagai bahan hukum melalui studi kepustakaan. Pelaksanaan paten produk farmasi oleh pemerintah dapat dilakukan tanpa seizin pemegang paten dalam kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Pemegang paten produk farmasi memperoleh pelindungan hukum untuk menjamin pelaksanaan hak eksklusif pemegang paten dan pembayaran kompensasi selama pelaksanaan paten oleh pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/36655 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5060 2017-03-28T09:33:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100706 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DARI PERSPEKTIF POLRI SEBAGAI PENYIDIK Pangabean, R.M. http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh The puspose of this paper is to know the progress of political law of legal polity of formulation of Indonesia Criminal Law Procedural Code (RUU HAP), which reviewed from Polri's perspective as investigator, for there is certain view from criminal-law practitioners that Act Number 8 Year 1981 regarding Criminal Law Procedural Code (KUHAP) is inapplicable toward recent condition, whereas most substantial part are still relevant to be applied. The discussion including the progress of implementation of KUHAP for 27 years and any weakness lies within it. The conclusion is, Polri does not allergic to amend KUHAP, but is is a urge to see the concept of the amandment, whether it will be applicable or not, because Republic of Indonesia consists of thousand of secluded Islands, and remote from capical city, for it takes some time to impose limited strict action base on Human rights, while to impose such thing also takes some time to request permition from the judge, whose place far form the official Commissioner Judge. Kata Kunci : RUU Hukum Acara Pidana, Penyidikan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-07-06 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5060 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13140 2017-03-28T10:56:13Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "131022 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEBEBASAN BERAGAMA YANG TERBATAS Utoyo, Marsudi Array This article discusses religious freedom is restricted, the state gives the right to independence freedom to the their citizens for religious affairs. But the implementation in government gives freedom to the wiggle room restrictions of religious freedom. There are so many rules that restrict the rights and freedoms of minorities and is more concerned with the majority, resulting in religious conflicts. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13140 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/72930 2025-09-29T21:48:00Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "250731 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc DISSEMINATION OF COMMUNISM/MARXISM-LENINISM AS POLITICAL OFFENSE IN INDONESIAN: NATIONAL SECURITY PROTECTION OR ACADEMIC FREEDOM THREAT Fernando, Zico Junius Faculty of Law, Universitas Bengkulu Arifin, Firdaus Faculty of Law, Universitas Pasundan Sitepu, Sudirman Faculty of Law, Universitas Bengkulu Array This study examines Indonesia’s historical relationship with Communism and Marxism-Leninism, ideologies linked to the Madiun Rebellion of 1948 and the 1965 attempted coup. Despite the collapse of the Soviet Union and the global decline of Communist influence, legal provisions criminalizing the dissemination of Communism under the Indonesian Penal Code remain, raising concerns about academic freedom. These laws potentially restrict scholarly discussions and research, particularly concerning the 1965 events, both in academic settings and digital platforms. Using doctrinal legal research and comparative insights from Germany and Hungary, this study concludes that criminalizing Communist dissemination is no longer appropriate in Indonesia's current socio-political context. Legal protections should instead focus on safeguarding public interest and the rights of those affected by the 1965 events. Moreover, the vague formulation of Articles 188 and 189 of the Indonesian Penal Code poses a threat to academic freedom. The research suggests that policymakers reconsider these legal provisions and develop a clearer, more precise definition of “clear and present danger” to balance national security concerns with academic freedom. This study contributes to the debate on legal reform, highlighting the need for an updated approach that allows open academic discourse while respecting the rights of those affected by historical events. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72930 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9032 2017-03-28T11:27:39Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140121 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERGESERAN PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN: DARI MEKANISTIK-REDUKSIONIS KE HOLISTIK-EKOLOGI Akib, Muhammad http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Paradigm, Law Enforcement, Environmental, Holistic-Ecology Basically environmental destruction caused by the strong of paradigm in modern science “mechanistic- reductionist”. The progress very influences of law positivism paradigm. Positivism paradigm reduces the nature of law, thus focusing to formal procedures which contributing to the failure of environmental law enforcement. Law enforcement in the holistic-ecology paradigm should be based on three things, i.e. first, using entire legal instruments, especially administrative law, and criminal law and private law comprehensively; second, priority to sustainable of ecology than the others; and third, to enforce of law based on the values of truth and justice Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9032 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21665 2020-04-17T07:19:08Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190130 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc URGENSI PENATAAN HUKUM KERUANGANGKASAAN DALAM KERANGKA KEPENTINGAN NASIONAL NEGARA BERKEMBANG Pramono, Agus Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array The presence of  the space industry which sends to be dominated by private companies in developed countries has encouraged the need for developing country national legal framework thar are accomodative to regulate commercial space activities. On the other hand there are developing countries that have space activities and have national legal instruments, on the other there are developing countries that have just started space activities but do not have national legal instrument. Therefore, the arrangement of international and national legal instrument that regulate the interest of developing countries is urgent. In addition, this study show that existing legal transformation is not successful considering the transformation is not less attention to the full interest of the parties concerned. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21665 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11587 2017-03-28T09:35:04Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "101010 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MARRIAGE LAW AND DIVORCE BASED ON ADAT LAW IN BALI Agung Ariani, I Gusti Ayu http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Bali with the majority of its population embracing Hindu religion with patrilineai and caste system, in Marital law in force a national law Marriage Act No. 1174, which still allows the enforcement of the customary adat law. Those are of course influence the characteristic of the marriage and divorce, especially the type of marriage and the consequences of the status of wife and husband in marriage, right and obligation, authority over the children and properties. Furthermore, the status of wife I women if divorce take place, The women I wife as a widow is not automaticaliy return to her family of origin according to the type of marriage and the caste between husband and wife and many conditions must be fulfilled, if the conditions are not fulfilled, the divorced women will be trapped in uncertain and problematic status position, in which the man /male always get the benefit in all kind of ways Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-10-10 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11587 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37095 2022-03-10T21:03:56Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220131 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc STUDI ATAS PERSEPSI MASYARAKAT KOTA SEMARANG TERHADAP PEMBEBANAN SANKSI DENDA DALAM PROGRAM VAKSINASI COVID-19 Widodo, Wahyu Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang Budoyo, Sapto Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang Pratama, Toebagus Galang Windi Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang http://orcid.org/0000-0002-5191-3083 Array Dalam rangka mengurangi jumlah pasien Positif Covid-19, Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Pasal 13a ayat (4) Perpres 14 tahun 2021 memberlakukan sanksi denda. Pengenaan denda ini tentu menimbulkan pro dan kontra sehingga hal ini menarik untuk dibahas dalam kajian yuridis empiris yang dilaksanakan di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres ini melanggar hak asasi manusia terlebih definisi dari keadaan darurat kesehatan masyarakat itu sendiri yang perlu dikaji ulang karena definisinya belum ada standar apa yang dapat dikategorikan sebagai darurat kesehatan masyarakat dan penegakannya akan sulit karena berdasarkan penelitian penulis, sebanyak 55% responden di kota Semarang menolak gagasan sanksi denda, sehingga perlu dipertimbangkan cara alternatif seperti di Australia dimana pemerintah memberikan insentif untuk membujuk masyarakat untuk mau mengikuti program vaksin. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-01-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/37095 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5775 2017-03-28T10:34:29Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120724 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ASURANSI KESEHATAN SOSIAL SEBAGAI MODEL PEMBIAYAAN KESEHATAN MENUJU JAMINAN SEMESTA (UNIVERSAL COVERAGE) Sarwo, Yohanes Budi rights to health, social health insurance, universal coverage. Abstract Indonesian constitution, UUD 1945, asserts that every citizen has the right to have an access to health care and the State is responsible for providing health care for all citizens. The Article 19 paragraph (1) of the Act nr. 40/2004 on National Social Security System mentions that health insurance is nationally organized and is based on the social insurance and equity principles. Social health insurance having compulsory membership will be able to collect public fund as a source of health financing capital, to out of pocket system, and to improve pre paid system so that universal health insurance coverage can be realized. Keywords: rights to health, social health insurance, universal coverage. Abstrak UUD 1945 menegaskan “setiap warga negara berhak untuk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negaranya”. Dalam Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, disebutkan “jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas”.  Melalui asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib kepesertaannya, dapat menghimpun sumber dana dari masyarakat sebagai modal pembiayaan kesehatan, mengurangi sistem pembayaran langsung (out of pocket) dan  dapat meningkatkan  sistem pra upaya (pre paid system) sehingga cakupan  jaminan kesehatan semesta (universal coverage) dapat diwujudkan. Kata Kunci : hak Kesehatan, asuransi kesehatan sosial, cakupan semesta. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5775 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13731 2017-03-29T04:09:17Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160725 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ANALISIS YURIDIS NIKAH BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA Islamiyati, Islamiyati Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Nikah beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang beda agamanya, dan salah satunya beragama non Islam. Menurut aturan yuridis di Indonesia yakni UU Perkawinan No.1/1974 Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f), KHI Inpres No. 1/1991 Pasal 40 Poin (c), 44 dan 118, menetapkan bahwa perkawinan beda agama dalam segala bentuknya haram, kecuali terjadi penyamaan keimanan bagi pasangan. Akibat hukumnya adalah perkawinan menjadi batal apabila ada pihak yang mengajukan permohonan pembatalan pernikahan kepada hakim, dan keputusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-07-25 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13731 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9344 2017-03-28T12:50:03Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140722 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc UPAYA PEMBENTUKAN PERILAKU PENEGAK HUKUM YANG ANTI KORUPSI MELALUI REKAM SIDANG TIPIKOR Ridwan, Ridwan http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Recording, Corruption, Responsive, Progressive, Fairness Corruption is a criminal act. Corruption causing state unable to fulfill  its legal duty; to protect and to welfare his society, in those conditions states wouldn't be able delivering happiness for the people. Corruption recently in Indonesia is involving all society element, including the law enforcement officer. Furthermore, some verdicts describing un- responsive and un-progressive decisions, then make this verdict having no quality and fairness. These realities, motivating KPK RI (.....) take some real steps in preventing and combating corruption through court recording activity in any corruption case at the court; prosecutor could be from KPK or district attorney with specific circumstances, the case get much public attention; because of its actor or how big government loss. Court records during court session over corruption case has improved some law enforcement officer behavior for not doing corruptive. It has also become an effective tool for arising social control which is a part of corruption eradicating. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9344 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22593 2020-04-17T07:22:40Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "191016 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE Mahmudah, Siti Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Badriyah, Siti Malikhatun Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Turisno, Bambang Eko Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Soemarmi, Amiek Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Pemanfaatan hutan mangrove merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang, yang memerlukan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan ini ditujukan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dengan metode penulisan yuridis normatif, spesifikasi penulisan deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder, analisis kualitatif. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove melalui metode persuasif, edukatif, dan fasilitatif yang terdapat dalam kemitraan usaha dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dilaksanakan dengan PP No 17 Tahun 2013 dimana dapat dilaksanakan dengan berbagai pola kemitraan. Pola-pola kemitraan tersebut dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pengelola hutan mangrove, pemilihan pola kemitraan yang akan digunakan  disesuaikan dengan  kebutuhan masyarakat setempat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-10-16 07:50:54 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22593 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12921 2018-08-09T07:23:59Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150723 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MEMBANGUN LEGAL BASIS PENGISIAN JABATAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Mawarini Sukmariningsih, Retno Array Civil servants management at the Regional Agencies implemented by local governments in accordance with the legislation., The substance of the requirements for filling the positions (Contract Position Determination and Structural), can be set at the level of local regulations. A Civil State Apparatus in addition to unifying the nation primarily as a public servant and qualified professionals. In building the legal basis of structural filling positions, especially at the local level through the establishment of regional regulation is not easy, a fact often creates debate table because political aspects are the dominant rather than normative aspects required in forming the Government Area and the persistence of attitudes like and dislike. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12921 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50066 2023-07-10T19:50:14Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "230331 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERUBAHAN PERSEPSI JAKSA TERHADAP PRIBADI TERSANGKA DAN TERDAKWA YANG SEDANG DIPERIKSA DARI SISI PSIKOLOGIS Ridwan, Mukhlis Fakultas Hukum, Universitas Riau Effendi, Erdianto Fakultas Hukum, Universitas Riau Maya, Maria Fakultas Hukum, Universitas Riau Rahmadan, Davit Fakultas Hukum, Universitas Riau Array Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Dalam menangani suatu perkara, seiring dengan interaksi dengan para tersangka atau keluarganya, sudah tentu akan terjadi perubahan persepsi seorang jaksa dari pertama hingga saat berikutnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan cara wawancara mendalam dan penyebaran kuisioner dan dianalisis secara kualitatif. Perubahan persepsi jaksa setelah berinteraksi dengan tersangka/terdakwa dipengaruhi kondisi psikologis yang ditunjukkan sikap terdakwa, dari awal sejak menerima berkas dari penyidik masih mempunyai persepsi tersangka bersalah, oleh sebab itu mekanisme pengajuan rencana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dilakukan revisi, selama ini cenderung tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, dan tidak ada dasar hukum yang kuat, dan sejatinya Jaksa Penuntut Umum yang lebih memahami kondisi objektif terdakwa. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-03-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50066 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5810 2017-03-28T10:47:31Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130423 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENGEMBANGAN POLITIK HUKUM DALAM DIMENSI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI TUNTUTAN GLOBALISASI Sudiana, A.A. KT. Law, Human Rights, Globalization Abstract Globalization order demands changes in all aspects, including in law aspect, because law is positioned as a very urgent to be changed into a more responsive direction according to social needs that develop in the society.  Law development is demanded to contain human rights values as the reflection that law is made for human. Law system in civilized countries is indicated by high appreciation to human rights. Human rights have become a barometer of law civilization, because in it the human’s dignity as human being is respected and highly appreciated. That Indonesia has formulated the human rights values into the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 as the basic law. Keywords : Law, Human Rights, Globalization.   Abstrak Tatanan globalisasi menuntut adanya segala perubahan dalam segala aspek tak terkecuali pada aspek hukum, karena hukum ditempatkan sangat urgen untuk dirubah ke arah yang lebih responsif sesuai kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat. Pengembangan hukum dituntut mengandung nilai-nilai hak asasi manusia sebagai refleksi bahwa hukum dibuat untuk manusia. Sistem hukum di negara-negara beradab ditandai oleh apresiasi yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia telah menjadi barometer peradaban hukum, karena disitu martabat manusia sebagai manusia dihormati dan dijunjung tinggi. Di Indonesia telah merumuskan nilai-nilai hak asasi manusia tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar. Kata Kunci : Hukum, Hak Asasi Manusia, Globalisasi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5810 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14673 2020-04-17T07:11:58Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170730 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA Santoso, Djoko Hadi Fakuktas Hukum, Universitas Airlangga Sujatmiko, Agung - Fakuktas Hukum, Universitas Airlangga Array Royalti Hak Cipta sebagai hak tagihan dari perjanjian Lisensi yang merupakan  imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yang biasanya dibayarkan sebagai kompensasi dari pemberian ijin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta kepada pihak lain. Royalti merupakan aset tidak berwujud yang berisi klaim atas tagihan uang di masa datang dapat diasumsikan sebagai aset keuangan. Aset adalah hal yang bernilai ekonomis yang dimiliki oleh penulis buku berupa uang dari prosentase harga jual buku dikalikan  jumlah buku yang terjual. Semakin laku bukunya, akan semakin besar juga prosentase penerimaan uang oleh penulis buku, demikian juga sebaliknya. Sehingga jelas bahwa Royalti memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga termasuk karakteristik suatu benda yang dapat  digunakan sebagai obyek jaminan utang yaitu apabila benda tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat dipindah tangankan dalam artian suatu saat apabila debitor tidak dapat melunasi utangnya, benda tersebut dapat dijual oleh bank.Perjanjian yang dapat dibuat untuk pelaksanaan Royalti Hak Cipta sebagai benda tidak berwujud dan penjelasan mengenai eksekusinya yang paling tepat dengan Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14673 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11083 2017-03-28T12:54:49Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "141021 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEBIJAKAN ANTISIPATIF HUKUM PIDANA UNTUK PENANGGULANGAN CYBERTERRORISM Ufran, Ufran http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array This article attempts to explain briefly associated with a set of issues relating to cyberterrorism. It also needs to think about the future of criminal law anticipatory policy in the mengelminir cyberterrorism as a trend of crime in the future. Analysis showed that the Cyberterrorism is a form of transformation of terror carried out by terrorists by making the Internet as a tool or target of the attack . This type of crime morphed into a cross- country crime. The culprit could come from any area of ​​the country that legal consequences on the identity of the implications for the determination of the court's jurisdiction. With this advanced enough pattern of cooperation that is needed is globaly. One solution every country must synchronize on legislation that specifically regulates cyberterror . Keywords: Criminal Policy, Cyberterrorism, State. Artikel ini berupaya menjelaskan secara ringkas berkaitan dengan seperangkat isu-isu yang berkaitan dengan cyberterrorism. Selain itu juga kedepan perlu dipikirkan tentang kebijakan antisipatif hukum pidana dalam mengelminir terjadinya cyberterrorism sebagai trend of crime kedepan. Analisa menunjukan bahwa Cyberterrorism merupakan bentuk transformasi terror yang dilakukan oleh teroris dengan menjadikan jaringan internet sebagai alat atau sasaran serangan. Jenis kejahatan ini bermetamorfosis menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara. Pelakunya bisa berasal dari wilayah negara mana saja yang berakibat hukum pada identitas yang berimplikasi pada penentuan jurisdiksi pengadilan. Dengan pola yang cukup maju ini maka dibutuhkan kerjasama yang bersifat global atau internegara. Salah satu solusinya setiap negara harus melakukan sinkronisasi tentang peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang cyberterror. Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Cyberterrorism, Negara Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11083 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30210 2020-12-01T21:04:43Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200731 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TEKNOLOGI VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) SEBAGAI STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN DI INDONESIA Soemarmi, Amiek Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Indarti, Erlyn Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Pujiyono, Pujiyono Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Azhar, Muhamad Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Wijayanto, Dian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro Array Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Teknologi Vessel Monitoring System (VMS) sebagai strategi perlindungan dan pembangunan industri perikanan di Indonesia. Usaha perikanan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan di antaranya adalah masih adanya praktik illegal fishing dan lemahnya pengawasan.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang– undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan kebijakan percepatan pembangunan industri perikanan serta dampak penerapan VMS. Hasil penelitian menujukan bahwa pemanfaatan teknologi VMS dapat menciptakan transparansi dalam pengelolaan sumber daya kelautan di seluruh dunia, sehingga bisa mencegah terjadinya praktik kejahatan seperti illegal fishing. Apabila hal ini dilakukan maka industri perikanan Indonesia akan bebas dari kejahatan seperti ilegal fishing dan akan terwujud pembangunan industri perikanan di Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-07-31 01:55:01 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30210 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13076 2017-03-28T09:56:46Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110719 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL DALAM PRAKTEK BERHUKUM DI INDONESIA Djasmani, H.Yacob Array Law as tool of social engineering cannot be provided in Indonesia. It is because on the government perspective, law be regarded just a rule or act or legal, produced by legislation process. Law is used to support the government in the development process. Based on this perspective, law making is less from the pluralism society value. The positivism perspective is used in law making (deductive frame think) based on civil law system tradition. Law as tool of social engineering would be effective, if law making process give notice the customary law developing in society, caused its have arrangement capability to society. The government ,so that is way, must give space customary law to grow and be integrated as a part of national legal system. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13076 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/56592 2025-01-12T20:58:12Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "240330 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc OPTIMALISASI IMPLEMENTASI UU TPKS: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Nitha, Fitha Ayun Lutvia Universitas Negeri Semarang Masyhar, Ali Universitas Negeri Semarang Cholidin, Achmad Universitas Muhammadiyah Jakarta Ilahi, M. Ridho Universitas Indonesia Bahriyah, Amalina Zukhrufatul Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Array Menurut data Komnas Perempuan tahun 2024, kekerasan seksual Indonesia masih tinggi, dengan 25.330 kasus dengan korban perempuan sejumlah 21.952 orang. Padahal pemerintah telah lama terapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) sebagai upaya penghapusan dan pencegahan Crime Against Humanity khususnya eksploitasi seksual perempuan Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi muatan aturannya, menemukan tantangan yang dihadapi, serta memformulasikan langkah pengoptimalan penerapannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa sejatinya UU TPKS ini muatannya lengkap, melindungi kita dari segala bentuk kekerasan seksual, seperti pembentukan UPT PPA yang tersebar di 38 provinsi. Tantangan yang teridentifikasi yakni minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan TPKS karena kentalnya budaya patriarki. Maka langkah pengoptimalan UU TPKS yang disarankan adalah sosialisasi menyeluruh terkait pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program pemberantasan kekerasan seksual. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-03-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/56592 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5858 2017-03-28T10:42:49Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130122 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KORUPSI DI DAERAH DAN PENGUATAN KONTROL MASYARAKAT Asy’ari, Hasyim Asy’ari Kontrol Masyarakat, Pemerintahan Daerah, Korupsi. Abstract Corruption in Indonesia is spread massive across in local area. Prevention and prosecution of corruption have been made to establish legislation and a new organizational structure, but corruption still occurs. In order to create a clean government of corruption required participation in the control of local government in the form of upholding the principles of transparency and accountability. This paper examines corruption in the local area and strengthening society in controls to prevent corruption in the local area. Keywords: Public Control, Local Government, Corruption. Abstrak Korupsi di Indonesia menyebar di daerah secara massif. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi telah dilakukan dengan membentuk perundang-undangan dan struktur kelembagaan baru, namun korupsi masih terjadi. Dalam rangka menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengkontrol penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tulisan ini mengkaji korupsi di daerah dan penguatan masyarakat dalam melakukan kontrol untuk mencegah korupsi di daerah. Kata Kunci : Kontrol Masyarakat, Pemerintahan Daerah, Korupsi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5858 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15999 2020-04-17T07:14:24Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180130 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc INTERNALISASI NILAI-NILAI MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Maskur, Muhammad Azil Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Array Fokus permasalahan dalam artikel ini adalah pembahasan terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adat Sedulur Sikep dan internalisasi nilai-nilai masyarakat adat Sedulur Sikep dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Artikel ini sangat penting dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional melalui pembaharuan hukum pidana nasional yang berbabis pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan ada banyak nilai-nilai masyarakat adat yang dapat di internalisasikan dalam pembaharuan hukum pidana nasional, salah satunya masyarakat adat Sedulur Sikep di Jawa Tengah. Nilai-nilai masyarakat Sedulur Sikep ini dapat diinternalisasikan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional melalui dua jalan, pertama melalui kriminalisasi dalam RKUHP. kedua melalui penerapan asas legalitas materiil yang mengakui hukum yang hidup di masyarakat.   Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15999 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11440 2018-08-09T07:21:46Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150424 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN FRANCHISE ES TELER 77 (Suatu Pendekatan Normatif) Priyono, Ery Agus http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Traditionally, a contract performs based on the result of prior negotiation between the parties, who have an equal bargaining position. Recently the trend shows many businessmen doing their businesses did not base on equal business negotiation, cause of unequal bargaining position but one party already set forth standard requirements in an agreement form, then offers to the other party. The research problem which come up; are the standard requirements in standard contract or agreement not in contrary with Freedom of Contract principle. The research result shows, stronger  party (Franchisor) breached the Freedom of Contract, and consensual principles In contrary many clauses set franchisor rights with a less obligations. Based on the literary study judge has rights to omit the clauses which strongly potential to give disadvantages to one party and give advantages to the other party Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasam berkontrak di mana dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin nyata bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melaui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui. Permasalahan yang muncul adalah apakah  perjanjian baku yang dibuat oleh para pebisnis tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11440 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13126 2017-03-28T10:56:02Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "131022 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEDUDUKAN HUKUM CYBER CRIME DALAM PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER Maskun, Maskun Manuputty, Alma Noor, S.M. Sumardi, Juajir Array Cybercrime is anewrange ofinternational law, particularlyinternationalcriminallaw. The existence ofcybercrimeis now afactthatshouldbe taken seriouslybythe international community.lmmediateresponseformto do is to regulate the cybercrime internationallybecausethe fact shows that no one convention has foundcybercrime internationally. The existed Convention of CyberC'iime enacts only regionally like European Convention of Cyber Crimeand locally (like in Indonesia), the Law number 11/2008 concerning Information and Electronic Transaction. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13126 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/70856 2025-06-17T21:04:37Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "250327 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc LEGAL RECONSTRUCTION FOR AUTONOMOUS VEHICLE USE IN INDONESIA: CHALLENGES AND SOLUTIONS IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE Djohan, Naufal Hasanuddin Faculty of Law, Universitas Diponegoro https://orcid.org/0009-0004-8201-4453 Indarti, Erlyn Faculty of Law, Universitas Diponegoro Malik, Muhammad Fahad Department of Law, Khwaja Fareed University of Engineering & Information Technology Array This research explores the urgent need for a legal framework governing the use of Autonomous Vehicles (AVs) in Indonesia, focusing on the integration of Artificial Intelligence (AI) technologies in transportation. With traffic accidents accounting for a significant portion of global fatalities, the adoption of AVs powered by AI is seen as a potential solution to reduce human errors and enhance road safety. However, Indonesia’s existing traffic laws, primarily focused on conventional vehicles, lack provisions for AVs, creating a legal vacuum. This study compares the legal structures of AVs in the United Kingdom and Indonesia, highlighting the differences in recognition, liability, and regulation. Drawing on the concept of "Law as Integrity" by Ronald Dworkin, this paper argues for the construction of a new legal framework that integrates the evolving needs of society, technology, and legal principles. By applying a multi-disciplinary approach, the research emphasizes the importance of collaborative legal construction, involving government, academia, civil society, and manufacturers, to ensure safe, just, and efficient integration of AVs in Indonesia’s road systems. The study concludes with recommendations for regulatory reforms, including the establishment of specialized supervisory agencies and the mapping of AV operational areas. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-03-27 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/70856 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9023 2017-03-28T11:27:26Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140121 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK SEBAGAI PENGADILAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Ispriyarso, Budi http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Tax Court, Indonesia Judicial System Regarding the position of the Tax Court in the judicial system in Indonesia there is fundamental difference between Law No. 14 of 2012 and other legislation (Law on Judicial Power, Law on State Administrative Court and Law on State Administrative Court). Under Law No. 14 of 2012, it implies that status of the Tax Court beyond the four court as stipulated in the Law on Justice Power. While the statutory, the law on judicial Power, the law of the State Administrative Court and the Law on General Provisions and Tax Procedures, the position of the Tax Court as a Special Court in the State Administrative Court. Juridical controversy will certainly be legal uncertainty about the position of the Tax Court. This will be examined in this paper Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9023 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/19890 2020-04-17T07:17:51Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "181030 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc URGENSI KONTRAK KERJA YANG BERKEADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG Annisa, Rizki Nur Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta Sulistiyono, Adi Universitas Sebelas Maret Surakarta Latifah, Emmy Universitas Sebelas Maret Surakarta Array Rahasia dagang merupakan ‘jantungnya’ keberlangsungan sebuah bisnis. Oleh karena rahasia dagang  mempunyai posisi yang sangat vital, pelaku usaha berusaha melakukan proteksi sangat ketat. Pelanggaran rahasia dagang di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh karyawan, dikarenakan lemahnya kesadaran karyawan untuk memenuhi kewajibannya dan akibat lemahnya perlindungan hukum. Dibutuhkan kontrak kerja yang mengikat Karyawan dan Pemilik Rahasia dagang untuk memberi batasan hak dan kewajiban serta sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum rahasia dagang. Untuk mencapai tujuan itu digunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji urgensi kontrak kerja yang berkeadilan sebagai upaya perlindungan hukum rahasia dagang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kontrak kerja yang adil dapat menjadi alternatif upaya perlindungan hukum rahasia dagang; dikarenakan  hak dan kewajiban karyawan yang diatur secara mutual   menjadikan rahasia dagang dapat dilindungi secara optimal. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19890 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/19890/51680 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11577 2017-03-28T09:32:59Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100406 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DI JAWA TIMUR Shomad, Abd. http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array The purposes of this research are to find out knowledge and understanding of PLS-Principle and its application in the operating of Islamic Bank. The type of this research is legal research. By this research showed up that Jointventure Profit Sharing (Musyarakah) is Islamic Law and nationalbanking Law concept Musyarakah is form business arrangement in which a number of partner pool their financial resources to undertaken a commercial industrial enterprise and share in the resulting profits (or losses) corresponding to their share in the financial arrangement maybe applied eitherto the whole form on may have project specific orentation. By this research showed up that Musyarakah be applied in Islamic Banking by some modification to harmonized with the condition of modern banking. That application is not contradict with to principle of Islamic Law. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-05-06 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11577 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40464 2022-03-10T21:03:56Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220131 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ANALISIS HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA Akbar, Jefri Hari Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Yusriyadi, Yusriyadi Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Priyatna, Soeganda Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Klaster industri merupakan salah satu titik rawan penambahan pasien Covid-19. Kementerian Kesehatan telah membuat kebijakan program vaksin gotong royong. Tulisan ini membahas perihal analisis hukum bagi pekerja yang menolak vaksinasi Covid-19, serta bagaimana peran badan hukum/pengusaha terkait adanya pekerja yang menolak untuk divaksinasi. Kajian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Kesimpulannya adalah vaksinasi untuk pekerja dalam kondisi darurat bukanlah hak namun merupakan kewajiban, pengusaha perlu memahami kedudukan regulasi perundangan terkait pengaturan vaksinasi bagi pekerja, sehingga dapat memberikan edukasi serta memberlakukan sanksi bagi pekerja yang tidak mau divaksinasi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-01-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40464 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5766 2017-03-28T10:34:17Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120724 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERUMUSAN FALSAFAH PEWAYANGAN DALAM NORMA HUKUM Sadono, Bambang Formulation, Puppet Philosophy, Legal Norms Abstract Puppet art, especially the content of his philosophy, is very rich in references to the life of nation and state building are ideal. Puppet raises many pearls of wisdom that is useful in many national and state life.Existence and expression of the philosophy of puppetry, more of the institutionalization of the values of personal and social. Personal and social norms, their enforcement depends on the personal moral awareness or community concerned. Actually be more effective if its institutionalization through legal norms, because the state has the obligation to guard it. But the institutionalization of these values into the philosophy and culture have not been conducted with the maximum norm. To facilitate, to rich culture including philosophy, could be a reference source of civic life, it takes an umbrella and national recognition in the form of legislation. It required a systematic effort to strive for indigenous culture and philosophy of Indonesia, is really the soul of and politics of national law.   Keywords : Formulation, Puppet Philosophy, Legal Norms Abstraksi Kesenian wayang, khususnya kandungan filsafatnya, sangat kaya akan tuntunan kehidupan bangsa untuk membangun negara yang ideal. Di dalam kesenian Wayang banyak terkandung kebijaksanaan yang berguna dalam kehidupan berbangsa dan negara. Keberadaan dan ekspresi dari filosofi wayang, lebih dari pelembagaan nilai-nilai pribadi dan sosial. Penegakan norma tersebut tergantung pada kesadaran moral pribadi atau masyarakat yang bersangkutan. Sebenarnya lebih efektif jika melalui pelembagaan dalam norma hukum, karena negara memiliki kewajiban untuk menjaganya. Tapi pelembagaan nilai-nilai ini ke dalam filsafat dan budaya belum dilakukan dengan maksimal. Untuk memudahkannya, budaya yang kaya filsafat, bisa menjadi sumber referensi dari kehidupan masyarakat. Maka dibutuhkan payung hukum dan pengakuan Negara dalam bentuk undang-undang. Untuk itu diperlukan upaya sistematis dalam memperjuangkan budaya, adat dan filosofi Indonesia kedalam sistem politik dan hukum nasional   Kata kunci : Perumusan, Falsafah Wayang, Norma Hukum Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5766 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13720 2017-03-29T04:08:49Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160725 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENDEKATAN FILSAFAT ILMU DALAM UJI KONSTITUSIONALITAS TEMBAK MATI SEBAGAI EKSEKUSI PIDANA MATI (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NO. 21/PUU-VI/2008) Kadafi, Muhammad Universitas Malahayati Array Ilmu hukum yang holistik tidak bisa bekerja sendiri dengan memfokuskan pada peraturan (rule) melainkan juga pada perilaku. Ilmu hukum yang mengisolasikan diri dari keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain akan memiliki penjelasan yang sangat kurang. Jika di hubungkan dengan argumentasi Pemohon dan dasar pertimbangan dalam Putusan MK No. 21/PUU-VI/2008 terkait uji konstitusionalitas tembak mati sebagai eksekusi pidana mati setidaknya terpenuhi. Dalam hal ini Pemohon mengajukan Saksi beserta berbagai ahli berdasarkan pengalaman dan keahliannya masing-masing. Ada Rohaniawan, Ahli Anastesi, Ahli Bedah Orthopedi, Ahli Hukum Islam, dan Ahli Hukum Pidana. Tidak ketinggalan pula dari pihak Pemerintah juga memberikan keterangan dalam persidangan. Dimana keterangan-keterangan tersebut sebagian digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh Mahkamah. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-07-25 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13720 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9308 2017-03-28T12:49:50Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140722 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI TIMOR LESTE Vassalo, Acacio Frenande http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Law Enforcement discipline making goog governance Disciplinary regulations of civil servants is made and the applicable rules in a government agency with the purpose of demanding and directing personnel member shall obey him. Labor discipline is important, because the discipline itself as an integral part of the rules that can create working conditions effectively and efficiently. The results showed that the majority of civil servants Distrito Manufahi disobedience againts Law No. 8 of 2004, the cause is political and familiarisme factor that greatly affects the majority of civil servants or civil servants in Distrito Manufahi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9308 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21691 2020-04-17T07:20:57Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190731 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEWENANGAN MENGADILI OLEH BAWASLU ATAS SENGKETA PROSES PEMILU YANG DIATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Amal, Bakhrul Universitas Nahdatul Ulama Indonesia Array Setiap penegakan hukum Pemilu ditangani oleh lembaga negara tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Bawaslu adalah salah satu lembaga yang memperoleh atribusi kewenangan untuk menegakan hukum Pemilu terkait dengan sengketa proses Pemilu. Pada pelaksanaan kewenangannya tersebut Bawaslu dinilai seringkali melakukan tindakan yang melampaui apa yang seharusnya dilakukan, seperti melampui apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Untuk menemukan jawaban atas persolan itu maka penulis melakukan penelitian dengan metode sosio-legal. Penelitian penulis ini difokuskan pada Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018. Pada putusan tersebut diketahui bahwadi sisi lain Bawaslu memiliki argumentasi atas putusannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Argumentasi tersebut berupa putusan Bawaslu atas Penetapan Berita Acara itu tidak bisa diejawantahkan dengan Bawaslu menafsirkan PKPU. Ada mekanisme hukum yang bisa dilakukan Bawaslu ketika menjadi hakim yaitu mekanisme menafsirkan antinomi hukum dan mekanisme itu sesuai dengan asas-asas di dalam peradilan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21691 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12912 2018-08-09T07:23:18Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150723 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc FUNGSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT R. Mawardi, Didiek STIH Muhammadiyah Kotabumi, Lampung Array The function of law as a means to achieve social justice , the reality in the life of society , there has been a shift in values  and or cultural order , ignorance of the norm of honesty , the degrdation of the feeling of shame , nor loss of trust in the legal and law enforcement , compliance with laws decreased, causing law dysfunction . The problem that arises is why the function of the law has not been fully realized and how to optimize the function of law in society. There is no other option , that the substance of the law and arbitrate should significantly oriented and argue the morality to the formation of a prosperous society ( Indonesia ) through the process of empowerment of the legal system , through a process of dialogue , as well as raise community participation . Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12912 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41352 2023-05-11T19:45:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "221031 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN HUKUM JUAL BELI ONLINE Rani, Marnia Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=3&user=JEFoRsUAAAAJ https://orcid.org/0000-0001-7406-7433 Array Beberapa waktu lalu viral isu mengenai sistem pembayaran COD yang bermasalah. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum berbelanja online, baik yang diatur dalam undang-undang maupun dalam ketentuan layanan dalam situs belanja online, yang merupakan kontrak elektronik baku. Sehingga pembeli tidak mengetahui langkah hukum yang tepat yang diambil untuk mengatasi kerugian yang diderita. Penelitian ini menjadi penting untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap berbagai ketentuan hukum mengenai berbelanja online di Kota Tanjungpinang. Baik yang diatur dalam peraturan dan ketentuan layanan pada situs belanja online tertentu. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang kegiatan berbelanja baik ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan maupun kontrak elektronik baku dalam situs e-commerce. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-10-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/41352 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5798 2017-03-28T10:38:47Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "121023 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MENYOAL PELAKSANAAN PENGUJIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DIREKSI DAN KOMISARIS TERKAIT PERLINDUNGAN PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI Kartika, Hana Sri Juni fit and proper test, policy holder protection and commitment statement. Abstract The fit and proper test held by Badan Pengawasan Pasar Modal – Lembaga Keuangan  was the test to select the recommended person to manage an insurance company, including life insurance company. The additional commitment statement made by the selected director and commissioner to the existing fit and proper test is urgent. The insurance company aim and the availabe insurance act’s are the  reasons to ask the commitment statement from the director and commissioner selected. The fit and proper test act’s must be revised to get the director and commissioner who can manage the insurance company properly and give protection to the policy holder. Keywords: fit and proper test, policy holder protection and commitment statement. Abstrak   Pengujian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal – Lembaga Keuangan adalah pengujian untuk memilih orang yang tepat untuk mengelola perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuransi jiwa. Penambahan pernyataan komitmen oleh direksi dan komisaris terpilih dalam pengujian kemampuan dan kepatutan yang ada saat ini sangat mendesak. Tujuan perusahaan asuransi dan dukungan undang-undang tentang perusahaan yang tersedia merupakan alasan untuk meminta pernyataan komitmen dari direksi dan komisaris terpilih. Undang-undang atau peraturan tentang tes kemampuan dan kepatutan yang ada harus diubah dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang polis.   Kata kunci:  pengujian kemampuan dan kepatutan, perlindungan pemegang polis, tanggung renteng. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5798 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16225 2020-04-17T07:11:54Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170430 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PRINSIP KEHATI-HATIAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENGURUSAN PERALIHAN TANAH “LETTER C” Wanda, Hendry Dwicahyo Fakultas Hukum, Universitas Narotama Array Penulisan jurnal ini membahas mengenai salah satu permasalahan tentang Prinsip Kehati-Hatiaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah “Letter C”. Permasalahan yang muncul adalah Prinsip Kehatian-hatian PPAT hanya dijelaskan dalam Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998 bahwa Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Sementara dalam pengurusan peralihan tanah Letter C seharus-nya seorang PPAT tidak hanya memastikan bahwa para pihak menghadap dengan PPAT sebagai Pejabat yang membacakan dan menjelaskan akta akan tetapi sesuai prinsip kehati-hatian PPAT dapat menghindari dan mencegah terjadinya kesalahan yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam pengurusan peralihan Letter C. karena dalam praktek pengurusan Letter C, PPAT tidak membacakan dan menjelaskan isi akta yang mana para pihak tidak hadir di hadapan PPAT. Sehingga PPAT tidak hati-hati dalam menjalankan jabatannya. Selain itu dalam Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan mengenai prinsip kehati-hatian yakni “PPAT dilarang membuat akta, apabila PPAT sendiri, suami atau istrinya, keluarganya sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, baik dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak lain.” Sementara dalam praktiknya PPAT dalam pengurusan Letter C menjadi pihak dengan membuat kuasa pengurusan Letter C. Tujuan penelitian ini untuk Mengkaji dan menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum Letter C sebagai alat bukti kepemilikan tanah dan Mengkaji dan Menganalisis bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatiaan PPAT dalam pengurusan peralihan tanah Letter C. dengan menggunakan metode penelitian pada jenis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada analisa dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian melalui metode normatif dalam penulisan ini adalah Prinsip Kehati-Hatiaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah “Letter C”. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16225 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10476 2017-03-28T09:53:10Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110419 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REKONSTUKSI PERAN NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA SECARA KONSTITUSIONAL Hakim, Lukman http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Actually in the system of state structure, there are some theoretical thoughs concerning with the need for a country to play a role as the regulator for the citizens' protection. There is a thought starting from the historical course of a country to become a social system that should protect its citizens and give an assurance for its prosperity. When the existence of a country is from an interactional process producing a commitment to build an order and peace, therefore there is an idea to create an organisation that may accommodate all intentions and interests of the citizens. Kata kunci: Peran Negara, Fungsi Negara, Lembaga Negara. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10476 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30655 2020-06-09T04:53:52Z mmh:BM

nmb a2200000Iu 4500 "200131 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc INDEKS Hukum, Masalah Masalah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array • Indeks Subjek Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-01-31 16:03:28 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30655 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13067 2017-03-28T09:56:36Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110719 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc URGENSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK Gusman, Delfina Array The Academic Manuscript of Law has important value in forming of good law and regulation, so that its existence has to be considered to be requirement. The making of Academic Manuscript of Law begins with research so that the resulting rules can be accepted by communities. Strengthening the position of academic manuscript of law is necessary to emphasize in the revisions Law on establishment of legislation. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13067 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48311 2025-01-13T22:15:30Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "231130 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENERAPAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TAHAP PRA ADJUDIKASI: PERWUJUDAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM Yulia, Rena Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Raymond, Hizkia Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Array Secara normatif pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana dilakukan di tahap adjudikasi/pengadilan oleh hakim. Namun, dalam beberapa kasus, alasan pembelaan terpaksa digunakan sebagai alasan penghentian perkara pada tahap Pra-Adjudikasi dengan instrumen surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh kepolisian ataupun Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dari kejaksaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji penerapan alasan pembelaan terpaksa dalam tahap pra adjudikasi dikaitkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan alasan pembelaan terpaksa (noodweer) dalam tahap pra adjudikasi memiliki beberapa keuntungan seperti efisiensi dan efektifitas penegakan hukum dibandingkan dengan pendekatan normatif yang menggunakan sarana pengadilan terlebih dahulu. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-11-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48311 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/48311/152703 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/48311/152704 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5834 2017-03-28T10:51:48Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130723 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B ANAK PONTIANAK) Ismawati, Sri Child protection, Human Right, Coaching young prisoners Abstract Child penitentiary should implement child rights convict appropriate national legislation and international attempts to fullfill human rights. Implementation of fullfillment the rights of convict reflected in the development implementation of child penitentiary. To see the fullfillment of the rights of the child convict, research has done in Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pontianak, using socia legal approach. This research efforts to produce conclusion of convict have not performed up to children, for lack of facilities and infrastructur for the development of facilities, lack of experys specialized in psychology,  and the law as an instrument of national prison not fully regulate in accordance to convict of rights with the minimum standart rules.   Key word : Child protection, Human Right, Coaching  young prisoners Abstrak Lembaga Pemasyarakatan anak sejatinya harus mengimplementasikan hak narapidana anak sesuai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional sebagai upaya memenuhi hak asasi manusia. Implementasi pemenuhan hak-hak narapidana tercermin dari pelaksanaan pembinaan terhadap anak dalam lembaga pemasyarakatan anak. Untuk melihat pemenuhan hak-hak narapidana anak, dilakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pontianak, dengan menggunakan pendekatan sosio legal. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa upaya perlindungan hak-hak narapidana anak belum dilaksanakan secara maksimal, karena kurang sarana prasarana untuk fasilitas pembinaan, kurang tenaga ahli khususnya dibidang psikologi dan kerohanian, dan Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai instrument nasional belum sepenuhnya mengatur hak narapidana anak yang selaras dengan standar minimum rules (SMR).   Kata kunci : Perlindungan anak, Hak asasi manusia, Pembinaan Narapidana anak Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5834 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17381 2020-04-17T07:15:37Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MODEL TRANSFORMASI FIQH JINÂYAH KE DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL; KRITIK NAZHARIYAT AL-'UQÛBAH TERHADAP MATERI KUHP Abdillah, Junaidi UIN Raden Intan Lampung Suryani, Suryani IAIN Lhokseumawe Aceh Array Transformasi fiqh jinayah ke dalam hukum pidana nasional (c.q. KUHP) hingga saat ini masih memantik perdebatan di kalangan ahli. Baik dalam tataran teoritis maupun implementasinya. Selain itu upaya tersebut terkendala faktor baik eksternal maupun internal. Padahal secara yuridis formal eksistensi hukum Islam diakui menjadi sub sistem hukum nasional. Namun realitas transformasi ini yang seiring dengan pembaruan KUHP masih berjalan di tempat. Paper ini bertujuan menganalisis urgensi transformasi fiqh jinayah ke dalam hukum pidana nasional. Kedua untuk mengetahui paradigma transformasi serta model integrasi pidana Islam kaitannya dengan pembaruan hukum nasional pidana di Indonesia.Pendekatan yang dipakai adalah yuridis-filosofis dengan metode studi dokumentasi kritis. Paper ini menghasilkan simpulan bahwa eksistensi hukum pidana Islam mempunyai urgensi untuk diakomodir ke dalam hukum pidana nasional berdasarkan argumentasi argumentasi filosofis. Kedua, paradigma positivisasi fiqh jinayah menggunakan harus memakai paradigma kritis. Serta, model integrasi maqashidy istishlahy merupakan model paling ideal untuk menyatukan fiqh jinayah dengan hukum pidana nasional. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17381 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17381/42817 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11429 2018-08-09T07:12:18Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150115 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ANALISIS ASAS KEADILAN PADA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM Islamiyati, Islamiyati http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Al-Qur’an surah An-Nisa’ sentence 11 dan KHI of section 176 explaining that shares of between men and woman is two comparing one. Inheritance Law of principled Islam form proportional justice, and conception distributive justice its meaning a justice passing to each and everyone based by for its service or its rights.But in certain case, portion of division of heritage cannot that way, so long as there is certain reason is which might of according to Islam law, referred as by this of sulh ( settlement by agreement applying). Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 11 dan KHI pasal 176 menjelaskan bahwa bagian warisan antara lakilaki dan perempuan adalah dua berbanding satu.Hukum kewarisan Islam berprinsip keadilan berimbang, dan berkonsep keadilan distributif (justice distributife) artinya suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas hak dan kewajibannya. Namun dalam kasus tertentu,porsi pembagian warisan bisa tidak demikian, asalkan ada alasan tertentu yang diperbolehkan menurut hukum Islam, inilah yang disebut sulh (penerapan jalan damai). Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11429 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37120 2021-03-06T20:01:50Z mmh:BM

nmb a2200000Iu 4500 "191016 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc Indeks dan Ucapan Terima Kasih Hukum, Masalah Masalah Faculty of Law, Universitas Diponegoro Array • Indeks Penulis • Indeks Subjek • Ucapan Terima Kasih VOL. 48, NO. 1-4 (2019) Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-10-16 07:50:54 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/37120 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4867 2017-03-28T09:33:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100706 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEBIJAKAN IPTEK, JENDER DAN HAM DI INDONESIA Prihatina, Tri Lisiani http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Science is the study of nature and behaviour including the reasons why less women interested in science. Not only they have to face an internal problem, but also they face an external problem. this paper demonstrates that women rights on science have already been accomodated in some Educational Regulations, although there are some problems with those regulations which give more focus on economic functions instead of educating people. Therefore, the people with more economic capability will have more access on education including the science. Besides, those regulations are symmetry with some regulations of Intellectual Property. Feminists suggest to change technological regulation from masculine technology to feminime technology as they believe feminine technology will give women more educational access. Kata Kunci : perempuan, IPTEK, HAM Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-07-06 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4867 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/18814 2020-04-17T07:16:58Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180730 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI NELAYAN TRADISIONAL Velentina, Rouli Anita Universitas Indonesia Array Para nelayan di Indonesia umumnya hidup dalam garis kemiskinan. Hal ini merupakan suatu ironi sebab pengelolaan perikanan seharusnya mampu memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengertian “kesejahteraan rakyat” utamanya meningkatkan taraf hidup nelayan tradisional. Masyarakat nelayan menyandang stereotip berupa lemah, bodoh, tidak efisien dan tidak mampu merencanakan masa depan. Stereotip tersebut memengaruhi berbagai kebijakan Pemerintah bagi masyarakat nelayan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kebijakan pembiayaan bagi para nelayan tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Ada beberapa simpulan yang diperoleh. Pertama, minat lembaga perbankan untuk memberikan pinjaman kepada nelayan tradisional masih minim. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemberian kredit bagi para nelayan tradisional dapat digolongkan sebagai pemberian kredit yang berisiko tinggi. Kedua, untuk meningkatkan minat lembaga perbankan, Pemerintah memegang peranan penting. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18814 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12838 2018-08-09T07:36:31Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "151028 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc EKSISTENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINGKAT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI INDONESIA Hartono, Darminto http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array This study aims to find the institutional existence and ownership structure of credit rating agencies of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Institutional and Ownership Structure of Credit Rating Agencies MSMEs in Indonesia is conducted through the ministry of cooperatives and SMEs, the ministry of communications and information, the tourism ministry, agency securities in Indonesia, Bank Indonesia, the national banking associations, and ministries of state-owned enterprises (SOEs). Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role in the economy in Indonesia. MSMEs have a proportion of 99.99% of the total businesses in Indonesia or as many as 59.313 million of MSMEs units also prove to have contrubuted for 19.86% of the total Gross Domestic Product of Indonesia Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12838 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/32481 2021-11-17T13:28:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "211030 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KONSISTENSI BENTUK DAN MATERI MUATAN SURAT EDARAN SEBAGAI PRODUK HUKUM DALAM PENANGANAN COVID-19 Anggono, Bayu Dwi Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi, Fakultas Hukum, Universitas Jember Mardika, Nando Yussele Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi, Fakultas Hukum, Universitas Jember Array Masa Pandemi Covid-19 merupakan kondisi darurat yang harus ditangani dengan cepat, sehingga Pemerintah pusat, kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah dalam dalam merespon kondisi tersebut menggunakan Surat Edaran untuk melaksanakan kebijakan percepatan penanganan Covid-19. Tulisan ini bertujuan untuk membahas konsistensi bentuk dan materi muatan Surat Edaran sebagai produk hukum dalam penanganan Covid-19. Secara keseluruhan terdapat 193 Surat Edaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, dari jumlah tersebut dikelompokan menjadi beberapa klasifikasi: Pertama, Surat Edaran yang tidak sesuai dengan bentuk format (perbedaan penomoran, tata letak lambang negara, dan tanggal surat) berjumlah 120 Surat Edaran, Kedua, Surat Edaran yang materi muatannya harusnya menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan, berjumlah 123 Surat Edaran. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32481 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5756 2017-03-28T10:29:56Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120424 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc WILAYAH KEDAULATAN NEGARA ATAS RUANG UDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Pramono, Agus Abstract   Understanding the concept of state sovereignty over air space developed in three thought. Firstly, the principle there is no country that has sovereignty so that the air space can be used by anyone. Secondly, the country that has a space over her, gets the special rights over the freedom of the air which there is no limitation the height space limit. Thirdly, that the country has freedom of the air space, but hold a territory or territorial zone that gives certain rights to the country that has a space over her can be carried out implemented. The goal of research to investigate and analysis the regulation and accountability of the state in maintaining and protecting the state sovereignty over air space viewed from the perspective of international law. The approach used in this study is the yuridical normative in the sense that the study is based on analysis of the relevant civil aviation convention. Further more, described in the description of the support that is deductive with the library study. From the research and of the analysis results can be seen that thought of the concept of the sovereign state begins in three theories. Moreover, crystallized in Airspace  International Agreements described in the International Civil Aviation Convention in Chicago, 1944, particularly, the nations of state sovereignty in the air, Article 1, which asserts “that the contracting states recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory”. In terms of maintaning and protecting state sovereignty in the air, the state fully be responsible for the implementation. Key words : Area of State souvereignty, Airspace, International Law. Abstrak Pemahaman konsep wilayah kedaulatan Negara atas ruang udara berkembang dalam tiga pemikiran. Pertama, bahwa pada prinsipnya tidak ada Negara yang memiliki kedaulatan sehingga ruang udara dapat dipergunakan oleh siapapun juga. Kedua, bahwa Negara kolong mendapat hak-hak khusus atas kebebasan udara yang tidak membatasi ketinggian batas ruang udara. Ketiga, bahwa Negara memiliki kebebasan ruang udara, tetapi diadakan suatu wilayah/zona territorial yang memberi hak-hak tertentu kepada Negara kolong dapat dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban Negara dalam menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan Negara atas ruang udara ditinjau dari perspektif hukum internasional. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dalam pengertian bahwa penelitian ini berdasarkan atas analisis terhadap Konvensi Penerbangan Sipil terkait. Selanjutnya dideskripsikan dalam uraian yang bersifat deduktif dengan dukungan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pemikiran atas konsep wilayah kedaulatan Negara berawal dari pendirian pemikiran dalam tiga teori. Selanjutnya terkristalisasi dalam kesepakatan internasional sebagai-mana dimaksud dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional Chicago 1944 khususnya pengertian kedaulatan Negara atas ruang udara, article 1 menegaskan bahwa “The contracting states regognize that every state has complete and exclusive sovereignity over the aisprace above its territory”. Dalam kerangka menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan negara atas ruang udara, Negara bertanggungjawab penuh untuk pelaksanaannya   Kata kunci : Wilayah Kedaulatan Negara, ruang udara, hukum Internasional. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5756 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13677 2017-03-29T03:57:46Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160419 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PANCASILA SEBAGAI SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM DAN KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA DI INDONESIA Indah Susilowati, Christina Maya Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Array Indonesia sebagai negara majemuk agama menghadapi tantangan untuk membangun relasi sosial yang harmonis.Politik identitas keragaman mereduksi kohesivitas aras nasional yang belum mapan sampai saat ini.Buruknya kohesi sosial pada masyarakat terbelah menjadi tanda problema konstitusional.Pertama refleksi terhadap apakah konsitusional memadai penciptaan masyarakat toleran, dan kedua apakah kultur berkonstitusi masyarakat bisa dibangun secara utuh dan luas.Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat hidup koeksisten dalam Pancasila, konstitusi UUD RI 1945 dan amandemennya serta perundang-undangan yang ada. Point pentingnya adalah bagaimana supaya konsitusi menjadi suatu konsitusi yang hidup (the living constitution) bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.Hukum seyogyanya juga mampu memenuhi suatu kebutuhan sosial yang dimaksud dengan tetap berperan sebagai “Human security”. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13677 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/71502 2026-03-12T00:59:36Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "251129 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ADVANCING CHILD RIGHTS IN URBAN GOVERNANCE: AN ANALYSIS OF POLICY IMPLEMENTATION AND CHALLENGES IN THE CHILD-FRIENDLY CITY INITIATIVE IN INDONESIA Wahanisa, Rofi Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang https://orcid.org/0000-0002-8556-1805 Riyanto, R. Benny Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang https://orcid.org/0009-0004-0207-6188 Mukminto, Eko Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang https://orcid.org/0000-0001-7815-1798 Syahwal, Syahwal Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang https://orcid.org/0009-0001-0956-3606 Adiyatma, Septhian Eka Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang https://orcid.org/0000-0002-5069-873X Nnawulezi, Uche Faculty of Law, University of Lay Adventist Kigali https://orcid.org/0000-0003-2718-3946 Array The Child-Friendly City program in Indonesia aims to integrate children's rights into urban governance, promoting safe, inclusive environments for children’s development. Initiated by the Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection, this program has expanded significantly since its inception in the 2010s. It has gained recognition for establishing child-friendly infrastructure and services such as playgrounds, libraries, and health centers. However, rapid urbanization and climate risks have posed new challenges, prompting the inclusion of children’s participation in urban decision-making. The program is guided by 24 indicators assessing health, education, protection, and participation, categorizing cities into four achievement levels. Despite successes, empirical data from Pemalang Regency reveals a gap between policy aspirations and outcomes, with rising child violence cases indicating ineffective child protection. The study explores the discrepancy between policy formulation and implementation, analyzing institutional barriers such as fragmented governance, inadequate coordination, and resource constraints. Additionally, socio-cultural factors, including the view of child protection as a familial responsibility, further hinder progress. This research employs a non-doctrinal approach, combining legal and field-based analysis to identify these challenges and offer recommendations. The findings emphasize the need for comprehensive data systems, enhanced child protection training, and stronger coordination among local actors. By incorporating children’s voices into policy creation and strengthening legal frameworks, the Child-Friendly City program in Pemalang can become a model for broader child-rights realization, ensuring children’s safety, participation, and well-being in urban governance. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-11-29 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/71502 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9046 2018-08-09T06:57:06Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140422 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PEMBERANTASAN TERORISME BERORIENTASI HAM Haryadi, Dwi http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Law Enforcement, Terrorism, Human Rights Eradicating terrorism has now become a national and global agenda that should be done to protect society. Densus 88 from Indonesian National Police, the executor of this effort, must not only stick to the principle of upholding the law and human rights, but also not be discriminatory. To optimize the preventive actions of human rights violation by this force, there is an understanding and implementation process of the code of conduct set out in the regulations, especially the principle and standards of human rights implementation in Indonesian National Police duty Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9046 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21614 2020-04-17T07:20:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190426 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERJANJIAN PERKAWINAN PERAMPAM DENE DALAM ADAT GAYO DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Suhartini, Suhartini Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah Rama Sabekti, Syandi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah Array Dalam hukum adat Gayo dikenal suatu perjanjian perkawinan dengan istilah perampam dene, yaitu suatu denda yang diberikan kepada seseorang pasangan suami atau isteri yang melanggar sebuah perjanjian di dalam perkawinan, perjanjian perampam dene ini dibuat oleh kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan isteri yang disaksikan oleh orang tua kedua pasangan suami isteri atau keluarga dan diketahui oleh reje (kepala desa) kedua belah pihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris, yang deteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan. Pelaksaan perjanjian perkawinan perampam dene, para pihak yang yang datang kepada Reje sendiri tanpa ada paksaan, setelah sarak opat menemukan titik temu dalam permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, para pihak membacakan isi dari perjanjian perkawinan perampam dene dihadapan unsur-unsur sarak opat dan saksi-saksi. Kedudukan Perjanjian perkawinan perampam dene bila ditinjau dari hukum Islam kedudukannya hukumnya sangat kuat karena perampam dene berdasarkan  Al-Qur’an dan hadist, jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukan perjanjian perkawinan perampam dene tidak kuat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-04-26 14:10:46 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21614 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11958 2017-03-28T09:32:49Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100105 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien Diamantina, Amalia http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/ Array As consequences of decentralization principle enforcement as framework of developing relationship between central government and regional government its needed a comprehensive understanding in the relationship pattern between central government and regional government. The freedom and selft assessment regional affair in the frameork of NKRI, because regional is given arbitrary in handling local affair which is given by central government. In related with he mention above, monitoring and controlling the administration of regional government should be placed as media of coornation between contral government and regional government in order to in creasing effectiveness and efficeinlty of carry on of governmental administration Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-01-05 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11958 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45491 2022-11-22T18:51:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220730 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERBEDAAN PERLINDUNGAN PRIVASI KONSUMEN DI INDUSTRI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN Johan, Suwinto Faculty of Business, President University http://orcid.org/0000-0002-8427-162X Array Penggunaan media sosial telah meningkat secara masif. Akun media sosial atau nomor telepon merupakan hak privasi konsumen. Penjualan data pribadi konsumen telah meningkat pesat. Penelitian ini bertujuan membahas perlindungan privasi konsumen terhadap promosi penjualan Penelitian membahas perlindungan privasi industri keuangan dan non-keuangan. Penelitian ini mempergunakan metode legal normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah harus mampu mengatur penggunaan data pribadi konsumen secara komprehensif. Penggunaan data pribadi ini harus meliputi penggunaan, pelaksanaan dan pengawasan data pribadi konsumen. Peraturan penggunaan data pribadi harus merupakan peraturan yang mengatur keseluruhan data pada saat ini dan masa yang akan datang. Industri non-keuangan belum diatur oleh regulator terkait. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45491 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5789 2017-03-28T10:38:36Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "121023 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc SISTEMATISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH HAK ULAYAT SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KONFLIK Sukirno, Sukirno systematization, ulayat law and order, conflicts Abstract Law an order regulating ulayat rights have not been commposed systematically and they have the ego-sector nature, thus, their implementation becomes overlapping and prone to cause conflicts. Hierarchically, the future law and order shouldhave the level of an Act as orderedin Article 18 B verse (2) Conctitution, so that, they have only ministry ordinance level, which is, the Agrarian Minister Ordinance No.5/1999 and they are not included in Act No.12/2011 concerning the Composition of Law and Order, so that they tend to be not executed by regional government. The formulation should exists in the above Act at least includes:1) acknowledgment of traditional societies with their ulayat rights; 2) the use of FPIC (Free, Prior and Informed Consent)instrument; 3) measurement, mapping of the ulayat rights land,placement of post for borders; 4) improvement of propietary rights certificate of the ulayat land. Keywords: systematization, ulayat law and order, conflicts. Abstrak Peraturan perundang-undangan yang mengatur  tentang hak ulayat belum dibuat secara sistematis, bersifat ego sektoral, sehingga dalam implementasinya menjadi tumpang tindih dan rawan konflik. Secara hierarkhi, peraturan perundang-undangan mendatang seyogyanya mempunyai tingkatan UU seperti diperintahkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945, agar mempunyai  kekuatan hukum sehingga semua pihak  bersedia melaksanakannya. Tidak seperti sekarang ini yang hanya mempunyai tingkatan peraturan menteri,  yaitu Permeneg Agraria/Ka.BPN No.5/1999 dan tidak termasuk salah satu dari dalam UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan,  sehingga cenderung tidak dilaksanakan oleh  pemerintah daerah. Formulasi  yang harus ada dalam UU tersebut minimal meliputi : 1) pengakuan masyarakat adat dengan tanah hak ulayatnya, 2). Penggunaan instrumen FPIC (Free, Prior and Informed Consent) sebagai syarat penggunaaan tanah hak ulayat oleh pihak luar, 3). pengukuran, pemetaan tanah hak ulayat, pemasangan patok sebagai batas, 4). penerbitan sertifikat tanah hak ulayat. Kata Kunci: Sistematisasi, Peraturan Per-UU-an Hak Ulayat, Konflik Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5789 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15412 2020-04-17T07:09:51Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170130 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN REGULASI KEUANGAN DESA Khoiriah, Siti Fakultas Hukum, Universitas Lampung Meylina, Utia Research Assistant at Center for Constitution and Laws Studies Faculty Of Law (PKK-PUU) I Center for Law and Development (Pushiban) University of Lampung, Indonesia I 085273818259 Array Desa merupakan entitas terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang diakui dan dihormati berrsadarkan konstitusi. Desa telah melalui sejarah pengaturan yang panjang yang akhirnya pengaturan tentang desa secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tersebut membawa desa memasuki babak baru dan membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang berdampak erat kepada keuangan desa terkhusus terkait dengan sistem pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi signifikan terkait dengan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan pengelolaan dana desa sampai kepada sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan berpotensi positif dalam pelaksanaan akuntanbilitas penyelenggaraan ataupun akuntanbilitas publik pemerintahan desa. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15412 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10467 2017-03-28T09:52:59Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110419 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PANDANGAN HUKUM PROGRESIF Busro, Achmad http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Freedom of contract is a principle that exists in the legal agreement, which gives freedom to the parties determine the content and the terms of the agreement with restrictions. The restrictions, which are not contrary to law, moral and public order. In this modern era, contracts tend to use a standard contract. Standard contract is a contract made by one party and another party only approve or not without any involvement in the making of the contract. Therefore, the principle of freedom of contract can not function properly in the implementation of standard contract. Given the aforementioned facts necessary to restore the principle of freedom of contract as appropriate for use by the public. One effort to overcome this is by using the principle of freedom of contract in the eyes of progressive law. View of progressive laws against the principle of freedom of contract has purpose to provide liberation and enlightenment in society. Progressive view of law is that law that frees where the scince of law has close relationship with the community. Is worth when it is said that the law is always tertanan in "peculia from of sociailife" and "socially specific". Kata kunci: Kebebasan Berkontrak, Hukum progresif Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10467 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23087 2020-05-08T16:18:44Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200430 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS PERBANDINGAN HUTANG DAN MODAL DI INDONESIA Togatorop, Ginda Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Tambunan, Maria R.U.D. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Array Artikel ini membahas penerapan ketentuan perpajakan terkait perbandingan hutang dan modal ratio di Indonesia sebagai salah satu bentuk pengalihan laba untuk minimalisir beban pajak oleh perusahaan multi nasional dengan melakukan pinjaman jumlah besar kepada pihak afiliasi sebagai modal usaha. Akibatnya, terjadi penggerusan basis pemajakan di Indonesia dengan pembayaran bunga dengan jumlah yang tidak rasional untuk mengurangi penghasilan neto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang diterapkan saat ini merupakan salah satu langkah maju dalam mencegah terjadinya erosi basis pemajakan, yaitu menetapkan rasio utang terhadap modal sebesar 4:1. Namun, ketentuan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah seperti apakah rasio demikian benar-benar mampu mencerminkan struktur permodalan suatu entitas bisnis dimana setiap sektor industri memiliki karakteristik struktur permodalannya masing-masing. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-04-30 04:26:19 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23087 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13058 2017-03-28T09:48:45Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110118 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Widyastuti, A.Reni Array All kinds of violence, especially domestic violence, be human rights infringement and crime towards humanity dignity with discrimination form that must be wiped off. Domestic violence often accepted by woman as victim and at the time of same actually they have overrided rights and their autonomy is as individual by family wholeness and children future. So protection towards victim from violence in household be our responsibility with, as individual, society, law enforcer and government. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13058 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/62166 2024-12-23T20:15:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "230731 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ARAH KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN BAGI KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL Aryaputra, Muhammad Iftar Universitas Semarang Triwati, Ani Universitas Semarang Array Ketentuan sistem pemidanaan bagi korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam hukum pidana khusus dan KUHP Nasional. Terdapat banyak ketentuan baru dalam KUHP Nasional yang terkait dengan korporasi. Tulisan yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan kebijakan pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat keseragaman sistem pemidanaan korporasi dalam UU pidana khusus, bahkan pengaturannya cenderung serampangan. Dalam KUHP Nasional, ketentuan pemidanaan korporasi dibangun lebih komprehensif dan sistematis. Syarat pemidanaan yang dibangun oleh KUHP Nasional didasarkan pada tiga hal, yaitu: perbuatan, kesalahan, dan pedoman pemidanaan. Dalam hal penjatuhan pidana bagi korporasi, hakim tidak semata-mata melihat pada perbuatan dan kesalahan, namun juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai pedoman pemidanaan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/62166 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5825 2017-03-28T10:51:35Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130723 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERSETERUAN KPK DENGAN POLRI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI Baskoro, Bambang Dwi Enmity, Among Law Enforcement Institutions,Weaken Abstract The course of the wiped out corruption has been  still found a lot of constraint although in the age of reformation has beeen changed many paradigms .It could be happened because the law enforcement institutions seek the truth themselves, that arrived enmity among the law enforcement institutions.This enmity  would be result the wiped out corruption became weaken and made an effort to formed clean and good government became very  difficult. Keywords: Enmity, Among Law Enforcement Institutions,Weaken Abstrak   Jalannya pemberantasan korupsi masih menemui banyak kendala meskipun di era reformasi sudah terjadi perubahan paradigma. Hal itu dapat terjadi disebabkan lembaga-lembaga  penegak  hukum  mencari  pembenaran sendiri yang berakibat munculnya perseteruan antar lembaga penegak hukum. Perseteruan ini akan melemahkan upaya-upaya bangsa di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan usaha mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari KKN akan sulit terwujud. Kata Kunci: Perseteruan, Antar Lembaga Penegak Hukum, Memperlemah Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5825 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15259 2020-04-17T07:13:30Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "171030 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc EKSISTENSI DELIK ADAT DAN IMPLEMENTASI ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA MATERIIL INDONESIA Anjari, Warih Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Array Asas legalitas dan penerapan delik adat dalam hukum pidana materiil merupakan dua hal yang bersifat kontradiktif. Asas legalitas bersifat formalistik (positivistik) sedangkan delik adat bersifat  sosiologis. Apabila keduanya  dilaksanakan bersamaan maka harus ditemukan titik singgung agar dapat berjalan seiring. Dalam praktek, delik adat  diakomodir dalam yurisprudensi pengadilan dan revisi KUHP di Indonesia. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah  eksistensi delik adat dalam hukum pidana materiil Indonesia?;  dan Bagaimanakan konsep asas legalitas untuk  KUHP Indonesia yang  dapat mengakomodir delik adat ?  Delik adat diakui dalam hukum formal Indonesia. Untuk  mengakomodir delik adat, maka asas legalitas diperluas penerapannya, yang meliputi asas legalitas formal dan material. Penerapan asas legalitas material dengan syarat: kontekstual; pidana yang dijatuhkan  tidak bertentangan dengan Pancasila; pembatasan subyek hukum; bersifat premum remedium dalam kasus tertentu. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15259 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11420 2018-08-09T07:11:40Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150115 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Sunaryo, Sunaryo http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array The mandatory Corporate Social Responsibility (CSR) which has regulated under the law requires company to have CSR programs which oriented to sustainable development. The obligation to implement the CSR has arranged in a variety of laws and regulations, both in the  Constitution and in other sectoral legislation, such as about the company and the environment. Therefore, companies that want to corporate sustainability, in making CSR programs in addition have to pay attention to the socioeconomi aspects, should also pay attention to environmental aspects. In otherwords, CSR programs need to be aligned with the  of  development as mandated by the Constitution. Diwajibkannya Corporate Social Responsibility (CSR oleh undang-undang, menuntut perusahaan untuk memiliki program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kewajiban melaksanakan CSR tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundangan, baik dalam UUD 1945 maupun dalam undang-undang sektoral lainnya, seperti tentang perusahaan maupun tentang lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mencapai usahanya berkelanjutan, maka di dalam membuat program CSR di samping harus memperhatikan aspek sosial ekonomi, juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Dengan kata lain, program-program CSR perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11420 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/24786 2021-03-23T21:31:28Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210131 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REINTERPRETASI RIQAB SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM HUKUM ZAKAT Zainuddin, Zainuddin Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makassar Sahban, Sahban Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makassar Array Dalam al-Qur’an ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat salah satunya adalah riqab diartikan sebagai budak. Untuk konteks sekarang, riqab tidak perlu lagi dipahami secara tekstual sebagai budak akan tetapi riqab perlu dimaknai secara kontekstual yaitu orang-orang yang tereksploitasi secara ekonomi.  Korban eksploitasi seksual dapat dikategorikan sebagai riqab yang berhak menerima zakat. Korban eksploitasi seksual ini adalah orang yang tidak mampu membebaskan dirinya dari perbudakan karena pada umumnya berlatar belakang pendidikan yang rendah dan berekonomi lemah.  Zakat dapat didistribusikan secara merata kedelapan kelompok tersebut, sehingga dapat menyejahterakan umat dan terwujudnya keadilan sosial ekonomi. Oleh karena itu, perlunya lembaga pengelola zakat dan pemerintah untuk memahami secara kontekstual riqab sehingga zakat mampu mengentaskan kemiskinan dan mencegah terjadinya eksploitasi seksual yang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-01-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/24786 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4166 2022-07-06T21:24:58Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120124 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc UPAYA PENANGGULANGAN ILLEGAL LOGGING MELALUI HUKUM ADAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM Salat, Muzakir http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh The Illegal logging regulated in some positive rules, in the meanwhile act number 41/1995, act number 5/1985, The government regulation number 28/1985 and The Penal Regulation. In the those regulations not always can be solve the case of illegal loging. Traditional People with their custom law have a role to defand natural resource. Some example case were prove about that. They have local wisdom to defand riches that from their forefather. They realize that the forest give them a lot of contribution for their live resoluteness.The damage of forest that caused illegal logging will be suffered them. The traditional people have the custom law and sanction themselves that will be exictence by them for a long life natural resources. So, the pluralism with combination of the positive law and custom law is needed to solve the illegal logging. Key word : Illegal logging, custom law,pluralisme Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4166 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13097 2017-03-28T10:01:20Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "111018 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENDAYAGUNAAN HUKUM DALAM MENGATASI PERILAKU TIDAK RAMAH LINGKUNGAN DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKAN Ria Siombo, Marhaeni Array Geographical conditions of Indonesia as an archipelago of two-thirds of ifs territory is ocean waters, consisting of coastal sea, seas, bays and straits, has 95 181 km long coast, with an area ofiiJS. 8 miflion km2 wafers. The position of the Indonesian seas located in the equatorial and tropical climates if is rich in consequences and potential types of fisheries resources. Ideally, these conditions describe the level of welfare of fishermen in a good rate. But in fact f he fishermen as a group of people living in coastal areas, generally the level of welfare is still very low, as well as level of education and low knowledge in the utilization and management of fish resources. Low knowledge of fishing methods that are environmentally friendly, being one of the causes of destructive fishing. Destructive fishing practices are very dangerous because the damage to marine ecosystems, destroying coral reefs which is a gathering place and breeding fish. ff the arrest is not environmentally friendly is continuing but lower quality fish, the more severe the impact is decreased in quantity the number and type, which one day even be extinct. This requires adequate regulation of government, which reach the public behavior of fishermen to consciously not do fishing that is not environmentally friendly. Government policy to maintain the availability of fish resources through various forms of regulation in the areas of arrest, and how fishermen can organize themselves so that the welfare level is better. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13097 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/59553 2025-05-26T23:56:40Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "241230 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MEMPERTIMBANGKAN ASPEK-ASPEK NON LEGAL FORMAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI BALI Wiguna, Made Oka Cahyadi Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional Array Penyelesaian sengketa tanah adat di Bali yang berbasis pada keadilan formal sering mengabaikan aspek-aspek non legal formal berdampak terciptanya ketidakadilan. Artikel ini mengedepankan pendekatan sosio-legal untuk mendiskusikan pentingnya secara hukum mempertimbangkan aspek-aspek non legal formal dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali dan menguraikan secara deskriptif aspek-aspek non legal formal yang dimaksud. Landasan berpikir mempertimbangkan aspek-aspek non legal formal dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali secara teoretis dan yuridis telah mendapatkan tempatnya. Mengingat dalam upaya pembangunan hukum nasional saat ini, penting mengedepankan pendekatan pluralisme hukum dalam rangka untuk terwujudnya keadilan substantif. Wujud dari aspek-aspek non legal formal yang patut untuk menjadi pertimbangan yaitu aspek religi, dan socio-cultural yang berkelindan dalam penguasaan tanah adat di Bali. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-12-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/59553 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/7025 2017-03-28T10:55:51Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "131022 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REEVALUASI PENDEATAN PENEGAAN HUKUM MENUJU PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF Yunanto, Yunanto http://fh.undip.ac.id abstract Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/7025 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11446 2018-08-09T07:22:07Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150424 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MUTASI PEJABAT FUNGSIONAL KE DALAM JABATAN STRUKTURAL DI ERA OTONOMI DAERAH Nope, Nelson Bastian http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array This study aims to assess the functional officials mutation arrangements for structural positions in the era of regional autonomy, as well as procedures and mechanisms for the functional mutation officials have met the structural positions placement principle. The method used is a normative juridical research, the research focused on assessing the legislation. Research result shown that arrangememnt, procedure, and mekanism of mutation to funtional official to occupy structural position which done in region is by corporation of position judgment and promotion that has duty to give judgment to region head but didn’t give full care of qualification, competency, and assessment of goverment employee’s job so didn’t create the principle of appointment Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mutasi pejabat fungsional untuk menduduki jabatan struktural di era otonomi daerah, serta prosedur dan mekanisme mutasi pejabat fungsional untuk menduduki jabatan struktural telah memenuhi prinsip penempatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan pada pengkajian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur dan mekanisme mutasi pejabat fungsional untuk menduduki jabatan struktural yang dilakukan di daerah adalah melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat yang tugasnya memberikan pertimbangan kepada Kepala daerah namun tidak sepenuhnya memperhatikan kulifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil sehingga belum terciptanya asas penempatan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11446 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34182 2021-11-17T13:01:54Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210731 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENGAKUAN IDENTITAS WARIA DI INDONESIA (STUDI KASUS WARIA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI YOGYAKARTA) Jati, Fardi Prabowo Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Mukhosiyah, Cucu Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Febriani, Hanifah Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Array Kendati waria sudah tidak digolongkan sebagai gangguan jiwa dan memiliki kontribusi sosiakultural di masyarakat, faktanya komunitas ini masih memiliki kerentanannya. Kerentanan tersebut termasuk ketika waria berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu penelitian ini mencoba membahas dua hal. Pertama, pengakuan identitas waria dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, pengakuan identitas waria dalam kasus waria berhadapan dengan hukum di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan sudah ada pengakuan dalam konvensi internasional. Meskipun demikian, dalam hukum Indonesia masih terdapat diskriminasi atas identitas dan karakteristik yang melekat terhadap waria. Dalam beberapa kasus waria yang berhadapan dengan hukum, waria sudah diterima identitas dan karakteristiknya oleh aparat penegak hukum meskipun belum sepenuhnya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34182 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5747 2017-03-28T10:29:44Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120424 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA DI INDONESIA Panggabean, Mompang L. execution law, criminal law Abstract The regulation of execution law in Indonesia is not occurred integrally and still spread to many constitution regulations, and they are not classified into a law code. Whereas this law can’t be carried out by it self; can only be carried out by people. In the implementation of criminal law, is required some regulation has afford various rules can be occurred. Beside norm and sanction which are determined in material criminal law, and how is the implementation through law of criminal procedure, also need “the execution law”. But how can it be implemented in Indonesia? Keywords : execution law, criminal law. Abstrak Pengaturan hukum pelaksanaan pidana di Indonesia belum dilakukan secara integral dan masih tersebar dalam berbagai regulasi, dan belum diklasifikasikan ke dalam kodifikasi hukum. Sedangkan hukum seperti ini tidak dapat dijalankan dengan sendirinya, karena hanya dapat dilakukan oleh manusianya. Dalam pelaksanaan hukum pidana, diperlukan beberapa pengaturan yang dapat mengganti berbagai peraturan yang telah ada. Selain norma dan sanksi yang ditentukan dalam hukum pidana materiil dan bagaimana pelaksanaan melalui hukum acara pidana, juga perlu "hukum eksekusi". Tapi bagaimana hal itu dapat diterapkan di Indonesia? Kata Kunci : hukum pelaksanaan pidana, hukum pidana. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5747 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13667 2017-03-29T03:29:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160126 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc DISKRESI YUDISIAL: ANTARA KEADILAN DAN PENCITRAAN Nurudin, Agus Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Array Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih sering terjadi hakim menyimpang dari kaidah-kaidah hukum. Padahal, kaidah-kaidah hukum itulah yang seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum menjatuhkan putusan. Penyimpangan terhadap kaidah-kaidah hukum itu seperti kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Prasangka politik, ekonomi dan moral ikut menentukan putusan hakim. Selain itu, pemberitaan oleh media massa terhadap penanganan suatu perkara turut mempengaruhi putusan hakim. Kondisi tersebut diperparah dengan pengaruh politik pencitraan khususnya terhadap kasus-kasus korupsi. Ketika sedang menangani perkara-perkara korupsi, mind set hakim sudah terpola dengan hukuman yang seberat-beratnya dengan mengabaikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-01-26 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13667 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/70912 2025-09-29T21:48:00Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "250731 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc AGRARIAN REFORM AS A HUMAN RIGHTS IMPERATIVE: BRIDGING INEQUALITY AND JUSTICE IN LAND DISTRIBUTION Arisaputra, Muhammad Ilham Universitas Hasanuddin https://orcid.org/0000-0002-3550-7325 Ashri, Abdul Munif Universitas Hasanuddin Array This study investigates the connection between agrarian reform and human rights, exploring how agrarian reform, as a strategy to address structural inequalities in land distribution, is fundamentally linked to human rights principles. Through a normative approach incorporating statutory, theoretical, and philosophical analyses, this research highlights that agrarian reform is not merely a policy choice but an obligation for States, stemming from their duty to uphold the human right to land. International frameworks, including the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP 2007) and the United Nations Declaration on the Rights of Peasants (UNDROP 2018), recognize the right to land as a central element of human rights. In the context of Indonesia, where land inequality remains a significant issue, agrarian reform is essential for achieving social justice and redressing historical injustices, particularly for marginalized groups such as peasants and Indigenous peoples. The study argues that agrarian reform should not be viewed merely as land redistribution but as a broader effort to promote human dignity, equality, and prosperity, thus aligning with the principles of social justice and the State’s responsibility to ensure equitable land access. This research contributes to the understanding of agrarian reform as a human rights imperative, offering insights into its theoretical underpinnings and practical implications for legal and policy reforms. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/70912 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9037 2018-08-09T06:57:35Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140422 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc IMPLIKASI KONSEP UTILITARIANISME DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT Aminah, Aminah http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Deforestation, Environment, Utilitarian, Indigenous People Policy in the sector of forestry aimed at the overall prosperity of the people in its implementation has caused the exploitation of economic oriented, causing deforestation, environment destruction, and ignore the existence of indigenous people. It indicates that the government is more focus on the base of Utilitarian political value that can justify the sacrificed of the weak and unpopular for the benefit of the majority. The Utilitarian does not ensure justice, so that to save the indigenous people from the threat of extinction, the formation of policies requires the development principle of justice, especially for equal access of all groups and community to participate in determining natural resource management policies, and to utilize the natural resources Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9037 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22846 2020-04-17T07:20:49Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190426 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERJANJIAN GADAI BENDA ELEKTRONIK DI JAWA TENGAH Dja’is, Mochammad Faculty of Law, Diponegoro University https://scholar.google.co.id/citations?user=p5xVsb0AAAAJ&hl=en Susilowati, Etty Faculty of Law, Diponegoro University Suradi, Suradi Faculty of Law, Diponegoro University Nirmolo, Dessy Pintoko Faculty of Law, Diponegoro University Array Terdapat penyimpangan perjanjian gadai menggunakan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Hak membeli kembali hilang apabila sampai waktu yang ditentukan debitor (penjual) tidak membeli kembali obyek jual beli, dan obyek jual beli menjadi milik pembeli (kreditor). Hal ini disebut eksekusi mendaku yang dilakukan dengan melanggar ketentuan gadai. OJK harus membuat POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan batal demi hukum konsep jual beli dengan hak membeli kembali dan mewajibkan pembeli (kreditor/penjual mengubah menjadi perjanjian utang piutang uang dengan jaminan gadai benda bergerak. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-04-26 14:10:46 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22846 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11592 2017-03-28T09:35:14Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "101010 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KAUSA KEJAHATAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TANAMAN PORANG (Studi Yuridis Kriminologis di Desa Sumber Bendo dan Klangon Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun) Setiawan Nurdayasakti, Prija Djatmika Sri Lestariningsih http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Economics problems among society become complicated at the moment. Economic problems, especially poverty, can stimulate the people to commits crimes, such as theft. An example of this statement is a theft of "Porang" plantation that happened in the villages of "Sumberbendo and Klangon" Saradan- Madiun Regency. Economic factor, especially poverty, is the factor of the theft. The criminals commits the theft, in the case, to overcome their daily needs. Besides, environment and lack of social control are also some other factors of the theft. There is a certain kind of models that can be implemented to solve the problem. That is the combination between preventive method and represive method. These two kinds of methods must also be supported by the efforts of formal leaders and the informal leaders. The formal leaders have the authority to enforce the law. To prevent the people commits the crime. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-10-10 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11592 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44571 2022-07-11T19:23:02Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220428 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KENDALA PELAKSANAAN JUAL BELI PROPERTI BAGI PASANGAN PERKAWINAN CAMPURAN Widanarti, Herni Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Kurniawati, Husni Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Benuf, Kornelius Broto Hastono & Associates Array Konsepsi harta bersama oleh pasangan campuran tidak sejalan dengan asas nasionalisme yang dianut oleh UUPA sehingga hal ini menyebabkan pasangan perkawinan campuran tidak dapat melakukan jual beli property. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kendala jual-beli property bagi pasangan perkawinan campuran dan tata cara pelaksanaan jual-beli property bagi pasangan perkawinan campuran. Metode yang digunakan yakni yuridis empiris. Hasil dari penelitian bahwa perkawinan campuran menyebabkan bersatunya harta menjadi harta bersama sehingga pasangan perkawinan campuran tidak dapat melakukan jual beli property karena WNA tidak boleh memiliki status kepemilikan terhadap property. Hal ini sesuai dengan asas nasionalisme dalam UUPA, kecuali dengan cara menggunakan atas nama orang lain, menggunakan atas nama anak dan melakukan perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-04-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/44571 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5780 2017-03-28T10:34:35Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120724 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PELUANG DAN TANTANGAN ASEAN MENUJU KOMUNITAS ASEAN 2015 Farida, Elfia Prospect, Challenge, ASEAN Community Abtract Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 is  an acceleration instrument of the establishment of an ASEAN Community by 2015. This research purpose to describe, explain and analyze prospect and challenge toward ASEAN Community. The research method is  used the juridical-normative. The data obtained qualitatively analysed to reveal the truth. The prospect of ASEAN create an ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community and ASEAN Socio-Cultural Community 2015 are create a security and political stability in Southeast Asian and develop  an early warning system to protect conflict escalation; turning the diversity that characterizes the region into opportunities for business complementation making ASEAN a more dynamic and stronger segment of the global supply chain; building a community of caring societies, managing the social impacts of economic integration, promoting environmental sustainability and promoting an ASEAN identity. The challenge toward ASEAN Community is ASEAN Way Principles still used to dispute settlement, crisis of providing food and energy, terrorism issues, infrastructure and increase non State Actors. Therefore, ASEAN soon will evaluate  ASEAN Way Principles to keep existence, effective and credibility of ASEAN in the future and become people-centered organization. Keywords : Prospect, Challenge, ASEAN Community Abstrak Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 merupakan instrumen percepatan pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis peluang dan tantangan ASEAN menuju Komunitas ASEAN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kebenaran. Peluang ASEAN untuk mencapai Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN tahun 2015 adalah tercapainya stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara dan mengembangkan sistem peringatan dini untuk mencegah konflik dan eskalasinya; pembentukan karakter regional sebagai peluang bisnis sehingga ASEAN akan lebih dinamis, kuat dan punya daya saing di tingkat global; membentuk suatu komunitas masyarakat, mengatur pengaruh sosial dari integrasi ekonomi, membangun lingkungan yang berkelanjutan dan mewujudkan satu identitas ASEAN. Tantangan menuju Komunitas ASEAN adalah masih diberlakukannya prinsip-prinsip ASEAN Way untuk penyelesaian sengketa, krisis pangan dan energi, isu terorisme, infrastruktur dan meningkatnya non State actors. Oleh karena itu ASEAN segera melakukan evaluasi atas prinsip-prinsip dalam ASEAN Way untuk menjaga eksistensi, efektivitas dan kredibilitas ASEAN di masa yang akan datang dan menjadi organisasi yang bertumpu pada masyarakat.   Kata Kunci : Peluang, Tantangan, Komunitas ASEAN Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5780 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13737 2018-06-10T02:58:23Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "161022 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ERA DIGITAL (PERGESERAN PARADIGMA DARI HUKUM MODERN KE POST MODERNISME) Wibawa, Iskandar Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Array Konstruksi hukum saat ini dibangun berdasarkan aliran positivisme, merupakaan legal-meta narative yang maujud dalam bentuk hukum tertulis yang penerapannya menggunakan mehhode sylogisme,. Hal ini merupakan paradigma hukum modern. Era digital yang terjadi saat ini mempengaruhi kehidupan diberbagai bidang, termasuk di bidang hukum. Paradigma hukum modern yang positivistik, legal-meta naratuve dan penggunaaan sylogisme mengalami kesulitan menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Paradigma baru diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu paradigma post modernism. Paradigma ini memaknai hukum sebagai legal-micronarative, memberikan peluang adanya keragaman dalam memaknai hukum. Hukum tertulis dimaknai sesuai dengan konteksnya, dan dipandang sebagai bingkai dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13737 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9349 2017-03-28T12:50:08Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140722 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Mulyono, Sutrisno Purwohadi http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Village, Regulation, Village Welfare Society, Village Government Autonomy and democracy village framed by Act No. 6 of 2014 has a deep philosophical basis. Perspective village renewal in the new regulation was formed to develop a vision towards village life independent, democratic and prosperous. In fact, the limited ability of village government in carrying out the functions and roles lead to growth and social change is slow. Villagers tend to be passive. This study aims to identify the needs of the village towards the synergy-based administration of village welfare society (VWS). The results of this study recommends the strengthening of administrative capacity and bureaucratic governance at the village level, in order to create, transparency, participation, and accountability towards good village government. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21782 2020-04-17T07:23:30Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200131 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA DALAM BINGKAI SISTEM PENEGAKAN HUKUM NASIONAL Kusumawardhani, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Universitas Diponegoro Array Paper ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai putusan pengadilan di Indonesia dalam bingkai sistem penegakan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Sistem penegakan hukum nasional semestinya senantiasa menggunakan perspektif pendekatan nilai-nilai Pancasila. Putusan pengadilan yang baik adalah putusan yang mengharmonisasikan hukum dan keadilan dalam bingkai Pancasila. Dalam aras praksis putusan pengadilan sering menampakan ketidakadilan. Kedepannya hakim seharusnya mampu menggunakan nilai-nilai Pancasila untuk bingkai pertimbangan hukumnya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-01-31 16:03:28 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21782 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13049 2017-03-28T09:48:31Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110118 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MODEL PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS HUKUM ADAT LAOT DI LHOK RIGAIH KABUPATEN ACEH JAYA Sulaiman, Sulaiman Array The concept of fisheries management in Indonesia, local wisdom to know the content community, as the Regulation No. 4512009 and Regulation no. 1112006. This study wanted to address how the model-based fisheries management /aot customary law in Aceh. This research uses socio-legal research methods. In addition to legal material, also conducted observations and interviews with informants. The study found that sea of customary law in Aceh is customary provisions that are relevant to fisheries management model oriented to environmental sustainability and welfare. The value of local wisdom that lives within the community can become an alternative model in fisheries management in Indonesia towards environmental sustainability and welfare-oriented fishermen. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13049 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48086 2023-07-10T19:50:14Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "230331 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN PRIBADI PADA TRANSAKSI PEMBIAYAAN RITEL OLEH LEMBAGA KEUANGAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN Johan, Suwinto Fakultas Bisnis, Universitas Presiden http://orcid.org/0000-0002-8427-162X Array Lembaga keuangan memerlukan jaminan baik kebendaan maupun dalam bentuk lainnya dalam pemberian kredit. Jaminan ini dipergunakan untuk menutupi kerugian pada lembaga keuangan. Salah satu bentuk jaminan adalah jaminan pribadi dari pihak ketiga kepada kreditur atas pinjaman debitur. Penelitian ini bertujuan membahas pelaksanaan eksekusi jaminan pribadi atas transaksi pembiayaan ritel atau nasabah perorangan oleh lembaga pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan pribadi pada pembiayaan debitur perorangan atau ritel hanya merupakan kewajiban moral. Eksekusi jaminan pribadi atau perorangan akan sulit dilakukan. Eksekusi terhadap jaminan pribadi dapat dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-03-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48086 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5815 2017-03-28T10:47:36Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130423 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MEMBANGUN KEMBALI “KESANTUNAN” BAHASA HUKUM DALAM PERUNDANGAN-UNDANGAN RI Abdullah, Muhammad A language for law, legislation, communicative, effective. Abstract   Register  for   law and legislation is realized in the specific style. There are  characteristics of the various languages  for law that  include (1)  straightforward, no elastic, (2) clear and unequivocal, (3) instructive  in style, (4) less accommodating, and (5) specific and  difficult to understand.  The  such  characteristics make  text using the language for  law  ambiguity. Looking at the above- phenomenon  we realize that it is necessary to  construct the language for law that is proper and  accurate. Therefore, a new breakthrough and good will from  the law practitioners are needed. Creating the register that is more communicative and responsef  for the future is  important to be realized Keywords: A language for law, legislation, communicative, effective.   Abstrak Bahasa Indonesia dalam bidang hukum dan perundang-undangan memiliki gaya bahasa yang bersifat khusus. Adapun karakteristik ragam bahasa hukum adalah (1) bersifat lugas, tidak elastis, (2) jelas dan tegas, (3) bergaya bahasa instruktif, (4) kurang akomodatif, dan (5) bersifat khusus, susah dipahami pemabaca umum. Dengan performance bahasa hukum yang demikian itu, maka teks-teks bahasa hukum seringkali menimbulkan ambiguitas makna (multi tafsir) di kalangan masyarakat. Maka diperlukan sebuah terobosan baru dan good will dari praktisi hukum untuk memberikan ruang bagi terciptanya bahasa hukum yang lebih komunikatif dan efektif di masa depan. Kata kunci : bahasa hukum, bahasa perundang-undangan, komunikatif, efektif Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5815 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14972 2020-04-17T07:12:10Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170730 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PROSES PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Marhel, Jolanda Universitas Nusa Cendana Array Pendaftaran peralihan hak atas tanah menurut Pasal 103 ayat (7) paling lambat 7 namun Pasal 103 ayat (7) membuka ruang bahwa walaupun lebih dari 7 hari kantor perntahan wajib menerima oleh sebab itu permasalahan dalam penulisan ini Bagaimana implementasi Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (7) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang? Dan Bagaimana akibat hukum dari implementasi Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (7) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang?. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis empiris dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dalam kenyataan menjadi dilema karena ingin menolak tetapi PPAT juga punya rujukan hukum dan berakibat pada tidak adanya kepastian hukum sehingga disarankan perlu untuk direvisi Pasal 107 ayat (7). Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14972 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11090 2017-03-28T12:54:56Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "141021 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA Sufiarina, Sufiarina http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array In the Indonesian justice system found three (3) judicial institutions authorized to settle economic disputes, the District Court, Commercial Court and the Court of Religion. With the presence of the three courts that settle economics disputes, it can also be compared the advantages and disadvantages from each judiciary in the resolution of economic disputes.Assessment implemented through legislation approach as normative legal research which is equipped with study of the principles of law, systematic legal, comparative law, and history of law.This paper find that the settlement of economics disputes through the Commercial Court is superior compared to the other court. Unfortunately, business dispute settlemet authority for the Commercial Court is still limited to bankruptcy issues and delays payment of debt obligations as well as certain disputes in the field of intellectual property rights. Considering the excellence of the Commercial Court in the resolution of economic disputes, it is better to extend the authority of the Commercial Court, including in the areas of tort and breach of contract for other business disputes. Key words: Commercial court, settle economic disputes Dalam sistem peradilan Indonesia ditemukan 3 (tiga) institusi pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama. Dengan terdapatnya tiga lembaga pengadilan yang menyelesaikan sengketa bisnis, maka dapat pula diperbandingan kelebihan dan kekurangan masing-masing lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Pengkajian dilaksanakan melalui pendekatan perundang-undangan sebagai penelitian hukum normatif, dilengkapi dengan penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum serta sejarah hukum.Tulisan ini memaparkan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan Niaga lebih unggul dibandingkan dengan pengadilan lainnya, namun kewenangan penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga saat ini masih terbatas pada masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta sengketa tertentu di bidang hak kekayaan intelektual. Ada baiknya mengingat keunggulan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis, kewenangan Pengadilan Niaga dapat diperluas termasuk dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bagi sengketa bisnis lainnya.   Kata Kunci: Pengadilan Niaga, Penyelesaian Sengketa Bisnis Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11090 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/25441 2020-10-29T21:39:13Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "201029 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc EKSISTENSI SANKSI ADAT JERET NARU DALAM MASYARAKAT GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH Surya, Achmad Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Putih Basri, Hasan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Putih Array Masyarakat Gayo merupakan salah satu suku yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dimana masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat. Tindak pidana perzinaan dalam masyarakat adat Gayo merupakan perbuatan sumang (tabu) dan sangat ‘aib. Sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang karena terlibat dengan perbuatan zina dan perkawinan satu kampung adalah sanksi adat “Jeret Naru” (Kuburan Panjang) yang berarti pelakunya dianggap hilang, terbuang, dari kampung asalnya. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan memadukan sumber data primer dan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian eksistensi sanksi adat Jeret Naru pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah yaitu di Kampung Linge dan Kampung Asir-Asir masih tetap dipertahankan. Kedua, Kedudukan sanksi adat Jeret Naru perspektif hukum pidana tidak bertentangan dan keberadaan sanksi adat Jeret Naru dapat mengisi kekosongan hukum yang tiada bandingannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-10-29 21:55:48 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25441 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4157 2022-07-06T21:19:39Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120124 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI PADA KORBAN Soponyono, Eko http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Policy of sentencing system in this study in a functional significance (Material Criminal Law, Formal Criminal Law and Law of Punishment Execution). The main problems of this study are (a) How does the formulation of the victim-oriented  sentencing system policy in the current positive law? (b) How does the formulation of victim-oriented sentencing system policy in the future positive law? Research carried out a normative legal research and approaches used include the approach of legislation, conceptual approaches  and comparative approach. Formulation of policy oriented system on victims in the positive law currently only exist on a small portion statutory provisions in Indonesia, while in most of it is still oriented of criminal act offender. Although in its development, emerging concern for the victim, but has not awakened a policy of criminalization of the integral sentencing system. The conclusion that can be put forward is that there is concern for the victims in the current positive law, though not yet awakened a policy of criminalization of the integral system. In the coming policy so the policy was also concerned with both the victims and the offenders. Key word : Sentencing System Formulation, Victim-oriented Policies Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4157 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13083 2017-03-28T10:01:08Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "111018 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc HAK HAK KOLEKTIF DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN (Suatu Analisis Mengenai Fungsi Hukum Dalam Konflik Pertanahan) Husni, Anang Array The Collective Right (Hak Ulayat, Hak Paer in the community of Sasak tribe in Lombok Island) up to m this time is not configured yet definitely m the National Law System. This matter affects in the community/society welfare depreciation. Law as normative standard in this research is showed and functions to integrate the land matters conflict to increase the standard of community/society life. With reference to that, it is found the holistic approach in solving the conflict. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13083 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/61402 2025-05-26T20:35:35Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "240731 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TINDAKAN ULTRA VIRES ORGAN PEMERINTAHAN DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA Efendi, A'an Fakultas Hukum, Universitas Jember Sudarsono, Sudarsono Perkumpulan Peneliti Hukum dan Kebijakan Publik Array Article 17 paragraph (2) of the Government Administration Law which positions ultra vires as a species in the genus abuse of power is incorrect. Ultra vires is its own type of deviation from the use of power which is different from abuse of power. The legal consequences of ultra vires actions by government organs are null and void, which means that from the beginning the action and its legal consequences have no existence in law, and are not invalid as stipulated in Article 70 paragraph (1) of the Government Administration Law. Actions of government organs that are null and void must be declared in a state administrative court decision that the action is null and void and does not create or change any legal situation. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/61402 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5863 2017-03-28T10:42:56Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130122 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc DEKONSTRUKSI STAGNASI PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI Marwiyah, Siti pemberantasan korupsi, stagnasi, negara Abstract   In the hands of regular law enforcement apparatus, criminals find comfort and peace. Various forms of the efforts made ​​by the state to revive him. One form of efforts by establishing the Corruption Eradication Commission (KPK). Establishment of the Commission by the state can be interpreted, that state law enforcement officials regularly call out loud, that this country shall be saved from the culture of corruption, not only by the Commission, but the role is also legally entrusted to the eradication of corruption. Keywords : corruption, stagnation, state Abstrak   Di tangan oknum aparat penegak hukum reguler, koruptor mendapatkan kenyamanan dan kedamaian. Berbagai bentuk upaya dilakukan oleh negara untuk menyadarkannya. Salah satu bentuk upayanya dengan cara mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendirian KPK oleh negara ini dapat ditafsirkan, bahwa negara memanggil aparat penegak hukum reguler dengan suara keras, bahwa negara ini wajib diselamatkan dari budaya korupsi, bukan semata oleh KPK, tetapi oleh perannya yang memang secara yuridis juga diberi kepercayaan menjadi pemberantas korupsi. Kata kunci : pemberantasan korupsi, stagnasi, negara Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5863 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17006 2020-04-17T07:14:41Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180130 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERKEMBANGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA Indarja, Indarja Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan pengaturan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia. Pengaturan Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia berubah-ubah dari masa ke masa, dimulai dari periode 1945-1950 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI secara aklamasi. Periode 1950-1959 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara kesepakatan antara negara RIS dan RI. Setelah periode 1959 hingga sekarang, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 14/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan secara serentak baik Legislatif maupun Eksekutif. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17006 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13136 2017-03-28T10:56:08Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "131022 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc IMPLEMENTASI SYARAT BERPOLIGAMI MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 (STUDI DI KOTA SEMARANG) Latifiani, Dian Array Starting from thoughfulness of many polygamy sirri because of ignorance about the submission requirement of permit polygamy on trial, than do the research about the submission requirement of polygamy. The research is using empirical juridical approaches to fill the polygamy requirement with verification which convince into consideration of judge to give permission. The petition of polygamy is only granted which fill the ruquirements according to Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13136 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/70787 2025-06-17T21:04:37Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "250327 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TRANSFORMING LEGAL PROCEEDINGS IN INDONESIA’S ADMINISTRATIVE COURT: THE ROLE OF LEGAL CULTURE IN THE SOCIETY 5.0 ERA Lumbanraja, Brata Yoga Doctor of Law Program, Universitas Diponegoro Utama, Yos Johan Faculty of Law, Universitas Diponegoro Putrijanti, Aju Faculty of Law, Universitas Diponegoro Garunja, Evis Faculty of Political Sciences and Law, University Aleksandër Moisiu of Durrës Array This study explores the integration of technology in Indonesia’s Administrative Court system, particularly the impact of electronic justice (e-court) in the Society 5.0 era. With advancements in technology reshaping societal functions, the study examines how these changes have influenced legal proceedings within the Administrative Court. The research focuses on the implementation of Supreme Court Regulation No. 1 of 2019, which governs e-court proceedings, and how these technological advancements align with Indonesia’s legal culture and the values of Pancasila, particularly social justice. It highlights fundamental shifts, such as the introduction of electronic summons, electronic domicile, and online hearings, as part of the modernization of judicial processes. Through qualitative research and doctrinal legal analysis, this study emphasizes the significance of legal culture in ensuring the smooth transition to digital procedures and fostering public awareness of citizens’ rights and obligations. The findings suggest that while technological progress in the court system brings efficiency, the successful adoption of these changes requires legal culture to promote public understanding and participation, ultimately supporting the realization of social justice as outlined by Pancasila. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-03-27 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/70787 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9028 2017-03-28T11:27:34Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140121 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK DALAM MEMBERIKAN DISTRIBUSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT Wiwoho, Jamal http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Bank Financial Institution, Non-Bank Financial Institution, And Justice Financial institutions is expected to provide justice for the distribution. Formulation of the problem that researchers ask is how the role of banks financial institutions and non-bank in providing public justice and the factors driving the increased role of banks and financial institutions non-bank in providing the distribution of public justice. The result of the research are 1). The role of financial institutions are: raise public funds; channelling funds society; transfer of assets; liquidity; allocation of income;. transaction. 2). Factors that encourage an increased role of financial institutions in providing the distribution of public justice, among others: increase amount of income of the middle class families and individuals with sufficient incomes, especially among the middle and have a portion of income for savings each year; rapid development of industry and technology. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9028 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22126 2019-02-19T04:35:46Z mmh:BM

nmb a2200000Iu 4500 "181030 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc Indeks dan Ucapan Terima Kasih Hukum, Masalah Masalah Faculty of Law, Diponegoro University Array • Indeks Penulis • Indeks Subjek • Ucapan Terima Kasih VOL 47, NO 1-4 (2018) Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22126 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11582 2017-03-28T09:32:59Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100406 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc HAK ULAYAT SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL (Suatu Kajian Yuridis Empiris) Prasetyo, Agung Basuki http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Ulayat land is a beschikkingsrecht which describe about the relationships between indigenous people and their lands. Indigenous people say that there is a religio-magis character in that relationships. An empirical point of view can be described that ulayat rights still decrease on their recognization. It caused by conflicts, between indigenous people and government (vertical conflict) or between indigenous people and private corporation including inter indigenous people (horizontal conflict). In the framework to handle conflicts about ulayat lands, the government has an ambivalent attitude. In one side, the government give ulayat lands recognization and indigenous people's rights but in the other side, he deny indigenous people's rights. It urged by dirty political culture. As a matter of fact, there is an constitutional assurance of indigenous people's rights. It needed a long effort in order to get a constitutional recognization of indigenous people's rights not only in a paper but also in practice, it can be justification of law to protect ulayat lands of indigenous people Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-05-06 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11582 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37116 2023-07-12T21:45:21Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220131 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc RUANG UDARA DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI): SEBUAH TINJAUAN HUKUM Hadisusilo, Priyo Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Array Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui status dan karakteristik dari perspektif hukum terhadap ruang udara diatas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dalam relasinya dengan kedaulatan yang bisa dilaksanakan oleh negara kepulauan. Berdasarkan kajian normatif didapatkan hasil bahwa pada ruang udara di atas ALKI dibawah rezim hukum khusus (sui generis) sebagai inovasi yang lahir pasca UNCLOS 1982, menjadikan pelaksanaan kedaulatan negara di wilayah udara dibatasi. Selanjutnya, pelaksanaan kedaulatan oleh negara tidak dapat menerapkan hard law yang dapat berpotensi menghambat dan menangguhkan pelaksanaan hak lintas penerbangan alur laut kepulauan oleh pesawat udara asing, hal ini juga telah terlihat secara historis dalam perumusan konsep awal negara kepulauan dalam UNCLOS 1982. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-01-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/37116 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5771 2017-03-28T10:34:24Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120724 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT (Sengketa antara Masyarakat vs Pemerintah) Syofiarti, Kurnia Warman & disputes of communal land Abstract Using of communal land by private enterprise has been also creating disputes in West Sumatra. The disputes are started from the unprocedure land procurement process. According to the law of land procurement in Indonesia, for getting land, a private enterprise should contact the land owners (or traditional communities) as the subject of communal land for making contract directly. As a matter of fact, they have got the land from the Local Government not from the people. The communities protested to the corporate activities on their land. Beside that, the private enterprises have got agrement with communities, but they did not follow it, for instance building plasma plantation for the communities. Key Word: disputes of communal land Abstrak Penggunaan tanah ulayat oleh para investor di Sumatera Barat, seringkali menimbulkan sengketa. Hal ini disebabkan karena penggunaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Menurut hukum pertanahan di Indonesia, penggunaan lahan oleh para investor harus berhadapan langsung dengan pemilik tanah atau masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dengan melaksanakan perjanjian. Pada kenyataannya, para investor justru langsung mendapatkan tanah tersebut melalui Pemerintah. Akibatnya masyarakat sebagai pemilik mengajukan protes atas kegiatan investor di atas tanah mereka yang kemudian hal ini memicu timbulnya sengketa tanah ulayat. Kata Kunci : sengketa tanah ulayat Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5771 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13725 2017-03-29T04:09:05Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160725 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA DENGAN SISTEM “OUTSOURCING” SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 27/PUU-IX/2011 DI NUSA TENGGARA BARAT Husni, L. Fakultas Hukum Universitas Mataram Hamzah, Any Suryani Array Penggunaan  sistem “outsourcing” dalam hubungan kerja saat ini sudah menjadi tren bagi dunia usaha karena persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem “outsourcing” dalam hubungan kerja setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 di NTB. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan di perusahaan di NTB. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem outsourcing setelah Putusan MK No. 27/PPU-IX/2011 pada perusahaan swasta di NTB belum terlaksana sebagaimana mestinya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-07-25 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13725 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9313 2017-03-28T12:49:58Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140722 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL Roisah, Kholis http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Protection, IPR, and TCE The exsisting law of intellectual property had enable to protect incomprehensive for against TCE cause that is difference between the characteristics of both IPR and TCE. Forms of IPR should be embodied in the idea (in material form), (novelty) and(originality), in the form of TCE can be  verbal expression/oral, and   idea of TCE must be contained and produced as an act and knowledge as well as specific techniques rooted cultural  tradition. IPR system base on individualistic and monopolistic value, and TCE system base on comunal and sipiritual value Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9313 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21503 2020-04-17T07:22:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "191016 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc POLITIK BALAS BUDI, BUAH SIMALAKAMA DALAM DEMOKRASI AGRARIA DI INDONESIA Puri, Widhiana Hestining Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Array Pemilihan umum menjadi instrumendemokrasiyang berprinsip dari, oleh, dan untuk rakyat. Kompetisi dan komunikasi jamak dilakukan dalam meraih dukungan, salah satu caranya dengan memanfaatkanpolitik etis atau politik balas budi. Filosofi masyarakat timur yang menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritas mendorong hal ini relatif efektif dalam mobilisasi massa. Permasalahan muncul manakala hal ini harus dibayar mahal oleh masyarakat dengan pola kepemimpinan pemerintahan yang tidak aspiratif. Dukungan masyarakat diperlukan, namun jangan sampai menjadi bumerang yang merugikan masyarakat apalagi jika melanggar ketentuan undang-undang. Melalui model penelitian  hukum normatif/ deskstudy, ditemukan bahwa demokrasi di tingkat desa mempertemukan nilai tradisional masyarakat dengan hukum formal yang modern. Hal ini pada akhirnya akan mengancam upaya pencapaian keadilan agraria bagi masyarakat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-10-16 07:50:54 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21503 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12917 2018-08-09T07:23:39Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150723 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEBIJAKAN AFIRMATIF PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT Sukirno, Sukirno Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Array This research aim to know and analyse load policy of affirmative, and principles which must there are in regulation recogniting of customary law community rights. Research method used by normative juridical, and then analysed with legal reasoning. Result of research show UUPA, UU No.1/Pnps/1965 and of UU No.24/2013 not yet seen as policy of affirmative because its recognition still accompanied by condition and discrimination. Therefore regulation come have to load four principle, that is based on empirical research, fourth reference norm of Pancasila, affirmative action, and non discrimination. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12917 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50388 2023-05-11T19:45:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "221031 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TRAGEDI KANJURUHAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PROSEDUR ADMINISTRASI NEGARA Utama, Kartika Widya Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Fakultas Hukum, Universitas Semarang Saraswati, Retno Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Putrijanti, Aju Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Tragedi kelam dalam dunia persepakbolaan Indonesia terjadi di Kanjuruhan, 125 (seratus dua puluh lima) orang suporter Arema Malang meninggal dunia dan 330 (tiga ratus tiga puluh) orang terluka. Salah satu isu yang disorot oleh masyarakat adalah penggunaan gas air mata oleh pihak kepolisian. Penggunaan gas air mata dituduh sebagai faktor utama banyaknya korban jiwa, padahal dalam peraturan FIFA telah diatur larangan untuk membawa dan menggunakan gas air mata atau senjata api dalam pengamanan stadion. Di sisi lain Kepolisian Republik Indonesia memiliki acuan tersendiri dalam upaya pengendalian massa. Perbedaan prosedur inilah yang akan dibahas dalam artikel ini, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran apakah tindakan Kepolisian dalam melepaskan gas air mata merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang atau merupakan perbuatan yang sah dan legal menggunakan perspektif hukum administrasi negara. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-10-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50388 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5806 2017-03-28T10:47:25Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130423 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI MENURUT UUD 1945 Hananto, Untung Dwi Gratie and Amnesti Abstract President has the power to grant an application for a gratie. That application must met with The Supreme Court recommendation. The Presidential Decision can be in the formation of giving or deniying gratie.The term for granting or rejecting  gratie must be in the length of three months since The Supreme Court recommendation. The granting of gratie and amnesty are executive power, not yudicative power. It is executed outside the judicial process. This power is to execute prior or before the judicial process not to eliminated the judicial process. Keywords : Gratie and Amnesti Abstrak Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung Pemberian grasi dan amnesti adalah kekuasaan eksekutif, bukan kekuasaan yustisial.  Kekuasaan tersebut dilaksanakan di luar proses yustisial. Kekuasaan ini dilaksanakan sesudah atau sebelum proses yustisial, bukan meniadakan proses yustisial. Kata Kunci : Grasi dan Amnesti Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5806 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14759 2020-04-17T07:11:32Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170430 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc DISKRIMINASI PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN PENCURIAN ARUS LISTRIK DI DISTRIK DILI Da Silva Fatima, Nuno Saldanha Universitas Nusa Cendana Array Diskriminasi Penegakan Hukum Dalam Penanganan PencurianAliran Listrik Di Distrik Dili Timor-Leste, tentang perlakuan terhadap sesama warga negara secara (Diskriminasi) karenakesejahteraan rakyat harus menjadi hukum tertinggi dalam suatu negara “salus publica suprema lex”. Penelitian ini merupakan penelitianhukum yuridis Empirik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang mempergunakan data primer dan data sekunder.Hasil penelitian nenunjukan bahwa Setiap pelayanan yang diberikan pemerintah melalui Electricidade de Timor Leste(EDTL) sebagai penyalur energi kelistrikan mulai dari pembangkitan transmisi dan distribusi energi listrik yangmenjadi sumber pasokan ke seluruh masyarakat yang menyebar luas di Distrik Dili Timor Leste pada kenyataanya menyimpang dari amanat konstitusi yang ada untuk kesejahteraan rakyat. Penyimpangan yang terjadi ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang  tidak adil terhadap berbagai tingkatan/golongan yang ada dalam masyarakat sebagai pelanggan. Ketidakadilan dalam penanganan yang semestinya pada dasarnya terjadi karena adanya interfensi kekuasaan, baik ekonomi maupun politik. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14759 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11079 2017-03-28T12:54:42Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "141021 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc AIRCRAFT HIJACKING: A LEGAL PERSPECTIVE Pramono, Agus http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array According to International Law, the aircraft crime which is often called as “aircraft hijacking” is considered as one of the crimes against humanity. It is totally condemned by international community because the impact of this crime devastates the humanity values, threatens lives, and destroys belongings. The motives underlines this crime may be derived from personal motive, hostage taking, political reason or being refugee. It is the state who has the full responsibility, based on international law, to resolve the case of aircraft hijacking. The effort to resolve this aircraft hijacking can be done through international networks, bilateral agreement and the extradition of those who commits aircraft hijacking.   Keywords : Aircraft Hijacking, States Responsibility.   Kejahatan penerbangan merupakan salah satu tindak pidana yang dalam Hukum Internasional sering disebut “Aircraft Hijacking”. Kejahatan penerbangan tersebut menurut Hukum Internasional merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan. Kejahatan penerbangan tersebut oleh komunitas internasional sangat dikutuk karena menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, mengancam jiwa manusia dan merusak barang dan harta benda. Bahwa motivasi tindakan kejahatan penerbangan meliputi motif yang bersifat : pribadi, penculikan, politik dan pengungsian. Dalam rangka penanggulangan tindakan kejahatan penerbangan, berdasarkan hukum internasional, Negara mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengatasinya. Upaya penanggulangan dapat dilakukan antara lain melalui kerjasama internasional dan ekstradisi pelaku kejahatan pembajakan udara.   Kata kunci : Kejahatan Penerbangan, Pertanggungjawaban Negara. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11079 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29590 2020-12-01T21:04:41Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200731 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc URGENSI PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Mahmud, Ade Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung Array Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian negara cukup besar. Indonesia perlu menerapkan cara berhukum yang khusus untuk memerangi korupsi agar aset hasil korupsi yang dikuasai pelaku dapat dikembalikan. Realitas menunjukan nilai kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang berhasil dikembalikan ke negara. Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi dalam menyembunyikan aset hasil korupsi mendorong urgensi menerapkan strategi penegak hukum progresif dengan melaksanakan 2 (dua) langkah strategis yaitu: (1) melakukan tindakan rule breaking dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap aset terdakwa untuk jaminan pembayaran kerugian negara; (2) hakim memberikan putusan contra legem berupa kewajiban membayar uang pengganti tanpa subsider yang didahului dengan sita jaminan sehingga akan menutup ruang terdakwa untuk lepas dari pembayaran uang pengganti. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-07-31 01:55:01 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29590 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13072 2017-03-28T09:56:42Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110719 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc FUNGSI PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI ERA PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Rasdi, Rasdi Array Every businessman in the industry in conducting its business continuity capabilities required to maintain a harmonious environment and balanced to support sustainable development. This is more emphasized that any plan the establishment of industrial enterprises is estimated to have a significant impact on the environment must be accompanied Environmental Impact Assessment. The obligation is also a prerequisite for granting industrial enterprises, so that each business establishment industry is always bound to take action preservation capability environment to support environmentally sound development. Implementation of industrial licensing function as a means to control environmental pollution, as the negative impact of various business activities in the field of industry by supporting the principles of environmentally sound development that is being missed a lot of people. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13072 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48300 2025-01-12T20:54:32Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "240329 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc IMPLEMENTASI PERADILAN ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI DAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Mukhtar, Mukhtar Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Lailam, Tanto Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Array Proyek penelitian ini berfokus pada implementasi pengadilan elektronik dan proses litigasi dalam pengadilan negeri dan pengadilan agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan mengintegrasikan metodologi penelitian hukum normatif dan empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem e-court dan e-litigation efektif. Namun, penting untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam sistem e-court dan e-litigation untuk membangun sistem peradilan elektronik yang independen dan tidak memihak. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan beberapa aspek utama, seperti jaminan kualitas peradilan elektronik, independensi dan ketidakberpihakan hakim dalam kerangka elektronik, pelaksanaan sistem panitera berbasis elektronik, perekaman sidang secara elektronik, memastikan keamanan data, dan menyediakan akses tanpa batas dalam hal ruang dan waktu. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-03-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48300 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/48300/152673 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5854 2017-03-28T10:42:43Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130122 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc SUAP MENYUAP DAN MAFIA PERADILAN DI INDONESIA : TELAAH KRIMINOLOGIS Mustofa, Muhammad suap-menyuap, pengawasan birokrasi Abstract This article addresses the bribery case that involved high ranking of Indonesian Officials of various branch in Indonesian Political System. A Judge of Supreme Court, a Member of Parliament, an Attorney, and Police Officers may involve in the conspiracy that breached the system. The high rank of bribery maight be present when tehere is lack of control and supervision in beaurocracy because beaurocracry is monopoly type of services function by govermental organisation. Keywords : bribery, supervision in beaurocracy Abstrak Artikel ini membahas kasus-kasus suap menyuap yang melibatkan para petinggi dalam Sistem Politik Indonesia. Ia dapat melibatkan seorang Hakim Agung, Anggota DPR, Jaksa dan Polisi. Suap-menyuap tingkat tinggi dapat terjadi apabila terdapat kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan birokrasi, karena birokrasi pada dasarnya adalah fungsi pelayanan pemerintahan yang bersifat monopolistik. Kata Kunci : suap-menyuap, pengawasan birokrasi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5854 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17767 2020-04-17T07:15:53Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PEMAHAMAN MASYARAKAT RIAU DAN LANDASAN FILOSOFIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PELAKSANAAN PIDANA TUTUPAN Ridwan, Mukhlis Fakultas Hukum, Universitas Riau Array Pelaksanaan pidana tutupan secara yuridis telah diatur dalam UU No.20 Pnps Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dan Pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan. Dalam realitasnya pelaksanaan UU tentang Pidana tutupan hanya sekali diterapkan melalui putusan MA tertanggal 27 mei 1948 atas pelaku tindak pidana yang disebut peristiwa 3 juli 1946. Secara normative berlaku tetapi tidak pernah dilaksanakan, sehingga masyarakat hampir tidak mengetahui ada pidana tutupan. Melalui paradigma Konstrukstivime dengan Ontologi, epistemology dan metodeologi yang dimilikinya, akan menjawab bagaimana pemahaman masyarakat dan landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan, serta dinamika relasinya di Riau. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atas perbaikan aturan pelaksana pidana tutupan dimasa yang akan datang Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17767 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17767/44113 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11435 2018-08-09T07:21:30Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150424 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DAN PLURALISME HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Rochaeti, Nur http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Children in the justice system requires different handling with adults, because children are vulnerable to violence, abuse and exploitation. BAPAS role along Institutes Companion Pusaka Indonesian, Medan City Government has involved community participation in the implementation of Diversion and restorative justice in the juvenile  criminal justice system as an effort to give children the best interests of the child Anak-anak dalam sistem peradilan membutuhkan penanganan yang berbeda dengan orang dewasa, karena anak-anak rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.  Peran BAPAS bersama Lembaga Pembaga Pendamping Pusaka Indonesia, Pemerintah Daerah Kota Medan telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi Diversi maupun keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak sebagai upaya memberikan kepentingan terbaik bagi anak Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11435 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33828 2021-05-11T23:18:59Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210430 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc DAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI ERA DIGITAL Danurahman, Jeni Program Magister Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta Kusdarini, Eny Program Magister Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta Array Indonesia dikenal dengan sistem hukum campuran, perubahan-perubahan sosial yang terjadi saat ini dipengaruhi kuat oleh pembangunan negara-negara modern, yaitu perkembangan mendasar mengenai kemajuan akan teknologi. Manusia saat ini dituntut untuk hidup segala sesuatu serba cepat efektif dan efisien dalam mengerjakan segala aktivitas dengan dukungan pesatnya Teknologi. Wabah pandemi coronavirus disease (Covid-19) berdampak pada seluruh sektor di dunia tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah sudah membuat kebijakan dan menghimbau untuk work from home yang membuat seluruh aktivitas pekerjaan dikerjakan di rumah dengan memanfaatkan teknologi sekaligus upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.  Maka dari itu perlu hukum modern yang didasarkan pada dinamika tentang kebutuhan masyarakat di era digital ini karena akan merubah tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33828 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5056 2017-03-28T09:33:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100706 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Ariany, Lies The regional tax was the source income the areal that important to finance the implementation of autonomy of the area. Then area must have the authority and the capacity to dig up sources of finance self, manage and used finance personally that really adequate to finance the implementation of the government. But each government stage could only collect the tax that was mainteed to authority. It's mean to avoid the existence of the overlap or the struggle for the authority in the tax collection againts the community. Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-07-06 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5056 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/62942 2025-05-27T00:00:38Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "241230 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc AN ANALYSIS ON ONLINE CRIMINAL CASE HEARINGS: CAN JUSTICE BE SERVED ONLINE? Simandjuntak, Marcella Elwina Faculty of Law and Communication, Soegijapranata Catholic University Saraswati, Rika Faculty of Law and Communication, Soegijapranata Catholic University Soerjowinoto, Petrus Faculty of Law and Communication, Soegijapranata Catholic University Boputra, Emanuel Faculty of Law and Communication, Soegijapranata Catholic University Array This paper examines the accountability of online criminal case adjudication in Indonesia during the COVID-19 pandemic. Although normal court trials have resumed, the judiciary must prepare for the integration of online trials to improve efficiency and case management. This empirical study employs qualitative methods, collecting data through interviews with judges, prosecutors, and written interviews with lawyers, along with questionnaires. Conducted in three district courts in Central Java, it also incorporates secondary data from legal statutes and literature. Most judges, prosecutors, and attorneys found online trials accountable, with outcomes comparable to in-person hearings. However, challenges persist, such as administrative gaps, and technical disruptions. The study urges legislative action to establish procedural norms for online trials and recommends improving court decisions' quality and quantity to ensure justice.   Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-12-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/62942 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/62942/204584 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9014 2017-03-28T11:27:21Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140121 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TELAAH TERHADAP POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Zahari, Ahmad http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Polygamy, Islamic Law Perspective Polygamy, to the Indonesian Muslims, still has polemic, both the institution and the arrangement. The interpretation of polygamy is still explicit and partial, the positive side being supressed and the negative being exposed or otherwise. Consequently, polygamy has excessively and irresponsibly been practiced, deviating from the regulations, and to some people it is something frightening and should be abolished or avoided. This research discusses polygamy from a wider, comprehensive, objective, responsible and rational perspective in accordance with its main purpose. Hopefully, polygamy can contribute significantly to the lives of the individual, family, community, nation and state Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9014 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20965 2020-04-17T07:18:10Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "181030 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TITIK SINGGUNG KERAGAMAN SISTEM HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN SERIAL Yunanto, Yunanto Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Realitas menunjukkan adanya inkonsistensi dalam memaknai dan melakukan pembagian harta kekayaan perkawinan akibat adanya keragaman aturan khususnya dalam perkawinan serial. Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait titik singgung kesamaan makna dan hakikat pembagian harta kekayaan perkawinan dalam keragaman sistem hukum harta perkawinan; dan  penyelesaian pembagian harta kekayaan perkawinan dalam perkawinan serial berbasis keragaman aturan dalam praktik di pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan: terdapat kesamaan makna dan hakikat pembagian harta kekayaan perkawinan dalam keragaman sistem hukum harta kekayaan perkawinan pada harta yang diperoleh selama perkawinan di luar harta yang diperoleh karena warisan dan hibah; dan dalam perkawinan serial terbentuk masing-masing kelompok harta kekayaan perkawinan yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20965 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11470 2018-08-09T07:36:27Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "151028 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc DAMPAK POLITIK HUKUM PERTANAHAN YANG BELUM BERPERSPEKTIF HAM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT Perbawati, Candra http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Legal politic national land affairs law in exixtence already have HAM perspective, but in implementation wasn't have HAM perspective yet, which encourage the writer to revealed both background and reconstructed property right of tradition law society land. Why property right law politic concerning tradition law society land of Mesuji wasn't have HAM perspective yet, whether legal politic of property right concerning land which wasn't based on HAM perpective concerning property right protection on Mesuji tradition law society land, was two problematic within this article. This research was aimed to found argumentation of how property right of tradition society land which wasn't based on HAM perspective yet, revealed social reality related to the effect presence related to legal politic of land property right that wasn't have HAM perspective yet. Research result was expected could give contribution concerning protection understanding of property right on tradition law society land that have HAM perspective Politik hukum pertanahan nasional dalam eksistensinya sudah berperspektif HAM, namun dalam implementasinya belum berperspektif HAM, sehingga masyarakat hukum adat (Mesuji) terabaikan.Mengapa politik hukum hak milik atas tanah masyarakat hukum adat  Mesuji belum berperspektif HAM, apakah dampak politik hukum hak milik atas tanah yang belum berperspektif HAM terhadap perlindungan hak milik atas tanah masyarakat hukum  adat Mesuji, adalah dua problematik dalam penulisan artikel ini. Penulisan ini bertujuan untuk menemukan argumentasi mengapa hukum hak milik atas tanah masyarakat hukum adat belum berperspektif HAM, mengungkap realitas sosial terkait dengan dampak yang timbul berkaitan dengan politik hukum hak milik atas tanah yang belum berperspektif HAM.Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi  terhadap pemahaman perlindungan hak milik atas tanah masyarakat hukum adat yang berperspektif HAM Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11470 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34653 2021-11-17T13:28:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "211030 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MASYARAKAT ADAT DALAM PUSARAN MODAL: STUDI PENOLAKAN TAMBANG BATU GAMPING MASYARAKAT ADAT LOLOK-LUWUK-FLORES Konradus, Danggur Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular Array Menyejahterakan rakyat dengan politik hukum mono interprestasi, yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam, selain hanya menguntungkan segelintir orang, juga kerusakan lingkungan, keragaman hayati dan eksositemnya, kecuali itu masyarakat adat dipisahkan dari ruang kulturalnya. Pendekatan legalistik formal dengan izin eksploitasi batu gamping bukan satu-satunya mengatasi kemiskinan masyarakat termasuk masyarakat adat. Itulah sebabnya masyarakat adat lolok dan luwuk menolak eksploitasi batu gamping pada wilayah ulayat mereka, kemudian bagaimana mengonstruksi politik hukum berbasis potensi lokal, berwawasan lingkungan berkesinambungan. Permasalahan tersebut dikaji dengan pendekatan sosio legal, yang menghasilkan pendekatan baru yakni politik hukum Link Commune, yang menyinergikan potensi masyarakat adat lolok dan luwuk yang memiliki modal sosial yaitu keindahan alam, ruang kultural, tanah subur, dengan elemen masyarakat lainnya dan negara, bersama-sama mendesain kesejahteraan masyarakat adat itu yang demokratis dan berkeadilan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34653 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5761 2017-03-28T10:30:03Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120424 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KONSEP KEADILAN DALAM SENGKETA HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN BERBASIS KEMAJEMUKAN HUKUM Yunanto, Yunanto Justice. Marital property, legal pluralism Abstract Publishing UUP is an attempt to obtain a single normative state for the entire area of ​​the central reality of pluralism. In the area of ​​the property becomes part of the UUP, the material properties taken over from the concept of marriage in the old customary law. Marital property settings in the UUP is also a commitment to legal unification efforts to resolve conflicts that may arise between the parties due to legal pluralism. Until now there are factually plurality of marriage property law in Indonesia, as stated in Customary Law, Islamic Law (Islamic Law Compilation) and KUH.Perdata other than those listed in the UUP as positive law. Based on various court decisions in Indonesia, it turns out the reality of plurality of marriage property law lead to the unification of law by applying the UUP for the entire group. In addition to the concept of justice in various disputes the judge's decision marital property is dominated by procedural fairness. Procedural fairness that the judge used this greatly affects the balanced nature of the position of partner in marriage and by the Supreme Court's decision dated December 9, 1959 No. 424 K/Sip/1959 and  Supreme Court ruling dated 9 November 1976. No. 1448 K/Sip/1974 and judges tend to follow this jurisprudence. The concept of justice that judges tend to be used by John Rawls theory of justice that emphasizes formal justice. When drawn back again, in practice in the courts based on the paradigm of positivism who gave birth and put the judges legisme flow as a funnel law. With the paradigm of justice that would be obtained is the formal justice or procedural fairness. Keywords: Justice. Marital property, legal pluralism.   Abstrak   Penerbitan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) merupakan fenomena  menarik mengenai usaha untuk memperoleh keadaan normatif yang tunggal untuk seluruh wilayah di tengah realitas kemajemukan. Meskipun UUP bersifat “unifikasi”, namun faktanya merupakan “unifikasi dalam keragaman”.Penerapan UUP hingga kini masih memunculkan berbagai persoalan. Hal ini menunjukkan adanya dimensi yang berbeda dalam pemaknaan terhadap bidang perkawinan, termasuk bidang harta kekayaan perkawinan, yang muaranya dalam implementasinya banyak ketentuan di dalamnya yang menimbulkan pro kontra.Hasil penelitian menunjukkan dalam praktik di pengadilan negeri masih digunakan tiga dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa harta kekayaan perkawinan, yakni : hukum adat, KUH.Perdata dan UUP. Selain pluralitas aturan, juga terdapat pluralitas bentuk harta kekayaan perkawinan akibat adanya perjanjian kawin. Selain itu, dari hasil studi juga menunjukkan bahwa putusan-putusan sengketa harta kekayaan perkawinan di pengadilan negeri berorientasi pada keadilan prosedural. Hal demikian akibat dominannya pengaruh paradigma positivistik dan penekanan kebenaran formil dalam perkara perdata, yang menyebabkan termarjinalkannya keadilan substantif. Dasar untuk membagi sama besar atas obyek sengketa yang terbukti sebagai harta bersama adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No. 424 K/Sip/1959 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1448 K/Sip/1974. Konsep keadilan pembagian demikian merupakan konsep keadilan  formal yang dilandasi teori keadilan Joh Rawl. Dalam konteks penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan, keadilan yang dicari adalah keadilan substantif. Paradigma hukum progresif yang lebih mementingkan keadilan yang sifatnya substansial daripada keadilan yang sifatnya prosedural, adalah tepat untuk mewujudkan hukum yang adil.   Kata kunci :  Keadilan Hakim,  Harta Perkawinan,  Kemajemukan Hukum. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5761 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13682 2017-03-29T03:58:02Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160419 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc NOTARIS DALAM SENGKETA PERBANKAN SYARIAH Setyowati, Ro'fah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Notaris bertanggungjawab terhadap setiap akad yang dibuat. Akad syariah mempunyai karakter khusus. Mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi sengketa ialah persoalan akad, maka penelitian ini bertujuan menggali tentang tanggungjawab Notaris terhadap akad dalam konteks sengketa perbankan syariah. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasilnya, pada sebagian sengketa, terindikasi bahwa belum banyak Notaris yang paham akad syariah. Sementara, untuk keperluan ini, semestinya ada standarisasi kompetensi. Berdasarkan hal tersebut, perlu materi terkait, dalam kurikulum MKn. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13682 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/70370 2026-05-20T02:10:55Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "260330 2026 eng " 2527-4716 2086-2695 dc INTEGRATING ISLAMIC CRIMINAL LAW INTO INDONESIA’S NEW CRIMINAL CODE: A STUDY OF LEGAL PLURALISM AND NORMATIVE TRANSFORMATION Abdillah, Junaidi Faculty of Sharia and Law, UIN Walisongo Semarang https://orcid.org/0000-0002-0041-9798 Nurhayati, Tri Faculty of Sharia and Law, UIN Walisongo Semarang https://orcid.org/0000-0002-0041-9798 Anwar, Maulana Faculty of Sharia and Law, UIN Walisongo Semarang Array The enactment of New Criminal Code signifies a pivotal shift in Indonesia's criminal law, aiming to harmonize national identity with religious, customary, and Western legal principles. This study investigates the influences of Islamic law to the New Criminal Code, focusing on criminal acts. Understanding this interaction is essential to explain how Islamic legal principles contribute to shaping contemporary national criminal law reform in Indonesia. This study employs doctrinal legal research, which examines legal principles, statutory provisions, and legal doctrines related to Islamic criminal law and Indonesia’s New Criminal Code. The research relies primarily on legal documents, including legislation, scholarly literature, and authoritative legal texts. The collected data were analyzed qualitatively using the analytical model of Miles and Huberman, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The research identifies two key findings: (1) Islamic law significantly influences the provisions of the New Criminal Code, evident in material and formal legality aligning with societal values; and (2) Islamic principles exhibit greater responsiveness in addressing legality standards, the retroactive principle, and crime classification. These findings underscore the progressive and integrative potential of Islamic law in enriching national criminal law reforms. This study offers a novel contribution by mapping the substantive transformation of Islamic criminal law principles into Indonesia’s New Criminal Code, thereby highlighting the role of Islamic legal thought in contemporary national criminal law reform. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2026-03-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/70370 Masalah-Masalah Hukum; Vol 55, No 1 (2026): MASALAH-MASALAH HUKUM (in Press) eng Copyright (c) 2026 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9051 2017-03-28T12:45:47Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140422 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR UTAMA KEBERHASILAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN JOKOWI-RUDY DI KOTA SURAKARTA Yuwono, Teguh http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Law Enforcement, Good Governance And Humanistic Approach Law enforcement is one important thing in achieving local good governance in Surakarta City under Jokowi-Rudy. The main question of this research is how comes law enforcement contributes to the success of local good governance in Surakarta. Qualitative method is used in answering the researh questions. Research results show that rule law is one pivotal factor in   good local governance of Surakarta. The method of rule of law in Surakarta City is uniqe since it uses humanistic approach in enforcing the laws. This approach is effective since conducive supports from civil society Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9051 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23575 2020-04-17T07:21:19Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190731 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REKONSTRUKSI KONSTITUSI DALAM REGIONAL REPRESENTATIVE DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP FUNGSI LEGISLATIF Tinambunan, Hezron Sabar Rotua Universitas Negeri Surabaya Prasetio, Dicky Eko Universitas Negeri Surabaya Array Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga legislatif yang lahir dari gejolak reformasi 1998 yang keberadaan yuridis terkait DPD dan kewenangannya didasarkan Pasal 22D UUD NRI 1945. Dalam regelende functie  maka sejatinya peran DPD sebagai perwakkilan daerah untuk mengimbangi adanya peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai political. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menganalisis kembali bagaimana seharusnya keberadaan DPD dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approch), bahwa keanggotaan DPD haruslah merupakan calon perseorangan yang terbebas dari jabatan dan fungsionaris partai politik. Hal ini untuk mempertegas serta mengoptimalkan peran regional representative supaya dari proses pencalonan, pengangkatan, dan perumusan kebijakan merupakan perorangan yang benar-benar concern terhadap permasalahan, dinamika, dan kepentingan daerah yang diwakilinya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23575 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12839 2018-08-09T07:36:35Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "151028 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc DISKRIMINASI RASIAL DAN ETNIS SEBAGAI PERSOALAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Armiwulan, Hesti http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array The Republic of Indonesia already had commitment to respect and uphold human rights that stipulated in The Constitution of Republic of Indonesia 1945. One of the constitutional rights is everyone have the rights to free from discrimination. The issue of potential racial discrimination occurred in Indonesia, considered the amount of population in Indonesia is too many, a lot of different ethnic, racial and ethnic groups (multi-ethnic) and educational level is still relatively low as well as a lot of them are poor persons . The effort to eliminate racial discrimination is law protection and law enforcement as well as increasing awareness to respect human dignity. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12839 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41008 2022-11-22T18:51:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220730 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc EMPAT PROBLEMATIK FILOSOFIS HUKUM DALAM DINAMIKA HUBUNGAN KEADILAN DAN KEPASTIAN Binawan, Al. Andang L. Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Array Hukum adalah product penting kebudayaan manusia yang juga menggenggam persoalan filosofis. Banyak pemikir berusaha memaparkannya, termasuk H.L.A. Hart. Pokok-pokok persoalan filosofis penting itu antara lain muncul dalam tarik-menarik antara tujuan keadilan dan kepastiannya, seperti dalam adagium “Summum ius, summa iniuria“. Selalu ada upaya untuk memahami dan meredakan ketegangan, tetapi setiap upaya selalu menggendong persoalan filosofis­nya. Artikel ini berusaha memetakan persoalan-per­soalan filosofis itu supaya alur dan dinamika perdebatannya lebih mudah diikuti. Pro­blematik yang muncul dari hubungan antara tujuan keadilan dan kepastian itu -yang akan disebut sebagai ‚sudut sempit‘, berbeda dengan ‚sudut luas‘-nya H.L.A. Hart- dipetakan dalam dimensi ‚waktu‘ alur hidupnya suatu hukum. Dari sudut sempit ini, akan tampak empat pro­ble­­matik filosofis. Pencermatan problematik filosofis ini penting terutama untuk memahami bahwa tidak ada hukum yang sempurna, sehingga perlu terus-menerus dicermati agar lebih mencapai tujuan dasarnya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/41008 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5794 2017-03-28T10:38:42Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "121023 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc EFEKTIFITAS KELEMBAGAAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM PERLINDUNGAN HAM BAGI PEREMPUAN DI INDONESIA Patra, Rommy National Commission on Violence Against Women, effective, institutional Abstract: National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) is an independent national institution that function to promote and protect women's rights. Institutional existence of Komnas Perempuan still contain many flaws and does not show the characteristics as effective human rights institution. Therefore the institutional of Komnas Perempuan should be arranged to strengthen the function in the protection of human rights in Indonesia, especially women's rights. Keyword: National Commission on Violence Against Women, effective, institutional Abstrak: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah institusi nasional independen HAM yang berfungsi memajukan dan melindungi hak-hak perempuan. Eksistensi kelembagaan Komnas Perempuan masih mengandung banyak kelemahan dan tidak memperlihatkan ciri sebagai institusi nasional HAM yang efektif. Oleh karena itu kelembagaan Komnas Perempuan harus ditata untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia khususnya hak-hak perempuan. Kata Kunci: Komnas Perempuan, efektif, kelembagaan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5794 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13664 2020-04-17T07:08:54Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170130 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PEMBATALAN AKTA HIBAH (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 78 PK/Ag/2013) Hardianti, Annisa Setyo Universitas Brawijaya http://orcid.org/0000-0003-2626-7128 http://orcid.org/0000-0003-2626-7128 Array Pengertian hibah secara umum yaitu hibah termasuk dalam perbuatan hukum dimana terjadi pemindahan hak kepemilikan yang sengaja untuk dialihkan kepada pihak atau orang lain. Adapun hibah menurut hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW) dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693, sedangkan dalam hukum Islam hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai dari Pasal 210 hingga Pasal 214. Dalam Pokok Permasalahan pembatalan Akta Hibah nomor : 162/Klj/11/1999, dimana terjadi suatu kesalahan yaitu putusan pada tingkat pertama dan kedua menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memutus perkara pembatalan Akta Hibah tersebut sedangkan sudah ada aturan yang dengan jelas mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam memutus perkara diantara umat Islam atau muslim dalam Pasal 3 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hingga pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali putusan berubah menjadi Pengadilan Agama berwenang atas perkara pembatalan Akata Hibah tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganilisis putusan Mahkamah Agung nomor : 78 PK/Ag/2013 beserta segala proses sehingga tidak terjadi suatu kesalahan yang sama bagi para hakim yang kelak memutus perkara serupa. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik preskripif. Putusan Hakim yang menyimpang dari aturan perundang-undangan mengenai kewenangan Pengadilan Agama mengakibatkan terjadinya suatu ketidakadilan dan tidak tercapainya suatu kepastian hukum, sedangkan negara telah mengatur dengan sangat jelas dalam Undang-undang. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13664 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10472 2017-03-28T09:53:06Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110419 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA DAN PENGARUHNYA PADA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH Pigome, Martha http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Politics Mining Law in Indonesia has undergone significant changes with the enactment of Law Number 4 of 2009 as elaboration of Article 33 Paragraph (3) and (4) of the 1945 Constitution. State through the goverment authorized to regulate the management of mining, in the era of regional authonomy Local Goverment have the authority to regulate and supervise the management or control of any existing mining businesses in the area with more emphasis on enivonmental management and environmentally sustainable. Kata kunci: Politik Hukum, Pertambangan, Lingkungan Hidup Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10472 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28848 2020-05-09T22:00:42Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200430 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) DAN PENGHINDARAN PAJAK Ispriyarso, Budi Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro https://scholar.google.co.id/citations?user=Qad_G0cAAAAJ&hl=id Array AEOI (Automatic Exchange Of Information) merupakan  sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak. Adanya AEOI ini dilatarbelakangi banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Permasalahannya adalah (1) Bagaimana penghindaran pajak dilakukan wajib pajak di Indonesia (2) bagaimana peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan wajib pajak melalui tax avoidance dan tax evasion. Peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak sangat penting, karena dengan adanya sistim ini, wajib pajak yang membuka rekening di negara lain akan terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asal. Sistem ini juga akan berguna mengurangi pengemplang pajak untuk menghindari pajak, karena negara-negara yang ikut tergabung sistem ini, semakin banyak. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-04-30 04:26:19 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28848 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13063 2017-03-28T09:56:29Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110719 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERWAKAFAN TANAH DAN PENDAFTARANNYA PASCA BERLAKUNYA UU. NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KOTA SEMARANG Noor, Afif Array Land wakaf is an action that has institutionalized in the structure of Indonesian society. In order to improve surety and legal protection for the existence of wakaf, Act No. 41 Year 2004 concerning Wakaf is created as the center of the regulation of Wakaf in Indonesia. In connection with land wakaf, based on the research, it is found that the regulation of land wakaf after the legalization of wakaf Act is clearer and stricter also more detailed in regulating various matters related to wakaf compared to the previous regulation. In relation to the area of land wakaf, the total area of land wakaf that has been registered in the Land-Affairs Office of Semarang City is as much as 56, 457. 4 m2, scattered at 104 locations in Semarang City region. Meanwhile, the area of land that has not been registered at the Land-Affairs Office of Semarang City is as much as 6, 015 m2, scattered at 29 locations in 7 districts. There are several factors hindering the implementation of Wakaf Act demanding to perform the registration of land wakaf after the legalization of Wakaf Act, which are, lack of socialization from the related institutions about the importance of performing registration of land wakaf, legal awareness of the caretakers of land wakaf that is still relatively low, and unavailability of fund used for performing registration of land wakaf. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13063 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/54853 2025-04-23T21:34:58Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "241031 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ANALISIS STANDAR PENERBANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM UDARA INTERNASIONAL Kusumadewi, Puan Maharani Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Roisah, Kholis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Prabandari, Adya Paramita Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro https://scholar.google.com/citations?user=VuErKqUAAAAJ&hl=id&oi=ao Manitra, Ramalina Ranaivo Mikea ASTA Research Center Array Kesalahan manusia dapat menyebabkan kecelakaan penerbangan. Oleh karena itu, manajemen suatu negara harus memiliki sistem yang terpercaya untuk memastikan penerbangan yang aman dan nyaman. Penelitian ini mengkaji persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan Indonesia serta implementasinya dibandingkan dengan hukum dan peraturan penerbangan internasional. Penelitian ini menganalisis data menggunakan penelitian doktrinal. Studi ini menemukan bahwa Indonesia menerapkan monisme dengan doktrin inkorporasi dan dualisme dengan doktrin transformasi. Indikator keselamatan penerbangan dan indikator keamanan penerbangan menunjukkan implikasinya. Menurut penelitian ini, semua pihak harus memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang ada. Kampanye budaya keselamatan penerbangan secara nasional juga diperlukan. Gerakan ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan kepada penumpang pesawat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-11-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/54853 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5830 2017-03-28T10:51:43Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130723 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KORUPSI SKALA KECIL DALAM PELAYANANPUBLIK (Studi Kasus Pada Sebuah Rumah Susun di Jakarta) Sigit, Istarti A. corruption, public service, rent apartment. Abstract This article described such practice of petit bribery at the low cost renting apartment Melati, Penjaringan, North Jakarta, an asset of the government of Jakarta province. To understand the basic related problems to such issue may provides a reflection on the mismatch between what is stated as government’s program and its real implementation and how to engineer appropriate solutions for the similar problems in the time to come. Keywords : corruption, public service, rent apartment. Abstrak Artikel ini mendeskripsikan praktik dari suap skala kecil pada rumah susun sewa murah Melati, Penjaringan, Jakarta Utara, sebuah aset dari pemerintah propinsi DKI Jakarta. Memahami permasalahan mendasar yang bertalian dengan masalah tersebut dapat menyediakan suatu refleksi tentang kesenjangan antara apa yang dinyatakan sebagai program pemerintah dan implementasi riilnya dan bagaimana merekayasa jalan keluar yang berpadan untuk permasalahan yang mirip dalam waktu yang akan datang. Kata Kunci : Korupsi, Pelayanan Publik, Rumah Susun Sewa. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5830 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16271 2020-04-17T07:14:02Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "171030 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc OUTSOURCING JASA KEBERSIHAN DI INSTANSI PEMERINTAH Sujoko, Ajik Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Penggunaan alih daya jasa kebersihan oleh intansi pemerintah merupakan pilihan. Regulasi outsourcing diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Salah satu bentuk perusahaan menurut ketentuan ketenagakerjaan adalah usaha yang berbadan hukum. Instansi  pemerintah belum dapat disebut sebagai perusahaan. Jadi, penggunaan outsourcing oleh instansi pemerintah belum ada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Kendati demikian, instansi pemerintah memiliki kewenangan menggunakan outsourcing. Instansi pemerintah yang menggunakan outsourcing, harus tunduk peraturan ketenagakerjaan. Memilih  perusahaan outsourcing di instansi pemerintah, mengikuti ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16271 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11425 2018-08-09T07:12:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150115 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc SANDERA PAJAK SEBAGAI ALAT PAKSA DALAM PENAGIHAN UTANG PAJAK ( Studi tentang Penegakan Hukum Pajak Melalui Sandera Pajak ) Ispriyarso, Budi http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Problems found in this study is the reason why the government uses tax hostages in tax collection, how hostage force to used as a tool in the collection of tax debts and how the hostage-taking in terms of juridical aspect. The approach method used in this research is the Socio Legal Research. Result is that there are several factors that become a reason for the tax hostage. Government (fiscus) in collecting tax debts with the tax hostages have been carried out in accordance with the provisions of the act . According to aspects of legal certainty, tax hostages in Indonesia has had a legal protection, named Law No. 19 of 2000 as well as some regulatory other aspects . From the legal justice aspect, protection law also granted to taxpayers affected by the gijzeling. From the aspect of expediency, the application of the gijzeling prove to be useful in improving taxpayer compliance. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengapa pemerintah menggunakan sandera pajak  dalam penagihan pajak, bagaimana penyanderaan dipergunakan sebagai alat paksa dalam penagihan utang pajak dan bagaimana penyanderaan ditinjau dari aspek yuridis. Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Socio legal Research. Hasil Penelitian adalah ada beberapa faktor yang menjadi alasan dilakukannya penyanderaan pajak. Pemerintah (fiscus) dalam melakukan penagihan utang pajak dengan sandera pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.Berdasarkan aspek kepastian hukum, sandera pajak di Indonesia telah mempunyai payung hukumnya  yaitu UU Nomor 19 tahun 2000 serta beberapa peraturan lainnya. Dari aspek keadilan, perlindungan hukum juga diberikan kepada wajib pajak yang terkena sandera pajak. Dari aspek kemanfaatan, penerapan sandera pajak bermanfaat dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11425 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/32628 2021-03-23T21:31:28Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210131 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEDUDUKAN ISTIMEWA MEREK TERKENAL (ASING) DALAM HUKUM MEREK INDONESIA Lobo, Lionita Putri Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Wauran, Indirani Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Array Sistem pendaftran first to file dinilai belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Merek terkenal karena status terkenalnya mempunyai kedudukan yang istimewa. Adapun tujuan penulisan artikel ini untuk memberikan argumentasi bahwa merek terkenal sekalipun belum terdaftar di Indonesia tetap mendapat keistimewaan karena frasa terkenalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Indonesia seharusnya melindungi merek terkenal meskipun belum terdaftar dalam daftar umum merek, seperti yang telah diatur dalam Perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris. Perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris harus dijadikan sebagai sumber hukum oleh Indonesia sebagai konsekuensi keikutsertaan dalam World Trade Organization (WTO) untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-01-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32628 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4215 2022-07-06T21:27:53Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120124 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc POTRET REFORMASI HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI TAHUN 1998 Pekuwaly, Umbu Lily http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Reformation of law past total reformation in may 1998 not yet progress reach that significant. Reformation of law as mainly agenda prominent limited at substancial of law with for times amandemen constitution 1945 and than establishment the institution of law enforcer for to support law enforcement like Yudicial commission and Court of Constitution. However, law enforcement that just and without discrimination as reformation ideally in law aspect untill now not perfect. Law enforcement tend discriminative beside that in law enforcement practice still has happened judicature mafia Keywords : Reformation of law, law enforcement and Justice Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4215 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13121 2017-03-28T10:55:55Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "131022 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENTINGNYA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG LINTAS TRANSIT DI SELAT MALAKA BAGI INDONESIA DAN MALAYSIA Nasir, Muhammad Array Indonesia and Malaysia are bordering contries the Malacca Strait which has been ratified by UNCLOS in 1982. Found in the UNCLOS 1982 transit Passage in the Malacca Stra;t not including the te"itorial sea, while there are parts of the territorial sea in the Malacca Strait. so that, Indonesia and Malaysia did not receive the full rights of sovereignty as the territorial sea. Transit passage only regulates passage on the high seas and EEZ. Domestic laws may not discriminate to the user states and should comply based on international law. Indonesia and Malaysia need to establish domestic laws regarding transit passage and fight back rights and responsibilities of the strait states to international community. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13121 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17096 2020-04-17T07:16:24Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180730 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA Gulo, Nimerodi Array Rumusan norma yang berkaitan dengan ancaman pidana pada dasarnya bersifat maksimum. Hal tersebut menimbulkan ruang disparitas putusan hakim. Disapritas tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan (keadilan substantif) bagi terpidana. Rumusan masalahnya adalah,  apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perakara pidana didalam persidangan?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dan empiris dalam kaitannya dengan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukan dalam memutuskan perkara hakim tunduk pada Pasal 197 KUHAP, yaitu hakim harus memiliki pertimbangannya sendiri didalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, melalui pembuktian materil dipersidangan untuk mendukung kesimpulan dalam pertimbangan hakim.  Saat ini peradilan di Indonesia masih menggunakan metode penjatuhan hukuman berdasarkan pemeriksaan persidangan saja. Hal ini menyebabkan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim terdapat perbedaan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya yang disebut dengan disparitas pidana. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11451 2018-08-09T07:35:52Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "151028 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Putrijanti, Aju http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara dan memeriksa obyek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan PTUN serta perluasan obyek sengketa.  Penambahan kewenangan PTUN dan perluasan obyek sengketa harus diikuti dengan sinkronisasi perundangan di bidang peradilan Administrative Court has an authority to examine, decide and settle the dispute in administrative field and the object is administrative decree. Act No. 30 Year 2014 of Governance Administration gives more authority and widen the object. This should followed with synchronized the law in Administrative Court Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11451 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34412 2021-11-17T13:02:49Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210731 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MEMBANGUN MODEL DESA ANTI POLITIK UANG SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM MENCEGAH PILKADA CURANG Riwanto, Agus Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Achmad, Achmad Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Suranto, Suranto Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Firdaus, Sunny Ummul Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Wahyuni, Sri Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Array Desa dan warga desa sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Desa menjadi lokasi praktik politik uang dalam bentuk jual-beli suara antara calon kepala daerah dan warga desa. Praktik politik uang di desa berbahaya karena dapat merusak integitas Pilkada. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode depth interview dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab politik uang masih terjadi dipengaruhi oleh faktor budaya, kemiskinan, tingkat pendidikan, tingkat pemahaman hukum, tingkat pemahaman agama, lemahnya institusi pemerintahan, lemahnya institusi pengawasan dan lemahnya institusi partai dan kader politik. Oleh sebab itu, perlu dibangun Model Desa Anti Politik Uang dalam pilkada dengan Pelibatan dan pemanfaatan secara maksimal modal sosial dalam masyarakat untuk membentuk Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34412 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5752 2017-03-28T10:29:51Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120424 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc Revitalisasi Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk Mewujudkan Negara Palestina Merdeka Mardenis, Mardenis Palestinian, OIC Abstract One of prolonged international conflict and no body nows how long the conflict will end is Arab/Palestina – Israel conflict. This conflict is prolonged, as well as due to a blind support by the United States toward Israel, but also because the UN structure, especially the structure of UN Security Coyncil since its inception is not democratic and not representative. Therefore, for this conflict may soon be over and the dreem of Palestinians to have a fully independent and sovereign State, absolutely did the restricting of the UN Security Council to be more democratic and representative. In this framework the hole of Islamicd organizations (OIC) is very important and strategic to build solidarity and solidity of Islaamic Countries and the State of Muslim Majority Countries in order to urge the UN to restructure themselves towards a more democratic United Nations. Key words : Palestinian, OIC Abstrak Salah satu konflik internasional yang berkepanjangan dan entah sampai kapan akan berakhir adalah konflik Arab/Palestina- Israel. Berkepanjangannya konflik ini di samping disebabkan karena dukungan yang membabi buta oleh Amerika Serikat terahadap Israel, tetapi juga karena struktur PBB khususnya struktur DK-PBB yang sejak aawal berdirinya memang tidak demokratis dan tidak representatif. Untuk itu, agar konflik ini dapat segera berakhir dan mimpi bangsa Palestina untuk memiliki sebuah Negara merdeka dan berdaulat penuh, mutlak dilakukannya restrukturisasi terhadap DK-PBB agar lebih demokratis dan representatif. Dalam kerangka inilah peran Organisasi Islam (OKI) sangat penting dan strategis untuk membangun solidaritas dan soliditas Negara-negara  Islam dan Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim guna mendesak PBB untuk melakukan restrukturisasi diri menuju PBB yang lebih demokratis. Kata Kunci : Palestina , OKI Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5752 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13672 2017-03-29T03:29:15Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160126 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERIZINAN Sintha Dewi, Dyah Adriantini Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Array P di kantor pelayanan publik biasanya membutuhkan waktu yang lama. roses perolehan izin Sebaliknya Pemberian layanan publik yang baik adalah hak dari setiap warga Negara. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi landasan bagi pelaksana layanan publik, karena pada dasarnya birokrat adalah pelayan masyarakat. Namun, aturan untuk mewujudkan pelayanan yang baik, tidak hanya tergantung pada yang baik saja moral pelaksana. menentukan pemberian melainkan juga Hal itu keberhasilan dalam layanan publik. adanya model Sistem Pelayanan Terpadu, dapat menjadi solusi bagi Dalam praktik upaya optimalisasi layanan publi di bidang perizinan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-01-26 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13672 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/71086 2026-03-12T00:59:36Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "251030 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc RETHINKING WALI ADHAL PROCEEDINGS: THE ROLE OF AUDI ET ALTERAM PARTEM IN ADVANCING PROCEDURAL FAIRNESS Rosyadi, Imron Supreme Court of Indonesia Asep, Mohamad Tanjung Balai Karimun Religious Court https://orcid.org/0000-0002-0148-3847 Array This study analyzes the procedural reconstruction of wali adhal cases in Indonesian Religious Courts, which are currently resolved through voluntary petitions (voluntair). In practice, a guardian who refuses without legitimate grounds is replaced by a judicial guardian (wali hakim) through a court decree; however, this procedure undermines procedural fairness by excluding the guardian's formal right to present objections. The research employs a normative juridical methodology, utilizing both legislative and conceptual approaches. The legislative approach critically examines the statutory regulations governing wali adhal cases, particularly the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The conceptual approach is used to propose a procedural shift from voluntair to contentiosa, grounded in the principle of audi et alteram partem, which requires equal opportunities for all parties to be heard. Such reclassification is expected to ensure balanced judicial outcomes, protect the bride’s right to marry, and proportionately safeguard the guardian’s legal position. This study contributes to the development of more equitable judicial procedures within Religious Courts, ensuring procedural justice for both parties involved in wali adhal cases. The proposed shift would foster fairness in the legal process, allowing both the guardian and the bride equal legal standing, evidence presentation, and the right to challenge decisions, ultimately enhancing the legitimacy and fairness of judicial decisions. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-11-29 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/71086 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9042 2018-08-09T06:57:18Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140422 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KONSTRUKSI KONSEP HAK ATAS MEREK DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI Mulyani, Sri http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Construction Mark Rights, Fiduciary Law System, Economic Development Default Paragraph Font;hps;In the development of society in the global market, especially the rights of intellectual property rights to the brands used as collateral (collateral) to obtain bank credit internationally. Purpose of this research to formulate the concept of rights to the brand in a fiduciary legal system in an effort to support economic development. This research is included in the realm of socio- legal studies research study is a study that examines the non-doctrinal law by using the approach of law and social science. Setting Brand as objects in the system guarantees fiduciary law has not given a clear interpretation. The ideal concept of the brand as a fiduciary arrangement should be developed is a comprehensive arrangement, both from a systemic culture of law, the legal structure and the substance of the law based on Pancasila and the 1945 Constitution in economic development.   Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9042 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20712 2020-04-17T16:10:36Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190426 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI PENGADILAN NEGERI Putranto, Irvan Adi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang Array Badan Penyelesaian Sengketa atau lebih dikenal dengan BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. pada awalnya konsumen yang merasa dirugikan hanya dapat menuntut hak-haknya dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan saja, namun dengan lahirnya undang-undang perlindungan konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di BPSK. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menganut prinsip putusan bersifat final dan mengikat, akan tetapi putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan bagi para pihak yang menolak atau keberatan atas putusan BPSK. Putusan BPSK tidak dapat melaksanakan sendiri putusannya oleh karena itu eksekusi putusan BPSK dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-04-26 14:10:46 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20712 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11599 2017-03-28T09:35:22Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "101010 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERGULATAN HUKUM POSITIVISTIK MENUJU PARADIGMA HUKUM PROGRESIF Swardhana, Gde Made http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array The legal reform is not only reform the legal substance but also to reform the legal structure and the legal culture including legal ethic and legal science. The impact of legal formalistic positivistic can not success to solve the legal problem in reality, therefore we need the progressive law to solve those problems. The chrematistic of Progressive Law consist of: (1). the paradigm of progressive law is law for human being; (2) the progressive law refuses the rigid of positivism; (3). If we recognize the rigid of positivism, we need space for freedom from formal law (positivism); (4). The progressive law pays attention and focus for human behavior regarding the existence of laws. Through some characteristics of progressive law, the law enforcement in Indonesia ideally is not only focus to the legal positivistic, but we should jump, reach, and come to the paradigm of progressive law Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-10-10 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11599 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40526 2022-07-11T19:23:02Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220428 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Akbar, Muhammad Fatahillah Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Array Keadilan restoratif mulai dikenal tidak hanya dalam lingkup peradilan pidana anak saja. Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung mulai memberlakukan keadilan restoratif di luar perkara anak. Pengaturan dalam setiap tahapan tersebut berbeda. Artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai politik hukum keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini. Dalam pembahasan, ditemukan bahwa pengaturan Keadilan Restoratif di setiap tingkatan peradilan belum diatur dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan Keadilan Restoratif di setiap tingkatan memiliki disparitas, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam mencapai tujuan keadilan restoratif, peraturan yang ada masih belum cukup. Sehingga perlu dibentuk Keadilan Restoratif pada tingkat Undang-Undang. Dengan perkembangan tersebut, pembaharuan RUU KUHP yang sudah menunjukkan nilai-nilai restoratif perlu didukung dan diperkuat nilai-nilai restoratifnya. Parameter pemidanaan dan konsep pemaafan hakim merupakan bentuk-bentuk restoratif yang ada dalam RUU KUHP. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-04-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40526 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5785 2017-03-28T10:38:31Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "121023 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc HUKUM AGRARIA NASIONAL SEBAGAI PRODUK POLITIK BERBASISKAN NILAI-NILAI PANCASILA Sumarja, FX. Pancasila, agrarian law, the product of politics. Abstract The study of this law to know: embodiment of the values ​​of Pancasila in the national agrarian law and substance of national agrarian law as a product of politics. Conclude that the results of the study: values Pancasila has entrenched in such strong in UUPA,  so potential as a means to explain, anticipate, and giving the solution all legal problem of agrarian law in Indonesia. UUPA as the product of a political characterless responsive, and appeasing a sense of justice coveted by Indonesian people. Key Word: Pancasila, agrarian law, the product of politics.   Abstrak Kajian hukum ini untuk mengetahui: perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam hukum agraria nasional dan  substansi hukum agraria nasional sebagai produk politik. Hasil kajian disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah mengakar sedemikian kuat dalam UUPA, sehingga potensial sebagai sarana untuk menjelaskan, mengantisipasi dan memberi solusi segala persoalan hukum agraria di Indonesia. UUPA sebagai produk politik berkarakter responsif dan memenuhi tuntutan  rasa keadilan  yang didambakan  oleh masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Pancasila, hukum agraria, produk politik. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5785 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20658 2020-04-17T07:18:41Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190130 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PLURALISME HUKUM PROGRESIF: MEMBERI RUANG KEADILAN BAGI YANG LIYAN Mukminto, Eko Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Marwan, Awaludin Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Array When ideological contestation in law is controlled by the logic of the majority. Then the consequences of the legal logic will be controlled by the logic of oppression. In this context, minorities whether based on religion, ethnicity, gender or sexuality are difficult to pursuit justice. Access to justice is possible as long as minority representation is also present in state law. This paper aims to examine the concept of legal pluralism in Progressive law. Thus, it will also provide alternative ideas for resolving the problem of discrimination of minority groups. Satjipto Rahardjo’s Progressive law has a philosophical basis that sees that the discourse of law is never be final and legal pluralism will provide justice. In the progressive law reasoning, legal pluralism will be discussed with recognition and redistribution political theory, so that it will tear down constellation of hierarchical structures and provides justice for minorities or “the others”. Therefore, state law is no longer the rule of majority. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20658 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10463 2017-03-28T09:52:52Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110419 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI DI INDONESIA Yoserwan, Yoserwan http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh In order to overcome crime in economy, there have been several related statues. The success of a statue to reach the goals, it really depends on the criminal law policy contained in the statues. In fact criminal law policy in the statues relates to economic crime is not consistent, synchronized and harmonized with each others. It is proved in the formulating a crime, elements of crime, criminal liability and the punishment. Inconsistency and inharmonic also exist in formulating of its criminal law procedure such as coordination among related law enforcement agencies. In order to support the success of law enforcement of economic criminal law, there should be consistency synchronization and harmonization of regulation related to economic crime. Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, tindak Pidana Ekonomi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10463 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/25991 2020-04-17T07:24:07Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200131 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN Aidi, Zil Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang dan Surabaya menunjukkan bahwa penerapan e-court secara umum dapat berkontribusi pada efisiensi peradilan. Kondisi ini terlihat pada seluruh pendaftaran perkara perdata yang melalui kuasa hukum di kedua PN sudah dilakukan melalui e-filing, begitu juga dengan taksiran dan pembayaran biaya perkara yang sudah menggunakan e-SKUM dan e-payment. Penggunaan e-summons dan e-litigation belum terlaksana dikarenakan pengguna peradilan masih enggan untuk menggunakan fitur tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan mengenai e-summons menyimpangi ketentuan dalam HIR dan RBG terkait pemanggilan para pihak, namun kondisi ini dapat dimaklumi mengingat proses pembentukan undang-undang hukum acara perdata yang baru membutuhkan proses yang panjang sementara peningkatan efektifitas dan efisiensi peradilan dibutuhkan segera. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-01-31 16:03:28 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25991 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13054 2017-03-28T09:48:39Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110118 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL SEBAGAI TUGAS PEMERINTAHAN Djasmani, H. Yacob Array Based on Social lnsurence Act, Implementation of Social lnsurence is a government duty. Its realized by a executing body that have right and duties based on administrative law. Based on the Administrative Law, The Government responsible to execute it caused based on 1945 Constitution, the social insurence is a part of The Human Rights. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13054 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/51105 2024-12-23T20:15:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "230731 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TINJAUAN PENETAPAN UPAH MINIMUM 2023: EVALUASI KEBIJAKAN PENGUPAHAN DAN REVITALISASI DEWAN PENGUPAHAN Izzati, Nabiyla Risfa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Array Tindakan Pemerintah menerbitkan Permenaker 18/2022 yang mengatur formulasi upah minimum tahun 2023 menuai polemik. Kebijakan ini didukung sebagian besar serikat pekerja karena berimbas pada kenaikan UMP dan UMK dengan margin lebih tinggi dibanding kebijakan sebelumnya, namun ditolak oleh mayoritas organisasi pengusaha karena menyimpangi PP 36/2021 tentang Pengupahan. Artikel ini meninjau formula penetapan upah minimum 2023 dari kerangka kebijakan pengupahan, dan menemukan bahwa kebijakan ini lebih memberikan rasa keadilan dan membawa kemanfaatan jika dibandingkan dengan formula menurut PP 36/2021 maupun PP 78/2015. Variabel alfa (a) dalam formula upah minimum 2023 membuka ruang dialog dan negosiasi tripartit yang telah lama terkunci dalam Dewan Pengupahan. Hal ini diharapkan akan mampu merevitalisasi peran Dewan Pengupahan, dan karenanya kebijakan formulasi upah minimum 2023 penting untuk dipertahankan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/51105 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5820 2017-03-28T10:51:29Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130723 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT NGADHU-BHAGA, KABUPATEN NGADA – NTT Rato, Dominikus dispute resolution, adat land conflict, local knowledge Abstract The goal of the study to improve alternative dispute resolution of adat land conflict within local knowledge perspectif in Ngadhu-bhaga community , Flores, Nusa Tenggara Timur. In the socio-cultural reality of local knowledge is plural. The plurality of local knowledges are local komunity cosmological based. The dispute resolution of conflict always happens although it is guided in harmony. So, the dispute resolution of adat land conflict of Ngadhu-bhaga community it is world view orientation. Keywords: dispute resolution, adat land conflict, local knowledge   Abstrak Tujuan kajian ini untuk mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa dalam perspektif kearifan local pada komunitas Ngadhu-bhaga, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam kenyataan sosial budaya kearifan local itu bersifat plural. Keanekaragaman kearifan local berbasis pada kosmologi komunitas local itu. Penyelesaian konflik selalu diarahkan pada upaya harmoni. Jadi, penyelesaian sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan local pada komunitas Ngadhu-bhaga berorientasi pada cara pandang yang demikian itu.   Kata kunci: penyelesaian sengketa, tanah adat, kearifan lokal Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5820 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15409 2020-04-17T07:13:38Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "171030 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc RASIO LEGIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASINYA Simatupang, Landya Maria Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya http://orcid.org/0000-0002-9928-6285 Koeswahyono, Imam Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Sugiri, Bambang Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Array Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, muncul permasalahan saat implementasi UU dimaksud yaitu perjanjian/akta apa yang dapat dipergunakan dalam hal syarat-syarat untuk melaksanakan PPJB sebagaimana di atur dalam Pasal 43 UU Rumah Susun belum terpenuhi. Pasal  43  UU Rumah  Susun  mengijinkan  pengembang   untuk   melakukan  penjualan  satuan    rumah  susun  yang  dibangunnya,  asalkan   memenuhi  persyaratan  -  persyaratan   yang  diatur  dalam  Pasal  43 UU ayat (2) tersebut. Selanjutnya, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penulis mengkaji lebih lanjut apa yang menjadi rasio  legis pengaturan dari Pasal 43  UU Rumah Susun yang  wajib dipatuhi  oleh  pengembang. Kemudian dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa rasio legis pengaturan ketentuan tersebut adalah dalam rangka perlindungan konsumen. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15409 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11095 2017-03-28T12:55:03Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "141021 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ASOSIASI USAHA DALAM TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN INDONESIA Prananingtyas, Paramita http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Trade Association as a Cartel Operative Under Indonesian Competition Law, is normative legal research. This research try to analyze the relation among business entities who are competitors among themselves while they established a trade association. Some experts said that those trade association tends to established a cartel among themselves.This is a normative legal research with descriptive analyze research approach.This research showed if a trade association operated without control, they will become a cartel operative. Indonesian anti monopoly law, did not regulate trade association. Law no 5 year 1999 only regulate cartel.If a trade association become a cartel, it will give a big impact not only towards its competitors but also for national economy and also for market (consumers) Keywords : Business Entities, Cartel, Trade Association, Antimonopoly Law   Naskah ini berasal dari penelitian yang berjudul “Menakar Operasional Asosisasi Usaha Sebagai Suatu Operasional Kartel Berdasarkan Hukum Anti Monopoli Indonesia”. Beberapa Negara yang telah memiliki perangkat peraturan anti monopoli telah secara tegas mengatur agar asosiasi usaha tidak melakukan kesepakatan yang akan dapat dikategorikan sebagai kartel.Penelitian ini ingin melihat sejauh mana asosiasi usaha beroperasional, untuk kemudian ditakar apakah operasional tersebut masuk kedalam kategori kartel berdasarkan teori maupun berdasarkan peraturan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.Penelitian ini dapat menggambarkan bahwa asosiasi usaha apabila tidak dikendalikan dan tidak dibatasi dengan rambu-rambu hukum yang jelas maka asosiasi usaha tersebut dapat menjadi kartel. UU no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya mengatur tentang Kartel. KPPU juga hanya memberikan pedoman mengenai operasional kartel. Padahal tindakan-tindakan dari asosiasi usaha juga memerlukan pembatasan yang jelas agar tidak menjadi kartel. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tindakan kartel tidak hanya merugikan para pelaku usaha pesaing, namun juga merugikan Negara dan konsumen.   Kata kunci : Pelaku Usaha, Asosiasi Usaha, Kartel, Hukum Persaingan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11095 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29996 2020-10-29T21:39:26Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "201029 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc HAK CIPTA DAN EKSPLOITASI CIPTAAN LAGU DAERAH KERINCI: PERSPEKTIF PENCIPTA Aulia, M. Zulfa Fakultas Hukum, Universitas Jambi Idris, Isran Fakultas Hukum, Universitas Jambi Array Hukum tentang hak cipta memungkinkan seorang pencipta untuk mengontrol dan memonopoli eksploitasi penggunaan ciptaannya dalam bentuk pengumuman dan perbanyakannya. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi sekaligus menjelaskan, dalam hal ciptaan itu berupa lagu daerah dalam hal ini lagu daerah Kerinci, bagaimanakah pencipta memaknai hak cipta dan eksploitasi suatu ciptaan. Tulisan ini berasal dari penelitian hukum empiris, dengan analisis terutama pada data primer berupa hasil wawancara dengan pencipta lagu daerah Kerinci. Tulisan ini menunjukkan, hak cipta bagi pencipta lagu daerah Kerinci dipahami tidak selalu tentang hak dan eksploitasi ekonomi, melainkan lebih pada kepuasan, pengakuan, dan kontribusi yang diberikannya kepada masyarakat dan daerah. Karena itu, sekalipun sangat terbatas kalaupun ada keuntungan ekonomi yang diperoleh, pencipta mendapatkan kebanggaan tersendiri. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-10-29 21:55:48 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29996 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4162 2022-07-06T21:22:31Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120124 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERADILAN BERBASIS HARMONI : WAWASAN BARU DALAM PENYELESAIAN KASUS KRIMINAL Medan, Karolus Kopong http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh This study tried to offer a new theoretic perspective about settlement form of criminal case. The offer based on Lamaholot society in East Flores – East Nusa Tenggara experience which always gives a harmony value as a priority combine with Adat tradition of peace mela sare or tapan holo into every settlement practice of criminal case. What Lamaholot society was constructed and other societies in Indonesia did, actually emphasis that the final goal of every judicial process is not only to judge which one is wrong and which one is right, either not only to find the truth and justice. But, additionally judicial process has to make a harmony or rebuild a social relation among the victims of conflict. Even, a social harmony that was built is managed generally as individual, and collective context, and as also vertically to the Almighty God. The judicial orientation with rich philosophy of harmony as figure out in the peace of the Adat tradition mentioned before can be applied to social sphere, because actually the harmony value is everybody's dream in the world. Keywords : judicial, criminal, harmony, adat tradition, Lamaholot society. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4162 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13090 2017-03-28T10:01:15Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "111018 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MENYIKAPI ERA GLOBALISASI DI BIDANG AGRARIA (Globalization Era Outlooking on Agrarian Sector) Muntaqo, Firman Array Kendati Land reform telah berusia Lima Pu/uh Tahun. kenyataan yang terjadi saat ini merupakan suatu ironi, dan menarik untuk dikaji, karena seiring dengan era baru hubungan antar negara dan antar masyarakat internasional yang lebih dikenal dengan istilah "Era G/obafisasi", ternyata implementasi amanat UUPA pada negaralpemerintah semakin jauh dari yang seharusnya. Bahkan amanat UUPA, bahwa negaralpemerintah melalui berbagai aturan hukum dan kebijaksanaanya harus dapat menfasilitasi rakyat agar mampu memenuhi keperluannya dalam soal-soal agraria sesuai dengan perkembangan zaman,cenderung diabaikan. Terdapat indikasi yang kuat. bahwa karena tekanan globalisasi perdagangan dunia berbagai aturan hukum dan kebef aksanaan yang dikeluarkan pemerintah di bidang agraria (termasuk di bidang pertanahan) /ebih berpihak dan memfasilitasi badan hukum publik, swasta, /embaga-lembaga keuangan dan pembangurian internasional, serta pemodal raksasa internasional (MNC atau TNC) dan cenderung mengorbankan kepentingan rakyat. terutama petani untuk dapat mengakses tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oengan kata lain, terdapat indikasi yang kuat bahwa pemerintah telah menempatkan agraria/tanah sebagai komoditas perdagangan, dan tidak lagi sebagai asset yang harus diupayakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13090 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/58901 2025-05-27T01:06:39Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "240731 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc LEGAL STRATEGIES FOR COMBATING COCKFIGHTING GAMBLING THROUGH PUBLIC LEGAL AWARENESS Sudirman, Sudirman Universitas Negeri Malang Putra, Surya Desismansyah Eka Universitas Negeri Malang Array This article analyses legal strategies for addressing cockfighting gambling in Indonesia, proposing a shift from repressive law enforcement to an approach based on public legal awareness. Traditionally, efforts to combat cockfighting have been punitive, which often clashes with the local population's views of cockfighting as a hobby or tradition. Employing empirical legal research, this paper investigates shifts in societal views, revealing that cockfighting is increasingly seen as entertainment or cultural practice rather than an illicit gambling activity. The findings suggest legal strategies focused on empowerment, such as promoting rooster breeding for skill and beauty contests, could redirect public enthusiasm from gambling to non-violent forms. This paper advocates for legal reforms prioritizing education and empowerment over raids, aiming to align law enforcement with evolving social attitudes. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/58901 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5868 2017-03-28T10:43:02Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130122 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KORUPSI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR Siswanto, Dadang Korupsi , kejahatan internasional , kejahatan transnasional terorganisir Abstract Many corruption cases, both of which occur in developing countries and in developed countries, often cause difficulties in enforcement. This is because the perpetrators to escape and save the proceeds of corruption to other countries. The establishment of the United Nations Convention against Corruption 2003 is an international effort to tackle the problem. Development of a crime that was once a crime of corruption of national and derived from national law into international crime transnational organized, because of corruption related to economic crime, money laundering as well as the joints can be fragile democracy in a country. International cooperation is needed in order to combat crimes that are transnational corruption. Various forms of cooperation carried out, which include the return of property corruption that is stored in other countries and include several exceptions from the principle of extradition. It is intended to facilitate the enforcement of the law against corruption suspects who fled to other countries, although the country has no extradition requested extradition treaty with the state requested. Keywords : Corruption, international crime, transnational organized crime.   Abstrak   Maraknya kasus korupsi, baik yang terjadi di negara berkembang maupun di negara maju, seringkali menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya. Hal ini dikarenakan pelaku melarikan diri dan menyimpan harta hasil korupsinya ke negara lain. Dibentuknya United Nations Convention against Corruption 2003 merupakan suatu upaya internasional untuk menanggulangi persoalan tersebut. Perkembangan kejahatan korupsi yang  dulunya merupakan kejahatan nasional dan bersumber pada hukum nasional menjadi kejahatan Internasional yang bersifat transnasional terorganisir, karena tindak pidana korupsi terkait dengan kejahatan ekonomi, money laundering serta dapat merapuhkan sendi-sendi demokrasi di suatu negara. Kerjasama internasional sangat diperlukan dalam rangka memberantas kejahatan korupsi yang bersifat transnasional tersebut. Berbagai bentuk kerjasama dilakukan, antara lain berupa pengembalian harta korupsi yang disimpan di negara lain dan termasuk beberapa pengecualian dari asas ekstradisi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penegakan hukum terhadap tersangka korupsi yang melarikan diri ke negara lain, meskipun negara diminta ekstradisi tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara diminta. Kata Kunci : Korupsi , kejahatan internasional , kejahatan transnasional terorganisir Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5868 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37385 2021-05-12T01:00:56Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210430 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ANALISIS DEFINISI KAPAL (PENANGKAP) IKAN DALAM PERLINDUNGAN AWAK KAPAL PADA KONVENSI STCW-F Afriansyah, Arie Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Baskoro, Dewo Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Imanuel, Christou Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Array Sejak tahun 1995, dunia internasional menyadari kebutuhan untuk melakukan standardisasi sertifikasi internasional khusus terkait dengan sertifikasi awak kapal penangkap ikan dengan lahirnya Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (Konvensi STCW-F). Khusus dalam konteks Indonesia, terdapat perbedaan definisi kapal yang akan menjadi isu masalah dalam menerapkan Konvensi STCW-F ke dalam perundang-undangan Indonesia. Tulisan ini membahas permasalahan cakupan Kapal Penangkap Ikan beserta kewenangan kelembagaannya sesuai regulasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk menganalisis definisi kapal dalam regulasi di Indonesia. Tulisan ini menemukan adanya tumpang tindih peraturan terkait sertifikasi awak kapal penangkap ikan dan irisan kewenangan yang berujung kepada sulitnya implementasi. Terkait hal tersebut, penyelarasan regulasi di Indonesia merupakan hal utama yang perlu dilakukan dalam peraturan nasional setelah Indonesia meratifikasi STCW-F. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/37385 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5061 2017-03-28T09:33:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100706 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MEMBANGUN KONSTRUKSI POLITIK HUKUM MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Rozah, Umi http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Build upon this research on "Building Leval Policy Construction on Penal Mediation as Alternative in Criminal Matters Settelement". obtained that practices of penal mediation in society which is popular as "kinship settlement" in certaint criminal cases, such as complaints offences (compalints delict), negligance offences, offences that result with small lost, offences in family relationship, and domestic abused offences. But nowadays, an agreement as result of penal mediation settlement in practices by society does't have binding of law cause of no provision that regulate it. Furthermore, even if an restitution has fulfielled for victim could be prosecuted in criminal justice process cause of his/her offences. Thile in special cases, practices of penal mediation could be performed in all stages in criminal justice process, such as in process og investigation, prosecution, and justice. However, an agreement as result of penal mediation between performance. An agreement just could be used to be one of reasons to consider to make light of punishment. Facts show up that society and law enforcement officer need alternative settlement in criminal institutionalization of penal mediation in special cases. Furthermore its need acknowledment and institutionalization of penal mediation as part of criminal justice process under penal mediation enactment. The needs of penal mediation accordance with penal law reform concept in draft Indonesia Penal Code 2008 (RUU KUHAP) in article 145, that enacted penal mediation (settlement out of court) as one of reasons to come off presecution authority. In this initial research, created legal polity construction in penal mediation, and established of policy in penal mediation performance in future such as juridical definition, offences could be solved by penal mediation, principles of penal mediation, and penal mediation settlement either perform out of criminal justice process or within criminal justice process. This research base on Research Methods with socio legal research-doctrinal approach, specification by descriptive analysis, that need primary and secondary data. Primary data be obtained by interview with Police Departement Officers, Prosecutors, and Judges. Analysis methods use qualitative analysis. Kata Kunci : Membangun, Konstruksi, Politik Hukum, Mediasi penal. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-07-06 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5061 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13141 2017-03-28T10:56:14Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "131022 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PRINSIP MOST FAVOURED NATIONS DAN PENGECUALIANNYA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) Priyono, FX. Joko Array Most Favoured Nations principle require the WTO members for not doing discrimination to products from other WTO members for both tariff bound products and non tariff bound products. This principle is the heart of GAIT, GATS dan TR/Ps. Thing that relevant in term of implementation of the principle is like product application which is examined in certain cases either in the panel level or in the Appelate Body level. Nevertheless, there are exceptional clauses for not applying the principle. They are Article XX, XX/, XXIV dan XXV(5) in which Article XX(b) and (g) are often used by WTO members as a reasonable grounds to protect human, animal, plant life or health and to protect exhaustable natural Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13141 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/72270 2025-09-29T21:48:00Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "250731 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REVITALIZING POST-MINING LAND: THE ROLE OF THE LAND BANK IN PROMOTING SOCIAL JUSTICE AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY Wardhani, Dwi Kusumo Faculty of Law, Universitas Borobudur Array This research examines the role of the Land Bank in Indonesia’s legal policy, focusing on state rights and the pursuit of social justice. According to Article 33 of the 1945 Constitution, the state holds the authority to control land and natural resources, ensuring their use for public welfare. The Land Bank is a key institution in managing land, particularly post-mining areas, to address the environmental damage and ensure equitable benefits for local communities. However, in practice, the implementation of the Land Bank has faced several obstacles, including insufficient socialization, weak state control over land, and land disputes stemming from an underdeveloped land registration system. Using an empirical juridical method, this study analyzes secondary data from legal texts, doctrines, and previous research, while primary data is gathered through interviews with stakeholders from PT Timah Tbk, the Ministry of Agrarian Affairs, and the Environmental Agency of East Belitung. The findings highlight the need for legal harmonization between key laws, such as the Basic Agrarian Law, the Mineral and Coal Law, and the Environmental Law, to create a clear framework for the Land Bank’s operation. The research proposes a comprehensive Land Bank model that integrates a strong institutional structure, skilled human resources, and effective administrative systems. Additionally, it stresses the importance of incorporating environmental sustainability and social justice principles in the management of post-mining land to promote the welfare of affected communities and prevent land speculation. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72270 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9033 2017-03-28T11:27:41Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140121 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KELEMAHAN PENERAPAN CLOSED LIST SYSTEM SERTA IMPLIKASINYA DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Sa'adah, Nabitatus http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Closed List , BPHTB The Act No. 28 of 2009 of Regional Tax and Retribution is intended to support regional head through tax sector in order to conduct implementation of regional autonomy. There are significant changes in the new law among others are transfer of BPHTB as Districts Tax and implementation of close list system.Implementation of closed list system has several weaknesses such as local government unable to act much if there are provisions of multiple interpretations, which disadvantage the region. Such thing should be demonstrate on regulation related to BPHTB therefore it will create implication of regional disadvantage. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9033 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21125 2020-04-17T07:19:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190130 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KONSTRUKSI PENGAWASAN INDEPENDEN UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DALAM PELAYANAN PUBLIK Sonatra, Pandji Ndaru Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta Novianto, Widodo Tresno Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta Riewanto, Agus Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta Array This conceptual idea aims to conduct a study of the prevention of criminal acts of illegal levies to realize good governance. This conceptual idea examines issues regarding what are the factors that lead to the ineffectiveness of the surveillance system in preventing illegal acts of crime in public services. The ineffectiveness of the supervision system is due to the lack of direct supervision during the transaction process between service users and the apparatus, the absence of special laws governing criminal acts of illegal levies, and the existing supervisory system has not been built integrally. In order to prevent criminal acts of illegal levies, the construction of an independent supervisory institution model is needed, whose main task and function is to provide witnesses in all transactional activities for the effectiveness of public services. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21125 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11588 2017-03-28T09:35:06Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "101010 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN KESADARAN PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Rahayu, Rahayu http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Globalization is a transformation process of social relations in the form of network of activities, interaction and trans-continental and inter-regional concessions and it is a worldwide phenomenon. Globalization also brings up threat for human security, that is a condition that requires the fulfillment of human basic needs in which human dignity must be respected and his participation in the life of community must be realized. This condition has an impact on the change of security concept from State centrism to human security At least seven factors must be fulfilled to realize human security, thats are: economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security and political security. The global awareness motivates the development of the concept, doctrine, norms and institution of Human Rights by making international consensus approved by International Community. This consensus is meant to determine the International standards and quality for the countries in implementing their duties to protect, promote, enforce and fulfill Human Rights. This consensus brings about some duties for the countries bound in it to implement the principles and rules in national domain (pacta sunt servanda). Globalization, indicated by the increasing intensity of inter-country relation and more problems regulated in International Law, results in bigger International Obligation of the countries in the world, among others is the obligation to maintain orderliness and peace in the world and to improve Human Rights Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-10-10 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11588 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38380 2022-07-11T19:23:02Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220428 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc VAKSINASI COVID-19: HAK INDIVIDU ATAU KEWAJIBAN PUBLIK DALAM CIVIL SOCIETY? Shadiqin, Moch Thariq Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro http://orcid.org/0000-0001-6710-5796 Azhar, Muhamad Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Adiyanta, F.C. Susila Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Rohani, Siti Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Array Kehadiran negara sangat penting bagi masyarakat di saat Pandemi Covid-19. Negara memiliki otoritas untuk mewujudkan kesejahteraan (welfare state) yang diwakili oleh pemegang jabatan berhak untuk melakukan diskresi. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui apakah vaksinasi merupakan hak individu atau kewajiban publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan setiap orang memiliki kebebasan dalam mengambil suatu keputusan apakah ingin dilakukan vaksin atau tidak. Namun, kebebasan individu dalam menyuarakan pendapat menolak vaksin dapat disampingkan untuk melindungi hajat hidup orang banyak. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-04-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/38380 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5776 2017-03-28T10:34:30Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120724 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PROGRAM LEGISLASI DAERAH SEBAGAI PENGAWAL POLITIK HUKUM DI DAERAH Respationo, H.M. Soerya Local Legislation, Legal Policy, Local Government. ABSTRACT   Since the passing of reforms in 1998 has brought changes to the constitutional system of centralized to decentralized Indonesia, it means a government authority handed over to autonomous regions, except for the central government affairs. The principle of autonomy emphasizes providing government authority to local governments to regulate and manage their own affairs within the unity state of framework. Follow-up of these reforms have also been carried out by the 1945 Amendment to change the power to make laws that are on the government initially submitted to parliament. National legal and political system was changed to affect the formation of the orientation and priorities of legislation, including legislation as part of program activities inherent in the process of formation of national law. Accordingly, any establishment of legislation to do with the deepening of the material, the synchronization and harmonization with other legislation, as well as open access and dissemination to increase community participation. One of the priorities that must be done within the framework of the development of national law is to harmonize legislation to establish a form of regulatory legal instruments that guarantee the implementation of the rule of law while providing the broadest possible benefits for thewelfare of the people, namely the Local Legislation Program. Keywords: Local Legislation, Legal Policy, Local Government. ABSTRAK   Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 telah membawa perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik, artinya sejumlah wewenang pemerintahan diserahkan kepada daerah otonom, kecuali urusan pemerintahan pusat. Prinsip otonomi daerah menekankan pada pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam kerangka NKRI. Tindak lanjut dari reformasi ini juga telah dilakukan Perubahan  UUD 1945 dengan merubah kekuasaan membentuk undang-undang yang pada mulanya berada pada Pemerintah diserahkan kepada DPR. Sistem dan politik hukum nasional pun berubah yang mempengaruhi orientasi dan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan program legislasi sebagai bagian yang inheren dalam proses pembentukan hukum nasional. Sejalan dengan hal tersebut, maka setiap pembentukan peraturan  perundang-undangan harus dilakukan dengan pendalaman materi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, serta diseminasi untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu prioritas yang harus  dilakukan  dalam  rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan membentuk suatu instrumentasi hukum berupa peraturan yang lebih menjamin terlaksananya kepastian hukum sekaligus memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat, yaitu program legislasi daerah. Kata Kunci: Legislasi Daerah, Politik Hukum, Pemerintahan Daerah. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5776 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13733 2018-06-10T02:58:23Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "161022 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM MENUJU TERWUJUDNYA KEADILAN SUBSTANTIF Sunarto, Sunarto Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Array Penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, memunculkan suatu permasalahan yaitu keadilan yang bagaimana yang hendak diwujudkan. Asas legalitas dalam penegakan hukum ternyata hanya mengarahkan pada terwujudnya keadilan formal yaitu keadilan menurut undang-undang. Penegakan hukum idealnya bukan hanya mewujudkan keadilan formal tetapi juga keadilan substansial, yaitu keadilan yang benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum hendaknya bukan hanya mendasarkan pada asas legalitas, melainkan juga memperhatikan kebiasaan atau tradisi dan sistem nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13733 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9350 2017-03-28T12:50:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140722 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENELITIAN BUDAYA HUKUM:KONSEP DAN METODOLOGI Asmara, Teddy http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh legal culture concept, problem research, ideational approach, emergent design This paper discusses the coherence between the concepts and methods of the legal culture study according to the ideational approach of anthropological perspective, and operational examples presented through techniques to formulate the problem in qualitative research. By using the emergent design, research problems in the proposal is still tentative and / or open it will be enhanced inductively in the field, through the process of intensification of theoretical sensitivity of the phenomenon. Change research problems and themes as well as the diversity of research methods is as a consequence of the strategy to explore the phenomenon being studied. Techniques so as one of the main ways to obtain the coherence of concepts and methods as well as a definitive study design were further narrated in the research report. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9350 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21672 2020-04-17T07:22:05Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "191016 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA Nugroho, Wahyu Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta & Kolegium Jurist Institute Array Pengelolaan sumber daya pertambangan dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat tersebut yang memiliki sistem hukum berbeda dengan hukum nasional. Dalam gagasan konseptual ini memiliki urgensi bahwa dibutuhkannya suatu integrasi kebijakan pembentukan peraturan dan pengelolaan di bidang pertambangan. Permasalahan yang dikaji adalah: pertama, bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan dalam konteks pluralisme hukum? dan kedua, bagaimana konsep hukum sebagai pengintegrasi dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia? Kesimpulannya adalah pertama, kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan didominasi hukum negara, sementara terjadi marginalisasi kelompok masyarakat hukum adat dalam kebijakan pertambangan; dan kedua, konsep hukum dapat berfungsi sebagai pengintegrasi diantara kepentingan sub sistem dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-10-16 07:50:54 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21672 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13787 2018-08-09T07:24:03Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150723 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA SAMARINDA Sina, La Array Speaking of corruption is being aggressively reviled by various circles of society , people no longer trust law enforcement corruption . With a variety of reasons escape corruption charges. Is this making people more amused components against corruption . Born as a result of the impact of corruption is very dangerous , one of which the decline of the national economy . Anti-corruption efforts solely through the prosecution of corruption , whereas the present moment awareness need everyone to obey the law of corruption .The perpetrators of corruption in Samarinda always hide behind the policies and provisions contained in the legislation governing the authority of an agency or official , so as though everything is a discretionary authority .This type of research used in this paper is an empirical legal research methods with qualitative approach to analyze the data that refers to the rules and regulations perudang . So as to obtain an overview of the impact of corruption in public life , analyze and formulate on law enforcement corruption , and to analyze the factors that affect the law enforcement corruption in the city of Samarinda Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13787 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50075 2023-07-10T19:50:14Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "230331 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Adhistianto, Mohammad Fandrian Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Array Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung nomor 90/G/2007/PHI. BDG dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta nomor 143/PHI.G/2007/PN. JKT.PST. memutus perkara dengan objek yaitu Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2017 di PT Bridgestone Tire Indonesia dan pihak yang sama yaitu serikat pekerja dan pengusaha. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial sebagai hukum yang bersifat khusus dari hukum acara perdata yang merupakan hukum yang bersifat umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas itu yang dilakukan. Seharusnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta memutus perkara dengan amar putusan niet ontvankelijke verklaard sebagaimana asas Nebis in Idem. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-03-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50075 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5811 2017-03-28T10:47:32Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130423 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MONOPOLI PADA LISENSI MEREK TERKENAL DAN KAITANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA Bambang Sugeng, Agung Sujatmiko licensor, licensee, wellknown trade mark, competition. Abstract This research conducted to ask two problems, can license wellknown trademark  support the competetion? and the dispute problems between licensor and licensee. Basically, the license agreement not only give benefit to the licensor, but also to the licensee. The licensor will take royalty from the licensee, and the licensee take the goodwill of wellknown trade mark. Its very usefull to get the consumer. Without advertising,  the licensee  get much cosumers easily. On the other hand, the license agreement, give much benefit to the consumers. The consumers have many choice to buy the goods or services. Its can reduce the price. When the price is decrease, it can support the competition. The problems between the licensor and the licensee can bring to the court or Alternative Dispute Resolution (ADR). Ke words : licensor, licensee, wellknown trade mark, competition. Abstrak Penelitian normatif ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan yakni apakah perjanjian lisensi merek terkenal dapat mendukung persaingan usaha yang sehat dan bagaimana penegakan hukum perdata perjanjian lisensi merek terkenal. Pada dasarnya perjanjian lisensi merek tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat pada pemberi lisensi, melainkan juga penerima lisensi. Pemberi lisensi akan menerima royalti dari penerima lisensi, dan penerima lisensi memperoleh “goodwill”, sehingga akan mudah untuk memperoleh konsumen. Pada sisi lain, konsumen juga memperoleh keuntungan, yakni memiliki banyak pilihan untuk membeli barang dan atau jasa, sehingga berakibat pada turunnya harga barang dan atau jasa.  Jika harga turun, akan membantu dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat. Masalah yang timbul dari perjanjian lisensi merek dapat diselesikan melalui pengadilan atau arbitrase atau ADR (Alternative Dispute  Resolution) Kata kunci : pemberi lisensi, penerima lisensi, merek terkenal, persaingan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5811 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14853 2020-04-17T07:12:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170730 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA Sinaga, Henry Dianto Pardamean Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat http://www.researcherid.com/rid/R-6861-2016 http://orcid.org/0000-0002-4533-6283 Array Penghindaran pajak yang terjadi dalam suatu lingkungan usaha yang umumnya menguntungkan prinsipal tidak dapat terlepas dari adanya kerjasama dengan agennya. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini menggunakan pendekatan deskriptif – komparatif – preskriptif dalam menjawab permasalahan yang ada. Agar dapat menanggulangi dan atau memulihkan kerugian pendapatan negara dari pajak, diharapkan adanya pengaturan secara tegas pertanggungjawaban pengganti dan kriterianya serta adanya perluasan pengertian “setiap orang” yang mencakup manusia dan korporasi dalam peraturan perundang-undangan perpajakan kedepan di Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14853 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11084 2017-03-28T12:54:51Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "141021 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PEMBERDAYAAN TOKOH MASYARAKAT SEBAGAI CARA MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH Marpaung, Lintje Anna http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array The local government together with community leaders consisting of traditional leaders, religious leaders, and NGOs need to work together in building the region so that it can thrive again and be able to strengthen the character of Indonesian society, in a society that increasingly modern and multicultural. With the cooperation, areas that initially the potential for conflict, it can be prevented by approaches are persuasive by the community leaders, to be more tolerant and try to take advantage or learn from the conflict. The principles of cooperation between local government and community leaders in strengthening regional autonomy in general that good governance principles that can be used as a guide in conducting cooperation between community leaders with local. Keyword: Empowerment, Government, Leaders, Society, Autonomy. Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, dan LSM perlu bersinergi dalam membangun daerahnya sehingga bisa berkembang lagi dan dapat menguatkan karakter masyarakat Indonesia, di tengah masyarakat yang semakin modern dan multikultural. Dengan kerjasama, daerah-daerah yang semula berpotensi untuk terjadinya konflik, dapat dicegah dengan pendekatan-pendekatan secara persuasif oleh para tokoh  masyarakat, bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut. Prinsip-prinsip kerjasama antara pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat dalam memperkuat otonomi daerah secara umum yaitu prinsip good governance yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antara tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah. Kata Kunci : Pemberdayaan, Pemerintahan, Pemimpin, Masyarakat, Otonomi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11084 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21648 2020-07-30T23:59:22Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200731 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) Hutahaean, Armunanto Kepolisian Daerah (Polda) Metropolitan Jakarta Raya Indarti, Erlyn Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungani, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,. Untuk melaksanaan tugas dibidang penegakan hukum, Polri diberi wewenang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk perkara tindak pidana korupsi. Tulisan ini akan membahas permasalahan peran Polri dalam memberantas korupsi di Indonesia, serta bagaimana strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembahasan menunjukkan bahwa orupsi di Indonesia telah merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, membawa bencana terhadap perekonomian nasional. Untuk itu dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan penegakan hukum yang luar biasa, dilaksanakan secara optimal dan profesional serta modern. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-07-31 01:55:01 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21648 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13815 2018-06-10T02:58:23Z mmh:FM

nmb a2200000Iu 4500 "170329 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc Index dan Ucapan Terimakasih Hukum, Masalah Masalah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array • Indeks Penulis • Indeks Subjek • Ucapan Terima Kasih VOL 44, NO 1-4 (2016) Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13815 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2016 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13077 2017-03-28T09:56:48Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110719 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc POLITIK HOKUM PENGAKUAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK-HAK TRADISIONALNYA Sukirno, Sukirno Array The Legal policy of state recognition to the indigenous people during Guided Democracy period, New Order period ( Orde Baru ), until reformation period, carried out carefully by giving four terms as regulated in UUPA, UUD NRJ 1945 and The Act of Fore sty and Plantation Act. So that, the character of the product of the Jaw is not still responsive, because they have not base on to Pancasila ( as a fundamental norm) dan they have not accomodate the aspirations of indigenous peopleand also the International Law instrument. The legal policy of state recognitions to indigenous people in the future need to accomadate indigeneous people's aspirations, International Law instrument which it regulated the indigineous people, and state interest, which it still refferring to Pancasila as 9Jiding principle. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13077 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/49700 2025-01-12T20:58:44Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "240330 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc RELEVANSI PELAYANAN TAHANAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP TUJUAN PEMASYARAKATAN (TINJAUAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN) Afrizal, Riki Fakultas Hukum, Universitas Andalas Kurniawan, Iwan Fakultas Hukum, Universitas Andalas Wahyudi, Fajar Fakultas Hukum, Universitas Andalas Array Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara substansial merupakan penyempurnaan terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya, di mana fungsi pemasyarakatan hanya berfokus pada pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi fungsi pelayanan tahanan terhadap tujuan Sistem Pemasyarakatan. Fokus penelitian mencakup pengaturan mengenai pelayanan tahanan serta kaitannya dengan pencapaian tujuan Sistem Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konsep hukum, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelayanan tahanan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Pelayanan tahanan memiliki relevansi dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan, terutama dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap tahanan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-03-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/49700 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5859 2017-03-28T10:42:51Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130122 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PREDICATE CRIMES Alkostar, Artidjo pencucian uang, predicate crime. Abstract This paper departs from the criminal acts of any problems related to money laundering as suplementary crimes and is there a legal basis for implementing the transfer of the burden of proof is absolute (shifting burden of proof) in the process of money laundering. The results of the study concluded that in addition to corruption, crimes related to money laundering as well suplementary narcotics crimes, banking fraud, forgery letter as a predicate crime. The legal basis for implementing the transfer of the burden of proof is absolute (shifting burden of proof) in the process of money laundering is applied Article 69 of Law No. 8 In 2010, the point of origin or the predicate offense is not mandatory crime proved first. Keywords : money laundering, predicate crime.   Abstrak Tulisan ini berangkat dari permasalahan tindak pidana apa saja yang terkait dengan pencucian uang sebagai suplementary crimes dan adakah landasan hukum untuk menerapkan pengalihan beban pembuktian secara mutlak (shifting burden of proof) dalam proses tindak pidana pencucian uang. Hasil kajian menyimpulkan, bahwa selain korupsi, tindak pidana yang terkait dengan pencucian uang sebagai suplementary crimes juga narkotika, perbankan, penipuan, pemalsuan surat yang menjadi predicate crime. Landasan hukum untuk menerapkan pengalihan beban pembuktian secara mutlak (shifting burden of proof) dalam proses tindak pidana pencucian uang diterapkan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010, yang intinya tindak pidana asal atau predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Kata Kunci : pencucian uang, predicate crime. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5859 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16691 2020-04-17T07:14:28Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180130 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc FORMULASI MODEL PENGELOLAAN HAK ULAYAT LAUT DI PROVINSI MALUKU Angga, La Ode Fakultas Hukum, Universitas Pattimura Array Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku, yang merupakan salah satu provinsi yang berciri kepulauan, dengan rumusan masalah bagaimana formulasi rumusan model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku? Penelitian ini bertujuan untuk melakukan formulasi model hak ulayat laut di Provinsi Maluku sebagai jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal disekitar hak ulayat laut tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat kajian deskriptif analisis kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam masyarakat yang tinggal disekitar hak ulayat laut di dua lokasi yaitu Kabuapten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat.Penelitian ini memperoleh jawaban bahwa formulasi model pengaturan hak ulayat laut yang ideal di Provinsi Maluku harus memperhatikan cirri has Maluku sebagai Provinsi yang berciri kelautan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan formulasi model pengaturan hak ulayat laut di Provinsi Maluku yang berciri kelautan dengan penambahan zonasi pengelolaan hak ulayat laut sebagai koreksi dari Perarturan Daerh Nomor 16 Tahun 2013-2033 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku yang masih didominasi pengaturan wilayah darat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16691 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12840 2018-08-09T07:36:40Z mmh:FM

nmb a2200000Iu 4500 "170306 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc Index dan Ucapan Terimakasih Hukum, Masalah Masalah Array • Indeks Penulis • Indeks Subjek • Ucapan Terima Kasih VOL 44, NO 1-4 (2015) Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12840 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13127 2017-03-28T10:56:04Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "131022 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KONSEKUENSI PENETAPAN AWAL KEHIDUPAN MANUSIA TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN HUKUM PIDANA Hanafiah, Hanafiah Array Determination of early human life in the womb of a woman is an urgent as it relates to criminal action (Jarimah) one does. The Indonesian Criminal Code {Their Code) does not discuss when a fetus in the womb of a woman staring to be called as a living man. The issues of when the spirit breathed by God to the human being and human esxistance by the natural processes (medical) are two concepts faced by the Islamic scholars to establish a foothold of the early human life. The Islamic scholars agreed that if the soul has been breathed against aborting fetuses is unlawful and the subject must pay "kaffarat". While the fetus is not yet breathed the spirit, there is a different of opinion; some consider "makruh" and some allow it. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13127 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50650 2025-06-17T21:04:37Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "250328 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REFORMING COPYRIGHT FOR THE PARTICIPATIVE WEB: BALANCING CREATOR RIGHTS AND USER CREATIVITY Priancha, Angga Faculty of Law, Universitas Indonesia Array In the era of the “Participative Web,” copyright regulations are increasingly seen as inadequate for fostering creativity, as they hinder the ability of users to remix and create new works from existing ones. This research explores the limitations and exceptions in Indonesia's copyright law, specifically Law Number 28 of 2014, and their relevance in the digital age. It highlights the growing role of internet users not only as consumers but also as active content creators, blurring the lines between creators and consumers. The study argues that current copyright law, with its rigid structure, restricts freedom of expression and cultural development. It proposes that more flexible copyright limitations and exceptions could facilitate creativity in the participative web, benefiting both creators and users. By comparing Indonesian law with the more flexible "fair use" doctrine in the United States, the research suggests that Indonesia could benefit from adopting a more adaptive approach, including the transformative use doctrine. This would allow for more creativity while balancing the rights of copyright holders. Ultimately, the study calls for a reevaluation of Indonesia’s copyright framework to better align with the needs of the participative web. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-03-27 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50650 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9024 2017-03-28T11:27:28Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140121 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH TENTANG PEMILUKADA Prihatin, Eko Sabar http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Legal Policy, Decentralization, Regional Head Elections Legal policy as the direction of the national legal system should provide guidance on how policies on particular issues of regional autonomy election conducted by the organizers of the central government to lower governmental units. The need for the role of local government is strengthened by an understanding of the welfare state paradigm, requiring the intervention of the state in all areas of public life. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9024 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/18112 2020-04-17T07:17:45Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "181030 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KONVENSI JENEWA 1949 TENTANG LAMBANG PALANG MERAH Permanasari, Arlina Trisakti University Array Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 mewajibkan Indonesia mengimplementasikan ketentuan tentang lambang Palang Merah. Adanya Keppres RIS Nomor 25 Tahun 1950, Peperti Nomor 1 Tahun 1962, Pasal 6 ayat(3b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Pasal 508-565 KUHP dianggap tidak memadai mengingat masih terdapat pelanggaran baik oleh perorangan maupun lembaga. Tulisan ini membahas perkembangan politik hukum dalam pembentukan aturan tentang lambang dalam periode 2010-2018. Berdasarkan analisis, faktor politik yang tercermin dalam partai politik dan faktor normatif berupa produk hukum yang saling bertentangan, dipengaruhi faktor sosial-ideologi yang mengidentikkan lambang Palang Merah dengan agama tertentu. Oleh karena itu setiap produk perundang-undangan harus tetap memperhatikan konsistensi dengan perundang-undangan lainnya dan menyesuaikan pengaruh sosial politik dan ideologi sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18112 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11578 2017-03-28T09:32:59Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100406 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc DEMOKRATISASI PERATURAN DAERAH: Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin Mada Apriandi Zuhir http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Fenomena negatif daiam bidang iegislasi di era reformasi dan otonomi daerah, khususnya di kabupaten/koSa di Propinsi Sumatera Seiatan, dapat diminimalisasikan dengan upaya demokratisasi pembentukan peraturan daerah di bidang ekonomi, dengan cara pelibatan partisipasi masyarakat. Terkait ha! itu, penelitian hukum ini mengkaji konseptuaiisasi dan konkritisasi hukum asas negara hukum demokratis serta kendala dan model ideal partisipasi masyarakat daiam proses pembentukan peraturan daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupatan/kota di Propinsi Sumatera Selatan. Peneiitian hukum ini beriandasarkan paradigma hermeneutik dengan pendekatan interdisipliner, yang menggunakan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif, yang diinteraksikan fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif, untuk menghasilkan, menstrukturkan dan mensistematisasi temuan-temuan hukum dan nonhukum baru sebagai dasar pengambiian kesimpulan. Temuan dan analisis menyimpulkan bahwa: pertama, konseptuaiisasi asas negara hukum demokratis yang mengharuskan partisipasi masyarakat daiam pembentukan peraturan daerah telah mengakomodasi jaminan dan perlindungan HAM berdasarkan UUD NRi Tahun 1945, yang dikonkritisasi daiam wujud prinsip-prinsip dan cakupan materi muatan peraturan daerah yang mekanismenya mengacu kepada UU No. 32/2004 jis. UU No, 10/2004, dan PP No. 25/2004 yang telah diubah dengan PP No. 53/2005; kedua, kendala pembentukan peraturan daerah demokratis di bidang ekonomi di kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Seiatan, mencakup kelemahan normatif aturan hukum positifnya yang tidak mengatur cara/metode berpartisipasinya dan secara nil pejabat publik (Kepala Daerah dan DPRD kabupaten/kota) tidak menerapkan asas negara hukum demokratis; dan ketiga, model ideal partisipasi masyarakat daiam pembentukan peraturan daerah di bidang ekonomi di kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Seiatan yang perlu dikembangkan adalah: a. mengikutsertakan ahli yang independen; b. melakukan diskusi publik atau mengundang pemangku kepentingan; c. melakukan ujisahih; d. mengadakan kegiatan musyawarah; dan e. mempublikasikan rancangan peraturan daerah Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-05-06 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11578 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39194 2022-03-10T21:03:56Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220131 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENDEKATAN NEGARA HUKUM KRISIS EKONOMI: SEBUAH JALAN TENGAH Rissy, Yafet Yosafet Wilben Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana https://www.uksw.edu/id.php/akademik/fakultas/title/fakultas-hukum http://orcid.org/0000-0002-5343-5118 Array Artikel ini membahas pendekatan baru atas model negara hukum yang tepat untuk diterapkan dalam keadaan darurat ekonomi (the economic crisis rule of law). Pendekatan baru ini merupakan terobosan (jalan tengah) untuk menghindari konflik antara paham yang mengutamakan pembatasan hukum dan konstitusional kepada presiden (eksekutif) dan mereka yang menolak paham ini dalam situasi darurat. Dalam krisis ekonomi, hukum darurat tidak boleh secara kaku membatasi kekuasaan dan tindakan diskresi presiden, tetapi juga tidak boleh memberikan kekuasaan dan tindakan diskresi yang tidak terbatas kepada presiden (eksekutif). Dalam perspektif negara hukum krisis ekonomi, hukum darurat harus efisien, rasional, pasti dan dapat diprediksi sehingga dapat menstabilkan krisis ekonomi dan mencapai kemakmuran ekonomi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-01-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/39194 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5767 2017-03-28T10:34:18Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120724 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc STRATEGI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN Rodiyah, Rodiyah Kebijakan, Otonomi Daerah, PUG, Pendidikan Abstract Central Java Education Office Report (2007) shows the number of women illiteracy in districts is relatively higher, 16.41% disparity. Year 2008 PUG implement pilot education project in 9 Districts / Cities. Year 2009 budget for Education PUG 3,5 Billion to realize RPJMD on Justice Mission realization of gender equality.Not all SKPD II District has aggregated data. This situation complicates policy-making autonomy to accelerate PUG. PUG implementation of education has been done with related offices and even synergize the state institutions and Universities. Reality PUG data base implementation of education becomes important-the strategic moment as the basic text of the Academic as well as a basic draft regional regulation Gender Responsive education. Keywords: Policy, Local Government, PUG, Education Abstrak Laporan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah (2007) menunjukan angka buta huruf perempuan di kabupaten/kota relatif lebih tinggi, disparitas 16,41%. Tahun 2008 melaksanakan Pilot Proyek PUG pendidikan di 9 Kabupaten/Kota. Tahun 2009 menganggarkan PUG Pendidikan 3,5 Milyard untuk merealisasikan RPJMD pada Misi terwujudnya Keadilan dan kesetaraan gender. Belum seluruh SKPD II Kabupaten/Kota mempunyai data pilah. Keadaan ini mempersulit pembuatan kebijakan otonomi daerah untuk mempercepat PUG. Pelaksanaan PUG pendidikan sudah dilakukan  dengan mensinergiskan dinas terkait bahkan lembaga negara dan Perguruan Tinggi. Realita data base pelaksanaan PUG pendidikan menjadi moment penting-strategis sebagai dasar Naskah Akademik sekaligus menjadi dasar Raperda  pendidikan Responsif  Gender. Kata Kunci: Kebijakan, Otonomi Daerah, PUG, Pendidikan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5767 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13721 2017-03-29T04:08:52Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160725 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PROBLEMATIKA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DENGAN OBJEK TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT Badriyah, Siti Malikhatun Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Dalam perjanjian kredit yang berkembang di masyarakat, Hak Tanggungan menjadi suatu kebutuhan penting untuk menjamin dilaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian.. Problematika yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hak tanggungan dengan objek tanah yang belum bersertipikat dan bagaimana pelaksanaan hak tanggungan dengan objek tanah yang belum bersertipikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan Hak Tanggungan dengan objek tanah yang belum bersertipikat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan  terdapat kesenjangan antara peraturan mengenai pembebanan hak tanggungan dengan objek hak atas tanah yang belum bersertipikat dengan pelaksanaan di lapangan.  Dengan demikian maksud diberikannya kesempatan bagi pemilik hak atas tanah yang belum bersertipikat untuk memperoleh kredit sebagaimana ditentukan oleh UUHT menjadi tidak terwujud. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-07-25 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13721 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9309 2017-03-28T12:49:52Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140722 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KONSEKSTUALITAS HUKUM ISLAM DI INDONESIA; Studi Terhadap Hukum Wakaf Hamzani, Achmad Irwan http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Contextuality, Islamic Law, The Law of Waqf The law waqf including parts of Islamic law in Indonesia dynamic and contextual. Many if the new provisions that have not been there before, some even ouside the mainstream understanding. Contextuality of Islamic law in the field of waqf can be a good example in the framework of exploring and developing other areas of law that Islamic law is always relevant. Islamic law to be resistant to the times that suit for every age and penetrate the territorial limits. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9309 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22223 2020-04-17T07:21:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190731 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI PADA KEJAHATAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN KONSTITUSI DI INDONESIA Pakian, Mardenis Universitas Andalas Maryanti, Iin Universitas Andalas Array Pemberlakuan hukuman mati mengundang perdebatan antar negara abolisionis dan negara retensionis. Di Indonesia, perbedaan pendapat dipengaruhi dampak yang ditimbulkan terlebih jika terpidana WNA, yang akan mengundang protes dari negara lain. Penulis melakukan analisis bagaimana pengaturan hukuman mati dalam aturan hukum berbagai negara dan apakah penerapan hukuman mati kejahatan narkotika tidak bertentangan dengan hukum HAM internasional dan nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, pengumpulan data melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan penerapan hukuman mati dikarenakan perbedaan sejarah, ideologi dan cara pandang suatu Negara dalam memaknai hukuman mati terutama terkait HAM, kemudian penerapan hukuman mati kejahatan narkotika pada dasarnya tidak bertentangan baik dengan hukum internasional, maupun hukum nasional terutama hukum HAM internasional. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22223 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12913 2018-08-09T07:23:22Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150723 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEDUDUKAN KEKAYAAN NEGARAYANGDIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) Juliany, Henny Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Array The aim of research to determine the position of state assets set aside in BUMN. The research method used is normative empirical research by using statutory approach. The research found that the First, implementation of management and accountability for the state against state assets set aside in BUMN aims to provide an important role in contributing to the state revenue for part of the profits of BUMNs will be deposited into the state budget as Non Tax Revenue (non-tax). Second, the wealth of a country that has been transformed into the capital of state enterprises, the management should be in the business paradigm (business judgment rules), but the separation of the wealth of the country has not made   the switch into a state that in spite of the wealth of the country’s wealth . Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12913 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42871 2023-05-11T19:45:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "221031 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PROBLEMATIKA PENGATURAN “KERUGIAN LANGSUNG” DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN (STUDI KASUS PILKADA HALMAHERA UTARA 2020) Tauda, Gunawan A. Fakultas Hukum, Universitas Khairun http://orcid.org/0000-0001-7054-5020 Array Frasa “hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung” merupakan frasa yang krusial dalam keterpenuhan kedudukan hukum pemohon pada sengketa proses pemilihan. Berkaca pada kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 lalu, kajian konseptual ini menyimpulkan bahwa pengaturan konsep kerugian langsung terkait kedudukan hukum pemohon dalam Perbawaslu Sengketa Proses Pemilihan mengenyampingkan penegakan hukum, dan pemenuhan aspek keadilan dan kepastian hukum pemilihan, karena itu pengaturannya perlu direkonstruksi. Rekonstruksi pengaturan mengenai konsep kerugian langsung pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan idealnya dilakukan dengan cara memperluas makna kerugian langsung dalam verifikasi materiil terkait objek sengketa permohonan, atau berupa penghapusan frasa “yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung” dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Proses, dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-10-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/42871 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5802 2017-03-28T10:47:20Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130423 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc HAMBATAN TEKNIS DI BIDANG PERDAGANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN KASUS TEMBAKAU INDONESIA-AMERIKA SERIKAT Priyono, FX.Joko Non-tariff barrier, protection of human health, Indonesia Clove Cigarette Abtract Unfair trade practices often happen in international trade inter alia non tariff barrier. Technical barrier is a part of non tariff barrier. WTO members esepcially developed countries often do this measure. Its classical ground is to protect life or health of human, animal and plant. This measures sometime is aimed at protecting domestic industries against import attact. It happens in US-Indonesia case on Indonesia Clove Cigarette marketed in US and regarded as a threat to like cigarette producers. Due to protection of human health, US Government restricted Indonesia Clove Cigarette while there was a light cigarette as like product at the same market. This measure has no legal basis and unproved. Hence, US Government Policy of restricting Indonesia Clove Cigarette should be revoked and open market access Indonesia Clover Cigarette and another cigarette.   Keywords : Non-tariff barrier, protection of human health, Indonesia Clove Cigarette Abstrak Dalam praktek perdagangan internasional sering terjadi paraktek-praktek yang tidak sehat antara lain hambatan non tarif. Hambatan teknis merupakan bagian dari hambatan non tarif. Negara-negara anggota WTO terutama negara-negara industri maju sering melakukan tindakan ini. Alasan klasiknya adalah perlindungan kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tanaman. Terkadang tindakan ini sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri terhadap serangan impor. Kondisi ini terjadi pada Kasus US-Indonesia tentang rokok kretek Indonesia yang dipasarkan di AS dan mengancam produsen rokok sejenis. Dengan alasan perlindungan kesehatan manusia, rokok kretek di Indonesia dihambat di AS padahal di pasar yang sama terdapat pula “light cigarette” buatan AS yang merupakan produk sejenis (like product). Tindakan AS ini tidak berdasar dan tidak terbukti. Oleh karena itu, kebijakan AS yang membatasi “Clove Cigarette” Indonesia harus dicabut dan membuka akses pasar bagi rokok kretek Indonesia dan lainnya.   Kata kunci : Hambatan non tarif, perlindungan kesehatan manusia, Rokok Kretek Indonesia Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5802 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13853 2020-04-17T07:10:53Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170430 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERUSAHAAN DAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT: THE RIGHT TO TOURISM vs SUSTAINABLE TOURISM Dharmawan, Ni Ketut Supasti Faculty of Law Udayana University Denpasar Bali http://orcid.org/0000-0002-0080-5103 Sarjana, Made Faculty of Law Udayana University Denpasar Bali Samshitawrati, Putu Aras Faculty of Law Udayana University Denpasar Bali Array Keanekaragam hayati laut dikembangkan sebagai salah satu produk dalam kegiatan kepariwisataan serta akses the right to tourism bagi wisatawan. Namun, pemenuhan hak tersebut jangan sampai  mengorbankan  sustainable tourism  bagi generasi mendatang, khususnya akses  lingkungan  sehat mata rantai ekosistem keanekaragaman hayati biota laut. Oleh karenanya, penting  mengkaji tanggungjawab perusahaan dalam usaha perlindungan dan konservasi. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji Convention on Biological Diversity, UNWTO, UDHR, the GPs for Business and Human Rights, U.U. No. 5 Tahun 1990, U.U. No. 32 Tahun 2009, maupun U.U. No. 10 Tahun 2009. Perusahaan bersama dengan stakeholders lainnya bertanggungjawab mewujudkan perlindungan dan konservasi terhadap keanekaragaman biota laut.  Model Action Plans on Business and Human Rights relevan  untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan dalam perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati laut.  Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13853 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10477 2017-03-28T09:53:12Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110419 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc IMPLENTASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH Ismail, Tjip http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius The enactment of The act Number 2211999, about The Local Government and The Act Number 2511999, about The Balancing Financial between Central and Local Government, they have changed the centralization system to the decentraiization in form of giving the regional autonomy, which it's real, broad and responsible. One of the impacts of that policy is The Local Government's fiscal decentralization (financing the regional autonomy), which it is authorities to coiiect the local tax and local retribution in order to financing public services in local region. Based on the argument, they important reviewed, such as: (a) how the basic concept of the local tax and retribution tax; (b j What is the legal basis of the local tax and retribution tax; and (c) how the implementation of local tax and local retribution. The basics concepts of local tax and local retribution, its essentially, should be able to provide local revenue in accordance with the degree of fiscal autonomy period and clearly had an impact on the fiscal responsibility of owned the relevant owned. The legal basics of tax collecting, such as The Article Number 23A ofUndang- UndangDasar1945; The Article Number 7, Paragraph 4 of The Act Number 1012004, about The Establishment, Regional Regulation; The implementation of the tax collecting have to based on the principles or system, which it is called "closed list". Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Pungutan Pajak Daerah, "Closed List" Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10477 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30657 2020-06-09T05:00:05Z mmh:BM

nmb a2200000Iu 4500 "200430 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc INDEKS Hukum, Masalah Masalah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array • Indeks Subjek Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-04-30 04:26:19 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30657 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13068 2017-03-28T09:56:37Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110719 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEGIATAN - KEGIATAN YANG MEMERLUKAN IZIN DI KOTA SEMARANG Poernomo, Dwi Array Licensing is one of tools of policy to drive the development. Then it can be used to set permissions for permits contain restrictions and conditions. Viewed from the applicant perspective,licensing should be able to provide protection. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13068 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/61106 2024-12-27T00:55:07Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "240328 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK AKIBAT PERMOHONAN TIDAK BERITIKAD BAIK DAN BERSUNGGUH SUNGGUH Ahmad, Ahmad Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang https://orcid.org/0000-0001-6199-1328 Permana, Tri Cahya Indra Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang Array Sengketa keterbukaan informasi publik yang dimohonkan oleh masyarakat dapat dihentikan prosesnya apabila permohonan tidak beritikad baik dan bersungguh-sungguh (vexatious request). Namun, pada konteks ini, proses ini harus tetap sesuai dengan asas peradilan yang baik. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan, penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik karena tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik (vexatious request) belum berdasarkan asas-asas umum peradilan yang baik dan asas putusan dapat dimintakan banding. Namun, hal lain perlu juga dilakukan perbaikan dalam ketentuan hukum yang dibuat oleh komisi informasi terkait mekanisme penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-03-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/61106 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5835 2017-03-28T10:51:50Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130723 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PROBLEMATIKA POSISI BURUH PADA PERUSAHAAN PAILIT Budiyono, Tri pailit, pekerja, hak normatif, perusahaan, hak preferen Abstract The company which is stated in bankruptcy, sometimes have to face crucial problem in accordance with employees’ right to recieve sum of money, which is called normative rights. The Indonesian legal system  has protected the employees’ right by classifying the employees’ wage as a privilege debt. However, in empiric manner the employees’ rights are often ignored because another creditors have the right to pay previously than employees. In this condition, employees and their federation try to file the lawsuit in Constitution Court, to cancel the rule that weakens the employees’ normative rights, but unfortunately employees’ effort was fail. Nevertheless, Constitution Court sent ethical messages that is necessary social programs to cover the weakness of the law. Those ethical messages was addresed to the government. According to the ethical messages, the Government should have the improvement of legal rule in order to give a certainty of the employees’ right. Key words : bankruptcy, employee, normative rights, corporation/ employer,  privilege right. Abstrak Perusahaan yang dinyatakan pailit, seringkali menghadapi permasalahan krusial dengan para pekerjanya nerkenaan dengan pembayaran hak normatifnya. Sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak buruh dengan mengklasifikan hak buruh atas pembayaran gajinya sebagai hutang preferen (dengan hak mendahulu). Namun demikian, secara empirik hak buruh tersebut seringkali terabaikan karena kreditor memiliki hak mendahulu yang derajadnya lebih tinggi dibanding dengan hak buruh. Dalam keadaan yang demikian pekerja melalui Federasi Pekerja mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan ketentuan hukum dalam UU Kepailitan yang memperlemah posisi buruh, sayangnya gugatan tersebut ditolak. Namun demikian, MK memberikan memberikan perintah etis kepada pemerintah. Perintah etis tersebut  pada dasarnya meminta negara untuk mengembangkan ketentuan hukum  agar memberikan kepastian terhadap hak-hak pekerja. Kata kunci : pailit, pekerja, hak normatif, perusahaan, hak preferen Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5835 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15604 2020-04-17T07:15:07Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Kurniawan, Riza Alifianto Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Array Tindak Pidana Narkotika sudah menjadi prioritas penegakan hukum di Indonesia. Pemberian kewenangan khusus dalam hal penyidikan tindak pidana narkotika bagi POLRI dan BNN memberikan peluang penegakan hukum yang lebih efektif, akan tetapi luasnya kewenangan penyidikan memberikan peluang juga untuk terjadinya pelanggaran atau penyalagunaan kewenangan apabila tidak diatur atau dievaluasi. Evaluasi kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilakukan melalui mekanisme praperadilan. Kewenangan khusus membutuhkan dasar hukum dan aturan main yang khusus pula sehingga lembaga praperadilan dapat digunakan untuk menguji atau memberi perlindungan hak-hak tersangka yang menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah menguji konsep kewenangan penyidik tindak pidana narkotika dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15604 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11430 2018-08-09T07:12:22Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150115 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KAJIAN TERHADAP PENDEKATAN ILMU HUKUM NORMATIF DAN ILMU HUKUM EMPIRIK SEBAGAI DUA SISI PENDEKATAN YANG SALING MENGISI Krismiyarsi, Krismiyarsi http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Law is a social phenomenon that has various aspects and dimensions of the broad and diverse. Therefore, scientifically, we can study law from several points of view. Based on the purpose and characters, the science of law can be divided into two types, namely the Normative Jurisprudence and Empirical Jurisprudence. These two approaches to do dichotomy and opposed to each other, but rather complement each other as a connecting line. Hukum adalah gejala kemasyarakatan yang mempunyai berbagai aspek dan dimensi yang luas dan majemuk., karena itu, hukum secara ilmiah dapat dipelajari dari beberapa sudut pandang. Berdasarkan tujuan dan sifatnya, ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yakni Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu-ilmu Hukum Empirik. Ke dua pendekatan ini jangan dikhotomikan dan dipertentangkan satu dengan  lainnya, melainkan  saling mengisi sebagai suatu garis menyambung Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11430 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37121 2021-03-06T20:06:12Z mmh:BM

nmb a2200000Iu 4500 "201029 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc Indeks dan Ucapan Terima Kasih Hukum, Masalah Masalah Faculty of Law, Universitas Diponegoro Array • Indeks Penulis • Indeks Subjek • Ucapan Terima Kasih VOL 49, NO 1-4 (2020)  Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-10-29 21:55:48 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/37121 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4868 2017-03-28T09:33:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100706 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERLINDUNGAN "KHUSUS" BAGI NASABAH PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Setyowati, Ro'fah http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Islamic bank existence is a fact that the umah realize the important of Islamic Law (syariah). They attempt to maximizing to apply the syariah because as consumer they need safety. If their bank apply syariah principle purerly, they will be peacefull. Therefore, a policy and effort a build syariah principle is an action to protect consumers specifically. Relating is this case, the paper will discuss about the definition of consumers protection. Besides that this paper also discuss the scope of special consumers protection. Moreover, this research to look for the rock as PPS and DSN as the main institution related to special consumers protection, fur there more, this research also to explore the problems by these institutions (DSN and DPS). Kata Kunci : Perlindungan, Nasabah, Perbankan Syariah. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-07-06 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4868 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/19884 2020-04-17T07:17:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180730 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KONTRIBUSI PERADILAN ADAT DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Rochaeti, Nur Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro https://scholar.google.co.id/citations?user=wRKYpJUAAAAJ&hl=id Sutanti, Rahmi Dwi Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Keadilan menurut masyarakat adat dimaknai sebagai suatu konsep yang bersifat kompleks, karena tidak hanya dapat diberikan oleh pengadilan formal, namun juga dapat diberikan oleh forum lain seperti peradilan adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kontribusi peradilan adat dan keadilan restoratif dalam pembaruan  hukum pidana di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian sosio-legal (socio-legal study).Hasil penelitian menunjukkan peradilan adat dan keadilan restoratif di Indonesia telah dilakukan melalui partisipasi anggota masyarakat dengan karakteristik tradisional hukum, pluralisme budaya, nilai-nilai moral, dan agama dalam rangka memecahkan masalah melalui konsultasi untuk mencapai kesepakatan. Peradilan adat dan keadilan restoratif di Indonesia dilakukan dengan mediasi untuk kesepakatan untuk mencapai kesepakatan demi kepentingan terbaik bagi korban, pelaku, keluarga, dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan karakteristik tradisional hukum, pluralisme budaya, nilai-nilai moral, dan agama. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19884 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11466 2018-08-09T07:36:10Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "151028 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc STATUS PENYELENGGARAAN PERADILAN HAM DI INDONESIA BERBASIS HUKUM INTERNASIONAL Huda, Nurul http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array The era of respect for Human Rights (HAM) in Indonesia was marked by the issuance of regulatory/legal instruments both in the state constitutional amendment after amendment and legislation in the form of legislation include Act No. 26 of 2000 on Human Rights Court which is substantially oriented the Rome Statute. Apparently, Act No. 26 of 2000 is a product of the criminal policy "compromise models" because on one hand there is a setting which adopted the Rome Statute and on the other hand found a variety of different conditions deviate and with the statute. Though International legal instruments is one of the sources of law are important to the national legal system Era penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia ditandai oleh disyahkannya regulasi / instrument hukum baik di dalam amandemen konstitusi negara maupun perundangan dalam bentuk undang-undang diantaranya adalah Undang-Undang nomor: 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang substansinya berkiblat pada Statuta Roma. Nampaknya UU nomor 26 tahun 2000 merupakan produk kebijakan criminal “model kompromi” sebab di satu sisi terdapat pengaturan yang mengadopsi pada Statuta Roma dan pada sisi lain ditemukan berbagai ketentuan yang menyimpang dan berbeda dengan statute tersebut. Padahal instrument hukum internasional merupakan salah satu sumber hukum yang penting bagi system hukum nasional Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11466 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30662 2021-11-17T13:28:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "211030 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc POLITIK HUKUM PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Natalis, Aga Program Doktor Hukum, Universitas Diponegoro Hakim, Arief Rachman Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Array Peraturan Menteri Perdagangan terkait kewajiban untuk menggunakan kapal nasional dalam pengangkutan komoditas tertentu dalam perspektif hukum progresif perlu untuk diperbaiki terutama terkait hubungan antara aturan dan fakta di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal yang disandingkan dengan teori hukum progresif untuk melihat hukum dari aspek manusia dan perilakunya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum siap untuk menerapkan kebijakan penggunaan pelayaran dalam negeri dalam ekspor impor komoditas tertentu yang lebih karena kurangnya dukungan pemerintah dari segi kebijakan hukum untuk dapat menyokong subyek yang dikenakan dalam kebijakan tersebut, oleh karenanya secara normatif perlu diperjelas mengenai penerapan asas cabotage yang disesuaikan dengan kebijakan kewajiban dalam Permendag tersebut. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30662 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5757 2017-03-28T10:29:57Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120424 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TATAKELOLA PERLINDUNGAN PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL : Keberpihakan kepada Kepentingan Rakyat Banyak Daulay, Zainul Traditional Knowledge; Traditional Medicinal; Biodiversity, Legal Protection and Governance Abstract Ironic, indeed, Indonesia with rich natural resources, cultural diversity, especially traditional medicinal knowledge has no protection management. As a result, valuable traditional medicinal knowledge brings no potential benefit for its owner, community and country in general. Compared to ASEAN countries, especially Phillipines, Thailand and Vietnam, indonesia is left 2 decades behind in organizing traditional medicinal knowledge. This writing is aimed to discuss, first, why traditional knowledge have to be protected and second, how management of  traditional medicinal knowledge stands on the side of interest and benefit for communities Key Words: Traditional Knowledge; Traditional Medicinal; Biodiversity, Legal Protection and Governance Abstrak   Ironis, memang, Indonesia yang kaya sumber daya hayati, keanekaragaman kultural khususnya Pengetahuan Obat Tradisional tidak mempunyai tatakelola perlindungan. Akibatnya, Pengetahuan Obat Tradisional yang demikian berharga tidak medatangkan sebesar-besarnya manfaat bagi pemiliknya, masyarakat, dan negara pada umumnya. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, terutama Filipina, Thailand dan Vietnam, Indonesia telah tertinggal hampir dua dasawarsa dalam pengaturan perlindungan pengetahuan obat tradisional.Tulisan ini bertujuan untuk membahas,  pertama, kenapa pengetahuan obat tradisional harus dilindungi dan kedua, bagaimana tatakelola perlindungan pengetahuan obat tradisional yang berpihak kepada kepentingan dan kemanfaatan bagi rakyat banyak.   Kata Kunci: Pengetahuan Tradisional, Obat Tradisional, Perlindungan, dan Tatakelola Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5757 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13678 2017-03-29T03:57:49Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160419 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc OPTIMALISASI KONSEP REWARD TERHADAP WHISTLE BLOWER TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA As'adi, Edi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Mencermati rumusan Pasal 10 ayat (2) ada dua kesimpulan yang menarik, yaitu (1) Whistle blower tetap dipidana bila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan asas legalitas. Whistle blower hanya mendapatkan reward berupa keringanan pidana bukan berupa restorative justice. Hal ini belum mencerminkan azas-azas yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 yakni azas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, azas keadilan dan azas kepastian hukum. Seharusnya kesaksian dari Whistle blower bukan lagi hanya dipertimbangkan oleh hakim namun harus menjadi pertimbangan pemberian reward yang sepadan dengan keterangan yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13678 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/78186 2026-03-12T00:59:36Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "251129 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc INDIGENOUS WOMEN IN THE DRAFT LAW OF INDIGENOUS PEOPLES: AN APPROACH BASED ON LEGAL NEUTRALITY AND PANCASILA VALUES Saraswati, Rika Faculty of Law and Communication, Universitas Katolik Soegijapranata https://orcid.org/0000-0002-2738-3510 Array The Draft Law on Indigenous Peoples’ Affairs in Indonesia has sparked significant debate, particularly concerning the protection and recognition of Indigenous women's rights. Indigenous Peoples in Indonesia have long maintained distinct socio-cultural identities, yet continue to face legal challenges, exacerbated by overlapping regulations that often neglect or inadequately address their specific needs, especially the rights of Indigenous women. Although the Indonesian Constitution recognises Indigenous Peoples, the enforcement of their rights remains inconsistent, particularly regarding gender equality. This research compares two versions of the draft law: one proposed by the Indonesian House of Representatives (DPR) and another drafted by Indigenous Peoples and their coalitions. While both versions aim to recognise Indigenous Peoples legally, they differ significantly in their treatment of Indigenous women’s rights. The DPR’s version fails to adequately address gender equality or the collective rights of Indigenous women. In contrast, the Indigenous Peoples’ version explicitly acknowledges their rights, particularly regarding land and natural resource management. The research highlights the double marginalisation faced by Indigenous women—both within their communities and in broader societal structures. Patriarchal values within Indigenous communities and the state often exclude women from decision-making processes, leaving them vulnerable to violence, poverty, and further marginalisation. The study argues that gender equality must be a core component of the legal framework to empower Indigenous women, ensuring they are recognised as equal participants in their communities and have legal protection to manage their lands and cultural practices. The comparative analysis suggests that the Indigenous Peoples’ version aligns more closely with international human rights standards, especially regarding gender equality. However, challenges remain, such as the exclusion of women from customary decision-making bodies. This research calls for a legal framework that fully incorporates gender equality into Indigenous rights, reflecting the Pancasila values of equality, social justice, and respect for diversity, and ensuring the recognition of Indigenous women as key stakeholders in the preservation of their heritage and rights. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-11-29 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/78186 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9047 2018-08-09T06:57:03Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140422 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc URGENSI PENGATURAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI PERATURAN DAERAH DI KOTA SALATIGA Priyono, FX. Joko http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Extraordinary Condition, Regional Government No. 15 of 1998, New Law The Salatiga Regional Government has been facing “extraordinary condition” due to alcohol circulation problem. Some people has been victims for drinking “mixture drink” during 5 years. The government can't uphold the law because of no validity of it. The Regional Government Regulation No. 15 of 1998 can't not be legal basis. The Law was based on Presidential Decree Number 3 of 1997 which was then annulted by the Supreme Court Decision No. 42 P/HUM/2012 dated June 18, 2013. It is, therefore, necessary to issue Government Regulation of controlling and supervising alcohol drink to prevent and punish illegal alcohol drink circulation Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9047 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21668 2020-04-17T07:20:54Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190731 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ANALISIS PENGISIAN UNSUR KETERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Adhayanto, Oksep Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Irman, Irman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Nurhasanah, Nurhasanah Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Array Sebagai konstituen, rakyat tidak menginginkan anggota DPD yang terpilih bertindak dalam hubungan wakil sebagai partisan akan tetapi rakyat sangat mengharapkan anggota DPD yang terpilih dapat bertindak dalam hubungan wakil sebagai utusan daerah. Terkait dengan unsur keterwakilan daerah dalam pengisian keanggotaan DPD menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta implikasi dari unsur keterwakilan daerah yang diisi oleh keterwakilan politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa dalam pemilihan calon anggota DPD guna mewujudkan persaingan yang sehat antar calon perlu persyaratan pembatasan keterlibatan calon yang berasal dari partai politik. Calon anggota DPD yang berasal dari partai politik akan menghadapi conflict of interest dalam menjalankan tugas dan fungsinya disatu sisi terkait kepentingan daerah dan disisi lain terdapat kepentingan politik. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21668 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11960 2017-03-28T09:32:49Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100105 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Juliani, Henny http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/ Array In order to implement governance and development to realize people prosperity, Government us bestowedauthority to manage public finance. The authority is classified as administrative authority and treasuryauthority. The authority on public finance management belonged to the government gives consequence toaccount on implementation of public finance management. Hence every behavior effecting public financeloss have to be accounted jurisdictionally. Those above mention undergird paper of ULegalAspect of Publicfinance Loss Solution~". Government's behaviors comprise in managing and accounting public finance,comprises the authorities as to manage and to account the public finance management are obtained asattributed and delegated based on legality and discretion. In implementing its authority, there is a risk toabuse the authority as well as illega/ behaviors accordingly they may causes public finance loss. Hence theillegal behaviors causing public finance loss have to be accounted legally. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-01-05 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11960 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45256 2022-11-22T18:51:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220730 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENGUATAN REGULASI: UPAYA PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN DI ERA EKONOMI DIGITAL Abubakar, Lastuti Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Handayani, Tri Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Array Era digital mendorong perbankan nasional bertransformasi menjadi Bank Digital. Transformasi ini melahirkan bank yang lebih efisien, inovatif dan mampu menciptakan inklusi keuangan serta memberi akses yang luas bagi pelaku usaha UMKM. Tantangannya antara lain investasi yang besar; inovasi produk dan layanan  yang cepat; hadirnya alternatif layanan keuangan nonbank  (Fintech); dan potensi penyalahgunaan dan keamanan data nasabah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi di beberapa aspek agar transformasi digital perbankan dapat mencapai tujuannya yaitu untuk menciptakan perbankan yang memiliki daya tahan, berdaya saing dan kontributif. Selain implementasi prudential banking principle, regulasi yang perlu diperkuat adalah tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada Bank Digital yang berbeda karakteristiknya dengan Bank tradisional. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45256 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5790 2017-03-28T10:38:37Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "121023 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENANGGULANGAN KRISIS LEGITIMASI HUKUM MELALUI HUKUM PROGRESIF Septiana, Agus Muhammad Progressive Law, Legitimacy of Law, Justice Abstract Practice of law enforcement in Indonesia are degraded to the lowest point in NKRI history. Corruption seems to be a common activity performed by public officials as well as communal done, whether they are sporadic and are structured. Even in some cases, corruption is legalized by the state policy. Law loses its legitimacy as a tool of social engineering. Provide further explanation of how to break the deadlock of law inforcement by Progressive Law in Indonesia, and simultaneously address the crisis of legitimacy of law in Indonesia. That the law can still be accepted by society as an institution where justice must be found, then the law must always be prepared to move in accordance with the changes taking place in society. To implement the action level should be preceded by agreement on the law enforcement component of law enforcement that "pro rakyat" by improving the enforcement of Human Resources. The next action is a growing culture of the welfare of law enforcement and social justice by emphasizing the philosophical and sociological dimensions than merely a normative juridical dimension. In addition, policy makers need to formulate laws and regulations that have a progressive legal substance, the substance of the law in accordance with the values ​​and moral ethics of living in a society that formed the law is the law that berkearifan and conscience. Key words: Progressive Law, Legitimacy of Law, Justice Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5790 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15423 2020-04-17T07:09:58Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170130 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MODEL ADVOKASI LSM JKPS CAHAYA TERHADAP BURUH MIGRAN ASAL KABUPATEN PONOROGO Nasution, Robby Darwis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo https://scholar.google.co.id/citations?user=0mmIKEgAAAAJ&hl=id Array Tingginya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada akhirnya berdampak kepada tingginya permasalahan yang timbul karena arus buruh migran ini. Penanganan kasus yang dilakukan oleh pemerintah terkadang terbentur dengan birokrasi hingga membuat penanganan menjadi lambat, sehingga muncullah banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pendampingan dan perlindungan TKI. Maka dari itu sangat menarik sekali jika melihat lebih jauh tentang pola pendampingan yang dilakukan oleh LSM ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data dilapangan sebagai sumber primer dan referensi/literatur sebagai sumber sekunder. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah pola advokasi yang dilakukan oleh LSM JKPS CAHAYA yang berupa “pendampingan berjenjang” dengan pendekatan personal terbukti lebih efektif jika dibandingkan dengan pola advokasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan model birokrasi institusinya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15423 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10468 2017-03-28T09:53:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110419 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KAJIAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS TAHUN 1998 DARI PERSFEKTIF HUKUM PIDANA INTERNAIONAL Siswa Elvandari, Shinta Agustina Iwan Kurniawan http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Promoting for betere Human Rights Protection is one of the primary trigger factors that had led the reform movement in 1998. Unfortunately the movement itself must have been occured along with manyseriuously vioiating of human rights. One of them is the enforced disappearance of persons (activist) in 1997-1998 early in the beginning of reform movement. National Commission on Human Rights (Komnas HAM) has investigated the case in 2006 and found that there was a gross violation of human rights. The Commission submitted the report both to the legislative board and to the Attorney General Office. After a long process Legislative Board has recommended the government to establish an adhoc human rights court as stipulated in article 43, law number 26,2000 to try the case Kata kunci: Penghilangan PaksaAktivis, Hukum Pidana Internasional Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10468 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23247 2020-04-30T16:05:49Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200430 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MENGUNGKAP MATERI MUATAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Anggraeni, Ricca Fakultas Hukum, Universitas Pancasila https://scholar.google.com/citations?user=IG1KT_0AAAAJ&hl=en Sari, Indah Mutiara Fakultas Hukum, Universitas Pancasila Array Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia terlihat gencar melakukan pembangunan infrastruktur, dan diperlukan biaya ribuan triliun memenuhi target pembangunan infrastruktur. Namun, Pemerintah hanya dapat berkontribusi sebesar 41 persen untuk pembiayaan, sehingga pemerintah akhirnya membuka peluang investasi melalui jalur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU saat ini dilegalisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, jenis-jenis infrastruktur yang di KPBU kan ialah fasilitas publik yang menguasai hajat hidup orang banyak. KPBU berpotensi menimbulkan masalah karena aspek yang komprehensif, dan menuntut proyek infrastruktur mampu mencipta keuntungan. Melalui penelitian hukum doktriner, didapatkan bahwa terdapat kemungkinan bahwa KPBU yang diatur melalui Perpres Nomor 38 Tahun 2015 akan “mengalahkan” ketentuan dari Undang-Undang sektoral, padahal secara normatif, “yang lebih tinggi justru mengalahkan yang lebih rendah.” Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-04-30 04:26:19 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23247 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13059 2017-03-28T09:48:46Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110118 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERKEMBANGAN HAK PEREMPUAN DI BIDANG WARIS DALAM HUKUM ADAT BALI Sukerti, Ni Nyoman Array Adat Jaw represent the law which live in the society, its for unwritten and still go into effect hitherto. Adat law studied by is the heritage of Balinese adat law. According to the heritage of Balinese adat law, daughter and  widow of non as heir. Report of Research and justice decision mention that daughter as heir. Pursuant to the fact of woman rights in the heritage of Balinese adat law have experienced of the development. The  development influenced by some factor of like paradigm change from some parent and some enforcer punish the Oudge), awareness of society citizen, individual evocation, education, economic of family, efficacy of family of to have a plan and legislation. The development, still have the character of limited namely only to its parent properties estae obtained do not by inherit. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13059 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/55064 2025-01-13T22:15:30Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "231130 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc THE LONG AND WINDING ROAD: CONFRONTING SEXUAL VIOLENCE ON WOMEN IN PESANTREN Wardana, Khansadhia Afifah Faculty of Law, Universitas Diponegoro Rahayu, Rahayu Faculty of Law, Universitas Diponegoro Sukirno, Sukirno Faculty of Law, Universitas Diponegoro Array One of the most prominent educational institutions that shaped the societal development of Indonesia as of today, would be Pesantren, the Islamic boarding school that spread nationwide. The existence of pesantren has managed to help open more doors in advancing women’s education, but such achievement came with many challenges that put other women’s rights in jeopardy. Discrimination, sexual violence, and the imbalance of power relations cause mayhem to women’s rights, not only in terms of education but also for their religious freedom. This paper provides a qualitative study on the challenges that women faced in Pesantren conducted through observation and study of cases. A gender perspective is needed in order to ensure the protection of women in Pesantren. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-11-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/55064 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5826 2017-03-28T10:51:38Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130723 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc FUNGSI SOSIOLOGIS UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM MEMENUHI HAK-HAK MASYARAKAT Fauzan, Encik Muhammad Sociological Function, Constitution, Right, Society Abstract Constitution is a binding social contract between government and citizen. Their relationships figure the rights of the society. These rightsbecome the tool of society to participate in making government policy, to control the governmentand to avoid the practice of absolutpower.Therefore, the 1945 Indonesian Constitution regulates the norms of rights of society. The functions of the rights are to up hold society justice as well as to create society welfare. The regulation of rights of society in Indonesian Constitution indicates itssociological function.It accommodates the right of society in its relationship between government and citizen. Keywords: Sociological Function, Constitution, Right, Society   Abstrak Konstitusi adalah kontrak sosial yang mengikat pemerintahan dan masyarakat. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat  memunculkan pentingnya hak masyarakat. Hak-hak ini sebagai alat untuk mengkontrol pemerintah dalam membuat kebijakan.Mereka dapat juga mengambil bagian dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah untuk menghindari pelaksanaan kekuasaan yang absolut.Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur norma-norma hak-hak masyarakat.Fungsi dari hak ini adalah untuk menegakkan keadilan sosial dan juga untuk menciptakan kesejahteraan umum.Pengaturan hak-hak masyarakat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengindetifikasin fungsi sosiologisnya.Hal ini mengakomodasi hak-hak masyarakat dalam hubungannya antara pemerintah dengan masyarakat.   Kata Kunci :Fungsi Sosiologis, Konstitusi, Hak, Masyarakat Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5826 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15548 2020-04-17T07:13:41Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "171030 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA Busthami, Dachran Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Array Karya ilmiah ini membahas negara hukum sebagai pilihan terbaik dalam menata kehidupan bernegara yang berdasarkan demokrasi dengan suatu konstitusi atau UUD yang mengatur  hubungan antar negara dan rakyat, hak-hak asasi warga negara dan pembatasan kekuasaan penguasa serta jaminan keadilan dan persamaan di hadapan hukum serta kesejahtraan bagi masyarakat. Metode penelitian karya ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Analisis data penelitian yuridis normatif adalah kegiatan pengolahan data dan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pada konsep bernegara hukum, kekuasaan kehakiman dapat mandiri dalam menjalankan fungsi judisialnya, sehingga memungkinlan pelaksana kekuasaan kehakiman berlaku fair dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15548 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11421 2018-08-09T07:11:45Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150115 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc POTENSI WARISAN BUDAYA TRADISIONAL DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Susilowati, Etty http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Traditional cultural heritage has the potential to constantly evolve , so should receive legal protection, particularly in developing countries that have an interest in protecting the cultural heritage of his people . All of them need serious attention to avoid the use by other parties who are not responsible. For the traditional cultural heritage have time to have a formal legal instrument , since the rules currently owned is still very low and have not been able to provide optimal protection Warisan budaya tradisional berpotensi untuk selalu berkembang, sehingga  perlu mendapat perlindungan hukum,terutama pada negara-negara berkembang yang mempunyai kepentingan melindungi  kekayaan warisan budaya  bangsanya. Kesemuanya perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk menghindari dari pemanfaatan oleh fihak lain yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu warisan budaya  tradisional  telah saatnya  memiliki instrumen hukum secara formal, berhubung aturan yang dimiliki saat ini masih sangat minim dan  belum mampu memberikan perlindungan   secara optimal. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11421 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33736 2021-03-23T21:31:28Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210131 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENGGUNAAN OMNIBUS LAW DALAM REFORMASI REGULASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Helmi, Helmi Fakultas Hukum, Universitas Jambi https://orcid.org/0000-0003-3474-0245 Fitria, Fitria Fakultas Hukum, Universitas Jambi Kusniati, Retno Fakultas Hukum, Universitas Jambi Array Perumpunan bidang dan kelembagaan merupakan ide utama tulisan ini dalam melakukan reformasi regulasi menggunakan omnibus law bidang lingkungan hidup di Indonesia. Studi ini menggunakan telaah yuridis normatif yang membahas permasalahan: Pertama, apakah aspek perumpunan bidang dan kelembagaan dapat dijadikan dasar reformasi regulasi bidang lingkungan hidup menggunakan omnibus law? Kedua, apakah bidang UU-PPLH dapat dijadikan sebagai rumpun untuk melakukan reformasi regulasi terhadap bidang-bidang sektoral lingkungan hidup di Indonesia? Kajian ini menghasilkan simpulan: Pertama, perumpunan bidang dan kelembagaan merupakan prinsip dasar penggunaan omnibus law di Indonesia untuk reformasi regulasi di Indonesia termasuk bidang lingkungan hidup. Kedua, lingkungan hidup merupakan rumpun bidang, maka omnibus law dapat dijadikan metode dalam pembentukan UU Lingkungan Hidup sebagai rumpun bidang yang mencakup sub-sub rumpun bidang di bawahnya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-01-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33736 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4167 2022-07-06T21:25:32Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120124 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN Pujiyono, Pujiyono http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Criminal justice system as a tool of law enforcement, didn't work optimally in Indonesia.  It often being used by executive power because its position and function didn't independent and subordinated by executive power. Judicial power is an independent power, but  other subsistem in CJS such as investigative power,  prosecution power, and Executors  power structurally and functionally are under executive power, and as result that their roles as a power instrument to service power's interest. This research purpose to set ideal format in integrated CJS working , to manifest judicial power  in the independency and integrated  criminal law enforcement  through reconstruction and reorientation of criminal justice system construction, substantial and cultural. Main object in this research is criminal law enforcement policy, juridical normative and sociological approach, primary and secondary data as a main data to qualitative analyzing. The result of this research show that function of subsystem in criminal justice system (such as investigation, prosecution, and execution power ) have not show independent yet, cause of under the executive power. Anyway judicial power is set as independent power out of executive power, in organizationing, budgeting, staffing, and carrier system under one roof system that subordinated by Supreme Court . Here CJS is unsystemic but partially and fragmentair. This situation result subsytem rivality and in the end can be barrier in CJS performances. There is policy measures to implement integrally of independency criminal justice system by  systemic approach  to reset related policy in the law substance, the law structure and the law culture. Keywords : reconstruction, criminal justice system, independency and judicial power. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4167 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13098 2017-03-28T10:01:21Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "111018 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 (STUDI KASUS DI JAWA TENGAH) Herawati, Ratna Array Natural Resources represent the element from environment. Environmental crisis as its uneven effect of natural resources exploiting bear the opinion to do the conservation. The House of Regional Representative of the Republik of Indonesia as representative institute fighting for area aspiration have the rule of related to natural resources conservation. The role is pursuant to article 220 paragraph (1 ), (2) and (3) Constitution of State of Republik Indonesia of 1945 that covering legislation and oversight functions and also considerations function. Therefore this research is conducted to findout the role of The House of Regional Representative of the Republik of Indonesia and solution for the problems relating to the management of natural resources, specially in Middle Java. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13098 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/58669 2025-05-26T23:57:23Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "241230 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PEMBARUAN KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI FAKTOR PENYEBAB OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Hamja, Hamja Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra Indramayu Array Tulisan ini mengkaji overcrowding sebagai permasalahan utama yang dihadapi mayoritas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Permasalahan overcrowding merupakan persoalan hilir yang tidak dapat diselesaikan secara parsial, sehingga dibutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang politik dan kebijakan hukum di Indonesia. Tulisan ini merupakan penelitian doktriner, dengan studi kepustakaan dan perbandingan sejumlah negara dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan untuk dijadikan dasar penentuan penyebab dari covercrowding. Hasil penelitian menunjukkan sistem hukum dan peradilan di Indonesia masih berkontribusi secara aktif terhadap overcrowding dengan diberlakukannya masa tahanan yang panjang sebelum proses peradilan, jumlah aturan perundang-undangan yang mengedepankan fungsi punitif dengan menerapkan sanksi pidana kurungan dibandingkan dengan fungsi rehabilitatif. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah transformasi hukum dan penerapan alternatif pidana tanpa kurungan, sebagai solusi jangka panjang mengatasi overcrowding di Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-12-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/58669 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48227 2024-12-23T20:15:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "230731 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MENGHINDARI ROLE THEORY DALAM PEMBENARAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU WAKIL BUPATI Sarip, Sarip Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon Fitriana, Diana Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Array Penelitian bertujuan melihat peran-peran politik dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) yang berpotensi tidak dapat disalahkan oleh aturan hukum. Bukti tersebut terjadi pada tahun 2020 untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati. Politik figuran diperankan seorang supir yang disandingkan dengan isteri mantan bupati. Memang hukum harus dihormati dan yang dilakukan atas politik figuran tidak dapat disalahkan, sebab hukum sendiri yang telah memberikan ruang. Dengan menitikberatkan pada role theory pada penelitian dan dengan melalui metode yang menitikberatkan survei, menunjukkan masyarakat tidak mengetahui sebelumnya adanya politik figuran Kabupaten Cirebon. Selanjutnya masyarakat terlihat apatis atas perkembangan politik Kabupaten Cirebon. Keadaan demikian idealnya menjadi pertimbangan matang bagi pembaharuan hukum Indonesia untuk menghindari kejadian agar tidak terulang. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48227 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11447 2018-08-09T07:22:11Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150424 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TENTANG KEJAHATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI Prasetyawati, S.Endang http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Management of natural resources and ecosystems as part of the authorized capital is essentially an integral part of sustainable development as an accomplishment of Pancasila. Indonesian nation has a rich natural diversity in it, which are of a variety of animals, one of them is an endangered species. Human behavior can currently threaten the extinction of endangered species which human ambition would like to have but do not care about habitat native population. Extinction of rare animals can be prevented by established legal protections for endangered species Pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan alam di dalamnya, diantaranya mempunyai berbagai macam satwa, salah satunya satwa langka. Perilaku manusia saat ini dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya dihabitat asalnya. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11447 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33084 2021-11-17T13:02:23Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210731 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PROBLEM ETIKA PEJABAT NEGARA DAN GAGASAN PERADILAN ETIK YANG INDEPENDEN DAN IMPARSIAL Mukhtar, Mukhtar Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Lailam, Tanto Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Array Penelitian ini membahas problem etika pejabat negara dan gagasan peradilan etik. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif dan empiris. Gagasan peradilan etik yang independen dan imparsial ini sangat urgen, karena: pertama: menjamurnya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat negara. Kedua, tidak adanya standar ketentuan etika yang menjadi panduan perilaku pejabat negara, ketentuan-ketentuan etika disetiap lembaga negara berbeda tolok ukurnya. Ketiga, kelembagaan etik yang tidak independen, imparsial. Untuk membangun desain peradilan etik modern dan terpercaya harus memenuhi syarat, sebagai berikut: dibentuk undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai etika pejabat negara; dibentuk peradilan etik yang independen dan imparsial; proses penegakkan kode etik yang transparan dan akuntabel; penguatan Asas-asas Hukum Acara peradilan etik yang dapat dipertanggungjawabkan; serta putusan peradilan etik yang bersifat final dan mengikat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33084 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5748 2017-03-28T10:29:45Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120424 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc IMPLEMENTATION OF URBAN TRANSPORTATION POLICY BASED ON LAW NO. 22 YEAR 2009 ON ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION Alwi, Alwi public transportation, urban transportation, public service Abstract Problem of urban transportation is acrucial issue in thesocio-economicof urban society in Indonesia. These problems such as congestionan dtrafficclutter of urban transportation which raises economic lossesusers’ society are not few in number. This problem still appears, but government policies and derivatives regulations which followed been implemented. In addition, the delegation of authority on urban transportation to Local Government has been done, as regulated in Law 22 of 2009, which is aconcrete manifestation of the policy of regional autonomy but this issue not yetresolved with effectively.Therefore, the required development and law enforcement in the implementation of urban transport policy in Indonesia.   Key word:  public transportation, urban transportation, public service   Abstrak Masalah angkutan kota merupakan masalah krusial dalam kehidupan social ekonomi masyarakat kota di Indonesia. Masalah ini seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas angkutan kota yang menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat pengguna yang tidak sedikit jumlahnya.  Masalah ini tetap saja muncul namun kebijakan pemerintah dan berbagai peraturan deripatif yang mengikutinya telah diimplementasikan. Di samping itu, pendelegasian kewenangan angkutan kota ke Pemerintah Daerah telah dilakukan,  sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, yang merupakan wujud nyata dari kebijakan otonomi daerah, tetapi masalah ini belum terselesaikan dengan efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan danpenegakan hokum dalam implementasi kebijakan angkutan kota di Indonesia.   Kata Kunci: angkutan publik. Angkutan kota, pelayanan publik Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5748 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13668 2017-03-29T03:29:03Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160126 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG TERORISME Masyhar, Ali Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Array Undang-Undang Terorisme yang berlaku saat ini merupakan undang-undang yang relatif sudah lama. Undang-Undang ini lahir ketika terjadi peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002. Usulan revisi Undang-Undang Terorisme ini menguat setiap kali terjadi aksi teror di Indonesia. Secara yuridis formal, terdapat kekurangan-kekurangan yuridis dalam perumusan Undang-Undang Terorisme, namun usulan revisi dari pemerintah tidak menyangkut secara konkrit kekurangan yuridis tersebut. Usulan revisi umumnya terkait dengan penambahan jangka waktu penangkapan dan penahanan. Beberapa usulan sudah dapat dicover dalam rumusan Undang-Undang Terorisme tersebut, sehingga urgensinya masih perlu dielaborasi lebih jauh. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-01-26 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13668 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/71009 2025-09-29T21:48:00Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "250731 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REDEFINING CHILDHOOD: ADDRESSING LEGAL INCONSISTENCIES AND THE ROLE OF TRANSITIONAL AGE IN JUVENILE JUSTICE Supriadi, Moh. Faculty of Law, Universitas Tanjungpura Yuliana, Yuliana Faculty of Law, Universitas Tanjungpura Ghani, Mohamad Zulkifli Abdul National University of Malaysia Array Indonesia’s legal framework, grounded in civil law, predominantly utilizes statutes as its primary source of legal authority. Nonetheless, discrepancies in the definitions of legal terminology across different statutes have resulted in ambiguity, especially regarding the interpretation of the term “child.”  The varying definitions of “child” across the Criminal Code, the Civil Code, and other child protection laws contribute to legal ambiguity, particularly regarding the rights and protections available to children in conflict with the law. Law No. 11 of 2012, known as the Juvenile Criminal Justice System Law, specifies that a child is defined as an individual between the ages of 12 and 18. Additionally, it encompasses individuals aged 18 to 21 who have yet to fulfill their sentence. This inconsistency leads to uncertainty about the enforcement of legal penalties and the suitable correctional institutions for these individuals. This study seeks to examine the legal terminology related to “children in conflict with the law” within the framework of the Juvenile Criminal Justice System Law, with an emphasis on the consequences for their placement and rehabilitation in Juvenile Correctional Institutions and Youth Prisons. The study adopts an empirical-normative methodology, incorporating field interviews and document analysis as key components. The findings indicate that varying definitions of “child” create ambiguity in legal application, especially concerning rehabilitation and sanctioning processes. The research offers valuable insights by advocating for the adoption of the term “transitional age” to delineate the differences between children and adults. This would improve legal clarity, safeguard children’s rights, and guarantee rehabilitation programs that are specifically designed to meet their developmental requirements. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/71009 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9038 2018-08-09T06:57:32Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140422 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PRINSIP FIDUCIARY DUTIES DALAM DUNIA KEAGENAN (AGENCY) Santoso, Budi http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Fiduciary Duties, The Agency Legal relationship between the principal and   the agent in the agency are not just purely a legal relationship that is based on purely normative rules, which resulted in the agent is allowed to act fatherly and on behalf of the principal, but more than that is a relationship that is based on moral ethics, which is a relationship based on trust and is based on the belief (confidence), that the parties will respect the rights and obligations of each. The relationship is often referred to as fiduciary duties. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9038 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21669 2020-04-17T07:20:14Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190426 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MODEL PENGAKUAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM BERAGAMA (STUDI KOMPARASI MENURUT UUD INDONESIA 1945 DAN KONSTITUSI MALAYSIA 1957) Agustian, Rio Armanda Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung Saliman, Abdul Rasyid Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung Array Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Model Pengakuan Hak-Hak Konstitusional dalam Agama (Studi Banding menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Dasar Malaysia 1957). Di mana kedua negara memiliki budaya yang sama tetapi mematuhi sistem hukum yang berbeda. Objek penelitian adalah Model Pengakuan Hak Konstitusional dalam Agama dan sumber budaya lokal yang kental dengan tradisi tradisional Melayu yang jika dikelola dengan baik akan memberikan kesejahteraan bagi hubungan kedua negara. Keaslian penelitian ini adalah bahwa dalam mengakui hak-hak konstitusional untuk warga negara secara jelas dalam agama, penting sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Di Indonesia, meskipun tidak ada pengakuan yang jelas bahwa Islam adalah agama negara, ada pengakuan yang jelas tentang Islam baik dalam Paragraf Ketiga dan Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam Pasal 29. Badan UUD 1945 sebagai agama negara. Di Indonesia, dalam praktik pengakuan hak-hak agama dapat dilihat dalam pembuatan beberapa undang-undang dan peraturan seperti Hukum Haji, Hukum Zakat, Hukum Perbankan Syariah, Hukum Pengadilan Agama, Hukum Perkawinan, Qanun di Aceh dan Peraturan Syariah di beberapa Provinsi di Indonesia. Dalam konstitusi Malaysia, prinsip perlindungan hak-hak konstitusional dalam agama menempati posisi yang sangat penting, universal dan pada saat yang sama menegaskan Malaysia dicirikan sebagai negara hukum, tetapi dalam praktik kehidupan sehari-hari masih banyak hal yang perlu diperhatikan. disesuaikan dengan aturan hukum. Dalam pekerjaan atau pekerjaan masih ada banyak pelanggaran kebebasan beragama, masalah larangan majikan dan agen tenaga kerja pada kebebasan pekerja rumah tangga Muslim untuk berpuasa, berdoa dan menghindari babi dan anjing sehubungan dengan keyakinan agama mereka adalah pelecehan dan pelanggaran agama kebebasan sebagai dilindungi Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meskipun dalam Konstitusi Malaysia jelas bahwa Islam adalah agama resmi negara, tetapi praktik larangan dan tekanan untuk melakukan tugas-tugas keagamaan di tempat kerja tetap menjadi hambatan yang sangat serius. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-04-26 14:10:46 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21669 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11593 2017-03-28T09:35:15Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "101010 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENERAPAN PERTANGGUNG JAWABAN KOMANDO DI INDONESIA ATAS PELANGGARAN HAM BERAT KATEGORI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN Setiyono, Joko http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array The legal attempt enforcing law against the gross violation of human right based on the commander responsibility principle, is not only a domestic concern of nation but it already became an international concern, in order to cut loose the chain impunity practice. The effort to prosecuted and to put on thai for military leaders, the chief of police officer and other civilian leaders, for the gross violation of human rights in Indonesia is a very serious legal problem which can not be pull to be aside and is the mian concern in this research Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-10-10 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11593 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40109 2022-07-11T19:23:02Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220428 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc URGENSI ASAS SUBSIDER PADA PENGATURAN ASAS UNIVERSAL DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Putri, Devita Kartika Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Array Menurut asas subsider, yurisdiksi universal hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Artikel ini berpendapat bahwa asas tersebut perlu diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai syarat untuk melaksanakan yurisdiksi universal berdasarkan Pasal 6 dan 7 agar dapat menjaga penghormatan terhadap kedaulatan negara lain dan menghindari resiko lainnya yang muncul dari pelaksanaan yurisdiksi universal. Artikel ini menyampaikan gagasan Penulis tentang bagaimana asas tersebut dapat dikonseptualisasikan dalam RKUHP. Kesimpulan Artikel ini menunjukkan bahwa konsep asas subsider bisa dibentuk dengan lima syarat yaitu, pemenuhan asas ‘universality plus’ dan ‘conditional universality’; adanya laporan dugaan kasus kejahatan internasional; Indonesia sebagai custodial state; dan asas ne bis in idem. Kelima syarat tersebut yang kemudian bisa menjadikan yurisdiksi universal sebagai upaya terakhir. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-04-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40109 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5781 2017-03-28T10:38:25Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "121023 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REFORMASI BIROKRASI DESA MENUJU PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS Somad, Kemas Arsyad Village, village governance, reform Abstractk Eventhough The Village has important and strategic role in the structure of government in Indonesia, but  in the past regime (New Order Era) It is placed as objects rather than subjects of power. In the governance reforms started in 1998, this paper examines how the reforms sought by the village government. The results of the research  showed, in spite of new structures and functions in the village administration, among others, demonstrated the existence of village councils, but the reforms that took place considered did not work well because management has not touched the professional bureaucracy yet. Keyword: Village, village governance, reform Abstrak Meski memiliki peranan yang penting dan startegis dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa  pada rezim pemerintahan yang lalu (Orde Baru) lebih ditempatkan sebagai objek kekuasaan ketimbang subyek. Seiring dengan reformasi pemerintahan yang dimulai tahun 1998, tulisan ini mengkaji bagaimana reformasi itu diupayakan pada pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan, sekalipun ada struktur dan fungsi baru dalam pemerintahan desa, antara lain ditunjukkan dengan keberadaan Badan Perwakilan Desa, tetapi reformasi yang berlangsung dipandang belum optimal dikarenakan belum menyentuh manajemen birokrasi yang profesional.   Kata kunci: desa, pemerintahan desa, reformasi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5781 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13738 2018-06-10T02:58:23Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "161022 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEKOSONGAN HUKUM PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI Bureni, Imelda F.K. Direktorat Jenderal Pajak - KPP Pratama Atambua Array Keadaan tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata sedangkan telah nyata adanya kerugian keuangan negara dan dalam hal aset tersebut tidak diletakkan dalam sita pidana, belum terakomodir dalam regulasi tindak pidana korupsi Indonesia. Mengakomodir keadaan-keadaan tersebut ke dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pengadopsian nilai-nilai UNCAC 2003. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13738 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9352 2017-03-28T12:50:10Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140722 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KONFLIK KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PESISIR TINJAUAN HUKUM KEHUTANAN Septory, Hertha Frederika http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Conflict, Authority, Management Of Coastal Forest And Forestry Law This research find that mangrove forest are the forest and coastal resourcesso beregulated in Law Number 41 on 1999 and Law Number27 on 2007. According to the principle of lexspecialis derogatlegi lex generalis and lexpos teriori derogatlegi lex priorithat management authority forest owned by the Ministryof Forestry should be interpreted back out side coastal areas which becomes its authority the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9352 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22304 2020-04-17T07:23:47Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200131 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM PROSES KEPAILITAN Silalahi, Udin Universitas Pelita Harapan http://orcid.org/0000-0002-5632-4069 Claudia, Claudia Universitas Pelita Harapan Array Kedudukan kreditor separatis yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, Pasal 21 UU Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang dapat mengeksekusi hak jaminan walaupun terjadi pailit, seolah-olah bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU yang menangguhkan hak eksekutorial tersebut. Adanya ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 59 ayat (2) dapat merugikan kreditor separatis, karena jika kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi hak jaminan kebendaan yang dikuasainya dalam waktu 2 (dua) bulan, maka kurator dapat mengeksekusi dan menggunakan benda tidak bergerak atau menjual harta pailit benda bergerak untuk kelangsungan usaha debitor. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa walapun hak eksekutorial kreditor separatis ditangguhkan, tetapi hak kreditor separatis tetap dijamin oleh UUK-PKPU dan peralihan hak eksekutorial dari kreditor separatis kepada kurator, kurator harus memberikan hak-hak kreditor separatis, yaitu pelunasan piutangnya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-01-31 16:03:28 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22304 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13050 2017-03-28T09:48:32Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110118 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc INTERAKSI ANTARA PELAYANAN PUBLIK DAN TINGKAT KORUPSI PADA LEMBAGA PERADILAN DI KOTA SEMARANG Shoim, Muhammad Array Including the judiciary of the 5 most corrupt institutions and institutions that have a public service of the worst that can be synthesized that there is a relauonship between public service corruption in public institutions. The results showed (1) the performance of public services is a good judiciary, however, differences occur in the public service performance of each of the judiciary (District Court, the Religious Courts, State Administrative Court) in the city, (2) the level of corruption of public institutions justice is sufficient, however, differences in levels of corruption occurs in each of the judiciary (District Court, the Religious Courts, State Administrative Court) in the city, and (3) public services and a significant negative impact on the level of corruption in the judiciary in the City Semarang means the better performance of public services the lower the level of corruption, and vice versa. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13050 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/51304 2023-07-10T19:50:14Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "230331 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc LITIGASI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA: IDENTIFIKASI ISU DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Sugiarto, Laga Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Pujiono, Pujiono Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Hidayat, Arif Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Adhi, Yuli Prasetyo Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Litigasi perubahan iklim di Indonesia mengalami perkembangan cukup pesat, mengingat bertambahnya jumlah perkara dan putusan terkait gugatan litigasi perubahan iklim. Melihat praktik litigasi perubahan iklim, setelah dilakukan pemilahan serta identifikasi isu/motivasi, maka litigasi perubahan iklim di Indonesia, meliputi jenis litigasi dengan motivasi perubahan iklim bukan sebagai isu utama dan litigasi bukan motivasi perubahan iklim, namun berimplikasi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tujuan tulisan ini yaitu untuk menganalisis tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hukum dengan mendasarkan kepada doktrin kesengajaan, kelalaian, pertanggungjawaban mutlak, dan tindakan faktual. Riset ini dapat memberikan pilihan advokasi kebijakan perubahan iklim melalui litigasi di pengadilan bagi para pencari keadilan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-03-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/51304 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5816 2017-03-28T10:47:37Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130423 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc QUO VADIS DEMOKRASI PROSEDURAL DAN PEMILU : SEBUAH REFLEKSI TEORITIS Budhiati, Ida democracy, General Election, social contract Abstract General election is the one of principle of democracy. It means that democracy in Indonesia manifested through the regulation No. 15 of 2011 about the General Election Commissions who defines the term of democracy within the concept of directly, general, free, sacred, fairness and justice. On realization the concept of democracy, public participation which are the voice of majority really meaningfull. Through general elections will make the newness government formation, in another words, general election is an instition who reproduces a new social contract. To construct on model of the ideal general election is not easy. Independence of general election commission is crucial for democratic election could be run properly. Keywords : democracy, General Election, social contract Abstrak Pemilihan umum merupakan sebuah prinsip dari demokrasi. Arti demokrasi di Indonesia termanifestasikan di dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mendefinisikan demokrasi dengan rangkaian kata langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam mencapai sebuah cita demokrasi, partisipasi rakyat menjadi kunci utamanya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dimana suara mayoritaslah yang menentukan. Melalui pemilihan umum pemerintahan yang baru pun terbentuk, dengan kata lain pemilu merupakan sebuah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru. Mengkonstruksikan pemilihan umum yang ideal dan demokratis tidaklah mudah. Independensi penyelenggara pemilihan umum sangatlah penting agar pemilihan umum yang demokratis dapat berjalan secara fair. Kata Kunci : demokrasi, Pemilihan Umum, kontrak sosial Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5816 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15220 2020-04-17T16:10:27Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170730 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TATAKELOLA KOPERASI DI SALATIGA Budiyono, Tri Budiyono Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Indah, Christina Maya Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Array Tata kelola koperasi yang tidak berbasis pada prinsip good cooperative governance berpotensi rmemunculkan dampak buruk bagi kesehatan koperasi dan kelangsungan pengembangan bagi koperasi yang seharusnya dipumpunkan pada upaya untuk mensejahterakan anggota. Kajian penelitian dilakukan dengan pendekatan juridis sosiologis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam merefleksi penatakelolaan koperasi di Kota Salatiga. Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Good coorporative governance didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15220 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11091 2017-03-28T12:54:57Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "141021 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENGEBOMAN IKAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR Nakmofa, George Dieter http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array This research aims is to study about the law enforcement for fishermen who catch fishes with bomb in East Flores Regency. The research method uses empirical juridical. The data consist of primary and secondary data. Data are analysed by using qualitative analysis. The research results conclude that the law enforcement for fishermen who catch fishes with bomb in East Flores Regency are repressive, preventive and curative efforts. The most  law enforcement is the repressive effort. The obstacles in this law enforcement are limited number of police personnel and the lack of facilities and infrastructure. Keywords : Law Enforcement, Fishermen, Bombs. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum bagi pelaku yang menangkap ikan dengan menggunakan bom. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris.  Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan  data sekunder. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh sub sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Flores Timur meliputi upaya represif, preventif dan juga kuratif.  Penegakan hukum yang paling banyak dalam bentuk upaya represif. Kendala kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum ini meliputi jumlah personil kepolisian yang terbatas dan kurangnya sarana dan prasarana. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Nelayan, Bom Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11091 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30171 2020-10-29T21:39:30Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "201029 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR PADA PINJAMAN KREDIT DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP Adawiyah, Robiatul Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Sartono, A. Tulus Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Pinjaman kredit memungkinkan terjadi kredit bermasalah yang berujung pada penjualan agunan yang berimplikasi pada taraf hidup masyarakat (debitor) sehingga sangat penting mengkaji perlindungan hukum debitor pada pinjaman kredit dalam meningkatkan taraf hidup. Tujuan artikel ini adalah untuk mengungkap fakta dan menganalisis perlindungan hukum debitor pada pinjaman kredit dalam meningkatkan taraf hidup. Metode penelitiannya adalah penelitian sosio-legal. Perjanjian kredit yang merupakan perjanjian baku memungkinkan adanya kredit bermasalah sehingga dilakukan penjualan agunan. Fakta di lapangan menunjukkan peningkatan penjualan agunan dengan Pasal 6 UU HT sebagai primadona dasar penjualannya. Hal ini telah mengusik rasa keadilan masyarakat dibuktikan dengan banyaknya gugatan kepada KPKNL maupun sengketa pengadilan. Perlindungan hukum debitor terhadap pinjaman kredit sejak awal pembuatan perjanjian baku sampai dengan penjualan agunan sangatlah lemah sehingga berdampak pada taraf hidup masyarakat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-10-29 21:55:48 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30171 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4158 2022-07-06T21:20:20Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120124 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL WARISAN BANGSA Purwaningsih, Endang http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh This article based on  research is to analyze the needs for community empowerment through sustainable participation approach concerning the protection of traditional knowledge and folklore. This folklore  essentially meets the requirements to be copyrighted;  the fact that it is a communal heritage property which has been passed on for generations and the creator is therefore not identified, cannot fulfill the requirement of originality and individuality.  The traditional knowledge that based on technology, yet it is not patentable invention, the fact that is not fulfill patentable requirement especially the novelty. Thus, traditional knowledge and folklore must be protected as 'sui generis' legal protection. Community empowerment program and community  legal awareness program should be done continually as well as progressing 'promote and protect' culture. The findings of this research suggest that indigenous people makers  need such supports as trainings, government's endorsement and incentives, capital provision schemes, as well as marketing and legal assistance. The findings also recommend that partnership between the traditional knowledge or folklore makers/indigenous people and the government be intensified to promote the product, not only locally, and nationally, but also internationally. This should involve the NGO, campus, the government, and related consultants to jointly protect this product and to help promote it in bigger scope. Keywords: community participation, promote and protect, traditional knowledge, folklore Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4158 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13086 2017-03-28T10:01:10Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "111018 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA K.Harman, Benny Sudirman, Antonius Array This writing speaks of strategic steps in eradicating the corruption in Indonesia. The out come of the discussions shows that there is a need for strategic steps to eradicate the corruption in Indonesia they are as follow: (1) There is the social movement to do ,t. (2) Po/Jt,cal networking to strengthen the ant1-corrupt1on movements; (3}The commitment of the P.Olfilcal party to eradicate the corruption; (4) To reform the anti-corruption law so that criminal sanctions are to prevent a person committing corruption; ( 5) Team working of law enforcer to investigate and prosecute for corruption; (6) People's supervision toward the apparatuses: (7) To increase the public service and to implement of good governance and clean government. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13086 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/61422 2025-05-26T20:35:36Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "241224 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc DINAMIKA HUKUM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL: STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA Sugiarto, Ihwan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Badruzaman, Dudi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Array The problem or gap in this research is highlighting the legal regulations of the two countries and looking at the similarities and differences in freedom of opinion on social media. The aim of this research is to examine how legal protection of human rights affects the ability to express oneself freely on social media. The methodology used in this research is normative law or library research techniques (library search) and a qualitative approach. The results of this research show that the rules regulated in the Malaysian constitution have given rise to laws that tend to be more assertive and defensive towards the government. Meanwhile, in Indonesia, there have been many reforms in legal regulations following the 1998 Reformation events. However, the similarity between these two countries is that they both provide guarantees to their citizens to freely express their opinions, both orally and in writing Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/61422 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5864 2017-03-28T10:42:58Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130122 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KONSEP ‘MALUM IN SE’ DAN ‘MALUM PROHIBITUM’ DALAM FILOSOFI PEMBERANTASAN KORUPSI Shidarta, Shidarta malum in se, malum prohibitum, tindak pidana korupsi Abstract Constitutional Court decision No. 003/PUU-IV/2006 has construed the connotation of Article 2 paragraph (1) of Law No. 31 Year 1999 by shifting the concept of ‘malum in se’ to that of ‘malum prohibitum’ in term of the element of ‘unlawfulness’ in that article. Is such an interpretation relevant enough amid the current corruption battle in this country? This article discusses this question by using the perspective of legal philosophy. The author of this article concludes that in the meantime, truth and justice values as constantly underlined by legal philosophy should be upheld as the strategy to strengthen the collectivity rather than the individuality principles in the Indonesian legal system. In this point of view, the shifting of the ‘malum in se’ to ‘malum prohibitum’ concepts can affect the principle of authority in the effort of corruption erradication in Indonesia. Keywords: malum in se, malum prohibitum, corruption. Abstrak Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 memberi penafsiran yang mengubah konsep ‘malum in se’ menjadi ‘malum prohibitum’ terhadap makna melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Persoalannya adalah: apakah pergeseran makna ini dapat dianggap tepat? Tulisan ini menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan perspektif filsafat hukum. Dalam kondisi kekinian iklim pemberantasan korupsi di Indonesia, asas kebenaran dan keadilan yang digarisbawahi oleh filsafat hukum itu harus dibaca sebagai sebuah strategi untuk lebih memperkuat asas persekutuan (kolektivitas) dalam sistem hukum dibandingkan dengan asas kepribadian. Dalam konteks ini, maka pergeseran konsep ‘malum in se’ ke ‘malum prohibitum’ dapat dipandang sebagai pelemahan asas kewibawaan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kata kunci: malum in se, malum prohibitum, tindak pidana korupsi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5864 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17273 2020-04-17T07:15:20Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG Hulu, Sabarudin Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Pujiyono, Pujiyono Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Penel i t i an i ni bert uj uan unt uk menget ahui bagai mana pert anggungj awaban pej abat  pemerintahan atas tindakan diskresi yang berindikasi adanya penyalahgunaan wewenang serta bagaimana tolok ukur tindakan diskresi oleh pejabat pemerintahan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang sehingga harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Diskresi yang diambil pejabat pemerintahan dan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat rentan terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada perbuatan tindak pidana korupsi. Pejabat pemerintahan menerbitkan diskresi dengan berlindung pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan alasan karena ada persoalan yang harus diselesaikan sementara peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17273 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17273/0 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5057 2017-03-28T09:33:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100706 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM DALAM ERA OTONOMI (Strategi Pembangunan Hukum dan Substansi Sistem Hukum Daerah) Stefanus, Kotan Y http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Local legal system in Indonesia had been grey potret and become a servant of power. So, we must develop prograsive-alternative legal development strategy, that is empowerment of all society components to express their need while push low strafication collective group to influence decison making and consistenly improve legislative product. This effort should be follow by globalization local values anoved dlocalization global values. Integration of those efforts become a order that is known as local legal system. Kata Kunci : Sistem hukum daerah, strategi pembangunan hukum. penegakkan hukum, politik hukum. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-07-06 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5057 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13137 2017-03-28T10:56:10Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "131022 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ANALISIS PUTUSAN P.N. BATANG N0.19 Pdt/P/2009/PN.Btg. TENTANG PERUBAHAN STATUS HOKUM SETELAH OPERASI PENYESUAIAN KELAMIN Busro, H. Achmad Array n attempt to end the suffering of transessexual patient by changes or adjustments sex that has been done by Agus Widodo, from men become women through surgery, then filed an application to change the legal status of women by the name of Nadia llmira Arkadea. This study uses research methods to analyze the normative juridical decision No .. 19 I Pdt IP I 2009 I P.N. Ba tang. Sex adjustment operations conducted after approval with informed consent of the patients there are several requirements established team of doctors. Furthermore, after completion of the operation,then petition for the legal status from men become to women and the petition is granted by the judge. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13137 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/70757 2025-06-17T21:04:37Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "250327 2025 eng " 2527-4716 2086-2695 dc THE PRAGMATIC THOUGHT AND ECONOMIC RATIONALITY IN LOCAL LEGISLATIVE POLICY FORMATION: AN ETHNOGRAPHIC STUDY Asmara, Teddy Faculty of Law, Universitas Swadaya Gunung Jati Aspin N, Ester Elisabeth College of Communication, Boston University Arif, Faisal Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Array This study explores the role of economic rationality in legislative processes, particularly in the context of local regulations in Indonesia. Focusing on the Kutawangi Regional Regulation on Cultural Heritage, the research highlights how economic interests shape legislative actions, leading to inefficiencies and failures in legal protection for cultural heritage. Through ethnographic case studies, the research examines the interactions among legislators, NGOs, and other stakeholders, revealing a pattern of pragmatic economic rationality that prioritizes personal and institutional benefits over policy substance. The study finds that such practices—such as outsourcing academic text production and manipulating legislative procedures—undermine the quality and effectiveness of laws. The research further uncovers the widespread use of symbolic legislation and bureaucratic pathologies as strategies to meet performance targets without addressing substantive policy issues. The findings suggest that these practices not only compromise legislative integrity but also reflect broader systemic issues in governance. To improve legislative quality and restore public trust, the study advocates for interventions such as ethics training, anti-corruption programs, and enhanced transparency in legislative processes. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-03-27 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/70757 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9029 2017-03-28T11:27:35Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140121 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MENGUKUR KINERJA REFORMASI HUKUM BIROKRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Hafidz, Jawade http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Public Procurement, Bureaucratic Reforms, Bureaucratic Performance Law which regulates public procurement of goods and services are becoming increasingly important in developing countries such as Indonesia, especially in monitoring performance and for transparency. Regulation and supervision in public procurement of goods and services is the power of government and the basis for bureaucratic reform in public procurement. Public procurement involving multiple parties require strict control to avoid deviations which can be detrimental to the country. Comprehension and understanding of the scope, activity events, parties involved, performance measures, as well as the application of principles and ethics which is implemented consistently in accordance with the regulations of the procurement of goods/services will accelerate bureaucratic reform efforts in Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9029 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20963 2020-04-17T07:18:55Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190130 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc SENGKETA TANAH EKS KERAJAAN DI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Gangga Santi Dewi, I Gusti Ayu Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Conflicts that ended in court disputes often occurred in the former Kotaringin Kingdom related to the former kingdom lands. Phenomenon of substantive injustice related to former kingdom land policy in the Dictum Fourth letter A UUPA which abolishes former kingdom land and shifts to the State, is an injustice felt by  former kingdom parties. Research with the Socio Legal approach with social science methods and theories about law. This research was focused on looking at the facts of the conflict that ended in court disputes and the solution to prevent the disputes of former kingdom land in Kotawaringin Barat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20963 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11583 2017-03-28T09:32:59Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100406 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERLINDUNGAN KARYA CIPTA KEBAYA SEBAGAI ASET NASIONAL YANG BERNILAI TINGGI (STUDI KASUS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA KEBAYA MODIFIKASI ANNE AVANTIE) Sulistyawan, Aditya Yuli http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Kebaya, as an Indonesian woman traditional costume, is one of the national cultural assets that its conservation should be preserved. Based on that matter, several kebaya designers have developed kebaya through some modifications making it to be fashionable clothes that are able to draw interests. One of kebaya designers developing modified kebaya is Anne Avantie. Even today, the works of kebaya by Anne Avantie have been recognized both in national and international levels through the attained achievements. It is showed by her achievement and society acknowledgment. However, together with the existence achieved by her, many plagiarisms have occurred concerning the works of kebaya by Anne Avantie. The copyright violation ofAnneAvantie's modified kebaya which is established by the plagiarism act in a lot of cases shows the highly copyrights violation of her creation. However, Anne Avantie's modified kebaya is included in the protected creation according to Article 12 letterfofthe Indonesian Copyright Act No. 19 Year 2002. Therefore, Anne Avantie, as tf?e creator of the kebaya created by her, receives exclusive rights upon the copyrights of the kebaya to prohibit other people to use those rights without any permission from its creator. The Indonesian Copyright Act No. 19 Year 2002 has been provided enough protection for any creator's creation, including modified kebaya. Thus, the awareness of involved parties in realizing the maximum law enforcement concerning copyrights is required in order to increase the desire of creators to produce their works. Beside that, we need to socialize the importance of the appreciation and protection of copyrights to the creator itself and society. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-05-06 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11583 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37962 2022-03-10T21:03:56Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220131 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE Salsabila, Salsabila Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Wahyudi, Slamet Tri Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Array Besarnya biaya penanganan korupsi seringkali menambah pengeluaran keuangan negara terlebih lagi jika korupsi tersebut memiliki kerugian keuangan yang kecil. Pengembalian kerugian negara merupakan salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh sebab itu Kejaksaan dalam menyikapi hal tersebut mengeluarkan kebijakan pengembalian kerugian negara untuk korupsi dengan kerugian negara kecil melalui pendekatan restorative justice. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mencari mengenai alasan Kejaksaan menerapkan pendekatan restorative justice dan bagaimana peran Kejaksaan dalam menerapkannya. Hasilnya, Kejaksaan dalam menerapkan pendekatan restorative justice tersebut didasarkan pada efisiensi penanganan perkara seperti yang terdapat dalam teori analisis ekonomi terhadap hukum dan hanya diterapkan dalam tingkat penyelidikan dengan melakukan kerja sama dengan APIP/BPK. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-01-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/37962 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5772 2017-03-28T10:34:26Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120724 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Hs, Ali Imron Hukum Islam, Pembangunan Hukum Nasional, Kontribusi Abstract   The establishment of national law should consider the law awareness in the community or refer to the existed law in Islam law that stands as the existed law in the community possesses a strategic position in the national law establishment. The role of Islam law in the forming or establishing of national law could be viewed from two sides, which are firstly, it is viewed from Islam law that is one of the source of national law establishing; and secondly, it is viewed from the side of the use of Islam law as positive law that is specifically applied in certain field. Islam law has provided a great contribution, at least upon the side of the spirit or the soul toward establishment of national law. Spreading Islam law ideologi and istinbath ahkam upon the national law establishment takes the strategic place, compared with the demand of the applying of Islam law that is formalistic. Kata kunci: Hukum Islam, Pembangunan Hukum Nasional, Kontribusi   Abstrak Pembangunan hukum nasional harus memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat atau merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan hukum nasional. Peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional; dan kedua dari sisi  diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi ruh atau jiwanya terhadap pembangunan hukum nasional.  Membumikan asas-asas hukum Islam dan istinbath ahkam dalam pembangunan hukum nasional menempati posisi yang strategis, dibandingkan tuntutan pemberlakuan hukum Islam yang formalistik Kata kunci: Hukum Islam, Pembangunan Hukum Nasional, Kontribusi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5772 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13726 2017-07-27T00:42:25Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160725 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL DALAM KONTEKS ESPANSI PT.TELKOM INDONESIA, TBK DI TIMOR LESTE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN Kanahebi, Elisabeth Anna Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang Array Penelitian bertujuan untuk mengetahui pola perlindungan hukum sistem oustsourcing bagi tenaga kerja lokal yang bekerja pada TELIN di Timor Leste; implementasi asas keseimbangan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian kontrak standar di bidang ketenagakerjaan menurut Hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Timor Leste dan hukum yang berlaku jika terjadi sengketa di bidang ketenagakerjaan pada TELIN di Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada perlindungan hukum secara memadai terhadap para pekerja lokal yang bekerja pada TELIN di Timor Leste; tidak ada asas keseimbangan dalam asas kebebasan berkontrak dan pola penyelesaian perselisihan perburuhan pada TELIN melalui arbitrase. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-07-25 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13726 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9339 2017-03-28T12:49:59Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140722 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc JAJAK PENDAPAT TIMOR TIMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SIPIL PASCA KONVENSI JENEWA 1949 Boro, Lorraine Rangga http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Self Determination , East Timor , Legal Protection , the 1949 Geneva Conventions This study aims to determine the dedermination of East Timor in the perspective of the legal protection of civilians after the Geneva Convention of 1949. This study is a normative law. The method used is the approach Statute and Conceptual approach. Results of the study found that First , there is no post- Civil Legal Protection East Timor According to the 1949 Geneva Convention (IV Geneva Convention Concerning the Protection of Civilian Persons in war) . Second , the Indonesian government be held accountable law violations against the self determination of East Timor in 1999 Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9339 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23928 2020-04-17T07:22:55Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "191016 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc DELIK ZINA : UNSUR SUBSTANSIAL DAN PENYELESAIANNYA DALAM MASYARAKAT ADAT MADURA Rozah, Umi Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Indarti, Erlyn Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Kehidupan masyarakat Madura ditopang prinsip religius dan komunal yang digunakan dalam menyepakati perbuatan yang dilarang dan mekanisme penyelesaiannya.  Permasalahan artikel ini adalah unsur substansial dalam delik zina menurut masyarakat madura dan mekanisme penyelesaian delik zina dalam masyarakat adat madura.  Tujuan penelitian mengetahui  unsur substansial delik zina menurut masyarakat madura, dan mengetahui mekanisme penyelesaiannya. Penelitian kualitatif  ini menggunakan pendekatan sociolegal research, dengan  Informan ditentukan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian : 1. Unsur substansial perbuatan zina terdiri atas : persetubuhan antara laki-laki dan perempuan,  keduanya atau salah satunya terikat perkawinan, persetubuhan kedua pelakunya atau salah satu pelakunya tidak terikat perkawinan . 2.  Penyelesaian perbuatan zina pada masyarakat Madura melalui carok, yaitu pembunuhan  untuk mempertahankan martabat dan harga diri keluarga. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-10-16 07:50:54 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23928 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12918 2018-08-09T07:23:44Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150723 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERGESERAN POLITIK HUKUM KOPERASI DALAM UU RI NO. 25 TAHUN 1992 DAN UU RI NO. 17 TAHUN 2012 SERTA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 28/PUU RI -XI/2013 Budiyono, Tri Indah S, Christina Maya Array This research revealed the shift of political  law as a result  of  implementation  Act of Republic of Indonesia   No.17 of 2012 that reposition Act of Republic of Indonesia No.25of 1992. The implementation of Act of Republic of Indonesia No.17 of 2012 leaved crusial problem because of the lack of values ethic of cooperative. The crucial  problems in Act of  Republic of Indonesia No.17of 2012 related with the reduce of cooperative concept by  limited   as a legal entity. Beside that, the capital aspect   has potential to reduce the value of cooperative, the appointment of cooperative management of non members, and the power of supervisory board of cooperatice, and the distribution of  surplus operating results . The constitutional court with erga omnes character   canceled act of Republic of Indonesia No.17 of  2012 and  maked  transtitional to  re implement Act of Republic of Indonesia No 25 of 1992 as a focus in this research. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12918 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48379 2023-05-11T19:45:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "221031 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc POTENSI PERJANJIAN LEASING DALAM PEMBIAYAAN KAPAL NELAYAN Badriyah, Siti Malikhatun Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Mahmudah, Siti Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Kx2k_OwAAAAJ Soemarmi, Amiek Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Hr2_DIYAAAAJ Suharto, R. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Marjo, Marjo Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Saptono, Hendro Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Benuf, Kornelius Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Nelayan dalam penangkapan ikan membutuhkan kapal sebagai modal utama. Walaupun demikian tidak semua nelayan memiliki kapal sendiri karena tidak memiliki modal. Leasing untuk pengadaan kapal nelayan berpotensi besar untuk dikembangkan. Proses leasing yang relatif lebih sederhana dari pembiayaan melalui bank menjadikan leasing sangat potensial dalam pembiayaan usaha bagi para pihak yang kurang memiliki akses perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi perjanjian leasing dalam pembiayaan kapal nelayan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio legal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian leasing sangat potensial untuk dikembangkan dalam pengadaan kapal nelayan, namun belum banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip perjanjian leasing. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-10-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48379 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5807 2017-03-28T10:47:26Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130423 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEBIJAKAN KRIMINALISASI “KUMPUL KEBO” DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA INDONESIA Soponyono, Eko Policy, Criminalization, cohabitation, Criminal Law Development. Abstract Deeds by the so-called "cohabitation" contrary to the intrinsic value of life in the life of society itself. Values ​​that live in the life of the community believes that living with the opposite sex and adult alike should be tied by marriage. Marriage is "sacred bond" (containing sanctity), which became the foundations of the spiritual and physical welfare families in the language of Islam as a family "sakinah, mawadah and affection/mercy". These laws need to protect the "sanctity" of marriage to criminalize cohabitation. Keywords: Policy, Criminalization, cohabitation, Criminal Law Development. Abstrak Perbuatan yang oleh masyarakat disebut “kumpul kebo” hakikinya bertentangan dengan nilai yang hidup dalam perikehidupan masyarakat itu sendiri. Nilai yang hidup dalam perikehidupan masyarakat meyakini, bahwa hidup bersama berlainan jenis dan sama-sama dewasa harus diikat oleh pernikahan. Pernikahan merupakan “ikatan suci” (mengandung nilai kesucian) yang menjadi landasan terbentuknya keluarga sejahtera lahir dan bathin yang dalam bahasa Islamnya sebagai keluarga “sakinah, mawadah dan rahmah”. Inilah perlunya hukum melindungi “nilai kesucian” perkawinan dengan melakukan kriminalisasi terhadap kumpul kebo. Kata Kunci: Kebijakan, Kriminalisasi, Kumpul Kebo, Pembangunan Hukum Pidana. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5807 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14608 2020-04-17T07:10:56Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170430 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA Kurnia, Titon Slamet Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Rauta, Umbu Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Siswanto, Arie Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Array Tulisan ini hendak mengkaji pemanfaatan E-Government (Electronic Government) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan menggunakan perspektif yuridis. berupa pengaturan yang sudah ada pada tingkat nasional atau pusat serta saran tindak bagi daerah dalam rangka mengimplementasikan E-Government, terutama pijakan awalnya berupa suatu kerangka hukum (legal framework). Tulisan ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan teoretis-konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14608 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11080 2017-03-28T12:54:44Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "141021 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc IMPLEMENTASI MODEL PARATE EXECUTIE ATAS JAMINAN FIDUSIA: (Uji Model Eksekusi Jaminan Fidusia) Siti Maryam, Markus Suryoutomo Ahmad Hendroyono http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array This research is purposed to measure the Fiduciary Parate Execution Model (FPEM) in solving concrete events based on analogy. The problems include: 1) the implementation of FPEM; 2) the obstacles in testing of FPEM; and 3) the forming of regulation as a construction to overcome the obstacles of FPEM. The method of this research is normative legal approach armed with system of self explanatory which a norm is a rule or an authoritative standard or what law ought to be. The result of FPEM is a recommendation in which contains the prescriptive value i.e the forming of regulation on FPEM. Keywords: Parate Execution, Fiduciary Security, Self-Explanatory.   Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan Model Parate Eksekusi Jaminan Fidusia (MPEJF) dalam memecahkan peristiwa konkret berdasarkan analogi. Permasalahannya meliputi: 1) Implementasi MPEJF; 2) Kendala pengujian MPEJF; dan 3) Pembentukan peraturan sebagai konstruksi ideal untuk mengatasi kendala MPEJF. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif yang didukung oleh sistem“self-explanatory” dimana suatu norma adalah suatu aturan atau ukuran bersifat mengikat atau hukum yang seharusnya. Hasil dari MPEJF bersifat rekomendasi atau preskriptif yaitu bentuk rancangan regulasi tentang parate EJF.   Kata Kunci : Parate Eksekusi, Jaminan Fidusia, Self-Explanatory. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11080 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28430 2020-07-30T23:59:29Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200731 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REVITALISASI KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Handitya, Binov Universitas Ngudi Waluyo Rufaida, Khifni Kafa Universitas Ngudi Waluyo Array Hutan merupakan kekayaan alam yang mempunyai fungsi menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Keadaan hutan saat ini sangat memprihatinkan dengan adanya pembalakan hutan, perusakan serta penjarahan hasil hutan dan aktifitas lain seperti pembakaran hutan. Urgensi penulisan artikel ini untuk melihat efektifitas suatu kebijakan terkait dengan perlindungan hutan dengan fakta yang berkembang di masyarakat. Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagai upaya pemerintah dalam melindungi kelestarian hutan harus memperoleh apresiasi, sedangkan dalam praktik penegakan norma hukum yang termuat dalam aturan tersebut masih belum berlaku secara sempurna. Oleh karenanya perlu diadakan revitalisasi ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-07-31 01:55:01 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28430 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13073 2017-03-28T09:56:43Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110719 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF DELIK POLITIK DI INDONESIA Armanda Agustian, Rio Array In determining an act or crime as a political offense we have to look at the background of these actions. The problem,however, related with the codification such as the Criminal Code. It does not expressly provide the identification the action in the field of politics. In the Criminal Code, for example, the murder of president or vice president, did not be regarded as the murder. That is, evidence about the political background is not necessary to have the trial court. While the law relating to this problem such Act. 11/PNPS/1963 on Combating Subversive Activities that have been revoked, have two opinions. First, states have no political background. Second, there should be no political background. The fundamental difference of these two opinions is about an act as a political offense, one side assumes the other party would destroy the existing system, on the other hand is considered an act of rescue (hero). Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13073 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/56752 2025-01-12T20:55:18Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "240329 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc THE IMPERATIVE OF REGULATING BODY-WORN CAMERAS FOR THE INDONESIAN POLICE FORCE Tantimin, Tantimin Faculty of Law, Universitas Internasional Batam Alhakim, Abdurrakhman Faculty of Law, Universitas Internasional Batam Array Despite global adoption, Indonesia's criminal justice system lags in utilizing body-worn cameras (BWCs), hindered by the absence of a regulatory framework. This disparity complicates efforts to curb police misconduct, ensure accountability, and protect individual rights. The study underscores the urgency of promoting transparency and rebuilding public trust in law enforcement. It identifies a disconnect between the conceptual need for BWCs and the lack of normative support in Indonesia. Key challenges include oversimplified data classification, inadequate mechanisms for handling biometric data, and a lenient police code of ethics on evidence management. These issues pose significant challenges to the BWCs’ effectiveness, undermining their potential to enhance accountability. By addressing these issues, BWCs can realize their full potential in contributing to a more accountable and  ethical data protection standards.   Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-03-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/56752 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5855 2017-03-28T10:42:45Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130122 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: REALITAS ANTAGONIS DALAM PERWUJUDAN PRINSIP CLEAN GOVERNANCE DI INDONESIA Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Clean Governance Abstract Procurement of goods/services are efficient, open and competitive indispensable for the availability of goods / services affordable and quality, so it will have an impact on improving public services. In relation to the procurement of goods and services from the government is expected to corruption can be eliminated. The reality of corruption procurement of goods and services increasing. Mode and does more systemic way. Corruption is no longer limited to state officials, but has dragged other actors, including the business community, civil diberbagi state and government agencies. There are some suggestions in order to handling the problem of corruption in providing goods and services sector, namely: (1) reconstructing the legal system of government procurement. Procurement of goods and services have only set Perpres. Ideally the procurement of goods and services regulated by the Act and (2) oversight by the public. Keywords : Corruption, Procurement, Clean Governance Abstrak Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah maka diharapkan praktik korupsi dapat dihilangkan.  Realitasnya korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin meningkat. Modus dan cara yang dilakukannya semakin sistemik. Pelaku korupsi tidak lagi terbatas pada pejabat negara, namun telah menyeret aktor-aktor lain, di antaranya kalangan pengusaha, pegawai diberbagi lembaga negara dan pemerintah (Kasus Buol, Hambalang dan lain-lain). Ada beberapa saran dalam rangka penanganan persoalan korupsi disektor pengadaaan barang dan jasa, yaitu: (1) merekonstruksi sistem hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, selama ini hanya diatur dalam Perpres. Idealnya pengadaan barang dan jasa diatur dengan Undang-Undang dan (2) pengawasan oleh masyarakat. Kata Kunci: Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Clean Governance Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5855 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/18258 2020-04-17T07:15:58Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENGENDALIAN PERDAGANGAN SAMPAH ELEKTRONIK: KAJIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN Priyono, FX. Joko Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Problematik pengendalian perdagangan sampah elektronik dari aspek perjanjian internasional terletak pada Konvensi Basel dan Persetujuan Perdagangan Barang dalam GATT/WTO.  Konvensi Basel tidak memberikan definisi sampah elektronik namun telah melarang adanya perpindahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang di dalamnya termasuk sampah elektronik sedangkan dalam ketentuan GATT/WTO sampah elektronik dikategorikan sebagai barang (goods) bekas. Dua hal yang saling bertentangan. Kebijakan Indonesia telah melarang import limbah B3 (termasuk sampah elektronik), meskipun tidak melarang ekspor. Perlu pemberdayaan kualitas kelembagaan, penegakan hukum, dan sikap masyarakat terhadap sampah elektronik.  Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18258 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11437 2018-08-09T07:21:34Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150424 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PEROLEHAN DAN HAK WARIS BAGI ISTRI KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT: Pendekatan Ilmu dan Filsafat Hukum Sukardi, Didi http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array In Islamic inheritance law is a law derived from the Al-Qur’an the truth of the doctrine or theory is absolutety true, because it is relevation of Allah SWT. Islamic inheritance law is general is a legal theory that is conveyed by Allah SWT throught the prophet Muhammad SAW to be enacted an enacted into law by mankind in the philosophy of law is said to human law. Valid in Islamic inheritance law is absolute because it has been set, discrimination form heir to heir receiver with each other to violate the rulers of inheritance law is concerned, mental attitude is not willing to follow the provisions of Islamic inheritance law and inheritance rights to the acquisition of the second wife, third, or fourth for perpetrators of polygamous marriage, and reason for wanting to master the estate or orther factors, although they know and understand the rules, the provisions of Islamic inheritance law Dalam hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang berasal dari Al-Qur’an dimana kebenaran akan ajaran atau teori mutlak benar karena merupakan wahyu dari Tuhan. Hukum kewarisan Islam secara teori umum adalah merupakan hukum yang disampaikan oleh Allah SWT  kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberlakukan dan dijadikan hukum oleh umat manusia. Dalam filsafat hukum dikatakan bahwa hukum untuk manusia, dalam Islam berlaku hukum kewarisan Islam merupakan hal mutlak karena telah diatur didalamnya. Permasalahan muncul di dalam penerapannya di masyarakat terutama dalam hal hak dan perolehan istri kedua, istri ketiga dan istri keempat. Adanya diskriminasi dalam pembagian waris yang menyalahi aturan dan ketentuan yang ada serta adanya sikap mental yang tidak atau enggan untuk melakukan dan mengikuti kententuan hukum kewarisan Islam terhadap perolehan dan hak kewarisan terhadap istri kedua, istri ketiga atau keempat bagi pelaku pernikahan poligami dengan alasan ingin menguasai harta peninggalan dan alasan lainnya Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11437 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28619 2021-05-11T23:18:59Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210430 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PROBLEMATIKA GUGUS TUGAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) Resa, Meysasi Kirana Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jaya, Nyoman Serikat Putra Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Kasus perdagangan manusia yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Semarang mengalami peningkatan tajam dalam satu tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa peran Gugus Tugas masih belum optimal dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus perdagangan orang di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan problematika gugus tugas dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Semarang. Dengan metode penelitian yuridis normatif, hasil dari penelitian ini yaitu: problematika gugus tugas dapat ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ditinjau dari faktor internal, problematika gugus tugas ialah berkaitan erat dengan instansi atau lembaga itu sendiri, sedangkan ditinjau dari faktor eksternal, problematika gugus tugas ialah berkaitan dengan pihak-pihak luar seperti misalnya dari korban maupun dari pelaku TPPO itu sendiri. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-04-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28619 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/68884 2025-05-27T00:01:23Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "241130 2024 eng " 2527-4716 2086-2695 dc INTERNALISASI NILAI PANCASILA DALAM PRAKTIK DISKRESI BAGI PENGAMBILAN KEBIJAKAN Surahno, Surahno Fakultas Pendidikan Umum dan Karakter, Universitas Pendidikan Indonesia Ruyadi, Yadi Fakultas Pendidikan Umum dan Karakter, Universitas Pendidikan Indonesia Nurdin, Encep Syarief Fakultas Pendidikan Umum dan Karakter, Universitas Pendidikan Indonesia Array Tulisan ini mengajak pembaca untuk menganalisis keberadaan diskresi dengan tidak terbatas pada hukum positif yang biasa dipergunakan oleh pendekatan hukum administrasi negara, melainkan dari sudut pandang hukum kodrat yang secara filosofis diisi oleh nilai-nilai ideologis seperti Pancasila sebagai sebuah recht ide negara yang bersifat lebih luas serta mendasari substansi aturan yang terkandung dalam hukum positif tersebut. Dengan mempergunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan teoretis-konseptual, tulisan ini mengklaim bahwa untuk mengatasi persoalan diskresi, diperlukan dua langkah terobosan, yakni menempatkan diskresi dalam kerangka hukum kodrat yang berbasis pada Pancasila dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila bukan lagi kepada muatan atau isi diskresi, tetapi kepada pejabat pemerintah sebagai pengguna diskresi itu sendiri. Selain itu, tulisan ini juga menyarankan agar pemerintah lebih memerhatikan Indikator Nilai Pancasila sebagai pedoman dalam pengambilan diskresi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-12-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/68884 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9015 2017-03-28T11:27:22Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140121 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc POLITIK HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK KEWARGANEGARAAN PEREMPUAN Diamantina, Amalia http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Legal Citizenship, Women's Citizenship Rights Indonesian legal political of citizenship is directed to give an equal act for all of citizen. The protection of women's citizenship rights are arranged so that women can give her citizenship to her children. However, there are still shortcomings in the arrangement and the implementation of the protection of the right of citizenship of women. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9015 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20964 2020-04-17T07:18:02Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "181030 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KONSERVASI MANGROVE SEBAGAI UPAYA MENCEGAH ROB DAN BANJIR SERTA SEBAGAI TEMPAT WISATA Turisno, Bambang Eko Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Suharto, R. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Priyono, Ery Agus Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Penelitian bertujuan menganalisis peran serta masyarakat dan kewenangan Pemerintah dalam konservasi mangrove sebagai upaya mencegah rob dan banjir  serta sebagai Tempat Wisata. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis,  analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Data-data yang dipergunakan adalah data sekunder, meliputi informasi tentang peran serta masyarakat,  kewenangan Pemerintah, wisata mangrove,  konservasi hutan serta bahan-bahan hukum maupun data  penunjang lainnya. Hutan mangrove dimanfaatkan sebagai budidaya, sebagai upaya mencegah banjir dan rob,  hutan mangrove juga sebagai tempat konservasi dan tempat wisata. Penanaman pohon mangrove sebagai rehabilitasi pantai dilakukan dengan langsung ditanam di tanah atau dengan teknik bronjong serta melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove disamping agar terjaga konservasi mangrove juga akan meningkatan kesejahteraan masyarakat.  Kolaborasi antara sektor wisata, pemerintah daerah dan masyarakat dalam konservasi mangrove harus diintegrasikan. Kontribusi Penelitian sebagai masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dan masyarakat  dalam memanfaatkan hutan mangrove dengan menjaga konservasinya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20964 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11511 2017-03-28T09:32:49Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "100105 2010 eng " 2527-4716 2086-2695 dc BEBERAPA ASPEK APLIKASI ANTIDUMPING AGREEMENT PADA NEGARA SEDANG BERKEMBANG Priyono, FX. Joko http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Principle of fair competition is one of some principles in WTO agreements. Dumping is regarded as unfair pratice as stipulated in the Agreement on Anti Dumping and can be charged by countereiling duty. There are three elements to determine dumpng namely dumping price, injury and causal link. Dispute on dumping calls for much time and very tiring. Developing countries as defendadt has to provide human resources especially lawyer and economist to fight a suit of dumping from developed countries. According Article 15 ADA, regarding special and different treatment for Developing Countries, stipulates that they will be treated by "countructive remedies" but up till now there is no progres to formulate clearly Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-01-05 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11511 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30262 2021-11-17T13:28:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "211115 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERATURAN KESEHATAN INTERNASIONAL 2005: PERKEMBANGAN SUBSTANSIAL UNTUK HUKUM INTERNASIONAL DAN KEAMANAN KESEHATAN GLOBAL Kurniaty, Rika Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Array Artikel ini membahas IHR 2005 sebagai aturan umum untuk menangani penyakit menular. Munculnya ancaman emerging maupun re-emerging infectious diseases dan globalisasi penyakit yang tidak mengenal batas wilayah menjadi faktor pendorong pentingnya perhatian terhadap keamanan kesehatan global. Masyarakat internasional telah lama menyadari perlunya kolaborasi dan tata kelola internasional untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular yang mampu melalui lintas batas Negara. Dibawah Organisasi Kesehatan Dunia, negara-negara anggota PBB telah merancang sebuah kesepakatan bersama untuk mengurangi resiko perluasan penularan melalui Peraturan Kesehatan Global (International Health Regulation 2005) yang merupakan hasil revisi peraturan tahun 1969. Majelis Kesehatan Dunia mengadopsi IHR 2005 sebagai perjanjian internasional yang mengikat negara anggota. IHR 2005 mengatur perubahan substantif utama dari rezim sebelumnya, dan memiliki prinsip penghormatan HAM, dan pengendalian penyakit menular tanpa harus menghambat perjalanan dan perdagangan secara proporsional. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-10-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30262 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5763 2017-03-28T10:34:10Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120724 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 dan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Santoso, M. Iman Corruption, Sustainable Development, and Indonesia Abstract The United Nations Convention against Corruption was adopted on 9 December 2003, by recognizing coruption as an extraordinary crime. Corruption endangers the stability and security of societies and states,and jeopardizing sustainable development. The UN Convention launched the concept of sustainable development in 1987 through the World Commission on Environment and Development, stating that sustainable development as development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. The Concept is recognized as the principle of contemporary and implemented by many countries especially developed countries. Indonesia has ratified the UN Convention through Law Number 7 Year 2006, created Law Number 31 Year 1999 on the Suppression of Corruption, amended by Law Number 20 Year 2001 and established the Commission of Corruption Suppression by Law Number 30 Year 2002. The Act and the Commission are conformity with the Convention. Key words : Corruption, Sustainable Development, and Indonesia Abstrak Konvensi PBB menentang Korupsi telah dibuat pada tanggal 9 Desember 2003, dinyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Kejahatan tersebut membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat dan negara serta merugikan pembangunan berkelanjutan. Konvensi PBB telah mengeluarkan konsep pembangunan berkelanjutan tahun 1987 yang dibuat oleh Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan, ditegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep pembangunan berkelanjutan diakui sebagai prinsip hukum internasional dan sudah diimplementasikan oleh banyak negara terutama negara-negara maju. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB menentang Korupsi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, telah membentuk Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Peraturan perundang-undangan tersebut sudah merupakan bagian dari implementasi Konvensi PBB menentang Korupsi 2003. Kata Kunci : Korupsi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Indonesia Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5763 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13683 2017-03-29T03:58:05Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160419 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DEMAK Kusriyah, Sri Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Array Kabupaten Demak dengan jumlah penduduk 1.063.763 jiwa , 99,45 ber agama Islam, fakir miskin 198.800 jiwa, zakat merupakan sumber potensial dalam penaggulangan kemiskinan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan memperhatikan kualitas data yang berupa fakta terjadi dalam praktek maupun dari kepustakaan. Pengelolaan zakat di Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 451/20/2010 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak, dan Keputusan Bupati Demak Nomor: 451/455/2011 tentang Himbauan Berzakat. Ketentuan umum UU No.23/2011 disebutkan zakat adalah kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai syariat islam, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13683 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9052 2017-03-28T12:45:49Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "140422 2014 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN Herlianto, S. Tri http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Malpractice, Penal Mediation, Restorative Justice The study aims to determine the concept of restorative justice in the implementation of penal mediation perspective of current legislation and also examines the implementation and construction legislasia policy in criminal law reform that will come. The research found that the concept of restorative justice, the presence and position of the victim as a patient admitted. Families of patients involved in the settlement of his case poses. Penal mediation is one form of implementation of restorative justice, namely the rehabilitation, resocialization, restitution, reparation and compensation to complete a criminal case of medical practice Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9052 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23719 2020-04-17T07:21:35Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "190731 2019 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERSOALAN YANG TERSISA DALAM SISTEM PRESIDENSIIL PASCA AMANDEMEN UUD 1945 Sa'adah, Nabitatus Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Array Sejarah ketatanegaraan menunjukkan sebelum adanya amandemen UUD 1945 ada ketidaktegasan sistem pemerintahan yang dianut.  Perubahan UUD 1945 sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia disepakati dipertegas dengan memilih sistem pemerintahan presidensiil. Meskipun dalam  perubahan UUD 1945 sampai perubahan keempat terlihat adanya upaya kesungguhan menuju purifakasi sistem presidensial tetapi masih ada beberapa hal yang tertinggal dan dianggap masih belum mendukung pelaksanaan sistem presidensial dan hal demikian tentunya mempunyai implikasi dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini terlihat dalam mekanisme legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2,3) UUD NRI tahun 1945. Hal lain yang masih belum sesuai dengan sitem presidensiil adalah terkait dengan sistem multi partai yang dianut. Sistem multi partai dapat menimbulkan praktik kenegaraan yang tidak sehat baik dalam penyusunan kabinet, legislasi, implementasi kebijakan pemerintah. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23719 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11442 2018-08-09T07:21:51Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150424 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG) Osingmahi, Nixon G. L. http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Individual or law firm ownership of a land based on certificate ownership often arise problems, in this case there is a legal dispute in land affairs where at the end it is solved by judicature institution. This legal dispute is arise when the one who feel that he has right to a land and dominate and also manage that land identify all or a half of the land is has been certificated by different person. Another problem arises become a legal dispute dealing with the ownership of a land is also started from the trade agreement, where the after receiving payments of the land, the seller run off the responsibility suddenly to hand over the land and also unable to make trade certificate in front of the officer Kepemilikan seorang individu atau badan hukum atas se bidang tanah dengan berdasarkan alas hak sertifikat hak milik sering menimbulkan sengketa yang pada akhirnya diselesaikan oleh lembaga peradilan. Sengketa ini timbul ketika yang merasa berhak atas bidang tanah dan telah menguasai serta mengolah bidang tanah tersebut mengetahui seluruh atau sebagian telah disertifikatkan oleh orang lain. Permasalahan lain timbul menjadi sengketa mengenai kepemilikan suatu bidang tanah juga bersumber dari perjanjian jual beli tanah, di mana penjual setelah menerima pembayaran atas bidang tanah yang dijualnya tidak menyerahkan tanah tersebut serta tidak memenuhi prestasi untuk membuat akta jual beli di hadapan pejabat yang berwenang Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11442 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44208 2022-11-22T18:51:09Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "220730 2022 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ASPEK PERLINDUNGAN MASYARAKAT SEBAGAI SARANA KEEFEKTIFAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA DI BIDANG METROLOGI LEGAL Megawati, Wenny Program Studi Ilmu Hukum, FHB, Universitas Stikubank Rochmani, Rochmani Program Studi Ilmu Hukum, FHB, Universitas Stikubank Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Program Studi Ilmu Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka https://orcid.org/0000-0001-6735-7301 Array Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dimana pelakunya adalah pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang dalam alat ukur/takar/timbang dan perlengkapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian mekanisme pengaduannya melalui balai metrologi dinas perindustrian dan perdagangan yang kemudian akan ditindaklanjuti menggunakan pengawasan dan pembinaan oleh PPNS. Dari hasil tersebut didapat hasil adanya temuan kecurangan atau tidak. Keefektifan suatu peraturan perundang-undangan terjadi apabila undang-undang tersebut melihat dari segi aspek kepentingan masyarakat, sehingga suatu pidana dibidang metrologi legal bisa efektif jika pidana tersebut sebanyak mungkin dapat mencegah atau mengurangi para pelaku usaha melakukan kejahatan perbuatan curang. Sehingga kriteria keefektifan suatu undang-undang dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan itu dapat ditekan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/44208 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5795 2017-03-28T10:38:43Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "121023 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PILIHAN HUKUM, FORUM DAN DOMISILI SUATU KONTRAK DALAM TRANSAKSI BISNIS Syafran, Syafran Choice of law, Choice of a Forum, Domiciled Abstract In the contract, if the parties did not specify their own choice of law, forum selection and choice of domicile, the legal sector in this regard provides to regulate it, that stipulates that in such a case, where the law applicable where the competent court, or domicile which one is used. Not so much matter if the parties to the contract came from the same law, or derived from the same court, or only have 1 (one) domicile. However, it will become a legal issue to determine: The law which applies if the parties to apply different laws, such as each party came from different countries. Which court is competent to try him if there were disputes regarding the contract, if the parties resides or is domiciled of 2 (two) regions of different courts. In addition, the determination of which law applies and or selection of a forum, actually belong to the public law (law of procedure). However, the choice of law and choice of a forum, is 1 (one) of the few public law that may be infringed by the parties to the contract, based on the principle of party autonomy. In fact, the parties may exclude the courts entirely with the court appoint a blended / prepared itself in the form of private or judicial bodies that are popular with the terms of arbitration.Based on the principle of freedom of contract, then the parties to a contract can also choose which court will adjudicate disputes arising out of contract case in question.   Keywords : Choice of law, Choice of a Forum, Domiciled Abstrak Didalam kontrak, jika para pihak tidak menentukan sendiri pilihan hukum, pilihan forum dan pilihan domisilinya, maka sektor hukum dalam hal ini menyediakan kaidahnya untuk mengatur hal tersebut, yakni mengatur bahwa dalam kasus yang demikian, hukum manakah yang berlaku pengadilan mana yang berwenang, atau domisili mana yang dipakai. Tidak begitu banyak menjadi soal jika para pihak dalam kontrak tersebut berasal dari hukum yang sama, atau berasal dari wilayah pengadilan yang sama, atau hanya memiliki 1 (satu) domisili.  Akan tetapi, akan menjadi suatu masalah yuridis untuk menentukan:Hukum mana yang berlaku jika terhadap para pihak berlaku hukum yang berbeda, misalnya karena masing-masing pihak berasal dari negara yang berbeda.Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadilinya jika ter­dapat perselisihan yang berkenaan dengan kontrak, yakni jika para pihak bertempat tinggal atau berdomisili dari 2 (dua) wilayah pengadilan yang berbeda. Di samping itu, penentuan tentang hukum mana yang berlaku dan atau pilihan forum, sebenarnya termasuk ke wilayah hukum publik (hukum acara). Akan tetapi, pilihan hukum dan pilihan forum, merupakan 1 (satu) dari sedikit hukum publik yang boleh dilanggar oleh para pihak dalam kontrak, berdasarkan asas party autonomy. Bahkan, para pihak dapat mengesampingkan pengadilan sama sekali dengan menunjuk pengadilan yang diracik/disusun sendiri dalam bentuk badan peradilan swasta atau yang populer dengan istilah arbitrase.Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam suatu kontrak dapat juga memilih pengadilan mana yang akan mengadili seandainya timbul sengketa terhadap kontrak yang bersangkutan.   Kata kunci : Pilihan Hukum, Pilihan Forum, Domisi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5795 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16173 2020-04-17T07:10:03Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "170130 2017 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERAN PERUSAHAAN MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA Lestari, Sartika Nanda Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Array Perusahaan merupakan salah satu bagian penting dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sebagaimana Undang-Undang Penanaman Modal yang meminta perusahaan berkomitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan hadir sebagai jawaban atas tuntutan etika bisnis, hukum dan publik yang ditujukan kepada perusahaan. Penelitian ini akan mengkaji peran perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai peran perusahaan terhadap pengentasan kemiskinan serta akan menyimpulkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16173 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10473 2017-03-28T09:53:07Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110419 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MIGRASI PENDUDUK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HANKAM DI WILAYAH PERBATASAN KALBAR-SERAWAK, MALAYSIA Arifin, Saru http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius The existence of the border society is part of the indicators of the state sovereignty. In the last 15years, the amount of the border society in West Kalimantan decreased. This is because of some of them are migrate to Sarawak. The border society migration was conducted through some ways, such as; married, birth, andasa labour. Among these migration patterns, a married and birth are most favourable. Looked from its region, the closest distance to Sarawak are the most migration supplier. And also the lost of economic region tends to supply the migration such as Sanggau, Ketunga Hulu, Aruk and some from Kapuas Huiu. By decreasing the amount of border society, it will influence to the border security. Because they most understand the border sign, illegal streets across the border while the ability of government to prepare army for guarding border is not comparable with the long of border which is reach 2004 km in lengt. Kata kunci :Migrasi, Penduduk Perbatasan, Pertahanan dan Keamanan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10473 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26411 2020-04-30T16:06:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "200430 2020 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (UNDUE INFLUENCE) SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Izzati, Nabiyla Risfa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Array Artikel ini bertujuan mengkaji penerapan konsep penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian kerja di Pengadilan Hubungan Industrial. Penyalahgunaan keadaan merupakan doktrin yang banyak dikembangkan oleh hakim di pengadilan dalam perkara-perkara yang mana kedudukan kedua belah pihak yang bersengketa tidak setara. Karena kedudukan pekerja dan pengusaha dalam perjanjian kerja tidak setara, maka karena terdapat potensi besar terjadinya penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan metode kualitatif untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial telah beberapa kali menangani kasus terkait dengan ajaran penyalahgunaan keadaan. Penulis menganalisis satu putusan secara spesifik, yakni Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 59/G/2014/PHI.PN.BDG, yang di dalamnya majelis hakim menjadikan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-04-30 04:26:19 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/26411 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13064 2017-03-28T09:56:31Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "110719 2011 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PRINSIP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PERJANJIAN LISENSI MEREK TERKENAL Sujatmiko, Agung Array Trade mark is a part of Intellectual Property Rights. It has been regulated by the law since 1961. The trade mark Jaw currently is Act No. 1512001. Trade mark can be well known if advertised in many medias, besides registered in many countries. Well known mark has a high economy value. It is not only profitable but also reputable, because the quality of well known mark is recoqnized by consumers. The licensing agreement is one of the ways to reduce the infringement of wellknown mark. Hence, the license agreement has an important role. It does not only give benefit for the licensor, but also for the licensee. Meanwhile, the infringement of wellknown marks that is done by third party, the licensor or the licensee can sue to the commercial court. The law enforcement of the wellknownmark's license agreement are injunction, canceliation sue and infringement sue. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13064 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/59699 2025-01-13T22:15:30Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "231130 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA MASYARAKAT ADAT KAYU ARO DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE Febrianda, Lis Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Priyono, FX Joko Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Putra, Deka Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Array Di komunitas adat Kayu Aro, penyelesaian kejahatan pemerkosaan diatur oleh 20 hukum adat, dengan hukuman khusus yang diatur dalam hukum 8 adat Tigo Luhah, yang mencakup sanksi yang disebut “gdang sbut gdang baye”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penyelesaian kejahatan pemerkosaan di komunitas adat Kayu Aro dari perspektif keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan socio-legal, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara, diikuti dengan analisis data kualitatif. Kesimpulannya adalah: Penyelesaian kejahatan pemerkosaan berdasarkan hukum adat Tigo Luhah melibatkan lembaga lembago jati, lembago kurung, lembago negeri, dan lembago alam; Sanksi adat termasuk hukuman sumbang salah dan anak bini uhang. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-11-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/59699 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5831 2017-03-28T10:51:44Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "130723 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ARAH POLITIK HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Siombo, Marhaeni Ria pembangunan berkelanjutan, politik hukum, kebijakan pemerintah . Abstract The participation of the government of Indonesia in various international conventions on the environment, does not necessarily indicate that the Indonesian government's commitment to implement the concept of Sustainable Development is in accordance with what has always been proclaimed the world. When viewed from the perspective of product legislation at the level of legislation, it is good enough. In the days of the Orde Baru (Soeharto) Repelita concept to the government reform (SBY) concept of environmentally sound development is explicitly normative. The problem is at the level of implementation. Too many interests including political and bureaucratic corruption that undermined the possibility of being the cause of the implementation of legal norms that have been made, is running slow. And often the blame is the imperfection of the product of legislation, not on how the government makes the rules implementative implementation and strongly implement the mandate of the legislation that has been made. So that natural resource wealth owned Indonesian really used as much as possible to increase the welfare of the people.   Keywords: sustainable development, political law, government policy. Abstrak Keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam berbagai konvensi internasional di bidang lingkungan, tidak selalu menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Indonesia untuk menerapkan konsep Pembangunan Berkelanjutan adalah sesuai dengan apa yang selalu dicanangkan dunia. Bila dilihat dari perspektif undang-undang produk di tingkat undang-undang, itu cukup baik. Pada zaman Orde Baru (Soeharto) sampai pada pemerintah (SBY) konsep pembangunan berwawasan lingkungan secara eksplisit normative, sudah memadai. Permasalahannya adalah pada tingkat implementasi. Terlalu banyak kepentingan politik dan termasuk korupsi  birokrasi yang menggerogoti kemungkinan menjadi penyebab pelaksanaan norma-norma hukum yang telah dibuat, berjalan lambat. Dan sering menyalahkan  ketidaksempurnaan produk undang-undang, bukan pada bagaimana pemerintah membuat aturan pelaksanaan implementatif dan  melaksanakan amanat undang-undang yang telah dibuat. Sehingga kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia benar-benar digunakan sebanyak mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, politik hukum, kebijakan pemerintah . Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5831 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17756 2020-04-17T07:14:56Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180130 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc KEARIFAN LOKAL TERBONSAI ARUS GLOBALISASI: KAJIAN TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT Konradus, Danggur Law Office Danggur Konradus & Partner Array Eksistensi masyarakat hukum adat sudah ada sebelum Negara terbentuk. Keberadaannya itu sarat nilai kearifan lokal yang kemudian menuangkan dalam konstitusi Negara Indonesia. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebatas dalam norma hukum sektoral sumber daya alam, terkesan jauh dari kepastian dan satu sama lainya bertentangan. Harmonisasi hukum dan rekonstruksi cara pandang atas masyarakat hukum adat, hak-hak tradisionalnya yang semula monointerpretasi / tafsir, menjadi co-interpretasi. Negara hadir untuk mema kmurkan dan mensejahterakan dengan memberdayakan kearifan lokal masyarakat hukum adat, untuk itu memerlukan norma instrumental masyarakat hukum adat yang pro-kearifan lokal, pro keadilan karena demikian kearifan lokal masyarakat hukum adat bisa maju dari glokalisasi menuju globalisasi tanpa kehilangan ke-indonesiaan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-01-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17756 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11426 2018-08-09T07:12:05Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "150115 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc ILMU HUKUM NASIONAL DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN INDONESIA BERASASKAN KEADILAN SOSIAL Rahayu, Derita Prapti http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array Science including legal study that is not accompanied by knowledge of the Godhead ( the Pancasila ) is incomplete . Legal science coupled with the values   of Pancasila , gave birth to legal experts who will make the rule of law in our country can not be separated from the Pancasila as the state . Containsbasic values   of local wisdom keindonesiaan that principles are translated into the fifth principle. Ultimately creating a socially just economy called Pancasila economy . Ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum yang tidak dibarengi dengan ilmu Ketuhanan (dalam Pancasila) adalah tidak lengkap. Ilmu hukum yang dibarengi dengan nilai Pancasila, melahirkan para pakar hukum yang akan membuat aturan hukum di Negara kita tidak terlepas dari Pancasila sebagai dasar negara. Mengandung nilai-nilai dasar dari kearifan lokal keIndonesiaan yang dijabarkan ke dalam kelima silanya. Pada akhirnya menciptakan perekonomian berkeadilan sosial yang disebut dengan ekonomi Pancasila. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11426 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31538 2021-03-23T21:31:28Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210131 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc SILA KE-EMPAT PANCASILA DAN IKLIM DEMOKRASI INDONESIA SAAT INI Susanto, Efendi Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Array Artikel ini membahas mengenai pemilihan kepala daerah di Indonesia dari perspektif sila ke-empat Pancasila. Mengembalikan iklim demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila menjadi hal yang penting menjadi perhatian bangsa. Pemerintah dalam menjalankan demokrasi hendaknya konsisten dengan apa yang sudah disepakati dalam Pancasila. Indonesia sudah menyepakati bahwa Pancasila sebagai konsensus luhur dan satu kesatuan nilai yang harus digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan negara. Pemilu hendaknya diselenggarakan oleh lembaga perwakilan rakyat sebagai perwujudan amanat sila ke-empat. Pancasila yang mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat sebagai konsep perwakilan yang diamanatkan oleh Pancasila. Oleh karena itu, perlu dipikirkan pemilihan kepala daerah melalui badan perwakilan rakyat, sesuai dengan amanat dari Pancasila. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-01-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/31538 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47789 2024-12-23T20:15:01Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "230731 2023 eng " 2527-4716 2086-2695 dc EFEKTIVITAS E-COURT PERKARA PERDATA MASA PANDEMI DAN PASCAPANDEMI COVID-19 DI MAKASSAR Handayani, Dwi Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Array Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak pada lembaga peradilan yang mau tidak mau harus menyesuaikan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan keefektifan penerapan E-Court masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar. Pentingnya penelitian ini, sebagai bahan masukan untuk evaluasi kebijakan-kebijakan bidang peradilan yang lebih cepat, mudah dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan didukung data primer dan  sekunder. Pengambilan sampel secara purposive sampling dan selanjutnya data-data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas  penerapan e-Court di masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar, sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sangat efektif dan sesuai dengan kondisi saat ini. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47789 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13122 2017-03-28T10:55:57Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "131022 2013 eng " 2527-4716 2086-2695 dc URGENSI PERSYARATAN UNTUK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM RUU PERTANAHAN Sukirno, Sukirno Array Criteria for the recognition of indigenous people with the condition, viewed from any point of view, both techniques Jegislaoon, Pancasila as the guiding principle in the formation of law, human rights, the realities on the ground, expert opinion, as well as national and international legal instruments, the recognition of indigenous peoples and their rights to certain requirements are not urgent, even going to hinder the achievement of one of the country's goal to promote the general welfare (including indigenous peoples) as stated in the preamble of the 1945 NRI Constitution. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13122 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17297 2020-04-17T07:16:32Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180730 2018 eng " 2527-4716 2086-2695 dc MODEL PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Judiasih, Sonny Dewi Faculty of Law, Universitas Padjadjaran Yuanitasari, Deviana Faculty of Law, Universitas Padjadjaran Inayatillah, Revi Array Perjanjian kawin merupakan perjanjian tentang aspek-aspek perkawinan yang timbul selama perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin setelah keluarnya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Artikel ini menganalisis mengenai pengaturan mengenai perjanjian kawin setelah berlakunya putusan MK No69/PUU-XII/2015 dan merumuskan model perjanjian kawin yang dibuat setelah berlakunya putusan MK. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Analisis data secara yuridis kualitatif. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menentukan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung, dan terdapat beberapa format dari model perjanjian kawin yang dapat menjadi panduan bagi para notaris yang akan membuat akta perjanjian kawin dan terdapat pula surat edaran dari Dirjen Dukcapil terkait Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-07-30 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17297 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17297/42540 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11461 2018-08-09T07:35:57Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "151028 2015 eng " 2527-4716 2086-2695 dc HAKEKAT HUKUM PENGUPAHAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PEKERJA Ibrahim, H. Zulkarnain http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh Array The values of Pancasila are reflected in legal idea that showed in moral standards. The legal idea is a pattern of thought that contains sublime rules, leads the remuneration law’s direction and goal to create a prosperous life for society workers. The essence of Pancasila, law of idea, and moral become benchmark for government, enterpreneurs, and workers to execute the harmonious of Pancasila’s Industrial Relationship system in legal certainty, justice, and expedience Nilai-nilai Pancasila, tercermin pada cita hukum yang nampak pada standar moral.  Cita hukum tersebut merupakan suatu pola pikir yang mengandung kaedah-kaedah luhur menentukan arah dan tujuan hukum pengupahan dalam rangka mewujudkan masyarakat pekerja yang hidup sejahtera. Hakekat Pancasila, cita hukum, dan moral tersebut, menjadi tolak ukur dari pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan sistem Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang harmonis dalam kepastian hukum, keadilan dan kehasilgunaan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11461 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34342 2021-11-17T13:04:36Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "210731 2021 eng " 2527-4716 2086-2695 dc REFORMULASI SYARAT DIVERSI: KAJIAN IDE DASAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Faisal, Faisal Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung Rahayu, Derita Prapti Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung Array Formulasi syarat pelaksanaan diversi menghendaki ancaman pidana dibawah tujuh tahun dan bukan pengulangan pidana. Paper ini bertujuan mengkaji pelaksanaan diversi agar sesuai dengan nilai dan asas dari ide dasar sistem peradilan pidana anak. Persoalan yang muncul apakah syarat diversi sudah sejalan dengan ide dasar tersebut? Lalu bagaimana tawaran reformulasi syarat diversi? Terhadap syarat diversi melakukan pengulangan pidana tidak memiliki makna berarti bahkan berpotensi mengurangi makna ide dasar utamanya prinsip ultimum remedium. Reformulasi syarat diversi menitikberatkan pada perbuatan kategori tindak pidana serius seperti terorisme, pembunuhan berencana, pemerkosaan, dan peredaran narkoba. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-07-31 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34342 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5753 2017-03-28T10:29:52Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "120424 2012 eng " 2527-4716 2086-2695 dc PERGESERAN ORIENTASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER (pembaharuan pemahaman hukum Islam dari legal-eksoterik menuju substantif-esoterik) Muhyidin, Muhyidin islamic law, esoteric contex, absolute revelation ABSTRACT   Islamic law is often misinterpreted and misunderstood by most people. Islamic law is considered incapable of giving a satisfactory answer to the question of human modernity. An approach to understanding Islamic law is very important in understanding the law itself. Then the required breakthroughs in understanding and interpret a shift in the orientation of the text is an absolute revelation, sacred to the essential esoteric context.   Keywords: islamic law, esoteric contex, absolute revelation   Abstrak Hukum Islam sering disalahartikan dan disalahpahami oleh sebagian orang. Hukum Islam dianggap tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan  atas persoalan kemodernan umat manusia. Sebuah pendekatan dalam memahami hukum Islam sangat penting dalam memahami hukum itu sendiri. Maka dibutuhkan terobosan pemahaman dan pergeseran orientasi dalam memaknai sebuah teks wahyu  yang absolut- suci menuju konteks yang esensial esoterik.   Kata kunci: Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5753 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 eng Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13673 2017-03-29T03:29:17Z mmh:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160126 2016 eng " 2527-4716 2086-2695 dc GLOBALISASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA Doing, M. PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat Array Substansi pembaharuan hukum ekonomi nasional harus bersendikan Pancasila dan UUD 1945. Idealnya dalam implementasi, hukum ekonomi nasional harus dapat mengakomodasi kepentingan pasar kapitalistik dan ekonomi pasar sosial secara proporsional. Sistem ekonomi yang demikian, menekankan pentingnya kerja sama di satu pihak dan sekaligus juga persaingan di pihak lainnya. Dalam demokrasi ekonomi berarti tidak ada tempat bagi ciri-ciri negatif liberalisme-kapitalisme yang menciptakan survival of the fittest, maupun sistem ekonomi sosialis-komunis. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-01-26 00:00:00 application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13673 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM eng Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM 1ecf2774a5644be433d4512738c7ed9c