2026-05-16T22:01:01Z https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/oai

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15948 2022-09-01T20:45:03Z lawreform:ART

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK PECANDU NARKOTIKA Zahra, Afni Sularto, RB Asas Ultimum Remedium; Pecandu Narkotika; Perlindungan Anak Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Adanya putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara dari pada tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi dari pemidanaan dalam hukum pidana anak. Dengan meningkatnya jumlah penyalahguna narkotika khususnya pecandu yang menjerat anak di bawah umur membuat mereka harus berurusan dengan proses peradilan yang panjang. Sanksi pidana dijadikan sarana pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak. Sanksi pidana harusnya menjadi suatu (ultimum remedium) obat terakhir apabila sarana lain dirasa tidak mampu menanggulangi. Anak yang terjerat kasus hukum terutama disebabkan penyalahgunaan narkotika tidak sepenuhnya adalah pelaku dan penjahat yang harus di hukum layaknya orang dewasa, mereka juga merupakan korban yang belum dapat bertanggungjawab seluruhnya atas perbuatannya maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak pecandu narkotika. Selain itu asas ultimum remedium menjadi sangat penting karena pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam mengembalikan kondisi anak menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana negara ini memiliki payung hukum dalam melindungi anak penyalahgunaan narkotika dan mengetahui optimalisasi penerapan asas ultimum remedium terhadap pecandu narkotika yang dilakukan oleh anak. Dalam mencapai tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah kepustakaan baik secara hukum maupun teori yang dianalisis dan dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang konkrit. Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan itu meliputi upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Penerapan asas ultimum remedium terhadap anak menjadi upaya terakhir dengan adanya ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan setiap anak yang berhadapan dengan hukum untuk dilakukan upaya diversi sebelum dilakukan upaya peradilan dan penjatuhan pidananya pun harus bersifat non- custodial. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15948 10.14710/lr.v13i1.15948 LAW REFORM; Vol 13, No 1 (2017); 18-27 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15948/11860 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/56534 2024-02-05T01:23:38Z lawreform:RES

Measuring The Effectiveness of Private Electronic System Organizers Regulations In Developing Social Media Equilibrium Sitabuana, Tundjung Herning Adhari, Ade Suryani, Leony Sondang Sanjaya, Dixon Amri, Ibra Fulenzi Private Electronic System Organisers; Regulation Effectiveness; Social Media Equilibrium Technological developments, especially social media, potentially have a negative impact that pretend to social disintegration and instability. To prevent and create a healthy and conducive digital space, the Government issued the Minister of Communication and Information Regulation No.5/2020 concerning Private ESOs. This regulation gives the government authority to supervise Private ESOs and protect social media content. This research aims to examine ministerial regulation effectiveness in realizing social media equilibrium and its impact on digital democracy in Indonesia. This is a sociolegal research. The data was obtained from observation, expert interviews, and literature studies which were analyzed qualitatively. Normatively, restrictions and supervision to the right to use social media through private ESOs can be carried out to be in line with Pancasila’s Spirit. However, there are fundamental errors in ministerial regulation: (1) multiple interpretations norm; (2) unclear parameters of supervision; and (3) weak legal position of ministerial regulations in law enforcement. Sociologically, the presence of ministerial regulations is weak and ineffective because they are: (1) rejected by stakeholders; (2) easy to change; and (3) slowly responded in socialization process and community compliance. More comprehensive implementation regulation is required with, supervision through an electronic system approach to increase the role and participation of community. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/56534 10.14710/lr.v19i2.56534 LAW REFORM; Vol 19, No 2 (2023); 344-371 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/56534/pdf Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12425 2022-09-05T20:25:58Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK SEBAGAI SUATU KEKAYAAN INTELEKTUAL Tiara Harum, Ghandis Clarinda Masyarakat hukum adat sangat berperan penting dalam mengungkap manfaat-manfaat sumber daya genetik tertentu. Namun ironisnya, tidak sepeser pun keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat hukum adat di Indonesia sementara negara-negara maju melalui rezim HKI memperoleh banyak keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik yang berasal dari pengetahuan masyarakat hukum adat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji: apakah Rezim HKI mampu mengakomodasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagai kekayaan intelektual? Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagai kekayaan intelektual di Indonesia pada saat ini dan masa mendatang? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Rezim HKI tidak mampu mengakomodasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik Kebijakan di Indonesia saat ini masih berpedoman pada sistem pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Sumber Daya Genetik PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12425 10.14710/lr.v8i2.12425 LAW REFORM; Vol 8, No 2 (2013); 65-89 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12425/9375 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20866 2022-09-01T20:43:03Z lawreform:ART

SEVERAL STRATEGIES TO ABOLISH THE DEATH PENALTY IN DEVELOPING COUNTRY Ramadhan, Diastama Anggita The death penalty practice have been an issue in various country. Since the deployment of the ICCPR, there are many country have succesfully abolish the practice of the death penalty or put it in to a moratorium. This international regulation is also affected the developing country. From all over country around the world, several developing countries are still actively use the death penalty as their capital punishment. They argued that executing people have successfully decrease the level of crime in their country. However, it is important to understand that the international regulation are ordered country to abolish the death penalty. This article then will give several strategies for developing country in order to promote the abolishment of the death penalty in all condition.Keyword: Death Penalty; Abolition; Strategy. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20866 10.14710/lr.v14i2.20866 LAW REFORM; Vol 14, No 2 (2018); 191-204 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20866/14102 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/66716 2026-01-14T18:18:05Z lawreform:RES

Regulation of Halal Labeling on Indonesian MSME Food Products Based on Positive Law Masriani, Yulies Tiena Maruf, Maruf Noor, Afif Food; Halal; Label; Law; Regulation; MSME Halal food has become an increasingly important concept over the past decade, driven by growing consumer awareness of the significance of halal products that comply with national positive law. However, challenges such as the high cost of halal certification and limited understanding of halal labeling remain major obstacles, particularly for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). This study aims to examine the regulation of halal labeling and its implications for consumer protection and the development of MSMEs in Indonesia. The research method employed is normative juridical, utilizing legal sources including laws and regulations. The findings indicate that Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, represents a significant market for halal products. Halal labeling, as regulated by Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, plays a crucial role in ensuring the halal status of products for Muslim consumers. The study concludes that halal certification not only provides essential consumer protection but also opens broader access to global markets. Therefore, the government, through certification bodies such as BPJPH and MUI, plays a pivotal role in ensuring product halalness and promoting the growth of the halal industry in Indonesia. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-06-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/66716 10.14710/lr.v21i2.66716 LAW REFORM; Vol 21, No 2 (2025); 203-218 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/66716/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12459 2022-09-05T20:20:44Z lawreform:ART

COUNTER TERRORISM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA Yanuarti, Ulfa Khaerunisa Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menyebabkannegara wajib untuk melindungi setiap warga negaranya sebagaimana diamanatkanoleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hasil penelitianmenujukan bahwa, Counter terrorism adalah upaya pencegahan dan pengendalianterhadap terorisme yang terdiri dari deradikalisasi, disengagement, daninkapasitasi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagai kebijakan formulasidalam menanggulangi kejahatan terorisme, dengan melakukan kriminalisasi.Kebijakan kriminalisasi diformulasikan dalam Tindak Pidana Terorisme danTindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme. Di masa depandiharapkan Deradikalisasi dan disengagement diterapkan secara bersama sebagaisuatu program yang saling melengkapi antara pendekatan sosial (disengagement)dan pendekatan psikologi (deradikalisasi).Kata kunci : Counter Terrorism, Narapidana Pelaku Teroris, DeradikalisasiDan Disengagemen PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12459 10.14710/lr.v10i1.12459 LAW REFORM; Vol 10, No 1 (2014); 83-98 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12459/9407 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30306 2022-09-01T20:40:09Z lawreform:ART

Legal Discourse on Manpower During COVID-19 Outbreak Kennedy, Richard Covid-19; Legal Discourse; Manpower Covid-19 has become a global epidemic all around the world. All countries around the world have been completely struggled by this outbreak, including Indonesia. Economy crisis is something that could not be avoided. Naturally, workers, and entrepreneurs will be either directly or indirectly affected. Massive amount of companies has applied the regulation “Termination of Employment”, laid of the workers, and even deduction on wages payment. Workers have become vulnerable parties in this case because they do not have enough assurance. Article 164 (1) Act No. 3 of 2003 concerning Manpower indeed regulates the Termination of Employment regulation because of force majeure, however this law seems to be slightly unsuitably applied for this outbreak Covid-19 situation. Therefore, this study is aimed to do legal discoursing in which can both assure those workers and maintain the operation of business in this tight condition. Finally, Indonesia needs to return back to kinship culture and unity in diversity philosophy as stated in Pancasila to equalize the interests both for workers and employers. According to Article 33 (1) and (4) of 1945 Constitution of Republic Indonesia, it has been firmly stated that Indonesian economy should be organized as a common endeavor based upon the principles of the family system and conducted on basis of Pancasila democracy. Hence, government is expected to play the intermediary role in order to unify and even out interest of all parties. Law of Manpower need to be adjusted with some regulations about rights and responsibilities accommodate to workers, employers, and government in deal with epidemic outbreak. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-03-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30306 10.14710/lr.v16i1.30306 LAW REFORM; Vol 16, No 1 (2020); 70-86 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30306/17222 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/667 2022-09-05T20:28:55Z lawreform:ART

LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF KINI DAN MASA MENDATANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA Yuliartha, I Gede ABSTRAKUpaya paksa yang dilakukan dalam Penyidikan maupunPenuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melaluiLembaga Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar hak-haktersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupunpenahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupunpenuntutan. Walaupun lembaga tersebut telah diatur dalam hukum positif(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) namun dalam aplikasinya masihterdapat kelemahan-kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalampenerapannya di Pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hakasasi manusia bagi tersangka.Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalahBagaimana kebijakan hukum pidana memformulasikan lembagaPraperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan HakAsasi Manusia ? Bagaimana kebijakan aplikasi lembaga Praperadilandikaitkan dengan Hak Asasi Manusia ? dan Bagaimana kebijakan hukumpidana dalam memformulasikan lembaga Praperadilan dalam persfektifHak Asasi Manusia di masa mendatang?Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatifdengan meneliti data sekunder yang menitikberatkan pada studikepustakaan, dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan mengolahsecara sistematis bahan-bahan kepustakaan atau studi dokumen yangberkaitan dengan kebijakan formulasi lembaga praperadilan danpenerapannya secara analisis kualitatif, kemudian dibuat kesimpulan yangsecara menyeluruh diharapkan dapat menggambarkan peranan danfungsi lembaga praperadilan baik dari segi kebijakan formulasi maupundalam aplikasikan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia.Pengaturan lembaga praperadilan dalam hukum positif Indonesiaterdapat dalam Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Dalam penerapannya masih terdapat permasalahan terutama mengenaigugurnya permohonan praperadilan yang disebabkan oleh mulainyapemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Dengan alasantersebut, obyek permohonan praperadilan tidak diperiksa secara tuntas2melalui suatu putusan praperadilan yang mempertimbangkan sah atautidaknya permohonan dimaksud.Diperlukan adanya pembaharuan hukum (Kebijakan) terhadapaturan Lembaga Praperadilan secara ideal dengan menitik beratkanperlindungan terhadap hak asasi manusia baik terhadap tersangkamaupun korban. Pembaharuan hukum lembaga praperadilan dari segisubstansi maupun struktur dengan jalan mengganti yang telah ada bukanmerupakan jalan terbaik, namun yang lebih terpenting adalahpembaharuan dari segi budaya hukum, etika moral hukum dan ilmupendidikan hukum.Kata kunci : Kebijakan Formulasi Lembaga Praperadilan, HAM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-12-17 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/667 10.14710/lr.v5i1.667 LAW REFORM; Vol 5, No 1 (2009) 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/667/560

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15760 2022-09-05T20:20:03Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELAPA KOPYOR SEBAGAI POTENSI KOMODITAS INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN PATI Umami, Yurida Zakky Roisah, Kholis Indikasi Geografis; Kabupaten Pati; Kelapa Kopyor; Perlindungan Hukum Perlindungan hukum Indikasi Geografisdiatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 60, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Komoditas yang mempunyai potensi sebagai komoditas Indikasi Geografis salah satunya adalah Kelapa Kopyor Pati, karena memiliki ciri khas khusus jika dibandingkan dengan kelapa kopyor dari daerah lain.Ciri khas khusus dari kelapa kopyor Pati ini rawan untuk “diklaim” oleh pihak lain, maka perlu perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis. Tujuan peneltian membahas perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati dan implikasi perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati hanya dapat diperoleh  jika kelapa kopyor Pati didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan memenuhi syarat-syarat yang ada dalam buku persyaratan Indikasi Geografis. Sedangkan Implikasi perlindungan  hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati adalah dapat memperoleh sertifikat Indikasi Geografis dan mempunyai hak kepemilikan terhadap kelapa kopyor Pati secara kolektif oleh masyarakat Pati..Masyarakat Pati berhak secara eksklusif menggunakan dan memanfaatkan nama Indikasi Geografis “Kelapa Kopyor Pati”. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15760 10.14710/lr.v11i1.15760 LAW REFORM; Vol 11, No 1 (2015); 113-122 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15760/11775 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41746 2021-10-01T02:23:26Z lawreform:CON

Presence of Pretrial in the Perspective of the Pancasila State of Law Situmeang, Sahat Maruli Tua Presence; Pretrial Institution; Pancasila State of Law Pretrial is a process that precedes a trial in court or a preliminary examination before entering a trial. However, in its application, pretrial institutions both before and after the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 are not in accordance with the Criminal Procedure Code and also have weaknesses or shortcomings. This paper aims to find out the presence of pretrial institutions in the perspective of the Pancasila state of law. In other hand, pretrial institution as an institution that oversees the protection of the human rights of suspects/defendants is regulated in Chapter X Articles 77 to Article 83 of the Criminal Procedure Code. The determination of the suspect must be carried out carefully by taking into account the principle of presumption of innocence as a general principle in criminal procedural law that must be enforced by law enforcers. In law enforcement, of course, there must be supervision both vertically and horizontally so as to minimize the occurrence of irregularities. Therefore, it is important to establish an Ad Hoc institution as a substitute for a Pretrial institution in which the judges consisting of career judges, legal practitioners and academics can act whether there is an application or not which is filed by the suspect/defendant or his family or proxies so that the decision is objective. Thus, it is important to reformulate the Criminal Procedure Code regarding the determination of suspects. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41746 10.14710/lr.v17i2.41746 LAW REFORM; Vol 17, No 2 (2021); 183-200 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41746/20144 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12503 2022-09-05T20:27:30Z lawreform:ART

AKIBAT HUKUM KEBIJAKAN DEREGULASI PENINGKATAN HAK ATAS TANAH PERUMAHAN TERHADAP PERJANJIAN KPR YANG MEMUAT KLAUSULA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN Rahman, Tamsil Menjelang pergantian Pemerintahan Orde Baru oleh Pemerintahan “Reformasi” pada penghujung Tahun 1997-1998, terjadi perkembangan menarik menyangkut Deregulasi Kebijakan Pertanahan Nasional, ketika pemerintah secara berturut-turut mengeluarkan 5 (lima)  Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tentang Deregulasi Perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) Atas Tanah Perumahan. Kebijakan deregulatif ini semula ditujukan untuk masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (GEL) dengan Kategori Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana (RSS/RS). Namun kemudian, Kebijakan itu diperluas berlakunya  kepada pemegang Hak atas tanah yang habis masa berlakunya, Untuk rumah tinggal yang dibeli PNS dari Pemerintah, serta yang luas tanahnya tidak lebih dari 600 m2. Kebijakan deregulatif peningkatan Hak atas perumahan untuk Golongan Ekonomi Lemah (GEL) itu tidak serta merta dimanfaatkan dengan baik, karena banyak faktor yang mempengaruhi (faktor pendorong dan penghambat).  Disisi lain, Realisasi proses perubahan HGB menjadi HM oleh pihak kreditur/Bank disinyalir  tidak dilaksanakan secara benar dan konsisten, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak –terutama bagi Kreditur/Bank. Penelitian ini dimaksudkan untuk (1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi (pendorong dan penghambat) pemegang hak untuk merealisasikan pengajuan Perubahan/peningkatan HGB menjadi HM atas tanah yang dibebani atau memuat klausul Pembebanan Hak Tanggungan, (2) untuk mengetahui Realisasi pengikatan Perjanjian KPR yang memuat klausul pembebanan  Hak Tanggungan. Data temuan di lapangan menunjukkan  sebagai berikut : (1.1.) faktor pendorong (a) Perubahan HGB menjadi HM akan memberikan kepastian hak tanpa batas waktu berlaku;(b) status HM memberikan ketentraman psikologis dalam rumah tangga;(c) Peningkatan HGB menjadi HM dapat meningkatkan Harga jual atau nilai ekonomis tanah;(d) Peningkatan HGB menjadi HM diharapkan dapat menambah jumlah pinjaman; dan (e) Prosedur perubahan HGB menjadi HM lebih sederhana (deregulatif); Sedangkan (1.2.) faktor penghambat (a) pemegang hak merasa kesulitan mendapat persetujuan pihak kreditur/Bank;(b) menurut mereka, biaya jasa notaris mahal;(c) biaya formulir permohonan perubahan hak di BPN tidak sesuai tarif resmi;(d) Perubahan HGB menjadi HM tidak mendesak (urgen);(e) biaya yang akan mereka keluarkan lebih besar daripada manfaat yang akan diperoleh; dan (f) Developer tidak memberikan opsi peningkatan hak kepada Konsumen menjelang transaksi jualbeli. Realisasi perubahan/peningkatan HGB menjadi HM tidak langsung diikuti dengan perubahan dokumen yuridis, seperti perubahan akad kredit, APHT, SKMHT dan sertifikat HT, padahal obyek haknya sudah berubah; Akibat Hukum yang dapat timbul adalah diantara para pihak, tidak lagi terikat pada klausul agunan kredit atau klausul pembebanan hak tanggungan dalam Perjanjian KPR. Implikasi yuridis lain, kedudukan Kreditur/Bank tidak lagi sebagai kreditur preference(diutamakan). Kata Kunci : Kebijakan Deregulasi, Peningkatan Hak Atas Tanah, Perjanjian KPR, Klausula Pembebanan Hak Tanggungan, HGB, Hak Milik PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-01-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12503 10.14710/lr.v6i1.12503 LAW REFORM; Vol 6, No 1 (2010); 1-48 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12503/9441 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15873 2022-09-01T20:48:56Z lawreform:ART

PENGUATAN KELEMBAGAAN PANWAS PEMILIHAN DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI, PIDANA, DAN KODE ETIK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015) Sianturi, Budi Evantri Wisnaeni, Fifiana Panwas Pemilihan; Pemilihan Kepala Daerah; Penyelesaian Pelanggaran Keberadaan Panwas Pemilihan sebagai lembaga pengawas merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Kenyatannya, posisi Panwas Pemilihan menjadi tidak maksimal akibat terbatasnya kewenangan yang dimiliki. Panwas Pemilihan cenderung hanya bertugas mengawasi, melaporkan atau memberi rekomendasi terhadap setiap pelanggaran yang ditemui kepada insatansi lain. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak memberikan kewenangan lebih kepada Panwas Pemilihan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah secara maksimal. Penelitian ini bertujuan menagalisa faktor-faktor penyebab Panwas Pemilihan Kota Semarang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilhan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 menganilisi idealnya pengaturan lembaga Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan Socio Legal, dan  spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian, bahwa Panwas Pemilihan Kota Semarang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran disebabkan karena beberapa faktor: Faktor substansi hukum yaitu kelemahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, struktur hukum yaitu lembaga-lembaga yang terlibat seperti DPR dan Kepolisian yang kurang mendukung peran Panwas Pemilihan melalui kewenangannya masing-masing. Faktor kultur hukum rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan serta pasangan calon yang dinilai kurang kooperatif. Pengaturan ideal mengenai lembaga Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di indonesia, pertama, Pengaturan mengenai penguatan kewenangan Panwas Pemilihan dengan memberikan kewenangan lebih dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Kedua, Pengaturan mengenai penambahan waktu kepada Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga, pengaturan mengenai kedudukan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan agar disatukan dalam satu tubuh dengan Panwas Pemilihan yang akan bertanggung jawab langsung kepada Bawaslu guna mengefektifkan proses penyelesaian pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Daerah. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15873 10.14710/lr.v12i2.15873 LAW REFORM; Vol 12, No 2 (2016); 186-196 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15873/11844 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48966 2024-08-07T20:36:36Z lawreform:CON

Application of Universal Jurisdiction Principles to Cross-Country Money Laundering Simanjutak, Efendi Lod Kostruba, Anatoliy Money Laundering; Transnational Crime; Universal Jurisdiction; Impunity The fight against transnational crimes, particularly involving cross-border money laundering, requires a shift from a territorial to a universal jurisdiction approach. The aim of this investigation was to explore the practicality of universal jurisdiction principles in combating cross-border money laundering, which eludes effective criminal law mechanisms to arrest and prosecute offenders. Findings revealed that the crime of cross-border money laundering has not been considered one of the delicta juris gentium or international crimes, leading to an increase in the number of perpetrators who enjoyed refuge in various countries. Therefore, a universal jurisdiction approach is necessary to ensure that criminals are not immune to prosecution, and justice is served universally. As a result, every state must fulfill its obligation of arresting and prosecuting offenders wherever they may be found to uphold the law and universal justice. In conclusion, the need for a universal jurisdiction approach is crucial to combat the increasing threat of transnational crimes, particularly in the context of cross-border money laundering. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2023-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/48966 10.14710/lr.v19i1.48966 LAW REFORM; Vol 19, No 1 (2023); 40-60 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/48966/pdf Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12416 2026-04-06T20:04:54Z lawreform:ART

DAMPAK YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT (GERECHTELIJKE PLAATSOPNEMING) DALAM HUKUM ACARA PIDANA DIPANDANG DARI ASPEK PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PERKARA PIDANA Izzati, Ratih Mannul Pembahasan dan pengkajian secara teoritis normatif mengenai Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat (gerechtelijk plaatsopneming) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana, dimaksudkan untuk mencari solusi hukum dari dampak kekosongan hukum (recht vacuum) yang timbul mengenai penerapan pemeriksaan setempat. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur secara normatif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai aplikasi pemeriksaan setempat.Permasalahan yang ditampilkan dalam tesis ini, diantaranya: Bagaimana kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam hukum acara pidana pada saat ini, Apa fungsi pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana, Bagaimana dampak yuridis pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam hukum acara pidana, serta Bagaimana formulasi pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang.Kajian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter dengan menggunakan metode sistimatis yang dianalisis secara kualitatif normatif.Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa yang menjadi kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini merupakan kebijakan yang berasal dari penemuan hukum oleh hakim dengan metode konstruksi hukum, yang mengedepankan keadilan substansial dan asas peradilan cepat. Selanjutnya, fungsi pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana digunakan untuk keyakinan hakim, pertimbangan untuk menetapkan penyerahan barang bukti serta menambah keterangan bagi hakim. Kemudian dampak yuridis pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam hukum acara pidana adalah, tidak adanya unifikasi (keseragaman) aturan mengenai pemeriksaan setempat dalam praktik hukum acara pidana pada saat ini, yang meliputi: ketidakseragaman mengenai para pihak yang mengikuti pemeriksaan setempat dalam perkara pidana dan ketidakseragaman mengenai uraian pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hukum pada putusan perkara pidana yang tidak jelas dan lengkap. Oleh karena masih terjadi ketidakseragaman terkait pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini, maka perlu formulasi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara jelas tentang aturan ruang lingkup serta tata cara pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana untuk menciptakan kepastian hukum.Kata Kunci: Pemeriksaan Setempat, Hukum Acara Pidana, Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2012-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12416 10.14710/lr.v8i1.12416 LAW REFORM; Vol 8, No 1 (2012); 34-57 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12416/9366 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20237 2022-09-01T20:43:42Z lawreform:ART

PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DENGAN POLA (BOT) BUILD OPERATE TRANSFER DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL (Studi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo) Puspitasari, Ikka Santoso, Budi Pengadaan infrastruktur itu dibutuhkan dana yang sangat besar. Seiring dengan berjalannya waktu perlu diadakan perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta, yakni dengan melakukan perjanjian Build Operate Transfer (BOT) merupakan suatu konsep, dimana proyek dibangun atas biaya sepenuhnya dari perusahaan swasta, beberapa perusahaan swasta, ataupun kerjasama dengan BUMN.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Metode pendekatan Yuridis Empiris bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik terhadap objek penelitian yang menunjukkan bagaimana tentang perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Perjanjian kerja sama pemerintah dan swasta dalam pola build operate and transfer (BOT). Pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Usaha Pengusahaan Jalan Tol telah melakukan kewajiban dengan menyediakan fasilitas berupa lahan sedangkan pihak dalam hal ini PT. Trans Marga Jateng adalah sebagai Perusahaan Pengusahaan Jalan Tol berdasarkan Perjanjian Penguasahaan Jalan Tol (PPJT) PT. Trans Marga Jateng melakukan kewajibannya berupa pembangunan (build) dan melakukan Perencanaan Pendanaan, Perencanaan Teknik, Pelaksanaan Teknik, Pelaksanaan Kontruksi, Pengoperasian, Dan Pemeliharaan Jalan Tol agar bernilai ekonomi (operation). Berakhir perjanjian selama 45 tahun, maka tanah dan gedungnya dikembalikan kepada Pemerintah. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20237 10.14710/lr.v14i1.20237 LAW REFORM; Vol 14, No 1 (2018); 57-73 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20237/13877 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/65881 2025-04-28T19:25:12Z lawreform:RES

The Potential Misuse of Artificial Intelligence Technology Systems in Banking Fraud Hijriani, Hijriani - Nur, Muhammad Nadzirin Anshari Sahyunu, Sahyunu Kassymova, Gulzhaina K. Artificial Intelligence; Fraud; AI Security; Regulation; Risk Mitigation The use of Artificial Intelligence (AI) in the banking sector can enhance the effectiveness and efficiency of banking services. However, it also carries the risk of misuse by irresponsible parties, potentially leading to significant financial losses. This research aims to identify and analyze the potential misuse of AI in banking systems and provide recommendations for risk mitigation.This study employs a normative juridical research method, incorporating case studies and legislative analysis. The findings reveal vulnerabilities in AI algorithm security within the banking sector and demonstrate that AI implementation can be exploited for fraudulent activities. These findings underscore the need for updates to procedural laws, particularly concerning the evidence system, to establish clear criminal liability for legal entities or individuals.The study concludes that regulatory adjustments related to the evidence system and the implementation of banking principles are essential to minimizing the risks of AI-based fraud. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-02-17 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/65881 10.14710/lr.v21i1.65881 LAW REFORM; Vol 21, No 1 (2025); 17-38 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/65881/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12449 2022-09-05T20:22:23Z lawreform:ART

KEBIJAKAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN Chilmiati, Nofika Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan. Tujuan lainnya adalah kebijakan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menujukan bahwa Pertama,Kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan di wujudkan pemerintah melalui perumusan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, Kebijakan advokasi perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang dapat dilakukan melalui dua model pelayanan yaitu The Prosedural Rights Model dan Sevice Model.Kata Kunci:Advokasi, Perempuan, anak, korban kekerasan. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12449 10.14710/lr.v9i2.12449 LAW REFORM; Vol 9, No 2 (2014); 110-123 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12449/9398 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26185 2022-09-01T20:41:30Z lawreform:ART

INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME Kherid, Muhammad Nizar Aminah, Aminah Konservasi Laut; Pertahanan Laut; Paradigma Biosentris. Konservasi laut dalam kerangka hukum lingkungan tidak cukup dengan fokus kepada aspek lingkungan, perlu dimaknai lebih luas dengan memposisikan laut sebagai bagian dari pertahanan negara. Implementasi dari konservasi laut dalam UU Kelautan dan UU Lingkungan selama ini hanya berdiri sendiri, yakni memisahkan sektor pertahanan negara yang sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pendekatan penelitian menggunakan yurudis normatif dengan analisis kualitatif. Pembahasan fokus kepada paradigma biosentris sebagai sistem yang saling berkaitan antar sektor, baik melindungi ekosistem laut, penegakan hukum laut, pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan laut, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan. Melalui paradigma biosentris, ada relasi antar sektor yang menyatu dan membentuk sebuah sistem menjadi sistem pertahanan laut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Lingkungan dapat disinkronkan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26185 10.14710/lr.v15i2.26185 LAW REFORM; Vol 15, No 2 (2019); 258-274 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26185/15941 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/239 2022-09-05T20:28:55Z lawreform:ART

PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL DALAM RANGKA MENUJU OPTIMALISASI KERJA Prihartono, SH, Eko Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaanpengawasan fungsional dan tindak lanjutnya dalam pelaksanaan pengawasanuntuk menuju optimalisasi kenerja auditor di Inspektorat Jenderal DepartemenPertanian.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelitipersoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yangmerupakan data sekunder, yang selanjutnya disebut dengan penelitianpustaka. Untuk melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitianlapangan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara.Hasil penelitian ini adalah : (1). Inspektorat Jenderal DepartemenPertanian sebagai sub sistem pemerintahan, keberadaannya mempunyai andilbesar dalam terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bebas daripraktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Good Governance and CleanGovernance). .(2). Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian sebagai AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsipengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikanberbagai macam permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik,ekonomi maupun sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkandalam suatu kebijakan pengawasan yang menyeluruh. (3) DepartemenPertanian berkepentingan dengan terwujudnya system pengawasan yangmemadai untuk menjamin tercapainya tujuan dan pelaksanaan kegiatansecara efektif, efisien dan ekonomis.. (4.) Tindak lanjut hasil pengawasanAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat diperlukan dalam rangkamemperbaiki manajemen pemerintah antara lain aspek ketatalaksaan danSumber Daya Manusia Aparatur, aspek kelembagaan serta dasar peniliaiankinerja pimpinan unit kerja, agar suatu temuan yang sama tidak terulangkembali. (5). Semakin gencarnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja institusipengawas termasuk Inspektorat Jenderal, secara tidak langsung menuntutadanya peningkatan kinerja dari tim auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan.Kata kunci : Pengawasan fungsional, Optimalisasi kerja. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/239 10.14710/lr.v5i1.239 LAW REFORM; Vol 5, No 1 (2009) 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/239/119

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14546 2022-09-05T20:29:17Z lawreform:ART

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Bogor) Rositawati, Rona Latar belakang penelitian adalah perlunya dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk memungut pajak kepada masyarakat, dalam era otonomi daerah maka pajak sebagai salah satu sumber pembangunan daerah. Adanya peraturan-peraturan daerah yang mengatur pajak daerah apakah sudah konsisten dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai bagaimana dasar hukum sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, bagaimana sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, bagaimana konsistensi antara peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, dalam penelitian mi untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain. Penelitian mi merupakan penelitian diskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif atau disebut dengan analisis data kualitatif normatif.Hasil penelitian ini adalah terdapat 2 (dua) sistem yang dianut dalam pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, yaitu melalui penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, belum ada konsistensi antara peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.Perlunya revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal lebih efektif.Kata kunci : Sistem Pemungutan Pajak Daerah, Otonomi Daerah. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2009-04-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/14546 10.14710/lr.v4i2.14546 LAW REFORM; Vol 4, No 2 (2009); 81-94 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/14546/11149 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37555 2021-05-05T04:15:30Z lawreform:CON

Reconceptualization of The Competence to be held Responsible in National Criminal Code Alfarisi, Ikhsan Afriani, Fina Yasmir, Yasmir Norm Reconceptualization; The Competence to be Held Responsible; Psychiatry Construction of norm in determining competence to be responsible stated in Criminal Code (KUHP) needs to be reconceptualized because the construction does not make any qualification on the incompetence to be responsible (verminderde teorekeningsvatbaarheid) in criminal science law. . Criminal Code stipulates that a person is deemed incompetence to be responsible for the crime he/she commits for 2 (two) reasons. First is if the person is considered mentally incapable (gebrekkige ontwikkeling), and the second is if a person is considered incapable because of an illness (ziekelijke storing). This article aims to reconceptualize the competence to be responsible stated in National Criminal Code through qualitative literature study on some texts. The finding of the study is that first, the concept of norm competence to be responsible stated in Criminal Code is no longer relevant with current development of psychiatry and law which have been specialized and interdisciplinary. The second is that the categorization of a person’s mental condition considered light and severe mental retard and has given chance for the concept of incompetence to be responsible (verminderde teorekeningsvatbaarheid), which so far is only recognized in criminal study, to be normatively present in light mental retard category and to give a chance to negatief wettelijk evolution in the study of criminal procedure to move to positief wettelijk on the superego of judge’s decision based on visum et repertum psychiatry of a psychiatrist. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37555 10.14710/lr.v17i1.37555 LAW REFORM; Vol 17, No 1 (2021); 95-106 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37555/19059 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12189 2022-09-05T20:32:50Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN NASABAH PENGGUNA JASA TRANSFER DANA ELEKTRONIK Purwariska, Rina Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara bank sebagai pemberi jasa pelayanan Electronic Funds Transfer dengan nasabahnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum serta kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Metode pendekatan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data primer. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, sedangkan analisis data dilakukan secara analisa kualitatif. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah didasarkan pada perjanjian baku yang formatnya telah dibuat sepihak oleh bank, sehingga dalam pelaksanaannya hanya berpihak pada bank saja, karena bank selalu menerapkan prudential banking. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap nasabah bank terjadi karena faktor bank itu sendiri serta para pihak yang terkait yaitu Bank Indonesia dan juga Lembaga Perlindungan Konsumen. Sedangkan kendala-kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen selaku nasabah bank terjadi karena faktor konsumen itu sendiri selaku nasabah dan juga dari pelaku usaha dalam hal ini adalah bank. Dalam kondisi yang demikian bank belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap nasabah.Kata Kunci : Perlindungan Hukum Nasabah, Transfer Dana Elektronik PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12189 10.14710/lr.v1i2.12189 LAW REFORM; Vol 1, No 2 (2006); 1-19 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12189/9220

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46275 2023-07-04T03:00:44Z lawreform:RES

The Supreme Court's Authority: Judicial Review of Statutes and By-Laws of Political Parties against Laws The Supreme Court's Authority: Judicial Review of Statutes and By-Laws of Political Parties against Laws Bachmid, Fahri Rachmitasari, Diani Indah Judicial Review; Laws and Regulations; Political Parties; Statutes and By-Laws; Supreme Court's Authority Judicial Review; Laws and Regulations; Political Parties; Statutes and By-Laws; Supreme Court's Authority. This study aims to analyze the essence of the Supreme Court’s authority for judicial review of Statutes and By-Laws of Political Parties against Laws. This study is normative legal research. Technical analysis used in this research is a hermeneutic analysis method and interpretation. The results of this study indicate several conclusions. First, Political Parties as the public legal entity are present in all aspects of government and have an essential contribution to determining the direction of state administration development in Indonesia. Second, enactment of the Statutes and By-Laws of Political Parties based on the Decision of the Minister and announced in the Bulletin of the Gazette of the Republic of Indonesia. In this case, the Statutes and By-Laws of Political Parties are laws and regulations below laws and the Decision of the Minister. Third, the Supreme Court must carry out its supervisory functions, including judicial review of the Statutes and By-Laws of Political Parties contradicting the Law on Political Parties. Therefore, it is recommended that the Supreme Court exercise broad powers as judge-made law, especially in dealing with issues classified as complex cases, such as the issue of the Statutes and By-Laws of Political Parties. In this case, to realize justice as a law that lives in society and develops dynamically. The debate about the authority of the Supreme Court to examine the  Statutes and bylaws of Political Parties against the Law has become a problem in the practice of law in Indonesia. This study aims to analyze the nature of the Supreme Court's authority to examine the Statutes and bylaws of political parties against the law. This research is a normative legal research. The data collection technique used in this research is literature study. The analytical technique used in this research is hermeneutic analysis method and interpretation. The results of this study indicate that political parties as public legal entities are present in all aspects of government and have an important contribution in determining the direction of constitutional development in Indonesia. Ratification of the Articles of association and by-laws of Political Parties based on a Ministerial Decree and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia. In this case, the Statutes and bylaws of a political party are statutory regulations under laws and Ministerial Decrees. The Supreme Court must carry out its supervisory function, including testing the Statutes and bylaws of political parties that are in conflict with the Law on Political Parties. This study concludes that the Supreme Court exercises broad powers as judge made law, especially in dealing with complex cases, such as the Statutes and bylaws issues of political parties. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-08-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/46275 10.14710/lr.v18i2.46275 LAW REFORM; Vol 18, No 2 (2022); 184-204 2580-8508 1858-4810 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/46275/pdf Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12340 2022-09-05T20:30:53Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Mantri, Bagus Hanindyo Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik e-commerce yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce.Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi e-commerce.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Transaksi E-commerce PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2007-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12340 10.14710/lr.v3i1.12340 LAW REFORM; Vol 3, No 1 (2007); 1-21 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12340/9338 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16157 2022-09-01T20:44:33Z lawreform:ART

PERAN ICRC DALAM PERKEMBANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI ERA GLOBAL Setiyono, Joko ICRC, Eksistensi, Hukum Humaniter Internasional ICRC adalah salah satu organisasi internasional tertua yang ada di dunia. Selama berdiri hingga saat ini ICRC telah mengalami banyak hambatan, namun pada kenyataannya eksistensi ICRC sebagai organisasi internasional hingga saat ini tetap tidak terbantahkan. Bukan hanya eksis dalam menjalankan visi misinya selama ini, tetapi ICRC juga turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan Hukum Humaniter Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perkembangannya ICRC sebagai subyek Hukum Internasional memiliki eksistensi yang tidak terbantahkan. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh 3 hal pokok, yakni selama masih ada perang, eksistensi ICRC akan selalu terjaga; belum ada organisasi lain yg menjadi competitor; dan peran ICRC yang telah diakui oleh masyarakat internasional selama bertahun-tahun. Salah satu peran tersebut adalah pada bidang perkembangan Hukum Humaniter Internasional. ICRC berperan untuk memantau perubahan sifat konflik bersenjata, termasuk diantaranya adalah mengatur konsultasi dengan maksud untuk memastikan kemungkinan mencapai kesepakatan tentang aturan baru dan mempersiapkan rancangan teks untuk diserahkan kepada konferensi diplomatik. ICRC juga telah menyusun sebuah laporan tentang aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang berasal dari Hukum Kebiasaan dan dapat berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16157 10.14710/lr.v13i2.16157 LAW REFORM; Vol 13, No 2 (2017); 217-233 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16157/11913 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/62885 2024-12-30T01:30:11Z lawreform:RES

Balancing Corporate Rescue and Workers' Protection in Pandemic Crises: Lessons from Selected European Countries Santoso, Budi Pati, Umi Khaerah Corporate Rescue; Pandemic Crises; Workers’s Protection Pandemics, one of the causes of economic crises, have led to the worst global catastrophe in a century. During the COVID-19 pandemic, numerous businesses exercised caution in financial investments and commercial activities to protect productivity and finances. As a result, these companies have progressively reorganized as a proactive strategy, often to reduce production costs and labor expenditures. This study aimed to analyze the balance of interests between corporate rescue and workers’ protection during pandemic crises within the framework of best practice regulations in selected EU countries. It also seeks to create a pandemic-preparedness model for companies and workers. The study reveals that wage subsidies (WS) can directly support workers, assess market demand, and reduce turnover due to COVID-19 or the implementation of large-scale social restrictions (PSBB). The Job Loss Security Program (JKP) in Indonesia has allowed for furloughs, providing laid-off workers with monetary benefits and training. Indonesia could consider integrating the WS and furlough systems, enabling firms and individuals to continue working with subsidies or to take temporary or full layoffs with benefits during crises. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-09-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/62885 10.14710/lr.v20i2.62885 LAW REFORM; Vol 20, No 2 (2024); 250-277 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/62885/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12439 2022-09-05T20:22:55Z lawreform:ART

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL DEMOKRASI LOKAL Wicaksono, Sigit Pandu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi lokal, kemudian juga menguraikan bagaimana pola-pola putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi lokal. Serta tujuan lainnya adalah mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi dan menetapkan pasangan calon terpilih. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan ranah kajian jurisprudence (legal formalism). Keseluruhan data dianalisi menggunakan qualitative analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagai pengawal demokrasi lokal.Kewenangan tersebut adalah melakukan pengujian undang undang dan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala umum kepada daerah.Kedua, pola putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi dengan delapan model diantaranya yaitu;pemungutan suara ulang dan perhitungan suara ulang;diskualifikasi pasangan calon; diskualifikasi pasangan calon tidak memenuhi syarat; pemungutan suara pemilih yang berhak memilih; menetapkan pasangan terpilih; menetapkan perolehan suara yang benar.Ketiga, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam mendiskualifikasi pasangan calon dalam mengikuti pemilukada.Kata Kunci: Mahakamah Konstitusi, Demokrasi Lokal, PEMILUKADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12439 10.14710/lr.v9i1.12439 LAW REFORM; Vol 9, No 1 (2013); 146-165 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12439/9389 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23358 2022-09-01T20:42:13Z lawreform:ART

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI DUNIA MAYA Kamalludin, Iqbal Arief, Barda Nawawi Kebijakan Formulasi; Ujaran Kebencian; Cybercrime. Perkembangan teknologi dan informatika berdampak pada kebebasan berpendapat dan penyampaian informasi di Indonesia seringkali meresahkan individu maupun kelompok seperti Suku, Agama, Ras, Antar Golongan. Tujuan penelitian ini membahas kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia masa saat ini dan masa yang akan datang. Kebijakan formulasi hukum pidana penyebaran ujaran kebencian dalam KUHP; UU Nomor 1 Tahun 1946; UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965; UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 40 Tahun 2008; UU Nomor 19 Tahun 2016 masih banyak terdapat kelemahan yuridis dan dari formulasinya belum sistemik, dan belum mampu maksimal dalam menaggulangi kejahatan penyebaran ujaran kebencian melalui sarana sistem hukum pidana. Pada konsep KUHP yang sedang digagas telah mengakomodir seluruh kekurangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan saat ini sebagai penanggulangan ujaran kebencian. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23358 10.14710/lr.v15i1.23358 LAW REFORM; Vol 15, No 1 (2019); 113-129 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23358/15140 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/68181 2026-05-13T06:47:10Z lawreform:CON

Pretrial as Supervisory Mechanism for Protecting Suspects' Human Rights Tongat, Tongat Md Said, Muhamad Helmi Rozah, Umi Pretrial; Supervisory Mechanism; Protection; Suspects' Human Rights; Investigation And Prosecution Although coercive measures in the investigative and prosecutorial processes are essentially legitimate, the line between necessary detention and violations of individual freedoms and human rights is often blurred in practice. Therefore, a control mechanism is essential. This paper aims to analyse two main issues: first, the use of pretrial as a mechanism for monitoring the implementation of suspects' human rights protection during the investigation and prosecution process; and second, the need to consider material aspects in pretrial. Using conceptual, legislative and comparative approaches, this paper reaches at least two conclusions. Firstly, as its focus is limited to the formal procedural process, the pretrial process, as set out in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, has failed to fulfil its function as a control mechanism for ensuring the protection of suspects' human rights during the investigation and prosecution process. Secondly, the absence of provisions for examining material aspects in pretrial further confirms that it is unable to control the use of coercive measures in the investigative and prosecutorial processes PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2026-02-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/68181 10.14710/lr.v22i1.68181 LAW REFORM; Vol 22, No 1 (2026); 63-81 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/68181/pdf Copyright (c) 2026 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12497 2022-09-05T20:28:35Z lawreform:ART

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI KONSEKUENSI JAMINAN KREDIT UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN KREDITUR DI MUNGKID Ngadenan, Ngadenan  Peningkatan laju perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang berupaya menambah modal usahanya dengan cara melakukan pinjaman atau kredit langsung dengan perbankan. Dimana kredit yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit dengan Hak Tanggungan, meskipun di dalam hukum jaminan dikenal juga beberapa lembaga jaminan seperti Fidusia, Gadai. Secara umum undang-undang telah memberikan jaminan atau perlindungan kepada Kreditur, sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata, yaitu : “Segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak , baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan/jaminan atas hutang-hutangnya”. Jaminan yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata tersebut bersifat umum, sehingga apabila jaminan tersebut dijual maka hasilnya dibagi secara seimbang sesuai besarnya piutang masing-masing Kreditur (konkurent). Dalam praktek perbankan, jaminan yang bersifat umum ini belum memberikan perlindungan hukum (kurang menimbulkan rasa aman) untuk menjamin kredit yang telah diberikan. Bank memerlukan jaminan yang ditunjuk dan diikat secara khusus untuk menjamin hutang debitur dan hanya berlaku bagi bank tersebut. Jaminan ini dikenal dengan jaminan khusus yang timbul karena adanya perjanjian khusus antara Kreditur dan debitur. Biasanya dengan jaminan berupa tanah yang kemudian dibebani dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan kreditnya kepada bank perlu adanya perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana eksekusi Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur? 2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dan upaya pemecahannya dalam eksekusi Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur? Tujuan penelitian penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksekusi hak tanggungansebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum bagi kepentingan Kreditur dan upaya pemecahannya. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-10-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12497 10.14710/lr.v5i2.12497 LAW REFORM; Vol 5, No 2 (2010); 118-135 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12497/9435 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33782 2023-05-11T02:27:14Z lawreform:RES

Legal Protection for Traditional Medicine Knowledge of Paliasa Leaves in Traditional Community of South Sulawesi Through Intellectual Property Regime Adhiyatma, Muhammad Tizar Roisah, Kholis Legal Protection; Traditional Medicine; Paliasa; Kajang. Traditional knowledge as a work which is communal property and has opposition characteristics to the legal regime of Intellectual Property rights. Thus, imposing for a regime of intellectual property used as a system to protect traditional knowledge would only cause anomalies in Indonesian society itself and the existing legal regime of Intellectual Property rights in Indonesia is not yet capable of protecting traditional knowledge, especially that associated with genetic resources. The existence of local wisdom of communities in South Sulawesi to genetic resources is to use Paliasa (Kleinhovia Hospita Linn.) leaf as a medicinal plant which are well documented in ancient texts “lontarak pabbura” and organized by Ammatoa as Kajang indigenous leaders. Therefore, it needs a protection model to protect traditional knowledge and their genetic resources associated with traditional knowledge through a sui generis system as positive protection and defensive protection models in order to provide comprehensive protection against traditional knowledge belonging to the Indonesian people. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33782 10.14710/lr.v16i2.33782 LAW REFORM; Vol 16, No 2 (2020); 290-306 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33782/18127 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12493 2022-09-05T20:28:35Z lawreform:ART

HUKUM PIDANA ADAT BADUY DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Faturrahman, Ferry Hukum pidana adat Baduy merupakan hukum yang tidak tertulis yang mengorientasikan penyelesaian perkara pidana secara integral yang meliputi pemulihan kepentingan korban, kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat. Hukum pidana adat Baduy mengenal berbagai jenis tindak pidana berikut konsep pertanggungjawaban dan sanksi hukumnya. Hukum pidana adat Baduy juga mengenal tindak pidana santet, konsep pertanggungjawaban pelaku yang menderita kelainan jiwa, dan pidana ganti rugi dengan berbagai karakteristiknya yang perlu dipertimbangkan untuk diakomodir dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional Kata kunci: Hukum pidana adat Baduy, pembaharuan hukum pidana, penyelesaian perkara integral . PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-10-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12493 10.14710/lr.v5i2.12493 LAW REFORM; Vol 5, No 2 (2010); 1-38 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12493/9431 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15840 2022-09-01T20:47:49Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN PAKET BARANG DOMESTIK ATAS TINDAKAN KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK (STUDI PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) YOGYAKARTA) Yudikindra, Widyananda Badriyah, Siti Malikhatun Itikad Tidak Baik; Jasa Pengiriman; Pelaku Usaha; Perlindungan Hukum Sengketa dengan konsumen dalam penyelenggaraan jasa pengiriman paket barang domestik justru diciderai sendiri oleh konsumen, yakni dengan melakukan kekhilafan atau kekeliruan, paksaan, dan penipuan. Sementara pembelaan PT. Pos Indonesia dengan membuktikan letak kesalahan pada konsumen membawa konsekuensi perjanjian menjadi tidak sah sesuai Pasal 1321 KUH Perdata dan dapat dibatalkan. Selain itu PT. Pos Indonesia (Persero) juga tidak dapat dituntut dari segala kerugian yang diderita konsumen. Sementara secara yuridis, adanya ketentuan UU No.8 Tahun 1999, UU No. 38 Tahun 2009 maupun Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.65/DIRUT/0812 hanya menunjukan perlindungan hukum secara represif untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu masih diperlukan penataan kembali upaya perlindungan hukum dengan merujuk asas-asas hukum yang diatur UU No. 8 Tahun 1999 sehingga diharapkan lebih terwujud upaya perlindungan hukum secara preventif yang efektif untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15840 10.14710/lr.v12i1.15840 LAW REFORM; Vol 12, No 1 (2016); 47-59 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15840/11817 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12499 2022-09-05T20:27:01Z lawreform:ART

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DAN PENANGGULANGANYA DI KALANGAN REMAJA DI JAMBI. Ariwibowo, Ahmad Penyalahgunaan Psikotropika saat ini sudah merambah ke dunia remaja, siswa mulai dari bangku SMP dan bahkan SD sudah terkena dampak penyalahgunaan Psikotropika. Sehingga perlu adanya usaha secara serius dalam pemberantasan tindak pidana Psikotropika.            Maka dari pada itu perlu dicari kejelasan-kejelasan permasalahan : (1) bagaimana gambaran terjadinya penyalahgunaan Psikotropika dikalangan remaja di Jambi (2) faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan Psikotropika dikalangan remaja di Jambi (3) bagaiman langkah penanggulangan penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Jambi.            Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris, yang tujuan utamanya adalah menganalisis data primer.            Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi penyalahgunaan psikotropika di kalangan remaja di Jambi cukup memperihatinkan.            Faktor yang melatarbelakanginya pun beragam misalnya : (1) manajemen keluarga yang buruk (2) teman sebaya yang mengunakan narkoba (3) mencari sensasi.            Penanggulangan penyalahgunaan Psikotropika di kalangan remaja di Jambi melalui dua sarana, yaitu : Saran Penal dan Saranan Non Penal. Kata Kunci : Penyalahgunaan Psikotropika, Kalangan Remaja. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2011-01-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12499 10.14710/lr.v6i2.12499 LAW REFORM; Vol 6, No 2 (2011); 41-54 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12499/9437 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15953 2022-09-01T20:45:03Z lawreform:ART

IMPLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK DALAM MENINGKATKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015) Lisma, Lisma A.L.W, Lita Tyesta Demokrasi; Partisipasi Masyarakat; Pilkada Serentak; Sulawesi Selatan Pemilihan Kepala Daerah sebagai salah satu praktek demokrasi Indonesia yang dijalankan di Daereh merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Dasar hukum itulah yang menjadi acuan pilkada yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung namun pada kenyataan mekanisme pilkada yang dilakukan dengan langsung dan tidak langsung menyisahkan masalah, sehingga pemerintah memutuskan mereformasi sistem pilkada menjadi pilkada serentak yang rencana dilakukan dengan 7 tahap yakni 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2027. Pilkada serentak tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2015 dan salah satu daerah yang melaksanakan ialah Sulawesi selatan dengan 11 kabupaten namun partisipasi masyarakatnya belum maksimal. maka dari itu penulis merumuskan persoalan sebagai berikut yaitu : (1) Bagaimana partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Mengapa partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Selatan belum maksimal ?. (3) Bagaimana upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di masa depan di Provinsi Sulawesi Selata dalam rangka peningkatan kualitas Demokrasi Konstitusional di Indonesia ?. Penelitian ini bertujuan memberikan sumbangsi peningkatan partisipasi masyarakat pada pilkada serentak yang akan datang. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum non doktrinal ini bersifat kualitatif karena lebih ditekankan pada pengamatan sosial di masyarakat dan kedalaman kualitas (data). Penelitian kualitatif ini diupayakan untuk memahami fenomena-fenomen di lapangan kemudian ditafsrkan dan dideskripsikan untuk menjawab tujuan penelitian. Dari analisis tersebut disimpulkan bahwa (1) partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di Sulawesi Selatan Tahun 2015 cukup bervariasi dan tidak mengalami peningkatan signifikan bahkan mengalami penurunan (2) faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat belum maksimal karena faktor sosial, politik, administrasi,pendidikan, budaya dan pekerjaan serta sosialisasi yang masih sangat kurang (3) upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memperbaiki regulasi yang sudah tidak sesuai dengan konteks dan melibatkan stakeholder yang ada serta meningkatkan sosialisasi. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15953 10.14710/lr.v13i1.15953 LAW REFORM; Vol 13, No 1 (2017); 86-97 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15953/11865 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/61262 2024-08-14T23:46:41Z lawreform:RES

Legal Issues of Artificial Intelligence – Generated Works: Challenges on Indonesian Copyright Law Mayana, Ranti Fauza Santika, Tisni Win, Yin Yin Matalam, Jamil Adrian Khalil Ramli, Ahmad M Artificial Intelligence; Authorship; Copyright; Legal Personhood Digital transformation fosters the massive utilization of Artificial Intelligence (AI) in creating literary, artistic, and musical works worldwide, including in Indonesia. The autonomous functioning of AI challenges the essential presumption that technology is merely a device in the hands of humans in the creation process of Works. This paper examines several legal issues and problems concerning the copyright-ability, authorship, and ownership of AI-generated works using a juridical normative approach. The result of the analysis shows that although the framework of Indonesia's copyright law is based on the principle of human authorship, the rapid development of AI must be balanced with an accommodating legal framework. In conclusion, the Indonesian government can open up the possibility of accepting AI's role in the creation of the work and formulate the limited artificial legal personhood of AI by granting exclusive rights, copyright protection, moral rights, and economic rights to individuals or groups of individuals who produce AI or whose contribution is required for AI function. This formulation is expected to encourage the utilization of AI also provide legal certainty and solve the problem concerning the lack of legal accountability for AI-generated works. In addition, the advancement of technical and legal support is needed in implementing this provisioning model. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/61262 10.14710/lr.v20i1.61262 LAW REFORM; Vol 20, No 1 (2024); 54-75 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/61262/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12430 2022-09-05T20:25:58Z lawreform:ART

IMPLEMENTASI PENGATURAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN Wijayanti, Riska Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi pengaturan jaksa pengacara negara dalam penanganan perkara kepailitan, dan perlindungan hukum bagi kreditor yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang dikonsepsikan sebagai aturan-aturan yang telah diterima sebagai aturan yang sah karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Berdasarkan penelitian bahwa dalam praktik JPN telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan pengaturan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara ialah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Selain itu, JPN dapat meminta keterangan kurator terkait penempatan kreditor yang diwakili ke dalam suatu daftar serta menegaskan adanya hak untuk didahulukan. Mengingat Jaksa Pengacara Negara dalam kasus perdata termasuk kepailitan bertindak atas nama Negara atau pemerintah, maka Jaksa Pengacara harus mengupayakan agar kreditor yang diwakili, dalam hal ini Negara atau pemerintah mendapatkan hak istimewa untuk didahulukan.Kata kunci: Implementasi Pengaturan, Jaksa Pengacara Negara, Penanganan Perkara Kepailitan1 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12430 10.14710/lr.v8i2.12430 LAW REFORM; Vol 8, No 2 (2013); 166-188 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12430/9380 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20873 2022-09-01T20:43:03Z lawreform:ART

ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN Sukadana, I Made Amiruddin, Amiruddin Parman, Lalu Negara  Indonesia merupakan Negara Hukum, sedangkan fungsi hukum dalam  negara hukum adalah sebagai “Social Control” (Pengendalian tingkah laku masyarakat), yang maksudnya hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan  berbangsa dan bernegara, guna menciptakan suasana  yang tertib, teratur dan tenteram. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan keterangan saksi (mahkota) dalam hukum acara pidana di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis kategori keterangan saksi (mahkota) dalam praktik penegakkan  hukum tindak pidana pencurian. Pengaturan keterangan saksi (mahkota) dalam Hukum Acara Pidana Indonesia tidak diatur dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kategori keterangan saksi (mahkota) dalam proses penegakkan hukum tindak pidana pencurian adalah saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, dan hal ini dimaksud untuk mempermudah pembuktian.Kata Kunci : Alat Bukti; Saksi Mahkota; Pidana Pencurian. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20873 10.14710/lr.v14i2.20873 LAW REFORM; Vol 14, No 2 (2018); 262-274 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20873/14111 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/69425 2026-01-14T18:18:05Z lawreform:RES

Immigration Intelligence and Counterterrorism Strategies in Indonesia Heniarti, Dini Dewi Fernando, Zico Junius Kusumah, Fardana Immigration; Intelligence; Terrorism The background of this study is the increasing volume of international human mobility, which presents serious challenges for Indonesia’s immigration system in preventing terrorism and maintaining state security. The Directorate General of Immigration struggles with outdated infrastructure, limited technological support, and insufficient human resource capabilities, all of which hinder effective immigration checks and the identification of high-risk individuals. Terrorists have exploited loopholes in Indonesia’s immigration system to enter or flee the country. The purpose of this research is to investigate whether the immigration intelligence approach can serve as an effective and comprehensive strategy for combating terrorism in Indonesia. The method employed in this study is qualitative, involving library research that analyses secondary sources, including legislation, case studies (e.g., the 2016 Sarinah attack and the 2018 Surabaya bombing), government reports, and scholarly literature. The results obtained indicate that immigration intelligence through mechanisms such as risk profiling, early detection, inter-agency collaboration, and technological integration plays a crucial role in identifying and preventing terrorist threats before they occur. Conclusions that can be drawn from this study are that immigration intelligence offers significant preventive advantages but requires strengthened infrastructure, improved coordination among institutions, and international cooperation to be fully effective in Indonesia’s counterterrorism efforts. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-08-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/69425 10.14710/lr.v21i2.69425 LAW REFORM; Vol 21, No 2 (2025); 321-345 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/69425/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12474 2022-09-05T20:27:01Z lawreform:ART

PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (SUATU PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF) Sasmito, Heri Abduh Doktrin larangan ultra petita bagi hakim tidaklah berlaku mutlak dan umum. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan penafsiran sistemik dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang MK maupun Peraturan MK tidak memberikan kemungkinan bagi hakim konstitusi untuk membuat putusan ultra petita. Dalam menerbitkan putusan yang mengandung ultra petita, pada umumnya MK mendasarkan adanya keterkaitan yang tidak terpisahkan antara pasal yang diuji dengan pasal-pasal lain yang tidak diuji, sehingga karenanya pasal atau seluruh undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, di samping karena alasan untuk menghindari kekacauan hukum dan menegakkan keadilan subtantif. Terobosan MK dalam membuat putusan ultra petita pada prinsipnya adalah bentuk dari penegakan hukum yang progresif, akan tetapi kreatifitas apapun yang dilakukan oleh penegak hukum dapat menjadi tidak bermakna progresif manakala tidak untuk mewujudkan keadilan subtantif, menempatkan keadilan, kemanfaatan dan kebahagiaan manusia sebagai tujuan akhirnya.  Kata kunci : Ulta Petita, Pengujian Undang-Undang, Hukum Progresif. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2011-01-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12474 10.14710/lr.v6i2.12474 LAW REFORM; Vol 6, No 2 (2011); 55-81 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12474/9416 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33769 2023-05-11T02:26:51Z lawreform:RES

Law Enforcement in The Handling of People Smuggling Crime in Indonesia Siahaan, Herbin Marulak Law Enforcement; Transnational Organized Crime; People Smuggling. People Smuggling is a rising phenomenon of Transnational Organized Crime. Indonesia has taken an important step to combat this phenomenon by ratifying the UN Protocol against Smuggling of Migrants which set of key obligations relating to People Smuggling. This normative legal research aims to identify and discuss the challenges to convert these obligations into practical outcomes. The research results show some practical challenges for the law enforcement agencies responsible for combating people smuggling which includes a number of issues that relate to the prosecutions of migrant smugglers and to the dismantling of smuggling networks. Therefore, it is necessary to have a model of law enforcement in handling a crime as complex as people smuggling by improving the legal substance, the legal structure as well as the community participation in regional perspectives. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33769 10.14710/lr.v16i2.33769 LAW REFORM; Vol 16, No 2 (2020); 163-178 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33769/18120 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/698 2022-09-05T20:29:17Z lawreform:ART

EKSISTENSI GAMBANG SEMARANG DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Chasanah, Noor ABSTRAKGambang Semarang merupakan salah satu folklor Indonesia yangdidalamnya mencakup seni musik, vocal, tari dan lawak yang dilindungi olehUndang-Undang Hak Cipta. Pasal 10 Ayat (2) UUHC menetapkan bahwa HakCipta atas lagu, tarian dan karya seni lainnya yang ada di Indonesia dipegang olehnegara. Namun sayangnya, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun2002 ini ternyata tidak diiringi dengan kesadaran dan pemahaman terhadapperlindungan Hak Cipta terhadap seni pertunjukan Gambang Semarang itu sendiri.Untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini, maka penulis dalam melakukanpenelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.Permasalahan yang timbul mengenai bagaimanakah eksistensi GambangSemarang dan karakteristik apa yang dimilikinya sebagai warisan budaya yangmembedakannya dengan Gambang Semarang modifikasi kreatifitas seniman.Gambang Semarang merupakan seni pertunjukan hasil akulturasi kesenian Jawadan Cina. Keberadaannya sangat memprihatinkan karena adanya pergeseran nilaisosial dan budaya, kurangnya pemahaman hak cipta, oleh karena itu perlupemahaman masyarakat dan seniman tradisional akan pentingnya keseniantradisional sebagai aset folklor kota Semarang.Kedudukan Gambang Semarang dalam perwujudan aslinya menurutUUHC No 19 Tahun 2002 merupakan folklor yang dilindungi oleh negarasebagaimana telah tertuang dalam Pasal 10 Ayat (2) bahwa negara negaramemegang Hak Cipta atas folklor karena Gambang Semarang merupakankesenian tradisional yang turun temurun, hasil kebudayaan rakyat, penciptanyatidak diketahui, belum berorientasi pasar dan hak kolektif komunal.Sedangkan untuk karya seni kreatifitas Gambang Semarang yang telahdimodifikasi dilindungi oleh UUHC sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12ayat (1) bahwa seni musik,lagu tari termasuk dalam jenis ciptaan yang dilindungimaka Gambang Semarang layak mendapatkan perlindungan Hak Cipta.Langkah–langkah Pemerintah Daerah Kota dalam memberikanperlindungan terhadap Gambang Semarang adalah memberikan sosialisasi UUHCNo 19 Tahun 2002 kepada seniman tradisional melalui Dinas kebudayaan danPariwisata setempat dan mengadakan pelatihan serta lomba-lomba. Untukmewujudkan perlindungan Gambang Semarang sebagai warisan budayaseharusnya Pemerintah Kota Semarang perlu membuat peraturan daerah atausetidaknya SK sebagai realisasi Pasal 10 ayat (2) UUHC Tahun 2002 dan harusada APBD secara optimal demi keberhasilan upaya revitalisasi GambangSemarang serta kerjasama dengan seluruh pihak industri kesenian dalam hal iniswasta sebagai perwujudan program kepedulian sosial (Corporate SocialResponsibility) dalam bentuk memberikan kompensasi yang layak sebagai wujudperlindungan hukum atas seniman tradisional yaitu dengan berpartisipasi dalammendorong perkembangan kesenian tradisional. Serta mengadakan inventarisasifolklor.Kata Kunci :Gambang Semarang, Folklor, Perlindungan Hak Cipta. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2009-04-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/698 10.14710/lr.v4i2.698 LAW REFORM; Vol 4, No 2 (2009); 61-80 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/698/11036

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15765 2022-09-05T20:19:10Z lawreform:ART

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP SALAK SIDIMPUAN SEBAGAI KEKAYAAN ALAM TAPANULI SELATAN Effida, Dara Quthni Susilowati, Etty Roisah, Kholis Indikasi Geografis; Perlindungan Hukum; Salak Sidimpuan Salak Sidimpuan yang berasal Tapanuli Selatan memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai indikasi geografis. Penelitian ini menganalisis perlunya Salak Sidimpuan mendapatkan perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis Tapanuli Selatan dan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Salak Sidimpuan sebagai kekayaan alam Tapanuli Selatan. Metode pendekatan penelitian yuridis empiris. Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data melalui studi penelitian kepustakaan serta studi lapangan. Metode analisis dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Urgensi Salak Sidimpuan mendapatkan perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis Tapanuli Selatan karena secara ekonomis, salak sidimpuan memiliki pengaruh yang besar karena sebagian besar masyarakat Tapanuli Selatan perekonomiannya ditopang oleh buah Salak Sidimpuan. Secara Yuridis, Salak Sidimpuan yang memiliki karakteristik berbeda dengan salak daerah lain, memiliki reputasi yang baik, dan masih terjaga Eksistensinya sampai saat ini memerlukan perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis dan dapat dimiliki komunal bagi masyarakat Tapanuli Selatan. Upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Salak Sidimpuan hanya diberikan Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, advokasi dan pembinaan terhadap Koperasi yang didirikan petani Salak Sidimpuan. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15765 10.14710/lr.v11i2.15765 LAW REFORM; Vol 11, No 2 (2015); 188-198 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15765/11780 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44643 2024-05-12T21:28:29Z lawreform:RES

The Implementation of General Principles of Convention on The Rights of The Child During Covid-19 Pandemic in The City of Serang The Implementation of General Principles of Convention on The Rights of The Child During Covid-19 Pandemic in The City of Serang Ridwan, Ridwan Jaya, Belardo Prasetya Mega Imani, Sarah Haderizqi Convention on The Right of The Child; Rights of Children; Child Protection; Covid-19; The City of Serang Convention on The Right of The Child; Rights of Children; Child Protection; Covid-19; The City of Serang Convention on The Rights of The Child is the most comprehensive international legal instrument of human rights to promote and protect rights of children. In the late 2019, Coronavirus Disease 19 outbreak started. This pandemic then has led to socio-economic impact as a result of preventive and controlling actions. This pandemic has also affected the fulfillment of child’s rights including the rights of children in The City of Serang. This research was aimed at investigating the implementation of general principle of Convention on The Rights of The Child during Covid-19 pandemic in the city of Serang. This study applied normative research method, which is a research discussing legal aspects by studying literature sources on the applied regulations. The result of the study shows that the implementation of general principle of Convention on The Rights of The Child, consisting of the principle of non-discrimination, the best interest of the child, the right to life, survival and development, and the right to be heard, went well along with the establishment of Child Social Welfare Institute to serve children with special needs (LKSA), Integrated Service Centre for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) to receive complaints on the violation of children’s rights, Serang’s Children Forum as a media where children of Serang can participate. The implementation of the right to survival was not as good because Working group (Pokja) for adverse effect following immunization (KIPI) special for children has not effectively implemented. Convention on The Rights of The Child is the most comprehensive international legal instrument of human rights to promote and protect rights of children. In the late 2019, Coronavirus Disease 19 outbreak started. This pandemic then has led to socio-economic impact as a result of preventive and controlling actions. This pandemic has also affected the fulfillment of child’s rights including the rights of children in The City of Serang. This research was aimed at investigating the implementation of general principle of Convention on The Rights of The Child during Covid-19 pandemic in the city of Serang. This study applied normative research method, which is a research discussing legal aspects by studying literature sources on the applied regulations. The result of the study shows that the implementation of general principle of Convention on The Rights of The Child, consisting of the principle of non-discrimination, the best interest of the child, the right to life, survival and development, and the right to be heard, went well along with the establishment of Child Social Welfare Institute to serve children with special needs (LKSA), Integrated Service Centre for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) to receive complaints on the violation of children’s rights, Serang’s Children Forum as a media where children of Serang can participate. The implementation of the right to survival was not as good because Working group (Pokja) for adverse effect following immunization (KIPI) special for children has not effectively implemented. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44643 10.14710/lr.v18i1.44643 LAW REFORM; Vol 18, No 1 (2022); 16-27 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44643/pdf Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15879 2022-09-01T20:48:56Z lawreform:ART

KEBIJAKAN MEDIASI PENAL TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK SARA DI KEPULAUAN KEI DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Rado, Rudini Hasyim Arief, Barda Nawawi Soponyono, Eko Konflik SARA; Mediasi Penal; Pembaharuan Hukum Pidana Mediasi penal merupakan salah satu ciri khas hukum adat. Penyelesaian damai kasus pidana bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai daerah dan hukum adat di Indonesia yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan penerapan mediasi penal terhadap penyelesaian konflik SARA berdasarkan hukum adat di Kepulauan Kei dan menganalisis kebijakan mediasi penal dalam upaya pembaharuan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif yang diorientasikan pada pendekatan nilai (value-oriented approach) dan pendekatan kebijakan (policy-oriented approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penerapan mediasi penal dalam penyelesaian konflik SARA Kei, bentuk penyelesaiannya di luar proses peradilan pidana melalui mekanisme Sdov (perundingan/musyawarah), yaitu perundingan yang dilakukan oleh para pihak dalam komunitas masing-masing selanjutnya dimintakan perdamaian pada struktur adat sebagai vhis bad (penengah) untuk mengakhiri konflik. Sedangkan kebijakan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh melalui dua bentuk, yaitu bentuk mediasi penal di luar proses peradilan pidana (lembaga adat desa/lembaga kemasyarakatan desa) menggunakan mekanisme perundingan/musyawarah unsur mediator yaitu struktur adat/struktur desa dan bentuk mediasi penal sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana (SPP) melalui penyidik, penuntut umum, hakim, lembaga pemasyarakatan sebagai mediator pada tahapan masing-masing. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15879 10.14710/lr.v12i2.15879 LAW REFORM; Vol 12, No 2 (2016); 266-276 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15879/11848 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/55819 2024-02-05T01:23:38Z lawreform:CON

Preventive and Evaluative Mechanism Analysis on Regulatory and Legislation Reform in Indonesia Astariyani, Ni Luh Gede Hermanto, Bagus da Cruz, Rosino Wisnaeni, Fifiana Preventive; Evaluative; Indonesia; Regulatory and Legislation Reform The quality of regulatory and legislative measures, both within and outside the hierarchy in Indonesia, can be assessed using certain indicators. These indicators demonstrate a stagnation and a slight shift towards other legal issues. To improve the quality of regulatory and legislative measures, it is necessary to amend preventive and evaluative mechanisms. This condition provides a foundation for further analysis of all problems, with a focus on creating a positive system that prioritizes urgency and required improvements. This paper aims to analyze the preventive and evaluative mechanisms of legislation in Indonesia objectively. This article uses the doctrinal legal method, utilizing legal concepts, statutory laws, legal facts, and legal case approaches. It suggests amending the current mechanism and recommends reforms towards both preventive and evaluative mechanisms to improve regulatory and legislative quality in Indonesia. This study was concerned with formulating grounded principles and concepts, and providing proof of concept for preventive and evaluative mechanisms towards statutory laws, which would ensure the sustainability of Indonesia's legislative and regulatory reform. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2023-12-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/55819 10.14710/lr.v19i2.55819 LAW REFORM; Vol 19, No 2 (2023); 248-269 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/55819/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/downloadSuppFile/55819/13819 Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12421 2022-09-05T20:25:58Z lawreform:ART

REKONSTRUKSI ASAS KESAMAAN DI HADAPAN HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum Aedi, Ahmad Ulil Dalam tataran teoritik mengenai asas kesamaan di hadapan hukum hal ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum. Dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Penanaman modal merupakan salah satu obyek yang perlu diatur oleh peraturan hukum dengan mempertimbangan asas equality before the law. Penelitian ini disusun dengan metode socio-legal dengan harapan dapat menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tujuan hukum dalam doktrin ilmu hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya subjek hukum, dalam hal penanaman modal, persamaan dihadapan hukum dapat dibatasi dengan ketentuan GAAT WTO dengan dalil kepentingan nasional sebagai pengecualian.Kata Kunci: Persamaan, Penanaman Modal, Rekonstruksi Asas Hukum. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12421 10.14710/lr.v8i2.12421 LAW REFORM; Vol 8, No 2 (2013); 1-19 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12421/9371 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20242 2022-09-01T20:43:42Z lawreform:ART

GLOBALISASI LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT): PERSPEKTIF HAM DAN AGAMA DALAM LINGKUP HUKUM DI INDONESIA Yansyah, Roby Rahayu, Rahayu Indonesia adalah negara yang memegang teguh ajaran agama, sehingga perilaku seksual menyimpang tentu tidak dapat diterima begitu saja. Di sisi lain Indonesia merupakan negara yang mengakui HAM, di mana kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) merasa mengalami diskriminasi dan pelanggaran HAM karena orientasi seksual mereka yang menyimpang. Sementara itu, orientasi seksual sebenarnya tidak ditentukan dalam UDHR 1948 yang menjadi pandangan universal PBB terhadap HAM. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis-normatif yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, untuk menemukan data sekunder berupa norma hukum HAM dan norma agama yang berlaku terkait dengan isu LGBT, kemudian menganalisa data tersebut secara deduktif dari kedua perspektif yakni HAM dan agama. Kajian mengenai isu LGBT perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di wilayah Indonesia dilakukan agar didapatkan pertautan sebagai peluang untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dari isu LGBT. HAM adalah hak dasar yang diakui di Indonesia, akan tetapi ada pembatasan yang ditetapkan UU, moral, etika, dan nilai agama yang menegaskan bahwa setiap manusia di samping memiliki hak asasi manusia untuk dilindungi, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan juga ketertiban masyarakat sekitar.  PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20242 10.14710/lr.v14i1.20242 LAW REFORM; Vol 14, No 1 (2018); 132-146 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20242/13882 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/68760 2025-04-28T19:25:12Z lawreform:RES

Perspective of State Sovereignty in Law Enforcement Related to Cyberlaw Jurisdiction Irawan, Benny Mulyanti, Dewi Budiaman, Hendi Rahman, Yogi Muhammad Taufiqurrohman, Asari Jurisdiction; Law Enforcement; Cyberlaw; Nation Dignity Digital development brings both positive and negative impacts. One of the negative consequences of this transformation is the increasing prevalence of criminal activities in the digital realm. This study aims to examine criminal regulatory policies related to cybercrime in Indonesia, particularly those that pose a threat to national sovereignty. The research method employed is normative juridical, using secondary data sources.The findings indicate that criminal law, as a branch of legal science, bears the responsibility of adapting to societal changes—especially in safeguarding citizens, as this is closely linked to state sovereignty. Cybercrime has emerged as a widely discussed issue in both academic and non-academic contexts. These crimes disrupt the security of individuals and threaten national sovereignty, as seen in incidents such as the hijacking of Indonesian citizens’ personal data.The study concludes that more technical regulations are required for addressing cybercrimes committed beyond the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One proposed solution is the adoption of a “police-to-police” cooperation framework. This approach is expected to serve as an alternative for the government to respond more effectively to such issues, thereby facilitating the development of laws that are both efficient and effective PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-04-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/68760 10.14710/lr.v21i1.68760 LAW REFORM; Vol 21, No 1 (2025); 120-134 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/68760/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12455 2026-04-06T20:10:20Z lawreform:ART

REVITALISASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, SERTA NEPOTISME Wibisono, Arief Gunawan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagipenyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis. Prinsip-prinsipgood governance merupakan unsur yang fundamental dalam rangkapenyelenggaraan pemerintah yang baik bersih korupsi, kolusi serta nepotisme.Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance tidak selalu berjalanmulus, terdapat kendala-kendala yang harus ditatanggulangi bersama olehpemerintah dan masyarakat, serta peningkatan upaya-upaya yang perlu dilakukanguna semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian inimenggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan prosedural.Hasil daripenelitian ini adalah pelaksanaan prinsip good governance di Indonesia masihmemerlukan banyak perbaikan dan peningkatan kedepan.Kata Kunci: Revitalisasi, Asas-asas, Pemerintahan yang baik PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12455 10.14710/lr.v10i1.12455 LAW REFORM; Vol 10, No 1 (2014); 31-47 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12455/9403 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30302 2022-09-01T20:40:09Z lawreform:ART

Patenting Deal in Indonesia, Article 20 of The Patent Law in The Political Perspective of International Trade Law Geofrey, Mahoro Jean Claude Roisah, Kholis Inventions; IPR; Patent law; TRIPS Agreement; WTO The research at hand analyses the legal foundation of Article 20 of the Indonesian Patent Law No 13 of 2016. It assesses its conformity with the WTO Agreements known as the Uruguay Round, specifically the TRIPS Agreement. Those agreements have a character of ‘hard law,’ which compels all the WTO Members to be bound by them. Patent law and other Intellectual Property Rights (IPRs), any WTO Member must implement the minimum standards stipulated under the TRIPS Agreement in its national legal system without discrimination. In this light, Indonesia, as a WTO member since 1994, must comply with all WTO Agreements,. Therefor, it made various law reforms in the protection of IPRs. However, the Patent Law raised a debate that it contradicts the principles of international trade law as it embodies a discriminatory provision that only safeguards the people of Indonesia. As a result, the present found that, based on limited exceptions stipulated in the TRIPS and the Paris Convention, Indonesia did not violate the TRIPS as it applied a given leeway for implementing the TRIPS Agreement in a domestic context. Thus, it had reasonable grounds to secure its nationals’ mutual interest without violating general provisions and principles stipulated in the WTO Agreements. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-03-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30302 10.14710/lr.v16i1.30302 LAW REFORM; Vol 16, No 1 (2020); 19-31 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30302/17218 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/298 2022-09-05T20:29:39Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBIAYAAN PERUSAHAAN DENGAN SISTEM ANJAK PIUTANG Hidayat, Sofyan Banyak sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankankegiatan usaha. Masalah-masalah tersebut pada prinsipnya saling berkaitan antara lainadalah kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber permodalan, lemahnyapemasaran akibat kurangnya sumber daya manusia yang cukup berpengalaman yangtentunya akan memepengaruhi pencapaian target penjualan suatu produk yang dihasilkan,disamping kelemahan di bidang manajemen dan kredit, menyebabkan semakinmeningkatnya jumlah kredit macet.Mengingat lembaga anjak piutang merupakan salah satu bentuk kegiatanpembiayaan, namun dari segi keperdataan berbagai kegiatan pembiayaan itu belummenadapatkan pengaturan yang belum memadai, sedangkan bagian ini juga merupakansalah satu hal yang mendukung keberhasilan suatu kegiatan pembiayaan.Penelitian thesis ini ditujukan untuk mengkaji perlindungan hukum para pihakdalam pembiayaan perusahaan dengan system anjak piutang, serta mendeskripsikanpelaksanaan perlindungan hukum tersebut.Dari tujuan seperti itu digunakan metode ; spesifikasi penelitian ini merupakanpenelitian diskriptif, dengan pendekatan normatif empirik. Lokasi penelitian pada PT.International Factors Indonesia (“IFI”). Digunakan Data Primer dan Data Sekunder.Pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan observasi, dengan teknikpurposive sampling. Data yang diperoleh secara sistematis dianalisis denganmenggunakan analisis kualitatif.Diperoleh hasil kesimpulan bahwa perlindungan hukum para pihak dalampembiayaan perusahaan dengan system anjak piutang berjalan dengan baik. Secarakhusus, KUH Perdata tidak mengatur tentang perjanjian anjak piutang. Namun apabilakita memperhatikan Keppres No.61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan R.I.Nomor 1251/KMK.013/1988 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan MenteriKeuangan No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, di sebutkanpengertian anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaandalam pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangkapendek dari suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.Dalam KUH Perdata, terdapat aturan tentang jual beli piutang yang diatur dalampasal 1533 s/d 1536, 1459 dan 613. Kesimpulan dari analisis dan pembahasan adalahpersyaratan yang pengajuan anjak piutang pada PT.X yaitu calon client harus mengisiformulir permohonan fasilitas yang terdiri dari bagian identitas pemohon klien,menyetujui dan memenuhi bagian pernyataan pemohon serta melampirkan persyaratanlampiran sebagai bukti penunjang. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-10-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/298 10.14710/lr.v4i1.298 LAW REFORM; Vol 4, No 1 (2008); 20-30 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/298/193

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15756 2022-09-05T20:20:03Z lawreform:ART

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DI INDONESIA Erdianto, Dian Soponyono, Eko Kebijakan Hukum Pidana; Media Teleconference Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan. Terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dalam sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata dengan sistem hukum acara pidana. Dewasa ini dalam dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah teleconference. Pada kenyataannya masih terjadi pertentangan mengenai penerapan keterangan saksi secara teleconference dalam persidangan. Tujuandalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference saat ini dan masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan  yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif analitis.Analisis data dalam penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference saat ini, dimana menurut hukum sepanjang saksi tersebut memenuhi syarat-syarat antara lainsaksi harus mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu (pasal 160 ayat (3) jo. pasal 185 ayat (7)  KUHAP), Keterangan saksi dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi audio visual / teleconference di muka sidang pengadilan (merupakan perluasan dari pasal 185 ayat (1) KUHAP), Isi keterangan harus mengenai hal yang saksi lihat, dengar, dan alami, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 angka 27 KUHAP), Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain (pasal 185 ayat (6) KUHAP). Kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi melalui media teleconference di masa yang akan datang, sangat diperlukan karena penggunaanvideo conference sangat efektif dilakukan mengingat kondisi saksi yang mengalami guncangan psikis yang hebat ketika hendak dimintai keterangan;Penggunaan video conference tersebut telah disetujui oleh Mahkamah Agung serta Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15756 10.14710/lr.v11i1.15756 LAW REFORM; Vol 11, No 1 (2015); 65-73 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15756/11771 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41740 2021-10-01T02:23:25Z lawreform:RES

Legal Protection for Children Victims of Postpartum Depression Harisnaeni, Diyan Shofie Cahyaningtyas, Irma Legal Protection; Child; Postpartum Depression. Children are a gift given by God through a woman. The presence of a child certainly raises many new adaptations in family life. The transition period to face a new life turns out to be more or less a problem that results in children; one of which is postpartum depression in a mother. This article aims to examine the forms of legal protection for a child who is a victim of postpartum depression. This article uses a normative juridical approach and secondary data with descriptive analytical research specifications and qualitative analysis. Based on the results of the study, postpartum depression is included in the category of mental illness model caused by the mental illness with clinical depression symptoms that affect psychological conditions ranging from excessive anxiety, neglecting children, to physically injuring children. This form of legal protection for children is stated in Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Regarding the accountability of perpetrators, for the postpartum depression which reflects on Article 44 of the Criminal Code, it is necessary to have an examination first before determining the responsibility to be imposed to overcome and prevent postpartum depression. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41740 10.14710/lr.v17i2.41740 LAW REFORM; Vol 17, No 2 (2021); 157-167 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41740/20139 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12232 2022-09-05T20:32:25Z lawreform:ART

KEBIJAKAN KRIMINALISASI PERS DALAM UNDANG-UNDANG PERS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Adhyanti Mirzana, Hijrah Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah). Namun demikian dalam pelaksanaannya, hak ini tentu harus mendapat pembatasan dari rambu-rambu hukum (dalam hal ini hukum pidana) agar hak tersebut tidak mengganggu kepentingan integritas teritorial dan keamanan publik, tidak meningkatkan kekacauan dan kejahatan, pengungkapan informasi yang dirahasiakan, melanggar otoritas dan kebebasan kekuasaan kehakiman, melanggar hak-hak reputasi manusia lainnya serta melindungi kesehatan dan moral publik. Kriminalisasi pers dalam UU Pers maupun dalam KUHP sudah bukan merupakan masalah, karena perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga diatur dan dapat dikriminalisasikan oleh ketentuan-ketentuan Internasional dan UU Pers atau KUHP negara lain. Oleh karena itu, untuk pembaharuan hukum pidana dimasa mendatang, perlu dilakukan pengkajian mengenai kebijakan formulasi delik. Kebijakan formulasi delik ditempuh dengan secara tegas menyebutkan pembatasan yang bersifat represif bagi kebebasan pers, yaitu berupa aturan-aturan dan penciptaan delik-delik pers serta harus menetapkan kualifikasi delik dari tindakan-tindakan yang dikriminalisasikannya, sehingga apabila terjadi pelanggaran UU Pers, ketentuan pidana tersebut dapat dioperasionalkan. Kebijakan formulasi delik juga dapat ditempuh dengan melakukan rumusan ulang (rephrase) terhadap delik pers dalam KHUP, sebagaimana KUHP Belanda yang melakukan harmonisasi rumusan delik dengan ketentuan-ketentuan Internasional. Kata Kunci : Kebijakan Kriminalisasi Pers, Undang-Undang Pers, Kitab Undang-Undang Hukum pidana PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006-09-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12232 10.14710/lr.v2i1.12232 LAW REFORM; Vol 2, No 1 (2006); 60-87 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12232/9252

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46636 2023-07-04T03:00:44Z lawreform:RES

A Legal Analysis on Resolving Recently Growing Online Business Frauds in Bangladesh Kabir, Md Adnan Online business; Frauds in Online Business; Laws and Provisions In the recent time, the E-commerce sector has been facing serious challenges due to the fraudulent behaviors of a number of E-commerce businesses. Thousands of consumers have lost their money due to these fake transactions. The main purpose of this article is to help to mitigate online business frauds by reviewing the current legislation and regulations in Bangladesh. This research is a descriptive type of research and secondary data and information have been used for study purpose. The study has analyzed existing business laws and provisions, their applicability and deficiencies in reducing online business frauds and dangers. This study finds that there is no committed code or law establishing consumer rights in online businesses. The current laws have not been changed in such a way that online business matters can be handled properly. The study concludes that the legislature may amend existing laws and provisions and also they may consider some foreign countries provisions for taking actions against the fraudulent e-commerce as well as online business organizations. The outcomes of the present study obviously indicate that the risks of online business frauds directly affect consumer behavior when shopping online. Therefore, reducing these risks through undertaking just and proper laws and provisions can increase the trust of the online shopping consumers. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/46636 10.14710/lr.v18i2.46636 LAW REFORM; Vol 18, No 2 (2022); 264-281 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/46636/pdf Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12411 2022-09-05T20:24:42Z lawreform:ART

KAJIAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS-KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang Buana, Aghata Langlang Kajian terhadap Pertimbangan Hakim tentang Disparitas Pidana dalam Kasus-kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang). Banyak putusan PN Semarang yang penerapan pidananya berbeda, padahal tindak pidana-tindak pidananya sama, misal kasus pencurian. Tindak pidananya sama tentang pencurian, tetapi pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana berbeda-beda. Dalam konteks ini maka ada disparitas pidana yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.Bagaimanakah disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang? Apa yang menjadi pertimbangan hakim tentang disparitas pidana atas kasus tindak pidana pencurian? Bagaimanakah pengaruh disparitas pidana terhadap tujuan pemidanaan tindak pidana pencurian? Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mendeskripsikan disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Semarang; untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim tentang disparitas pidana atas kasus tindak pidana pencurian; untuk mengetahui pengaruh disparitas pidana terhadap tujuan pemidanaan tindak pidana pencurian.Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis atau yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah penelitian deskriptif analitis. Sebagai data primer yaitu hasil wawancara, sedangkan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu sejumlah referensi yang relevan dan aktual. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka dan wawancara/Interview. Metode analisis data menggunakan analisis data empiris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya disparitas pidana ini bukan hanya di PN Semarang, namun pada seluruh pengadilan di Indonesia bahkan di dunia ini tidak bisa sama sekali meniadakan disparitas pidana. Disparitas pidana tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaannya. Simpulan: disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat. Saran: hendaknya ada penelitian yang lebih dalam lagi tentang disparitas pidana. Sehubungan dengan itu, akademik perlu membuka seluas-luasnya pada peneliti lainnya untuk meneliti terhadap upaya mengatasi disparitas pidana, dengan harapan dapat diperkecil dampak negatif dari adanya disparitas pidana.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Disparitas Pidana, Kasus-kasus Tindak Pidana Pencurian, Pengadilan Negeri Semarang. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2012-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12411 10.14710/lr.v7i2.12411 LAW REFORM; Vol 7, No 2 (2012); 98-120 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12411/9362 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20232 2022-09-01T20:43:42Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN Dewi, Ni Komang Devayanti Masuknya investasi untuk berinvestasi di sektor pasar modern, menjadi tantangan tersendiri bagi aktivitas dan perkembangan ekonomi rakyat kecil dalam hal ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah di pasar tradisional.  Bahkan keberadaan pasar tradisional di perkotaan semakin memprihatinkan dan bahkan terancam gulung tikar dengan semakin pesatnya pertumbuh dan perkembangan pembangunan pasar modern. Tujuan penulisan tulisan ini adalah untuk mengetahui tantangan terhadap pasar tradisional di tengah pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan serta mengetahui perlindungan hukum bagi pasar tradisional di era liberalisasi perdagangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu Tantangan terhadap pasar tradisional di tengah pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan ditandai dengan masuknya arus investasi di Indonesia yang telah melanda seluruh bidang penanaman modal dari suatu daerah menuju kedaerah yang lain yang paling menguntungkan, Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan dalam dilihat dalam Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 , Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 56/M-DAG/PER/9/2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2012. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20232 10.14710/lr.v14i1.20232 LAW REFORM; Vol 14, No 1 (2018); 1-14 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20232/13873 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/58181 2024-12-30T01:30:11Z lawreform:RES

Regulatory Framework on Compensation for the Restoration of Victims of Sexual Violence Purwadi, Hari Lukitasari, Diana Mayastuti, Anti Abd Aziz, Hartinie Cahyaningtyas, Irma Compensation; Crime Victims; Restoration; Restitution; Sexual Violence Compensation for crime victims based on  Law Number 12 of 2022 concerning Anti Sexual Violence has the potential for distortion due to the regulatory framework and the enforcement process. The article aims to examine the regulatory framework that ensures compensation as an instrument of victim restorations, whether it becomes a supplement or a substitution for restitution. Research methods using the upstream and downstream process models that emphesize regulatory design and process feasibility for payments, in which compensation has a role in victim recovery. The study result explain that compensation is formally a substitution for restitution. Compensation is not the primary goal, even though it is a state’s obligation. Law Number 12 of 2022 concerning Anti Sexual Violence thus emphasizes the use of direct restitution aimed at the recovery of victims and the rehabilitation of offenders. Compensation loses its meaning as a responsibility of the state that stands alone. Data from various decisions clarify that in cases where the offenders does not pay restitution, their property is confiscated and auctioned by the prosecutor to pay restitution. If it is insufficient, courts decide that imprisonment is a substitute and do not determine that the state has to pay compensation.  PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-11-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/58181 10.14710/lr.v20i2.58181 LAW REFORM; Vol 20, No 2 (2024); 383-407 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/58181/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12445 2022-09-05T20:22:23Z lawreform:ART

Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk Hidayah, Corina Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan sistem pemidanaan tindakpidana pembunuhan yang sedang berlaku saat ini. Tujuan lainnya adalah untukmenjelaskan kebijakan sistem pemidanaan tindak pidana pembunuhan pada masayang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridisnormative yang menitik beratkan pada sumber data sekunder. Analisa data disajikansecara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Tidak terdapatpengertian maupun penjelasan mengenai tindak pidana Pembunuhan(Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk) dalam KUHP yang berlaku saat ini hanyasaja berdasarkan interpretasi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.Kedua, Para pembuat undang-undang agar dalam merumuskan mengenaiperumusan RKUHP terdapat penjelasan mengenai tindak pidana pembunuhandalam keadaan mabuk dengan mengadopsi atau merujuk pada perundangundanganyang terdapat dalam ketentuan Pasal mengenai tindak pidana dalamkeadaan mabuk dibeberapa negara lain, dengan menambahkan pada pasal 357konsep RUU KUHP yang semula hanya satu Pasal saja menjadi dua Pasal.Kata kunci:Kebijakan, pidana, pembunuhan, keadaan mabuk1 Mahasiswa PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12445 10.14710/lr.v9i2.12445 LAW REFORM; Vol 9, No 2 (2014); 49-65 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12445/9394 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26178 2022-09-01T20:41:30Z lawreform:ART

PENERAPAN FIKTIF POSITIF TERHADAP PERATURAN HIBAH DAERAH Utama, Kartika Widya Keputusan Tata Usaha Negara; Fiktif Positif; Bantuan Sosial; Hibah Daerah. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperkenalkan adanya keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif positif sebagai fenomena baru. Permohonan Hibah Daerah dan Bantuan Sosial sebagai salah satu bentuk permohonan administrasi bermuara kepada dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat / Badan Tata Usaha Negara yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat ketentuan hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif terhadap permohonan Hibah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dampak aturan-aturan yang terkait terhadap pelaksanaan prosedur administrasi Hibah Daerah. Hasil penelitian ini menghasilkan saran perlunya peningkatan standar pelayanan dari Pejabat / Badan Tata Usaha Negara terkait dalam menyikapi ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Tersebut. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26178 10.14710/lr.v15i2.26178 LAW REFORM; Vol 15, No 2 (2019); 195-205 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26178/15937 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/74352 2026-05-13T06:47:10Z lawreform:RES

Subject Matter Limitations in General Sharia Insurance: Comparative Lessons from Indonesia and Malaysia Aidi, Zil Khalid, Maryam Pg Musa, Pg Ismail General Sharia Insurance; Limitation; Subject Matter The level of Sharia compliance in a Sharia insurance contract is closely tied to whether the insured subject matter is permissible (halal) or forbidden (haram). This study explores limitations on insurable subject matter under general Sharia insurance from a Sharia perspective and examines the regulatory frameworks in Indonesia and Malaysia that govern these limitations. Adopting a doctrinal and comparative approach, it finds that insurable subject matter must be halal or otherwise permissible under Sharia, with permissibility depending not only on the nature of the subject matter but also on its intended use. The study also reveals differing scholarly opinions regarding the permissibility of specific subject matter within the context of Sharia insurance. Findings further show that neither Indonesia nor Malaysia has clear regulations governing the scope of insurable subject matter, as existing rules are predominantly general and leave the assessment to Sharia insurance operators. The absence of these regulations can lead to divergent perceptions among operators and may erode consumer trust in Sharia insurance products. This study contributes by identifying regulatory gaps in the scope of insurable subject matter under Sharia insurance and by demonstrating the need for clearer regulatory standards to enhance Sharia compliance and legal certainty. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2026-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/74352 10.14710/lr.v22i1.74352 LAW REFORM; Vol 22, No 1 (2026); 192-213 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/74352/pdf Copyright (c) 2026 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14432 2022-09-05T20:29:17Z lawreform:ART

KONTRAK BOT SEBAGAI PERJANJIAN KEBIJAKAN (BELEIDOVEREENKOMST) Adha, Lalu Hadi BOT (Build Operate Transfer) sebagai bentuk perjanjian kebijakan yang diadakan oleh pemerintah dengan pihak swasta merupakan perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang menjadikan kebijakan publik  sebagai objek perjanjian. Badan-badan atau pejabat tata usaha Negara dalam melaksanakan hubungan kontrak dengan pihak swasta selalu bertindak melalui dua macam peranan, satu sisi bertindak selaku hukum publik (public actor) disisi lain bertindak selaku hukum keperdataan. Isi pokok dari transaksi tersebut adalah menegaskan bagaimana hubungan hukum pemerintah. Sejak transaksi berada di bawah hukum privat, maka hubungan tersebut adalah hubungan kontraktual. Hubungan tersebut menghasilkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka hal ini menimbulkan wanprestasi yang merugikan pihak yang lain. Pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan kepada pihak yang lalai memenuhi kewajiban Hasil dari penelitian ini, pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian BOT tidak sama posisinya seperti pihak swasta sebagai pihak yang lain. Dalam kenyataannya pemerintah bisa digugat. Menurut pasal 50 Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, bagaimanapun yang termasuk dalam aset negara tidak dapat disita.  Pihak swsata sebagai pihak yang dirugikan, walaupun mungkin memenangkan perkara tetapi pihak swasta tidak dapat mendapatkan apapun menurut undang-undang tersebut.  Kata kunci : Kontrak BOT dan Perjanjian Kebijakan PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2009-04-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/14432 10.14710/lr.v4i2.14432 LAW REFORM; Vol 4, No 2 (2009); 1-18 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/14432/11033 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37551 2021-05-05T04:15:30Z lawreform:RES

The Urgency of Criminal Code Bill Ratification in Criminal Law Policy Frame on The Spreading of Pornographic Content Offence Makaminan, Aldo Andrieyan Putra Soponyono, Eko Criminal Law Policy; Cyber Criminal Offence; Criminal Code Bill Nowadays, the crime of spreading pornographic content as one form of cybercrimes has developed into a frequent offence. This offence has inflicted a lot of damage psychologically and materially for those who become the victims because, with internet access available in cyber space, the spread of pornographic materials is faster, wider, and easier to be accessed by public. The aim of this study is to review criminal law policy on the handling of pornographic content spreading offence according to the present and the future positive law. This study used normative juridical method, a method which analyzed a problem based on ius constitutum and ius constituendum. Criminal Code and Special Criminal Act such as Pornographic Act and Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) have not clearly regulated pornographic content spreading crime in Indonesia and have not been able to countermeasure this type of crime. This problem occurs in part because regulations are applicable specifically for offence containing pornographic element, but not applicable for the spread.  Criminal Code Bill needs to be ratified because the Bill regulates the offence related to pornographic contents which is suitable to the condition and issue arising in Indonesia recently. In comparison to regulations on offence related to pornographic content spreading in various countries, the author found that each country adjusts the law related to pornographic content spreading according to the type of issues they face. Thus, Indonesia also needs to make a legal product that can suppress the spread of pornographic materials. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37551 10.14710/lr.v17i1.37551 LAW REFORM; Vol 17, No 1 (2021); 36-46 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37551/19055 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12177 2022-09-05T20:33:14Z lawreform:ART

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN CYBER CRIME DAN CYBER SEX Nawawi Arief, Barda Cyber crime di bidang kesusilaan, yang berupa cyber pornography dan cyber sex dapat menjadi masalah yang serius apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan hukum pidana. Kebijakan umum yang perlu diterapkan adalah dengan pendekatan integral/sistemik yang memadukan pendekatan teknologi, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan pendekatan global. Kebijakan penanggulangan cyber pornography dapat ditemukan dalam KUHP dan juga dalam UU No.32/2002 tentang Penyiaran, meskipun terdapat kelemahan dalam asas teritorial. Untuk mengantisipasi hal tersebut dalam Konsep RUU KUHP 2004/2005, dirumuskan perluasan asas teritorial dan perumusan delik Pornografi Anak melalui Komputer. Sedangkan cyber sex sulit dijangkau oleh hukum pidana positif saat ini, karena perbuatannya bersifat maya/abstrak/non-fisik dan sangat individual serta selalu bertolak dari paradigma perbuatan dalam arti fisik/materiel. Oleh karena itu dalam praktek peradilan, hakim dapat melakukan konstruksi hukum dengan menyatakan bahwa cyber sex atau "hubungan seksual non-fisik (maya)" ini merupakan bentuk zina dalam pengertian Pasal 284 KUHP. Hal itu didasarkan pada alasan juridis normatif, juridis konseptual/teoritik/keilmuan, jurisprudensi, pandangan pakar, agama, dan dari sudut akibat sosial (dampak negatifnya)Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Cyber Crime, Cyber Pornography, Cyber Sex PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12177 10.14710/lr.v1i1.12177 LAW REFORM; Vol 1, No 1 (2005); 11-27 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12177/9215

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15845 2022-09-01T20:47:49Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PHEDOFILIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI TENTANG PENANGANAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRESTABES SEMARANG Manihuruk, Tri Novita Sari Rochaeti, Nur Korban Phedofilia; Perlindungan Hak Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak Phedofilia merupakan bentuk tindak pelanggaran terhadap hak anak yang tergolong keji dan jahat. Anak sebagai korban Phedofilia sangat dirugikan, sebab hak-hak korban kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum secara maksimal. Untuk mewujudkan perlindungan hak anak sebagai korban Phedofilia diperlukan suatu upaya yang rasional, yaitu dengan kebijakan perlindungan hukum khususnya di Polrestabes semarang. Perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak korban yaitu mendapatkan rehabilitasi medis, Psikososial, restitusi, konseling dan segala bentuk perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Phedofilia dalam Tahap Penyidikan Pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polrestabes Semarang dilaksanakan berdasarkan SOP dan Undang-Undang, yaitu berupa: sharing, orangtua korban didampingi dalam pembuatan laporan, korban didampingi oleh orangtua ketika melakukan pemeriksaan, mendapatkan bantuan pelayanan medis, mendapatkan bantuan konseling dan psikiater, korban dijauhkan dari tersangka, identitas korban dirahasiakan/ tidak dipublikasikan. Perlindungan hak anak korban Phedofilia pada masa yang akan datang dikaji dari studi komparasi negara Malaysia dan Singapura serta studi Pembaharuan KUHP 2015 dan Undang-Undang (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Tahun 2016). PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15845 10.14710/lr.v12i1.15845 LAW REFORM; Vol 12, No 1 (2016); 121-131 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15845/11822 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43083 2024-05-12T21:28:29Z lawreform:RES

Equity Interest Scheme’s Compatibility with the UNCLOS 1982’s Common Heritage of Mankind Principle Merdekawati, Agustina Triatmodjo, Marsudi Common Heritage of Mankind; Deep Seabed Mining; Equitable Benefits Sharing; Equity Interest; UNCLOS 1982 The Mining Code Exploration for polymetallic sulphides and cobalt-rich ferromanganese crusts provide options for exploration contractors to offer an equity interest in a joint venture with Enterprise. UNCLOS 1982 has never regulated the existence of such a scheme as a substitute for the obligation to submit reserved areas at the exploration stage. The presence of the equity interest scheme raises questions on its compatibility with the Common Heritage of Mankind (CHM) principle, especially with the aspect of equitable benefits sharing (EBS) to all mankind. This study aimed to assess the compatibility of the equity interest scheme with the CHM principle. The study was conducted normatively by analyzing equity interest scheme implementation associated with the norms in the CHM principle and UNCLOS 1982. The results showed that the equity interest scheme is compatible with the EBS aspects in the CHM principle by presenting the optimization of financial benefits for all mankind. The implementation of the equity interest scheme, even though it is contrary to the provisions of Annex III Article 1982, is a form of subsequent practice accepted by state parties. This study recommends that the relevant stakeholders reconsider the involvement of the Enterprise in the equity interest scheme based on financing efficiency. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/43083 10.14710/lr.v18i1.43083 LAW REFORM; Vol 18, No 1 (2022); 111-131 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/43083/pdf Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12293 2022-09-05T20:31:59Z lawreform:ART

KESEPAKATAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMILU (STUDI KASUS KONFLIK PEMILU TAHUN 2004 DI KABUPATEN BATANG) Purnomo, Langgeng Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui wujud konflik pelaksanaan Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang, untuk mengetahui adanya kesepakatan sosial sebagai sarana penyelesaian konflik, untuk mengetahui tanggapan dari pihak-pihak yang terlibat konflik terhadap kesepakatan sosial dan ingin dijelaskan bahwa kesepakatan sosial sebagai sarana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemilu. Untuk membahas masalah sentral tersebut, dipakai pendekatan social legal research dan studi intensif dilaksanakan di lokasi wilayah Kabupaten Batang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif dengan didukung pengumpulan data melalui wawancara berpedoman dan pengumpulan data melalui sumber data sekunder. Temuan studi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang, telah terjadi beberapa konflik. Yakni konflik di internal PPP Kabupaten Batang, konflik antara PDIP dan Partai Golkar, konflik Partai Golkar / PKB dengan Kepala Desa serta Camat. Faktor-faktor penyebab konflik yakni masing-masing pihak berusaha untuk memperebutkan sumber daya dalam perolehan jumlah suara, saling berebut untuk memperoleh kedudukan dalam kepengurusan parpol ataupun ketidak netralan aparat pemerintah. Untuk mencegah dan menanggulangi konflik dapat digunakan kesepakatan sosial sebagai sarana penyelesaian konflik Pemilu. Adanya kesepakatan sosial yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2004 di Kabupaten Batang, mendapat dukungan dari para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Kesepakatan sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya penccegahan dan penanggulangan tindak pidana Pemilu di Kabupaten Batang.Kata Kunci : Kesepakatan Sosial / Konvensi Sosial, Konflik, Tindak Pidana Pemilu. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2007-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12293 10.14710/lr.v2i2.12293 LAW REFORM; Vol 2, No 2 (2007); 10-29 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12293/9312 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16153 2022-09-01T20:44:33Z lawreform:ART

Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim Haryadi, Lilik Suteki, Suteki Keadilan sosial; Kode Etik Profesi Hakim; Pancasila; Perkara Lanjar Sriyanto Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memutus perkara Lanjar Sriyanto atas kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan istrinya meninggal dunia dan anaknya mengalami luka, dalam pertimbangan hukumnya telah menggunakan pemikiran secara progresif yakni meskipun Lanjar Sriyanto secara fakta dan alat bukti yang dihadirkan telah memenuhi unsur rumusan pasal yang didakwakan namun hakim menilai dengan menggunakan dasar kemanusiaan dan keadaan Lanjar Sriyanto maka tidak ada sifat dapat dicelanya Lanjar Sriyanto dan adanya alasan pemaaf sehingga hakim memutuskan Lanjar Sriyanto tidak perlu menjalani hukuman pidana. Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung telah merubah putusan Hakim Pengadilan Negeri sehingga menyatakan lanjar Sriyanto telah memenuhi rumusan delik dan patut dipidana. Sehingga karena hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung hanya melihat pada penerapan hukum bukan melihat langsung keadaan Lanjar Sriyanto maka keadilan dirasa belum dihadirkan sebagaimana keadilan sosial yang diamanatkan dalam Pancasila, Kode Etik Hakim, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian hukum ini adalah non-doktrinal menggunakan pendekatan Socio Legal Research. Hakim tidak hanya memutus berdasarkan pada rumusan pasal yang didakwakan, namun hakim wajib menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, Kode Etik Hakim, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim menegakkan hukum juga harus menegakkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk nilai keadilan sosial. Menegakkan hukum harus menguraikan makna dan tujuan hukum itu sendiri, bukan hanya menerapkan aturan perundang-undangan yang tertulis sehingga hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang, namun hakim wajib menghadirkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakim wajib memutus perkara dengan keyakinannya serta dilandasi pada kebijaksanaannya. Hakim dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat karena sejatinya hakim tidak berada dalam ruang hampa dari pengaruh-pengaruh sosial. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16153 10.14710/lr.v13i2.16153 LAW REFORM; Vol 13, No 2 (2017); 164-179 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16153/11909 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/61955 2024-08-14T23:46:41Z lawreform:CON

Harmonizing the Rules: “A Socio-Legal Analysis of FIFA Stadium Safety and Security Standards and Indonesian Football Regulations – Aftermath Kanjuruhan Tragedy" Utama, Kartika Widya Putrijanti, Aju Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Apriliani, Lydia Harmonizing; Indonesian Football Regulation; FIFA Regulation; Kanjuruhan The death of over 100 Indonesian football supporters at Kanjuruhan Stadium has raised significant concerns about the legal aspects of security and safety management in Indonesian stadiums. This conceptual article conducts a comparative legal analysis between FIFA's Stadium Safety and Security Regulations and the PSSI Safety and Security Regulation 2021, exploring potential avenues for harmonization. With a focus on ensuring the safety of spectators, players, and officials, the study examines the nuanced differences and commonalities between these regulatory frameworks. By identifying areas of convergence, the article aims to contribute to a more unified approach in addressing critical aspects of stadium safety and security within Indonesian football culture, particularly regarding the presence of police officers. Through this socio-legal approach, the article seeks to stimulate discourse on necessary adjustments and reforms to align domestic regulations with FIFA standards, fostering a safe and standardized environment for football enthusiasts in Indonesia. The findings of the article indicate a shift in principles in the management of football matches within PSSI. Regulations that should serve as a reference for upholding the principles of safety and security for all parties involved in a football match have shifted towards becoming regulations designed to avoid responsibility. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-08-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/61955 10.14710/lr.v20i1.61955 LAW REFORM; Vol 20, No 1 (2024); 170-187 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/61955/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12435 2022-09-05T20:22:55Z lawreform:ART

Audit Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bagian Pengelolaan Risiko Kerugian Bisnis Bagi Perusahaan Kusnadi, Kusnadi Penelitian bertujuan untuk mengetahui audit hak kekayaan intelektual sebagai bagian pengelolaan resiko kerugian bisnis bagi perusahaan. Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia. Apabila mengingat terhadap nilai ekonomi yang dihasilkan dari aset tersebut jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan aset berwujud lainnya (tangible assets). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sehingga sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaa. Data hasil penelitian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil Penelitian ditemukan bahwa konsep Audit HKI berbasis risiko dapat digunakan oleh perusahaan dengan cara mengetahui terlebih dahulu peran dan posisinya dalam perusahaan, kemudian waktu yang tepat dan ruang lingkup identifikasi pelaksanaan audit Audit HKI berbasis risiko serta tahapan-tahapan dalam pelaksanaan audit HKI berbasis risiko kerugian bisnis. Fenomena risiko muncul dari pemeliharaan dan penjagaan aset hak kekayaan intelektual yang tidak dikaji secara spesifik dan terukur.Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Audit HKI, Aset Perusahaan, Risiko Bisnis1 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12435 10.14710/lr.v9i1.12435 LAW REFORM; Vol 9, No 1 (2013); 70-88 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12435/9385 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23354 2022-09-01T20:42:13Z lawreform:ART

KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA DALAM DELIK KESUSILAAN (PERZINAHAN) YANG BERBASIS NILAI KEADILAN RELIGIUS Nurahman, Adiansyah Soponyono, Eko Ketentuan Pidana; Kesusilaan; Keadilan Religius. Sila pertama menunjukan bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan, oleh sebab itu, sebagai negara yang religius, maka aturan ketentuan pidana tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian ini membahas ketentuan pidana dalam delik kesusilaan (perzinahan) yang berlaku saat ini telah berbasis nilai keadilan religius dan kebijakan formulasi ketentuan pidana yang berkeadilan religius. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisa kualitatif,. Hasil penelitian bahwa ketentuan pidana dalam delik kesusilaan yang berlaku saat ini belum berlandaskan nilai keadilan religius. Kebijakan formulasi ketentuan pidana yang berkeadilan religius dalam delik perzinahan dilakukan dengan mempeluas makna zina yang ada dalam ketentuan pidana dengan merujuk pada kitab suci (Al-Quran). PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23354 10.14710/lr.v15i1.23354 LAW REFORM; Vol 15, No 1 (2019); 42-61 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23354/15136 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/66142 2026-01-14T18:18:05Z lawreform:RES

Legal Protection Model for Superior Village Products Based on Digital Transformation and the Role of Village-Owned Enterprise (BUMDes) Anisariza, Nelly Ulfah Purwaningsih, Endang Basrowi, Basrowi Ventayen, Randy Joy Magno Digital Transformation; Village-Owned Enterprises (BUMDes); Rural Development; Product Branding; Digital Literacy This research addresses the digital divide between urban and rural areas in Indonesia by examining the digital transformation of superior village products through branding and strengthening Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Kadumaneuh Village, Pandeglang. Despite existing legal frameworks, village-level digital implementation remains suboptimal, with only 30% of villages having adequate internet access and 40% of BUMDes using digital technology. The study aims to develop an integrated digital transformation model tailored to Indonesian villages' needs, focusing on product branding and BUMDes strengthening. Using a normative-empirical approach, the research combines literary and field studies with statutory and sociological approaches. Data collection involved literature review, interviews, and questionnaires. Results reveal a significant gap in understanding and implementing digital transformation and branding among micro-enterprises. The study proposes a holistic model integrating digital infrastructure development, product digitalization, branding, legal protection, literacy enhancement, economic empowerment, and multi-stakeholder collaboration. The research concludes that optimizing BUMDes' role in digital transformation requires comprehensive strategies, including capacity building, policy development, and strategic partnerships. The proposed model offers a framework to address technological, legal, and economic challenges faced by village enterprises in the digital era.  PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-10-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/66142 10.14710/lr.v21i2.66142 LAW REFORM; Vol 21, No 2 (2025); 444-481 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/66142/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12479 2022-09-05T20:25:29Z lawreform:ART

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI TRANSAKSI E - COMMERCE DI INDONESIA Fitriono, Rizka Andi Kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama e-commerce. E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang dipergunakan internet.Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan bagi para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha karena Akses ke pasar global secara langsung dan banyak pilihan yang didapat dengan mudah, di sisi lain menimbulkan kejahatan baru karena karakteristik e-commerce yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tesis ini diangkat tiga permasalahan yaitu pertama bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dalam melindungi terhadap transaksi e commerce saat ini dan kedua bagaimanakah Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam melindungi terhadap transaksi e-commerce yang akan datang. Metodelogi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Serta ditunjang dengan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif. Hasil analisa yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam tesis ini terhadap Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam melindungi terhadap transaksi e commerce saat ini  belum tercantumnya secara jelas dan terpadu dalam hukum positif di Indonesia, baik dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam perundang-undangan di luar KUHP. Akan tetapi, terdapat ketentuan dalam KUHP dan dalam perundang-undangan di luar KUHP yang dapat diterapkan terhadap transaksi e-commerce. Kebijakan formulasi perlindungan hukum pidana dalam transaksi e-commerce  yang akan datang adalah Konsep KUHP 2008 namun kebijakan formulasi ini dirasa masih kurang karena tidak mengatur secara khusus terhadap tindak pidana transaksi e-commerce. Oleh karena itu, menurut penulis Para pembuat kebijakan formulasi hukum pidana dalam melindungi  terhadap transaksi e-commerce seyogyanya adanya hubungan dan harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang bisa dikatakan cyberlaw Indonesia dengan undang-undang induk yaitu KUHP dan undang-undang khusus lainnya maupun konvensi internasional yang berkaitan dengan transaksi e-commerce.  Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Transaksi E-Commerce, Hukum Pidana PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2011-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12479 10.14710/lr.v7i1.12479 LAW REFORM; Vol 7, No 1 (2011); 76-108 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12479/9421 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33774 2023-05-11T02:27:03Z lawreform:RES

The Implementation of Establishing Marine Protected Area: Lessons Learned From Raja Ampat to Achieve Sustainable Fishery Wartini, Sri Coral Triangle; Marine Protected Area; Sustainable Fishery and Sustainable Development. Raja Ampat has one of the world’s richest coral reef, because it is located in the heart of the coral triangle. However, due to human activities, such as overfishing, shipping as well as climate change has caused serious impacts to the existence of the coral reef and its habitats.  As the member of the United Nations Law of the Sea Convention and the Biodiversity Convention, Indonesia has obligation to establish Marine Protected Areas (MPAs). The research aims  to analyze comprehensively the implementation of  establishing  the MPA in Indonesia   based on international and national law perspective and to examine whether the existence of the MPA in Raja Ampat  can be used as a model to develop MPA in other area to achieve sustainable fishery. This study  is a normative juridical research by applying conceptual and  statutory approaches. The result of the research finds that the establishing of MPA in Raja Ampat has   been successfully achieved sustainable Fishery as part of sustainable development. However, there are some challenges that have to be addressed,  such as lack of monitoring in the MPAs due to the limitation of the budget  as well as the illegal unreported and unregulated fishing conducted by the people outside indigenous community Thus, it is necessary to conduct monitoring cooperation among the MPAs. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33774 10.14710/lr.v16i2.33774 LAW REFORM; Vol 16, No 2 (2020); 224-242 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33774/18123 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/729 2022-09-05T20:30:30Z lawreform:ART

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Wahyuni, Sri AbstrakRelatif kecilnya perhatian pada korban tindak pidana kejahatan sebagaimanadapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya merumuskan hakkorban tindak pidana kejahatan dalam satu pasal, yaitu Pasal 14 c ayat (1) yang mengaturhak ganti kerugian bagi korban tindak pidana kejahatan yang bersifat keperdataan. Didalam KUHAP juga mengatur hak korban tindak pidana kejahatan dalam Pasal 98-101,yang mengatur tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana.Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada hakimmenjatuhkan putusannya yang berdasarkan pada pasal-pasal tersebut di atas.Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimanakah kedudukan dan peranankorban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ;Bagaimanakah kebijakan hukum pidana melalui tanggungjawab aparat Peradilan Pidanadalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan dalamsistem peradilan pidana di Indonesia; Bagaimanakah mengupayakan pemberianperlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilanpidana di masa datang.Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis, Penelitianini merupakan jenis penelitian yang memadukan antara pendekatan normatif danpendekatan sosiologis. Artinya di samping mengkaji hukum dalam kontek teori jugamelihat langsung apa yang terjadi di masyarakatHasil Penelitian menunjukkan bahwa Hak atas perlindungan dan pemulihankepentingan hukum dalam proses peradilan pidana sebagaimana yang tertuang dalamUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan terumuskan pula secaramoral dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and abuse ofPower, yang meliputi : jalan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil, antaralain men cakup;hak atas suatu mekanisme dalam mendapatkan keadilan; berhakmemperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dideritanya; memungkinkan untukmendapatkan ganti kerugian dengan tatacara formal (hukum) maupun secara non formal(dengan arbitrase, praktek-praktek kebiasaan atau hukum adat), yang cepat, jujur, murahdan dapat diterima, Namun dalam realitasnya korban tidak memperoleh apa-apa.Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana - Perlindungan Korban – Sistem Peradilan Pidana PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-12-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/729 10.14710/lr.v3i2.729 LAW REFORM; Vol 3, No 2 (2008); 82-100 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/729/11041

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15772 2022-09-05T20:19:10Z lawreform:ART

KEBIJAKAN HUKUM “TRANFERABILITY” TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Roisah, Kholis HKI; Kebijakan; Perlindungan; Transferability Perhatian dan kepedulian pemerintah Indonesia semakin meningkat setelah menjadi pihak Persetujuan TRIPs dan konsekuensinya Indonesia harus meratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang HKI dan melakukan revisi serta mengeluarkan peraturan baru di bidang perlindungan HKI. Sistem hukum perlindungan HKI di Indonesia yang mendasarkan pada perjanjian-perjanjian internasional  mengandung nilai atau ide dasar perlindungan HKI mengadopsi gagasan yang mengedepankan hak-hak individu  yang  memenerima sesorang itu memiliki harga perseorangan yang kuat dan diyakini memiliki harga moral yang intrinsik/inheren yang berbeda dengan   kosmologi masyarakat Indonesia yang bercorak komunal menjadikan karya-karya intelektual tersebut diciptakan oleh para kreator dan inventor bukan bertujuan untuk dimiliki secara pribadi sebagai kekayaan, tetapi semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan komunitas masyarakat. Kebijakan hukum perlindungan HKI di Indonesia sama  dengan melakukan “transferability” ataupun transplantasi sistem hukum HKI yang berasal dari masyarakat Barat ke dalam sistem hukum Indonesia. Kebijakan perlindungan HKI di Indonesia menjadi tidak berakar  sistem sosial masyarakatnya (not peculiar rooted of social life) dan tidak  tumbuh di dalam konteks sosial  masyarakat Indonesia sendiri (not developed within context). PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15772 10.14710/lr.v11i2.15772 LAW REFORM; Vol 11, No 2 (2015); 241-254 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15772/11786 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15949 2022-09-01T20:45:03Z lawreform:ART

FORMULASI IDE PERMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA A.Barlian, Aristo Evandy Arief, Barda Nawawi Formulasi Sistem Pemidanaan; Ide Permaafan Hakim; Pembaharuan Hukum Substansi Buku 1 Kuhp saat ini merupakan pedoman induk dalam sistem pemidanaan di Indonesia, namun pedoman dalam perumusan pidana saat ini hanya terpaku pada ketentuan adanya tindak pidana dan kesalahan tanpa memasukan tujuan dan asas dari pemidanaan.Oleh karena itu hukum pidana saat ini dirasa kaku dan tidak berkemanusiaan dalam aplikasinya pada kasus-kasus kecil yang dipandang memerlukan keadilan sosial. Rumusan sistem induk yang tidak memilki tujuan dan asas dalam pedoman pemidanaan tidak akan melahirkan hukum yang efektif, saat ini telah hadir sebuah ide yaitu Rechterlijk Pardon sebagai salah satu konsep dalam pembaharuan pidana yang telah digunakan oleh pelbagai negara yang menerapkan civil law sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ide Rechterlijk Pardon dalam tahap formulasi dan aplikasi yang ada pada saat ini dan dalam formulasi sistem induk pidana yang akan datang di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah penelitian hukum kualitatif normatif, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (statute appproach), pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis kualitatif normatif terhadap data yang disajikan secara kuantitatif, berpijak pada analisis deskriptif dan prediktif. Hasil analisa pada penelitian ini ditemukannya 6 (enam) pasal yang berkaitan dengan nilai permaafan dalam formulasi kuhp saat ini namun bukanlah nilai permaafan yang murni dan ditemukannya 5 (lima) aplikasi peradilan pidana yang telah memiliki nilai permaafan namun masih belum dapat diterapkan dengan baik karena tidak adanya formulasi permaafan dalam pidana saat ini. Diformulasikannya ide permaafan hakim “Rechterlijk Pardon” dengan memasukannya tujuan dan asas pemidanaan dalam syarat pemidanaan yaitu pada Pasal 55, 56 dan 72 RUU KUHP 2015, nantinya akan menjadikan sistem hukum pidana di Indonesia yang akan datang dapat lebih integral, fleksible, humanis, progress dan nasionalis. Disarankan kepada anggota Parlemen untuk dapat membuat dan melegitimasi rancangan perumusan sistem hukum pidana yang telah ada sampai sekarang. Mereformasi sistem hukum pidana merupakan bagian penting dalam perkembangan sistem peradilan pidana di masa depan. sistem peradilan pidana sangat membutuhkan reformasi yang signifikan seperti masuknya tujuan dan asas hukum pidana sehingga terwujudnya sistem peradilan pidana yang efektif di Indonesia. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15949 10.14710/lr.v13i1.15949 LAW REFORM; Vol 13, No 1 (2017); 28-44 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15949/11861 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/58497 2024-02-22T01:52:28Z lawreform:RES

Assessing the Legality of Autonomous Weapon Systems: An In-depth Examination of International Humanitarian Law Principles Khalil, Ahmad Krishna Raj, S. Anandha Autonomous weapon systems; Humanities; International humanitarian law; Military necessity; Principles The use of autonomous weapons systems (AWS) to select targets and attack them without human intervention poses a real legal dilemma. What heralds the urgency of the issue is the emergence of some unofficial reports talking about AWS entering the battlefield in recent armed conflicts. Previous literature has been inconclusive on the legitimacy of AWS. This is what prompted us to do this research, which deserves to be investigated in more depth to help reach an international consensus within the international humanitarian law (IHL) framework. The article uses a combination of both doctrinal and non-doctrinal methodology to provide a more comprehensive understanding of the issue. The methodology focuses on analyzing AWS through the perspective of IHL principles because it is the most related law by which the legitimacy of AWS can be assessed. The data collected were secondary and analyzed using quantitative data analysis to shed light on the contradiction between public sentiment and the actual trajectory of AWS development. The results show that military necessity and humanity are two concepts inherent in the true principles of IHL that do not accept measurement or compromise. The article concludes that although artificial intelligence (AI) has not yet reached a threshold that allows reliable deployment of AWS, However, the acceleration of its development indicates that AWS will be able to comply with true IHL principles in the near future. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-02-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/58497 10.14710/lr.v19i2.58497 LAW REFORM; Vol 19, No 2 (2023); 372-392 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/58497/pdf Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12426 2022-09-05T20:25:58Z lawreform:ART

“IMPLEMENTASI ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM ASPEK PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL) Aslamadin, Ibnun Pemerintah sebagai organisasi pemerintahan terbawah dan terdekat dengan masyarakat sehingga memegang peranan yang strategis dalam rangka mewujudkan good governance khususnya dalam memenuhi asas profesionalisme.Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengatur mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan. Perubahan status ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatPenelitian ini ditulis dengan metode pendekatan Yuridis Empiris.Hasil penelitian adalah alih status desa menjadi kelurahan di Kecamatan Slawi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 5 Tahun 2009 yang dibuat mengacu kepada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 beserta aturan pelaksananya. Terdapat Hambatan dan kendala dalam penerapan alih status ini berasal dari aturan yang belum lengkap, perangkat desa dan masyarakat yang tidak mau diubah menjadi kelurahan, dan kesalahpahaman terhadap status Kelurahan.Kata Kunci : Implementasi, Good Governance, asas profesionalisme, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa, Kelurahan1 Mahasiswa PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12426 10.14710/lr.v8i2.12426 LAW REFORM; Vol 8, No 2 (2013); 90-112 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12426/9376 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20870 2026-04-06T20:14:13Z lawreform:ART

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LOKASI TANJUNG SARI KABUPATEN BANGGAI Hipan, Nasrun Nur, Nirwan Moh Djanggih, Hardianto Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa tanah di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai, Adapun status tanah tersebut telah menempuh proses hukum yang panjang dan sangat rumit dan mengakibatkan ketidakpastian bagi pihak yang bersengketa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis yakni mengkaji hukum berdasarkan fenomena-fenomenas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai yang dimulai dari proses pengadilan secara bertahap sampai pada ekseusi putusan pengadilan terjadi perbedaan atau perselidihan antara pihak-pihak yang berpekara terhadap objek tanah tersebut. Sengketa tanah tersebut yang telah berjalan cukup panjang akan berdampak pada ketidakpastian hak penguasaan atas tanah oleh pihak-pihak yang bersengketa jika tidak diselesaikan dengan hukum yang tepat. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Tanah; Tanjung Sari. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20870 10.14710/lr.v14i2.20870 LAW REFORM; Vol 14, No 2 (2018); 205-219 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20870/14107 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/66334 2026-01-14T18:18:05Z lawreform:RES

Progressive Legal Approaches of the Constitutional Justice Reasoning on Judicial Review Cases: Challenges or Opportunities? Wijayanti, Septi Nur ALW, Lita Tyesta Lailam, Tanto Iswandi, Kelik Constitutional Court; Judicial Review; Positivism Legal Approaches; Progressive Legal Approaches The Constitutional Court often uses a positive legal approach, and some of the decisions it produces do not contain substantive justice. In its development, the Constitutional Court began to face a new paradigm as an institution for interpreting the constitution and began to use a progressive legal approach. This study aims to examine the application of a positivist legal approach and the urgency of using the progressive legal approach in the law review process. This research is normative legal research. Based on the results of this research, the Indonesian legal system is designed to accommodate human interests and needs through progressive legislation. The Constitutional Court, through a progressive legal approach, can issue decisions that fulfill substantive justice. This research is used in several cases, such as the heart article decision, ultra petite, and open legal policy. It can be concluded that through a progressive legal approach, it is a challenge for judges to guard the constitution through judicial review and an opportunity to prove that the Constitutional Court is an institution that prioritizes the constitutional rights of the people. In addition, the Constitutional Court can restore its spirit as the guardian of the constitution and democracy. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-06-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/66334 10.14710/lr.v21i2.66334 LAW REFORM; Vol 21, No 2 (2025); 219-240 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/66334/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12460 2022-09-05T20:20:44Z lawreform:ART

ANALISIS YURIDIS TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013 PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahDaerah Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan UUNo.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalampelaksanaannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan danbahan kepustakaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerahdi bidang pendidikan pada tahun 2013, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telahsesuai dengan amanat UU No.32 Tahun 2004, namun masih terdapat beberapa program kerjayang belum dapat memenuhi indikator kinerja. Yang menjadi hambatan, meliputi: rendahnyatingkat kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan; masih terbatasnya sarana dan prasarana;persebaran tenaga kependidikan yang berkualitas dan berkompeten, serta pengembangankurikulum dan metode pembelajaran yang belum merata sehingga Dinas Pendidikan haruslebih aktif lagi melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan,dan menyediakan sarana prasarana.Kata Kunci: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2013, DinasPendidikan Provinsi Jawa Tengah, Otonomi Daerah PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12460 10.14710/lr.v10i1.12460 LAW REFORM; Vol 10, No 1 (2014); 99-109 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12460/9408 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30307 2022-09-01T20:40:09Z lawreform:ART

Revealing The Relation between Global Capitalism and Television Industry Sulistyawan, Aditya Yuli Antonius, Eka Padmahantara Capitalism; Industry; Television The television industry is a broadcasting industry that requires much higher investment than other media. This is due to the need to provide broadcasting infrastructure, television technology that continues to grow, and because of the funding needs of the program. This need will become even bigger in line with increasing competition. The implication of these conditions is the creation of entry-barriers for independent investors with limited capital so that more likely to enter the market are large investors who have networks with broader business systems, which are very likely to initially be engaged in core businesses that are not related to the media. This paper is intended to reveal the relationship between global capitalism in the television industry which is increasingly troubling at the moment. The problem raised is how is the relation between the interests of global capitalism in the television industry in Indonesia? Such ownership patterns ultimately have an impact on broadcast content. Commercial television stations cannot be expected to present content that challenges policies that benefit large capital owners while harming labor interests. Thus, the tendency of the media to only present content that is not critical of capitalism cannot by itself be read as the fruit of the orders of the owners of capital or because of the ideology of media workers who are indeed pro-capitalism. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-03-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30307 10.14710/lr.v16i1.30307 LAW REFORM; Vol 16, No 1 (2020); 87-96 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30307/17223 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/668 2022-09-05T20:28:55Z lawreform:ART

KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN KORPORASI S, Evan Elroy ABSTRAKPada saat ini, peran korporasi sudah sedemikian luasnya. Hampir seluruhaspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya. Dapat dilihatbahwa koporasi bergerak di berbagai bidang seperti industri pertanian, perbankan,hiburan dan sebagainya yang melibatkan perputaran uang yang tidak sedikit. Suatukenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadisangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terusmeningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinyatindakan pelanggaran hukum, bahkan memunculkan korban yang menderitakerugian. Walaupun demikian, banyak korporasi yang lolos dari kejaran hukumsehingga tindakan korporasi yang bertentangan dengan hukum tersebut semakinmeluas dan sulit dikontrol. Menjerat korporasi atas kejahatan yang dilakukannyamelalui adalah hal yang penting, namun yang tidak kalah pentingnya adalahmemberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kejahatan korporasi.Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul permasalahan yaknibagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadapkorban kejahatan korporasi saat ini, serta bagaimana kebijakan formulasipertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi dimasa yang akan datang.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatifdengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan denganmengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumendokumenyang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif kualitatifdengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalamdokumen dan perundang-undangan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa saat ini kebijakan formulasipertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi belumdapat mewujudkan pertanggungjawaban korporasi terhadap korban. Oleh karenaitu, diperlukan reorientasi dan reformulasi pada kebijakan formulasi yang akandatang dengan menekankan pada keseragaman dan konsistensi dalam halpenentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korporasi,siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan korporasi, sertasanksi-sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang melakukan kejahatan.Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Korban Kejahatan Korporasi PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-12-17 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/668 10.14710/lr.v5i1.668 LAW REFORM; Vol 5, No 1 (2009) 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/668/561

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15761 2022-09-05T20:20:03Z lawreform:RES

ASPEK HUKUM KEBIJAKAN GEOTHERMAL DI INDONESIA Azhar, Muhamad Suhartoyo, Suhartoyo Geothermal Energi; Kebijakan Pemerintah; Ketahanan Energi Nasional Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum kebijakan pemerintah Indonesia dalam menguasai, mengatur hingga mengelola Geothermal Energi dalam bentuk kebijakan. Selain itu juga untuk menguraikan upaya hukum apa yang telah dilakukan yang berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan rangka pembangunan ketahanan energi nasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian eksplanatoris, serta menggunakan sumber data sekunder yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain penjelas dari peraturan tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atau melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan Geothermal Energi masih belum optimal sehingga belum dapat mendukung ketahanan energi nasional. pemanfaatan  geothermal energi dalam rangka ketahanan energi nasional belum sepenuhnya maksimal jika dikaitkan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Energy panas bumi hanya termanfaatkan sejulam 05 % dari keseluruhan sumberdaya panas bumi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kedepan, sudah saatnya pemerintah mulai mengoptimalkan pengelolaan Geothermal Energi demi terwujudnya pembangunan ketahanan energi nasional. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15761 10.14710/lr.v11i1.15761 LAW REFORM; Vol 11, No 1 (2015); 123-138 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15761/11776 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41749 2021-10-01T02:23:26Z lawreform:RES

Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of Cyber Notary Alincia, Devi Sitabuana, Tundjung Herning Validity; Cyber Notary; Notaries. The concept of Cyber Notary in Indonesia is influenced by the advance of technology, the need of the society, and the way people think. Cyber notary is mentioned in the amended Law on Notary (Amended UUJN) in the form of other authorities, which is to certify transaction made electronically (cyber notary). However, in the level of legal practice, cyber notary’s authority is not performed effectively by notaries in real practice. This study aimed to examine the aspect of legal certainty of cyber notary and how far the chance of UUJN’s Amendment is able to provide certainty for the implementation of cyber notary. This study was conducted using normative legal research method, a descriptive method, through statute approach and history approach. The result of this research shows that: first, notary’s authority in cyber notary is merely to legalize an electronic document and privately made deed. The second, the certification of a transaction which is done electronically (cyber notary) by Notary has validity or legally valid and is not against the principle of Tabellionis Officium Fidelliter Exercebo because during the process notaries is present directly. Based on the result of this study, the suggestion that can be given is that it is necessary to amend UUJN and to formulate implementing regulation of the mechanism of notary’s authority to certify electronic transaction. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41749 10.14710/lr.v17i2.41749 LAW REFORM; Vol 17, No 2 (2021); 214-231 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41749/20146 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12218 2022-09-05T20:32:50Z lawreform:ART

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAYI Herlina, Herlina Kajian ini ditujukan untuk mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan bayi dalam hukum pidana pada saat ini dan prospek kebijakan di masa mendatang. Kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan bayi dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak mengenal tindak pidana perdagangan bayi. KUHP hanya mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum cukup umur dimana tujuannya berbeda dengan tujuan perdagangan bayi. Demikian pula korporasi dalam KUHP tidak diakui sebagai subjek hukum sehingga hal ini menyulitkan dalam pertanggungjawaban pidananya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara tegas mengatur tentang perdagangan bayi namun secara implisit telah dapat mengakomodir tindak pidana perdagangan bayi. Tetapi undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci perbuatan-perbuatan apa saja yang sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana perdagangan anak termasuk bayi. Kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan bayi dalam hukum pidana di masa mendatang, baik itu dalam konsep KUHP tahun 2004 maupun dalam RUU Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak belum ada pasal yang khusus mengatur perdagangan bayi, oleh sebab itu perlu dikaji kembali dan perlu adanya perbandingan dengan negara lain untuk mencapai hasil yang maksimal.Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Perdagangan Bayi PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12218 10.14710/lr.v1i2.12218 LAW REFORM; Vol 1, No 2 (2006); 53-70 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12218/9243

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15874 2022-09-01T20:48:56Z lawreform:ART

PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA MELALUI PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA SUATU PERUSAHAAN (Studi Penerapan CSR Di PT. Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung) Hakim, Dani Amran Ispriyarso, Budi Corporate Social Responsibility; Pemenuhan Hak-Hak; Tenaga Kerja Berdasarkan UUPT Pasal 74 mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR. Kebijakan CSR di PT. GGP adalah berperan aktif dalam upaya memberdayakan ekonomi, sosial dan lingkungan, terutama di wilayah sekitar operasional perusahaan. Upaya PT. GGP terhadap pemenuhan hak-hak pekerjanya adalah dengan membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. GGP dan SPSI. PKB ini memuat tentang hak-hak normatif/dasar pekerja yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu PT. GGP juga memahami bahwa selain yang diatur PKB, perusahaan juga wajib memenuhi hak-hak tenaga kerja yang tidak diatur di PKB maupun peraturan perundang-undangan dengan tujuan mensejahterakan pekerjanya. Bentuk-bentuk CSR untuk pekerja di PT. GGP adalah program pendidikan dan bea siswa untuk anak pekerja, program fasilitas tempat tinggal untuk pekerja, program sosial di Balai Pengobatan, penghargaan masa kerja, rekreasi dan keakraban antar pekerja, program pelatihan dan keterampilan pekerja, program pensiun sehat. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15874 10.14710/lr.v12i2.15874 LAW REFORM; Vol 12, No 2 (2016); 197-208 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15874/11845 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/51552 2024-08-07T20:36:36Z lawreform:RES

The Entry Selection System in Indonesia’s Public High Schools: Quo vadis Taqwa, Muhamad Dzadit Putra, M. Irfan Dwi Putra, Edmond Wangtri Age; Equity; Freedom; Selection; Zonation. The selection mechanism for students seeking admission into public high schools still leaves the question: is it going to solve problems or even worsen them? The zoning, age, and affirmation bases were initially oriented to be an inclusive selection system based on the concept of equity. Conversely, these bases lead to new problems, such as (1) the disappearance of a fair selection mechanism based on merit, (2) the inability of students from low-quality educational backgrounds to compete with students from high-quality educational backgrounds, (3) the challenges experienced by teachers in adjusting the quality gap between the students selected by the merit-based system and those selected by the current system, (4) the damaged school culture, and (5) the occurrence of legal manipulation. Using the legal normative approach, the aim of the study analyzed this issue through the right and freedom of education. The result that the status quo system is not in line with the freedom of education, and even creates new problems. The government should have improved the quality of the education infrastructures such as teachers, curriculum, and school facilities, before focusing on the access to education. This mechanism becomes an unfair hurdle on their right to and freedom of education. The government to carefully review and re-examine the status quo system; the end might be a significant revision on the existing regulations. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2023-07-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/51552 10.14710/lr.v19i1.51552 LAW REFORM; Vol 19, No 1 (2023); 61-87 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/51552/pdf Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12417 2022-09-05T20:34:31Z lawreform:ART

“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP POLA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN BERBASIS OUTSOURCING GUNA MENCAPAI POLA IDEAL HUBUNGAN KERJA DI PT. SUKSESINDO” Herlambang, Pratama Herry Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi membuat semakin meningkatnya permintaan pasar dan akan membuat persaingan antara para pelaku ekonomi semakin ketat. Oleh sebab itu maka setiap perusahaan harus membuat sesuatu yang berbeda dan cepat respon agar tetap bisa bertahan. Hal inilah yang membuat perusahaan bergerak cepat dan efisien, salah satunya adalah dengan cara pengalihdayaan tenaga kerja agar tenaga kerja lebih efisien dan lebih produktif.Pengaturan mengenai pengalihdayaan/outsourcing terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang menjadi payung hukum bagi perusahaan dan tenaga kerja dalam hak serta kewajiban. Namun, dalam kenyataannya banyak hal yang merugikan khususnya mengenai hak para pekerja. Hak para pekerja seperti upah yang dibawah minimum, Jamsostek yang tidak diberikan, THR yang tidak diberikan dan cuti yang diabaikan. Hal inilah yang menjadi undang-undang ini ditentang oleh para pekerja dan serikat buruh/serikat pekerja.Tesis ini menganalis apakah benar bahwa pekerja/buruh tersebut diperlakukan tidak sesuai dengan pola ideal hubungan hukum dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing yang ditinjau dari sudut hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003.Metode penelitian ini didasarkan atas data yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan lapangan (data primer/data dasar). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, majalah, internet, dan sebagainya. Sedangkan data primer atau data dasar penulis dapat dari lapangan yaitu PT. Suksesindo. Data tersebut merupakan sumber utama bagi penulisan tesis ini, yang diperoleh dengan wawancara dan observasi.Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa benar pelaksanaan praktek outsourcing sangat merugikan pekerja/buruh outsourcing, sekalipun pelaksanaan outsourcing tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini karena ketidakjelasan perumusan hubungan kerja antara pemberi pekerjaan, penyedia jasa dengan pekerja/buruh outsourcing.Kata Kunci: pola hubungan hukum, perlindungan hukum, outsourcing PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2012-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12417 10.14710/lr.v8i1.12417 LAW REFORM; Vol 8, No 1 (2012); 58-77 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12417/9367 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20238 2022-09-01T20:43:42Z lawreform:ART

IMPLIKASI PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA DI KOTA PADANG Sofyarto, Karlina Sa’adah, Nabitatus Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan. Perda tersebut berfungsi sebagai regulasi bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Padang. Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hal yang dikaji yaitu bagaimana kebijakan hukum Pemerintah Kota Padang dalam mendorong peningkatan investasi di bidang pariwisata. Kedua, bagaimana dampak pemberian insentif pajak terhadap peningkatan investasi di bidang pariwisata di Kota Padang. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang didukung dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) merupakan salah satu cara menarik investor berinvestasi. Upaya tersebut mengalami peningkatan meskipun belum mencapai target yang diharapkan. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20238 10.14710/lr.v14i1.20238 LAW REFORM; Vol 14, No 1 (2018); 74-88 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20238/13878 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/61436 2025-04-28T19:25:12Z lawreform:RES

Assessment of Political Principles in the Constitution of Oman from International Law Perspectives Al Aghbari, Fahad Hassan, Muhamad Sayuti Musa, Nurhafilah Political Principles; Sultanate of Oman; Public International Law; International Treaties; Customary International Law The Constitution of the Sultanate of Oman incorporates several political principles that guide the state’s policy in international relations, including non-interference in internal affairs, adherence to international treaties, and observance of customary international law. The significance of this research lies in assessing the compatibility of these constitutional principles with international law. This study adopts a descriptive-analytical approach to examine these principles. Additionally, it compares the application of international law by various states and the rulings issued by international judicial bodies.The primary objective of this paper is to evaluate the extent to which the political principles enshrined in the Omani Constitution align with the principles of public international law, while also identifying the challenges associated with their domestic implementation. The findings indicate that these principles have played a crucial role in enhancing Oman’s international reputation and fostering positive relations with various countries and international organizations.Finally, this paper presents several recommendations to address the challenges related to the application of these principles. The study concludes that Oman’s adherence to these principles has facilitated the effective implementation of international law. However, it also highlights the need to address specific challenges concerning the application of international treaties and conventions. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-03-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/61436 10.14710/lr.v21i1.61436 LAW REFORM; Vol 21, No 1 (2025); 39-57 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/61436/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/downloadSuppFile/61436/15612 Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12450 2022-09-05T20:22:23Z lawreform:ART

KEBIJAKAN APLIKASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG Utami, Ika Ratna Pelindungan kepada anak dalam suatu tindak pidana khusususnya tindak pidana narkotika menjadi hal yang sangat penting, anak merupakan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap anak yang meakukan tindak pidana narkotika saat ini; juga menjelaskan kebijakan aplikasi ketentuan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dan mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta asas hukum. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika saat ini masih menimbulkan kerancuan dalam penerapan peraturan perundang-undangan ke dalam praktek peradilan, karena tidak ada sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadilan anak. Diperlukan kajian perbandingan berbagai negara tentang pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika agar masa yang akan datang tidak menimbulkan kerancuan dalam praktek penerapan peraturan perundang-undangan di pengadilan.Kata Kunci: Kebijakan, Tindak Pidana, Narkotika Anak PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12450 10.14710/lr.v9i2.12450 LAW REFORM; Vol 9, No 2 (2014); 124-138 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12450/9399 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26186 2022-09-01T20:41:30Z lawreform:ART

THE LEGAL PROTECTION OF LENDERS IN PEER TO PEER LENDING SYSTEM Budiharto, Budiharto Lestari, Sartika Nanda Hartanto, Gusto Peer to Peer Lending; Banks; Legal Protection; Agreement. Financial technology based on Peer to Peer Lending is one of the new breakthroughs in financial services institutions in Indonesia. The peer to peer lending platforms are essentially online markets that match the supply and demand of funds as one of the alternative financing mechanisms for individual or business. But there is still few of regulation regarding peer to peer lending. We address two questions by theoretical legal research by examining secondary data through literature studies. First, the mechanism of credit agreements with a peer to peer lending; second, analyze lender’s legal protection in credit agreements in peer to peer lending. Based on the the research, we found that the mechanism of lending through a peer to peer lending credit agreement is in line with Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. Futhermore, the protection of legal lenders peer to peer lending from the aspect of law public has been sufficient but in private law, OJK has not been able to provide maximum protection. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26186 10.14710/lr.v15i2.26186 LAW REFORM; Vol 15, No 2 (2019); 275-289 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26186/15942 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/235 2022-09-05T20:28:55Z lawreform:ART

PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI PADA INDUSTRI TEKSTIL TERPADU ( INTEGRATED TEXTILE MILLS ) PT.PRIMATEXCO INDONESIA DI KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH Zulaekhah, Siti Industri tekstil di Indonesia merupakan pensuplai kebutuhan sandang dalamnegeri dan dipilih sebagai salah satu fondasi pembangunan disamping sektorpangan. PT. Primatexco adalah salah satu pelopor industri tekstil di Indonesia yangberstatus sebagai PMA-Joint Venture Indonesia-Jepang. Bidang kegiatan usahaperusahaan tersebut adalah industri tekstil terpadu (Integrated Textile Mills). Bidangusaha yang bersifat terpadu menunjukkan bahwa proses produksi di Primatexcosangat sarat dengan teknologi. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini berjudul“PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI PADA INDUSTRI TEKSTIL TERPADU(INTEGRATED TEXTILE MILLS) PT. PRIMATEXCO INDONESIA DI KABUPATENBATANG JAWA TENGAH.”Permasalahan dalam penelitian ini meliputi ; bagaimana pelaksanaan alihteknologi di PT. Primatexco Indonesia, hambatan-hambatan apa yang dihadapi danbagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis pelaksanaan alih teknologi di PT. PrimatexcoIndonesia, menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses alihteknologi serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasihambatan-hambatan tersebut.Metode Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis-Empiris, yakni penelitiandilakukan terhadap data primer terlebih dahulu dan kemudian menganalisis datasekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pimpinan PT.Primatexco Indonesia serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses alihteknologi di perusahaan tersebut. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dankualitatif.Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpuan : Pertama, di PT. Primatexcotelah terjadi alih teknologi dalam bentuk transfer of technical know-how, transfer ofmanufacturing know-how and transfer of management know-how. Hambatanhambatandalam penelitian ini adalah kerancuan aturan tentang alih teknologimelalui Joint Venture. Adanya klausul kontrak/perjanjian yang mengharuskanpengiriman mesin melalui Sojitz Corporation, hal ini mengakibatkan praktekterselubung, yakni penggunaan teknologi yang obsolete. Hambatan teknis berupapermasalahan bahasa, dimana kegiatan alih teknologi menggunakan bahasacampuran Inggris-Jepang. Ketergantungan Indonesia pada Jepang karena sektorkeuangan dalam kegiatan importasi mesin serta pengadministrasian transasksi LCiidikendalikan oleh Jepang. Hal ini telah mengunci Indonesia untuk tidak memilikipilihan lain, selain tetap tergantung pada teknologi Jepang.Kata Kunci : Industri Tekstil, PT. Primatexco Indonesia, dan Alih teknologi PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/235 10.14710/lr.v5i1.235 LAW REFORM; Vol 5, No 1 (2009) 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/235/120

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15754 2022-09-05T20:20:03Z lawreform:ART

ANALISIS YURIDIS AKIBAT PERUBAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DARI PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH TERHADAP DAERAH TERTINGGAL (STUDI DI KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR) A’in, Aprilianita Khusnul Ispriyarso, Budi Daerah Tertinggal; Pajak Daerah; PBB PBB merupakan pajak pusat yang hasil penerimaannya 90% untuk daerah, 10% untuk pusat kemudian dibagi ke daerah secara merata. Berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, maka PBB P2 menjadi pajak daerah dengan hasil penerimaan PBB P2 100% sebagai penerimaan daerah, dimana semua daerah diharuskan mandiri. Perubahan PBB P2 memudarkan semangat gotong-royong sebagai falsafah negara Indonesia sehingga terjadi kesenjangan antar daerah.Kemudian, perubahan PBB P2 pada Kabupaten Situbondo sebagai daerah tertinggal mengakibatkan meningkatnya penerimaan PBB P2, namun pemerintah Kabupaten Situbondo perlu merevisi Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah agar klausul PBB P2 dimasukan dalam jenis pajak daerah. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15754 10.14710/lr.v11i1.15754 LAW REFORM; Vol 11, No 1 (2015); 1-11 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15754/11769 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37556 2021-05-05T04:15:30Z lawreform:RES

Sharia Compliance in Micro Waqf Bank Business Activities: A Study of Protection of Consumer’s Spiritual Rights Fitri, Winda Sharia Compliance; Micro Waqf Bank; Spiritual Rights; Consumer protection The emergence of conventional financial institutions before sharia financial institutions affects the development of the two financial institutions to be different. Another factor is the public's cynicism or skepticism towards Islamic financial institutions which assume that the two financial institutions are the same. Thus, the purpose of this study was to analyze the implementation of sharia compliance policies as an effort to improve the development of Islamic financial institutions and consumer protection in Indonesia. This research focused on the Micro Waqf Bank as a Micro Financial Institution that applies sharia principles using statutory and conceptual approaches. In Indonesia, the sharia compliance policy of the Micro Waqf Bank has been regulated in the laws and regulations related to Micro Financial Institutions. The implementation of sharia unity is an effort to reduce cynicism in Islamic financial institutions and to provide protection to consumers' special rights in the form of spiritual rights that every Muslim has to carry out his religion perfectly (kaffah). Sharia compliance policy is the result of the transformation of the DSN-MUI Fatwa into the form of legislation to make it more binding and applicable in the business activities of Micro Waqf Bank. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37556 10.14710/lr.v17i1.37556 LAW REFORM; Vol 17, No 1 (2021); 107-120 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37556/19060 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12195 2022-09-05T20:32:50Z lawreform:ART

PEMBERDAYAAN HUKUM MELALUI KONTRAK ALIH KETRAMPILAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING Avianti, Vivi Kajian ini bertujuan yntuk mengetahui hasil dari pelaksanaan kontrak alih ketrampilan dan kendala-kendala yang dihadapi. Demikian pula untuk mengetahui pemberdayaan hukumnya sehingga kontrak alih ketrampilan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perusahaan. Metode pendekatan adalah socio-legal research dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview), sedangkan analisis data dilakukan secara analisa kualitatif. Kontrak alih ketrampilan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja lokal, mengurangi ketergantungan kepada pihak pemilik teknologi, serta meningkatkan devisa negara. Sedangkan beberapa kendala yang dihadapi adalah rendahnya produktifitas tenaga kerja, teknologi yang dialihkan telah usang, belum adanya pengaturan hukum secara khusus, kurang dikuasainya bahasa hukum yang dipergunakan, dan masih terdapat banyak pungutan liar. Oleh karena itu pemberdayaan hukum kontrak alih ketrampilan, dilaksanakan dengan pemberdayaan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kata Kunci : Pemberdayaan Hukum, Kontrak Alih Ketrampilan, Sumber Daya Manusia PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12195 10.14710/lr.v1i2.12195 LAW REFORM; Vol 1, No 2 (2006); 20-32 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12195/9222

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47743 2023-07-04T03:00:44Z lawreform:RES

Strengthening Rembugan as A Mediation Model in The Resolution of River Water Pollution Disputes (A case study in Purbalingga, Central Java, Indonesia). Triana, Nita Mukhtar, Naqiyah Izza, Farah Nuril Turistiati, Ade Tuti Rembungan; Mediation; Dispute resolution; Pollution; Local Wisdom. Purbalingga as an industrial area is prone to pollution that has a detrimental impact on society and the environment. It is necessary to find a way that can bring together the parties involved to peacefully resolve environmental disputes. The purpose of this study is to strengthen rembugan as a mediation model for resolving pollution disputes in the old industrial area. This research is qualitative research with a socio-legal approach, by conceptualizing law as non-doctrinal. The results showed that rembugan is a community culture in dispute resolution that reflects the values of local wisdom possessed by the Purbalingga community, namely the attitude of the parties to accept and use consensus methods in dispute resolution. The purpose of rembugan is to achieve harmony and togetherness. The mediator is the Environment Agency (DLH) and Village Head (Kepala Desa). Strengthening rembugan position in the dispute resolution model is supported by Purbalingga community culture, whose characters are honest, free, open, egalitarian, and accepting of consensus.  Strengthening rembugan as a mediation model is also supported by government institutions such as village heads and Environment Agency, and is formally regulated in Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-08-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/47743 10.14710/lr.v18i2.47743 LAW REFORM; Vol 18, No 2 (2022); 205-221 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/47743/pdf Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12362 2022-09-05T20:30:53Z lawreform:ART

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI INVESTASI PMA/PMDN DALAM ERA OTONOMI DAERAH Sumarsono, Sumarsono Keadaan ekonomi Idonesia sejak terjadinya krisis ekonomi, mengalami kemerosotan daya beli masyarakat secara terus menerus, tingkat pengangguran meningkat, perbedaan tingkat hidup yang makin menonjol, keadaan seperti ini hendaknya jangan dibiarkan terus menerus, sehingga segera diambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa. Untuk mencapai peningkatan produksi barang dan jasa dapat melalui penanaman modal atau investasi, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen, Dalam rangka ini penananman modal memegang peranan yang sangat penting. Sehingga modal harus diberikan tempat yang sewajarnya, sesuai arti dan pentingnya dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan ekonomi tidak akan mungkin berjalan tanpa adanya pemupukan modal baik dari dalam sendiri maupun modal dari luar negeri, Apalagi dengan pemberian Otonomi yang luas kepada daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan akan mempengaruhi kebijakan dibidang investasi di Indonesia, karena dengan berlakunya otonomi daerah maka pemerintah daerah-lah yang akan memegang peranan penting dalam menentukan perekonomian daerahnya termasuk dalam urusan perizinan yang berkaitan di bidang investasi.Dalam penelitian ini mengangkat tiga masalah pokok yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Investasi PMA/PMDN dalam Era Otonomi Daerah, manfaat dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah mengenai investasi PMA/PMDN dalam Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Tengah, untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dengan adanya kebijakan investasi dalam Era Otonomi Daerah, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dengan adanya kebijakan Investasi dalam Era Otonomi Daerah.Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah mengenai investasi yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN selalu mengalami perubahan, penambahan dan bahkan pencabutan, namun dalam pelaksanaannya yang digunakan sebagai acuap dasar adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Investasi PMA/PMDN, Otonomi Daerah PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2007-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12362 10.14710/lr.v3i1.12362 LAW REFORM; Vol 3, No 1 (2007); 63-85 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12362/9346 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16158 2022-09-01T20:44:33Z lawreform:ART

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN Juliani, Henny Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian negara/daerah. Metoda penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dapat dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah apabila perbuatannya dilakukan secara melanggar hukum atau karena kelalaian yang secara langsung menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah, sehingga wajib mengganti kerugian tersebut. Tuntutan ganti kerugian tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian negara/daerah.  Di ranah Hukum Administrasi Negara hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016. Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16158 10.14710/lr.v13i2.16158 LAW REFORM; Vol 13, No 2 (2017); 234-248 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16158/11914 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/64881 2025-06-05T01:36:51Z lawreform:RES

Problems of Legal Implementation of the Criminal Offense of Spreading Fake News and Hate Speech in Papua Budiyanto, Budiyanto Masum, Ahmad Aidonojie, Paul Atagamen Aslan, Jamal Fake News; Hate Speech; Crime; Social Media; Legal Outreach Social media users throughout the world are growing rapidly, to the point where they can cause commotion in society, in this case the state is present to overcome the commotion that occurs through a set of special regulations regarding the spread of fake news and hate speech. However, in law enforcement practices, specifically at the Papua Regional Police, there is still misleading between the limits of freedom of opinion and the offense of spreading fake news and hate speech. This research will analyze the strict limits in law enforcement regarding the criminal offense of spreading fake news and hate speech with freedom of expression in Papua. This research uses normative juridical research methods. The research results show that the problem of spreading fake news and hate speech in Indonesia has been regulated in various regulations, but its implementation still does not provide a sense of justice for victims. Judges' sentences tend to be lower than the demands, so the perpetrator's sentence is still too light. Especially related to actions that cause riots or conflict in Papua. So regarding the offense of spreading fake news and hate speech, it is important to reformulate the formulation regarding prohibited acts, criminal liability, types of punishment, and forms of legal settlement. Special minimum sentences need to be clearly regulated for criminal acts that have an impact on conflict and unrest, such as the crime of spreading fake news and hate speech. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-09-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/64881 10.14710/lr.v20i2.64881 LAW REFORM; Vol 20, No 2 (2024); 278-300 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/64881/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12440 2022-09-05T20:22:55Z lawreform:ART

IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) Supono, Supono Negara Indonesia adalah Negara hukum. Salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekusaan ekstra yudisial.. Kekuasaan kehakiman sendiri merupakan kekuasaan yang merdeka, yang salah satunya melalui Asas Objektivitas yang menghendaki bahwa penyelesaian sengketa akan baik dan dapat diterima oleh semua pihak, jika dilakukan secara imparsial (tidak memihak), objektif dan adil. Harapan- harapan di atas, muncul dari adanya Asas Equality Before The Law yang merupakan salah satu dari tiga arti dari Rule of Law (Negara Hukium). Asas Equality Before The Law timbul dari sistem hukum modern yang diilhami oleh paradigma Positivisme yang beranggapan bahwa hukum itu harus objektif dan steril dari pengaruh apapun di luar hukum. Implementasi Asas Equality Before The Law dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PHI ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena Pihak yang berselisih dalam hubungan industrial adalah pengusaha dan pekerja/buruh yang secara sosial maupun ekonomi jelaslah “tidak sederajat”. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Sosio-legal (Socio-legal approach), yaitu metode penelitian hukum yang disamping menganalisa implementasi asas Equality Before The Law dalam hukum normative yang diberlakukan yaitu UU.No. 2 tahun 2004. Melalui penelitian ini dapat menemukan konsep peradilan hubungan industrial yang mampu menerapkan asas Equality Before The Law yang ideal.Kata kunci: Hubungan industrial, Pengadlan Hubungan Industrial (PHI), asas Equality Before The Law.1 Mahasiswa PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12440 10.14710/lr.v9i1.12440 LAW REFORM; Vol 9, No 1 (2013); 166-184 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12440/9390 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23359 2022-09-01T20:42:13Z lawreform:ART

KEBIJAKAN FORMULASI TENTANG PERUMUSAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Alviolita, Fifink Praiseda Arief, Barda Nawawi Kebijakan Formulasi; Pembaharuan Hukum Pidana; Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Namun beberapa kasus di Indonesia terkait pemberian kritik dan komentar berujung pada pemidanaan seseorang. Dinamika pembaharuan pengaturan rumusan tindak pidana pencemaran nama baik dii luar KUHP yaitu UU ITE belum mampu mengakomodir permasalahan tersebut karena tidak adanya pembatasan dan pengaturan yang jelas, sehingga dalam penerapan pasal tersebut menimbulkan pasal yang multitafsir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik saat ini dan yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan kajian komparatif dengan beberapa Negara yang telah membuat perumusan pengaturan secara tegas dan rincii mengenai perbuatan yang dapat dipidana beserta alasan pembenar tindak pidana pencemaran nama baik maka dibutuhkan suatu kebijakan formulasi dalam hukum pidana untuk memberikan kepastian dan keadilan bagii perlindungan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat di masa yang akan datang sebagai wujud dari pembaharuan hukum pidana. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23359 10.14710/lr.v15i1.23359 LAW REFORM; Vol 15, No 1 (2019); 130-148 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23359/15141 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/65728 2026-05-13T06:47:10Z lawreform:RES

Legal Guarantees for the Protection of Patient Confidentiality: A Cross-Jurisdictional Study Benseghir, Mourad Bentria, Maamar Sarhan, Adnan Ibrahim Luhaibi, Salih Ahmed Yousif, Alaa Yakoob Patient Confidentiality; Patient Information Protection; Comparative Health Legislation; Indonesia; United Arab Emirates This study examines the legal guarantees governing the confidentiality of patient information in Indonesia and the United Arab Emirates (UAE), two jurisdictions undergoing rapid digital transformation in their healthcare sectors. As the adoption of electronic medical records, telemedicine, and health information systems expands, concerns surrounding the protection, governance, and misuse of patient information have intensified. Through a normative and comparative legal method, this research analyzes the primary legislative instruments, regulatory mechanisms, and institutional arrangements that safeguard patient confidentiality in both countries. The UAE has established a more unified and structured legal framework, particularly through Federal Law No. 2 of 2019 on the Use of Information and Communication Technology (ICT) in Health Fields and the Personal Data Protection Law No. 45 of 2021, which impose stringent obligations for secure processing, access limitation, and data governance. Indonesia, on the other hand, has introduced key regulations such as the Health Law No. 17 of 2023, Minister of Health Regulation No. 24 of 2022 on Medical Records, and the Personal Data Protection Law No. 27 of 2022; however, challenges persist in enforcement consistency, system interoperability, and institutional capacity. By comparing legal standards, confidentiality obligations, penalties for violations, and enforcement practices, this study highlights the strengths and weaknesses of both frameworks. The findings underscore the need for Indonesia to enhance regulatory coherence, improve oversight mechanisms, and adopt best-practice elements from the UAE to reinforce patient information protection PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2026-02-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/65728 10.14710/lr.v22i1.65728 LAW REFORM; Vol 22, No 1 (2026); 82-112 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/65728/pdf Copyright (c) 2026 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12498 2022-09-05T20:28:35Z lawreform:ART

REVERSE ENGINEERING PROGRAM KOMPUTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA DAN PATEN DI INDONESIA MALAYSIA. Ariyanti, Ariyanti Perkembangan teknologi canggih berupa komputer telah membawa manfaat  yang begitu besar bagi kehidupan manusia di mana pemanfaatannya meliputi beberapa sektor. Keadaan yang demikian berpotensi menimbulkan tindakan monopolistik. Tindakan monopolistik, meskipun terkait dengan hasil yang sama tetapi tetap memiliki perbatsan-perbatasan  tertentu, Salah satu bentuk pembatasan terhadap tindakan monopolistik hak cipta khususnya program komputer dapat dilakukan dengan reverse engineering (RE) program komputer RE merupakan suatu proses menemukan prinsip-prinsip teknologi suatu produk kemudian mencoba untuk membuat alat/produk atau program baru yang lebih unggul tanpa menyalin apapun dari aslinya. Namun RE program komputer ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang.            Metode penelitiannya mengunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengiventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data skunder yang berupa bahan hukum primer yaitu UU no. 19 tahun 2002, akta hak cipta 1987, UU no. 14 tahun 2001, Akta Paten 1983, serta bahan hukum skunder berupa dokumen atau hasil-hasil penelitian, bahan hukum tersier berpa kamus hukum dan ensiklopedia. Kata Kunci : Program Komputer, Reverse Engineering PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-10-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12498 10.14710/lr.v5i2.12498 LAW REFORM; Vol 5, No 2 (2010); 136-156 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12498/9436 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42568 2024-05-12T21:28:29Z lawreform:RES

Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia Disemadi, Hari Sutra Legal protection; Intellectual Property; MSME. Legal protection; Intellectual Property; MSEs The growing number of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) has brought about big potential for the implementation of intellectual property protection. The management and the ability to create is an essential key to develop intellectual property. According to this issue, this study is aimed at investigating and analyzing the contextualization of legal protection of intellectual property in the development of MSMEs in Indonesia. Doctrinal legal research method was applied in this study.  This legal study emphasizes on the conception that law can be seen as a set of laws and regulations which are systematically arranged based on a certain hierarchical order.  The result of the study shows that MSMEs and intellectual property are two inseparable entities. One of the government efforts to develop MSMEs in Indonesia is by simplifying MSME regulation through the implementation of omnibus law in order to avoid overlapping of regulations which may lead to complicated bureaucracy. Another finding of this study is that basically the protection of intellectual property is considered highly important for the vendors of MSMEs. The implementation of legal protection for the vendors of MSMEs and their intellectual properties provides opportunity for the business owners to maximize the economic value of their intellectual property. Intellectual property rights can be collateral to obtain banking credit because intellectual property rights are admitted as property that its ownership can be handed over. MSEs are fast-growing industries and are the most important pillars of the economy. The large number of MSEs is a potential that must be pursued in protecting intellectual property. Management and human creativity is the key to the development of the intellectual property. This study aims to identify and analyze the contextualization of intellectual property legal protection in the development of MSEs in Indonesia. This research uses doctrinal research methods. This legal research emphasizes the concept that law can be viewed as a set of laws and regulations that are systematically arranged based on a certain order. The results of this study indicate that MSEs and intellectual property have an inseparable relationship. Efforts to develop MSEs in Indonesia can be seen in the simplification of MSEs regulations through the Omnibus Law to avoid overlapping regulations that have the potential to create a complicated bureaucracy. Intellectual property has opportunities in the development of MSEs and also has formal juridical challenges. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/42568 10.14710/lr.v18i1.42568 LAW REFORM; Vol 18, No 1 (2022); 89-110 2580-8508 1858-4810 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/42568/pdf Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/53971 2024-08-07T20:36:36Z lawreform:RES

The Educational Role of The Constitutional Court in Compliance of Indonesian Citizens Marwiyah, Siti Borman, M Syahrul Ruba'ie, Ruba'ie Ramadhani, M Chotib Saraswati, Retno Naprathansuk, Non Constitutional Court; Educational; Justice; State The Constitutional Court (MK) has a strategic position, authority, and obligation to determine the future of the Indonesian nation. This study aims to examine the educational role of the Constitutional Court in developing a constitutional understanding of Indonesian citizens constitutionally. This research used doctrinal legal research method, a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal problems faced. The results showed the educative role of the Constitutional Court in fostering constitutional understanding of Indonesian citizens by creating programs to promote constitutional understanding of Indonesian citizens, i.e.:  increasing the understanding of citizens' constitutional rights;  disseminating information on the Constitutional Court, and development of constitutional awareness culture.; debate on student constitutions between universities throughout indonesia; telling the values of Pancasila on social media; and increasing understanding of the constitutional rights of civics with outstanding teachers; and educating people's attention. The Constitutional Court's products in the form of decisions contain public education on compliance with the Constitution correctly and rationally. The Constitutional Court's decision will always be linked to the public with the Constitution and the interests of justice seekers because the court examines the interests of justice seekers related to the Constitution. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2023-08-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/53971 10.14710/lr.v19i1.53971 LAW REFORM; Vol 19, No 1 (2023); 148-168 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/53971/pdf Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15841 2022-09-01T20:47:49Z lawreform:ART

EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN WAYANG ORANG SRIWEDARI SURAKARTA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM HAK CIPTA Kusharyani, Maharsidewi Santoso, Budi Wisnaeni, Fifiana Eksistensi; Hak Cipta; Perlindungan Wayang Orang Sriwedari Surakarta Wayang Orang Sriwedari Surakarta merupakan salah satu pertunjukan kesenian budaya yang harus dilestarikan dan dilindungi. Wayang Orang Sriwedari adalah ekspresi budaya tradisional atau folklor yang berhak mendapat perlindungan Hak Cipta. Wayang Orang Sriwedari Surakarta dapat dilindungi apabila pertunjukan tersebut masih tetap eksis Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi dan perlindungan Wayang Orang Sriwedari Surakarta ditinjau dari hukum Hak Cipta dan untuk mengetahui peran dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk melestarikan dan melindungi Wayang Orang Sriwedari Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis. Hasil penelitian mengajukan bahwa Wayang Orang Sriwedari Surakarta hingga saat ini masih dapat mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat sebagai salah tontonan pertunjukan tradisional yang masih diminati masyarakat. Wayang Orang Sriwedari Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional atau folklor berhak memperoleh perlindungan hukum Hak Cipta. Unsur-unsur yang ada dalam Wayang Orang Sriwedari Surakarta yang dapat dilindungi Hak Cipta adalah berupa folklor lisan atau tulisan, musik, gerak atau tari, teater, sandiwara, pertunjukan. Peran dan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam melestarikan Wayang Orang Sriwedari Surakarta adalah dengan mengangkat pemain Wayang Orang Sriwedari Surakarta menjadi Pegawai Negeri Sipil dan melakukan regenerasi pemain dengan membuka rekruitmen pemain baru. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15841 10.14710/lr.v12i1.15841 LAW REFORM; Vol 12, No 1 (2016); 60-72 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15841/11818 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12229 2022-09-05T20:32:25Z lawreform:ART

TANGGUNG JAWAB KOMANDO TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) YANG BERAT DAN KEJAHATAN PERANG DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Wongkar, Vonny A. Doktrin tanggung jawab komando telah ada sejak dahulu kala, yang kemudian diatur antara lain dalam Konvensi Den Haag IV tahun 1907. Doktrin ini kemudian juga digunakan dalam IMT (Tokyo Tribunal dan Nuremberg Tribunal), Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta ICC. Di lingkup nasional doktrin ini diatur pertama kali dalam UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ditinjau dari hal substansial yang belum terwadahi di dalam hukum nasional, khususnya KUHP, yang belum mengatur kejahatan-kejahatan paling serius yaitu, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. KUHP juga belum mengatur tentang tanggung jawab komando. Tanggung jawab komando perlu diatur dalam hukum nasional karena pada kenyataannya banyak kejahatan-kejahatan paling serius yang berhubungan dengan tanggung jawab pidana seorang komandan militer atau atasan sipil.Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya konsistensi para aparat penegak hukum dalam menerapkan doktrin tanggung jawab komando pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor Timur dan Tanjung Priok. Hal ini antara lain desebabkan masing-masing Majelis Hakim berbeda pendapat mengenai sifat dari tanggung jawab komando apakah sebagai delik omisi atau sebagai delik komisi. Dalam kasus Tanjung Priok JPU dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab komando menimbulkan persoalan hukum, dengan menggunakan dasar dakwaannya berpedoman pada ketentuan pada KUHP, yang tidak mengatur tentang "extra ordinary crimes". Dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional, sudah mengatur tanggung jawab komando baik dalam pelanggaran HAM yang berat maupun kejahatan perang. Namun perumusannya dalam Pasal 401 RKUHP tahun2005 belum secara sempurna seperti yang terdapat dalam Pasal 28 ICC. Antara lain dengan ditiadakan kata "secara pidana" maka pertanggungjawaban seorang komandan militer bisa secara administratif atau disiplin. Hal ini juga memberi kesan seolah-olah tanggung jawab atasan sipil lebih berat daripada pertanggungjawaban komandan militer.Kata Kunci : Tanggung Jawab Komando, Pembaharuan Hukum Pidana PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006-09-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12229 10.14710/lr.v2i1.12229 LAW REFORM; Vol 2, No 1 (2006); 14-32 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12229/9249

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15954 2022-09-01T20:45:03Z lawreform:ART

REKONTRUKSI PERJANJIAN GALA (GADAI ADAT) PADA MASYARAKAT ADAT ACEH BERBASIS SYARIAH Iqbal, Muhammad Sukirno, Sukirno Berbasis Syariah; Masyarakat Adat Aceh; Perjanjian Gala Gala merupakan suatu perjanjian pinjam-meminjam antara pihak pemberi gala dan penerima gala dengan konsep tolong-menolong pada untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam keadaan yang bersifat mendesak. Jika melihat pelaksanaan perjanjian gala dalam masyarakat adat Aceh pada saat ini adanya ketidak sesuaian antara pelaksanaan dan aturan pada Pasal 2 (dua) ayat (2) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Adat dan Istiadat serta ketentuan Pasal 7 Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Rumusan masalah pada tesis ini adalah bagaimanakah bentuk pelaksanaan perjanjian gala dalam masyarakat adat Aceh? bagaimanakah kaitan antara perjanjian gala dengan konsep gadai syariah? bagaimanakah bentuk rekonstruksi perjanjian gala berbasis syariah? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan pendekatan socio-legal. Selain data sekunder, juga digunakan data primer dari serangkaian observasi dan wawancara dengan informan. Perjanjian gala dilakukan jika pemberi gala membutuhkan uang yang banyak dalam keadaan mendesak. Dalam mekanisme perjanjian gala, para pihak yang telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian gala melakukan penyerahan objek gala dari pihak pemberi gala kepada pihak penerima gala dalam bentuk hak pakai, sedangkan dipihak penerima gala menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati antara keduanya secara tunai. Berakhirnya suatu perjanjian gala dalam masyarakat adat Aceh ketika objek gala tersebut telah ditebus. Jika dikaitkan perjanjian gala di Aceh dengan konsep gadai syariah maka adanya ketidak sesuaian terhadap pemanfaatan dan penguasaan dalam konsep gadai syariah. Sebagian besar para ulama tidak membolehkan pemanfatan objek gala dengan tidak adanya suatu batasan waktu. Pemanfatan objek gala dibolehkan jika para pihak sepakat untuk menerapkan tiga akad perjanjian Perjanjian gala dengan bentuk Al-Qardhul Hassan, Al-Mudharabah dan Bai' Al-Muqoyyadah agar tehindar dari unsur gharar dan riba. Salah satu bentuk rekontruksi pada perjanjian gala yang berbasis syariah dengan menerapankan konsep mudharabah hasil keuntungan yang diperoleh dari objek gala oleh penerima gala digunakan untuk menutup kembali utang pihak pemberi gala.  Pemerintah Aceh diharapkan agar membuat qanun khusus tentang tata cara dan tatacara pelaksanaan gala yang sesuai dengan ketentuan Islam dan berbasis syariah. Sehingga pelaksanaan adat di Aceh tidak melanggar ketentuan islam. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15954 10.14710/lr.v13i1.15954 LAW REFORM; Vol 13, No 1 (2017); 98-113 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15954/11866 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/57001 2024-08-14T23:46:41Z lawreform:RES

Biopiracy and the Regulatory Framework for Material Transfer Agreements in Indonesia Masrur, Devica Rully Yulia, Yulia Zainol, Zinatul Ashiqin Akpoviri, Frank I Biopiracy; MTA; Genetic Resources; Indonesia Biopiracy, the misappropriation of biological and genetic resources including the ones related to traditional knowledge, is a major challenge to some of the world’s megadiverse countries. Indonesia has been a major victim of biopiracy, facilitated by the current patent system. This article examines the case of Indonesia, the second richest of the seventeen identified megadiverse countries. The patent system aims to protect the rights of inventors, but the patent system causes injustice in cases of biopiracy. This research aims to analyse the Indonesian government's policies in dealing with biopiracy cases in Indonesia. This research is a normative legal research which uses the approaches of national and international law, biopiracy case, and conceptual. The Indonesian government has changed the patent law to deal with biopiracy cases through Law Number 13 of 2016 concerning Patent disclosure requirements and has also introduced the Material Transfer Agreements (MTAs) in 2009 to address this problem. They can help in controlling access to the country’s resources based on prior informed consent, promoting collaboration between local and foreign researchers, and ensuring benefit-sharing. However, the realization of these objectives may be undermined by the country’s lack of capacity to monitor compliance with the MTA conditions, the inappropriate use of Intellectual property rights (IPRs), and MTA provisions that allow recipients to transfer material and derivatives to third parties without the country’s consent. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-05-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/57001 10.14710/lr.v20i1.57001 LAW REFORM; Vol 20, No 1 (2024); 76-105 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/57001/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12431 2022-09-05T20:22:55Z lawreform:ART

KONSTRUKSI HUKUM ATAS KEDAULATAN NEGARA DI RUANG-MAYA Atmaja, Ahmad Porwo edi Sejak ditemukannya internet, dimensi kedaulatan negara meluas dengan dikenalnya rezim hukum baru bernama ruang-maya. Di Indonesia, konstruksi hukum atas kedaulatan negara di ruang-maya tampak dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini ingin mengkaji (1) reinterpretasi gagasan kedaulatan negara dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, dan (2) konstruksi hukum atas kedaulatan negara di ruang-maya menurut UU ITE. Temuan penelitian ini menunjukkan, internet memiliki arsitektur yang pada dasarnya tidak memungkinkan adanya regulasi negara. Namun, dalam UU ITE termaktub sejumlah pasal yang memungkinkan orang dijatuhi pidana.Kata-kunci: Kedaulatan negara, ruang-maya, globalisasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12431 10.14710/lr.v9i1.12431 LAW REFORM; Vol 9, No 1 (2013); 1-11 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12431/9381 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20874 2026-04-06T20:15:52Z lawreform:ART

KAJIAN LEGALITAS DAN MANAJEMEN MEREK PADA UMKM MUNAKU SULAM PITA SEMARANG Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Pengaturan merek di Indonesia diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek) tidak diimbangi dengan kesadaran pendaftaran merek khususnya UMKM. Pengkajian dilakukan pada salah satu Pelaku Usaha UMKM di Kota Semarang yaitu “Munaku Sulam Pita” dengan fokus permasalahan yaitu faktor pendukung pelaku usaha dalam menentukan merek dagang, pelaksanaan implementasi UU Merek pada pelaku usaha, dan urgensi pelaksanaan implementasi UU Merek dalam kegiatan usaha. Pengkajian dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pengkajian data primer sebagai data utama serta dilengkapi dengan data sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan sudah ada kesadaran hukum pada subyek yang diteliti namun terkendala pada kurangnya perhatian Lembaga terkait.Kata kunci : Pendaftaran Merek; UMKM; Hukum Bisnis. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20874 10.14710/lr.v14i2.20874 LAW REFORM; Vol 14, No 2 (2018); 275-290 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20874/14112 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/61705 2026-01-14T18:18:05Z lawreform:RES

Vernacularization of Sustainable Development Goals (SDGs): Diffusing Global Values in Indonesia’s Village Government Tisnanta, HS., Putri, Ria Wierma Khanza, Yuga Narazua Pereira, Lenilde Priyono, FX Joko International Agenda; SDGs; Village Government; Vernacularization This article explores how Indonesia’s village governments interpret and implement the Sustainable Development Goals (SDGs) through the process of vernacularization. Given Indonesia’s more than 81,000 villages, each with unique socio-cultural characteristics, localizing global norms is both a legal and practical challenge. The urgency lies in aligning global development frameworks with traditional village governance while maintaining local identities. This study aims to assess the implementation of Village SDGs and to evaluate vernacularization as a mechanism for translating global norms into culturally resonant practices at the grassroots level. Using a normative juridical method, this research analyzes legal documents, policy frameworks, and academic literature to identify patterns in SDG localization. Qualitative doctrinal analysis and thematic content review are applied to trace how global values are reinterpreted through local institutions and practices. Findings indicate that the 17 SDGs, along with Indonesia’s additional Goal 18 on adaptive village culture, align with existing local norms but require contextual adaptation. This is achieved through a three step vernacularization model involving translation, the role of vernacularizers, and framing, all grounded in a human rights based approach. The study concludes that vernacularization is essential to ensuring inclusive, culturally grounded, and sustainable implementation of the SDGs, reinforcing both universal values and local autonomy. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-08-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/61705 10.14710/lr.v21i2.61705 LAW REFORM; Vol 21, No 2 (2025); 346-378 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/61705/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12475 2022-09-05T20:27:01Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA/BURUH YANG MENGUNDURKAN DIRI ATAS KEMAUAN SENDIRI Yulianto, Taufik Perbedaan yang sangat tajam terhadap hak yang diterima antara pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dengan pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja membuka peluang kepada pekerja/buruh yang tadinya ingin mengundurkan baik-baik berpikiran untuk melakukan kesalahan agar terkena pemutusan hubungan kerja sehingga bisa mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan, maupun uang penggantian hak yang tentunya jumlahnya lebih besar dibandingkan apabila mengundurkan diri. Berdasarkan Pasal 162 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaan maka jenis hak yang diterima oleh pekerja/buruh yang mengundurkan diri bukanlah berupa uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja, melainkan hanya berupa uang penggantian hak yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja serta uang pisah bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Upaya melindungi hak pekerja/buruh yang mengundurkan diri tetap harus mengacu pada undang-undang yang berlaku yaitu UU No. 13 Tahun 2003 bukan pada peraturan yang dibawahnya yang justru menafsirkan berbeda.   Kata Kunci : Perlindungan hukum Terhadap Hak Pekerja/buruh yang Mengundurkan diri Atas Kemauannya Sendiri. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2011-01-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12475 10.14710/lr.v6i2.12475 LAW REFORM; Vol 6, No 2 (2011); 82-99 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12475/9417 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33770 2023-06-21T02:21:21Z lawreform:RES

Position of Supervisory Board Organ and Its Implications for the Institutional Corruption Eradication Commission Bima, Muh Rinaldy Ramadani, Rizki Supervisory Council; KPK; Institutional Implications. The negative view that the People's Representative Council of Indonesia (DPR) has long been in a constant effort to weaken the Corruption Eradication Comission (KPK), making the revision process of the KPK law until after it is legalized, receives pro and contra. A number of provisions in the new Law of KPK are considered to potentially weaken the independence of the institution, especially concerning the establishment of the so called Supervisory Council. The purpose of this research was to analyze an the position of the Supervisory Council and to explain its implications on the institutional aspects of the KPK.This normative legal research was conducted through a literature study using conceptual and statue approaches, which then analyzed qualitatively. The results show that the new Law of KPK makes the Supervisory Council as an internal supervision organ, but its position had not well formulated yet in the institutional structure. The existence of the Supervisory Council also have some impacts on the institutional aspects of KPK in terms of Institutional and functional independences. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33770 10.14710/lr.v16i2.33770 LAW REFORM; Vol 16, No 2 (2020); 179-197 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33770/18121 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/699 2022-09-05T20:29:17Z lawreform:ART

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD. (Study pada DPRD Provinsi Jambi) Evirayanti, Nuri AbstrakBadan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengakapan DPRDadalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan parawakil rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD, lembaga ini dalamkeberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasiyang menuntut adanya perubahan, keberadaan lembaga ini sangatpenting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya gunamewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean governance).Berdasarkan latar belakang dirumuskan permasalahannya yaitubagaimanakah tugas dan wewenang badan kehormatan dalam menjagamartabat dan kehormatan anggota DPRD, dan kendala dan upaya badankehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD dalampenyelesaian pelanggaran kode etik. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui tugas dan wewenang badan kehormatan DPRD dalammenjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dan untuk mengetahuikendala dan upaya yang dilakukan badan kehormatan sebagai alatkelengkapan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPRDProvinsi Jambi.Penelitian ini, bersifat yuridis normatif, Penelitian yuridis normatifdilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yangmeliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukumtertier. Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitataif, artinyatanpa menggunakan rumus akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dankonsep.Hasil penelitian adalah tugas dan wewenang badan kehormatandalam menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPRD dilaksanakanberdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dankedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan berdasarkan undang-undangNomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PeraturanPemerintah Nomor 53 tahun 2005 tentang perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman dan PenyusunanPeraturan Tata Tertib DPRD kemudian untuk lebih efektif dalampelaksanaan tugas dan wewenang sedangkan kendala badan kehormatandalam menjalankan tugas dan fungsinnya memiliki dua hambatan yaitu2hambatan internal dan externalsedangkan upaya badan kehormatandalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan pengawasanyang berbasis etika baik secara internal maupu exsternal terhadapanggota DPRD, proaktif terhadap laporan-laporan yang dapatdibertanggungjawabkan dan tidak melakuan intervensi proses peradilankarena tindakan badan kehormatan berada pada wilayah moralitas.Kata Kunci: Badan Kehormatan DPRD, Tugas dan wewenang, Kode etik PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2009-04-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/699 10.14710/lr.v4i2.699 LAW REFORM; Vol 4, No 2 (2009); 111-132 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/699/11038

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15767 2022-09-05T20:19:10Z lawreform:ART

KAJIAN POLITIK HUKUM TENTANG PERUBAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Putri, Rizkyana Zaffrindra A.L.W, Lita Tyesta Perizinan Pertambangan; Perubahan Kewenangan; Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintahpusat. Permasalahan tesis ini adalah apa politik hukum latar belakang perubahan kewenangan pemberianIUP dan apa dampak yuridis dari perubahan kewenangan pemberian IUP. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang politik hukum perubahan kewenangan pemberian IUP adalah banyaknya penyimpangan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dampak yuridis perubahan tersebut adalah surat edaran menteri diterbitkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15767 10.14710/lr.v11i2.15767 LAW REFORM; Vol 11, No 2 (2015); 199-206 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15767/11782 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44154 2024-05-12T21:30:21Z lawreform:RES

Legal Liability for Crimes against Humanity as A Form of Human Rights Violation (Criminal Law Perspective) Titahelu, Juanrico Alfaromona Sumarezs Legal Responsibility/liability; Crime against Humanity; Criminal Law. Moluccas is known as its “Pela-Gandong” culture, an old tradition where the local community live together hand in hand compassionate and respecting each other, maintaining kinship relation. Cases of Human Rights violation in 1999 and 2011 in Ambon have brought serious damage to the kinship relation of local community in Ambon. This study aims to examine and discuss legal responsibility for violence against humanity as a form of Human rights violation. This study used some approaches as legislations, case based approaches, and conceptual approaches. This study shows that criminal system in Indonesia is based on individual responsibility, however, the action done by a group or an organization is a crime against humanity. Legal responsibility for crimes against humanity as a form of Human Rights violations like what happened in Moluccas can be charged to the leader or the officials in the form of imprisonment. Meanwhile, punishment or sanction to the organization must be in the form of organization dissolution. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44154 10.14710/lr.v18i1.44154 LAW REFORM; Vol 18, No 1 (2022); 28-42 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44154/pdf Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15880 2026-04-06T20:12:06Z lawreform:ART

IMPLEMENTASI PENILAIAN KEBARUAN DAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI Kusumaningrum, Dinar Aulia Roisah, Kholis Desain Industri; Implementasi; Kebaruan; Prinsip Itikad Baik Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri yang baru dan desain industri yang didaftarkan dengan itikad baik. Permasalahan tesis ini adalah bagaimana implementasi penilaian kebaruan dan prinsip itikad baik dalam perlindungan desain industri. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan pada desain industri yang tidak sama atau harus berbeda atau tidak sama secara keseluruhan dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya atau minimal merupakan modifikasi yang menghasilkan perubahan besar dari desain industri yang sudah ada sebelumnya sehingga tetap memiliki karakteristik pembeda dengan desain industri yang sudah ada. Hambatan penilaian kebaruan salah satunya adalah ketentuan pasal dalam Undang-Undang Desain Industri yang tidak memberikan ukuran secara jelas bahwa suatu desain dikatakan sama dengan desain yang lain. Implementasi prinsip itikad baik dilakukan pada saat tahap pendaftaran dengan melakukan pemeriksaan substantif yang bersifat materiil untuk menentukan bahwa pihak yang mengajukan pendaftaran desainnya dilakukan secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk mengelabuhi, meniru atau menjiplak desain industri yang sudah ada sebelumnya. Implementasi prinsip itikad baik dalam gugatan pembatalan desain indsutri dilakukan pada saat tahap pembuktian di pengadilan. Pengertian baru dari suatu desain industri tidak hanya ditentukan oleh pendaftaran yang pertama kali diajukan, namun harus pula tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan / publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15880 10.14710/lr.v12i2.15880 LAW REFORM; Vol 12, No 2 (2016); 277-287 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15880/11849 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/52866 2024-04-28T18:49:26Z lawreform:RES

Implications Of Illegal Community Mining For Economic Development In Bangka Regency, Indonesia Rahayu, Derita Prapti Rahayu, Sri Faisal, Faisal Wulandari, Cahya Hassan, Muhamad Sayuti Tin Mining; Illegal Community Mining; Economic Impact; Development The Kepulauan Bangka Belitung Province, Indonesia, is renowned for its extensive history of tin mining, a pivotal component of the local economy. Notably, this mining encompasses operations conducted by both corporate entities and individual community members, shaping the region's socio-economic landscape. This research seeks to investigate the multifaceted implications of community-led tin mining activities in Bangka Belitung. Employing a qualitative and socio-legal approach, the study underscores its significance in the acquisition of high-quality data derived from site visits, comprehensive surveys, and interviews with the diverse local community, encompassing various subsistence groups and socio-economic backgrounds. Our findings indicate that individual community mining activities have indeed contributed positively to the economic growth of the Kepulauan Bangka Belitung Province, particularly in the Bangka Regency. However, they also manifest negative repercussions in terms of illegal mining, which adversely affects state revenue due to unregistered taxpayers. Furthermore, these activities hinder human resource development and highlight a deficiency in the supervision of reclamation efforts undertaken by artisanal mining operators. Therefore, the study emphasizes the imperative for government intervention, focusing on community mining permits to enforce reclamation regulations and ensure sustainable, responsible mining practices. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2023-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/52866 10.14710/lr.v19i2.52866 LAW REFORM; Vol 19, No 2 (2023); 270-293 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/52866/pdf Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12422 2022-09-05T20:25:58Z lawreform:ART

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERSERIKAT BAGI PEKERJA/BURUH INDONESIA Septiono, Aris Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam melindungi hak kebebasan berserikat bagi pekerja atau buruh di Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian ini juga akan menggunakan data komparatif undang-undang di Negara lain yang mengatur mengenai perlindungan hak kebebasan berserikat, sedangkan data Dianalisis secara kualitatif-normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa; Pertama,Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hak kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh Indonesia adalah dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kedua,Kebijakan aplikasi hukum pidana saat ini dalam perlindungan hak kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh Indonesia dalam kaitan dengan Hak Asasi Manusia untuk penyidikan dalam penegakan hukum selain kepolisian juga diberikan wewenang kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Ketiga,Kebijakan formulasi hukum pidana dalam perlindungan hak kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh Indonesia dalam kaitan dengan Hak Asasi Manusia yang akan datang, hanya terdapat pada konsep KUHP 2012.Kata Kunci: Pidana, Kebebasan Berserikat, Buruh/Pekerja. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12422 10.14710/lr.v8i2.12422 LAW REFORM; Vol 8, No 2 (2013); 20-32 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12422/9372 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20863 2022-09-01T20:43:03Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG Musyafah, Aisyah Ayu Khasna, Hardanti Widya Turisno, Bambang Eko Konsumen pengiriman barang seharusnya sudah dilindungi oleh UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada prakteknya yang terjadi, konsumen seringkali masih merasa dirugikan akibat permasalahan pengiriman barang. Pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen dalm kasus hilang atau rusak sesuai dengan nilai barang. Jika kasusnya adalah keterlambatan barang yang mana kerugiannya bisa mencakup hal yang imateriil, maka pelaku usaha seharusnya bisa memberikan tanggung jawab agar konsumen tidak terlalu merasa dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap keterlambatan barang jika ditinjau dari pelaku usaha, peran pemerintah sampai pada tahap penyelesaian. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah perlindungan konsumen khususnya dalam hal terjadi keterlambatan pengiriman barang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif yang kemudian diperoleh hasil bahwa penggantian kerugian berbeda pada masing-masing perusahaan penyedia jasa pengiriman barang. Perbedaan terletak dari permasalahan pengiriman seperti kerusakan barang, kehilangan barang serta keterlambatan. Kerugian immateriil yang dialami oleh konsumen dalam hal terjadi keterlambatan barang ternyata belum dapat diganti kerugiannya. Hal ini dikarenakan dasar pelaku usaha memenuhi prestasi adalah sebuah kontrak baku yang mana terdapat pembatasan jika pelaku usaha tidak berbuat sesuai yang diperjanjikan dan menyebabkan kerugian immateriil, maka hal itu termasuk dalam kategori wanprestasi. Bentuk ganti kerugian wanprestasi adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan materi sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya pada kontrak dan konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi yang bersifat immateriil.                                                                                                                         Kata Kunci : Perlindungan Konsumen; Pengiriman Barang; Keterlambatan Pengiriman. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20863 10.14710/lr.v14i2.20863 LAW REFORM; Vol 14, No 2 (2018); 151-161 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20863/14098 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/64760 2025-04-28T19:25:12Z lawreform:RES

The Strategy of Institutional Collaboration to Expedite The Recognition of Customary Law Communities Through Land Registration in Aceh Besar, Indonesia Sulaiman, Sulaiman Abdullah, Muhammad Adli Wulandari, Mitra Mansur, Teuku Muttaqin Sautunnida, Lia The Adat Land, Land Registration, Customary Law Communities, Mukim, Aceh Besar District The recognition of Indigenous Law Communities (Masyarakat Hukum Adat/MHA) involves a complex and multi-layered process. This article aims to analyze strategies for accelerating the recognition of MHA through the registration of customary land in Aceh Besar Regency. This research employs a qualitative methodology, with primary data obtained through fieldwork, preceded by a customary land survey, and complemented by legal materials. The analysis was conducted using a qualitative approach.The findings indicate that customary land continues to exist in Aceh Besar, covering an area of approximately 4,593.78 hectares, according to the survey. While this land holds potential for registration, the formal verification process remains challenging. The registration of such lands must be carried out at the Land Office—a regional branch of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN)—and requires the official designation of legal subjects by the Aceh Besar Regency Government.The study further emphasizes the intricacies of recognizing MHA, which require verification of both the subject (i.e., the community’s legal status as MHA) and the object (i.e., the land claimed). One viable strategy to accelerate the recognition process is through institutional collaboration—integrating the object recognition process under the Land Office with the subject designation process handled by the regency government. This approach can be facilitated by forming a joint working structure based on submitted applications. Such a collaborative framework would improve communication and streamline policy decisions, enabling more efficient and effective recognition of both the MHA and the registration of their customary land. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-04-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/64760 10.14710/lr.v21i1.64760 LAW REFORM; Vol 21, No 1 (2025); 135-154 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/64760/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/downloadSuppFile/64760/16895 Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12456 2022-09-05T20:20:44Z lawreform:ART

HAK PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Nainggolan, Indra Lorenly Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perubahan hak menjadi konsepizin dalam UU No. 1 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahyuridis normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang dikonsepsikansebagai aturan-aturan yang telah diterima sebagai aturan yang sah karena dikeluarkanoleh lembaga yang berwenang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa prinsip hak dalammengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menempatkan HP-3 sebagai hakkebendaan. Ketentuan hak sebagai hak kebendaan dan izin adalah sama, artinya semuahak itu memerlukan izin, sehingga pengaturan tentang IP-3 dan HP-3 hakikatnya sama,hanya pembalikan kata saja, yang terpenting adalah substansi bentuk perizinan tersebut.Konsep IP-3 tidak mewajibkan masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber dayapesisir dan pulau-pulau kecil untuk memiliki IP-3. Akan tetapi, IP-3 yang diatur dalamperubahan UU No. 27 Tahun 2009 masih memberikan peluang besar dan menfasilitasipemilik modal untuk menguasai pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Keberadaanmasyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih menjadi pihak yang lemah ataskeberadaan korporasi tersebut.Kata kunci: Perubahan Ketentuan Hak, Pengelolaan Pesisir, UU No. 1 Tahun 2014 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12456 10.14710/lr.v10i1.12456 LAW REFORM; Vol 10, No 1 (2014); 48-61 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12456/9404 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30303 2022-09-01T20:40:09Z lawreform:ART

Supervisory Role of The Financial Services Authority in Utilizing Equity Crowdfunding in Indonesia Irawati, Irawati Equity Crowdfunding; Supervision; Risk Mitigation In order to provide legal certainty and protection for those involved in investment in Indonesia, the Financial Services Authority has officially issued regulations relating to the collection of funds through information technology-based stock offers or equity crowdfunding. This article aims to review the role of supervision by the Financial Services Authority and the form of mitigation risks to obstacles and problems in utilizing Equity Crowdfunding in Indonesia. The research method used is normative juridical with, using secondary data which is then analyzed qualitatively. The results showed that the Financial Services Authority in conducting supervision of the use of Equity Crowdfunding can be done off site, or On Site. Risk mitigation must be carried out by the Financial Services Authority both through regulations and concrete steps. In the implementation of risk mitigation, the Financial Services Authority can also involve the Indonesian Fintech Association to address risks in order to provide a sense of security for investors and publishers in the use of the Equity Crowdfunding platform in Indonesia. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-03-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30303 10.14710/lr.v16i1.30303 LAW REFORM; Vol 16, No 1 (2020); 32-44 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30303/17219 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/312 2022-09-05T20:29:39Z lawreform:ART

KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL Wulandari, Laely Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yangmemiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalahanggota kelurga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Penghapusan KDRT memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikanKDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara. Namun, prosesperadilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidakefesien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, kalaupun diadukan banyakyang dicabut. Selain itu banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melaluipengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunkan UU PKDRT. Untuk itumuncul pemikiran menggunkan mediasi penal yang mengupayakan penyelesaian yangwin-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilanpidana.Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul permasalahan yakni bagaimanapenanganan KDRT dengan mediasi penal saat ini serta bagaimana kebijakan formulasipenanganan KDRT dengan mediasi penal di masa mendatang.Dari hasil penelitian di dapat bahwa saat ini mediasi penal tidak dipergunakandalam penangagan KDRT karena penangannya menggunakan Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP).Namun dalam praktek aparat sering menawarkan upayadamai untuk kasus-kasus yang tidak menimbulkan luka fisik yang parah. Untuk kebijakanformulasi yang akan datang yang harus diperhatikan adalah Prinsip-prinsip umum darimediasi penal, Tahapan mediasi penal, model yang dapat dipergunakan, modiator, jeniskekerasan yang dapat dimediasi serta jangka waktu pelaksanaan mediasi.Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Penal. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-10-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/312 10.14710/lr.v4i1.312 LAW REFORM; Vol 4, No 1 (2008); 1-19 2580-8508 1858-4810 en https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/312/217

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15757 2022-09-05T20:20:03Z lawreform:ART

PENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM HUKUM PERJANJIAN UNTUK MENCAPAI KEADILAN BERKONTRAK Muaziz, Muhamad Hasan Busro, Achmad Hukum Perjanjian; Keadilan Berkontrak; Klausula Baku Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, meski demikian, dalam penerapanya terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut, salah satu diantaranya adalah adanya kontrak baku. Agar tercapainya keadilan dalam berkontrak maka diperlukan pengaturan klausula baku yang digunakan di dalam perjanjian saat ini.  Klausula baku cenderung menguntungkan pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pihak perusahaan atau kreditur, dimana pihak kreditur memiliki waktu yang cukup banyak untuk membuat klausula perjanjian, sedangkan masyarakat/ debitur tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi atas klausula dalam perjanjian tersebut, bahkan masyarakat sendiri tidak atau bahkan belum familiar dengan istilah-istilah yang terdapat di dalam klausula baku.  PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15757 10.14710/lr.v11i1.15757 LAW REFORM; Vol 11, No 1 (2015); 74-84 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15757/11772 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41750 2021-10-01T02:23:26Z lawreform:CON

Comparison of Aesthetic Plastic Surgery Laws Applied in the United States and Indonesia Sarastri, Endang Sri Saputro, Liliana Tedjo Hartini, MC Inge Comparative law; plastic surgery; United States and Indonesia Advances in science and technology in the field of aesthetic plastic surgery today no longer aims to treat but is used to change a person in supporting his appearance. The authority to carry out these medical procedures belongs to the Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgeon Specialist (Dr. SpBP-RE), but the results of the medical actions carried out by Dr. SpBP-RE are not necessarily in accordance with the wishes of the patients. In order to avoid disputes between Dr. SpBP-RE and its patients and how to deal with it, the laws that apply in every country in the field of medicine, especially aesthetic plastic surgery, must be clear and firm. This study aims to find out and analyze the laws that apply in the field of aesthetic plastic surgery in Indonesia and in the United States so that the results can be theoretically and practically useful in overcoming medical malpractice. The type of research used was "juridical normative" research, and the analysis of legal materials was carried out qualitatively using descriptive analytical and prescriptive methods. The author compared the legal relationship between Dr. SpBP-RE and its patients, the efforts to handle medical malpractice, and proved and negated it in the field of aesthetic plastic surgery in legal proceedings in the United States and Indonesia. It is expected that Indonesia can learn from the countries that have succeeded in dealing with medical malpractice in the field of plastic surgery. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41750 10.14710/lr.v17i2.41750 LAW REFORM; Vol 17, No 2 (2021); 232-251 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41750/20149 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12214 2022-09-05T20:32:50Z lawreform:ART

MEWUJUDKAN PELAYANAN UMUM YANG RESPONSIF BERDASARKAN HUKUM RESPONSIF Setyawanta R., L. Tri Kajian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pelayanan umum yang lebih responsif yang didasarkan pada hukum yang responsif. Pelayanan umum yang responsif dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan, yang akan diimplementasikan berdasarkan hukum yang responsif yaitu hukum yang digunakan sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi masyarakat. Demikian pula diperlukan asas-asas pemerintahan yang baik yang dapat menjadi kode etik pemerintahan, karena didalamnya berisi pedoman tingkah laku bagi negara dan aparatnya dalam rangka melayani masyarakatnya. Terwujudkan pelayanan umum yang responsif memerlukan prasyarat adanya birokrasi yang reinvented, dengan kebijakannya yang dilakukan dan yang akan diimplementasikan berdasarkan hukum responsif.Kata Kunci : Pelayanan Umum yang Responsif, Hukum Responsif PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12214 10.14710/lr.v1i2.12214 LAW REFORM; Vol 1, No 2 (2006); 71-79 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12214/9239

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47415 2023-07-04T03:00:44Z lawreform:RES

Administrative Enforcement of Food Safety Regulation in Indonesia: Loopholes and Recommendations Putri, Stephanie Apsari Food safety; Regulation; Administrative; Enforcement Food safety regulation requires adequate resources. Due to its complexity, food safety regulation needs multidisciplinary stakeholder intervention. The National Agency for Drug and Food Control (NADFC) as the appointed body encountered problems in law enforcement works with other food safety-related bodies. The discussion focuses on the administrative enforcement of food safety regulation in Indonesia and these shortcomings is followed with analysis of some possible solutions. However, their performances are hampered by several issues. This research is conducted with a desktop study of information obtained from primary and secondary sources. Also, to get some insights to improve the administrative enforcement in Indonesia, this study is carried out using comparative method. Therefore, the New South Wales (NSW) laws, regulations, policies, and principles are analysed. This study finds that the drawbacks of the administrative enforcement of food safety regulation in Indonesia is caused by limited enforcement funding; lack of community knowledge and awareness towards food safety; lack of competent food inspectors; and lack of coordination between food safety administrative bodies. Some recommendations have been proposed, namely applying industry funding; implementing food hygiene rating; establishing enforcement guidelines; and appointing a single coordinating body for food safety. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/47415 10.14710/lr.v18i2.47415 LAW REFORM; Vol 18, No 2 (2022); 282-297 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/47415/pdf Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12413 2022-09-05T20:24:42Z lawreform:ART

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM DALAM PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA Ully, Artha Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk implementasi Good Corporate Governance (GCG) sebagai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR merupakan adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tapi selama ini belum terdapat konsep alternatif CSR yang digali dari nilai-nilai yang terdapat di dalam sistem budaya dan kepercayaan termasuk ajaran Islam, padahal nilai-nilai yang dibangun oleh setiap budaya dan kepercayaan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya prinsip-prinsip Islam dapat bersinergi dengan baik bila disandingkan konsep CSR. Melihat perkembangan CSR yang telah diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat ditelusuri bagaimana penerapan prinsip-prinsip Islam dalam peraturan CSR di Indonesia.Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konsep CSR dalam Islam dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengaturan CSR di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep CSR dalam Islam dan penerapan prinsip-prinsip Islam tersebut ke dalam pengaturan CSR di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum dengan menggunakan tahapan-tahapan berpikir secara sistematis untuk menjawab permasalahan.Hasil penelitian adalah bahwa konsep CSR sebenarnya terdapat dalam ajaran Islam, Islam sejak lama telah lama membangun sistem kehidupan yang berdasarkan prinsip-prinsip sosial dan keadilan. Lima prinsip (aksioma) etika bisnis Islam dapat diadopsi menjadi konsep CSR dalam Islam, yaitu tauhid, keseimbangan atau kesejajaran, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Sebagian dari prinsip-prinsip ini sudah diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan mengenai CSR di Indonesia yang terdiri dari UUD 1945, UU PT, UU PM, UU Ketenagakerjaan, UU BUMN, UU HAM, UU PLH dan peraturan lainnya, tapi masih belum diatur secara rinci.Pemerintah sebaiknya segera merubah peraturan mengenai CSR agar tercipta sinkronisasi peraturan mengenai CSR dan membuat standar kegiatan CSR yang lebih terperinci khususnya peraturan mengenai pelaksanaan CSR pada kegiatan usaha yang berlandaskan hukum syariah agar sesuai dengan ajaran Islam. Para pihak yaitu Pemerintah, perusahaan dan masyarakat sebaiknya mempelajari CSR secara utuh yang1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip2 Dosen Program Magister Ilmu Hukum Undip122disandingkan dengan prinsip-prinsip Islam untuk menjawab tantangan pencapaian keseimbangan triple bottom line.Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Triple Bottom Line, Etika Bisnis Islam, Good Corporate Governance PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2012-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12413 10.14710/lr.v7i2.12413 LAW REFORM; Vol 7, No 2 (2012); 121-189 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12413/9363 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20233 2022-09-01T20:43:42Z lawreform:ART

ASPEK KEADILAN DALAM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA (Kajian pada Perjanjian Waralaba ) Priyono, Ery Agus Perjanjian, esensinya adalah kesepakatan, disifati dengan bertemunya kehendak (meeting of mind, mutual assent ) para pihak untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati guna memberikan kemanfaatan semaksimal mungkin bagi para pihak. Perjanjian layaknya sebuah dokumen hukum sudah sepantasnya memenuhi minimal tiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, akan tetapi faktanya aspek kepastian hukum (dhi asas Pacta Sunservanda) paling menonjol bahkan kadang mengabaikan keadilan.Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap mengapa hal tersebut terjadi, apa sebabnya dan bagaiamana solusinya.Pendekatan penelitian normatif filosofis digunakan untuk menganalisis dokumen kontrak mengacu pada peraturan yang terkait dan asas asas perjanjian. Sebagai kesimpulan tidak tercapainya keadilan bagi para pihak khususnya penerima waralaba, dikarenakan posisi tawar pemberi waralaba (franchisor) yang sangat kuat,  tidak seimbang jika dibandingkan dengan posisi tawar penerima waralaba (franchisee) yang lemah. Hal ini berimbas pada isi kontrak yang sepenuhnya dibuat oleh pemberi waralaba (franchisor), yang tentunya cenderung memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi pemberi waralaba (franchisor). PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20233 10.14710/lr.v14i1.20233 LAW REFORM; Vol 14, No 1 (2018); 15-28 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20233/13874 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/63813 2024-12-30T01:30:11Z lawreform:RES

Euthanasia In Indonesia: Laws, Human Rights, And Medical Perspectives Ohoiwutun, Y. A. Triana Taniady, Vicko Lutfian, Lutfian Rachim, Kania Venisa Putri, Natasya Aulia Euthanasia, Laws, Human Rights, Medical Ethics, Indonesia Euthanasia remains a contentious issue in Indonesia, where it is currently prohibited by law, creating significant challenges in balancing human rights, legal standards, and medical ethics. This research explores the legal framework, human rights considerations, and medical perspectives surrounding euthanasia in Indonesia, with a comparative analysis of practices in the Netherlands. Employing a normative legal research methodology, it utilizes legislative analysis, case studies, and comparative approaches to examine the regulatory gaps and societal implications of euthanasia in Indonesia. The findings reveal that while active euthanasia is explicitly criminalized under Indonesian law, passive euthanasia occurs discreetly within society, reflecting a legal and ethical gray area. Comparatively, the Netherlands' regulated approach provides valuable insights into balancing patient autonomy and societal ethics. This study concludes that Indonesia could benefit from legalizing passive euthanasia under stringent conditions, aligned with human rights principles and cultural values. This legalization would require robust regulatory frameworks, including judicial oversight and ethical guidelines, to ensure accountability and safeguard vulnerable groups. The findings underscore the urgency of harmonizing legal, human rights, and medical perspectives to address this complex issue while respecting Indonesia's unique socio-cultural context. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-12-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/63813 10.14710/lr.v20i2.63813 LAW REFORM; Vol 20, No 2 (2024); 408-430 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/63813/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12446 2022-09-05T20:22:23Z lawreform:ART

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP KREDITOR PREFEREN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIJAMINKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN Kuswardani, Danik Gatot Pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana hambatan pelaksanaan eksekusihak tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit. (2) Bagaimanakah akibathukum dan kedudukan kreditor preferen pemegang hak tanggungan apabilaDebitor dinyatakan pailit. Metode Penelitian yang digunakan adalah metodependekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder.Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis.Sumber data yangdigunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasilpenelitianditemukan bahwa: 1. Hambatan dalam Pelaksanaan eksekusi haktanggungan dalam hal debitor dinyatakan pailit, antara lain adalah: (a) Debitorpailit tidak kooperatif; (b) Debitor beritikad buruk; (c) Kurangnya tenggang waktubagi kreditor Pemegang hak tanggungan; (d) sering terjadi persekongkolan antaradebitor yang beritikad buruk dengan kurator; (e) Ketidakprofesionalnya kuratordalam mengurus harta-harta debitor yang telah dinyatakan pailit. 2. Akibat hukumputusan pailit bagi kreditor preferen pemegang hak tanggungan apabila debitordinyatakan pailit adalah tetap dapat menjalankan haknya sebagai kreditorseparatis, seolah –olah tidak terjadi kepailitan, sebagaimana yang diatur dalamPasal 55 ayat (1 ) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang.Kata Kunci: Hak Tanggungan, Kepailitan, Pembayaran Utang PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12446 10.14710/lr.v9i2.12446 LAW REFORM; Vol 9, No 2 (2014); 66-82 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12446/9395 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26179 2022-09-01T20:41:30Z lawreform:ART

POLICY STUDY IN INDONESIA’S PATENT LEGAL SYSTEM Budi, V. Henry Soelistyo Patent; Politic of Law; National Interest. The Indonesian Patent Law, which was first drafted in 1989, is quite a controversial. As a legal instrument, the Patent Law strongly reflects the monopolistic character. In fact, it raises strong resistance from the community. The cultural values of mutual cooperation become the argument for rejection and at the same time concern related to the promoting of individualistic values and culture. The problem is, as a country that projects industrialisation as the backbone of the economy, the existence of the Patent Law becomes a necessity. The Patent Law is believed to be the driving force of the industry through technological inventions. The conflict between values of the people's aspirations and the pragmatic policies of the government needs to be compromised and harmonized properly. This research is important to revisit the constellation of politics and legal policy in the establishment of the 1989 Patent Law. The research method is normative and analyze based on the perspective of responsive legal theory and the welfare state. The result of research shows that the preparation of the Patent Law has succeeded in harmonizing substantive patent norms with national interest. The politics of patent law has become the strategy in realizing national goals to build economic power through industrialisation based on technology. This rationality justifies the policy of the need for Indonesia to have a Patent Law in favor of national interests to support industry and economic development. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26179 10.14710/lr.v15i2.26179 LAW REFORM; Vol 15, No 2 (2019); 206-224 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26179/15938 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/68608 2026-05-13T06:47:10Z lawreform:RES

The Complexity and Consequences of The Policy Implementation Omnibus Law Creation on Welfare of Contract Workers In Indonesia Borman, M Syahrul Marwiyah, Siti Cornelis, Vieta Imelda Vansya, Muhammad Ahnaf Maulana Ramdan, Muhammad Aranggraeni, Renda Makhtar, Maheran Contracts; Labor; Omnibus-Law; Protection; Welfare The Omnibus Law on Job Creation is a significant piece of regulatory reform introduced by the Indonesian government to boost investment competitiveness and stimulate economic growth by streamlining cross-sector regulations, including labour law. However, the reform has sparked debate about whether workers, particularly contract workers who are vulnerable in the labour market, are adequately protected by the law. This research aims to analyse the complexities surrounding the implementation of the Omnibus Law on Job Creation and its implications for the welfare and legal protection of contract workers in Indonesia. This research employs a qualitative legal approach, using document analysis and network content analysis of industrial relations dispute decisions issued by the Supreme Court of the Republic of Indonesia between 2020 and 2024. NVivo 12 Plus was used to support systematic coding and visualisation. The results indicate that, while regulatory changes under the Omnibus Law increase labour market flexibility, they also create legal uncertainty for contract workers, affecting income stability, employment security and access to labour rights. It is concluded that the policy creates an imbalance between investment-oriented objectives and the constitutional mandate to protect workers' welfare. Therefore, a regulatory review and a more inclusive policy formulation process are necessary to ensure fair and sustainable labour protection. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2026-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/68608 10.14710/lr.v22i1.68608 LAW REFORM; Vol 22, No 1 (2026); 214-237 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/68608/pdf Copyright (c) 2026 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14543 2022-09-05T20:30:30Z lawreform:ART

PERANAN PERATURAN DAERAH DALAM MENDUKUNG IKLIM USAHA (STUD1 KASUS Dl KABUPATEN KUDUS) Syahir, Mohammad ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi peran Peraturan Daerah (PERDA) sebagai produk keputusan DPRD terhadap prospek usaha. Secara spesifik penelitian ini bertujuan ; menguji hubungan antara Perda dan prospek usaha; mengekplorasi kriteria-kriteria penting yang terkait dengan PERDA berdasar pendapat responden; dan untuk mengekplorasi dimensi-dimensi penting yang diharapkan oleh pengusaha terkait dengan prospek usaha.Dengan pendekatan legal research dan socio legal research, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan interview mendalam untuk memperoleh data. Kriteria yang digunakan untuk menentukan responden yang akan dipilih adalah bahwa responden yang bersangkutan merupakan pelaku usaha/usahawan yang tergabung dalam berbagai asosiasi seperti Kamar Dagang dan Isdustri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).Hasil penelitian mi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Perda dengan prospek bisnis. Terdapat lima faktor kunci yang menjadi kriteria penting kualitas Perda, yaitu prinsip transparansi dalam tujuan penetapan Perda; transparansi dalam hal tarif dan denda; tidak ada tumpang tindih antara satu Perda dengan Perda yang lain; Perda yang ramah dalam mendukung lingkungan usaha; dan Perda yang tepat sasaran dalam mendukung dinamika usaha. Penelitian mi juga menghasilkan berbagai dimensi penting tentang prospek usaha menurut pendapat responden.Kata Kunci: PERDA, prospek bisnis, dan kualitas PERDA. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2008-04-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/14543 10.14710/lr.v3i2.14543 LAW REFORM; Vol 3, No 2 (2008); 101-117 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/14543/11146 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37552 2021-05-05T04:15:30Z lawreform:RES

Privacy Policy on Smart Contracts in E-Commerce Transactions Wilona, Mariska Zena Latifah, Emmy Purwadi, Hari Legal Protection; International E-commerce; Smart Contract The technology of smart contract is a new technology applied in online trading. This technology has the possibility of errors and its arrangement that results in losses to buyers. This study was aimed to examine the legal certainty for the users smart contract in e-commerce transactions in Indonesia. The method used was the normative juridical method. The results of the study indicate that the privacy policy on smart contracts in e-commerce transactions based on national and international laws still has a legal vacuum in which the aspect of national law is guided by the ITE Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 and the Regulation of the Minister of Communication and Information Number 20 of 2016 concerning Personal Data Protection in Electronic Systems. Then, in the aspect of international law referring to the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (MLEC), it also establishes the rules for the formation and validity of contracts made electronically and for attribution. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37552 10.14710/lr.v17i1.37552 LAW REFORM; Vol 17, No 1 (2021); 47-60 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37552/19056 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12179 2022-09-05T20:33:14Z lawreform:ART

PENATAAN SISTEM DAN KELEMBAGAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK Hadisuprapto, Paulus Hukum dilihat secara sistem didalamnya terkandung adanya mekanisme kerja kelembagaan yang berupaya mewujudkan tercapainya tujuan sistem hukum bersangkutan. Hukum Pidana Anak sebagai bagian dari Hukum Pidana pun pada hakikatnya merupakan ketentuan norma-norma hukum yang secara sistematik merupakan mekanisme bekerjanya kelembagaan yang diperankan oleh lembaga penyelidik dan penyidikan (kepolisian), lembaga penuntutan (kejaksaan), lembaga ajudikasi (pengadilan), dan lembaga pelaksana pidana (lembaga pemasyarakatan). Telaah substantif terhadap Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum sepenuhnya mampu mencerminkan dirinya sebagai sistem hukum pidana anak (sebagai sistem ia harus mengatur tentang hukum pidana anak materiil dan formil). Demikian juga ditelaah dari aspek kelembagaan seperti dituntut oleh Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ternyata dikaji operasionalisasi mekanisme bekerjanya kelembagaan pun belum sesuai dengan yang diharapkan. Atas dasar itu maka tidak berkelebihan bila dalam penegakan hukum pidana anak, perlu adanya penataan sistem dan kelembagaan sehingga apa yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana anak menjadi terwujud secara konkrit dalam praktek-praktek penanganan anak-anak pelaku delinkuen.Kata Kunci : Penataan Sistem dan Kelembagaan, Hukum Pidana Anak PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12179 10.14710/lr.v1i1.12179 LAW REFORM; Vol 1, No 1 (2005); 28-39 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12179/9216

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15846 2022-09-01T20:47:49Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN KARST TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PENAMBANGAN BATU GAMPING DI KAWASAN KARST GOMBONG SELATAN, KEBUMEN, JAWA TENGAH) Amalia, Wisda Samekto, Adji Prihatin, Eko Sabar Kawasan karst; Penambangan batu Gamping Kawasan Penambangan Batu Gamping di Gombong Selatan, Kabupaten Kebumen, Jawa tengah, merupakan Kawasan Bentang Alam Karst, yang secara yuridis tidak boleh ditambang, namun faktanya kawasan tersebut masih terus ditambang oleh masyarakat sekitar, sehingga banyak dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Fenomena ini akhirnya memunculkan pertanyaan, mengapa pemerintah daerah belum memberikan perlindungan hukum terhadap Kawasan Karst Gombong secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakoptimalan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum, selain karena faktor ekonomi yang mendominasi, faktor dilematis pemerintah dalam menertibkan para penambang yang hanya menambang skala kecil pun, akhirnya semakin menyebabkan regulasi yang ada tidak berjalan secara optimal. Ditambah, dengan beralihnya kewenangan Izin Pertambangan Rakyat ke provinsi, yang justru semakin mempersulit dan memperlemah pengawasan pemerintah daerah. Realita ini menunjukkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum di daerah tersebut, oleh karena itu penting adanya penguatan kembali secara kelembagaan, aturan, serta budaya hukum, sehingga hukum dapat berfungsi dengan baik dan lebih efektif. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15846 10.14710/lr.v12i1.15846 LAW REFORM; Vol 12, No 1 (2016); 132-144 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15846/11823 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44698 2024-05-12T22:45:31Z lawreform:RES

The Implication of Sea-level Rise Toward the Small Island Nation of Maldives: Legal Perspective Hananto, Pulung Widhi Hari Trihastuti, Nanik Basir, Salawati Mat Prananda, Rahandy Rizki Rizki, Dzulfiki Muhammad Implication; Sea-level Rise; Small Island; Maldives. Climate change has always been a major issue and a long discussion in the international community. One of the tangible manifestations of climate change is rising sea levels. Sea level rise also has a significant impact on small island countries or micro-countries which are geographically small and have very low land elevations. The impact of sea level rise will pose a threat that is quite dangerous for the existence of a small island nation like the Maldives. This article applies normative legal research methods using a conceptual approach, cases and regulations. This study aims to examine the implications of sea level rise on the Maldives perspective and provide options in the form of legal construction to solve this problem. This research  found that The UNCLOS does not provide explicit reference against the sea-level rise effected by climate change. However, International community have been making progress to address this issue with a numbers of conferences. This study suggest that The Maldives government should have maximized the implementation of its laws and regulation to mitigate air space pollution coming from GHG Emission. The consistency of its  implementation is the important key to mitigate the impact of this sea level rises. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-07-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44698 10.14710/lr.v18i2.44698 LAW REFORM; Vol 18, No 2 (2022); 132-143 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44698/pdf Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12294 2022-09-05T20:31:59Z lawreform:ART

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP Muryati, Dewi Tuti Keberadaan suatu perusahaan dalam masyarakat memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberi sumbangan yang besar terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Disisi lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam proses produksinya perusahaan disamping memanfaatkan sumber daya alam juga menghasilkan limbah yang dibuang ke lingkungan alam.Temuan-temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup, karyawan, masyarakat lingkungannya dan kepada konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup dilaksanakan dengan menginternalisasikan kebijakan lingkungan hidup kedalam kebijakan perusahaan, pengoperasian instalasi pengolah limbah dan ditaatinya peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pada perusahaan skala besar, tidak menghadapi kendala yang berarti dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, dibandingkan perusahaan skala menengah kebawah dengan kondisi permodalan yang terbatas, kemampuan teknologi yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran terhadap masalah lingkungan hidup.Kata Kunci : Perusahaan, Lingkungan Hidup, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2007-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12294 10.14710/lr.v2i2.12294 LAW REFORM; Vol 2, No 2 (2007); 30-40 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12294/9313 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16154 2022-09-01T20:44:33Z lawreform:ART

YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA DALAM PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA Saraswati, Deliana Ayu Setiyono, Joko Illegal Fishing; Pembuktian; Penenggelaman Letak geografis Indonesia yang strategis, dapat menimbulkan adanya praktek kejahatan salah satunya adalah illegal fishing.sehingga pemerintah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing di wilayah Perairan Indonesia, kebijakan ini berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif Hasil penelitian, bahwa keberadaan kapal yang sudah ditenggelamkan terlebih dahulu sebelum proses persidangan dan dapat dilanjutkan ketahapan-tahapan hukum selanjutnya sepanjang peristiwa tersebut didukung minimal dua alat bukti yang sah. Barang bukti kapal yang akan di hadirkan dalam persidangan dapat berupa dokumentasi, baik berupa foto atau kamera maupun audio visual (video), begitu juga ikan hasil tangkapan yang disisihkan, serta membuat berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal. Pemberantasan tindak pidana illegal fishing tidaklah mudah dibutuhkan kerjasama yang baik antara instansi-instansi yang berwenang.Pemerintah hendaknya melengkapi fasilitas-fasilitas memadai bagi aparat penegak hukum dalam kesergapan menangani pengawasan dan pengamanan di laut serta penangkapan kapal yang terbukti melakukan tindak pidana illegal fishing di wilayah Indonesia, sehingga tidak mudah lolos. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16154 10.14710/lr.v13i2.16154 LAW REFORM; Vol 13, No 2 (2017); 180-188 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16154/11910 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/63684 2024-08-14T23:46:41Z lawreform:RES

Revitalising Indigenous Rights Participation in Mining Lawmaking Process: Evaluation and Proposal for Indonesia Nur, Asrul Ibrahim Al Fatih, Sholahuddin Intania, Christina Clarissa Indigenous Rights; Indonesia; Mining Law Reform; Meaningful Participation Indonesia's climate ambition, particularly in developing an electric vehicle ecosystem, has made significant progress since 2019 through the adoption of various legal instruments leading to mining law reform. These initiatives include establishing an electric vehicle battery industry supported by downstream mining policies. This policy ensures the availability of metal ores, such as nickel, which is a key raw material for the battery industry. However, Indigenous communities living near mining areas designated as National Strategic Projects have experienced negative impacts, including environmental damage.This study posits that environmental damage is a consequence of excluding Indigenous communities from mining policy reforms, as they traditionally serve as protectors of the environment. The primary aim of this study is to analyze the importance of Indigenous peoples’ meaningful participation and to examine the tendency of Indonesia’s mining law reforms to overlook Indigenous involvement in environmental preservation. This paper employs a doctrinal and normative approach to statutory laws.The research underscores the urgency of ensuring meaningful participation of Indigenous peoples in mining law reforms and suggests methods for restoring their right to participate through available forums and legal instruments. The paper proposes several steps to accommodate Indigenous peoples’ aspirations in legislation: first, addressing the loss of identity experienced by Indigenous peoples; second, optimizing the use of existing representative offices in each province; and third, implementing a system that allows Indigenous peoples to easily express their aspirations and complaints. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-08-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/63684 10.14710/lr.v20i1.63684 LAW REFORM; Vol 20, No 1 (2024); 188-210 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/63684/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12436 2022-09-05T20:22:55Z lawreform:ART

HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN BATANG) Mustamsikin, Mustamsikin Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan penanaman modal di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang, serta menganalisis pentingnya harmonisasi produk hukum daerah penyusunan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dikaitkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku di Kabupaten Batang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan melihat permasalahan dari sudut hukum dalam arti peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan Peraturan Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penanaman modal atau iklim investasi di daerah. Demikian juga harmonisasi atau sinkronisasi Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dengan produk hukum daerah yang berlaku lainnya mutlak diperlukan agar dalam penerapan kebijakan penanaman modal di daerah bisa terlaksana secara beriringan, efektif serta tidak terjadi ketumpang tindihan aturan.Kata Kunci: Harmonisasi, Produk Hukum Daerah, Penanaman Modal PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12436 10.14710/lr.v9i1.12436 LAW REFORM; Vol 9, No 1 (2013); 89-105 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12436/9386 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23355 2022-09-01T20:42:13Z lawreform:ART

THE URGENCY OF GEOGRAPHICAL INDICATION AS A LEGAL PROTECTION INSTRUMENT TOWARD TRADITIONAL KNOWLEDGE IN INDONESIA Hananto, Pulung Widhi Hari Prananda, Rahandy Rizki Traditional Knowledge; Geographical Indication; Protection. Traditional knowledge products characterized by geographical conditions are economically and spiritually valuable assets for the people of the area. Potential misleading of geographical indication goods requires a legal instrument that provides protection. Geographical Indication (GI) is one of the instruments of intellectual wealth that has its own characteristics. This study aims to examine the regulations of GeograpicaI Indication in the national and international levels, the implications of geographical indications for stakeholders and the ideal form of setting geographical indications in Indonesia. This study uses normative juridical methods and comparative studies. The results of the study show that the GI’s regulation applied in Indonesia adheres to a system of merging with brand regulation. The implications of GI’s registration bring a comprehensive impact on the economy and the legitimacy of traditional knowledge. After reviewing the comparison of the protection of geographical indications in Ethiopia and Jamaica, the authors recommend to separate the arrangements for geographical indications with brands (sui generis) PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23355 10.14710/lr.v15i1.23355 LAW REFORM; Vol 15, No 1 (2019); 62-84 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23355/pdf Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/67253 2026-01-14T18:18:05Z lawreform:RES

Proof of Element of Unlawfulness Acts in The National Criminal Code Andre, Gusti Muhammad Arief, Barda Nawawi Sularto, RB Azizah, Faiqah Nur Nabela, Nadia Unlawfulness; Law of Evidence; National Criminal Code In criminal law, unlawful acts are one of the elements of a crime. Logically, in addition to the acts formulated in the law, the unlawful act must also be proven. If an unlawful act is not proven, then an act cannot be considered a crime. However, the elements of unlawful acts regulated in the old Criminal Code differ from those in the National Criminal Code. This article aims to analyse the law of evidence in relation to unlawful acts in the National Criminal Code, in order to establish the truth of the matter. The research method used is the normative juridical method with a literature study analysis. Proving the essence of formal (written) law in the law of evidence is very easy; however, proving the essence of material law is more difficult, as it requires the judge to explore the sense of legal justice that exists in society. In criminal law, proof of unlawful acts is based on the postulate in criminalibus probantiones bedent esse lucis clariores, which states that in criminal cases, evidence must be clearer than light. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-10-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/67253 10.14710/lr.v21i2.67253 LAW REFORM; Vol 21, No 2 (2025); 482-495 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/67253/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12480 2022-09-05T20:25:29Z lawreform:ART

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK (STUDI KASUS DUA KELINCI DAN GARUDA FOOD) Susilo, Andhi Budi Merek merupakan salah satu komponen hak kekayaan intelektual yang perlu mendapat perhatian khusus. Pelanggaran atau perilaku menyimpang dibidang merek akan selalu terjadi. Hal ini berkaitan dengan perilaku bisnis yang curang yang menghendaki persaingan (competitive) dan berorientasi keuntungan (profit oriented), sehingga membuka potensi aktivitas bisnis yang curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran merek terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan di dalam praktek bisnisnya PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2011-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12480 10.14710/lr.v7i1.12480 LAW REFORM; Vol 7, No 1 (2011); 124-142 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12480/9422 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33775 2023-05-11T02:27:06Z lawreform:RES

Optimizing Health Protocol Enforcement during the Covid-19 Pandemic Mustamu, Julista Bakarbessy, Andress D Health Protocol; Covid-19 Pandemic; Policy Formulation. The effort of the prevention and countermeasures in order to break the chain of transmission of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), it needs to be done in an integrated and comprehensive manner from various aspects of governance, health, socio-cultural and economic aspects. As part of the state of public health emergencies and has beeb designated as a non natural disaster, the regional goverment has the authority to take preventive and countermeasures actions primarily in the enforcement of health protocol during the Covid-19 pandemic in accordance with statutory provinsions. The research objective is to understand the enforcement of health protocols during the Covid-19 pandemic. The research method used is juridical-normative with a statutory approach and a conceptual approach to analyze problems qualitatively. The results and discussion concluded that The formulation of policies and formation of regional legal product that from the basic of legitimacy as well as the basic of legality to act for local goverments in the efoort to optimize the enforcement of prtococols during the Covid-19 pandemic, certaily need to develop specific policy formulation models and becemo a reference for local goverments in policy formulations and formulation reginal legal product in the enforcement of the Covid-19 health protocol. Policy formulation and formation of regional legal product in the enforcement of the Covid-19 health protocol include, and a review of the stages of policy formulation PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33775 10.14710/lr.v16i2.33775 LAW REFORM; Vol 16, No 2 (2020); 243-263 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33775/18124 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12341 2022-09-05T20:30:53Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA Etik Prawahyanti, Maria Goretti Hukum adalah salah satu alat yang amat diandalkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hukum sangat diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Namun fakta menunjukkan lain. Hukum di Indonesia justru seringkali melakukan kekerasan terhadap perempuan. Akibat hukum yang tidak berspektif gender, perempuan korban kekerasan justru dipersalahkan, diperlakukan secara tidak hormat atau dikorbankan lebih jauh lagi (re-victimised). Hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia dan warga masyarakat.Perlindungan hukum atas kasus kekerasan terhadap perempuan belum mendapatkan perhatian yang maksimal baik dari pemerintah, masyarakat maupun aturan hukum yang ada. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia belum memberikan perlindungan yang maksimal atas kasus kekerasan terhadap perempuan, maka perlu dilakukan terobosan atau pembaharuan sistem hukum kearah sistem hukum yang lebih berspektif gender, yakni Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)Kata Kunci : Kekerasan Terhadap Perempuan, Perlindungan Hukum, Perspektif Gender, Sistem Peradilan Pidana Terpadu PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2007-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12341 10.14710/lr.v3i1.12341 LAW REFORM; Vol 3, No 1 (2007); 22-39 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12341/9339 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15773 2022-09-05T20:19:10Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP PENGGUNAAN MEREK DALAM PERJANJIAN WARALABA Hayuningrum, Yulia Widiastuti Roisah, Kholis Hak Ekonomi; Merek; Perlindungan; Perlindungan Hukum; Waralaba Waralaba  sebagai  jalur  distribusi  yang  sangat  efektif  untuk  mendekatkan merek produk kepada konsumen sekaligus sebagai sarana eksploitasi hak ekonomi merek bagi pemiliknya. Penelitian membahas perlindungan   hak  ekonomi  atas penggunaan merek dalam perjanjian waralaba dan cara pemberi waralaba mengeksploitasi hak ekonomi mereknya. Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan Upaya perlindungan dan eksploitasi hak ekonomi atau kepemilikan eksklusif bagi pemilik merek melalui perjanjian waralaba dilakukan dengan mengatur hak dan kewajiban yang jelas perjanjian waralaba antara pemilik merek produk dan penerima waralaba. Kewajiban penerima waralaba untuk menggunakan setiap unsur tanda merek dan menggunakan memproduksi produk merupakan upaya menjaga reputasi dan ekuitas kepemilikan hak merek pemberi waralaba. Perjanjian waralaba merupakan salah satu cara pemilik merek mengeksploitasi hak atas mereknya juga memperluas distribusi produk yang berkaitan dengan  mereknya. Eksploitasi hak ekonomi melalui perjanjian waralaba secara ketat tidak selalu pada merek terkenal, bahwa merek terkenal CFC tidak terlalu rigit dalam mengatur klausula-klausula perjanjian penggunaan dan pemenfaatan hak mereknya sedangkan merek nasional “Ayam Bakar Wong Solo” mengatur pemanfaatan hak mereknya tersusun amat detail dan rapi dalam perjanjian waralabanya.  PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15773 10.14710/lr.v11i2.15773 LAW REFORM; Vol 11, No 2 (2015); 255-263 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15773/11787 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12495 2022-09-05T20:28:35Z lawreform:ART

PELAYANAN ADMINISTRASI UNTUK PROYEK BANGUNAN GEDUNG DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK As'adi, Edi Dewasa ini kebutuhan bangunan gedung di Indonesia semangkin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk menciptakan kondisi bangunan maka setiap Penyelenggaraan Proyek bangunan gedung di Indonesia wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana telah ditentukan undang-undang. Meskipun demikian, Untuk dapat memenuhi syarat administrasi tersebut di atas masyarakat terbentur kendala aturan yang semakin sulit dan mahal.            Fokus pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana aspek Hukum Syarat administrasi untuk proyek bangunan gedung dalam ketentuan normatif bangunan gedung melalui implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan kendala- kendalanya, Bagaimana analisa hukum terhadap substansi implementasi ketentuan normatif tentang bangunan gedung dalam perspektif hukum pelayanan publik yang baik, bagaimana politik hukum pelayanan syarat administrasi untuk proyek bangunan gedung di masa akan datang.            Metode penelitian yang digunakan dan diterapkan dalam tesis ini adalah Metode yuridis normative menitik beratkan kepada penelitian terhadap bahan kepustakaan (data skunder) yang ditunjang dengan poendekatan perundang-undangan (statute approach) dan dilengkapi dengan pendekatan kasus (case approach).            Hasil penelitian membuktikan, pengaturan pelayanan persyaratan administratif bangunan gedung di indonesia masih belom optimal. Karena masih ada kendala yang cukup signifikan didalam implementasinya, Yaitu terdapat perbedaan kompetensi pelayanan dalam dua instansi yang terpisah, hal ini terbukti dari pelayanan status hak atas tanah menjadi kewenangan badan pertanahan nasional dan sedangkan pelayanan persyaratan administratif mengenai kejelasan status hak atas kepemilikan bangunan gedung dan izin mandirikan bangunan menjadi kewenangan pemerintah daerah serta aturan lebih lanjut dari kejelasan status hak kepemilikan gedung belum ada pengaturanya yang dimaksudkan oleh uUU no. 28 tahun 2002 tentang banguna Gedung yang berupa peraturan Presidenya.            Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan administrasi untuk bangunan gedung perlu ada pembaharuan aturan hukum secara integral, penegakan hukum terintegrasi dan mekanisme pelayanan yang terkoordinasi dalam satu layanan. Kata Kunci : Syarat Administrasi Gedung, Hak Atas Tanah, Kepemilikan Bangunan Gedung,         izin Mendirikan Bangunan dan Pelayanan Pyblik yang Baik. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-10-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12495 10.14710/lr.v5i2.12495 LAW REFORM; Vol 5, No 2 (2010); 63-98 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12495/9433 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15950 2022-09-01T20:45:03Z lawreform:ART

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERSAINGAN PERDAGANGAN JASA DI BIDANG KONSTRUKSI DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Hidayah, Farida Nur Roisah, Kholis Dampak; Jasa Konstruksi; Kebijakan Persaingan Perdagangan; MEA Persaingan perdagangan jasa konstruksi yang kompetitif antar negara di ASEAN adanya dampak MEA memicu adanya kesenjangan di bawah penguasaan pasar jasa konstruksi oleh negara anggota ASEAN yang mempunyai kualitas yang lebih baik daripada negara anggota lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah Indonesia terhadap persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN, dan perbandingan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi antara  Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif - analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah kebijakan persaingan perdagangan jasa di bidang konstruksi dilakukan dengan meningkatkan sumber daya konstruksi nasional yang mempunyai daya saing berkualitas dalam perdagangan jasa konstruksi di era MEA melalui undang - undang yang berkaitan dengan jasa konstruksi, perdagangan, kepemilikan penanaman modal, keinsinyuran.Pembatasan kepemilikan modal dari pemerintah Indonesia mendorong minat investor yang rendah untuk  berinvestasi di Indonesia, dengan hambatan kualitas SDM Indonesia yang belum mampu bersaing dengan negara yang memiliki daya saing SDM yang baik. Perbandingan daya saing kemudahan berbisnis di bidang jasa konstruksi antara Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya saat ini Indonesia berada di peringkat Ke 7 dari 10 negara ASEAN. Perbandingan  investasi dan tenaga kerja masih dikuasai oleh Singapura. Dampak kebijakan pemerintah Indonesia dalam persaingan perdagangan jasa di sektor konstruksi di era  MEA adalah  lebih banyak dampak negatif terhadap perdagangan di sektor jasa konstruksi walaupun era MEA telah berlangsung selama setahun. Pemerintah Indonesia diharapkan  melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap jasa konstruksi nasional agar menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15950 10.14710/lr.v13i1.15950 LAW REFORM; Vol 13, No 1 (2017); 45-59 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15950/11862 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/61176 2024-08-14T23:46:41Z lawreform:RES

Environmental Damage: Community Lawsuit Against The Government Over Industrial Business Licenses Amiq, Bachrul Borman, M. Syahrul Taufik, Moh Aranggraeni, Renda Astuti, Pudji Aimim-Tham, Sukanya Aminah, Aminah Sustainable Development; Good Governance; Administrative Law; Environmental Damage; Administrative Courts Legal policies causing environmental damage raise questions about legal standing to file lawsuits with the State Administrative Court and its authority over business license disputes. This study examines the challenges and opportunities in implementing the authority of the state administrative court as a form of law enforcement on business licenses that impact environmental damage. This study uses the qualitative method NVivo12 Plus 12 by analyzing legal rules, journals, and online print media such as detik.com and kompas.com. The research focuses on the approach of laws and regulations related to the environment and case studies based on Supreme Court decisions. The Administrative Court plays a role in receiving claims against government actions that harm citizens. One of them is the authority to adjudicate disputes over government actions related to environmental disputes. Community participation is essential to create a healthy environment and is used not only as a means to an end but also as an end. The right to a healthy climate encompasses the right to receive environmental information, participate in decision-making, and review challenging public decisions within the scope of access to justice. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/61176 10.14710/lr.v20i1.61176 LAW REFORM; Vol 20, No 1 (2024); 1-21 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/61176/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/downloadSuppFile/61176/15538 Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12427 2022-09-05T20:25:58Z lawreform:ART

KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PUU-IX/2011 Sukma, Novira Maharani Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan dilaksanakannya pengangkatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan wakil menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011, dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan wakil menteri pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis, kemudian data itu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan kedudukan Wakil Menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 apabila dilihat dari segi kewenangannya, kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden dan di bawah Menteri, karena Wakil Menteri bertanggungjawab kepada Menteri dan bertugas sebagai pembantu Menteri. Dari segipengangkatannya, kedudukan Wakil Menteri di bawah Presiden, sedangkan Menteri dan Wakil Menteri kedudukannya adalah sama, dikarenakan sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui tata cara dan prosedur yang sama, sedangkan Wakil Menteri kedudukannya di atas Sekretariat Jenderal/Sekretariat Kementerian. Kedudukan wakil menteri di masa yang akan datang sebaiknya ditiadakan saja, karena peraturan perundang-undangan yang mengatur wakil menteri telah diubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, namun belum mampu memberikan ketegasan mengenai pengaturan Wakil MenteriKata Kunci: Kedudukan Wakil Menteri, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Putusan MK PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12427 10.14710/lr.v8i2.12427 LAW REFORM; Vol 8, No 2 (2013); 113-137 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12427/9377 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20869 2022-09-01T20:43:03Z lawreform:ART

MENCARI HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI ANAK MELALUI DIVERSI Priamsari, Rr. Putri A Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi, tidak jarang justru dimanfaatkan hanya untuk menghindarkan pelaku anak dari pidana penjara saja, tanpa benar-benar memahami konsep keadilan restoratif. Kewajiban bagi Polisi, Jaksa dan Hakim untuk melaksanakan diversi pada tiap-tiap tahap penanganan perkara, tidak menjamin keadilan restoraktif bagi pelaku anak akan terwujud, karena pelaksanaan diversi tidak mengedepankan tentang kesejahteraan anak dan pengaruhnya terhadap psikologi anak. Pengaturan diversi dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi yang mewajibkan diversi tetap dilaksanakan terhadap anak pelaku pidana berat dalam hal dakwaan disusun sedemikian rupa, membuktikan bahwa proses hukum bagi pelaku anak dalam suasana ramah bagi anak dengan konsep pelaku anak dianggap belum tentu bersalah hingga terbukti sah dan meyakinkan, justru lebih memberikan keadilan restoraktif bagi pelaku anak dan korban.Kata kunci : Diversi; Keadilan Restoratif; Anak. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20869 10.14710/lr.v14i2.20869 LAW REFORM; Vol 14, No 2 (2018); 220-235 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20869/14105 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/65211 2026-01-14T18:18:05Z lawreform:RES

Comparative Legal Analysis of the Resolution of Physical Violence Crimes Against Women in Indonesia and Malaysia Sopacua, Margie Gladies Taufik, Iqbal Ablamskyi, Serhii Physical Violence; Women; Indonesia; Malaysia The incidence of criminal acts of violence against women, or gender-based violence, in both Indonesia and Malaysia has shown an upward trend. This study aims to conduct a comparative legal analysis of the resolution mechanisms for physical violence against women in the two countries. The research employs a doctrinal legal method.The findings indicate that in Indonesia, the resolution of physical violence against women involves both penal and non-penal approaches. Domestic violence cases are addressed through multiple strategies, including preemptive, preventive, and curative measures. In Malaysia, the resolution of domestic violence cases includes the issuance of Interim Protection Orders (IPO) and Protection Orders (PO) by the courts, which are accompanied by access to shelters, counseling services, legal advice, guidance, and referrals to relevant institutions.The study concludes that both Indonesia and Malaysia share common objectives in preventing and eradicating domestic violence. However, their approaches differ due to the distinct legal systems each country follows. Malaysia adheres to the Anglo-Saxon common law system, whereas Indonesia follows the Civil Law tradition. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-07-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/65211 10.14710/lr.v21i2.65211 LAW REFORM; Vol 21, No 2 (2025); 241-265 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/65211/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12461 2022-09-05T20:20:44Z lawreform:ART

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Yulianto, Yulianto Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakankepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan sehinggadikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak (SPPA) yang di dalamnya mengatur Diversi dalam Pasal 6 sampaiPasal 16. Diversi didasarkan pada prinsip Restorative Justice yangmengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh anakkorban dan anak pelaku tindak pidana. Pentingnya SOP Diversi dalam Penuntutanterhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), diantaranya karena Pasal 7SPPA mengamanatkan bahwa di setiap proses penyidikan, penuntutan, danpemeriksaan di pengadilan harus diupayakan diversi, dan juga SEJA RI Nomor :SE-002/J.A/1989 menyatakan Jaksa memiliki peluang untuk melakukan Diversidalam menyelesaikan masalah ABH.Penelitian ini menggunakan metodepenelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa SOP Diversitingkat Penuntutan dirasa perlu dibentuk.Kata Kunci: Diversi Di Tingkat Penuntutan, SOP Diversi Penuntutan PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12461 10.14710/lr.v10i1.12461 LAW REFORM; Vol 10, No 1 (2014); 109-125 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12461/9409 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30308 2022-09-01T20:40:09Z lawreform:ART

Design of General Election in Indonesia Syafei, Muhammad Darajati, Muhammad Rafi General Election; Simultaneously; Democracy The 2019 general elections in Indonesia have been held differently from the previous period. The 2019 general elections held simultaneously five boxes. This article discusses how the implementation of the 2019 general election and how the rather election should be carried out in the future. The author concludes that the implementation of simultaneous general elections in 2019 caused tremendous complexity for participants, voters, and organizers. The complexity and constraints that occur make the selection process not run well and less efficient and effective time spent. Then for the coming period, the elections should be carried out using the design of simultaneous national elections and simultaneous regional elections. In the simultaneous national election, it held to elect the President and Vice President, members of the House of People’s Representative, and members of the Regional Representative Board. Then in the simultaneous regional election, it held to elect the Governor, Regent/ Mayor, Provincial Legislative Council, and Regency/ City Legislative Council. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-03-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30308 10.14710/lr.v16i1.30308 LAW REFORM; Vol 16, No 1 (2020); 97-111 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30308/17224 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/669 2022-09-05T20:28:55Z lawreform:ART

PENERAPAN HUKUM HAK CIPTA SENI BATIK PEKALONGAN SEBAGAI KOMODITAS INTERNASIONAL (STUDI UPAYA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN MENJADIKAN BATIK PEKALONGAN SEBAGAI KOMODITAS INTERNASIONAL) Trimargawati, Nur Endang ABSTRAKBatik sebagai warisan budaya Indonesia yang dibuat secara konvensionalperlu dilindungi dan dipertahankan. Hal yang paling mendasar dalam upayamelestarikan seni batik, batik kontemporer dan khususnya batik tradisional adalahupaya memberikan penghargaan berupa perlindungan bagi para pembatik atashasil karya intelektualnya. Perlindungan bagi karya seni batik dapat diberikanmelalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.Batik Pekalongan sebagai karya seni dan warisan budaya sangat dikagumidunia, karena kaya akan corak dan warnanya, dan para pembatiknya selalumengikuti perkembangan jaman.. Batik Pekalongan sebagai komoditasinternasional harus terus ditingkatkan agar bisa terus bersaing dalam globalisasiperdagangan. Batik sebagai karya cipta yang diperdagangkan harus didaftarkan keDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan yang bisa didaftarkan adalahmerek, corak atau teknologinya. Namun faktanya, masih banyak perusahaan batikPekalongan yang tidak mendaftarkan karya seni batiknya, karena masyarakatpengrajin batik masih kurang memahami Undang-undang Hak Cipta, selain itupula masih adanya pelanggaran hak cipta atas seni batik.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahansebagai berikut: (1) Bagaimanakah penerapan hukum hak cipta pada seni batikkontemporer dan seni batik tradisional Pekalongan sebagai komoditasinternasional? dan (2) Bagaimanakah upaya-upaya Pemerintah Kota Pekalonganmenjadikan batik Pekalongan sebagai komoditas internasional?Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridissosiologis dengan analisa secara kualitatif. Metode pengumpulan data diperolehmelalui data primer dan data sekunder.Hasil penelitian adalah bahwa seni batik di Indonesia mulai mendapatperlindungan Hak Cipta sejak UUHC 1987 hingga UUHC 2002. Menurut UUHC1987 dan UUHC 1997, seni batik yang mendapat perlindungan adalah seni batikyang bukan tradisional dengan pertimbangan batik yang tradisional telah menjadimilik bersama, sehingga konsekuensinya bagi orang Indoonesia mempunyaikebebasan untuk menggunakannya tanpa dianggap sebagai suatu pelanggaran.Sedangkan UUHC 2002, unsur yang ditekankan adalah pada pembuatan batiksecara konvensional. Seni batik mendapat perlindungan hukum karena termasukdalam lingkup Hak Cipta menurut ketentuan Pasal 12 UUHC 2002. dan untukciptaan batik tradisional yang termasuk folklor dilindungi oleh Pasal 10.2Upaya-upaya Pemerintah Kota Pekalongan menjadikan batik Pekalongansebagai komoditas internasional adalah sebagai berikut: (1) mengembangkanpotensi batik dengan formulasi yang lebih fokus dan terkonsentrasi melaluipendekatan kluster industri (sentra produksi dan sentra perdagangan), (2) KlinikBisnis dan HKI, (3) Musium Batik Pekalongan, (4) mengusahakan pemberiankredit lunak kepada pengrajin, (5) peningkatan SDM terutama untuk pengrajindengan kursus-kursus pelatihan, (6) peresmian trading house UKMK KotaPekalongan, (7) pembangunan sentra-sentra grosir, dan lain-lain.Kata Kunci : Batik Pekalongan, Komoditas Internasional, Hukum Hak Cipta PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-12-17 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/669 10.14710/lr.v5i1.669 LAW REFORM; Vol 5, No 1 (2009) 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/669/562

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15762 2022-09-05T20:19:10Z lawreform:ART

ABORTUS PROVOCATUS KARENA KEGAGALAN ALAT KONTRASEPSI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL Salamor, Anna Maria Sularto, RB Rochaeti, Nur abortus provocatus; alat kontrasepsi; pembaharuan hukum nasional Di Indonesia Abortus Provocatus lebih populer disebut aborsi. Dalam KUHP  aborsi dilarang dengan alasan apapun, namun dalam undang-undang Kesehatan  diberikan pengecualian dilakukan aborsi dengan alasan indikasi kedaruratan medis. Berdasarkan pokok pemikiran diatas, maka dapat dirumusakan beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan abortus provocatus karena kegagalan alat kontrasepsi dalam hukum nasional saat ini, bagaimanakah pengaturan abortus provocatus karena kegagalan alat kontrasepsi dalam perspektif pembaharuan hukum nasional di masa yang akan datang. Metode pendekatan yuridis komparatif yaitu dilakukan dengan perbandingan terhadap peraturan perundangan di beberapa Negara asing yang berhubungan dengan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa abortus provocatus karena kegagalan alat kontrasepsi dalam hukum nasional saat ini belum memberikan jaminan bagi perlindungan kesehatan masyarakat. Abortus provocatus karena kegagalan alat kontrasepsi di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pengaturan aborsi di beberapa KUHP asing sebagai bahan untuk melakukan pembaharuan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Saran yang dapat disampaikan adalah penguguran kandungan bukanlah langkah terbaik yang dapat dipilih tetapi dalam kondisi yang membahayakan kesehatan sebaiknya perlu pengaturan yang memberi rasa perlindungan dan jaminan kesehatan ibu hamil.    PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15762 10.14710/lr.v11i2.15762 LAW REFORM; Vol 11, No 2 (2015); 139-156 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15762/11777 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41751 2021-10-01T02:23:26Z lawreform:RES

Urgency of Strengthening Women Participation in The Building of Gender Justice Based Village Budoyo, Sapto Hardiyanti, Marzellina Women Participation; Village Building; Gender Justice Village building is part of national building which is regulated in Law No. 6 Year 2014 on Village. People participation is necessary in the building of villages, including the participation of women which is still considered very low particularly in generating their aspiration to build villages. Therefore, strengthening women participation in village building is necessary so that policies regarding women issues can be well accommodated in order to realize village building which is based on gender justice. Law research method was appllied in this study using literature approach in order to collect accurate data. The result of this study shows that it is necessary to strengthen women participation in village building which is based on gender justice because it is indicated that political law in Indonesia tends to support the issue corcerning legal protection toward women position as citizens. This is regulated in constitutional foundation in   Article 27 section (1), Article 28D section (1), and Article 28I section (2) The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia and Article 55 No.6 Year 2014 Law on Village. Women representation in villages aims to solve various issues related to women justice particularly on issues around violence cases which seems like a tip of an iceberg and are unresolved. The efforts to strengthen women participation in village building are built through the form of togetherness, growing from root, trust and openness. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41751 10.14710/lr.v17i2.41751 LAW REFORM; Vol 17, No 2 (2021); 252-266 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41751/20151 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15875 2022-09-01T20:48:56Z lawreform:ART

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA Ningrum, Diajeng Kusuma Ispiyarso, Budi Pujiono, Pujiono Formulasi Kebijakan Hukum Pidana; Sanksi Pidana; Tindak Pidana Perpajakan Pajak merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara dan sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Peranan strategis sektor perpajakan terlihat dari kecenderungan meningkatnya target yang telah dicanangkan oleh pemerintah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, target penerimaan negara dari sektor perpajakan meningkat sekitar 190% yaitu dari Rp. 652 trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.246 trilyun pada tahun 2014 dan Rp. 1.244,7 trilyun (APBNP) yang ditargetkan dalam APBN Perubahan Tahun 2015.Penggunaan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, menimbulkan permasalahan hukumdalam tataran konseptual, Antaralain sebagai berikut; Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana di bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara saat ini, bagaimana implementasi kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara saat ini, serta bagaimanakah kebijakan formulasi di bidang perpajakan yang akan datang sebagai upaya peningkatan penerimaan negara, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis diperoleh hasil analsis antaralain; Kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana fiskal di masa yang akan datang ditinjau dari sudut pembaharuan hukum pidana.  Pengaturan mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku delik juga harus diformulasikan kembali sehingga dapat mencakup pidana formal seperti kurungan dan denda dan pidana informal. Selain itu pula, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan pengenaan sanksi yang berbeda bagi korporasi dan perorangan atau individu. Tolok ukur dari sanksi pidana ini pada akhirnya adalah efektivitas sanksi pidana untuk mencegah terjadinya suatu delik (hal ini mengacu pada teori pencegahan dalam konteks hukum penitensier) atau pun untuk mengembalikan keadaan seperti sediakala. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15875 10.14710/lr.v12i2.15875 LAW REFORM; Vol 12, No 2 (2016); 209-221 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15875/11846 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/49141 2024-08-07T20:36:36Z lawreform:RES

Authority of the Dispute Council in the Resolution of Construction Disputes in Indonesia Vidyapramatya, Nurindria Naharista Latifah, Emmy Farida, Elfia Tigor, Antonius Alexander Dispute Council; Construction Work Contract; Construction Work; Construction Disputes. The Dispute Council is a construction dispute resolution forum mandated by Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services. The existence of the Dispute Council as a construction dispute resolution forum is actually not much different from other alternative dispute resolution forums, such as negotiation, mediation, and arbitration. However, the Construction Services Law mandates that a Dispute Council be formed by the parties simultaneously with the preparation of a construction work contract. In practice, decisions made by the Dispute Council are often not final and binding if one of the parties is not willing to implement the decision of the Dispute Council. This study aimed to compare the effectiveness of the authorities between the Dispute Council and other alternative dispute resolution forums. This research was normative research. The data used were secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique used literature study, and the data analysis technique used qualitative analysis. The results of the research show that the dispute resolution process with the Dispute Council is ineffective because it takes a long time. Parties who do not want to implement the decision of the Dispute Council will continue the dispute resolution process to arbitration. In fact, when the arbitration process fails, the dispute is submitted to court. This situation becomes more effective and saves time when the resolution of construction disputes directly uses arbitration without going through the Dispute Council first. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2023-07-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/49141 10.14710/lr.v19i1.49141 LAW REFORM; Vol 19, No 1 (2023); 88-109 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/49141/pdf Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12418 2026-04-06T20:07:52Z lawreform:ART

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Ridwan, Ridwan Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Namun demikian, cita-cita tersebut dapat terhambat oleh tindakan korupsi yang berkembang sangat cepat, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, dan tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara, tetapi merusak perekonomian rakyat, serta menjadi ancaman bagi stabilitas Nasional dan internasional. Untuk itu diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana, karena itu permasalahan difokuskan pada dua hal pokok yaitu bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan yang akan datang. Tujuan penelitian adalah menganalisa kebijakan formulasi yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini serta untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan prilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder yang dikumpulkan dari sumber primer yaitu perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga diperlukan pembaharuan dengan menekankan rumusan tindak pidana pada unsur”merugikan negara”. Mengingat perkembangan korupsi semakin cepat dari tahun ke tahun, maka Konsep KUHP dirasakan sebagai kebijakan hukum pidana yang tepat bagi penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang.Kata kunci : kebijakan formulasi, Penanggulangan, tindak pidana korupsi PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2012-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12418 10.14710/lr.v8i1.12418 LAW REFORM; Vol 8, No 1 (2012); 78-98 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12418/9368 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20239 2022-09-01T20:43:42Z lawreform:ART

URGENSI REKONSTRUKSI HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA Anjani, Margaretha Rosa Santoso, Budi Pada era ekonomi digital, penggunaan media internet sebagai sarana perdagangan secara elektronik (e-commerce) mengalami perkembangan  yang signifikan . Keberadaan regulasi e-commerce  di indonesia  belum secara komprehensif  dalam  memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku e-commerce.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang aspek pengaturan hukum bagi pelaksaan e-commerce di Malaysia dan di Indonesia dan tentang pengaturan e-commerce yang diharapkan yang dapat diterapkan di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakanadalah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, dimana penelitian hukum ini menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum di bidang e-commerce pada dasarnya telah diatur dan diakui di Indonesia, namun pengaturan tersebut masih secara parsial atau sebagian dari kegiatan e-commerce, Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik aturan-aturan dasar dan infrastruktur-infrastruktur teknis yang mendukung realisasi e-commerce. Sedangkan Malaysia telah memiliki peraturan khusus bagi pelaksanaan e-commerce. Dimana undang-undang ini mengakomodir undang-undang lainnya yang mendukung pelaksaan e-commerce. Saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah diperlukannya undang-undang khusus yang mengatur e-commerce untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak yang bertransaksi secara elektronik dan dapat membangun sistem penyelesaian sengketa melalui Online Dispute Resolution. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20239 10.14710/lr.v14i1.20239 LAW REFORM; Vol 14, No 1 (2018); 89-103 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20239/13879 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/62903 2025-04-28T19:25:12Z lawreform:RES

Benefits and Costs of Legal Policy for the Food Estate Program in Indonesia Redi, Ahmad Mizuno, Kosuke Benefits; Costs; Legal Policy; Food Estate; Food Security To ensure food availability across Indonesia and mitigate potential food crises, the government introduced the Food Estate program under Presidential Regulation No. 109 of 2020. This initiative aims to strengthen national food security through the effective management of food reserves. This study analyzes the legal aspects of the Food Estate concept in Indonesia using a normative juridical approach, which includes a literature review, analysis of relevant laws and regulations, and an examination of legal cases related to the Food Estate program.The findings indicate that the legal framework governing the Food Estate program has undergone several revisions, beginning with Minister of Environment and Forestry Regulation No. 24 of 2020 and later amended by Minister of Environment and Forestry Regulation No. 7 of 2021. The Food Estate program presents both benefits and challenges. While it enhances food security, attracts investment, and increases farmers’ incomes, it also poses risks such as land conflicts, environmental degradation, deforestation, and shifts in agricultural practices that may threaten food sovereignty. Additionally, concerns arise regarding land conversion and the potential for price manipulation by financial stakeholders. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-03-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/62903 10.14710/lr.v21i1.62903 LAW REFORM; Vol 21, No 1 (2025); 58-80 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/62903/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12451 2026-04-06T20:08:57Z lawreform:ART

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA POLITIK Rahadian, Dian Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukumpidana dalam menanggulangi tindak pidana politik, serta kebijakan hukumpidananya di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder berupaperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundangundangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana politik identikdengan tindak pidana terhadap keamanan Negara yang diatur dalam Bab I BukuKedua KUHP. Sanksi pidana yang diformulasikan adalah pidana pokok berupaancaman pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda, sedangkan sanksi pidanatambahan berupa pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusanhakim. Subjek tindak pidana politik yang dapat dipertanggungjawabkan hanyaorang/manusia saja. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidanapolitik di masa mendatang yaitu dalam konsep RUU KUHP, tindak pidanapolitik/tindak pidana terhadap keamanan Negara diatur pada Bab 1 Buku Kedua.Tindak pidana politik/tindak pidana terhadap keamanan Negara termasuk dalamdelik yang dipandang berat dan sangat berat/serius, sehingga subjek yang dapatdipertanggungjawabkan tidak hanya orang/manusia saja, bisa pula korporasiwalaupun tidak dirumuskan dalam pasal-pasalnya, melainkan diatur dalam aturanumum.Kata Kunci: Kebijakan hukum pidana, Tindak pidana politik PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12451 10.14710/lr.v9i2.12451 LAW REFORM; Vol 9, No 2 (2014); 139-152 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12451/9400 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26187 2022-09-01T20:41:30Z lawreform:ART

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN DISMISSAL TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERASAL DARI BADAN PERADILAN Muhajir, Ichsan Sa’adah, Nabitatus Penetapan Dismissal; Keputusan Tata Usaha Negara; Pengadilan Tata Usaha Negara. Negara hukum dalam perkembangannya menuntut adanya perkembangan peradilan administrasi sehingga Indonesia membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hukum Acara PTUN mengenal adanya penetapan dismissal oleh Ketua Pengadilan yang bertujuan untuk menentukan Kompetensi Absolut PTUN.Penelitian inian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Berasal Dari Badan Peradilan dan menganalisis upaya hukum dari adanya penetapan dismissal yang ditetapkan oleh Ketua PTUN Semarang. Metode pendekatan penelitian  yang dipakai adalah. pendekatan doktrinal terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Berasal Dari Badan Peradilan tidak dapat dikatakan sebagai KTUN karena hal ini sesuai dengan amanat Pasal 2 huruf e UU PTUN. Upaya hukum dari adanya penetapan dismissal yang ditetapkan oleh Ketua PTUN Semarang yaitu penggugat dapat melakukan upaya hukum berupa perlawanan terhadap penetapan dismissal Ketua PTUN Semarang. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26187 10.14710/lr.v15i2.26187 LAW REFORM; Vol 15, No 2 (2019); 290-302 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26187/15943 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/215 2022-09-05T20:28:55Z lawreform:ART

PENGUASAAN DOKUMEN DAN PENGIKATAN AGUNAN DENGAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM PEMBERIAN KREDIT EXPLOITASI Edirianto, Sunardi Dunia perbankan pada saat ini sangat erat kaitannya dengan perekonomianmasyarakat, terlebih lagi bagi masyarakat yang sedang membangun. Perbankan memilikiperan strategis karena fungsi utama bank merupakan wahana yang dapat menghimpundana dan menyalurkannya kepada masyarakat secara efektif dan efisien untukmeningkatkan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arahpeningkatan taraf hidup rakyat banyak. Seperti tertuang dalam Undang-UndangPerbankan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 . Bank adalahbadan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan danmenyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalamrangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit adalah penyediaan uang atautagihan yang dapat dipersamakan dengan ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatanpinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan untuk melunasihutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pemberian kredittersebut Masalah paling besar yang mungkin timbul dalam pemberian kredit ini dialamioleh semua bank di Indonesia tanpa kecuali adalah Penyelesaian kredit macet yangterjadi pada Bank, sehingga dalam kredit diperlukan adanya suatu jaminan. Untuk itulahdalam penyunusan tesis ini penulis mengambil judul “Penguasaan Dokumen DanPengikatan Agunan Dengan Surat Kuasa Membebankan Hak TanggunganDalam Pemberian Kredit Exploitasi”Kemudian dari judul tersebut pokok permasalahan yang penuliskemukakan adalah Mengapa dalam pemberian Kredit Eksploitasi menggunakan SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai Pengikatan Jaminan Kredit; BagaimanaProsedur Penguasaan Dokumen dan Pengikatan Agunan dengan Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan dalam Pemberian Kredit Exploitasi; Kendala-kendalaapakah yang timbul dari adanya Penguasaan Dokumen dan Pengikatan Agunan denganSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam Pemberian Kredit ExploitasiDari pokok permasalah tersebut kemudian penulis akan melakukanpenelitian/pembahasan mengenai alasan-alasan apa yang dapat dikemukan berkaitandengan pemberian Kredit Exploitasi dengan mengunakan Surat Kuasa MembebankanHak Tanggungan sebagai Pengikatan Jaminan Kredit; bagaimana prosedur PenguasaanDokumen dan Pengikatan Agunan dengan Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan dalam Pemberian Kredit Exploitasi; Kendala-kendala yang timbul dariadanya Penguasaan Dokumen dan Pengikatan Agunan dengan Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan dalam Pemberian Kredit Exploitasi.Dan akhirnya didapat kesimpulan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pokokpermasahan tersebut adalah Agunan yaitu hak dan kekuasaan atas barang yang2diserahkan oleh debitur dan atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank gunamenjamin pelunasan hutang debitur, apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasisesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau addendumnya. Barangagunan berupa barang tidak bergerak adalah dengan cara menguasai dokumen/ buktibuktipemilikan yang sah dari barang tersebutKata kunci : Penguasaan Dokumen, SKMHT, Kredit Expolitasi PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/215 10.14710/lr.v5i1.215 LAW REFORM; Vol 5, No 1 (2009) 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/215/140

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15752 2022-09-05T20:20:03Z lawreform:ART

KEBIJAKAN PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS Wicaksono, Adi Hardiyanto Pujiyono, Pujiyono Diversi; Kebijakan Formulasi; Tingkat Penuntutan Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam suatu sistem peradilan pidaana anak dilakukan melalui proses diversi yang berorientasi pada keadilan restorative. Pelaksanaan diversi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib dilakukan pada setiap tingkatan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA ini. Penelitian menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum positif Indonesia, bagaimana implementasi diversi sebagai suatu perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penuntutan serta kendala-kendala apa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode pendekatan penelitian  yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada suatu keadilan restoratif telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan dalam pelaksanaan upaya diversi khususnya pada tingkat penuntutan telah menuju ke arah yang lebih baik dengan keluarnya Peraturan Jaksa Agung Nomor : 006/PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan yang menjadi pedoman bagi jaksa dalam melakukan upaya diversi. Namun demikian dalam pelaksanaan upaya diversi tersebut yang masih terdapat kendala-kendala yang timbul baik yang sifatnya yuridis maupun teknis diantaranya kurangnya sosialisasi peraturan pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan diversi yang baru dikeluarkan, kurangnya pemahanan para pihak mengenai pelaksanaan diversi serta kurangnya keahlian jaksa anak untuk memahami dan mengerti nilai-nilai dalam menerapkan konsep diversi yang berorientasi pada pendekatan restoratif justice sehingga untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan perhatian dari pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi, serta adanya sosialisasi bagi para pihak mengenai diversi dan diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bagi para jaksa anak pada khususnya. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15752 10.14710/lr.v11i1.15752 LAW REFORM; Vol 11, No 1 (2015); 12-42 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15752/11767 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37558 2021-05-05T04:15:30Z lawreform:RES

Comparation of The Transfer of Land Rights to The Description Deed of Inheritance Rights Wijayanti, Tania Muryanto, Yudho Taruno Darori, M. Irnawan Transfer of Land Rights; Inheritance; and Chinese Marriages are carried out by mixed ethics, so it is very difficult to know whether there are ethnics of Chinese, foreign-Eastern or indigenous groups in a cpopulation. This study aims to determine the legal certainty of a certificate of inheritance for Indonesian citizens of Chinese descent. The research method used is normative juridical. The results of the research and the conclusions show that the notary is the only official authorized to make an authentic deed, namely a certificate of inheritance rights for Indonesian citizens of Chinese descent in accordance with Article 15 of the UUJNP. Comparison of Arrangements for Transfer of Land Rights to Deeds of Inheritance Rights of Chinese Descendants In ASEAN countries, namely Malaysia, that the distribution is contained in Article 6 of the Distribution Act 1958 jo. (Amendment) Act 1997 One of Article 6 (1), then in Turkey Article 35 of the Land Registry Law No 2644 / 1934my which gives foreigners the right to acquire land in Turkey and is subject to legal provisions governing restrictions and prohibitions. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37558 10.14710/lr.v17i1.37558 LAW REFORM; Vol 17, No 1 (2021); 121-134 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37558/19062 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12507 2022-09-05T20:27:30Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BANGUNAN KUNO/BERSEJARAH DI KOTA SEMARANG SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA Prasetyowati, Ana Beragam ciptaan bangunan dengan arsitektur kuno bernafaskan Belanda banyak dijumpai di Kota Semarang namun belakangan ini bangunan kuno/bersejarah yang berupa gedung maupun rumah tinggal tersebut perlahan tapi pasti mulai dibongkar sesuai dengan selera pemiliknya untuk dialihfungsikan dengan pembangunan fasilitas baru atau berbagai alasan tertentu sehingga dapat menghilangkan aspek orisinalitas suatu obyek ciptaan. Bangunan kuno bersejarah merupakan karya cipta bangunan di bidang arsitektur sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki nilai seni dan historikal yang sangat tinggi sehingga perlu dilindungi kelestariannya.  Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, maka penulis berusaha menjelaskan mengenai kondisi pengaturan terhadap perlindungan bangunan kuno bersejarah di Kota Semarang, apakah pengalihfungsian bangunan kuno bersejarah merupakan suatu tindakan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam UUHC 2002 dan bagaimanakah peran Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian bangunan kuno bersejarah sebagai warisan budaya. Hasil penelitian terakhir yang diperoleh bahwa pada Tahun 2006 Kota Semarang memiliki sebanyak 290 buah bangunan kuno/bersejarah. Adapun perlindungan terhadap bangunan kuno/bersejarah tersebut telah lebih dahulu diatur oleh Surat Keputusan Walikota Semarang No.646/50/Tahun 1992, sebelum UU Benda Cagar Budaya diterbitkan. Selama ini masyarakat mengetahui bahwa ciptaan bangunan kuno/bersejarah hanya dilindungi oleh UU Benda Cagar Budaya padahal karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya dalam bidang seni arsitektur pada bangunan kuno/bersejarah juga dilindungi oleh UUHC 2002.   Kesimpulan yang diperoleh bahwa minimnya pengetahuan akan prinsip-prinsip dan bentuk perlindungan bangunan kuno/ bersejarah menyebabkan kondisi pengaturan hukum terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelestarian bangunan kuno tidak berjalan efektif. Pada dasarnya suatu konsep alih fungsi terhadap karya ciptaan bangunan kuno bersejarah tidak melanggar UUHC 2002 maupun UU Benda Cagar Budaya sepanjang dilakukan menurut kaidah-kaidah konservasi atau pelestarian. Adapun usaha pemerintah yang telah dilakukan belum berjalan maksimal dikarenakan faktor sumber daya manusia yang kurang memahami prinsip perlindungan bangunan kuno/bersejarah serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap penanganan bangunan kuno. Rekomendasi yang diberikan adalah penanganan permasalahan bangunan kuno per kasuistis, penyediaan dana pemeliharaan bangunan kuno atau pemberian kompensasi berupa keringanan pajak bagi pemilik bangunan, pembentukan lembaga pengawas atau pemerhati bangunan kuno maupun lembaga inventarisir bangunan kuno, sosialisasi perangkat peraturan, dan melengkapi UUHC 2002 dengan PP mengenai pertimbangan pelaksanaan teknis sebagai aplikasi 15 huruf f maupun Pasal 10 ayat (1) beserta ketentuan pidananya. Kata Kunci : bangunan kuno, warisan budaya, perlindungan hak cipta PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12507 10.14710/lr.v6i1.12507 LAW REFORM; Vol 6, No 1 (2010); 106-129 2580-8508 1858-4810 ind Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47477 2026-02-20T01:36:45Z lawreform:RES

Problems of Law Enforcement in Realizing The Principle of Equality Before The Law in Indonesia Problems of Law Enforcement in Realizing The Principle of Equality Before The Law in Indonesia Rofingi, Rofingi Rozah, Umi Asga, Adifyan Rahmat Problems; Law Enforcement; Equality. Problems; Law Enforcement; Equality Indonesia is a state of law. The law stipulates the principle of equality before the law. There are various problems in law enforcement. These problems have led to the failure to observe the principle of equality before the law. Just as the persecution suffered by Sarpan, the police admitted that they were the perpetrators of the murder. This is different from the case of Napoleón Bonarparte and Prasetijo Utomo, the suspect of bribery to remove red notice warrant of Djoko Tjandra. In this case, Djoko Tjandra had lunch with the head of the prosecutor's office. This research is significant considering the widespread practice of law enforcement that underestimates the principle of equality before the law, so it will not discriminate against everyone when applying the law in the future. This study uses the non-doctrinal reaserch because it examines laws and regulations and their implementation to the people. From this research, it is found that due to the problems of laws and regulations that are unsuitable for the people, lacked of ethics, beliefs, resources, and transparency in the screening of order agents, the principle of equality before the law has not been implemented, and there is inconsistency in the application of the law Integration leading to the decline in public trust to the law . Therefore, these issues need to be improved to realize the principle of equality before the law in law enforcement. Indonesia is a state of law. The law stipulates the principle of equality before the law. There are various problems in law enforcement. These problems have led to the failure to observe the principle of equality before the law. Just as the persecution suffered by Sarpan, the police admitted that they were the perpetrators of the murder. This is different from the case of Napoleón Bonarparte and Prasetijo Utomo, the suspect of bribery to remove red notice warrant of Djoko Tjandra. In this case, Djoko Tjandra had lunch with the head of the prosecutor's office. This research is significant considering the widespread practice of law enforcement that underestimates the principle of equality before the law, so it will not discriminate against everyone when applying the law in the future. This study uses the non-doctrinal reaserch because it examines laws and regulations and their implementation to the people. From this research, it is found that due to the problems of laws and regulations that are unsuitable for the people, lacked of ethics, beliefs, resources, and transparency in the screening of order agents, the principle of equality before the law has not been implemented, and there is inconsistency in the application of the law Integration leading to the decline in public trust to the law . Therefore, these issues need to be improved to realize the principle of equality before the law in law enforcement. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-08-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/47477 10.14710/lr.v18i2.47477 LAW REFORM; Vol 18, No 2 (2022); 222-237 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/47477/pdf_1 Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12408 2022-09-05T20:24:42Z lawreform:ART

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI (VICARIOUS LIABILITY) DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA Fatimah, Fines Regulasi vicarious liability dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pengecualian dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupakan wujud dari ide keseimbangan sekaligus pelengkap (complement) dari asas Geen Straft Zonder Schuld, hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 2008. Penjelasan Pasal 38 ayat (2), menyatakan bahwa vicarious liability harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dari sinilah penulis merasa perlu untuk membuat sebuah penelitian tentang vicarious liability dalam kebijakan hukum pidana, karena pada kenyataannya pengaturan vicarious liability dalam Konsep KUHP belum menegaskan dalam hal-hal apa saja subjek hukum dapat dipertanggunjawabkan secara vicarious.Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bertujuan mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai: pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dalam kebijakan formulasi hukum pidana saat ini, dan pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dalam kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni yang memusatkan penelitian pada sumber data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip1Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Kebijakan formulasi vicarious liability/ pertanggungjawaban pengganti di Indonesia saat ini lebih tertuju pada kejahatan korporasi. Kebijakan formulasi vicarious liability/ pertanggungjawaban pengganti di Indonesia yang akan datang sebaiknya dirumuskan tidak hanya untuk tindak pidana korporasi, atau tidak hanya pada hubungan kerja, tapi juga dapat diterapkan pada hubungan orang tua dengan anaknya, dan suami dengan isterinya. Vicarious liability seharusnya diterapkan pada tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana strict liability (dilakukan oleh orang dalam “hubungan” yang telah disebutkan), dan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana denda.Kata kunci: Pertanggungjawaban pengganti, kebijakan PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2012-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12408 10.14710/lr.v7i2.12408 LAW REFORM; Vol 7, No 2 (2012); 1-42 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12408/9359 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16159 2022-09-01T20:44:33Z lawreform:ART

Reposisi Hukom Suloh Terkait Mitigasi Bencana Sosial di Aceh Sulaiman, Sulaiman Bencana Sosial; Hukom Suloh; Mitigasi Bencana Kehidupan manusia tidak mungkin dilepaskan dari masalah. Sebagai makhluk yang bersosialisasi, manusia harus saling berhubungan. Dalam berhubungan demikian tidak jarang muncul masalah di antara mereka. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, manusia juga menyiapkan mekanismenya. Salah satu wujudnya adalah penyelesaian secara adat. Wujud penyelesaian secara adat di Aceh dikenal dengan hukom suloh. Konsep hukom suloh berkaitan dengan kepentingan perdamaian dalam masyarakat. proses perdamaian ini dimulai dari penerimaan kasus, mengkomunikasikan dengan fungsionaris adat, memutuskan kasus, serta menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat disertai ritual saling maaf-memaafkan. Adanya cara menyelesaikan masalah demikian, akan membuat konflik semakin kecil dalam masyarakat. Kondisi demikian strategis bagi pengurangan risiko bencana sosial di Aceh. Atas dasar itu, hukom suloh harus direposisi, tidak hanya dipandang sebagai hukum adat semata, melainkan sarana strategi dalam penyelesaian masalah dalam masyarakat. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16159 10.14710/lr.v13i2.16159 LAW REFORM; Vol 13, No 2 (2017); 249-258 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16159/11915 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/64957 2024-12-30T01:30:11Z lawreform:RES

Compulsory Testament: State Intervention in the Protection and Fulfillment of Human Rights of Non-Muslim Heirs Rahman, Abdul Lohalo, Georges Olemanu Imširović, Mirela Bin Paidi, Zulhilmi Compulsory Testament, Heirs; Human Rights; Non-Muslims This article discusses the importance of state intervention in protecting and fulfilling the human rights of non-Muslim heirs through the institution of compulsory testament. In the diverse social landscape of Indonesian society, it is possible for one heir to adhere to a non-Muslim religion while the other two heirs are Muslim. This situation raises a legal problem in the field of inheritance, as the non-Muslim heir may risk losing their inheritance rights. Both religious rights and inheritance rights are human rights that must be protected, and their fulfillment must be guaranteed by the state through the establishment of policies regarding compulsory testament. This study employs a normative legal research method to examine existing regulations, the challenges faced by non-Muslim heirs, and the role of the state in promoting justice and protecting human rights. The results of the study conclude that mandatory wills intended for non-Muslim heirs are based on customary law with the principles of justice, social justice, and humanity. Mandatory wills for non-Muslim families also accommodate the democratic atmosphere in society and the state, answering the need for a sense of justice that is the right of every individual and preventing inequality in the pluralistic Indonesian society. It is necessary to strengthen regulations related to compulsory testament, to guarantee the rights of non-Muslim heirs, in order to create a more just and civilized society. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/64957 10.14710/lr.v20i2.64957 LAW REFORM; Vol 20, No 2 (2024); 301-328 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/64957/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12442 2022-09-05T20:22:23Z lawreform:ART

OPTIMALISASI ASET HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) MILIK PERSEROAN TERBATAS DI DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Salam, Abdus Putusan kepailitan menunjuk kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) untukmewakili Perseroan Terbatas (PT) melakukan tindakan hukum menyangkut hartaPerseroan Terbatas (PT) untuk tujuan pemenuhan hak para Kreditornya. Di dalampraktek Kurator sangat terbatas di dalam melakukan tindakan hukum berkaitandengan aset tak berwujud khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milikperseroan terbatas. Padahal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset yangpaling potensial saat perseroan terabatas ada pada kegiatan usaha.Tujuan Penelitian ini adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik perusahaanperusahaanyang mengalami kepailitan masih akan dioptimalkan jika HakKekayaan Intelektual (HKI) tersebut mempunyai peran penting bagi perusahaanperusahaannya.Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal denganmenggunakan pendekatan ekonomi untuk menganalisis masalah hukum yangsedang diteliti. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa caramengoptimalkan aset kekayaan intelektual hanya bisa dilaksanakan selama tahapkelangsungan usaha.Kata Kunci : Perseroan Terbatas (PT), hukum kepailitan, Hak KekayaanIntelektual (HKI).1 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12442 10.14710/lr.v9i2.12442 LAW REFORM; Vol 9, No 2 (2014); 1-14 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12442/9391 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23360 2022-09-01T20:42:13Z lawreform:ART

DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA Christia, Adissya Mega Ispriyarso, Budi Desentralisasi; Fiskal; Otonomi Daerah; Indonesia. Desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur keuangan daerah sesuai potensi masing-masing. Penelitian ini menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah di Indonesia. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara lex specialis mengatur mengenai desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah meskipun masih terdapat banyak kendala. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23360 10.14710/lr.v15i1.23360 LAW REFORM; Vol 15, No 1 (2019); 149-163 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23360/pdf Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/64235 2026-05-13T06:47:10Z lawreform:RES

Copyright Protection of Computer Software: A Comparative Study of India and Indonesia Jened, Rahmi Raharjo, Ignasius Sumarsono Kumar, Abhishek Rathi, Aditya Sari, Betharia Noor Indah Zulfah, Shofiy Copyright; Computer Program; Protection; Law Enforcement Since its invention around fifty years ago, computer technology has drastically changed people's lives. As well as providing various conveniences, the existence of computers has also given rise to a number of legal issues. This research project aims to examine comparative law in the context of copyright protection for computer programs in Indonesia and India. Multiple approaches were used: comparative, statutory, conceptual and case. The results obtained are as follows: (1) In Indonesia, a country with a civil law tradition, the benchmark for protecting authors is a reward system. Meanwhile, India, which has a common law legal tradition, uses a benchmark of copyright on the object of work creation as an incentive system;(2) The standard of copyrightability in Indonesia emphasises originality and creativity to a high degree. India, however, places more emphasis on fixation;(3) Both countries provide automatic protection for computer programs for a term of 50 years;(4) In Indonesia, copyright encompasses both economic and moral rights. India, however, places more emphasis on economic rights;(5) There are limitations and exceptions to author's rights in Indonesia. India has a system of fair use or fair dealing;(6) Copyright infringement can be direct or indirect. In Indonesia, law enforcement includes criminal sanctions in the form of imprisonment and fines. In India, it is mostly based on civil lawsuits and damages. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2026-02-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/64235 10.14710/lr.v22i1.64235 LAW REFORM; Vol 22, No 1 (2026); 113-149 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/64235/pdf Copyright (c) 2026 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12501 2022-09-05T20:25:29Z lawreform:ART

PENERAPAN ATAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PRAKTEK PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Di Kota Mataram) Sasmita, Rangga Sebagaimana dimaklumi bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada jati diri manusia secara kodrat dan universal berfungsi menjaga integritas keberadaan manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun juga.            Salah satu hak asasi manusia yang diturunkan dari hak asasi manusia adalah hak asasi tersangka/terdakwa pada proses peradilan pidana yaitu hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan kesalahanya atau dikenal dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).             Tesis ini mencoba untuk menganalisis penerapan dan faktor-faktor yang menghambat dari penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan perkara tindak pidana pencurian, melalui studi kasus di Kota Mataram. Dalam tesis ini, penyusun menambahkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pembaharuan hukum pidana, yaitu hukum pidana formil.            Dengan mengunakan konsep Hak Aasasi Manusia dan sistem peradilan pidana sebagai pisau analisis diharapakan dapat ditemukan jawaban atas permaslahan pokok yang pada gilirannya dapat dirumuskan suatu konsep harmonisasi hubungan antara asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya sistem peradilan pidana di Kota Mataram pada masa yang akan datang. Kata Kunci : Asas Praduga Tak Bersalah, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan                                           Pidana. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2011-10-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12501 10.14710/lr.v7i1.12501 LAW REFORM; Vol 7, No 1 (2011); 50-75 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12501/9439 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37548 2021-05-05T04:15:29Z lawreform:RES

The Hike in BPJS Kesehatan’s Premiums based on The principle of Justice in Service Regulation of Healthcare Insurance Syahputra, Alfin Reza Munandar, Adis Imam Policy; BPJS; Justice There have been a lot of complaints regarding the service received by the members of Healthcare and Social Security Administrative Body, or so called BPJS Kesehatan. This situation has been worsened with the hike in premiums of BPJS Kesehatan’s independent members stipulated in Presidential Regulations Number 75 / 2019 and The Amendment of Presidential regulation Number 82/2018 on Health insurance. After announcing the hike of BPJS Kesehatan premiums, the government must also improve the healthcare service to all the independent participants of BPJS Kesehatan. This study aimed to examine juridical review on the hike in BPJS’s Premiums based on the principle of justice on the policies of healthcare and social security. This study was conducted by applying normative juridical research method using statue approach and secondary data. According to the result of the research, Regulation Number 40 Year 2004 concerning National Social Insurance and Regulation Number 24 Year 2011 on the implementing agency of social insurance have applied the principle of justice in their policies. However, Presidential Regulation Number 75 Year 2019 “Presidential Regulation Number 82 Year 2018 on Health Insurance” has not implemented or reflected the principle of justice in its policies. In addition, the government reason to increase the payment of BPJS Kesehatan is that BPJS has been in financial deficit. In order to solve this problem, one of the solutions that the government can offer is to seek for other financial sources instead of putting the burden on the members of the social health insurance program.  PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37548 10.14710/lr.v17i1.37548 LAW REFORM; Vol 17, No 1 (2021); 1-12 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37548/19052 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/53734 2024-02-05T01:23:38Z lawreform:RES

Indonesia Government Sets Back: The Rule Of Law, Collaborative Governance And Human Right Challenges During Covid-19 Warsono, Hardi Amaliyah, Anita Putranti, Ika Riswanti Iannone, Aniello COVID-19; Pandemic; Collaborative Governance; Human Right; Rule of Law; Society Resilience The COVID-19 pandemic has taken mankind by surprise and has caused many governments to impose various rules and strategies to contain it. This article discusses the social impact of government policies during COVID-19, the role of agencies other than the government, and the importance of human rights. Collaborative Governance regime and theory are used to complement qualitative methods and for quantitative method, data collection techniques based on literature research, institutional reports, survey results from journals, online media, and print media, as well as the input of experts in focus group discussions. We found that 1) inconsistencies in policy; 2) lack of coordination and leadership; 3) trust issues; and (4) inequalities and injustice performances increased the pressure on social compliance. Our results indicate that the government needs to be more agile to accommodate, nurture and integrate social actors as governance partners in order to ensure its efficacy, resilience and compliance during this pandemic. The government  needs to ensure that an inclusive approach is adopted in multi-dimensional channels so none is left behind and the collaborative governance framework in this pandemic war needs to be improved and implemented. In addition,the government should ensure equal treatment of human rights as specially in human safety in health and safety measures. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2023-09-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/53734 10.14710/lr.v19i2.53734 LAW REFORM; Vol 19, No 2 (2023); 169-198 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/53734/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/downloadSuppFile/53734/13380 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/downloadSuppFile/53734/13381 Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15842 2022-09-01T20:47:49Z lawreform:ART

UPAYA PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI KAIN TAPIS DAN SIGER LAMPUNG SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADSIONAL Ariani, Nenny Dwi Roisah, Kholis Perlindungan; Tapis dan Siger; Upaya Pemerintah Daerah Kain Tapis dan Siger bagi Masyarakat Adat Lampung bersifat sakral dan berfungsi sebagai busana adat yang penggunaannya bersifat khusus, namun saat ini telah terjadi desakralisasi terhadap Kain Tapis dan Siger Lampung. Penelitian ini berfokus pada urgensi Kain Tapis dan Siger mendapat perlindungan hukum, kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam melindungi Kain Tapis dan Siger, dan kebijakan ideal dalam melindungi Kain Tapis dan Siger. Metode penelitian menggunakan pendekatan socio-legal research, pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa  Perlindungan Kain Tapis dan Siger sangat urgen baik ditinjau secara filosofis, sosiologis dan yuridis; Kebijakan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung melakukan optimalisasi terhadap Peraturan Daerah yang terkait dan membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual tahun 2015. Kendalanya berupa aspek substansi, struktur dan kultur; Kebijakan Ideal yang dilakukan yaitu  membuat Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang substansinya berisi ketentuan khusus tentang Kain Tapis dan Siger serta membuat peraturan pelaksana berupa Peraturan Gubernur, Bupati dan  Walikota. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15842 10.14710/lr.v12i1.15842 LAW REFORM; Vol 12, No 1 (2016); 73-86 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15842/11819 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12230 2022-09-05T20:32:25Z lawreform:ART

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 DIKAITKAN DENGAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH PROVINSI BALI (STUDI KASUS PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAERAH PROVINSI BALI) Alit Sudarsana, Cokorda Penilaian terhadap prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil ini dilakukan setiap satu tahun sekali, yaitu pada bulan Desember pada tahun yang bersangkutan, dengan unsur yang dinilai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Yaitu : kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan bagi PNS yang memangku jabatan.Tujuan diadakannya penilaian ini terhadap Pegawai Negeri Sipil adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Namun kenyataannya didalam praktek administrasi kepegawaian khususnya pada Badan Kependudukan Daerah Provinsi Bali, terdapat penyimpangan terutama dalam proses penilaian tidak melalui sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran BAKN No.02/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980, tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang harus dilaksanakan oleh pejabat penilai sebagai dasar untuk pembuatan DP3, kurang dipahaminya ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam lampiran PP No.10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.Tidak ada buku catatan dan kurang dipahaminya PP No.10 tahun 1979 tersebut cenderung menyebabkan penilaian yang subyektif, sehingga buku catatan penilaian tersebut dirasakan sangat penting kembali diadakan untuk lebih menjamin penilaian yang obyektif, disamping pemahaman PP No.10 tahun 1979 dan keberanian seorang pejabat penilai memberikan penilaian yang senyatanya.Kata Kunci : Penilaian Prestasi Kerja PNS PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006-09-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12230 10.14710/lr.v2i1.12230 LAW REFORM; Vol 2, No 1 (2006); 33-50 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12230/9250

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15955 2022-09-01T20:45:03Z lawreform:ART

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern Terhadap Iklim Persaingan Usaha yang Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kota Semarang Prananda, Rahandy Rizki Prananningtyas, Paramita Pasar Tradisional; Persaingan Usaha Yang Sehat; Toko Modern  Investasi toko modern mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan perekonomian daerah Kota Semarang. Pertumbuhan tingkat investasi toko modern yang tidak terkontrol dan kurang memperhatikan keseimbangan sosial ekonomi dengan pasar tradisional dikhawatirkan menimbulkan persaingan tidak sehat pada perdagangan domestik di Kota Semarang. Penerbitan Peraturan Daerah Kota No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern merupakan langkah antisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan toko modern. Permasalahan dalam paper ini adalah implementasi Perda No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern dan implikasinya terhadap iklim persaingan usaha yang sehat antara toko modern dan pasar tradisional; serta solusi penataan iklim investasi toko modern yang ideal, demi menciptakan keseimbangan iklim persaingan yang sehat dengan pasar tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan mengkombinasikan regulasi dengan teori-teori interdisipliner. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer  dan data sekunder  yang dikaji dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Inefektifitas penegakan perda dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: substansi hukum dan ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket dan budaya hukum pengusaha minimarket yang menganggap prosedur mengurus IUTM sangat rumit dan memerlukan jangka waktu lama. Solusi penataan iklim investasi adalah konsistensi penegakan peraturan investasi di daerah yang bersangkutan. Saran terhadap pembenahan kebijakan penataan toko modern dengan merevisi ketentuan pasal 8 Perda No.1 tahun 2014 , pembenahan pendataan toko modern antar instansi dan penerapan moratorium pendirian minimarket di Kota Semarang.  PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15955 10.14710/lr.v13i1.15955 LAW REFORM; Vol 13, No 1 (2017); 114-131 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15955/11867 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/52851 2024-08-14T23:46:41Z lawreform:CON

Guidelines for Implementing Imprisonment Sentences with Single Formulation (A Critique of Book I of the National Criminal Code) Musa, M. Zulhuda, Sonny Endri, Endri Susanti, Heni Rinaldi, Kasmanto Sentencing Guidelines; Imprisonment Sentence; Single Formulation The most basic difference in the criminal system between the Criminal Code (WvS) and the National Criminal Code is the provision of sentencing guidelines. It is important to formulate guidelines for sentencing as a provision to achieve the objectives of punishment because they are related to the formulations of single and alternative penalties for criminal acts in the provisions of the National Criminal Code. This paper aims to conduct a theoretical study on the formulation of the criminal system from the guidelines for implementing prison sentences with a single formulation contained in Book I of the National Criminal Code, as a general rule that applies to Book II of the National Criminal Code and criminal law out of the National Criminal Code. The results of the study show that the formulation of criminal application guidelines with a single formulation contained in the provisions of Article 57 of the National Criminal Code theoretically does not follow the rules of the criminal system as they should. The provisions of Article 57 are placed in the 3rd paragraph to regulate "Guidelines for the Implementation of Imprisonment Sentences with a Single Formulation and Alternative Formulations." Lawmakers no longer include guidelines for implementing prison sentences with a single formulation, as previously existed in the Draft of the National Criminal Code. The consequence of not regulating the guidelines for implementing prison sentences with a single formulation is that judges cannot make flexible choices in applying sentences that are in accordance with the objectives of the sentence. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-05-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/52851 10.14710/lr.v20i1.52851 LAW REFORM; Vol 20, No 1 (2024); 106-134 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/52851/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12432 2022-09-05T20:22:55Z lawreform:ART

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Wijayanti, Alcadini Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Laporan Hasil Analisis (LHA) merupakan bagian dari alat bukti dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tujuan lainnya untuk mengetahui pembaharuan pembuktian dalam alat bukti dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penilitan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis berdasarkan metode pendekatan perundang-undang (statue approach) dan perbandingan hukum (comparative approach). Keseluruhan bahan hukum primer disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama,Secara yuridis LHA PPATK bukanlah alat bukti yang dapat dalam TPPU akan tetapi dapat menjadi alat bukti untuk menambah terangnya suatu perkara. Kedua, pembaharuan pembuktian dalam alat bukti dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimasa yang akan datang dapat dilakukan, seperti LHA PPATK dapat dimasukkan tergolong sebagai alat bukti dalam RUUKUHAP.Kata Kunci: Tindak pidana, pencucian uang, alat bukti baru PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12432 10.14710/lr.v9i1.12432 LAW REFORM; Vol 9, No 1 (2013); 12-26 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12432/9382 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23371 2022-09-01T20:42:13Z lawreform:ART

THE CONSUMER PROTECTION ISSUES TOWARD THE TRADEMARK CIRCULATION OF THE COUNTERFEIT HEALTH PRODUCTS Cakrawibawa, Ryan Adhyatma Roisah, Kholis The consumer; Trademark Circulation; Counterfeit; Legal Protection. This research purpose is to analyze the consumer legal protection efforts and reviewing obstacle factor of implementation of consumer protection related to the trademark circulation of the counterfeit health products in Central Java. This research carried out is a empirical research.. The collecting data used are library research and field studies. The results of this study indicate that There so many parties that involved to handle this case in regard with The Consumer legal protection related to the trademark circulation of health product including, Drug and Food Inspection Agency, Health Office, Industry and Trade Office, and Central Java Special Criminal Review of the Central Java Regional Police. The counterfeiting trademark and health products will be handled by the Commercial Court and Drug and Food Inspection Agency. The criminal legal protection by giving penalties to people who have committed crimes and trademark violations. The factors inhibiting the implementation of the consumer legal protection related to the trademark circulation of health product in Central Java: the lack of the public awareness toward the counterfeit trademark of health product and the lack of the public awareness to report the existence of counterfeit drugs to the authorities. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23371 10.14710/lr.v15i1.23371 LAW REFORM; Vol 15, No 1 (2019); 1-11 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23371/15144 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/71914 2026-01-14T18:18:05Z lawreform:RES

An Analysis of the Synchronization Between the Military Penal Code and Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code in the Sentencing System Hadi, Agustinus Purnomo Ridwan, Ridwan Taun, Taun Santoso, Imam Budi Hambali, Hambali Sentencing System; Military Criminal Law; Criminal Code; Military Criminal Code The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the new Indonesian Criminal Code (KUHP), which replaces the colonial-era Criminal Code, necessitates synchronization and reform of the Indonesian Military Criminal Code. This reform must be examined through the lens of sentencing theories that underpin the vision of the new KUHP. The research aims to identify whether military criminal law aligns with Law Number 1 of 2023, while analyzing and elaborating the required reforms of the military criminal sentencing system. This study employs normative legal research with a global approach as conceptualized by Mulyadi, enabling a clear and comprehensive assessment of sentencing aspects that require synchronization and reform. Findings reveal that the military criminal sentencing system must shift its orientation from retributive to restorative justice. Additionally, reforms are required in several areas, including the focus of sentencing objectives, sentencing guidelines, the scope of additional punishments, and their implementation. The reform of the military criminal code is expected to impact the overall military justice system in Indonesia. In conclusion, synchronization and reform of the sentencing system are necessary to ensure harmonization between lex specialis and lex generalis, thereby preventing overlaps in principles and systems. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-09-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/71914 10.14710/lr.v21i2.71914 LAW REFORM; Vol 21, No 2 (2025); 379-400 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/71914/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12476 2022-09-05T20:27:01Z lawreform:ART

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PENGRAJIN DI BIDANG KERAJINAN PERAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) Aini, Qurrotu Kotagede mempunyai potensi budaya yang cukup banyak antara lain potensi kerajinan, potensi peninggalan sejarah dan potensi makanan tradisional dan di Kotagede juga terdapat pengrajin perak yang memproduksi kerajinan perak dalam berbagai jenis antara lain perak cetak, perak buatan mesin dan filigree. Potensi industri yang terdapat di DIY yaitu kerajinan batik, kulit, perak, kayu, gerabah dan anyaman dan sosialisasi hki yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain melalui pelatihan dan kesepakatan pembentukan klaster IKM perhiasan perak di DIY.  UUHC 2002 sudah memberikan perlindungan  terhadap karya cipta kerajinan perak, hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan UUHC 2002 karena masyarakat khususnya pengrajin perak di DIY belum mengetahui secara jelas tentang HKI dan pengrajin perak tersebut tidak keberatan apabila hasil ciptaan mereka di tiru oleh pengrajin lain  Kata Kunci : Hak cipta, kerajinan perak. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2011-01-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12476 10.14710/lr.v6i2.12476 LAW REFORM; Vol 6, No 2 (2011); 129-146 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12476/9418 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33783 2023-05-11T02:26:46Z lawreform:RES

Indonesia’s Criminal Justice System with Pancasila Perspective as an Open Justice System Adawiyah, Robiatul Rozah, Umi Criminal Justice System; Open System; Pancasila. The criminal justice system should be an embodiment of values of Pancasila. Few cases raised concerns and questioned Pancasila’s practice because it hurt community justice sense. Pancasila must be reflected in criminal law enforcement. The criminal justice system is open whose operation is influenced by the environment the subsystems's operation, it is very important to be studied comprehensively. This article discusses the Indonesian criminal justice system with a Pancasila perspective; Indonesian criminal justice system with the concept of Pancasila as an open criminal justice system; subsystem in the Indonesian criminal justice system has the concept of Pancasila as an open criminal justice system. The research method in this article is normative with philosophy approach. The results showed that criminal justice system has Pancasila perspective, means that it must prioritize humanity, the balance of the interests of perpetrators and victims, the justice of God, humanity and society (substantive justice). As an open system, it does not work in solitaire in a vacuum, but must pay attention to legal values and community justice sense so that the working of it is more contextual in applying criminal law to achieve its success.  And all subsystems in the criminal justice system have basically been based on Pancasila as an open justice system. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33783 10.14710/lr.v16i2.33783 LAW REFORM; Vol 16, No 2 (2020); 149-162 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33783/18128 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/700 2022-09-05T20:29:17Z lawreform:ART

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL) DAN NON HUKUM PIDANA (NON PENAL) DALAM MENANGGULANGI ALIRAN SESAT Abdullah, Saiful ABSTRAKMeningkatnya masalah-masalah kejahatan dan kekerasan yang berlatarbelakang agama dan kepercayaan, terutama mengenai aliran sesat sampai saat inidinilai sangat meresahkan, dan menghawatirkan, yang jika tidak ditanggulangi,dihawatirkan akan menimbulkan perpecahan di kalangan anggota keluarga danmasyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara.Bertolak dari hal tersebut diatas, subtansi permasalahannya ada dua , yaitukebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk saat ini danuntuk saat yang akan datang maupun kebijakan non penal dalam menanggulangialiran sesat. Dua permasalahan pokok ini pada intinya ditujukan untuk mengetahuidan menganalisa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesatuntuk saat ini dan untuk masa yang akan datang, maupun untuk mengetahui danmenganalisa kebijakan non penal dalam menanggulangi aliran sesatPenelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitisdengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridisnormatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasivertikal/ horisontal, dan sistemik hukum diterapkan. Sedangkan, pendekatanyuridis empiris pada prinsipnya hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagaigejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan secara empiris yang teramatidalam pengalaman.Dari hasil penelitian di dapat bahwa saat ini maka kebijakanpenanggulangan aliran sesat dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana(penal) dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)maupun undang-undang di luar KUHP, terutama UU No 1 Pnps 1965. Sedangkanupaya antisipatif di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan antisipasiyuridis, yaitu mempersiapkan berbagai peraturan yang bersangkut-pautdengannya. Sedangkan upaya non penal dapat ditempuh dengan melakukanpendekatan agama, budaya/kultural, moral/edukatif sebagai upaya preventifdengan melakukan serangkaian program kegiatan dengan fokus pengkuatan,penanaman nilai budi pekerti yang luhur, etika sosial, serta pemantapankeyakinan terhadap agama melalui pendidikan agama.Konsepsi kebijakan penanggulangan aliran sesat adalah mengintegrasikandan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal dan penal itu ke arahpenekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh dan suburnyaaliran sesat di Indonesia. Dengan pendekatan integral inilah diharapkan , ummatdapat hidup berampingan secara damai dalam menjalankan agama, keyakinan,2ibadah dan kepercayaannya sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undangDasar 1945.Kata Kunci: Aliran Sesat, Kebijakan Hukum Pidana (penal) dan Kebijakan NonHukum Pidana (non penal) PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2009-04-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/700 10.14710/lr.v4i2.700 LAW REFORM; Vol 4, No 2 (2009); 95-110 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/700/11037

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15768 2022-09-05T20:19:10Z lawreform:ART

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS DUGAAN INVESTASI FIKTIF Fadlia, Dian Husna Yunanto, Yunanto Investasi Fiktif; Investor; Peran OJK; Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus investasi fiktif yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Permasalahan tesis ini adalah bagaimanakah bentuk-bentuk dugaan investasi fiktif yang berkembang dalam masyarakat, mengapa terjadi penipuan investasi fiktif yang merugikan investor, dan bagaimanakah peran OJK dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif.  Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian doktrinal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdapat 262 laporan masyarakat tentang perusahaan yang kelembagaan dan/atau produk yang ditawarkan bukan merupakan kewenangan OJK dan adanya dugaan bahwa produk-produk investasi tersebut merupakan produk investasi fiktif. Peningkatan penipuan investasi fiktif disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, walaupun masyarakat yang telah well educated juga menjadi korban penipuan investasi fiktif. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum oleh OJK bagi investor atas dugaan investasi fiktif. Perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan oleh OJK untuk meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada investasi fiktif. Sedangkan, tindakan represif yang dilakukan oleh OJK dapat diberikan melalui pemrosesan secara hukum kepada para perusahaan investasi fiktif oleh tim waspada investasi karena perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.  PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15768 10.14710/lr.v11i2.15768 LAW REFORM; Vol 11, No 2 (2015); 207-215 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15768/11783 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44712 2024-05-12T21:28:29Z lawreform:RES

Alternative Criminal Punishments for the Settlement of Misdemeanor in a Social Justice Perspective Zulyadi, Rizkan Hossain, Mohammad Belayet Alternative Punishment; Criminal Law; Social Justice; Misdemeanor. The national law has a clear vision to realize a just and democratic rule of law. Criminal legal system serves to protect the interests of the society and the nation. Criminal law enforcement nowadays is no longer directed at enforcing crimes, but also to cope with humanitarian interest in criminal actions, especially when it has to defend against misdemeanor. This paper aims to analyze the current dynamics in how Indonesian criminal law contextualize its existence in facing misdemeanor. By using juridical and normative approach with descriptive analytical technique, the results showed inadaptability of criminal law with misdemeanor cases. The results highlight that as a complex part of socio-economic and legal problem, misdemeanor is dynamically challenging legal system and criminalization. This study demonstrated the need for alternative penalties for minor crimes as an integral part of reforming the Indonesian Criminal Code. More specifically, this study shows several requirements that need to be met in the legalization of alternative criminal penalties for minor crimes. In addition, alternative punishments can provide benefits to the community, such as involving criminals in community service and unpaid work. The recommendations are pointed out regarding the application of alternative criminal penalties for minor crimes. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44712 10.14710/lr.v18i1.44712 LAW REFORM; Vol 18, No 1 (2022); 43-57 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44712/pdf Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15881 2022-09-01T20:48:56Z lawreform:ART

POTENSI PENDAFTARAN KRETEK SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN KUDUS Pratama, Toebagus Galang Windi Roisah, Kholis Indikasi Geografis; Kabupaten Kudus; Kretek; Pendaftaran; Potensi Kretek adalah salah satu budaya Indonesia yang berasal dari Kudus. Walaupun Kretek dikucilkan karena stigma kesehatan namun Kretek memiliki potensi ekonomi tinggi dan karakteristik yang khas sehingga berpotensi menjadi produk indikasi geografis. Pokok Permasalahan yang dikaji ialah apakah Rokok Kretek berpotensi untuk dilindungi sebagai produk Indikasi Geografis Kabupaten Kudus dan bagaimana implikasi Perlindungan Terhadap Kretek. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kretek memungkinkan menjadi produk Indikasi Geografis karena memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi geografis yang dalam perkembangannya dimungkinkan juga menjadi Indikasi Geografis nasional atau bahkan Warisan Budaya Indonesia. Perlindungan Kretek sebagai Indikasi Geografis Kudus menimbulkan Implikasi Positif baik pada bidang ekonomi seperti meningkatnya pemasukan negara dan penyerapan tenaga kerja, di bidang sosial dimana dapat meluruskan stigma negatif Kretek, dan juga di bidang hukum dimana dapat dijadikan Referensi bagi hasil industri lainnya untuk menjadi produk Indikasi Geografis dengan catatan tidak menganggu kesehatan maupun hak orang lain sehingga pengaturan ruang khusus merokok dan larangan pada ibu hamil dan anak dibawah umur tetap harus ditegakkan. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15881 10.14710/lr.v12i2.15881 LAW REFORM; Vol 12, No 2 (2016); 288-304 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15881/11850 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/52626 2024-02-05T01:23:38Z lawreform:CON

Legal Policy on the Use of Heir Certificates (SKAW) for Registration of Land Rights Transfers in Indonesia Silviana, Ana Fuadi, Ariza Legal Policy; SKAW; Transfer of Rights; Land Registration One of the requirements for the process of changing names in the transfer of land rights due to inheritance is to be proven by a Certificate of Heirship (SKAW). As a result of the pluralism of the civil law system in Indonesia, land policy in processing land registration due to inheritance requires the SKAW to be made by three institutions; the SKAW made by the Village Head/ Lurah and Authentic Deed by Notary, and the SKAW from the Inheritance Property Center for each population group is different. The enactment of the Population Law has eliminated racial discrimination in population classifications, leaving only Indonesian citizens and foreigners. This article aims to understand land law policies related to the making of SKAW after the Population Law and its legal force. The approach used to analyze the problem was a doctrinal approach using secondary data through legal materials. The results of the analysis show that the Indonesia's land law policy in implementing land registration due to inheritance after the Population Law no longer requires the creation of the SKAW according to population classification. It has an impact on the legal force of each SKAW legal product made by three officials, which is a binding legal product as a condition for registering land rights due to inheritance and can be used as evidence in court trials.  PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2023-12-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/52626 10.14710/lr.v19i2.52626 LAW REFORM; Vol 19, No 2 (2023); 294-320 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/52626/pdf Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12423 2022-09-05T20:25:58Z lawreform:ART

STATUS UANG APBN YANG DIPISAHKAN DAN DIJADIKAN PENYERTAAN MODAL PADA BUMN PERSERO Timbo, David Putro Secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang menyertakan modal, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Hal tersebut terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Berkaitan dengan di persangkakan dan dituntutnya sejumlah mantan direksi atau direksi PT BUMN (Persero) atas perbuatan mereka yang merugikan PT BUMN (Persero) sehingga dikategorikan merugikan keuangan negara, perlu diberikan pemahaman mendalam karena keuangan PT BUMN (Persero) berdasarkan teori hukum dan teori lingkungan kuasa hukum bukan merupakan keuangan negara sehingga kerugian pada PT BUMN (Persero) bukan kerugian negara.Kata Kunci: Keuangan Negara. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12423 10.14710/lr.v8i2.12423 LAW REFORM; Vol 8, No 2 (2013); 33-47 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12423/9373 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20864 2022-09-01T20:43:03Z lawreform:ART

IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS PENERIMA LISENSI TERHADAP PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA PADA ORGANISASI KSBSI Irawati, Irawati Indrasrani, Lailatussafa’ah Hak mutlak yang dimiliki manusia atas setiap hasil kreasi dari pikiran manusia disebut dengan hak cipta. Salah satu sengketa Hak Cipta yaitu kasus sengketa logo organisasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) antara Muchtar Pakpahan melawan Rekson Silaban. Dalam perkembangannya organisasi mengalami pergantian bentuk. SBSI yang semula berbentuk Unitaris menjadi Konfederasi, hal tersebut disesuaikan dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan tipe deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan .Sesuai dengan perkembangan hukum dalam Hak Cipta, maka terhadap Seni Logo yang digunakan sebagai Lambang Organisasi, telah dinyatakan tidak dapat dilakukan Pencatatan Ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seharusnya sejak SBSI berubah status menjadi KSBSI harus ada perjanjian lisensi baru yang menyatakan bahwa KSBSI adalah organisasi terusan dari SBSI, Muchtar dan Rekson yang pada saat itu masih berada dalam satu payung organisasi juga seharusnya segera merubah AD/ART SBSI menjadi AD/ART KSBSI yang didalam juga dijelaskan sejarah pembentukan organisasi sampai perubahan status organisasi tersebut.Kata Kunci : Hak Cipta; Logo Organisasi;  Perjanjian Lisensi; Perubahan Status. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20864 10.14710/lr.v14i2.20864 LAW REFORM; Vol 14, No 2 (2018); 162-175 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20864/14100 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/68556 2025-04-28T19:25:12Z lawreform:RES

Digital Government Post-Reform in Indonesia: Normative Developments and Implementation by State Organizing Institutions Setyawan, Yhannu Erliyana, Anna Makarim, Edmon Sjarif, Fitriani Ahlan Dewi, Lia Riesta Sukma, Ahmad Novindri Aji Digital Government; Public Service; Good Governance Digital development has had a positive impact on public services; however, it has also introduced various legal challenges. This study aims to examine the direction of policy, legal preparedness in Indonesia, and the participatory role of Indonesian society in the digital sphere, particularly in relation to the development and implementation of Digital Government in Indonesia since the post-1998 reform era. This research employs a normative legal methodology, focusing primarily on secondary legal sources.The analysis reveals that the implementation of Digital Government in Indonesia following the reform period remains hindered by sectoral egos, leading to a lack of integration among state institutions in enhancing public services through the Digital Government framework. The study concludes that there is an urgent need for the establishment of a dedicated law on Digital Government, as well as the creation of a specialized state institution responsible for regulating, implementing, and evaluating Digital Government initiatives in Indonesia. Such measures are essential to ensure that public services are delivered in an efficient, accountable, transparent, fast, accessible, and cost-effective manner. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-04-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/68556 10.14710/lr.v21i1.68556 LAW REFORM; Vol 21, No 1 (2025); 155-179 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/68556/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12457 2022-09-05T20:20:44Z lawreform:ART

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA Yulianingsih, Nisa Penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan hukum pidana terutamakebijakan formulasi dalam menentukan arah kebijakan pengaturan tindak pidanakorupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia saat ini dan masa yang akandatang. Kajian didasarkan pada hasil penelitian normatif untuk menemukankaidah-kaidah dan norma-norma hukum dalam merumuskan tindak pidanakorupsi pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwapengaturan tindak pidana korupsi terutama dalam kegiatan barang dan jasapengaturannya kurang efektif karena belum dirumuskan dan diformulasikansecara jelas mengenai sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana korupsidalam pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasimengenai pengaturan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa agar dapatmengakomodir pengaturan sanksi yang lebih tegas (pidana) atas pelanggaranproses pengadaan barang dan jasa.Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, PengadaanBarang dan Jasa PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12457 10.14710/lr.v10i1.12457 LAW REFORM; Vol 10, No 1 (2014); 62-74 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12457/9405 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30304 2022-09-01T20:40:09Z lawreform:ART

Issuance of a Search Warrant for Narcotics Crime in Indonesia Lasmadi, Sahuri Investigator; Search Warrant; Narcotics Crimes Concerning narcotics crime in Indonesia in addition to the Police Investigator, the National Narcotics Agency (BNN) also has the authority to conduct investigations and investigations. Search is part of the investigation process, but is often constrained by a search warrant. The research method used is a normative legal research method. This method uses a statutory approach and a conceptual approach. This research puts forward secondary data in the form of binding legal material such as Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law), books and other legal research journals. The results of this study indicate Article 81 of the Narcotics Law states that Police Investigators and BNN investigators are authorized to conduct investigations of the abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors. One of them is that an ordinary search or normal search can be carried out by the investigator after first obtaining permission from the head of the District Court, then searching under extraordinary and urgent circumstances, ie the investigator can search without first obtaining permission from the head of the local District Court, however after a search the investigator must immediately seek the approval of the head of the District Court. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-03-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30304 10.14710/lr.v16i1.30304 LAW REFORM; Vol 16, No 1 (2020); 45-57 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30304/17220 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/321 2022-09-05T20:29:39Z lawreform:ART

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL Hardinata, Anggiat Ris Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan dimana sistem pemidanaanfiskal harus terintegrasi dalam aturan umum (Buku I) KUHP atau dapat pula membuataturan khusus yang menyimpang dari aturan umum tersebut. Konsekuensi logis darikedudukannya sebagai sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan, aturan umumdalam Bab I s/d VIII (Pasal 1 s/d 85) Buku I KUHP dapat diberlakukan terhadap aturanaturanpidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 103 KUHP. Menjadi masalah apabila aturan-aturan pidana dalamperaturan perundang-undangan di bidang fiskal tersebut tidak terintegrasi dalam aturanumum Buku I KUHP atau bahkan tidak diatur dalam aturan umum Buku I KUHP. Hal inidapat berpengaruh di dalam pengaplikasian aturan-aturan pidana tersebut yang padaakhirnya menjadi tidak operasional.Masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam tesis ini adalah masalahkebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana fiskal yangdiatur dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana kebijakan kriminalisasi danpertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana fiskal di masa yang akan datang ditinjaudari sudut pembaharuan hukum pidana dalam ruang lingkup peraturan perundangundanganfiskal di bidang pajak, kepabeanan, cukai, pajak daerah dan restribusi daerahserta di bidang penerimaan negara bukan pajak. Pendekatan masalah dilihat dari sudutpandang kebijakan hukum pidana yang ditinjau dari fungsionalisasi hukum pidanakhususnya pada tahap formulasi.Oleh karena permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan salah satumasalah sentral dalam kebijakan kriminal, khususnya kebijakan hukum pidana, makapembahasan objek penelitian ini yang berkisar pada masalah penetapan suatu perbuatanmenjadi perbuatan yang dapat dipidana beserta pertanggungjawaban pidananya dilakukandengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) yangditempuh lewat pendekatan yuridis normatif, dengan bertumpu pada data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian hampir seluruhnya ketentuan-ketentuan pidana yangtercantum di dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal saat ini tidak memberikualifikasi yuridis, dimana KUHP yang saat ini berlaku masih membedakan antara“kejahatan” dan “pelanggaran” dimana hal ini berpengaruh terhadap sistempertanggungjawaban pidana dalam hal percobaan, menyuruh melakukan (doenplegen),2turut serta melakukan (medeplegen), menganjurkan (uitlokken), dan pembantuan(medeplichtige). Demikian pula halnya dengan masalah recidivie yang diatur tersendiridalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal namun tanpa disertai aturanpelaksanaannya dan perumusan ancaman sanksi pidana yang menyimpang dari KUHP,tetapi tidak ada pedoman pemidanaannya. Oleh karena itulah apabila terhadap aturanaturanpidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal tersebut hendakdiadakan pembaharuan, maka perancang undang-undang seyogianya tetap bertumpu padasistem pemidanaan atau sistematika KUHP yang berlaku.Kata kunci: fiskal, kebijakan, kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-10-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/321 10.14710/lr.v4i1.321 LAW REFORM; Vol 4, No 1 (2008); 44-71 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/321/218

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15758 2022-09-05T20:20:03Z lawreform:ART

AUDIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BAGIAN PENGELOLAAN RISIKO KERUGIAN BISNIS BAGI PERUSAHAAN Kusnandi, Kusnandi Santoso, Budi Aset Perusahaan; Audit HKI; Hak Kekayaan Intelektual; Manajemen Risiko; Risiko Bisnis. Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia. Apabila mengingat terhadap nilai ekonomi yang dihasilkan dari aset tersebut jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan aset berwujud lainnya (tangible assets). Namun disamping nilai ekonomi yang didapat, tidak  jarang aset HKI tersebut memunculkan beragam potensi risiko seperti risiko hukum dalam bentuk pelanggaran atau kejahatan HKI apabila aset HKI tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar. Dalam hal ini, konsep audit HKI menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi dan/atau meminimalisasi risiko kerugian bisnis terhadap aset perusahaan. Penelitian menganalisis mengenai konsep Audit HKI yang berbasis pada risiko kerugian bisnis yang diakibatkan dari ketidakmampuan perusahaan dalam mengelolaan aset-aset HKI miliknya.  Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Audit HKI berbasis risiko dapat digunakan oleh perusahaan sebagai strategi kebijakan internal perusahaan dalam mengantisipasi beragam risiko kerugian. Fenomena risiko muncul dari pemeliharaan dan penjagaan aset hak kekayaan intelektual yang tidak dikaji secara spesifik dan terukur. Berdasarkan penelitian perlu diadakannya suatu usaha untuk mengkaji kembali terhadap posisi tawar yang diberikan dari audit HKI yang lebih mengedepankan risiko-risiko bisnis dimana secara bersamaan akan menghasilkan nilai dan  keuntungan ekonomi bagi pemilik perusahaan. dan secara praktisi, para pengusaha perlu membuat divisi/departemen  khusus dalam struktur organisasinya  menjadi bagian dalam pengelolaan aset perusahaan dalam bentuk kekayaan intelektual serta membangun sistem perlindungan secara mandiri terhadap aset HKI tersebut untuk mencegah atau meminimalisir risiko-risiko kerugian yang timbul akibat dari pelanggaran-pelanggaran hukum HKI. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15758 10.14710/lr.v11i1.15758 LAW REFORM; Vol 11, No 1 (2015); 85-99 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15758/11773 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41743 2021-10-01T02:23:25Z lawreform:RES

Criminology Study on the Circulation of the Sopi Traditional Liquor in the Villages of Zeith, Asilulu, and Kaitetu during the Covid-19 Pandemic Sopacua, Margie Gladies Criminology; Traditional Liquor Circulation; The Covid-19 pandemic The case of “sopi” traditional drink when consumed in a group gathering and party celebrations tends to cause chaos and commotion that disrupts activities or community harmony, especially in the villages of Zeith, Asilulu and Kaitetu during the covid-19 pandemic. The purpose of this paper was to examine and discuss the factors that cause the circulation of liquor in the villages of Zeith, Asilulu and Kaitetu (Kalauli sub-village) during this pandemic. The research method used was the empirical juridical method with an emphasis on legal theories and rules related to the problems studied and to the existing reality regarding what factors affect the society. This study showed that social control is an effort to prevent the circulation of traditional liquor in the form of sopi in the villages of Zeith, Asilulu and Kaitetu (Kalauli Sub-Village). Liquor is not only circulated among adults but has reached teenagers, and the factors that cause the circulation of this liquor during the covid-19 pandemic are economic, supervisory, and environmental factors. The most important of these three factors is economic factors. The efforts made in the distribution of traditional liquor in the villages of Zeith, Asilulu and Kaitetu during the pandemic are Pre-emptive and Preventive efforts. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41743 10.14710/lr.v17i2.41743 LAW REFORM; Vol 17, No 2 (2021); 168-182 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41743/20141 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12504 2022-09-05T20:27:30Z lawreform:ART

KEBERADAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK PUSAT DALAM ERA OTONOMI DAERAH Priandana, Hernanda Bagus Latar belakang tesis ini adalah kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan belum sesuai dengan asas-asas sistem pengelolaan Keuangan Daerah seperti asas transparansi dan asas efisiensi. Penelitian ini meneliti tentang kemungkinan daerah meningkatkan penerimaan daerahnya dari PBB sebagai Pajak Daerah tetapi lebih menekankan kepada pelaksanaan dan kendala dalam penerapan Law Enforcement Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui kemungkinan pemerintah pusat dapat menyerahkan PBB kepada Pemerintah Daerah sebagai pajak daerah sebagai upaya untuk menaikkan penerimaan daerah dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, dan untuk mengetahui administrasi pengelolaan PBB di mana Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutannya ikut berperan aktif, sehingga apabila mampu memungkinkan Pemerintah Daerah dapat mengambil alih pengelolaan PBB seperti yang telah berjalan selama ini.  Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis dan akurat, serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analistis.  Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penarikan PBB sebagai pajak daerah oleh Pemerintah Daerah dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sebagai upaya untuk mewujudkan desentralisasi fiskal sebenarnya dapat dilaksanakan tetapi dengan aturan yang jelas dan pelaksanaan yang tepat sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pelaku pembayar pajak Dan seharusnya dengan desentralisasi fiskal akan lebih banyak memberikan manfaat dengan lebih memperhatikan faktor keadilan yang sama bagi semua subjek pajak, dan subsidi selama ini masih tetap menjadi sumber utama keuangan daerah. Serta siapapun pengelola administrasi dari PBB baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seharusnya didukung oleh faktor SDM, teknologi dan biaya. Kata kunci : pajak bumi dan bangunan, pajak pusat, otonomi daerah PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-01-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12504 10.14710/lr.v6i1.12504 LAW REFORM; Vol 6, No 1 (2010); 49-66 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12504/9442 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/52926 2024-08-07T20:36:36Z lawreform:RES

The Conference of Parties - 27 (COP-27) Agreement As an Instrument of State Policy in Handling Deforestation: A Comparative Study of Sweden and Indonesian Governments Mutawalli, Muhammad Ayub, Zainal Amin Maskun, Maskun Napang, Marthen Cop-27; State Policy Instrument; Deforestation The climate crisis is a threat to countries in the world. One of the factors causing the climate crisis is deforestation. Indonesia as the third largest tropical forest country in the world certainly has an impact on the world's climate. Indonesia is a victim of deforestation, moreover reforestation of forest land does not match the rate of deforestation. This research is a normative legal study, using comparative, conceptual, and regulatory approaches. This study discusses the implementation of the Conference of Parties - 27 (COP-27 ) agreement as the basis for establishing policy instruments in Indonesia in dealing with deforestation and looks at Sweden as a comparison in handling deforestation through a policy instrument scheme. This study found that Sweden, through its green politics concept, was able to control the harvesting and utilization of forest products effectively. COP-27 has environmental control principles, one of which is the global net zero principle, namely the earth's temperature is no more than 1.5 degrees. it is hoped that the principles in COP-27 will guide the Indonesian government in making legal policy instruments for environmental management, especially handling deforestation. This research suggests that, like Sweden's green politics, Indonesia needs to present strategic policies through the Green Environmentally Concept policy through policy instruments, be it through laws and regulations, government regulations, or presidential regulations to the level of regional regulations. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2023-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/52926 10.14710/lr.v19i1.52926 LAW REFORM; Vol 19, No 1 (2023); 1-24 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/52926/pdf Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12414 2022-09-05T20:24:42Z lawreform:ART

KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGGUGURAN KANDUNGAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Fanggi, Rosalind Angel Indonesia adalah negara berkeTuhanan. Agama adalah unsur yang harus ada dalam national and character building. Walaupun telah diatur dalam KUHP tetapi banyak didapati pengguguran kandungan. Tulisan ini hendak menggali kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan dalam hukum positif.. Kesimpulannya adalah kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan yang diatur dalam hukum positif belum cukup memberikan jaminan perlindungan kesehatan. Saran adalah pengguguran kandungan bukanlah langkah terbaik yang dipilih tetapi dalam kondisi membahayakan kesehatan sebaiknya perlu pengaturan yang memberi rasa perlindungan dan jaminan kesehatan ibu hamil, perlu dirumuskan aturan yang memberikan kepastian hukum bagi dokter-pasien, pengaturan kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan hendaknya berdasarkan Pancasila dan tujuan pembangunan nasional.Kata Kunci: kebijakan kriminalisasi, pengguguran kandungan, pembaruan hukum pidana PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2012-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12414 10.14710/lr.v7i2.12414 LAW REFORM; Vol 7, No 2 (2012); 190-213 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12414/9364 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20234 2022-09-01T20:43:42Z lawreform:ART

MEKANISME PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI BELANJA ONLINE (SUATU KAJIAN DARI ASPEK HUKUM KEUANGAN NEGARA) Bareta, Rizky Dian Ispriyarso, Budi Utama, Kartika Widya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi awal mula penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam e-procurement. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan: 1) Apa dasar Pemerintah mendorong pengadaan barang/jasa pemerintah melalui belanja online?; 2) Bagaimana mekanisme penggunaan uang persediaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya penggunaan belanja online dalam tata kelola keuangan negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan negara?. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan negara dan 2) Perlu adanya kerjasama dengan sektor e-commerce dan kontrak payung sebagai bentuk kontrak baku yang berlaku umum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20234 10.14710/lr.v14i1.20234 LAW REFORM; Vol 14, No 1 (2018); 29-41 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20234/13875 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/65032 2024-12-30T02:14:18Z lawreform:RES

Problems of Equality in the Realisation of the Right to Association in Kazakhstan Mitskaya, Elena Sarykulov, Kurmangaly Roisah, Kholis Equality; Right to Association; Restriction of The Right to Association The legal regulation of the constitutional right to freedom of association in Kazakhstan does not fully align with international standards. According to the European Convention on Human Rights, everyone has the right to freedom of association with others, and this right is not necessarily confined to public associations. While the Constitution of Kazakhstan recognizes the right of citizens to freedom of association, it limits this understanding to public associations. Additionally, the right to hold meetings, rallies, and demonstrations is stipulated separately. This study aims to provide a theoretical and legal analysis of Kazakhstan's legal provisions that restrict the right to freedom of association, assess whether the practical implementation of this right in Kazakhstan complies with international human rights standards, and propose measures to eliminate unlawful restrictions. The research employs both normative-legal methods and empirical analysis. The findings indicate that priority changes include amending the Constitution and laws of Kazakhstan to remove the ban on unregistered public associations and explicitly guaranteeing the constitutional right to freedom of association for all individuals, excluding political associations. In conclusion, the study proposes the elimination of unjustified legal barriers to the exercise of the right to freedom of association, which would ensure genuine adherence to this fundamental right. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/65032 10.14710/lr.v20i2.65032 LAW REFORM; Vol 20, No 2 (2024); 431-454 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/65032/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12447 2022-09-05T20:22:23Z lawreform:ART

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Khairawati, Dwi Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang kebijakan hukumpidana terhadap pemberian grasi kepada terpidana narkoba pada saat ini dan danuga menganalisis kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap pemberiangrasi kepada terpidana narkoba dalam prespektif pembaharuan hukum pidana.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkajiatau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahanhukum sekunder. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan,yang selanjutnya di analisa dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitiandiketahui bahwa Pertama, Kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaanpemberian grasi kepada terpidana narkoba berlaku saat ini di Indonesia, antaralain: pemberian hak pengajuan permohonan grasi kepada Menteri Hukum danHAM dan Ketua Pengadilan tingkat I yang memutus perkara. Kedua, Kebijakanhukum pidana pemberian grasi kepada terpidana narkoba yag akan datang,mengenai mekanisme pemberian grasi bagi terpidana, ataupun mekanismepelaksanaan pengajuan grasi, kebijakan pertimbangan alasan pemberian grasihingga mendapatkan putusan, dapat dilihat dalam kajian perbandingan negaraasing (Amerika serikat, Filipina dan Kanada).Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Grasi, Narkoba PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12447 10.14710/lr.v9i2.12447 LAW REFORM; Vol 9, No 2 (2014); 83-97 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12447/9396 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26181 2022-09-01T20:41:30Z lawreform:ART

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN DI BUMN Susiana, Susiana Wardah, Wardah Penyandang Disabilitas; Ketenagakerjaan; BUMN. Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UUPD). Pasal 53 ayat (1) UUPD mewajibkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah total pegawainya.Penelitian ini dilakukan untuk melihat tantangan dan peluang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dan penyandang disabiltas pada BUMN di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan hak tersebut pada BUMN di Aceh belum terlaksana. Meskipun telah ada Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Walikota Banda Aceh Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang layak, hanya satu dari empat perusahaan BUMN yang menjadi responden yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Hal ini terjadi karena adanya diskriminasi pada pekerjaan dan posisi tertentu, adanya kesenjangan antara kompetensi dan syarat penerimaan pada lingkungan kerja, dan rendahnya pendidikan dan keterampilan penyandang disabilitas. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26181 10.14710/lr.v15i2.26181 LAW REFORM; Vol 15, No 2 (2019); 225-238 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26181/15939 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/70786 2026-05-13T07:31:59Z lawreform:RES

Justice in the Balance: Activating Legislative-Reality Harmony to Ensure Fair Judicial Rulings Between Sharia And Modern Legal Systems Chami, Yassine Elsharef, Mohamed Elmadni Qutieshat, Enas Judicial justice; legislative harmony; judicial discretion; Islamic jurisprudence; legal interpretation; contextual circumstances; procedural formalities Achieving judicial fairness requires harmonizing legal texts with evolving societal realities. This research aims to explore the factors that enhance the fairness of judicial rulings by analyzing the interplay between abstract legal texts and practical reality. The method used involves a comparative analytical approach between modern legal systems and Islamic Sharia, supplemented by a review of judicial precedents. The results obtained indicate that legislative coherence and judicial discretion are critical for aligning rulings with justice objectives. Specifically, the study finds that rigid procedural adherence often undermines equity, whereas flexible interpretation grounded in contextual circumstances enhances fairness. Conclusions that can be drawn emphasize the necessity of developing legislative mechanisms that balance stability with equity, alongside promoting judicial transparency. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2026-05-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/70786 10.14710/lr.v22i1.70786 LAW REFORM; Vol 22, No 1 (2026); 238-260 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/70786/pdf Copyright (c) 2026 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14544 2022-09-05T20:29:39Z lawreform:ART

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CUKAI TERHADAP KETAATAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK DALAM MEMBAYAR CUKAI (STUDI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A2 KUDUS) Hardjito, Yohanes R. Sri Agoeng  ABSTRAKCukai adalah pungutan negara yang fungsi utamanya membatasi peredaran barang kena cukai. Sebagai konsekuensi dan fungsi tersebut, cukai memberikan kontnbusi penerimaan negara yang cukup berarti. Sebagai pungutan Negara, cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11  tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. KPPBC Kudus merupakan salah satu kantor yang menyumbang penerimaan cukai terbanyak, di samping jumlah industn rokoknya menempati jumlah tertinggi dibandingkan KPPBC lainnya. Peredaran rokok illegal di wilayah pengawasan KPPBC Kudus juga mengalami peningkatan sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap penerimaan Negara di sektor cukai..Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut: (i) bagaimana fungsi utama Undang-Undang Cukai dalam membatasi peredaran rokok tanpa hams meniadakan fungsi budgeter? (ii) Pengusaha rokok seperti apa yang tidak taat dalam membayar cukai? (iii) Bagaimana penegakan hukum jajaran DJBC dalam mengantisipasi peredaran rokok illegal? (iv) Apakah ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai mampu menjawab permasalahan peredaran rokok illegal? dan (v) Bagaimana implikasi Undang-Undang Cukai terhadap ketaatan pengusaha rokok dalam membayar cukai?Metode pcndekatan yang digunakan pada penelitian mi adalah pendekatan yuridis normatif, yang ditunjang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini. karena titik tolaknya adalah mengungkapkan kaedah-kaedah normatif. menelaah materi muatan. landasan filosofis dan ratio legis dan Undang-Undang Cukai. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menggali asas-asas, latar belakang pernikiran dan nilai-nilai yang mendasari adanya pungutan cukai serta peran masyarakat terutama kelompok pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukaiKata kunci: Undang-Undang Cukai - Rokok Ilegal— Pengusaha Tidak Membayar Cukai PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2008-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/14544 10.14710/lr.v4i1.14544 LAW REFORM; Vol 4, No 1 (2008); 72-104 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/14544/11147 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37553 2021-05-05T04:15:30Z lawreform:CON

Environmental Law, Populism, and Welfare State: Discourse on Environmental Law in the 21st Century Muksinin, Ladlul Aminah, Aminah Populism; Climate Skepticism; Environmental law; Welfare State In the 21st century, the problems of environmental law in various parts of the world are getting more and more alarming. The research results by Elizabeth Fisher (2019) and Sanja Bogojevic (2019) indicate that several environmental law policies have been controlled by populism, as happened in several countries in Europe. Populism is transformed into a movement of people's will which certainly has an impact on the enforcement of environmental laws by various countries around the world. For this reason, this paper intends to discuss the law and to find the definition and influence of populism in protecting environmental laws in the welfare state. The aim was to determine a picture of populism and its influence on the development of environmental law. The result is that populism as an idea or ideology also means a discursive style, and it can also be interpreted as a form of political mobilization. The rise of populism threatens the development of environmental law. Populist attitudes lead to climate skepticism on environmental protection. Environmental protection may provide idealized targets for populists by framing this issue area as an elite project. Individuals who display highly populist attitudes perceive a lack of representation in these issue areas and, therefore, because of the problem of anti-elitism, reject climate and environmental policies. In other words, elite resistance tends to be associated with climate skepticism and lower support for environmental protection. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37553 10.14710/lr.v17i1.37553 LAW REFORM; Vol 17, No 1 (2021); 61-76 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37553/19057 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12184 2022-09-05T20:33:14Z lawreform:ART

ALTERNATIF MODEL PENGATURAN SANKSI PIDANA PADA KORPORASI (SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN KORPORASI) Priyatno, Dwidja Mencari model pengaturan jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi, adalah merupakan hal yang sangat penting, karena sanksi pidana yang dikenakan terhadap korporasi, harus diterapkan secara hati-hati, sebab akan berdampak terhadap pihak yang tidak bersalah seperti pegawai koporasi, pemegang saham, dan konsumen. Model kedua yang membedakan sanksi pidana yang ditujukan terhadap korporasi yang menganut pembedaan antara jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap orang dan korporasi, merupakan alternatif model dalam menyusun kebijakan legislasi yang ideal, agar penegakan hukum yang menyangkut subjek tindak pidana korporasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislasi khususnya dalam merumuskan sanksi pidana untuk korporasi merupakan kesalahan strategis yang perlu dihindari, karena dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan / pemberantasan kejahatan korporasi pada tahap aplikasi dan eksekusi.Kata Kunci : Model Pengaturan, Sanksi Pidana, Kejahatan Korporasi PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12184 10.14710/lr.v1i1.12184 LAW REFORM; Vol 1, No 1 (2005); 40-62 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12184/9218

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15847 2022-09-01T20:47:49Z lawreform:ART

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH PENYIDIK UNIT PPA SATUAN RESKRIM BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KABUPATEN KENDAL Sampurna, Agil Widiyas Suteki, Suteki Anak; Keadilan Restoratif; Penyidik; Penyidikan; Unit PPA Kasus pelecehan seksual seperti persetubuhan dan pencabulan yang terjadi di kabupaten Kendal sudah semakin marak dan mengkhawatirkan karena sudah sangat memungkinkan tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak. Hal tersebut terjadi karena mudahnya akses pornografi melalui internet yang kemudian ditiru dan dipraktekkan oleh anak tersebut. Hal itu terbukti dengan adanya anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun melakukan pelecehan seksual di kabuapten Kendal pada tahun 2015 dan akhirnya anak tersebut di vonis putusan pidana penjara oleh hakim, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Sehingga, perlu dilakukan terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana yang ada khususnya penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai garda terdepan dalam penaganan tindak pidana berkaitan dengan anak. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Socio-Legal Research, sebagai suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Domain tersebut terdiri dari, Mengapa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA cenderung mengikuti penyidikan konvensional dan tidak berbasis keadilan restoratif di kabupaten Kendal. Dan Bagaimana dampak dari penyidikan tersebut, serta Bagaimana konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA yang berbasis keadilan restoratif. Hasil peneltian bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oeh penyidik unit PPA cenderung mengikuti penyidikan konvensional karena ada alasan yang mendorong baik secara internal maupun eksternal, dampaknya dapat mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, aparat penegak hukum yang terlibat dalam perkara tersebut, dan hukum acara terkait proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual khususnya dalam penyidikan. Konsep baru tentang penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA yang berbasis keadilan restoratif, yaitu melalui sistem penegakan hukum satu atap/one roof enforcement system (ORES) dengan beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sehingga penyidik unit PPA dapat menerapkan konsep baru penyidikan melalui sistem tersebut. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15847 10.14710/lr.v12i1.15847 LAW REFORM; Vol 12, No 1 (2016); 145-167 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15847/11824 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43307 2023-07-04T03:00:44Z lawreform:RES

Personal Data Protection to E-Commerce Consumer: What Are the Legal Challenges and Certainties? Ayunda, Rahmi E-Commerce; Legal Certainty; Protection; Consumer. Internet is one of the media facilities that is not only used for communication, but is also used in the process of buying and selling or trading (e-commerce). Behind all the conveniences obtained, e-commerce also raises the issue of consumer concerns on the responsibility for personal data. This study aimed to examine and re-explain the urgency of protecting personal data of e-commerce consumers and focused on the challenges and legal certainty of protecting personal data of e-commerce consumers in Indonesia. The method used was a doctrinal research method. This study showed that the application of data in e-commerce provides many benefits. However, the challenge was the absence of binding laws to safeguard personal data submitted to e-commerce companies. Legal certainty for the protection of e-commerce consumers is currently contained in several laws and regulations. Therefore, it is necessary to improve the effectiveness in the implementation of personal data protection and to regulate the protection of personal data in a law. In Indonesia, the urgency of the ratification of the Personal Data Protection Bill may become a solution in providing legal certainty for the protection of e-commerce consumers on their personal data. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-08-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/43307 10.14710/lr.v18i2.43307 LAW REFORM; Vol 18, No 2 (2022); 144-163 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/43307/pdf Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12295 2022-09-05T20:31:59Z lawreform:ART

POTENSI ZAKAT SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN UMAT PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KENDAL) Baehaqi, Ja'far Zakat merupakan salah satu lembaga jaminan sosial yang dibawa oleh Islam disamping berbagai macam sedekah. Maksud jaminan sosial adalah bahwa negara menjamin bagi setiap individu dalam negara tersebut taraf hidup yang layak. Orang fakir, sakit, dan lanjut usia yang tidak lagi dapat mencapai taraf hidup ini oleh negara dijamin terwujudnya melalui zakat. Taraf hidup layak ini oleh para ahli hukum Islam diistilahkan dengan "batas kecukupan" (kifayah), untuk membedakannya dari "batas pas-pasan" (kafaf).Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu dalam keadaan apapun. Dana zakat digunakan untuk membantu anggota masyarakat yang kurang beruntung. Pemikiran hukum Islam klasik-tradisional membatasi kewajiban zakat hanya pada lima jenis harta benda, yaitu membatasi hewan ternak hanya pada unta, sapi, kerbau, dan kambing, dan membatasi tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan hanya pada gandum, jelai, anggur, dan kurma. UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah sangat maju dalam menentukan obyek zakat. Dalam Pasal 11 ayat (2)  dinyatakan bahwa harta benda yang dikenai zakat adalah (a) emas, perak, dan uang; (b) perdagangan dan perusahaan; (c) hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; (d) hasil pertambangan; (e) hasil peternakan; (f) hasil pendapatan dan jasa; dan (g) rikaz. Ini artinya, hampir semua sumber perekonomian atau komoditas menjadi obyek zakat.Kata Kunci : Pengelolaan Zakat PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2007-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12295 10.14710/lr.v2i2.12295 LAW REFORM; Vol 2, No 2 (2007); 41-63 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12295/9314 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16155 2022-09-01T20:44:33Z lawreform:ART

DINAMIKA RELASI ANTARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM AUDIT KEUANGAN NEGARA Jasa, Gilang Prama Herawati, Ratna Badan Pemeriksa Keuangan; Dewan Perwakilan Rakyat; Sistem Audit Keuangan Negara. Hubungan antara BPK dengan DPR dapat terpengaruh oleh opini hasil pemeriksaan keuangan yang dikeluarkan BPK, terutama apabila menyangkut pengelolaan anggaran dalam lingkup DPR. DPR tidak serta merta mau menerima hasil LKPP yang disampaikan oleh BPK.Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Data yang diteliti adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, khususnya mengenai sistem audit keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan kemudian dikaitkan dengan relasi antara BPK dengan DPR dalam sistem audit keuangan Negara, serta hambatan yang dihadapi oleh BPK dalam pelaksanaan sistem audit keuangan negara dalam hubungannya dengan DPR. Hasil penelitian bahwa, Pertama, sistem audit yang dilakukan BPK pada dasarnya merupakan salah satu kegiatan yang terjadi pada akhir kegiatan pengelolaan anggaran (post audit). Kedua, dalam melaksanakan fungsi pengawasan antara DPR dan BPK mempunyai hubungan fungsional secara timbal balik yaitu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan bahan bagi DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Ketiga, reformasi dengan perubahan terhadap Pasal 23 UUD 1945 tidak serta merta diikuti dengan penguatan kelembagaan BPK terkait dengan kewenangannya, dimana sampai saat ini BPK belum mampu melaksanakan tugas konstitusionalnya secara maksimal.  PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16155 10.14710/lr.v13i2.16155 LAW REFORM; Vol 13, No 2 (2017); 189-203 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16155/11911 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/63799 2024-12-30T01:30:11Z lawreform:RES

Law Enforcement in the Recovery of State Funds from Corruption Crimes Kartika, Arie Jaya, Arizon Mega Zakiran, Asep Hakim Jastisia, Mentari Ashady, Suheflihusnaini Z.S, Edi Mulyadi Sabatira, Febryani Law Enforcement; Recovery of State Funds; Corruption Crimes; Recovering State; Financial Losses Corruption are not adequately addressed by the current legal framework, which fails to provide appropriate sanctions or follow the Constitution in dealing with such crimes. Simply imposing prison sentences is insufficient; efforts must also be made to recover state losses incurred due to corruption. there are still significant constraints in the implementation and enforcement of the law. This study aim to analyze how the applicable laws are enforced to recover financial losses incurred by the state in cases of criminal corruption; and identify the factors inhibiting the effective implementation of laws related to the recovery of these financial losses. This study employs both normative legal methods and empirical research. The research results suggest that to restore the country's economy affected by criminal corruption, it is necessary to undertake measures such as the foreclosure of assets owned by the convicted individuals. Sanctions should include not only monetary compensation equivalent to the value of the assets obtained through corruption but also criminal fines and decisions on the confiscation of goods. One major internal constraint in recovering state finances is the tendency of convicts to opt for prison sentences rather than paying damages as determined by the court. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-09-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/63799 10.14710/lr.v20i2.63799 LAW REFORM; Vol 20, No 2 (2024); 211-229 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/63799/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12437 2022-09-05T20:22:55Z lawreform:ART

STUDI KOMPARASI PENGATURAN PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA Permata tami, Nindya Dhisa Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam hukum pidana dan hukum perdata. Pengaturan pencemaran nama baik di dalam kedua ranah hukum tersebut sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambivalensi Adanya ketidakpastian hukum dan ambivalensi terhadap delik pencemaran nama baik, untuk dilakukan penelitian dengan mengkaji dua rumusan masalah, yakni (1) pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia saat ini dan (2) kebijakan formulasi pengaturan pencemaran nama baik di masa datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan yuridis-normatif, telaah deskriptif-analitis, dan teknik analisis data kualitatif. Penulisan hukum ini mengutamakan data kepustakaan dan studi dokumentasi instrument hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam ranah hukum pidana yaitu termaktub dalam KUHP Pasal 310-320 dan UU Nomor 11 Tahun 2008 padaPasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (1). Sedang penggantian kerugian dari pencemaran nama baik diatur dalam KUHPerdata Pasal 1372-1380. Pengaturan pencemaran nama baik sebaiknya diklasifikasikan. Terhadap pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang atau individu sebaiknya diatur dalam ranah hukum perdata dengan penggantian kerugian terhadap korban. Sedang pencemaran nama baik yang mengganggu kepentingan umum dapat diatur dalam ranah hukum pidana dengan sanksi pidana tanpa denda.Kata Kunci: Kebijakan formulasi, pencemaran nama baik PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12437 10.14710/lr.v9i1.12437 LAW REFORM; Vol 9, No 1 (2013); 106-123 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12437/9387 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23356 2022-09-01T20:42:13Z lawreform:ART

URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Bunga, Marten Maroa, Mustating Dg Arief, Amelia Djanggih, Hardianto Peran; Masyarakat; Pemberantasan; Korupsi. Kejahatan Korupsi telah mengakibatkan kehancuran bagi perekonomian bangsa. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis, melalui conceptual approach, statute approach, dan case approach. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : pertama, peran masyarakat harus turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan alasan bahwa masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara. Kedua, bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana koruosi adalah dengan mempedomani ketentuan peran serta masyasrakat sebagaimana telah diatur pada perundang-undnagan dengan melakukan kontrol sosial yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23356 10.14710/lr.v15i1.23356 LAW REFORM; Vol 15, No 1 (2019); 85-97 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23356/15138 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/76139 2026-05-13T06:47:10Z lawreform:RES

Inequality Between The Potential of Fishery Resources and The Poverty Level of Fisherman Communities in Coastal Areas Kurnia, Ida Yuan Yuan, Luo Fisheries; Poverty, Fishermen; Coastal Areas Indonesia, recognized as a significant maritime nation, documented a capture fisheries output of 7.7 million tonnes in the year 2023, positioning it among the foremost producers globally. Notwithstanding its substantial economic prospects, the well-being of coastal fishing communities remains suboptimal, signifying an enduring disparity between the wealth derived from marine resources and the prevailing social conditions. This research endeavors to furnish a contemporary examination of this incongruity by exploring the divergence between Indonesia's fisheries potential and the impoverishment faced by fishermen. Employing a legal-empirical framework, this investigation scrutinizes pertinent policies and integrates interviews with fishers from the Pekalongan, Juwana, and Tegal locales. The findings indicate that numerous fishing households exist in vulnerable conditions attributable to inadequate fisheries governance, resource overexploitation, and limited access to essential infrastructure and services, including education and healthcare. The activities of economically and politically hegemonic entities exacerbate the marginalization of fishers, while bureaucratic inefficiencies and corruption at both local and national strata obstruct enhancements in welfare. These inequities hinder social and economic advancement, posing a threat of ecological degradation and jeopardizing the long-term sustainability of marine resources. The research posits that the resolution of these challenges necessitates comprehensive and coordinated strategies that amalgamate economic, social, and environmental objectives within the paradigm of coastal development. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2026-01-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/76139 10.14710/lr.v22i1.76139 LAW REFORM; Vol 22, No 1 (2026); 1-34 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/76139/pdf Copyright (c) 2026 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12481 2022-09-05T20:27:30Z lawreform:ART

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGULANGAN TINDAK PIDANA MALPRAKTIK KEDOKTERAN Adi, Priharto Profesi kedokteran merupakan satu profesi yang penuh dengan resiko, kadang-kadang dalam mengobati atau pasien dapat menimbulkan cedera atau cacat bahkan samp[ai dengan kematian sebagai akibat dari tindakan dokter. Tindakan dokter yang demikian, sering diindikasikan sebagai malpraktik medik oleh korban dalam hal ini pasien, banyak tuntutan khususnya secara pidana yang ditukan kepada dokter atau tenaga kesehatan akibat tindakan medik tenaga kesehatan ini.Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran khususnya di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik kedokteran.Tesis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan :Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana saat ini yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana mapraktik kedokteran?Bagaiaman kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang di dalam upaya menanggulangi tindak pidana malpraktik kedokteran?Dalam penyusunan tesis ini mengunakan metode pendekatan yuridis norm,atif, yaitu penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder yang l;ebih dikenal dengan istinah penelitian hukum kepustakaan, dan mengunakan juga metode yuridis komparatif yaitu dilakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan perundangan dari beberapa negara asing yang berhubungan dengan kesehatan.Kata Kunci : Pasien, Dokter, Kelalaian, Malpraktik, PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12481 10.14710/lr.v6i1.12481 LAW REFORM; Vol 6, No 1 (2010); 83-96 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12481/9423 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33777 2023-05-11T02:27:11Z lawreform:RES

Supervision of Bawaslu Pemalang Regency in the 2020 Regional Head Election Mutiarasari, Ntika Nur Herawati, Ratna Election; Supervision; Covid-19. One of the ongoing democratic activities in 2020 is the Election for the Governor and Deputy Governor, the Regent and Deputy Regent, as well as the Mayor and Deputy Mayor simultaneously in 2020. The success of holding regional elections in Indonesia is largely determined by the performance of the election organizers, one of which is the Election Supervisors a supervisory agency that oversees the process of implementing the Pilkada stages. Pilkada supervision during a pandemic is a big challenge for the ranks of Election Supervisors in Indonesia so it is interesting to study this topic. This research focuses on the supervisory policies issued by the Bawaslu RI during the Covid-19 pandemic and is then linked to the supervision carried out by the Pemalang Regency Bawaslu during the 2020 Pilkada. This legal research used a normative juridical approach and was descriptive analytical in nature which was analysed qualitatively. The results of the study show that there are obstacles and strategies in the supervision of election during the pandemic, but Bawaslu RI and its staff including Bawaslu Pemalang in the supervision of the 2020 Pilkada also carry out with more prevention, socialization to the public through online, maximizing social media owned by the District Bawaslu, coordination between agencies / stakeholders. The Election supervision is also carried out by health protocols in handling Covid-19 in their daily activities in carrying out their duties and authorities. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33777 10.14710/lr.v16i2.33777 LAW REFORM; Vol 16, No 2 (2020); 264-275 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33777/18125 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/54087 2024-08-07T20:36:36Z lawreform:RES

The Indonesian Constitutional Court Approaches the Proportionality Principle to the Cases Involving Competing Rights Lailam, Tanto Anggia, Putri Proportionality Analysis; Constitutional Court; Socio-Economic; Competing Rights The research focuses on the proportionality analysis of the competing socio-economic rights in the Indonesian Constitutional Court / Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (the MKRI). It is motivated by the unclear concept/model of proportionality analysis in Indonesia and its application by the court. The research method used was normative legal research with statutory and case approaches. The MKRI's general practices need to be more structured, unsystematized, and uncomprehensive to implement with four stages: legitimate aims, suitability, necessity, and balancing. It applies a model that refers to the legal objectives based on Pancasila and the 1945 Constitution. It declares the balance of fundamental rights and obligations of citizens based on the values of the godhead, humanity, unity, democracy, and social justice. Hence, some decisions used proportionality analysis, specifically in economic rights. Its implications create a balance of legal norms and integratively value legal certainty, justice, and legal expediency. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2023-08-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/54087 10.14710/lr.v19i1.54087 LAW REFORM; Vol 19, No 1 (2023); 110-127 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/54087/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/downloadSuppFile/54087/13407 Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15838 2022-09-01T20:47:49Z lawreform:ART

UPAYA MENGURANGI KEPADATAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Mulyono, Galih Puji Arief, Barda Nawawi Kepadatan; Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana Pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dilaksanakan menggunakan sistem pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengalami kepadatan narapidana. Kondisi kelebihan penghuni di dalam lembaga pemasyarakatan, berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukkan narapidana di lembaga pemasyarakatan, keadaan tersebut dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif (doctrinal). Strategi pembinaan dalam upaya mengurangi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan saat ini masih belum maksimal. Kajian komparasi terhadap upaya mengurangi kepadatan narapidana dengan model Good Time Allowance di negara asing antara lain dalam undang-undang negara Wyoming (AS), Republik Filipina, Montana (AS). Model Good Time Allowance adalah pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik, dapat memberikan motivasi kepada narapidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik untuk berkomitmen menjadi baik dengan penghargaan pengurangan masa menjalani pidana. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15838 10.14710/lr.v12i1.15838 LAW REFORM; Vol 12, No 1 (2016); 1-16 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15838/11815 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12221 2022-09-05T20:32:25Z lawreform:ART

MEDIASI PIDANA (PENAL MEDIATION) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA/MASALAH PERBANKAN BERASPEK PIDANA DI LUAR PENGADILAN Nawawi Arief, Barda Mediasi penal (penal mediation) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "mediation in criminal cases" atau "mediation in penal matters" yang dalam istilah Belanda disebut "strafbemiddeling", dalam istilah Jerman disebut "Der AuBergerichtliche Tatausgleich" (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "de meditation penale". Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "Victim-Offender Meditation" (VOM) atau Tater-OpferAusgleich (TOA)Kata Kunci : Mediasi Penal, Penyelesaian Sengketa Perbankan, Aspek Pidana di Luar Pengadilan PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006-04-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12221 10.14710/lr.v2i1.12221 LAW REFORM; Vol 2, No 1 (2006); 1-13 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12221/9245

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15951 2022-09-01T20:45:03Z lawreform:ART

DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK PADA PELAKSANAAN TUGAS DALAM SITUASI DARURAT Sihotang, Githa Angela Pujiyono, Pujiyono Sa’adah, Nabitatus Diskresi; Hukum Administrasi Negara; Situasi Darurat; Tanggung Jawab Pejabat Publik; Tindak Pidana Korupsi Kewenangan menjalankan jabatan yang dimiliki pejabat publik terdapat kekuasaan diskresi (discretionary power). Diskresi adalah suatu wewenang yang diberikan kepada pejabat publik untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam melakukan tindakan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi seperti itulah yang membuat jabatan rawan untuk diselewengkan, karena bersamaan dengan menjalankan kebijakan untuk publik, dengan mudah terdapat niat untuk menarik keuntungan pribadi atau pun kelompok. Penggunaan diskresi mempunyai syarat-syarat khusus, agar dalam menggunakan kewenangannya para pejabat tidak berlaku sewenang-wenang. Belakangan ini permasalahan yang menyangkut kebijakan tidak sedikit yang diproses dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan polemik tentang dapat atau tidaknya kebijakan dijerat dengan pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal reseacrh dengan tujuan untuk mengetahui diskresi dan tanggung jawab pejabat publik pada pelaksanaan tugas dalam situasi darurat dan batasan perbuatan melawan hukum yang berdampak hukum administrasi dan hukum pidana dalam melaksanakan tugas dalam situasi darurat. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai diskresi dan tanggung jawab pejabat publik pada pelaksanaan tugas dalam situasi darurat dan batasan perbuatan melawan hukum yang berdampak hukum administrasi dan hukum pidana dalam melaksanakan tugas dalam situasi darurat. Batasan diskresi merupakan perbuatan Hukum Administrasi, apabila peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang perbuatan tersebut tidak jelas sehingga diperlukan diskresi dan tindakan atau perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan memaksa demi kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan batas-batas, yaitu bentuk peraturan kebijaksanaan tidak boleh menyimpang dengan aturan diatasnya, tidak digunakan sewenang-wenang; masih berada dalam ruang lingkup peraturan dasarnya; dalam keadaan memaksa, kepentingan umum; berlandaskan AAUPL. Batasan batasan bahwa diskresi oleh pejabat administrasi negara merupakan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, apabila dilakukan tindakan yang dilakukan menyimpang dari seharusnya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15951 10.14710/lr.v13i1.15951 LAW REFORM; Vol 13, No 1 (2017); 60-69 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15951/11863 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/49047 2024-08-14T23:46:41Z lawreform:CON

Incongruence in the Definition of Land Rights in National Agrarian Law: A Path to Legal Uncertainty Mahfud, Muh. Afif Chin Chin, Sia Misalignment; Definition; Land rights; Legal certainty. Legal certainty as one of the goals of national land law will not be created when there is incongruence in the definition of land rights in regulations. This incongruity may affect the formation, implementation and interpretation of law in the agrarian sector. The aim of this article is to analyze the incongruence in the definition of land rights in regulations and the impact of this incongruence in the definition. Based on the analysis, it is concluded that there is an inconsistency in the definition of land rights in Government Regulation no. 18 of 2021 which states that the authority for land rights covering above the ground and underground space is not in line with PP (Government Regulation) No. 43 of 2021. The regulation states that the authority for land rights does not cover the space above the ground and underground space. This misalignment includes horizontal incongruity, formal incongruity and substantive incongruity. It will result in unclear meaning of land rights, loss of predictability of regulations, and affecting the formation, enforcement and interpretation of laws so that there is no clear reference for the community and law enforcers in acting. Ultimately, this will affect legal protection for the community in exercising their rights. It is recommended that the government harmonize the definition of regulatory land rights. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/49047 10.14710/lr.v20i1.49047 LAW REFORM; Vol 20, No 1 (2024); 22-33 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/49047/pdf Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12428 2022-09-05T20:25:58Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN KARYA SENI FOTOGRAFI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA Anjani, Nurul Liza Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat suatu karya cipta fotografi agar memperoleh perlindungan Hak Cipta dan bagaimana bentuk perlindungannya. Tujuan lainnya adalah menguraikan dampak perlindungan Hak Cipta terhadap hak- hak seorang Pencipta (dalam hal ini fotografer) dan bagi pihak yang melanggar ketentuan Hak Cipta atas karya seni fotografi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Keseluruhan data dianalis menggunakan analisis kualiutiatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, suatu karya seni fotografi tidak perlu melewati tahap pendaftaran terlebih dahulu, karena secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipamerkan ke khalayak umum maka karya tersebut telah memperoleh pengakuan Hak Cipta dan dilindungi Hak Cipta. Hasil lainnya adalah Perlindungan Hak Cipta atas karya seni fotografi diberikan untuk melindungi hak- hak seorang Pencipta yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral.Kata Kunci: Fotografi, Karya Seni Fotografi, Hak Kekayaan Intelektual PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12428 10.14710/lr.v8i2.12428 LAW REFORM; Vol 8, No 2 (2013); 138-145 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12428/9378 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20871 2022-09-01T20:43:03Z lawreform:ART

FUNGSI PENGAWASAN KOMISARIS TERKAIT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT: PENDEKATAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ASAS ITIKAD BAIK Dharmawan, Ni Ketut Supasti Kurniawan, I Gede Agus Kesehatan bank termasuk Bank Perkreditan Rakyat tidak bisa dilepaskan dari peran Komisaris dalam tata kelola institusi perbankan. Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi fungsi kontrol dan tanggung jawab Komisaris dalam pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat yang sehat dalam kaitannya dengan prinsip GCG serta Asas Itikad Baik. Metode yang digunakan untuk menganalisis relevansi antara asas itikad baik dengan GCG bagi kesehatan bank adalah metode normatif. Jenis pendekatan perundang-undangan serta  pendekatan konsep, diantaranya konsep CSR dipergunakan dalam studi ini. Hasil studi menunjukkan bahwa Komisaris  sebagai wakil pemegang saham berperan penting dalam rangka GCG dan asas itikad baik yaitu bertanggungjawab melakukan pengawasan secara independen  dan  fungsi kontrol  terhadap Dewan Direksi yang menjalankan pengelolaan dalam rangka mewujudkan dan secara berkesinambungan meningkatkan kesehatan bank.Kata kunci: GCG; Asas Itikad Baik; Komisaris; Kesehatan Bank. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20871 10.14710/lr.v14i2.20871 LAW REFORM; Vol 14, No 2 (2018); 236-247 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20871/14109 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/66743 2026-01-14T18:18:05Z lawreform:RES

Quo Vadis Energy Legal Policy towards Equitable and Sustainable Development in Indonesia Kartika, I Gusti Ayu Putri Astarini, Ida Ayu Yasa, Putu Gede Arya Sumerta Hermanto, Bagus Kriviņš, Anatolijs Legal Political; Energy; Equity; Sustainable Development Indonesia’s energy sector continues to face persistent challenges in the context of rapid economic growth, increasing energy demand, and mounting environmental concerns. Despite the constitutional mandate requiring the state to ensure equitable access to energy and sustainability, existing regulatory frameworks frequently fall short of achieving these objectives. This research aims to examine the legal and policy frameworks governing the energy sector in Indonesia, where energy serves as a critical component of economic development and public welfare.The urgency of this study lies in addressing the disconnect between the normative ideals (das Sollen) of equitable and sustainable energy governance and their actual implementation (das Sein) in current policy practices. The research employs a normative legal method, relying on a literature review of both primary and secondary legal sources, coupled with conceptual and statutory interpretation.The findings indicate that current policies often fail to ensure equitable distribution, meaningful public participation, and adequate environmental protection. Accordingly, legal reforms are necessary to advance justice in energy access and to establish enforceable emission limits and environmental standards. The conclusion drawn from this study underscores the importance of bridging the gap between normative aspirations and practical realities in order to achieve inclusive, sustainable, and just energy governance. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-07-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/66743 10.14710/lr.v21i2.66743 LAW REFORM; Vol 21, No 2 (2025); 266-294 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/66743/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12462 2022-09-05T20:20:44Z lawreform:ART

MODEL PENANGGULANGAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF SOCIO-LEGAL(STUDI KASUS TAWURAN MAHASISWA DIKOTA MAKASSAR) CONFLICT MANAGEMENT MODEL IN SOCIO-LEGAL PERSPECTIVE (STUDY CASE OF STUDENT BRAWL IN MAKASSAR) Purwanda, Sunardi Selama manusia hadir dalam sebuah tatanan peradaban, selama itu pula konflikakan membayanginya. Konflik bukanlah sesuatu hal yang baru, karena ia lahirseiring hadirnya manusia di bumi. Sejarah telah membuktikan bahwa manusiatidak akan pernah lepas dari konflik. Bagaimanapun juga manusia tidak akanpernah mampu untuk menghindari suatu konflik, karena perwujudan dari suatukonflik melekat erat dalam budaya kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri,konflik juga hadir dalam tatanan budaya masyarakatnya. Disintegrasi konflik yangmuncul diantaranya terjadi di Aceh, Papua, Maluku, Timor Leste, Poso, Sampithingga konflik sosial berupa tindakan tawuran mahasiswa yang terjadi di dalamlingkungan kampus, dan terparah berada di wilayah Kota Makassar. Tawurantersebut bukan hanya menelan korban jiwa dari pihak mahasiswa yang bertikai,tapi juga sudah merusak fasilitas kampus, kendaraan pribadi maupun umum.Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan beberapa permasalahan:Mengapa ecenderungan mahasiswa di Kota Makassar lebih memilih tawurandalam menyelesaikan konflik?; Mengapa selama ini model penanggulangankonflik tawuran mahasiswa di Kota Makassar belum berjalan efektif?; Bagaimanamodel penanggulangan konflik yang efektif dalam perspektif sociolegal?Penelitian ini menggabungkan dua bentuk penelitian, yakni penelitian hukumnormatif atau doktrinal dan kajian sosial atau non-doktrinal.Mengkaji/menganalisis data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan, didapatkan dengan cara observasi, wawancara, inventarisasi dokumen-dokumenyang seluruhnya berhubungan dengan perilaku tawuran mahasiswa yang ada dikampus. Sedangkan data sekunder meliputi data penelitian kepustakaan. Datayang dimaksud adalah segala sumber peraturan perundangundangan,kebijakan-kebijakan lembaga atau institusi, buku-buku bacaan, hasil penelitianterdahulu, karya ilmiah yang ter-publish dan semua yang berhubungan denganpermasalahan-permasalahan yang diangkat. Metode penelitian didasarkan ataspendekatan normatif maupun empiris. Metode pendekatan demikian, nantinyamenggabungkan sisi hukum dan sosial atau socio-legal yang bertujuanmemperoleh temuan akurat bahwa budaya masyarakat terutama dalam lingkupkampus merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu tatanan sistemhukum.Pola aksi dan gerakan mahasiswa sebelum dan setelah reformasi menjadikankonflik bergradasi ke dalam wilayah kampus, konflik tersebut berupa tindakantawuran mahasiswa. Tawuran terparah berada di Makassar, di mana dalam satudekade terakhir, telah teridentifikasi sebanyak 54 kasus tawuran mahasiswa.1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIPPenyebab masalahnya beragam , mulai dari faktor: lama yang telah lamamengakar; adanya egosentrisme fakultas; lahirnya bentuk stereotipikal etniskedaerahan; terjadinya eskalasi konflik dari personal ke kelompok; adanyatekanan psikolog is; dan politisasi konflik dalam kelompok mahasiswa.Penanganan konflik tawuran mahasiswa di lima kampus yang ada di KotaMakassar utuh dan cenderung diskriminatif, maka dari itu dibutuhkanpenanggulangan konflik dalam perspektif socio-legal, yang memandang perlunyaupaya penang gulangan seperti: Model Penanganan Sosial dan ModelPenyelesaian Hukum.Kata Kunci: Model Penaggulangan, KonflikTawuran Mahasiswa, Perspekti. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12462 10.14710/lr.v10i1.12462 LAW REFORM; Vol 10, No 1 (2014); 125-152 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12462/9410 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30309 2022-09-01T20:40:09Z lawreform:ART

Reformulating The Concept of State Principles Based on Ideological and Technocratic Strategic as A Sustainable Development Direction Abrianto, Bagus Oktafian Ibrahim, Farid Nugraha, Xavier GBHN; State Principles; PNSB; RPJPN National development planning model with its long-term time dimension in Indonesia is carried out with the National Long-Term Development Plan (RPJPN) which replaces the Planned Overall National Development (PNSB) and the General Outlines of the Principles of the State (GBHN). Based on the analysis of the data obtained, it can be seen that since 2004 the use of the RPJN has turned out to cause fluctuating dynamics in the existing development outcomes. The occurred changes resulted in inconsistencies in the direction of development when there was a change of state development actors such as President, Governor, Regent/ Mayor, and other state institutions. The reason for this is that there is no permanent structure that can be used as a reference for a long-term development program that will be carried out by the managing state institutions, particularly the government. Based on this, the aim of this study was to create a form of reformulation of the principles of the state. This research was a normative research with a statutory, historical and conceptual approaches. To answer this problem, the idea of the state principles was born which departed from combining the advantages of PNSB, GBHN, and RPJPN which were then packaged into a new state principle system, with ideological principle and technocratic strategy. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-03-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30309 10.14710/lr.v16i1.30309 LAW REFORM; Vol 16, No 1 (2020); 112-126 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30309/17227 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/677 2022-09-05T20:29:17Z lawreform:ART

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1992 TENTANG PELAYARAN DIKAITKAN DENGAN LEGALITAS PENGELOLAAN KAPAL CEPAT KARTINI 1 JALUR JEPARA-KARIMUNJAWA-SEMARANG Arjuni, Lusi ABSTRAKKapal Cepat Kartini 1 sebagai alat transportation dari Jepara –Karimunjawa atau Semarang – Karimunjawa, operasionalnya dikelola olehDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengahdan Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara, yang merupakan instansipemerintah dan seharusnya berfungsi sebagai regulator.Dalam tesis ini permasalahan yang dibahas adalah bagaimanaundang-undang pelayaran mengatur tentang usaha angkutan laut,kesesuaian pelaksanaan pengelolaan Kapal Cepat Kartini 1 terhadapundang-undang pelayaran dan faktor-faktor kendala yang muncul dalampengelolaan Kartini 1.Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini bertitik tolakdari metode pendekatan yuridis-sosiologis atau normatif-empiris denganmempelajari dan meneliti peraturan tentang pelayaran yang mengaturtentang usaha angkutan laut. Kemudian, peraturan tersebut dikaitkandengan pelaksanaan pengelolaan Kapal Cepat Kartini 1.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan Kapal CepatKartini 1 seharusnya dikelola oleh Badan Hukum Indonesia atau wargaNegara Indonesia yang mendapat izin dari pemerintah dan khususbergerak dibidang pelayaran. (2) Pengelolaan Kapal Cepat Kartini 1 belumsesuai dengan undang-undang pelayaran yang ada. (3) Ada beberapakendala yang muncul dalam pengelolaan Kapal Cepat Kartini 1. Kendalakendalatersebut muncul karena faktor kelembagaan, faktor keuangan,faktor sarana/prasarana wisata dan faktor keuntungan.Akhirnya, penulis memberikan saran bahwa Pengelolaan KapalCepat Kartini 1 harus diserahterimakan kepada pihak ketiga atau BadanHukum Indonesia atau warga Negara Indonesia yang mempunyai usahakhusus di bidang angkutan laut tau pelayaran.Kata kunci : Angkutan Laut, Pelayaran, Pengelolaan. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2009-04-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/677 10.14710/lr.v4i2.677 LAW REFORM; Vol 4, No 2 (2009); 19-38 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/677/11035 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/downloadSuppFile/677/58

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15763 2022-09-05T20:19:10Z lawreform:ART

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG Putro, Bagas Pandega Hariyanto Soponyono, Eko Kebijakan Hukum Pidana; Pemalsuan Uang Mata uang adalah alat pembayaran yang sah dalam transaksi ekonomi. Data Bank Indonesia menunjukkan peredaran uang palsu bisa mencapai puluhan miliar tiap tahunnya. KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dirasa belum mampu menekan jumlah tindak pidana pemalsuan uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang saat ini dan yang akan datang. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil perbandingan dengan KUHP Jepang, Denmark dan Kanada. Kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini masih terdapat beberapa kelemahan substansi hukum, diantaranya : definisi pemalsuan uang, pengaturan mengenai penyertaan, perbuatan memalsu uang elektronik, pengaturan mengenai larangan penyampaian dimuka umum dan dari segi struktur hukum dengan peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum. Selain upaya penal tersebut, diperlukan upaya lain yaitu non penal (ekonomi, politik, sosial dan budaya). PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15763 10.14710/lr.v11i2.15763 LAW REFORM; Vol 11, No 2 (2015); 157-171 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15763/11778 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41771 2021-10-01T02:23:26Z lawreform:CON

Securitization of the Merchant Vessels by the Private Contracted Armed Security Personnel: A Legal Perspective Purnawarnantha, Selo Pasha Afriansyah, Arie IMO; Highrisk Area; Private Contracted Armed Security Personnel; UNCLOS, Maritime Security Shipping trade commodities using commercial ships through the sea that are safe and free from security disturbances is a prerequisite for spinning a country's economy. However, not all seas in this world are safe. There are many areas of waters categorized as high-risk areas. UNCLOS regulates that a safe sea implies that the sea is free from threats or disruptions to the activities of peaceful sea use or utilization, among others, free from threats of violence in the form of piracy, sabotage, and armed terrorism at sea. Conditions gave rise to private security services on board called PCASP (Private Contracted Armed Security Personnel). This article aims to find out how to set up PCASP internationally and according to Indonesian law. This research uses secondary data materials, namely books, journal articles, and papers relevant to this research obtained from print and internet media. The use of PCASP supports the safety and security clause in UNCLOS 1982. IMO as an instrument of the United Nations in charge of maintaining and controlling international regulations on the safety and security of ships and ports. The maritime transportation authority in Indonesia does not require PCASP service nor approves commercial shipping companies to present PCASP on board. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41771 10.14710/lr.v17i2.41771 LAW REFORM; Vol 17, No 2 (2021); 267-286 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41771/20163 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15877 2022-09-01T20:48:56Z lawreform:ART

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PERBANKAN Irianto, Prima Satya Ispriyarso, Budi Manajemen Risiko; Informasi Publik; Perbankan Semangat meningkatkan peran publik terhadap informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Sehingga pemerintah bersama legislator melahirkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik guna melindungi hak warga Negara atas akses informasi yang dijamin oleh konstitusi. Namun disisi lain  perbankan yang menjadi penggerak sektor ekonomi mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan  Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Poblem penelitian tentang penerapan peraturan perundang – undangan keterbukaan informasi di perbankan dan penerapan manajemen risiko dalam penerapan  keterbukaan informasi publik di perbankan serta ketiga keterbukaan informasi publik yang ideal  di perbankan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbankan telah menjalankan praktek keterbukaan informasi kepada publik secara parsial  sebelum diterbitkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Produk hukum keterbukaan informasi publik ini bertentangan dengan prinsip etika  dalam perbankan (khususnya keterrbatasan pemberian keterangan) dan produk hukum lainnya. Berbagai benturan  kepentingan dalam keterbukaan informasi publik memerlukan upaya mitigasi risiko secara komprehensif. Upaya melaksanakan ketentuan informasi oleh perbankan dapat dijalankan dengan salah satu cara  penerapan informasi publik berbasiskan manajemen risiko dan pembentukan peraturan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di perbankan yang diterbitkan oleh regulator menjadi sebuah kebutuhan. Diperlukan sebuah pembentukkan peraturan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di perbankan guna menghindari risiko dalam pelaksanaanya sekaligus perlu dilakukan kaji ulang Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15877 10.14710/lr.v12i2.15877 LAW REFORM; Vol 12, No 2 (2016); 240-255 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15877/pdf Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/57880 2024-02-05T01:23:38Z lawreform:RES

The Urgency of Presidential Institution Regulations in Strengthening the Presidential Government System Widayati, Widayati Haji Mohiddin, Mas Nooraini binti Herawati, Ratna Winanto, Winanto Regulatory Urgency; Presidential Institution; Presidential Government System. The existence and authority of the executive, legislative and judicial institutions are regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, then regulated in more detail in the law, except for the President. There is no law on presidential institutions yet, so there is concern that the President will exceed or abuse his authority in carrying out his duties. This research discusses the importance of regulating presidential institutions in strengthening the presidential system. The research approach was normative juridical; examining legal rules or regulations as a building system related to a legal event. The data used were secondary data in the forms of primary and secondary legal materials. Based on the results of the analysis, it is concluded that: 1) the regulation of presidential institutions is only found in the Constitution. There is no description of the position and division of authority between the President and Vice President and other positions in the presidential institution. 2) The position of the Vice President is as assistant to the President, and the Vice President replaces the President when the President dies, resigns, is dismissed, or is unable to carry out his obligations during his term of office. 3) Regulation of presidential institutions in strengthening the presidential government system is very urgent to prevent arbitrary actions by the President and to provide clarity on the authority of positions within the presidential realm so that they can carry out their duties well in supporting the President as head of state and head of government. With clear arrangements, each person has responsibilities, and there will be no overlapping of authority. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2023-10-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/57880 10.14710/lr.v19i2.57880 LAW REFORM; Vol 19, No 2 (2023); 199-220 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/57880/pdf Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12419 2022-09-05T20:34:31Z lawreform:ART

HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR (HP3) DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ASAS KEADILAN DAN KEPATUTAN Wijoyo, Onggo Hak Pengusahaan Perairan Pesisir atau biasa disingkat dengan (HP3) merupakan suatu terobosan baru pemerintah dalam hal pengelolaan wilayah pesisir. Terobosan pemerintah ini merupakan sebuah bentuk privatisasi terhadap wilayah pesisir yang dimana bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam pesisir. Dalam perjalanannya HP3 begitu ditentang oleh masyarakat khususnya masyarakat adat dan nelayan tradisional karena dengan adanya HP3 maka akan merugikan dan tidak melindugi kepentingan masyarakat adat dan nelayan tradisional yang telah turun temurun mencari nafkah di wilayah pesisir.Berdasarkan latar belakang tersebut menimbulkan suatu perumusan masalah apakah HP3 sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan didalam masyarakat Indonesia, serta bagaimana prospek kedepannya HP3 yang tercantum dalam undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.Permasalahan tersebut dicari penyelesaiannya dengan metode yuridis normatif, dengan jenis data yang dipakai adalah data sekunder, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumenter dan studi pustaka.Hasil Penelitian menunjukan bahwa (HP3) dilihat dari sudut pandang kepatutan adalah patut dikarenakan pada intinya aturan (HP3) bertujuan mulia untuk melindungi nelayan tradisional, pengusaha, masyarakat adat dan kelestarian sumber daya alam. Sedangkan dari sudut pandang keadilan adalah tidak adil dikarenakan tidak melindungi para nelayan dan masyarakat adat indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan perubahan pada aturan HP3 supaya bisa memberikan rasa keadilan didalam masyarakat indonesia dan perlu adanya aturan yang mendukung aturan HP3 ini.Kesimpulannya, bahwa aturan HP3 ini adalah Patut tetapi tidak adil. Oleh karena itu diperlukan perubahan dalam Pasal-Pasal HP3 tersebut.Perubahan Pasal-pasal HP3 tersebut adalah perlunya memakai kata nelayan tradisional, wilayah pesisir dibagi menjadi empat bagian, jangka waktu HP3 diukur berdasarkan teori daya pikul, persyaratan dipermudah, ditambahkan juga aturan tentang pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan lingkungan pesisir, pelanggaran tata ruang pesisir bagi pemberi izin dan pemohon izin, insentif pajak, penghargaan, pencegahan dan pelatihan oleh ahli-ahli hukum ,ekonomi, lingkungan pesisir, dan lain-lain yang disediakan dinas atau departemen kelautan dan perikanan.Kata kunci : Keadilan, Kepatutan, Pesisir, Perubahan, Hak Pengusahaan perairan pesisir PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2012-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12419 10.14710/lr.v8i1.12419 LAW REFORM; Vol 8, No 1 (2012); 98-116 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12419/9369 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20240 2022-09-01T20:43:42Z lawreform:ART

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PUTUSAN PERKARA TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG Kusmawardi, Ladju Suteki, Suteki Ristyawati, Aprista Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Jurnal ini membahas penerapan sanksi administratif, kendala yang dihadapinya dan konsep penerapan sanksi administratif  dalam putusan perkara TUN di PTUN Semarang yang efektif. Metode penelitiannya yaitu socio legal. Hasil penelitiannya adalah pertama, Penerapan sanksi administratif dalam putusan perkara TUN di PTUN Semarang belum optimal. Kedua, kendalanya yaitu kesadaran Pejabat TUN yang rendah, tidak adanya partisipasi aktif dari Tergugat dan kurangnya pengawasan, belum adanya peraturan mengenai anggaran khusus. Ketiga, konsep penerapannya  agar efektif yaitu adanya dasar hukum bagi PTUN untuk mencantumkan sanksi administratif dalam amar putusan,  merevisi Ketentuan Pasal terkait, perlu adanya komitmen yang jelas dari Badan atau Pejabat TUN beserta Atasannya, perlunya pengawasan. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20240 10.14710/lr.v14i1.20240 LAW REFORM; Vol 14, No 1 (2018); 104-114 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20240/13880 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/61875 2025-04-28T19:25:12Z lawreform:CON

Avoiding Misunderstandings About the Emergence and Position of Grundnorm as a Source of Law Samekto, F.X. Adji Fatharani, Yasyifa Grundnorm; Hans Kelsen; Immanuel Kant Immanuel Kant's teachings on the stages of human knowledge development regarding the universe became the foundation for Hans Kelsen's renowned legal theory, namely Grundnorm. According to Kelsen, Grundnorm exists at the rational-practical stage of each individual, is a priori, and has never been formalized through a constitutional process. However, law students often have a simplistic understanding of Grundnorm, particularly in constitutional law studies.The discussion below falls within the scope of legal positivism, employing a juridical-philosophical approach. Grundnorm is frequently reduced to a mere issue of consistency, where lower regulations must not contradict higher regulations. No further explanation is provided, apart from the assertion that a legal regulation is effective only if consistency between lower and higher rules is maintained. This oversimplified explanation can be misleading, as it fails to convey the essence of Grundnorm theory to law students. Based on this analysis, it can be concluded that, according to Hans Kelsen’s teachings, Grundnorm is the highest source of legal norms, accepted as a necessity by individuals through their free will. Grundnorm, as an imperative-categorical basic norm, can be transformed into legal principles if it has been widely accepted by society. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-03-17 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/61875 10.14710/lr.v21i1.61875 LAW REFORM; Vol 21, No 1 (2025); 81-93 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/61875/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12453 2026-04-06T20:09:39Z lawreform:ART

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA Limantara, Benny Karya Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana dalam menentukan arahkebijakan penanggulangan tindak pidana satwa yang dilindungi di Indonesia saatini dan pada masa yang akan datang. Kajian didasarkan pada hasil penelitianyuridis normatif untuk menemukan kaidah-kaidah dan norma-norma hukumdalam merumuskan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi. Hasil penelitianmenyimpulkan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi saat ini masihdirasakan kurang efektif, seperti tidak adanya pengaturan pertanggungjawabanbagi korporasi dan tidak adanya pengaturan mengenai perbedaan sanksi antarasatwa liar yang dilindungi dari alam dan hasil penangkaran, oleh karenanya, perluadanya reformulasi Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya serta dimasukkannya pengaturan mengenai satwa yangdilindungi dalam RUU KUHP sebagai pijakan yuridis yang baru untukmemberikan perlindungan baik secara konkret maupun secara abstrak.Kata Kunci : KebijakanPidana, Perlindungan, Satwa PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12453 10.14710/lr.v10i1.12453 LAW REFORM; Vol 10, No 1 (2014); 1-15 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12453/9401 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26188 2022-09-01T20:41:30Z lawreform:ART

PENERAPAN TRADEMARK DILUTION PADA PENEGAKAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA Roisah, Kholis Setiyono, Joko Dilusi Merek; Pelindungan; Merek Terkenal; Pemeriksa Merek; Pembatalan. Penelitian ini bertujuan menganalisa peraturan perlindungan merek terkenal dikaitkan dengan doktrin trademark dilution dan membahas peluang penerapan doktrin trademark dilution dalam penegakan perlindungan hak merek di Indonesia. Metode peneltian yang digunakan yuridis normati dengan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder  serta metode analisa digunakan menggunakan analisa kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peluang menerapkan doktrin dilusi yaitu pada proses pendaftaran merek dan pada perkara sengketa gugatan pembatalan hak merek. Pemeriksa merek menerapkan doktrin trademark dilution pada waktu melakukan penolakan secara ex-officio ataupun atas permintaan keberataan pemilik merek terkenal terhadap setiap permohonan merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk pemakaian produk tidak sejenis dengan mempertimbangkan reputasi merek terkenal.  Belum ada keputusan hakim Indonesia yang berani menerapkan doktrin trademark dilution dengan alasan penerapan doktrin itikat tidak baik sudah cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak merek terkenal. Ketiadakan aturan tentang trademark dilution yang secara jelas tersurat di dalam Undang Undang Merek menjadi alasan para hakim alasan utama belum bisa menerapkan doktrin trademark dilution. Tanpa adanya alasan bluring ataupun tarnisment  tujuan untuk menghapuskan tanda merek yang sama ataupun menyerupai oleh pihak lain yang non competitor sudah tercapai. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26188 10.14710/lr.v15i2.26188 LAW REFORM; Vol 15, No 2 (2019); 303-319 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26188/15944 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48393 2024-08-07T20:36:36Z lawreform:RES

Legal Certainty in Land Rights Acquisition in Indonesia’s National Land Law Widiyono, Try Khan, Md Zubair Kasem Land Rights; Land Acquisition; Legal Certainty; National Land Law Acquisition of land rights has been a protracted issue due to the complexity of land laws and regulations in Indonesia. This situation often leads to illegal land disputes and conflicts. This research investigated the aspect of legal certainty in land rights based on Indonesian laws and regulations. This study focused on the aspects of legal certainty in several laws and regulations related to land rights and examined the implications of the Law on Land Acquisition and Government Regulations (PP) of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units, and Land Registration. The research methods involved a qualitative approach with a normative and juridical approach. The research results highlight significant progress in recent regulations, such as the Perppu Cipta Kerja 2022 and PP 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units, and Land Registration, regarding more efficient and transparent procedures in providing legal certainty in obtaining the rights above ground. This finding implies the need for continuous improvement to strengthen legal certainty and to protect the rights of all parties. This research emphasizes the importance of harmonizing laws and regulations to create a conducive environment for the responsible and sustainable acquisition of land rights in Indonesia. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2023-08-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/48393 10.14710/lr.v19i1.48393 LAW REFORM; Vol 19, No 1 (2023); 128-147 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/48393/pdf Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15753 2022-09-05T20:20:03Z lawreform:ART

ARTI PENTING PERJANJIAN TERTULIS ANTARA PEMILIK DAN PENGGUNA KARYA SENI FOTOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN PROMOSI KOMERSIAL Donandi, Sujana Susilowati, Etty Arti Penting; Karya Seni Fotografi; Pemilik dan Pengguna; Perjanjian Tertulis; Promosi Komersial Hasil karya seni fotografi merupakan salah satu ciptaan yang sering digunakan pada promosi komersial. Perjanjian berbentuk tertulis pada penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara pemilik dan pengguna hasil karya seni fotografi. Perlindungan hukum juga diperlukan dalam penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin guna mengembalikan hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh pemilik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui arti penting perjanjian tertulis pada penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial dan mendalami mengenai penyelesaian penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin dari pemilik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Simpulan Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hasil karya seni untuk kepentingan promosi komersial perlu diperjanjikan secara tertulis karena beberapa alasan berikut: (a) Perjanjian tertulis dapat menjadi bukti untuk melaksanakan prestasi (b) Perjanjian tertulis dapat menjadi alat bukti yang kuat (c) Untuk menentukan siapa Pencipta karya seni fotografi dalam suatu hubungan kerja (d) Sebagai dasar untuk menentukan siapa Pemegang Cipta karya seni fotogtrafi (e) Perjanjian tertulis dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Penyelesaian penggunaan hasil  karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin dapat ditempuh melalui beberapa cara sebagai berikut: (a) melalui alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan, seperti konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli (b) Arbitrase (c) melalui mekanisme pengadilan. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15753 10.14710/lr.v11i1.15753 LAW REFORM; Vol 11, No 1 (2015); 43-52 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15753/11768 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41736 2021-10-01T02:23:25Z lawreform:RES

Crime Combating Policy of Carding in Indonesia in the Political Perspective of Criminal Law Adhi, Muhammad Isnaeni Puspito Soponyono, Eko Crime Prevention Policy; Cards; Criminal law. The development and progress of science and technology lead to the emergence of cybercrime. One form of cybercrime is carding. Carding is a crime of using or stealing other people's credit cards through cyberspace. This paper discusses the process of criminal law enforcement against carding crimes based on current positive law and future carding crime prevention policies in terms of the political perspective of criminal law. The method used was a normative juridical research method. The discussion shows that criminal law enforcement efforts against carding crimes have been regulated through the Law on Information and Electronic Transactions, but these arrangements cannot overcome carding crimes in Indonesia, so there is a need for a formulation policy that specifically regulates carding crimes. The policy of dealing with carding crime in the future is reviewed from the perspective of criminal law politics, namely through penal and non-penal efforts. Efforts should be made to socialize cyber law for the people of Indonesia that can support the use of credit cards as a means of payment in online transactions in a responsible manner and have a strong legal basis. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41736 10.14710/lr.v17i2.41736 LAW REFORM; Vol 17, No 2 (2021); 135-144 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41736/20137 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12506 2022-09-05T20:27:30Z lawreform:ART

KONTRIBUSI PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM PASAR MODAL NASIONAL Yaqin, Muahammad Alamul Bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia dewasa ini menjadi fenomena yang menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Praktek kegiatan ekonomi konvensional, khususnya dalam kegiatan pasar modal yang mengandung unsur spekulasi sebagai salah satu komponennya nampaknya masih menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam untuk turut aktif dalam kegiatan investasi terutama di bidang pasar modal. Instrumen-instrumen investasi syariah tersebut kemudian mengalami  perkembangan sejalan dengan maraknya pertumbuhan bank-bank nasional yang membuka “window” syariah. Namun demikian, sampai saat ini regulasi yang khusus mengatur pasar modal syari'ah belum ada. Sehingga dalam pembangunan hukum pasar modal ke depan perlu mengedepankan nilai-nilai budaya bangsa yang merupakan konstruksi yang hidup dan dijalankan secara terus menerus dalam interaksi pelaku individu mayoritas bangsa Indonesia yang dijiwai syariat Islam. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimanakah kedudukan pasar modal syari'ah dengan hukum pasar modal nasional dan bagaimana implikasi pasar modal syari'ah dan kontribusinya dalam pembangunan hukum pasar modal nasional. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu: memahami kedudukan pasar modal syari'ah dengan hukum pasar modal nasional serta memahami implikasi pasar modal syari'ah dan kontribusinya dalam pembangunan hukum pasar modal nasional.  Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka mencakup penelitian terhadap asas hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Adapun spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pasar modal syari'ah dengan hukum pasar modal nasional mempunyai keterkaitan yang erat dalam hal pembangunan ekonomi nasional. Dilihat dari keberadaan peraturan perundang-undangan, saat ini memang belum ada undang-undang khusus pasar modal syariah.. Meskipun demikian, praktek investasi secara syariah sudah berjalan sejak pertengahan 1997 melalui instrumen pasar modal berbasis syariah yaitu reksa dana syariah dan obligasi syariah. Sedangkan implikasi pasar modal syari'ah dan kontribusinya dalam pembangunan hukum pasar modal nasional telah terjadi dalam keseharian pelaksanaan transaksi ekonomi antar pelaku usaha baik yang berposisi sebagai investor maupun pengembang usaha. Terlihat bahwa prinsip-prinsip pasar modal Syariah sudah meliputi semua prinsip dari pasar modal yang ideal. Namun ada beberapa hal yang menjadi penekanan pada kehalalan produk/jasa dari kegiatan usaha, kegiatan usaha yang spesifik dengan manfaat yang jelas, mekanisme bagi hasil yang adil baik dalam untung maupun rugi menurut penyertaan masing-masing pihak dan mekanisme pasar yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada emiten maupun investor.  Kata Kunci: Pasar Modal Syari'ah, Pembangunan Hukum, Pasar Modal Nasional PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-01-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12506 10.14710/lr.v6i1.12506 LAW REFORM; Vol 6, No 1 (2010); 97-105 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12506/9444 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47331 2024-05-12T23:25:32Z lawreform:CON

The Controversies over State Secularism in the Constitution of the 4th Republic of Madagascar Ramahefarivo, Rota Ranavalonatina Constitution; Madagascar 4th Republic; Religion; Secularism; State. The first article of the 4th Republic of Madagascar states that Madagascar is a secular State. However, there are many controversies related to this secularism. Those controversies are both textual and empirical. In reality Madagascar is not a pure secular State. This article consist of explaining the cause of the contradiction of secularism found in the content of the Constitution and the reality. The objective of this study is to describe the controversies about the application of the secularism principle during the 4th Republic and especially under the regime of the President Andry Rajoelina. If the Constituent think the concept of secularism as western countries think, especially France, Madagascar has its own way of application, because of the influence of traditional belief and Christianism. Then, the existence of a contextual secularism will be the solution for the controversies. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-08-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/47331 10.14710/lr.v18i2.47331 LAW REFORM; Vol 18, No 2 (2022); 238-251 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/47331/pdf Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12409 2022-09-05T20:24:42Z lawreform:ART

POLITIK HUKUM DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI WILAYAH LAUT YANG BERADA DIBAWAH KEDAULATAN INDONESIA Lugisnto, Adil Indonesia merupakan negara maritim sekaligus negara kepulauan. Indonesia memiliki sekitar 13. 487 pulau yang tersebar diseluruh nusantara, dimana setiap pulau tersebut dikelilingi perairan/laut. Indonesia terletak diantara dua benua yaitu benua asia dan Australia serta berada diantara dua samudera, yaitu samudera hindia dan samudera pasifik. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari wilayah laut/perairan yang mencakupi enam puluh persen (60%) dari seluruh wilayah Indonesia dan sisanya sebesar empat puluh persen (40%) adalah wilayah daratanKondisi geografis Indonesia yang sangat strategis tersebut berpotensi mendatangkan pencemaran, khususnya pencemaran bahan berbahaya dan beracun sehingga lingkungan/wilayah laut Indonesia perlu mendapat perlindungan dari pencemaran.Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana kebijakan (policy) yang terdapat dalam instrumen-instrumen hukum internasional dalam upaya pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut? (2) Bagaimana Politik Hukum dalam upaya pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia? (3) Bagaimana konsistensi dan harmonisasi secara vertikal maupun horizontal antar produk hukum yang mengatur tentang pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia?Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kebijakan (policy) dalam instrumen-instrumen hukum internasional mengatur upaya-upaya pencegahan terjadinya pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut/perairan, Politik hukum dalam perundang-undangan nasional mengatur pencegahan dan penanggulangan pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut/perairan1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip44dari aspek hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Politik hukum yang terdapat dalam produk-produk hukum, baik secara vertikal maupun horizontal mengatur pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun di wilayah laut/perairan secara berbeda-beda, sehingga terjadi inkonsistensi dan disharmonisasi antar produk hukum tersebut.Kata kunci: politik hukum, pencemaran, bahan berbahaya dan beracun, dan wilayah laut yang berada dibawah kedaulatan Indonesia. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2012-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12409 10.14710/lr.v7i2.12409 LAW REFORM; Vol 7, No 2 (2012); 42-74 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12409/9360 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16160 2022-09-01T20:44:33Z lawreform:ART

IMPLIKASI KEBIJAKAN FORMULASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU TERHADAP PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Suteki, Suteki Cukai Tembakau; Kebijakan Formulasi Analisis terhadap hubungan hukum dan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep atau model bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bertitik tolak dari batasan model yang tidak dikemukakan oleh Seidman, dapat diketahui dalam peranan hukum dalam mengubah dan mengarahkan perilaku atau pola-pola tingkah laku pemegang peran, dalam hal ini adalah warga masyarakat. Apabila perubahan perilaku ini dapat dilaksanakan maka hukum dalam bekerjanya dapat berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat (a tool of social Engineering). Dengan demikian pada tingkatan tertentu diharapkan hukum dapat menanggulangi bahkan menghapuskan kemiskinan. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, pasal 66A ayat (1), salah satu  tujuan bagi hasil cukai  pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial. Pendapatan cukai tentu saja tidak lepas dari jerih payah para karyawan/buruh. Setiap hari sejak subuh para buruh/karyawan sudah berangkat kerja menuju brak-brak rokok untuk membuat lintingan batang per batang. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperjuangkan konsep regulasi teknis untuk memikirkan nasib buruh/karyawan. Jika dilihat dari tingkat kesejahteraan, kehidupan para buruh tentu masih belum seluruhnya layak. Karena itu, pemerintah kabupaten perlu memprioritaskan nasib para buruh dalam regulasi di tingkat teknis dalam pengelolaan dana bagi hasil cukai tersebut. Melakukan perbaikan nasib buruh dengan cara: (1) pemberian beasiswa bagi putra-putri buruh, (2) memberikan tambahan penghasilan (tunjangan) bagi para pendidik yang mengelola lembaga pendidikan swasta yang kebanyakan berasal dari keluarga buruh, (3) membangun sarana dan prasarana pendidikan, (4) pemberian pelayanan hibah atau kredit lunak, (5) peningkatan jaminan kesehatan, (6) peningkatan sarana dan prasarana publik yang bermanfaat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap produktivitas pabrik-pabrik penghasil cukai, serta (7) pemberian subsidi perumahan, dana rehab atau bedah rumah bagi para buruh yang tidak memiliki rumah atau memiliki rumah yang tidak layak huni. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16160 10.14710/lr.v13i2.16160 LAW REFORM; Vol 13, No 2 (2017); 259-283 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16160/11916 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/56986 2024-12-30T01:30:11Z lawreform:RES

Improving Healthcare Patient Data Security: An Integrated Framework Model For Electronic Health Records From A Legal Perspective Lestari, Ahdiana Yuni Misran, Misran Raharjo, Trisno Annas, Muhammad Riskanita, Dinda Prabandari, Adya Paramita Electronic Medical Records; Data Protection; Healthcare Facilities; CIA Triad; Human-Computer Interaction; Indonesia This study aims to critically examine the legal responsibilities of healthcare facilities in Indonesia regarding the protection of patient data within Electronic Medical Records (EMR). The research employs a mixed-method approach, combining normative legal analysis with empirical data collection from healthcare facilities to assess the implementation of data protection regulations. The findings reveal significant gaps in the enforcement of Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, particularly in smaller clinics and independent practices. These facilities often lack the technical infrastructure and resources required to meet regulatory standards, resulting in inconsistencies in data protection and a higher incidence of data breaches. The study introduces the Integrated Security and Usability Framework for Electronic Medical Records (ISU-EMR), which combines the principles of the Confidentiality, Integrity, and Availability (CIA) Triad with Human-Computer Interaction (HCI) Theory. This framework addresses both the technical and human factors contributing to data breaches, offering a balanced solution for enhancing data protection while maintaining usability in EMR systems. The implications of this research extend to both theory and practice, providing a new model for data protection in healthcare that can be adapted to various settings. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-10-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/56986 10.14710/lr.v20i2.56986 LAW REFORM; Vol 20, No 2 (2024); 329-352 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/56986/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12443 2022-09-05T20:22:23Z lawreform:ART

NASIONALISME PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Pemberdayaan BANI Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing) Dewi, Ayu Atika Penelitian ini bertujuan mengupayakan terwujudnya nasionalisme dalam penyelesaiansengketa penamanam modal asing dengan memberdayakan BANI sebagai alternatiflembaga penyelesaian sengketa, dan juga menemukan hambatan-hambatan apa sajayang dihadapi dalam mengupayakan terwujudnya nasionalisme penyelesaiansengketa penanaman modal asing. Metode pendekatan yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yangdipergunakan penulis adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwaPertama,Upaya mewujudkan nasionalisme dengan menjadikan BANI lebih berdayasebagai lembaga penyelesaian sengketa penanaman modal asing dapat dilakukanmelalui perbaikan klausul penyelesaian sengketa penanaman modal asing yaitu pasal32 ayat (4) UU Penanaman Modal, meningkatkan kualitas arbiter BANI,Kedua,Hambatandalam mewujudkan nasionalisme penyelesaian sengketa dalampenanaman modal asing dengan memberdayakan BANI sebagai forum penyelesaiansengketa dibedakan dalam dua kelompok yaitu hambatan internal dan hambataneksternal. Hambatan internal berasal dari keadaan nasional berupa dasar hukum.Sedangkan hambatan eksternal berasal pihak luar negeri yang banyak mempengaruhipemerintah untuk menetapkan kebijakan dibanding kepentingan nasional.Kata kunci: Modal Asing, Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Badan ArbitraseNasional Indonesia1 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12443 10.14710/lr.v9i2.12443 LAW REFORM; Vol 9, No 2 (2014); 15-31 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12443/9392 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26173 2022-09-01T20:41:30Z lawreform:ART

PROBLEMATIKA NEGARA DAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP KONSEP UNJUST WAR Hakim, Arief Rachman Setiyono, Joko Unjust War; Kewenangan; Dinamika; Dewan Keamanan. Kesepakatan masyarakat internasional menghendaki kerangka yang dipatuhi bersama yakni penentuan bilamana pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional maka lembaga atau organ yang berhak menentukannya ialah DK PBB. Kenyataannya pelaksanaan kewenangan tersebut tidak mudah di realisasikan yang menyebabkan negara-negara besar akhirnya menjalankan penggunaan kekuatan tanpa adanya mandat dari DK PBB atau menjalankan peperangan yang kemudian dikualifikasikan sebagai unjust war. Tujuan penelitian ini bertujuan menginventarisir problematika apa yang melingkupi kewenangan sehingga terjadi suatu unjust war itu sendiri, dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan teori kedaulatan dan yurisdiksi akan mengupas dinamika problematik negara dan DK PBB tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa problematik terjadinya unjust war dapat dibagi menjadi dua fase yakni awal pembentukan PBB ataupun di masa perang dingin, serta pasca perang dingin yang berimplikasi terhadap bagaimana negara besar menggunakan sistem PBB untuk menyelesaikan konflik, selanjutnya perlunya mekanisme penyelesaian konflik norma dalam piagam PBB di mana satu sisi terkait kewenangan besar pada DK PBB untuk menentukan ancaman terhadap perdamaian beserta tindakan yang perlu diambil, namun disisi lain perlu mereformasi sistem pengambilan keputusan yang bertumpu pada penggunaan hak veto sebagai ganjalan utama yang harus diubah. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26173 10.14710/lr.v15i2.26173 LAW REFORM; Vol 15, No 2 (2019); 164-176 2580-8508 1858-4810 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26173/15934 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/63943 2026-05-13T06:47:10Z lawreform:RES

The Influence of Law Enforcement on Restorative Justice-Based Conflict Resolution within the Customary Law in Aceh, Indonesia Abdullah, M Adli Mansur, Teuku Muttaqin Masrizal, Masrizal Muhammad Rasyid, Laila Priyono, Ery Agus Restorative Justice; Customary Law; Law Enforcement; Police; Culture. The Indigenous People Community (IPC) in Aceh engages in collaborative efforts with law enforcement agencies to mediate disputes via customary courts, as delineated in Aceh Qanun Number 9 of 2008 pertaining to the Advancement of Customary Life and Traditions. Nevertheless, the escalating preeminence of formal legal frameworks has elicited apprehensions regarding the efficacy of customary sanctions in the context of community-driven conflict resolution. The objective of this research endeavor is to scrutinize the function of the police within the sphere of customary dispute resolution and to investigate the implications of their involvement on the jurisdiction of customary law institutions at the village level. The methodological approach employed in this inquiry is descriptive, supplemented by an empirical methodology. Primary data were acquired through direct observation and interviews with pivotal stakeholders, while secondary data were procured from ancillary documentation. The findings indicate that despite the successful resolution of 18 cases at the village level, the influence of the police tends to eclipse the authority of customary courts. The effectiveness of customary sanctions diminishes when formal law is accorded precedence, particularly in instances such as livestock theft or minor violent offenses. The conclusions that can be inferred suggest that excessive police involvement undermines the robustness of customary law, thereby contravening Article 13 paragraph (3) of Aceh Qanun 9/2008, which stipulates a preference for resolution through customary means at the village level. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2026-03-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/63943 10.14710/lr.v22i1.63943 LAW REFORM; Vol 22, No 1 (2026); 150-167 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/63943/pdf Copyright (c) 2026 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12502 2022-09-05T20:25:29Z lawreform:ART

PERTANGGUNG JAWABAN DOKTER DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK Yunanto, Yunanto           Kesehatan adalah hak setiap manusia, tetapi untuk menuju sehat ini ia memerlukan pertolongan dokter.Dari sinilah muncul hubungan hukum yang dimulai dengan informed consent yang menjadi dasar Transaksi Terapeutik.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan, mengkaji dan menganalisa hubungan hukum dalam transaksi terapeutik antara dokter dengan pasien, penyelesaian perkara-perkara ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh dokter dalam transaksi terapeutik dan untuk mendapatkan kejelasan, mengkaji dan menganalisa bagaimana peranan IDI dalam rangka membantu penyelesaian masalah pada kasus-kasus malpraktek.Metode yang digunaka adalah yuridis normative (doctrinary approach) dan pendekatan yurudis sosiologis (socio legal approach).Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa informed consect belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh Rumah Sakit karena secara teknis sulit dilakukan dan pasien sendiri belum memahami akan hak-haknya, yang terpenting adalah cepat sembuh, tidak peduli bagaimana cara yang akan digunakan dokter. Tetapi dengan perkembangan jaman dan tingkat pendidikan, hubungan yang demikian ini bergeser menjadi hubungan yang sejajar, yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan.Dengan perkembangan ini pula kemudian muncul berbagai gugatan terhadap dokter yang menuntut ganti kerugian.Tetapi gugatan ini terkadang sulit dibuktikan, karena peranaan IDI yang melindungi anggotanyaKata Kunci : Tanggungjawab Dokter ; Transaksi Terapeutik PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2011-10-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12502 10.14710/lr.v7i1.12502 LAW REFORM; Vol 7, No 1 (2011); 109-123 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12502/9440 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37549 2021-05-05T04:15:30Z lawreform:CON

Exception of Mediation Procedure in Bankruptcy Cases According to Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Priamsari, Rr. Putri A Mediation; Commercial Court; Bankruptcy Application Mediation in Court is regulated in Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 including the exception. This article aims to examine cases with exception of mediation procedure based on PERMA Number 1 Year 2016 and to identify why Bankruptcy Application in Commercial Court is one of cases with exception. This study finds that PERMA (Supreme Court Regulation) Number 1 Year 2016 exempts cases in Commercial Court, Industrial Relation Court, Objection to the Decision of the Indonesia Competition Commission, Decision of Information Commission and Decision of Consumer Dispute Settlement Agency, Application for Annulment of Arbitration Award, Political Party Dispute, Small Claim Court and Cases with time frame. Bankruptcy Application according to Laws of Bankruptcy in Commercial Court is carried on using speedy procedure, a direct legal remedy to the Supreme Court. Its Application and resolution are within limited time period. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37549 10.14710/lr.v17i1.37549 LAW REFORM; Vol 17, No 1 (2021); 13-23 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37549/19053 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12359 2022-09-05T20:30:53Z lawreform:ART

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN SEBAGAI PERWUJUDAN EKONOMI KERAKYATAN (STUDI KELOMPOK WANITA TANI DESA NGALIYAN KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG) Masyithoh, Novita Dewi Sistem ekonomi kerakyatan merupakan wujud demokrasi ekonomi yang saat ini dianut Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan dalam menggali sumber daya daerah berada di tangan daerah. Oleh karena itu, pengembangan potensi ekonomi dengan sistem ekonomi kerakyatan pun menjadi kewenangan daerah. Penelitian ini membahas tentang Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang).Kebijaksanaan pemerintah yang dibuat lintas sektoral antara Dinas Pertanian dan Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Batang merupakan modal sistem politik, di mana pembuatan kebijaksanaan didasarkan pada konsep dan respon dari situasi politik terhadap kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Jadi, kebijaksanaan pemerintah dipandang sebagai output dari sistem politik.Prospek pemberdayaan perempuan dalam wadah Kelompok Wanita Tani ini pada masa yang akan datang akan mendukung terciptanya ekonomi kerakyatan. Akan tetapi, haruslah dirumuskan kebijaksanaan pemerintah yang lebih jelas, terarah, dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat politis. Terlebih lagi, Desa Ngaliyan akan direncanakan menjadi Agropolitan dalam bidang emping.Kata Kunci : Kebijaksanaan Pemerintah, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi Kerakyatan PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2007-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12359 10.14710/lr.v3i1.12359 LAW REFORM; Vol 3, No 1 (2007); 40-62 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12359/9345 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15843 2022-09-01T20:47:49Z lawreform:ART

PENERAPAN DISKRESI OLEH PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A, SEMARANG: (TELAAH PARADIGMA KONSTRUKTIVISME TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN) Prawira, Otniel Yuristo Yudha Suteki, Suteki Diskresi; Narapidana hamil dan/atau menyusui Perempuan memiliki peranan untuk menerima zat anak, mengandung anak, melahirkan anak, menyusui anak. Hanya saja perempuan juga dapat kehilangan hak kemerdekaannya sebagai seorang manusia karena kesalahan yang disebabkan oleh situasi tidak terduga, berada di waktu dan tempat yang tidak tepat ataupun karena kekhilafannya. Dan ironisnya adalah perempuan tersebut sedang hamil (bahkan hingga melahirkan) ataupun menyusui anaknya dalam keadaan sedang menjalani hukuman hilang kemerdekaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kriteria pola bangunan jauh dari kata ideal, kelebihan kapasitas narapidana, serta minimnya peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur bagaimana peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A terhadap pembinaan narapidana perempuan yang hamil dan/atau menyusui adalah faktor-faktor yang menyatakan bahwa diskresi sudah dapat dilakukan. Namun, minimnya pengetahuan dan pengalaman petugas lapas terhadap diskresi serta disintegrasi antar anggota tim pengamat pemasyarakatan merupakan hambatan utama dalam membina narapidana hamil dan/atau menyusui. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15843 10.14710/lr.v12i1.15843 LAW REFORM; Vol 12, No 1 (2016); 87-100 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15843/11820 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12231 2022-09-05T20:32:25Z lawreform:ART

PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 DI KABUPATEN BUTON Safdi Shalihi, La Ode Muhammad Penelitian ini membahas proses pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Buton. Rancangan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati Kepala Daerah.Kewenangan membentuk peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah dan peraturan daerah merupakan salah satu sarana penyelenggaraan otonomi daerah.Dalam proses pembuatan peraturan daerah harus memenuhi aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis.Melalui metodologi kualitatif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif diperoleh kesimpulan bahwa proses pembuatan peraturan daerah pada umumnya telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian dalam teknis penulisannya masih ditemukan beberapa peratuaran perundang-undangan (Perda) yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Kata Kunci : Peraturan Daerah sebagai Sarana Otonomi Daerah PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006-09-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12231 10.14710/lr.v2i1.12231 LAW REFORM; Vol 2, No 1 (2006); 51-59 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12231/9251

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15956 2022-09-01T20:45:03Z lawreform:ART

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau) Rudiadi, Rudiadi Herawati, Ratna Otonomi Daerah; Otonomi Desa; Pilkades Serentak Era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menandai berakhirnya Pemerintahan Orde Baru, hal inilah yang melatar belakangi lahirnya otonomi daerah dan UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Perjalanan sistem otonomi daerah terus mengalami perubahan, hal itu ditandai dengan lahirnya UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya UU No.23 tahun 2014 ini menjadi dasar lahirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal itu semakin memperkuat status desa sebagai pemerintahan yang memiliki hak otonomi yang asli dan demokratis. Lahirnya UU Desa ini menjadi dasar hukum mengenai pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris, spesifikasi penelitian adalah Deskriptif Analitis dan data yang digunakan data pri,er dan sekunder. Hasil analisa penelitian menyimpulkan: peraturan tentang Pilkades pasca Era reformasi diatur dalam UU No.22 tahun 1999 dan UU No.32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun setelah lahirnya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan Pilkades dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1). Selain itu, pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tahun 2016 terdapat beberapa permasalahan: adanya aturan persyaratan pencalonan yang dikhususkan untuk Calon Kepala Desa yang beragama Islam, yaitu “dapat membaca al-quran”, sedangkan bagi Calon Non-muslim tidak diatur persyaratan tersebut. Hal itu mengindikasikan adanya diskriminatif dalam agama, serta  dapat merusak proses demokrasi di desa. Permasalahan lain yang terjadi adalah, adanya campur tangan Panitia Kabupaten secara langsung dalam proses seleksi bakal Calon Kepala Desa. Selain itu, pelaksanaan Pilkades serentak dilihat dalam perspektif otonomi desa, idealnya semua tahapan dalam pemilihan dan juga tahapan penyeleksian Bakal Calon diserahkan kepada Panitia Pemilihan di desa.  PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15956 10.14710/lr.v13i1.15956 LAW REFORM; Vol 13, No 1 (2017); 132-151 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15956/11868 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/63339 2024-08-14T23:46:41Z lawreform:RES

The Dynamics of Government Fiscal Policy Post COVID-19 Pandemic in Indonesia (Legal Analysis of Government Regulation instead of Law Number 1 Year 2020) Giri, Ni Putu Niti Suari Yusa, I Gede Sumerthayasa, Putu Gede Arya Kelly, Danial Ivory, Jared Regulation; Fiscal Policy; COVID-19 Pandemic; Indonesia The COVID-19 pandemic had a significant impact on various countries, including Indonesia, in particular on the securing of the state budget and state financial stability in anticipation of the systemic and comprehensive impact of the pandemic. This deviation is not in line with the Indonesian constitution, welfare state principles, and even regulations based on the principles of good legislation. This article will examine three aspects of the problem: firstly, the formation of Government Regulation Number 1 of 2020 (Perppu) concerning State Financial Policy and Stability under COVID-19 countermeasures by the formation mechanism; secondly, the constitutionality issue in the drafting of Perppu; and thirdly, the legal issue of Article 27 on the immunity of officials who carry out financial policies. This paper employs a combination of normative legal research methods, including a statutory approach, a legal conceptual approach, a legal fact approach, and a relevant case law approach. The result of the research is  that Perppu is a policy in an emergency period that contains a policy of relaxation of the implementation of the APBN is constitutional. The form of deviation that appears from Perppu is that this Perppu implements financial relaxation or sets state financial policies without involving the DPR. This has been constitutionally confirmed by Article 12 of the 1945 Constitution that the government and the DPR must determine state financial policies together. Although the constitutionality of Perppu in terms of fiscal policy is not in question, the provisions of Article 27 of Perppu that are unconstitutional can be cancelled by the Constitutional Court. The legality of Perppu relating to immunity must be implemented by prioritising the principle of good faith in carrying out the duties and functions of each state financial stakeholder during the emergency period. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-06-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/63339 10.14710/lr.v20i1.63339 LAW REFORM; Vol 20, No 1 (2024); 135-152 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/63339/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12433 2022-09-05T20:22:55Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMBERIAN LISENSI BAGI PEMULIA VARIETAS TANAMAN Simanjuntak, Fernando Pemulia tanaman menghasilkan varietas baru tanaman merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan diatur sesuai dengan hukum Indonesia yang bertitik tolak dari ketentuan GATT/WTO. Hasil dari pemuliaan tanaman diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada pemulia tanaman dan varietas tanaman. Salah satu perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman adalah pemanfaatan nilai ekonomi dari hak pemulia atas varietas tanaman yang dihasilkannya melalui lisensi. Lisensi yang diberikan berupa izin untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari hak Perlindungan Varietas tanaman kepada orang atau badan hukum lain meskipun pemulia tanaman bukan merupakan pemegang hak PVT atau peneliti pada lembaga pemerintah. Rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme pemberian lisensi pada produk varietas tanaman hasil pemuliaan tanaman di Indonesia?; (2) Bagaimana hubungan hukum antara pemberi dan penerima lisensi pada produk varietas tanaman di Indonesia?; dan (3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman penghasil produk varietas tanaman sebagai pemberi lisensi?.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dan metode analisis yang dipakai bersifat kualitatif normatif.Pertimbangan yang mendasari penelitian terhadap hal-hal tersebut adalah belum adanya kesesuaian pengaturan mekanisme pemberian lisensi padaproduk varietas tanaman hasil pemuliaan tanaman, hubungan hukum antara pemberi dan penerima lisensi pada produk varietas tanaman, danperlindungan hukum bagi pemulia tanaman pada pemberian lisensi dalam undang-undang dan pelaksanaan di lapangan.Berdasarkan analisis dan penelitian dapat disimpulkan : (1) mekanisme pemberian lisensi pada produk varietas tanaman hasil pemuliaan tanaman dilakukan secara pracontractual, contractual, dan postcontractual; (2) hubungan hukum antara pemberi dan penerima lisensi pada produk varietas tanaman lebih mempunyai kekuatan hukum bagi varietas yang telah memperoleh hak PVT; dan (3) perlindungan hukum bagi pemulia tanaman pada pemberian lisensi tidak hanya memperoleh pencantuman nama sebagai hak moral dari kekayaan intelektual yang dihasilkannya akan tetapi tetap memperoleh hak ekonomi berupa royalti dari hasil pemuliaan tanaman meskipun pemulia tidak sebagai pemegang hak PVT.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Lisensi, Pemulia Varietas Tanaman PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12433 10.14710/lr.v9i1.12433 LAW REFORM; Vol 9, No 1 (2013); 27-52 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12433/9383 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23352 2022-09-01T20:42:13Z lawreform:ART

KETIDAKTERATURAN HUKUM PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA Sulaiman, Sulaiman Adli, Muhammad Mansur, Teuku Muttaqin Masyarakat Hukum Adat; Ketidakteraturan Hukum; Pengakuan. Peraturan perundang-undangan terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) sudah banyak dilahirkan tapi masyarakat hukum adat justru merasakan ketidakteraturan hukum. Tulisan ini membahas apa yang menyebabkan ketidakteraturan dalam pengakuan dan perlindungan MHA, bagaimana menjaga orientasi pembaruan hukum terkait MHA, dan tata pikir yang seperti apa perlu dibangun dalam rangka pengakuan dan perlindungan MHA di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakteraturan dalam pengakuan dan perlindungan hukum MHA terjadi karena banyak sebab, antara lain ragam istilah dan banyaknya dimensi serta lembaga yang menangani MHA itu sendiri. Orientasi pembaruan hukum terkait MHA terlihat adanya pengajuan yudicial review terhadap UU yang tidak sejalan dengan UUD 1945. Ada empat putusan MK yang sangat penting terkait dengan keberadaan MHA, yakni Putusan MK No. 001-21-22/PUU-I/2003 dan No. 3/PUU-VIII/2010 (memperjelas tolak ukur frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat”), Putusan MK No. 10/PUU-I/2003 (memperjelas empat syarat MHA), Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (membedakan hutan adat dan hutan negara), dan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 (dasar kerugian konstitusional). PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23352 10.14710/lr.v15i1.23352 LAW REFORM; Vol 15, No 1 (2019); 12-24 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23352/15134 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/66848 2026-01-14T18:18:05Z lawreform:RES

Evaluating the Election Law in Indonesia for Strengthening Democracy and Ensuring Honest and Fair Elections Huda, Uu Nurul Arifin, Firdaus Susanto, Anthon F Abdullah, Mohd Kamarulnizam Law; Election; Democracy; Evaluation Indonesia’s electoral law established the framework to uphold democracy through free and fair elections. However, its implementation faces structural and procedural weaknesses that undermine effectiveness and public trust. This study employs a legal approach to examine these weaknesses, problems, and propose corresponding reforms. Key issues include overlapping authority among the General Elections Commission, the Election Supervisory Agency, and the Election Organizer Ethics Council; weak campaign oversight due to limited resources; unclear legal definitions; lenient sanctions for violations; and challenges in enforcing strict reporting deadlines. Additionally, systemic problems such as the open-list proportional system and the presidential threshold restrict political competition and foster transactional politics. To address these, the study recommends legal and institutional reforms: clarifying institutional roles, enhancing inter-agency coordination, strengthening campaign finance regulation with digital transparency systems, and improving enforcement mechanisms and sanctions. Further, revising the electoral system and threshold requirements, alongside introducing merit-based recruitment and whistleblower protections, are proposed to ensure inclusiveness, accountability, and democratic integrity. These measures aim to create a transparent, fair, and credible electoral process that reinforces democratic principles in Indonesia. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-10-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/66848 10.14710/lr.v21i2.66848 LAW REFORM; Vol 21, No 2 (2025); 401-418 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/66848/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12477 2022-09-05T20:25:29Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 Ali, Moch Pemberian kredit oleh bank senantiasa memberikan kemungkinan tidak dapat dilunasinya kredit tersebut pada saat jatuh tempo. Kemacetan kredit seperti ini secara tidak langsung juga akan memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat, Untuk memperkecil kerugian yang ditimbulkan oleh kredit macet tersebut, lazimnya pihak bank akan meminta kepada pihak debiturnya untuk memberikan jaminan bagi pengembalian kredit tersebut. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2011-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12477 10.14710/lr.v7i1.12477 LAW REFORM; Vol 7, No 1 (2011); 1-20 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12477/9419 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33784 2023-05-11T02:27:00Z lawreform:RES

Regulations Harmonization of Proposal and Stipulation of Special Economic Zone in Indonesia Masnun, Muh Ali Pratama, Radhyca Nanda Harmonization; Proposals and Determining; Special Economic Zones. The acceleration of economic development in Indonesia cannot be separated when the government implements a Special Economic Zone (KEK) policy by using legal instruments in it. The purpose of this study is to examine the harmonization of regulations related to the proposal and determination of SEZ in Indonesia. This study uses normative legal research, using primary and secondary legal materials. First analysis, the provisions of business entities as proposers for SEZ need to be reviewed because they have a cumulative meaning. Second, private business entities proposing SEZ need to be limited, especially in important areas relating to the life of the wider community. Third, the determination of SEZ by the government (Article) needs to pay attention to RTRW, protected forest areas, and / or analysis of environmental impacts. Fourth, stipulation without a proposal stage is contrary to the principle of kinship. Fifth, Article 8 of the UU KEK is inconsistent with the PP on the Implementation of SEZ and the 2011 Minister of Coordinating Ministry for Guidelines for SEZ Proposals. Sixth, the SEZ proposal by the Minister of Research, Technology and Higher Education needs to be scrutinized and analyzed in depth in the process of its determination. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33784 10.14710/lr.v16i2.33784 LAW REFORM; Vol 16, No 2 (2020); 198-214 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33784/18129 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/727 2022-09-05T20:30:30Z lawreform:ART

PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK DI PROPINSI BENGKULU Eryke, Herlita ABSTRAKDi dalam proses penyelesaian perkara anak, kepentingan anak harusdiutamakan dan memperoleh perlindungan khusus. Segala aktivitas aparatpenegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkandemi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak dapatdilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang padadasarnya merupakan bagian integral dan kesejahteraan sosial. Proses peradilananak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi danpenempatannya di dalam lembaga pemsyarakatan, harus mempertimbangkanlaporan penelitian kemasyarakatan (Penjelasan Pasal 56 UU No 3 Tahun 1997)’Jika tidak ada Litmas maka putusan batal demi hukum.Penelitian in bertujuan untuk mengetahui (a) ide dasar Laporan penelitiankemasyarakatan ;(b)subtansi Litmas memberikan informasi tentang latar belakangdilakukannya tindak pidana anak;(c) hubungan antara Litmas dengan jenis sanksiyang dijatuhkan Hakim pada anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilakukandengan pendekatan yuridias sosiologi. Data baik data sekunder maupun primerdikumpulkan dengan cara studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara denganresponden penelitian. Penentuan responden penelitian dilakukan dengan carapurposive. Data yang telah terkumpul dianalisa dengan kuantitatif dan kualitatif.Penelitian menghasilkan kesimpulan:(a) ide dasar adanya Litmasmerupakan suatu penaganan perkara anak yang lebih baik dan bersifatindividualisasi pidana dikarenakan sebelum anak di jatuhi hukuman terlebihdahulu diteliti mengenai latar belakang kondisi sosial ekonomi serta motifdilakukannya tindak pidana anak (b) subtansi Litmas dapat mengungkapkanmengenai latar belakang tindak pidana anak karena Litmas berisi tentang :Identitas; jati diri klien, jenis pelanggaran hukum, jati diri keluarga, DataLapangan: masalah pelanggaran hukum, latar belakang dan sebab anakmelakukan tindak pidana, sikap keluarga, sikap lingkungan sosial, dampak daripermasalahan hukum. Latar belakang dan sebab pelanggaran hukum: pandanganklien dan keluarga serta lingkungan, faktor pemberat, faktor peringan. Sarandengan memperhatikan: aspek lingkungan, indivdu, sosial, keluarga. (c)Hubungan Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap penjatuhan sanksi pidanabagi anak akan memberikan petunjuk bagi Hakim tentang tindakan atau hukumanapa yang seharusnya dijatuhkan terhadap anak, hubungan orang tua dengan anak,keadaan sosial ekonomi keluarga, hubungan keluarga dan anak terhadaplingkungan sekitar.Akan tetapi data tersebut tidak membawa dampak positif untukmemberikan putusan yang adil dan terbaik bagi anak, sanksi yang diberikanHakim hanya berupa sanksi pidana penjara, dan pidana bersyarat. Saranpenelitian ini adalah dalam perkara anak hendaknya ditunjang profersional aparatpenegak hukum yang memahami, mempunyai dedikasi tinggi serta berminatterhadap permasalahan anak penagganan perkara anak adalah demi kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik anak. Dan hendaknya Penjelasan mengenai apabilaputusan pengadilan yang tidak disertai dengan Litmas akan berakibat batal demihukum dijadikan Pasal bukan dipenjelasan Pasal demi Pasal agar dasar hukumnyalebih kuat.Kata kunci : anak nakal, tindak pidana anak, laporan penelitian kemasyarakatan PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-12-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/727 10.14710/lr.v3i2.727 LAW REFORM; Vol 3, No 2 (2008); 30-59 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/727/11039

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15769 2022-09-05T20:19:10Z lawreform:ART

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN PELAKU ANAK Wibowo, Heru Eko Rochaeti, Nur Anak; Kebijakan; Peraturan Penelitian ini termotivasi dari tingginya jumlah anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga perlu upaya untuk melindungi anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam UU ini, perlindungan tersebut hanya terbatas pada anak-anak bermasalah dengan hukum (ABH), yang memiliki ancaman hukuman pidana dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun. Ini berarti tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak, yang mendapat hukuman tujuh (tujuh) tahun tidak mendapat perlindungan hukum. Tidak adanya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan kejahatan anak, maka patut dipertanyakan bagaimana hak anak dan perlindungan anak dalam kasus pidana.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perumusan kebijakan, perumusan perumusan kebijakan perumusan undang-undang hari ini dan mencari tahu dan menganalisa perumusan kebijakan hukum pidana dalam rangka pencegahan tindak kejahatan keji dengan pelaku anak di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode studi pengumpulan data normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan perampokan kejahatan terhadap pelaku kejahatan anak saat ini telah menerapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perumusan kebijakan hukum pidana dalam konteks pencegahan kecerobohan kejahatan dengan pelaku anak di Indonesia telah dilakukan jauh lebih baik, namun masih terlihat melanggar UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Pasal 64, yaitu dalam persidangan dan publikasi hasil persidangan dengan jelas menyebutkan nama anak di depan umum, sehingga hal itu mungkin melanggar hukum berdasarkan Pasal 64 huruf i. Perumusan kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan pelecehan seksual oleh pelaku anak di masa depan, baik dengan menerapkan perlindungan anak dan menerapkan sistem peradilan anak, uji coba dilakukan setelah anak usia dewasa, serta eksekusi pidana. Hukuman dilakukan setelah anak berusia 18 tahun PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15769 10.14710/lr.v11i2.15769 LAW REFORM; Vol 11, No 2 (2015); 216-229 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15769/11784 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44711 2024-05-12T21:28:29Z lawreform:CON

Reconceptualizing Legal Arrangement on the Doctor-Patient Relationship in Indonesia Iswandari, Hargianti Dini Hoque, Sanjana Medical Service; Health Law; Patient-Doctor Relationship; Malpractice. The doctor-patient relationship in Indonesia has changed. In the past, patients were inferior to doctors, but over time the relationship has put the two in a more balanced position. This article aims to examine the legal substance in regulating doctor-patient relationships in Indonesia. The arguments presented in this study demonstrated the increase in the number of civil lawsuits or complaints/criminal lawsuits has a substantial impact on legal resolution shifting. Although the law placed the legal relationship among two parties as mere contract-civil relationship, the criminalization is increasingly favored in recent years. As a recommendation, future law-making process needs to comprehensively consider medical science as the basis to lay the legal foundation in regulating doctor-patient relationships. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44711 10.14710/lr.v18i1.44711 LAW REFORM; Vol 18, No 1 (2022); 58-78 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44711/pdf Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15947 2022-09-01T20:45:03Z lawreform:ART

OBSTRUKSI PELAKSANAAN LISENSI WAJIB PATEN DALAM RANGKA ALIH TEKNOLOGI PADA PERUSAHAAN FARMASI DI INDONESIA Dewi, Niken Sari Suteki, Suteki Alih Teknologi; Lisensi Wajib Paten; Paten Intervensi pemerintah dalam pelaksanaan lisensi wajib patendalam rangka alih teknologi pada perusahaan farmasi di Indonesia sangat berpengaruh bagi pembangunan perekonomian Indonesia pada umumnya dan kemaslahatan masyarakat pada khususnya.Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan Socio-Legal Research. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa obstruksi pelaksanaan lisensi wajib paten disebabkan karena peraturan menterinya belum dibentuk, ditetapkan dan diimplementasikan sejak pertama kali Undang-Undang Paten dibuat. Urgensi pelaksanaan lisensi wajib paten pada perusahaan farmasi di Indonesia memberikan kontribusi sebagai metode/saluran alih teknologi bagi perusahaan farmasi di Indonesia, sebagai akses kesehatan bagi masyarakat Indonesia, dan pembangunan perekonomian Indonesia. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15947 10.14710/lr.v13i1.15947 LAW REFORM; Vol 13, No 1 (2017); 1-17 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15947/11859 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/58639 2025-01-07T19:33:50Z lawreform:RES

Quo Vadis Traditional Cultural Expressions Protection: Threats from Personal Intellectual Property and Artificial Intelligence Dharmawan, Ni Ketut Supasti Kasih, Desak Putu Dewi Samsithawrati, Putu Aras Dwijayanthi, Putri Triari Salain, Made Suksma Prijandhini Devi Mahaswari, Mirah Ustriyana, Made Grazia Moisa, Robert Vaisile Countervailing Measures; Threats; Traditional Cultural Expressions Legal certainty for Communal Intellectual Property protection on the inventory and record-keeping arrangements in terms of ownership proof in Indonesia, has increasingly been regulated in various regulations. However, threats are also growing. Traditional Cultural expression works are easily turned into personal video works. Along with that, such works are also vulnerable as those are easily threatened by Artificial intelligence’s ability to express works made from previous works of art such as paintings. This article aims to analyze Traditional Cultural Expressions protection which are transformed or adapted into personal works or works made by Artificial Intelligence and the measures to overcome these threats. The results show that referring to Government Regulation 56/2022, the commercial use of Traditional Cultural Expressions works both in the form of adaptation and transformation by individual humans and Artificial Intelligence is required to obtain a permit and pay attention to the distribution of benefits which will further be determined by the Minister. However, regulations on this mechanism has not been explicitly regulated. Measures to overcome threats can be made through measures to turn threats into opportunities and strengths. It is also relevant to prioritize countervailing measures, namely by following the pattern of threats as a balancing act. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-01-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/58639 10.14710/lr.v19i2.58639 LAW REFORM; Vol 19, No 2 (2023); 321-343 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/58639/pdf Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12424 2022-09-05T20:25:58Z lawreform:ART

PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA Siahaan, Freedom Abetnego BUMN merupakan pelaku ekonomi yang sangat vital perannya dalam Pembangunan Nasional. Peran BUMN yang sangat vital tersebut ternyata tidak diikuti dengan kinerja BUMN yang membaik justru sebaliknya, kinerja BUMN malah mengecewakan. Salah satu cara yang dapat ditempuh guna mengembangkan BUMN agar menjadi perusahaan yang kinerjanya baik, efisien, profesional dan transparan adalah melalui mekanisme privatisasi. Privatisasi BUMN merupakan salah satu bagian dari upaya pembenahan guna mendayagunakan dan mengembangkan BUMN sehingga BUMN dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada negara. Dalam pelaksanaan privatisasi hendaknya semua pihak yang terkait mampu untuk bekerja sama dan saling mendukung sehingga pelaksanaan program privatisasi dapat berjalan dengan efektif.Kata Kunci: Privatisasi, BUMN. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12424 10.14710/lr.v8i2.12424 LAW REFORM; Vol 8, No 2 (2013); 47-64 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12424/9374 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20865 2022-09-01T20:43:03Z lawreform:ART

LEGAL POLITICAL OF WELL-KNOWN TRADEMARK PROTECTION REVIEWED FROM DEVELOPMENT OF TRADEMARK LAW IN INDONESIA TO AVOID FRAUDULENT COMPETITION Muzakki, Moch Alfi Roisah, Kholis Prananda, Rahandy Rizki The achievement of a Trademark in order to become famous is not an easy job, the obstacle of building a Trademark into a well-known trademark is a factor that encourages the emergence of fraudulent competition that is detrimental to others. The Issuance  of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications is deemed unable to accommodate fraudulent competition. This study aims to examine the law politics of famous Trademark protection in terms of the development of Trademark law in Indonesia and to compare the protection of famous Trademarks in Indonesia with other countries to avoid fraudulent competition in the use  Trademarks. This study is applied a normative juridical approach. The results of the study show that even though Indonesia has made  amendment toward Trademark Law (UUM) 5 times, there is no specific definition of a well-known brand within  Indonesia. Indonesia does not yet have arrangements regarding fraudulent competition in the brand, even though Indonesia has anti-competition laws, but fraudulent competition in Indonesia does not use it as a legal basis.Keywords: Trademark; Well-Known Trademark;  Fraudulent Competition. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20865 10.14710/lr.v14i2.20865 LAW REFORM; Vol 14, No 2 (2018); 176-190 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20865/14101 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/67157 2025-04-28T19:28:24Z lawreform:RES

The Role of Indonesia as a Presidency for ASEAN and Blue Economy’s driver: SDG’s Issues and Legal Perspective Saraswati, Retno Hananto, Pulung Widhi Prananda, Rahandy Rizki Mahramhafiz, Muhammad Pennesi, Lorenzo Blue Economy, SDG, Indonesia's Presidency, ASEAN The blue economy is an emerging concept that emphasizes the protection of marine life and ecosystems while promoting economic growth through the sustainable utilization of ocean resources. This principle is gaining increasing traction among ASEAN member states. Strategically positioned geographically, these nations possess significant potential to leverage their marine resources. However, disparities in technological capabilities and human resources continue to hinder the optimal utilization of these resources across the region.This paper identifies and analyzes the challenges and opportunities faced by ASEAN member states in implementing the blue economy within their respective territories and across the region. It also offers a new and in-depth perspective by examining Indonesia’s pivotal role during its ASEAN Chairmanship in advancing the blue economy agenda. Indonesia’s efforts go beyond merely emphasizing the importance of the blue economy; they also include strategic initiatives to promote cooperation, knowledge sharing, and the development of robust legal frameworks within ASEAN to foster sustainable marine governance and resource management.Indonesia’s leadership presents a unique opportunity to address critical issues and to catalyze the expansion of the blue economy in Southeast Asia, ensuring sustainable development and a balanced approach to the utilization of marine resources PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-04-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/67157 10.14710/lr.v21i1.67157 LAW REFORM; Vol 21, No 1 (2025); 180-202 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/67157/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12458 2022-09-05T20:20:44Z lawreform:ART

KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Batubara, Risva Fauzi Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan formulasipidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini, dankebijakan formulasi pidananya di masa yang akan datang. Metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder berupaperangkat peraturan perundang-undangan, serta ditunjang dengan data primerberupa penelitian di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakanformulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat inisudah diatur dalam dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 joPasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, namun sampai saat inimasih sangat sulit untuk diterapkan karena masih terdapat banyak kelemahan.Kebijakan formulasi di masa mendatang haruslah mencantumkan kualitas dankuantitas yang dikorupsi sebagai indikator dalam menjatuhkan pidana mati,termasuk memperjelas masalah posisi/eksistensi pidana mati dalam sistem hukumpidana yang berlaku, syarat-syarat penjatuhan pidana mati bagi koruptor, danjenis-jenis alternatif pidana mati atau bentuk-bentuk peringanan pidana mati.Kata kunci: Kebijakan Formulasi, Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12458 10.14710/lr.v10i1.12458 LAW REFORM; Vol 10, No 1 (2014); 74-83 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12458/9406 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30305 2022-09-01T20:40:09Z lawreform:ART

Binding Legal Force of Supreme Court Decision over General Election Commission Dahoklory, Madaskolay Viktoris Wisnaeni, Fifiana Supreme Court’s Decision; Judicial Review; The Election Commission Regulations Election Commission Regulation Number 26 Year 2018 established by the General Election Commission as a Follow-up to the Constitutional Court Decision Number 30 / PUU-XVI / 2018 which basically prohibits candidates for Regional Representative Council who are concurrently acting as administrators of political parties but the General Election Commission's rules are canceled by the Supreme Court based on its decision Number 65 / P / HUM / 2018. The purpose of this study is to analyze and find out whether the Supreme Court's Decision has binding legal force over the General Election Commission. The research method used is juridical-normative and qualitative analysis. The research results show that the Supreme Court Decision which nullifies legal norms in the General Election Commission Regulation still has binding legal force because in principle every judge's decision must be considered valid according to the law until there is equipment (res judicata pro veritate habetur), as well as the juridical decision of the Supreme Court immediately published in the State news, with the enactment of the Supreme Court's Decision it would naturally become the basis for the validity of the a quo Decision. The decision issued by the Supreme Court indirectly gave birth to a legal obligation for the General Election Commission, for that the General Election Commission must carry it out properly. Therefore, the Election Supervisory Body needs to oversee the election commission in carrying out the mandate of the decision. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-03-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30305 10.14710/lr.v16i1.30305 LAW REFORM; Vol 16, No 1 (2020); 58-69 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30305/17221 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/594 2022-09-05T20:30:30Z lawreform:ART

IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN RISIKO DI PERBANKAN SYARIAH Fatahullah, M. Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia,akan tetapi penerapan nilai nilai Islam secara Kaffah dan utuh dalam kehidupan seharihari belum dilaksanakan seutuhnya. Misalnya dalam lembaga keuangan perbankan,perbankan syariah di Indonesia baru muncul pada tahun 1992 ketika di sahkannyaUndang undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Undang undang ini mulaimengakomodir perbankan syariah dengan nama perbankan bagi hasil, selanjutnya digantidengan Undang undang No. 10 Tahun 1998.Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana implementasi prinsip bagi hasildan risiko dalam kegiatan penghimpunan dana, implementasi prinsip bagi hasil dalamkegiatan pembiayaan di perbankan syariah Mataram dan apa yang menjadi kendalaoperasional yang dihadapi dalam implementasi prinsip bagi hasil hasil tersebut.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dan non doktrinal atausocio legal yakni memandang hukum bukan saja teks dalam Undang undang akan tetapijuga melihat hukum berinteraksi dengan masyarakat.Salah satu prinsip usaha Perbankan Syariah adalah akad Bagi Hasil dan resikodimana bank dan nasabah membagi keuntungan berdasarkan rasio Bagi Hasil yangditentukan sebelumnya. Fungsi perbankan adalah sebagai lembaga perantara(intermediary institution) antara pemilik dana dan orang yang membutuhkan dana, untukitu kegiatan utama Perbankan Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat danmenyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan penghimpunan dana diPerbankan Syariah Mataram dilakukan dengan prinsip wadiah dan mudharabah, beberapaproduknya seperti Giro BSM Dollar Singapura, Giro BSM, Giro BSM Valas, Giro BSMOURO, giro wadiah bank Muamalat dalam mata uang Rupiah maupun Valas, pribadimaupun perusahaan, tabungan umat junior, tabungan simpatik. Sedangkan mudharabahseperti: Tabungan Haji, Tabungan Investa Cendekia, Tabungan Qurban dan Tabungandengan Kartu SharE, deposito BSM, deposito BSM Valas dan Deposito Mudharabah.Sedangkan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan Bagi Hasil adalah dengan akadmudharabah dan musyarakah. Prinsip Bagi Hasil ini merupakan karakteristik utamadalam Perbankan Syariah, akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariahmasih rendah di bandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti Murabahah (jual beli),hal ini disebabkan antara lain karena tingginya resiko yang harus di tanggung oleh bankapabila terjadi kerugian yang di akibatkan bukan dari kesengajaan atau kelalaian darinasabah sehingga bank akan sangat berhati hati dalam memberikan pembiayaan kepadanasabah. Kendala lainnya adalah Sumber daya Manusia yang kurang memadai,manajemen perbankan syariah, system informasi dan teknologi, sikap masyarakat yang masih memandang Bank Syariah sama dengan bank Konvensional dan tidak adanyastandar moral yang diterapkan dalam kegiatan pembiayaan.Kata kunci: Perbankan Syariah, Implementasi, Bagi Hasil, dan Risiko. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-12-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/594 10.14710/lr.v3i2.594 LAW REFORM; Vol 3, No 2 (2008); 1-29 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/594/474

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15759 2022-09-05T20:20:03Z lawreform:ART

PIDANA PENJARA TERBATAS : SEBUAH GAGASAN DAN REORIENTASI TERHADAP KEBIJAKAN FORMULASI JENIS SANKSI HUKUM PIDANA DI INDONESIA Kholiq, Abdul Arief, Barda Nawawi Soponyono, Eko Kebijakan Formulasi; Pidana Penjara Terbatas Penggunaan jenis sanksi pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) selama ini mendapatkan kritik-kritik terutama dikaitkan dengan dampak negatif dari jenis pidana tersebut. Adanya dampak negatif yang melekat dalam penjatuhan pidana penjara bagi pelaku kejahatan dapat berupa stigmatisasi dan prisonisasi. Berbagai upaya pembaharuan jenis pidana telah dilakukan seperti mencari alternatif pidana perampasan tersebut yang berupa pidana penjara terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah jenis penelitian normatif (doctrinal), yaitu melakukan penelitian dalam teori-teori atau doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam undang-undang yang berlaku, selanjutnya melakukan komparasi dengan ketentuan yang berlaku di beberapa negara asing. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analitis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui/menganalisis kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam hukum positif di Indonesia dan negara lain; dan untuk mengetahui/menganalisis kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian tesis ini ditemukan bahwa kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam hukum positif di Indonesia tidak merumuskan secara limitatif, akan tetapi dalam upaya memberikan alternatif dari pidana penjara telah dirumuskan pidana bersyarat atau pidana percobaan yang di atur dalam Pasal 14a-14f KUHP (WvS), selain itu jenis pidana pengawasan juga dirumuskan di luar KUHP. Kebijakan formulasi pidana penjara terbatas di masa yang akan datang, pada dasarnya jenis pidana penjara terbatas merupakan sanksi alternatif dari perampasan kemerdekaan yang dalam pelaksanaannya pelaku hanya menjalani sebagian pidana di dalam lembaga dan sisanya dijalani di luar lembaga dengan tetap adanya pengawasan terhadap terpidana. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15759 10.14710/lr.v11i1.15759 LAW REFORM; Vol 11, No 1 (2015); 100-112 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15759/11774 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41747 2021-10-01T02:23:25Z lawreform:RES

Juridical Overview on the Inconsistency of Prohibition to be the Member of Political Parties for the Members of Public Institutions Julian, Fajar Prima Herawati, Ratna Inconsistency; Political parties; Public institutions The creation of a justice in the life of the nation and state must be supported by regulations that do not conflict with other regulations. The prohibition to join a political party for administrators of public institutions   is in conflict with higher regulations. The article is considered contrary to the principle of "Equality before the Law" when viewed from the aspect of equal concern put forward by Ronald Dworkin. The purpose of this research was to analyze the inconsistency of the prohibition article for members of public institutions   to join political parties and to explain the legal implications for the public institutions when they do not comply with these regulations. The method used was normative juridical with descriptive analytical research specifications, and the type of the data were secondary data. The data analysis was conducted qualitatively. Political rights are part of the human rights owned by a person who should not be limited by discriminatory treatments. In fact, there are still restrictions on these political rights which are detrimental to a person from contributing to become the administrator of a public institution. The contents of conflicting articles cause the public institutions to have a crisis of law compliance, is actually a hierarchical harmony between laws and regulations in Indonesia. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41747 10.14710/lr.v17i2.41747 LAW REFORM; Vol 17, No 2 (2021); 201-213 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41747/20145 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12505 2022-09-05T20:27:30Z lawreform:ART

REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM REKLAMASI PANTAI DI KOTA SEMARANG Maskur, Ali Pemekaran kota menjadi alasan utama reklamasi sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan 1. Peningkatan jumlah penduduk akibat pertambahan penduduk alami maupun migrasi. 2. Kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka yang semula tinggal ditengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraanya. 3. Penyebaran keramaian kota, semula semua kegiatan terpusat di kota sehingga dibutuhkan ruang baru untuk menampung semua kegiatan yang tidak bisa difasilitasi dalam kota. Sejak diundangkannya Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Hal ini disebutkan dalam  pasal 18. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undangundang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.  Otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan wilayah pantai, maka perlu adanya komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat untuk mengelola kelautan yang berada dalam wilayah kewenangannya secara berkelanjutan 1. Bagaimana Pengaturan Hukum yang ada dalam Bidang Reklamasi Pantai di Kota Semarang? 2. Bagaimana Prospek Pengaturan Hukum Reklamasi Sebagai Suatu Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Kota Semarang di masa datang?Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui aturan hukum yang ada di Kota Semarang yang dalam pelaksanaan reklamasi pantai selama ini. 2. Untuk mengkaji pengaturan Hukum di Kota Semarang tentang HukumReklamasi pantai yang telah direkonstruksi kembali dikaitkan Undang-undang yang berlaku dan memperhatikan semua kepentingan stakeholder PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-02-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12505 10.14710/lr.v6i1.12505 LAW REFORM; Vol 6, No 1 (2010); 67-82 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12505/9443 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15872 2022-09-01T20:48:56Z lawreform:ART

AKIBAT HUKUM TERHADAP EKSEKUSI LELANG DENGAN TANPA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (Studi di Pengadilan Agama Semarang) Luthfi, A Hashfi Setyowati, Ro’fah Badriyah, Siti Malikatun Ekonomi Syariah; Eksekusi Lelang; Pengadilan Agama Dalam penulisan ini membahas mengenai masalah eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Semarang. Penulisan hukum ini berusaha untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan pada sengketa ekonomi syariah, hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana penanggulangan terhadap hambatan-hambatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahn yang ada bahwa eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah dengan tanpa adanya putusan pengadilan dapat dilakukan parate eksekusi melalui balai lelang swasta atau dapat eksekusi berdasarkan title eksekutorial dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Eksekusi lelang melalui pelelangan umum cenderung lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya daripada eksekusi dengan pertolongan hakim karena tidak memerlukan adanya perintah dari Ketua Pengadilan. Akan tetapi dalam hal adanya perlawanan debitor balai lelang swasta ataupun KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta lelang. Hal tersebut terjadi karena Pengadilan menganggap bahwa terhadap Objek Lelang yang dijual oleh Balai Lelang Swasta tidak terdapat peletakkan sita (beslag) oleh badan Peradilan. Sementara prosedur hukum untuk melakukan eksekusi pengosongan mewajibkan harus adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh Pengadilan. Hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Semarang dalam pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan adalah karna adanya perlawanan dari pihak tereksekusi yang mencoba menghalangi proses lelang dengan cara premanisme dan adanya perlawanan dari pihak ketiga. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15872 10.14710/lr.v12i2.15872 LAW REFORM; Vol 12, No 2 (2016); 168-185 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15872/11843 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/52697 2024-08-07T20:36:36Z lawreform:RES

Legal Construction of Crypto Assets as Objects of Fiduciary Collateral Mulyani, Sri Mariyam, Siti Trung Le, Hieu Hong Legal Construction; Crypto Assets; Fiduciary Collateral Object Crypto assets have become the commodities traded on the Futures Exchange. Based on the data from the Ministry of Trade, the number of crypto asset investors in Indonesia will reach 11 million people by the end of 2021. The high level of crypto investment and public interest in crypto as a digital asset provide excellent opportunities for Indonesia's digital industry and economic growth. This research will discuss the use of crypto assets as objects of fiduciary collaterals and the legal framework used as a legal basis for crypto assets subject to fiduciary collaterals. The research methodology is normative juridical applied using a comparative approach to the laws in Indonesia and Vietnam because the rules regarding crypto assets in Vietnam are clearer. The data collected were secondary data, and the they were analysed using qualitative data analysis. The results of the study show that crypto assets are intangible movable objects that have economic value and can be transferred due to an agreement through each user's account so that conceptually crypto assets can be used as fiduciary collateral objects. However, considering that crypto assets are digital currencies cannot be predicted, legal protection for creditors holding crypto asset collaterals is still weak. In addition to the absence of regulations that specifically regulate crypto assets that can be used as objects of fiduciary collateral, there are also difficulties in execution, so there is a need for a construction legal umbrella that regulates crypto assets to be used as fiduciary collateral objects. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/52697 10.14710/lr.v19i1.52697 LAW REFORM; Vol 19, No 1 (2023); 25-39 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/52697/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/downloadSuppFile/52697/12919 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/downloadSuppFile/52697/12920 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/downloadSuppFile/52697/12921 Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12415 2022-09-05T20:34:31Z lawreform:ART

COPYLEFT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI PERBEDAAN PANDANGAN TENTANG HAK CIPTA DALAM MASYARAKAT ISLAM INDONESIA Alawiya, Nayla Perkembangan masyarakat dunia telah membuat sebagian masyarakat dunia menggunakan copyright untuk memonopoli hak eksklusif secara berlebihan. Sebagian masyarakat dunia yang lain mengajukan gerakan copyleft sebagai bentuk perlawanan. Terdapat gerakan sejenis yang dilakukan oleh kelompok gerakan Islam baru. Gerakan ini juga merambah ke wilayah Indonesia dan menggunakan hukum Islam sebagai dasar pergerakan menentang hak cipta. Sementara itu ada kelompok Islam moderat yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia mengeluarkan fatwa perlindungan terhadap hak cipta. Penulisan hukum ini berjudul “COPYLEFT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI PERBEDAAN PANDANGAN TENTANG HAK CIPTA DALAM MASYARAKAT ISLAM INDONESIA”.Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah: 1. Apa prinsip dasar copyright dan copyleft, 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap copyright dan copyleft, 3. Apakah copyleft dapat menjadi alternatf solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia.Metode pandekatan yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode studi kepustakaan atau literature study. Data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian.Kajian penulisan hukum ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia antara lain: Perlindungan hak cipta diberikan kepada ide yang telah terwujud dan asli; Hak cipta timbul secara otomatis dengan tetap mendorong pemilik hak cipta untuk melakukan pendaftaran; Hak cipta harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan; Hak cipta bukan hak mutlak; Jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi dibedakan. Prinsip copyleft antara lain: bebas menggunakan, bebas mendistribusikan ulang, bebas memodifikasi, tetap mempertahankan hak moral, 2. Terdapat perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia, yakni antara kelompok Islam moderat yang memandang hak cipta sebagai hak cipta eksklusif tidak mutlak dan kelompok gerakan Islam baru yang tidak mengakui hak eksklusif hak cipta, tetapi masih mengakui hak moral. 3. Copyleft dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi alternatif solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dengan pendekatan hukum wakaf.Kata kunci: copyright, masyarakat Islam Indonesia, copyleft PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2012-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12415 10.14710/lr.v8i1.12415 LAW REFORM; Vol 8, No 1 (2012); 1-33 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12415/9365 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20236 2022-09-01T20:43:42Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENGGUNA LAYANAN AGEN BRILINK PADA KEGIATAN PERBANKAN DI KANTOR CABANG BRI PARAKAN Kumalasari, Rosa Prananingtyas, Paramita Rahmanda, Bagus Agen merupakan pihak yang bekerjasama dengan bank penyelanggara laku pandai yang menjadi kepanjangtangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat. Laku Pandai merupakan program layanan perbankan tanpa kantor dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam operasionalnya serta membutuhkan kerjasama antara bank penyelenggara dengan pihak ketiga yakni nasabah sebagai kepanjangan tangan bank untuk memberikan layanan perbankan pada masyarakat yang belum mengenal, atau kesulitan dalam menggunakan dan atau mendapatkan layanan perbankan. Terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan Laku Pandai perihal peran bank penyelenggara dalam menentukan nasabah untuk membantu kegiatan perbankan dan berkenaan dengan peran bank penyelenggara dalam mengatur operasional agen Laku Pandai, juga permasalahan perihal perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi perbankan melalui Laku Pandai.Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, yang didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan, dan bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik, akurat, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Laku Pandai dapat terselenggara dengan baik diperlukan upaya untuk memperbaiki atau menyediakan jaringan internet di lokasi agen Laku Pandai. Kerahasiaan data nasabah perlu aturan dan sanksi yang jelas mengenai kewajiban agen untuk memberikan perlindungan kepada nasabah agar nasabah tidak perlu merasa khawatir mengenai kebocoran data. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20236 10.14710/lr.v14i1.20236 LAW REFORM; Vol 14, No 1 (2018); 42-56 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20236/13876 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/66764 2025-04-28T19:25:12Z lawreform:RES

The Concept of Plea Bargain in the Criminal Process System in Indonesia Haeranah, Haeranah Mirzana, Hijrah Adhyanti Anas, Andi Muhammad Aswin Iskandar, Ismail Arifin, Arnita Pratiwi Amri, Ulil Normiati, Normiati Concept of Plea Bargaining; Criminal Justice; Indonesian Law The concept of plea bargaining in Indonesia's criminal justice system still lacks a clear and definitive standard. This study aims to examine the current application of plea bargaining in the Indonesian justice system and to explore an ideal framework for its implementation in the future. The research adopts a normative juridical approach. The findings reveal that plea bargaining remains a relatively new concept in Indonesian criminal law. The existing Criminal Procedure Code does not provide regulations for plea bargaining as an alternative method for resolving criminal cases outside of court. However, the Draft Criminal Procedure Code has introduced the concept under the term "special path" in Article 199, which allows for plea bargaining between judges, public prosecutors, and legal counsel. Plea bargaining has the potential to serve as a solution to challenges in sentencing and correctional systems, ensuring the principles of swift, simple, and cost-effective justice while safeguarding the rights of the accused and enhancing their role in legal proceedings. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-02-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/66764 10.14710/lr.v21i1.66764 LAW REFORM; Vol 21, No 1 (2025); 1-16 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/66764/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12448 2022-09-05T20:22:23Z lawreform:ART

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.8/4/PBI/2006 SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK GO PUBLIC Thontowi, Mujiburrahman Penelitian tentang implementasi Good Corporate Governance (GCG)berdasarkan Peraturan Bank Indonesai (PBI) No 8/4/PBI/2006 tentangpelaksanaan GCG bagi Bank Umum mengankat tiga permasalahan. Pertama,pengaturan selfassessment GCG bagi bank umum berdasarkan PBI. Kedua,kendala dalam melakukan self assessment GCG.Ketiga, pemikiran upaya untukmengatasi kendala dalam melakukan self assessment GCG. Penelitian inimenggunakan metode yuridis empiris. Pengumpulan data sekunder dalampenelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumentasi.analisa datamenggunakan analisa data kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasemua bank harus menjalankan kegiatanusaha sesuai dengan prinsip prinsip yangterkandung dalam peraturan bank Indonesia. Implementasi GCG diperlukan agarperusahaan Perbankan dikelola secara amanah, efisien, professional dan tidakmerugikan kepentingan stakeholders.Self assessment GCG mendorong tegaknyaprinsip transparancy, accountability, responsibility, independence dan fairness.Kendala yang dihadapi oleh perusahaan perbankan saat melaksanakan selffassessment GCG bersifat internal dan external.Kata kunci:Peraturan Bank Indonesia, Good Corporate Governance, Go Public PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12448 10.14710/lr.v9i2.12448 LAW REFORM; Vol 9, No 2 (2014); 98-109 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12448/9397 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26184 2022-09-01T20:41:30Z lawreform:ART

URGENSITAS MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH di PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA Triana, Nita Mediasi; Mediator; Ekonomi Syariah; Pengadilan Agama. Perma nomor 1 tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur peran mediator dalam mediasi. Namun, kenyataannya hal ini sering tidak dianggap penting dan cenderung diabaikan sehingga mediasi sering tidak berhasil dan sengketa pada akhirnya diselesaikan dengan jalur litigasi.   Tujuan penelitian ini untuk menganalisis urgensi peran mediator di Pengadilan Agama Purbalingga dalam keberhasilan mediasi di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal, dengan analisis kualitatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa di Pengadilan Agama Purbalingga mediator memegang peranan yang sangat penting dalam  keberhasilan mediasi di bidang ekonomi syariah. Mediator di Pengadian Agama Purbalingga memiliki keterampilan dan taktik. Keterampilan yang paling dibutuhkan adalah keterampilan berunding/negosiasi dengan tetap mempertahankan perdamaian, sedangkan  taktik yang paling dibutuhkan adalah taktik yang bersifat informatif dan mendesak para pihak untuk mengadakan pertemuan,  dan melakukan tawar menawar.  PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26184 10.14710/lr.v15i2.26184 LAW REFORM; Vol 15, No 2 (2019); 239-257 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26184/15940 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/73197 2026-05-13T06:47:10Z lawreform:RES

Balancing International Legal Obligations, Human Rights, and National Interests: Indonesia’s Response to Rohingya Refugees in Aceh Asphianto, Aan Jaya, Belardo Prasetya Mega Wicaksono, Agung Satrio Ashady, Suheflihusnaini Weku, Robert Lengkong Anggita, Dila Risyawan, Alief Rohingya Refugees; International Legal Obligation; Humanitarian Values; National Interest; Non-Refoulement The principle of non-refoulement in international law obliges states to refrain from returning refugees to places where they face persecution. Indonesia, as a state that upholds human rights, has applied this principle in receiving Rohingya refugees who are displaced from their country of origin. Nevertheless, its implementation encounters tensions between international obligations, national interests, and human rights considerations. This study aims to examine how international law influences Indonesia’s response to the Rohingya refugee situation and to analyze the government’s stance in balancing these competing interests. A mixed-method approach is employed, combining empirical research through focus group discussions and interviews with normative analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that, despite not ratifying the 1951 Refugee Convention, Indonesia continues to adhere to the non-refoulement principle. However, regulatory improvements are necessary, particularly regarding Presidential Regulation No. 125 of 2016, to ensure fulfillment of refugees’ basic rights and adequate financial support, especially in Aceh. In conclusion, Indonesia must adopt prudent legal reforms to strengthen legal certainty, protect refugee rights, and balance international, national, and humanitarian interests effectively. Such measures will also enhance coordination among institutions, improve policy implementation, and promote sustainable humanitarian governance in addressing future refugee challenges comprehensively nationwide. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2026-05-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/73197 10.14710/lr.v22i1.73197 LAW REFORM; Vol 22, No 1 (2026); 261-293 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/73197/pdf Copyright (c) 2026 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14545 2022-09-05T20:29:39Z lawreform:ART

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CUKA! TERHADAP KETAATAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK DALAM MEMBAYAR CUKAI (STUDI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A2 KUDUS) Hardjito, Yohanes R. Sri Agoeng Cukai adalah pungutan negara yang fungsi utamanya membatasi peredaran barang kena cukai. Sebagai konsekuensi dan fungsi tersebut, cukai memberikan kontnbusi penerimaan negara yang cukup berarti. Sebagai pungutan Negara, cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11  tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. KPPBC Kudus merupakan salah satu kantor yang menyumbang penerimaan cukai terbanyak, di samping jumlah industn rokoknya menempati jumlah tertinggi dibandingkan KPPBC lainnya. Peredaran rokok illegal di wilayah pengawasan KPPBC Kudus juga mengalami peningkatan sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap penerimaan Negara di sektor cukai..Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut: (i) bagaimana fungsi utama Undang-Undang Cukai dalam membatasi peredaran rokok tanpa hams meniadakan fungsi budgeter? (ii) Pengusaha rokok seperti apa yang tidak taat dalam membayar cukai? (iii) Bagaimana penegakan hukum jajaran DJBC dalam mengantisipasi peredaran rokok illegal? (iv) Apakah ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai mampu menjawab permasalahan peredaran rokok illegal? dan (v) Bagaimana implikasi Undang-Undang Cukai terhadap ketaatan pengusaha rokok dalam membayar cukai?Metode pcndekatan yang digunakan pada penelitian mi adalah pendekatan yuridis normatif, yang ditunjang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini. karena titik tolaknya adalah mengungkapkan kaedah-kaedah normatif. menelaah materi muatan. landasan filosofis dan ratio legis dan Undang-Undang Cukai. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menggali asas-asas, latar belakang pernikiran dan nilai-nilai yang mendasari adanya pungutan cukai serta peran masyarakat terutama kelompok pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukaiKata kunci: Undang-Undang Cukai - Rokok Ilegal— Pengusaha Tidak Membayar Cukai PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2008-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/14545 10.14710/lr.v4i1.14545 LAW REFORM; Vol 4, No 1 (2008); 72-104 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/14545/11148 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37554 2021-05-05T04:15:30Z lawreform:RES

The Ideology Of Law: Embodying The Religiosity Of Pancasila In Indonesia Legal Concepts Hangabei, Sinung Mufti Dimyati, Khudzaifah Absori, Absori Akhmad, Akhmad Legal Ideology; Religious Value; Legal Development The Pancasila ideology is positioned as the source of all sources of law in Indonesia. This meaning cannot be separated from the ideal value of the Indonesian Nation, which is God Almighty. This paper discusses the understanding of religious dimension of Pancasila as a legal norm, so that the applicable law can achieve its objectives. The normative and philosophical approach methods show that Pancasila has the roots of religiosity in its formation. The results of the study show that the strengthening of substantial ideological thinking based on social values that live in society and cannot be separated from the religious values of Pancasila becomes a place where law carries out its functions and roles in the life of the nation and state. In conclusion, the basic norms of the state, Pancasila, which have a religious dimension, are used as a benchmark in assessing the validity of the established regulations. The purpose of law is inseparable from the ultimate goal in the life of the nation and state, namely the values and philosophy of community life itself. The legal construction that puts aside Indonesian values in the context of ideology and the ideology of Pancasila law will result in the law losing its "spirit". PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37554 10.14710/lr.v17i1.37554 LAW REFORM; Vol 17, No 1 (2021); 77-94 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37554/19058 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12185 2022-09-05T20:33:14Z lawreform:ART

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) RI - GAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM Setyawanta R., L. Tri Dalam perspektif hukum perjanjian Internasional, MoU RI-GAM merupakan suatu "gentlement's agreement" dan bukan merupakan suatu perjanjian Internasional karena GAM memang bukan berstatus sebagai subyek hukum Internasional. Sebagai suatu "gentlement's agreement" implementasi MoU tersebut sangat tergantung pada etikad baik kedua belah pihak sebagai suatu kewajiban politis atau moral untuk mewujudkan harapan mengenai apa yang akan diciptakan oleh kesepahaman tersebut. Langkah selanjutnya ke depan, khususnya di bidang hukum adalah perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam, karena adanya beberapa ketentuan hukum nasional yang perlu untuk direvisi atau diamandemen dalam rangka implementasi MoU, diantaranya adalah tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, Partai Politik, dan Pemerintahan Daerah.Kata Kunci : Nota Kesepahaman, Gentlement's Agreement, Perjanjian Internasional PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12185 10.14710/lr.v1i1.12185 LAW REFORM; Vol 1, No 1 (2005); 63-76 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12185/9219

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46673 2024-05-12T22:59:04Z lawreform:RES

The Implementation of Land Waqf Law in Indonesia and Malaysia as a Stage to Land Waqf Law Reform in Indonesia: A Comparative Study Hakimah, Asma Marom, Ruzian Islamiyati, Islamiyati Musyafah, Aisyah Ayu Budiman, Achmad Arief Comparative Study; Law Reform; Land Waqf. Legal problems in the implementation of land waqf in the community are found in;  wakif, status of waqf land, nadzir, wakif heirs, nadzir heirs, and land waqf institutions. Therefore, it is very important to conduct a research on A Comparative Study on the Implementation of Land Waqf Law in Indonesia and Malaysia as a Stage to Land Waqf Law Reform in Indonesia to analyze land waqf practices in Indonesia and Malaysia, then to compare and identify their similarities and differences. This research can provide ideas for the government in updating the land waqf law. This study used a comparative approach.  The research data include primary and secondary data. The data were analyzed qualitatively. The results showed that there are some similarities of land waqf practices in Indonesia and Malaysia. These similarities are found in terms of ; its legal basis; forms of wakif and nadzir; as well as the position of the land waqf witness. Meanwhile, the difference lies in; land waqf management practices; government policy on waqf institutions; allotment, term, and settlement of land waqf disputes. By comparing Malaysian and Indonesia land waqf law practices, Indonesia can renew the land waqf law on the aspects of its legal rules and legal institutions. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-08-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/46673 10.14710/lr.v18i2.46673 LAW REFORM; Vol 18, No 2 (2022); 164-183 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/46673/pdf Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12297 2022-09-05T20:31:59Z lawreform:ART

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PERANANNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH) Rusmawardi, Muhammad Pembangunan khususnya dibidang ekonomi agar dapat berjalan lancar dan baik diperlukan adanya dana dan biaya sebagai faktor penunjang antara lain dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.Konsepsi dasar model pembiayaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, adalah penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah baik menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan harus diikuti biaya, perangkat, dan tenaga yang memadai, agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut.Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengeluarkan Peraturan-Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah sebagai payung hukum (peraturan pelaksana) dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.Kata Kunci : Peraturan-Peraturan Daerah, Pajak, Retribusi Daerah PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2007-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12297 10.14710/lr.v2i2.12297 LAW REFORM; Vol 2, No 2 (2007); 64-86 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12297/9315 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16156 2026-04-06T20:13:20Z lawreform:ART

KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI ORANG ASING DI INDONESIA Ardani, Mira Novana Hak Atas Tanah; Kepemilikan; Orang Asing Orang asing yang berkedudukan di Indonesia memerlukan tanah yang akan dijadikan tempat tinggal mereka selama berada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis. Pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi orang asing di Indonesia, mulai dari mendapat izin tinggal berada di Indonesia sampai dengan memperoleh hak atas tanah untuk tempat tinggalnya perlu mendapat perhatian. Pelaksanaan dari aturan yang telah ada harus dilaksanakan secara konsisten. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16156 10.14710/lr.v13i2.16156 LAW REFORM; Vol 13, No 2 (2017); 204-216 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16156/11912 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/64129 2024-12-30T01:30:11Z lawreform:RES

Discretion of Government Officials Detrimental to State Finances: The Intersection Between Administrative Illegality and Criminal Illegality Rahman, Wahbi Sudarsono, Sudarsono Djatmika, Prija Madjid, Abdul Rehulina, Rehulina Discretion; State Financial Losses; Criminal Acts The regulation of the criminal accountability system for discretion that causes state losses is governed by Law Number 31 of 1999, as amended by Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. This law includes the element of "abusing authority, opportunity, or means available due to one's position or rank that may cause state financial losses," which can lead to criminal punishment. Additionally, Law Number 30 of 2014 on Government Administration also regulates the imposition of administrative sanctions. The purpose of this research is to analyze the priority mechanism when there is an overlap between administrative and criminal illegality in cases of discretion by government officials that result in state financial losses. This research employs a normative legal method. The findings suggest that, according to current legislation, when a case involves overlapping issues between the Corruption Law and the Government Administration Law, priority should be given to administrative measures based on the Government Administration Law. This approach is aimed at improving orderly government administration and preventing abuse of authority. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-09-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/64129 10.14710/lr.v20i2.64129 LAW REFORM; Vol 20, No 2 (2024); 230-249 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/64129/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12438 2022-09-05T20:22:55Z lawreform:ART

Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Merek melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC), World Intellectual Property Organizations (WIPO) Arbitration Centre dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Mandiri Siregar, Putra Permata Penyelesaian sengketa merek yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah melalui jalur pidana, perdata, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase memiliki beberapa keunggulan dibandingkan melalui peradilan umum.. Selain peraturan prosedur arbitrase, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan putusan asbritrase SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI. Penelitian ini ingin mengkaji (1) penyelesaian sengketa merek melalui SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau dari peratuan prosedur arbitrase masing-masing, dan (2) pelaksanaan putusan SIAC, WIPO Arbitration Centre dan BANI ditinjau dari Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan metode yuridis doktrinal. Berdasarkan penelitian ini SIAC merupakan badan arbitrase yang memiliki keunggulan dibandingkan badan arbitrase yang lain.Kata-kunci : Penyelesaian Sengketa Merek, Pelaksanaan Putusan Arbitrase. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12438 10.14710/lr.v9i1.12438 LAW REFORM; Vol 9, No 1 (2013); 124-145 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12438/9388 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23357 2022-09-01T20:42:13Z lawreform:ART

OPTIMALISASI PENINGKATAN KUALITAS KREDIT DALAM RANGKA MENGATASI KREDIT BERMASALAH Chosyali, Achmad Sartono, Tulus Optimalisasi; Kualitas Kredit; Kredit Bermasalah. Namun kredit juga merupakan kegiatan bisnis yang mempunyai risiko yang dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan bank dan kelangsungan usaha bank. Untuk dapat mengoptimalkan kualitas kredit menjadi sebuah pekerjaan penting yang harus dilakukan. Sehingga diperlukan penyaluran kredit yang penuh ketelitian supaya menghasilkan kredit yang maksimal.Kredit yang diberikan PT.Bank Mandiri cabang Semarang mengalami tingkat angka kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang tergolong kurang sehat. Sehingga perlu upaya dalam mengoptimalkan kualitas kredit yang dilakukan dengan cara pemberian kredit secara procedural, analisis yang teliti, pengambilan keputusan kredit dengan batas kewajaran serta adanya pemantauan jatuh tempo kredit. adapun upaya dalam rangka mengatasi kredit bermasalah yang dilakukan PT.Bank Mandiri cabang Semarang yaitu dengan penagihan intensif, klaim asuransi, rescheduling dan penjualan agunan/jaminan kredit. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23357 10.14710/lr.v15i1.23357 LAW REFORM; Vol 15, No 1 (2019); 98-112 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23357/15139 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/71136 2026-05-13T06:47:10Z lawreform:RES

The Potential Application of The Bridging Approach In Community-Based Corrections In Indonesia: A Comparative Perspective Hamja, Hamja Nunna, Bhanu Prakash Sutrisno, Endang Sambas, Nandang Widjajanti, Ermania Community-Based Corrections; Electronic Monitoring; Indonesian Criminal Code; Rehabilitation Technology Electronic Monitoring (EM) constitutes a sophisticated surveillance mechanism that epitomizes technological advancements within the legal sphere and acts as a feasible substitute for conventional detention practices. Nations such as South Korea have adeptly incorporated EM into a meticulously designed, community-centric training framework. Indonesia is encouraged to adopt EM; however, the effective realization of this initiative necessitates alterations to the prevailing legal and social infrastructure. This research endeavors to investigate the feasibility of EM implementation in Indonesia through a comparative analysis with the established framework in South Korea, focusing particularly on the alignment of correctional institutions, technological systems, and community engagement. Employing a comparative judicial methodology, this study assesses the legal framework, institutional arrangements, and operational procedures pertaining to EM in both jurisdictions. Findings indicate that South Korea has established a comprehensive national framework for EM, supported by centralised monitoring facilities located in Seoul and Daejeon, regional parole offices, and coordinated oversight in conjunction with law enforcement agencies. In contrast, Indonesia's correctional system remains hampered by fragmented regulatory measures, inadequate institutional collaboration, and limited technological capabilities. The lack of EM as a formally recognised legal instrument limits alternative sentencing options and exacerbates prison overcrowding. This study concludes that Indonesia requires legislative reform, capital investment in monitoring infrastructure, and enhanced inter-agency collaboration to facilitate the effective implementation of EM. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2026-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/71136 10.14710/lr.v22i1.71136 LAW REFORM; Vol 22, No 1 (2026); 35-62 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/71136/pdf Copyright (c) 2026 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12496 2022-09-05T20:28:35Z lawreform:ART

KONSEP PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SYARIAH SEMARANG Kristiyanto, Rahadi Perbangkan syaiah adalah suatu model perbangkan yang mulai digagas dan dirintis pada abad ke 1963. Merupakan tonggak sejarah perkembangan system perbangkan Islam dengan didirikannya MIT ghamr local saving bank di mesir. Sedangklan di indonesia bank syariah mulai berdiri tahun 1991 dengan berdirinya BPRS Bandung serta BPRS Hereukat di Aceh. Kemudian setelah diundangkanya UU No. 7 tahun 2002 tentang perbankan, bank dan lembaga keuangan syariah mulai tumbuh dengan baik, lebih-lebih setelah terbitnya undang-undang no. 10 tahun 1992 tentang Perbankan, dan bank dan lembaga keuangan syariah mulai tumbuh dengan baik, lebih-lebih setelah terbitnya undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU perbankan, maka perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah semakin mendapatkan tempat dalam menata hukum positif di Indonesia. Akan tetapi pertumbuhan  jumlah perbankan syariah tidak diimbangi dengan asosiasi dan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Masih banyak masyarakat yang menganggap perbankan syariah tidak berbeda dengan perbankan konvensional yang mencari keuntungan dalam bisnisnya dengan jalan membugakan uang kepala para nasabahnya.Dalam tesis ini diteliti hal-hal yang berkaitan dengan (1) bagaimana konsep pembiayaan – pembiayaan dengan prinsip syariah jika dibandingkan dengan konsep kredit dalam system konvensional serta; (2) bagaimana aspek hukum dalam proses pemberian pembiayaan. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan tersebut dengan suatu penjelasan tentang konsep pembiayaan dengan prinsip syariah dan konsep kredit dalam sistem konvensional, juga aspek-aspek hukum yang mengikuti dalam proses pemberian pembiayaan syariah kepada calon nasabahnya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis–empiris dimana akan dilakukan suatu penelitian meninjau praktek pemberian pembiayaan dalam perbankan secara riil kemudian dikaji dengan sumber-sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif di Indonesia.                       Kata kunci: Pembiayaan, Prinsip Syariah, Aspek Hukum. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-10-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12496 10.14710/lr.v5i2.12496 LAW REFORM; Vol 5, No 2 (2010); 99-117 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12496/9434 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33780 2023-05-11T02:27:18Z lawreform:CON

Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society Rahayu, Derita Prapti Faisal, Faisal Sari, Rafiqa Satrio, Ndaru Legal Culture; Law Enforcement; Society. Law enforcement is a series of processes to describe values, ideas, ideals, and subsequently become legal objectives. The awareness and compliance of sailing administration to Matras fishermen in catching fish is very much determined by the legal culture of the community. The purpose of this discussion is to determine law enforcement in the context of legal culture in society. The results of the discussion conclude that the legal culture of Matras fishermen displays something unique, namely a spiritual presence and a contextual existence. Therefore, law enforcement in the cultural context is sharing space with the other side of the value that is believed to be sacred in religious substance and believing in the value of local wisdom. The pattern of law enforcement with a cultural dimension is a manifestation of synchronization of the various aspects of substance, structure and culture itself PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33780 10.14710/lr.v16i2.33780 LAW REFORM; Vol 16, No 2 (2020); 276-289 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33780/18126 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12494 2022-09-05T20:28:35Z lawreform:ART

PROSPEK EKSISTENSI YAYASAN CIPTA BUKU INDONESIA (YCBI) DALAM PENARIKAN ROYALTI BUKU DI INDONESIA Miladiyanto, Sulton Pembajakan buku di Indonesia menempati posisi ketiga setelah pembajakan software, film dan lagu. Pembajakan ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak ekonomi dari pencipta/ pemegang hak. Tidak terpenuhinya hak ekonomi juga dikarenakan keterbatasan kemampuan para pencipta/ pemegang hak dalam mengelola hak ekonomi yang berupa Royalti. Untuk itu, perlu adanya lembaga yang membantu pengelolaan dan pengadministrasian royalti untuk kepentingan pencipta/ pemegang hak. Di Indonesia lembaga yang bertugas untuk melakukan pengelolaan terhadap royalty buku ialah Yayasan Cipta Buku Indonsesia (yang selanjutnya disebut dengan YCBI). YCBI ini merupakan yayasan yang masih baru dalam memungut dan mengelola royalty dari pencipta/ pemegang hak dari buku Melihat kondisi tersebut, penelitian ini akan menjawab permasalahan (1). Bagaimana prospek eksistensi Yayasan Cipta Buku Indonesia dalam penarikan royalti buku di Indonesia? (2).Bagaimana mekanisme penarikan royalty buku yang dilakukan Yayasan Cipta Buku Indonesia ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prospek eksistensi YCBI dalam penarikan royalti buku di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penarikan royalti buku yang dilakukan Yayasan Cipta Buku di Indonesia. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengiventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, bahan hukum sekunder berupa dokumen atau hasil-hasil penelitian, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa. YCBI merupakan reproduction rights organization yaitu lembaga profesi yang bertugas memungut royalti kepada user dalam hal perbanyakan buku dengan menggunakan perjanjian lisensi. YCBI ini merupakan badan hukum yang tunduk pada regulasi Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan yang memiliki tujuan kemanusiaan berupa usaha pemenuhan hah ekonomi pencipta/ pemegang hak berupa royalti.. Secara garis besar prospek alur Mekanisme dalam hal pemungutan royalti dimulai dari pemberian kuasa oleh pencipta/ pemegang hak kepada YCBI, kemudian YCBI memberikan lisensi kepada user dan konsekuensinya user membayar sejumlah royalti kepada YCBI. Selanjutnya YCBI mendistribusikan royalti yang didapat dari user kepada pencipta/pemegang hak. Kata kunci : Yayasan Cipta Buku Indonesia, Lisensi, Royalti. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-10-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12494 10.14710/lr.v5i2.12494 LAW REFORM; Vol 5, No 2 (2010); 39-62 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12494/9432 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15839 2022-09-01T20:47:49Z lawreform:ART

PENGATURAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN : STUDI TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN DAN BENDA TUMBUH DI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA AHMAD YANI SEMARANG Winaya, Ida Bagus Gde A.L.W, Lita Tyesta Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; Kewenangan Pemerintah Daerah; Pengaturan Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2009 tentang Penerbangan menetapkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, Bandar Udara dilengkapi dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). KKOP relatif sangat luas, mulai dari pinggir landas pacu sampai radius 15.000 m dengan ketinggian yang berbeda-beda sampai 150 m relatif terhadap Titik Reference Bandar Udara. Bangunan dan benda tumbuh di dalam KKOP harus diatur dan dikendalikan, tidak melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan. Penelitian menganalisis pengaturan pembangunan dan benda tumbuh di KKOP dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pembangunan dan benda tumbuh di KKOP Bandar Udara Ahmad Yani Semarang. Metode penelitian yang digunakan Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengaturan KKOP dirumuskan dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan berikut peraturan pelaksanaannya. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak secara tegas menetapkan penyerahan urusan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara, termasuk di dalamnya adalah KKOP.  Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan dan pengendalian KKOP Bandar Udara Ahmad Yani, baru dituangkan secara umum di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah baik di Propinsi Jawa Tengah maupun di Kota Semarang, belum ada Perda tentang rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15839 10.14710/lr.v12i1.15839 LAW REFORM; Vol 12, No 1 (2016); 17-46 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15839/11816 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12500 2022-09-05T20:27:01Z lawreform:ART

KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA SUAP DALAM BIDANG POLITIK Pande, Yohanes Pembangunan hukum diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menagani dan menyelasaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) terutama suap menyuap yang menempati posisi yang strategis terhadap perkembangan tindak pidana korupsi yang lain. Suap menyuap yang terjadi secara masive dan bentuk money politics diberbagai Pemilihan umum tidak pernah dituntut di pengadilan bahkan di anggap sesuatu yang wajar, padahal dalam jangka panjang akan merusak mental bangsa.            Untuk itu diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana, karena itu permasalahan difokuskan pada dua hal pokok yaitu bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana suap dalam bidang politik dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan akan datang.            Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dlam sistem perundang-undangan. Spesifikasi penelitian adalan penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk mengambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode analisis data  normatih-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengontruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Tindak Pidana Suap, Politik. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2011-01-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12500 10.14710/lr.v6i2.12500 LAW REFORM; Vol 6, No 2 (2011); 100-128 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12500/9438 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15952 2022-09-01T20:45:03Z lawreform:ART

KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Haryanto, Haryanto Setiyono, Joko Hukum Pidana Internasional; Illegal Fishing; Kebijakan Penenggelaman Kapal Ikan Asing Penelitian bertujuan Mengkaji dan menganalisis dasar yang melatarbelakangi Pemerintah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing dan Mengkaji dan menganalisis kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, dalam presfektif hukum pidana internasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif-analitik, dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan, pada dasarnya dimaksudkan agar kapal-kapal eks-asing tidak kembali dipergunakan untuk melakukan illegal fishing, memutus mata rantai pemanfaatan kembali kapal-kapal illegal di Indonesia, serta mengefektif dan mengefisienkan prosedur penanganan dan pemeliharaan barang bukti berupa kapal ikan asing yang digunakan untuk melakukan illegal fishing. Selain alasan-alasan teknis, penerapan kebijakan didasarkan pada alasan: pelaksanaan pilar keempat mewujudkan visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia; upaya untuk menimbulkan shock therapy; pelaksanaan kebijakan kriminal berupa kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan; penegasan dan pelaksanaan yurisdiksi dan kedaulatan; upaya pemberantasan illegal fishing sebagai kejahatan utama di laut. Sedangkan dalam presfektif hukum pidana internasional, kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, merupakan : pelaksanaan teori kedaulatan negara; penerapan teori yurisdiksi kriminal; dan pelaksanaan teori penegakan hukum pidana internasional. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15952 10.14710/lr.v13i1.15952 LAW REFORM; Vol 13, No 1 (2017); 70-85 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15952/11864 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/61779 2024-08-14T23:46:41Z lawreform:RES

Optimizing the Role of State Administrative Court Decisions in State Financial Recovery Yulius, Yulius Utama, Yos Johan State Finance, Decision, State Administrative Court. The government has significant authority in managing state finances, demonstrated by its ability to enact laws and to take public legal action through government decisions and actions. A number of authorities are inextricably linked to the measures taken to ensure that state finance can fund all state expenditures related to achieving development goals. This considerable power may violate citizens' rights due to the decisions or actions of the state finance manager. The community whose rights are jeopardized may file a lawsuit or petition the Administrative Court. The Administrative Court Decision must be able to synthesize public demands with the stability of the state finance to ensure that justice and legal order are fulfilled for the benefit of the state and people. This research is a normative legal research with statutory and conceptual approaches. This research concludes that the Administrative Court decision has enforced the law and harmonized and actualized the national legal system regarding state finances. It is also highly correlated with state financial stability because its value is immense and can affect the state's cash balance. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-03-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/61779 10.14710/lr.v20i1.61779 LAW REFORM; Vol 20, No 1 (2024); 34-53 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/61779/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12429 2022-09-05T20:25:58Z lawreform:ART

KEBIJAKAN FORMULASI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) SEBAGAI ALASAN PERINGANAN PIDANA DALAM RANGKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Sutanti, Rahmi Dwi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) sebagai alasan peringanan pidana saat ini. Tujuan lainnya adalah mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) sebagai alasan peringanan pidana yang akandatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana saat ini mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, yang telah merumuskan adanya peringanan pidana. Data lainnya menjukan bahwa Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang mengenai Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagai alasan peringanan pidana dapat dilakukan dengan memperhatikan Pengertian.Kata Kunci: kebijakan, Justice Collaborator, keringanan pidana, PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12429 10.14710/lr.v8i2.12429 LAW REFORM; Vol 8, No 2 (2013); 146-165 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12429/9379 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20872 2026-04-06T20:15:09Z lawreform:ART

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BATANG Abidin, Benny Herawati, Ratna Implementasi Perda APBD Kabupaten Batang pada periode 2016 dari sisi pengawasan DPRD sebagai mitra Kepala Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tulisan membahas dan menganalisa pola pengawasan DPRD terhadap perda APBD yang memiliki implikasi tercapainya tujuan pembangunan daerah sesuai dengan perda perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD). Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta analisa data bersifat kualitatif. Pengawasan DPRD Kabupaten Batang terhadap Perda APBD belum berjalan maksimal yang disebabkan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Batang lebih didominasi pengawasan teknis-fungsional daripada pengawasan politik. Polla pengawasan DPRD Kabupaten Batang belum berorientasi pada visi-misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Batang 2012-2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan DPRD Batang terhadap pelaksanaan Perda APBD Batang 2016 adalah faktor hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana prasarana penegakan hukum dan faktor masyarakat (Budaya). Faktor hukum sendiri telah dapat menciptakan kondisi pengawasan DPRD berjalan efektif. Faktor aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana prasarana penegakan hukum dan faktor masyarakat (Budaya) masih menjadi menjadi penghambat pengawasan DPRD Batang terhadap pelaksanaan Perda APBD Batang 2016. Hambatan-hambatan tersebut adalah belum terjalin koordinasi dan sinergi antar aparat pengawasan fungsional dan DPRD Kabupaten Batang, belum digunakan dengan baik pola penganggaran berbasis kinerja, belum optimalnya penerapan budaya berbasis kinerja dan belum tersedianya mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran.Kata Kunci: Otonomi Daerah; Check and Balances; Good Governance; Pengawasan. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20872 10.14710/lr.v14i2.20872 LAW REFORM; Vol 14, No 2 (2018); 248-261 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20872/14110 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/68417 2026-01-14T18:18:05Z lawreform:RES

Legal Reform of Wastewater Management under the Job Creation Law in Kendari City: Between Regulatory Conflict and Environmental Ethics Maskun, Maskun Halim, Hamzah Mukhlis, Muhammad Mutawalli Kamaruddin, Hanim Ratnawati, Ratnawati Aslan, Jamal Muchtasar, Rizal Kapugu, Betsy Anggreni Allo, Zet Tadung Wastewater Management; Job Creation Law; Environmental Ethics; Legal Reform; Kendari Prior to the implementation of the Job Creation Law, wastewater management in Indonesia was governed by the granting of liquid waste management permits. Nevertheless, the implementation of the new law has supplanted these licenses with a technical approval system that mandates adherence to wastewater quality requirements. This study aims to examine the current legal framework governing wastewater management in Indonesia and assess its execution under the Job Creation Law, with a focus on environmental sustainability. The employed methodology is a normative and empirical legal research strategy, utilizing qualitative analysis via document examination and field observation in Kendari City. The findings suggest that the new legislation encounters implementation difficulties, particularly in overseeing wastewater from home and small-scale enterprises, such as laundry services, which are predominantly unregulated. The conclusion is that the existing legal framework has not adequately integrated principles of environmental ethics, including anthropocentrism and ecocentrism. Consequently, legal reform and the establishment of ethical principles are essential to guarantee environmental preservation and foster the sustainability of ecological functions. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-08-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/68417 10.14710/lr.v21i2.68417 LAW REFORM; Vol 21, No 2 (2025); 295-320 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/68417/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12473 2022-09-05T20:27:01Z lawreform:ART

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA CYBER DI BIDANG PORNOGRAFI ANAK (CYBER CHILD PORNOGRAPHY) DI INDONESIA Jayadi, Syahriman Child pornography (Pornografi anak) di Indonesia saat ini semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Kemajuan informasi dan teknologi yang demikian pesat memberi manfaat yang cukup besar. Tetapi ternyata juga berdampak negatif luar biasa. Media pornografi anak semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap anak untuk melihat materi pornografi melalui internet, handphone, buku bacaan dan VCD. Kemudahan mengakses materi pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh sesamanya. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2011-01-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12473 10.14710/lr.v6i2.12473 LAW REFORM; Vol 6, No 2 (2011); 1-40 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12473/9415 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30310 2022-09-01T20:40:09Z lawreform:ART

(Un)Blurred Concept of Sovereign Rights at Sea : Implementation Context Afriansyah, Arie Paruna, Dila Andiani, Rania Sovereignty; Sovereign Rights; Domestic Implementation The term “sovereign rights” has been used on many occasions in referring to coastal states’ actions in exploring and exploiting the ocean’s natural resources beyond their sovereign territory. Not to mention the lack of comprehension between “sovereignty” and “sovereign rights” of the general public, it appears that the last term is also lacking clear definition available for a legal basis. This clarity is crucial to give the legal certainty for states’ entitlement to conduct actions within their jurisdictions. This paper tries to clarify the legal definition of “sovereign rights” under international dan national practice. It concludes that no single universally accepted definition of sovereign rights. The explanation of rights and duties of such a definition is mostly practiced both internationally and nationally. The finding is based on the survey of the implementation of international rules, international judgments, and Indonesian court decisions. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-03-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30310 10.14710/lr.v16i1.30310 LAW REFORM; Vol 16, No 1 (2020); 127-148 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30310/17228 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/697 2022-09-05T20:29:17Z lawreform:ART

Gejala Informalitas pada Tanah Garapan Simarmata, Ricardo No Abstract PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2009-04-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/697 10.14710/lr.v4i2.697 LAW REFORM; Vol 4, No 2 (2009); 39-60 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/697/564

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15764 2022-09-05T20:19:10Z lawreform:ART

ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL PERIKANAN TANGKAP TERPADU ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) BERDASARKAN PERMEN KP NO. 30 TAHUN 2012 Hardianto, Danang Prananingtyas, Paramita Penanaman Modal; Perikanan; ZEEI ZEEI ialah wilayah dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang memiliki potensi sumber daya ikan untuk dikelola dalam sistem bisnis perikanan yaitu menekankan penangkapan, pengolahan, produksi dan pemasaran. Pengaturan usaha perikanan tangkap terpadu ZEEI dalam sistem bisnis perikanan dapat dipadukan dengan kawasan berikat dan minapolitan Pola hukum investasi industri ini ialah pola-kerjasama, pola sewa beli dan pola lisensi. Industri ini dapat merangsang investor asing dan nasional serta memperdayakan masyarakat. Industri dapat menjadi industri pionir tertutama ditujukan kawasan pesisir di Wilayah Indonesia Timur sehingga terwujudkan kesejahteraan masyarakat dan industri perikanan yang berbasis kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability) dan kemakmuran (prosperity).  PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15764 10.14710/lr.v11i2.15764 LAW REFORM; Vol 11, No 2 (2015); 172-187 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15764/11779 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44655 2024-05-12T21:28:29Z lawreform:RES

The Fulfillment of Rights to Citizenship for Migrant Worker Deportees in Nunukan District Mahfud, Muh. Afif Wibawa, Kadek Cahya Susila ALW, Lita Tyesta Saraswati, Retno Right to Citizenship; Deportee; Migrant Workers; Stateless. Rights to Citizenship must be protected because it is the basis to be able to access the other rights. Rights to citizenship of migrant workers in Nunukan District is potentially expired and lost if they do not renew their passports. The same case may occur with illegal migrant workers who stay for 5 years abroad. This article aims to analyze the potential of stateless person in Nunukan District, the effort made by the government to handle the issue, and the ideal construction of legal protection for stateless person. This study applied socio legal approach using primary and secondary data which were collected through interview, observation, and in depth interview. Those data then were analyzed qualitatively. Based on the analysis, it is concluded that: (1) the potential of being stateless person in Nunukan District occurred in migrant workers whose passports were expired for more than 5 years, irregular migrant workers who stayed abroad for more than five years, the descendants or children of migrant workers who were born and were raised in Malaysia; (2) the government prevents the occurrence of stateless person: (a) integrated management of handling migrant workers; (b) sweeping in order to prevent irregular migrant workers; (c) simplifying the issuance of Letter of Arrival of Indonesian Citizen (SKDWNI) and Letter of Overseas Arrival (SKDLN); (3)ideal construction of the protection of right to citizenship  for migrant workers is the extension of the scope of migrant workers protection agreement, and the placement of Citizenship and Civil Record Agency officers in order to make the paperwork handling of citizenship document easier. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44655 10.14710/lr.v18i1.44655 LAW REFORM; Vol 18, No 1 (2022); 1-15 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44655/pdf Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15878 2022-09-01T20:48:56Z lawreform:ART

POLITIK HUKUM PANCASILA DALAM MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI (Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Proses Ratifikasi Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations Menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN) Putra, Rahmanto Saraswati, Retno Globalisasi; Pancasila; Politik Hukum Indonesia telah meratifikasi Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Secara otomatis menjadikan Indonesia terikat dan memiliki kewajiban untuk tunduk pada perjanjian internasional. Di tengah carut-marut wajah kehidupan bangsa saat ini, apalagi dengan hadirnya arus globalisasi yang semakin nyata. Kini semua orang sadar bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus kembali bersandar pada kesepakatan yang disebut Pancasila. Publik Indonesia-pun berpendapat bahwa harus ada upaya sistematik, masif, dan terstruktur untuk menghadapi arus globalisasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji sejauhmana upaya politik hukum Pancasila. Lebih khusus dalam menghadapi arus globalisasi ekonomi yang sedang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian yang diikuti dengan beberapa saran juga akan diuraikan. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15878 10.14710/lr.v12i2.15878 LAW REFORM; Vol 12, No 2 (2016); 256-265 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15878/11847 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/53184 2024-02-05T01:23:38Z lawreform:RES

Implementing of Restorative Justice to Build the Criminal Justice System in Indonesia: A Study of the Batak Toba Justice System Rochaeti, Nur Prasetyo, Mujiono Hafidh Park, Ji Hyun Implementing; Criminal Justice System; Restorative Justice; Toba Indigenous Peoples; Dalihan Natolu. The pursuit of fairness and harmony between the realization of rights and duties is a cornerstone of human progress. Restorative justice case resolution represents an endeavor to introduce a non-punitive procedure into Indonesia's criminal justice system as part of its ongoing effort to modernize its legal framework. Restorative justice focuses on healing criminal behavior's harm and shattered relationships. This study examined the feasibility of implementing restorative justice aspects into a national criminal justice system, gaining inspiration from the Toba Batak Indigenous People. The methodology was socio-legal. Dalihan Natolu is recognized as an alternative conflict settlement method for Toba Batak. The traditional leader mediates in this conflict resolution. By Batak customary law, the imposition of sanctions is decided by customary judges or kings. Dalihan Natolu then tells the culprit not to repeat his behavior. Dalihan Natolu involves offenders, victims, families of offenders and victims, and other parties in seeking a fair settlement that emphasizes repair above retribution. This helps Dalihan Natolu solve criminal concerns. In indigenous cultures, customary institutions convene the parties engaged in a crime to provide counsel and find solutions that do not harm or profit only one side. Justice is served, and the victim is not harmed. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2023-11-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/53184 10.14710/lr.v19i2.53184 LAW REFORM; Vol 19, No 2 (2023); 221-247 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/53184/pdf Copyright (c) 2023 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12420 2022-09-05T20:34:31Z lawreform:ART

FUNGSI DAN IMPLEMENTASI TARIF PROGRESIF DALAM PAJAK KENDARAAN BERMOTOR” (Kajian Empiris di Provinsi DKI Jakarta). Permandi, Yohanes Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai landasan penyelenggaraan otonomi daerah saat ini. Kegiatan otonomi daerah dibiayai oleh pemasukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dari Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing.Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Saat ini, kebijakan penerapan pajak daerah dan retribusi daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa hal yang baru dalam penerapannya di Indonesia, salah satunya adalah mengenai penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor pribadi.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tarif progresif ini akan memberikan beban tambahan dalam hal biaya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dan Pemerintah Daerah mendapatkan pendapatan yang lebih banyak untuk mengelola dan mengembangkan ruas-ruas jalan raya dan moda transportasi umum di daerahnya.Penelitian menggunakan metode penelitian campuran, yaitu metode yuridis normatif (kualitatif) dan metode yuridis empiris (kuantitatif). Hasil dari pungutan pajak kendaraan bermotor akan lebih menambah kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola dan mengembangkan ruas-ruas jalan raya dan moda transportasi umum di daerahnya. Namun, fungsi regulasi yang ingin dicapai melalui Pajak Kendaraan Bermotor, tidak akan pernah mencapai tujuannya. Kendalanya terletak pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pola hidup subjek pajak dari pajak kendaraan bermotor di Jakarta.Pembenahan ke depan diarahkan pada revisi kebijakan yang mengatur tentang penerapan besaran tarif progresif. Pemerintah juga harus mampu membuat kebijakan lain yang dapat mendukung keberhasilan dari penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor ini.Kata Kunci : Fungsi dan Implementasi, Tarif Progresif, Pajak Kendaraan Bermotor, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2012-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12420 10.14710/lr.v8i1.12420 LAW REFORM; Vol 8, No 1 (2012); 117-136 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12420/9370 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20241 2022-09-01T20:43:42Z lawreform:ART

MODUS OPERANDI KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH PNS Kurniawan, Muhammad Rezza Pujiyono, Pujiyono Praktek Korupsi di Indonesia semakin meluas, dilihat dari pelaku, cara melakukan korupsi, serta besar kerugian negara yang ditimbulkan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa pelaku tindak pidana korupsi terbanyak justru berlatar belakang dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menempati urutan teratas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara/modus seorang PNS melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta sejauh mana cara/modus tersebut berpengaruh pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatifs.  Pegawai Negeri sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi karena jabatan dan wewenang yang disalahgunakan dapat mengakibatkan kerugian negara. Pegawai Negeri melakukan tindak pidana korupsi dengan cara atau prosedur yang berbeda dan berciri khusus, meletakan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagaimana disebut modus operandi. Modus operandi yang dilakukan oleh PNS dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi dalam semua tahap pengadaan yaitu tahap persiapan,pengadaan, dan pelaksanaan. Modus operandi juga berpengaruh pada putusan pidana pelaku terkhusus pada tinggi rendahnya pidana. Semakin tercela perbuatan semakin tinggi pula pidananya. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20241 10.14710/lr.v14i1.20241 LAW REFORM; Vol 14, No 1 (2018); 115-131 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20241/13881 Copyright (c) 2018 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/64666 2025-04-28T19:25:12Z lawreform:RES

Patents at the Crossroads: Legal Pathways for Advancing Technology Transfer in Indonesia Sujatmiko, Agung Romadhona, Mochamad Kevin Saraswati, Yuniar Rizky Patent License; Technology Transfer; Indonesia Law; Working Patent Contract Indonesia needs technology for industrial infrastructure, but it is still controlled by developed countries. Patent licensing agreements can help facilitate this process. However, Indonesia's patent registrations are slow due to a lack of regulations and internal factors.This study aims to analyze the role of patent licensing in transferring technology from developed to developing countries. Patent license agreements play a crucial role as a mechanism for technological development. Therefore, it is essential to find solutions to ensure an effective transfer of technology.This research employs a statutory and conceptual approach. The analysis follows a deductive method by examining general laws and regulations before drawing conclusions.The results show that several regulations related to technology transfer serve as the main reference for understanding why technology transfer is difficult to achieve and identifying its underlying causes. Once these causes are identified, appropriate solutions can be proposed. The lack of regulations in Indonesia’s legal framework for technology transfer hinders its full potential. In conclusion, Indonesia's technology transfer laws have not been effective due to the absence of clear implementation guidelines and strict penalties. Therefore, a specific law regulating technology transfer is needed, emphasizing its importance and benefits while ensuring a strong commitment from all relevant parties. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-03-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/64666 10.14710/lr.v21i1.64666 LAW REFORM; Vol 21, No 1 (2025); 94-119 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/64666/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12454 2026-04-06T20:09:50Z lawreform:ART

KEDUDUKAN TIDAK SEIMBANG PADA PERJANJIAN WARALABA BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN KONDISI WANPRESTASI Rahma, Etty Septiana Perjanjian waralaba merupakan perjanjian tertulis antara para pihak, yangberupa perjanjian baku yang pada umumnya ditentukan secara sepihak olehpemberi waralaba sehingga cenderung memberikan posisi tawar yang lebih baikbagi pemberi waralaba daripada penerima waralaba..Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatifyang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturanperundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional, dengandata berupa data kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.Analisis dari hasil penelitian tesis ini membahas mengenai perjanjian padawaralaba, substansi perjanjian waralaba dan kedudukan tidak seimbang padaperjanjian waralaba terutama berkaitan dengan pemenuhan kondisi wanprestasi.Kesimpulan penelitian ini, pertama, perjanjian waralaba telah memenuhiketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007, tetapiterdapat beberapa ketentuan dalam pasal-pasalnya yang masih memberikankedudukan yang lebih secara yuridis terhadap pemberi waralaba. Kedua, jalanyang dapat ditempuh untuk meminimalisir kedudukan tidak seimbang padaperjanjian waralaba dapat dilakukan dengan memberikan peluang bagi penerimawaralaba untuk melakukan negosiasi melalui addendum perjanjian. Selain itu,juga perlu dilakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian waralaba tersebut.Kata kunci : Kedudukan Tidak Seimbang, Perjanjian Waralaba, Wanprestasi PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12454 10.14710/lr.v10i1.12454 LAW REFORM; Vol 10, No 1 (2014); 16-30 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12454/9402 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30301 2022-09-01T20:40:09Z lawreform:ART

Role of Trademark in Improving Legal and Competitive Awareness Purwaningsih, Endang Knowledge; Motivation; Trademark; Legal Awareness; Competitive Awareness There are a lot of traditional food producers in Brebes Regency but they have not been managed well. Many obstacles were experienced by these MSMEs producers, including the problem of the ignorance of trademark registration, and the mindset and motivation that need to be addressed. The purpose of this study was to determine the level of knowledge of traditional food producers on trademarks and the motivation of traditional food producers in Brebes Regency for trademark registration in an effort to increase their legal awareness and competitive awareness. The research method used was empirical juridical research that emphasizes secondary data balanced by primary data as a support. The results show that the knowledge level of the traditional food producers in Brebes Regency towards trademarks was still low, and it needs to be improved with various socialization on trademark manufacturing, trademark registration, and branding assistance. The mindset and motivation of Brebes Regency traditional food producers towards trademark registration in an effort to increase legal awareness and competitive awareness is still low, so it needs to be improved and addressed. In addition, it is also necessary to be accompanied continuously by the stakeholders; in this case, the producer organization (MSMEs Forum) and related agencies in the area. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-03-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30301 10.14710/lr.v16i1.30301 LAW REFORM; Vol 16, No 1 (2020); 1-18 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/30301/17217 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/326 2022-09-05T20:30:53Z lawreform:ART

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING Utami, Tuty Budhi Penelitian dengan judul “ Kebijakan Hukum Pidana dalam MenanggulangiTindak Pidana Illegal Logging” dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapidengan studi kasus, hal ini dimaksudkan untuk 1. mengetahui dan menganalisiskebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksinya yangberlaku sekarang 2) memberikan kontribusi sumbangan pemikiran kepada badanlegislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan illegallogging dan penerapan sanksi tindak pidana dimasa yang akan datang. Dari hasilpenelitian menunjukkan bahwa :1. Formulasi Tindak Pidana illegal logging dan penerapan sanksinya yangberlaku sekarang.- Tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan dalam pasal 50dan pasal 78 Undang-undang No.41 tahun 1999, namun mengenaidefinisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskansecara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkanillegal logging sendiri-sendiri.- Subyek hukum illegal logging menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalahorang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badanusaha, diatur dalam satu pasal yang sama tidak dibedakan pasalmengenai pribadi atau korporasi sehingga korporasi dikenakan ancamansanksi yang sama dengan pribadi. Tentang pejabat yang mempunyaikewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkanintensitas kejahatan illegal logging. Belum terakomodasi dalam undangundangini oleh karena itu, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapatdimanfaatkan oleh pelaku yang tidak diatur secara tegas dalam undangundangtersebut untuk lolos dari tuntutan hukum.- Ancaman pidana yang dikenakan adalah sanksi pidana bersifatkumulatif, pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahanberupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukankejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib.- Pidana denda untuk korporasi belum dilengkapi dengan aturan khusus.Kebijakan aplikasi formulasi tindak pidana illegal logging danpenerapan sanksi dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dankeadilan. Hal ini terjadi dalam berbagai kasus illegal logging yangterjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, Purwodadi danBojonegoro ;2. Kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging yang akan datangdiharapkan memuat secara jelas dan lengkap mengenai 1. Definisi IllegalLogging 2. Subyek Hukum tindak pidana Illegal Logging (pribadi danbadan hukum atau badan usaha atau korporasi dan pegawai negeridirumuskan dalam pasal-pasal yang komprehensif 3. Sanksi Pidana,hendaknya dirumuskan tidak secara kaku kumulatif, namun lebih fleksibeldengan perumusan alternatif atau kumulatif-alternatif.Kata kunci : Tindak Pidana Illegal Logging, sanksi pidana. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-10-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/326 10.14710/lr.v3i1.326 LAW REFORM; Vol 3, No 1 (2007); 86-129 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/326/181

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15755 2022-09-05T20:20:03Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN HUKUM YANG ADIL ATAS HILANGNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PENGANGKUTAN UDARA Putri, Rosalita Ardiani Turisno, Bambang Eko Adil; Bagasi Angkutan Udara; Perlindungan Hukum      Keselamatan pada kegiatan pengangkutan udara menyangkut jiwa seorangpenumpang dan terhadap bagasi atau barang yang mereka bawa.Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang adil atas hilangnya bagasi penumpang dalam pengangkutan udara dan bagaimanakah putusan pengadilan tentang sengketa hilangnya bagasi penumpang menurut teori keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hilangnya bagasi pada pengangkutan udara dirasa belum cukup adil bagi para penumpang, terutama terlihat pada isi perjanjian pengangkutan dan besar ganti kerugian. Putusan hakim pengadilan mengenai tanggung jawab pengangkut udara yang dibahas dalam tesis ini telah sesuai dengan teori keadilan milik John Rawls “Justice as Fairness”, yaitu keadilan yang paling fair atau yang paling jujur yang harus dijadikan sebagai pedoman. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15755 10.14710/lr.v11i1.15755 LAW REFORM; Vol 11, No 1 (2015); 53-64 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15755/11770 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41738 2021-10-01T02:23:25Z lawreform:RES

Legal Liability of Minors as Perpetrators of Online Buying and Selling Fraud in Indonesia Tantimin, Tantimin Legal Liability; Child; Buying and Selling Online; Criminal. The development of internet technology is directly proportional to the growth of online trade. Easy access to online buying and selling transactions is faced with the risk of fraud, including the fraud committed by minors. This paper discusses the criminal liability of minors who commit criminal acts of fraud in online buying and selling transactions. The research method used was a normative legal research method. The results of this study indicate that online buying and selling transactions carried out by minors based on legal principles of engagement are legal. Fraud of online buying and selling transactions carried out by minors can be subject to criminal penalties by taking into account the rights of children under the Child Protection Act. Although children are not free from legal bondage, keeping children away from the formal justice process can avoid stigmatization of children in conflict with the law. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41738 10.14710/lr.v17i2.41738 LAW REFORM; Vol 17, No 2 (2021); 145-156 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/41738/20138 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12211 2022-09-05T20:32:50Z lawreform:ART

PERLUASAN RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA NASIONAL GUNA MELINDUNGI WNI DI LUAR WILAYAH NEGARA INDONESIA Sianturi, Pantas Kajian ini ditujukan untuk mengetahui formulasi ruang lingkup berlakunya hukum pidana nasional pada saat ini dan perluasannya dalam melindungi kepentingan hukum bangsa Indonesia di luar wilayah negara Indonesia. Metode pendekatan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan rekavensi. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, sedangkan analisis data dilakukan secara analisis yuridis historis dan yuridis komparatif. Asas nasional pasif dalam KUHP hanya melindungi kepentingan negara dari gangguan orang atau bangsa asing di luar negeri, sehingga jika terjadi suatu tindak pidana yang menimpa warga negara Indonesia, di luar negeri, maka proses hukumnya hanya diserahkan sepenuhnya terhadap hukum yang berlaku di negara tindak pidana itu dilakukan. Oleh karena itu formulasi pembaharuan kebijakan hukum pidana nasional dapat dilakukan melalui proses perbandingan dengan hukum pidana negara asing. Dalam Pasal 4 RUU KUHP tahun 2004 telah menempatkan kepentingan warga negara secara individual menjadi suatu kepentingan nasional, sehingga hukum pidana Indonesia akan dapat diterapkan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.Kata Kunci : Formulasi Kebijakan, Hukum Pidana Nasional, Perlindungan Warga Negara PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12211 10.14710/lr.v1i2.12211 LAW REFORM; Vol 1, No 2 (2006); 33-52 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12211/9228

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46679 2023-07-04T03:00:44Z lawreform:CON

Russian Conflict On Ukraine Based On Humanitarian Law Perspective Russian Conflict On Ukraine Based On Humanitarian Law Perspective Winaldi, Yuanda Setiyono, Joko International Humanitarian Law; Conflict; Rule of Law. International Humanitarian Law; Conflict; Rule of Law Russia's conflict with Ukraine which has lasted for a long time has resulted in world commotion and disorder. This problem is certainly an important legal issue to be researched. Based on this, this study aims to examine and analyze the humanitarian law arrangements against Russia's armed attack on Ukraine. The research conducted in this paper is a type of doctrinal research. The conclusion is that based on international humanitarian law arrangements such as the Geneva Conventions, Additional Protocol I 1997 provides protection for civilians and civilian objects in times of war. Russia's act of armed attack is a violation of international humanitarian law. It is hoped that proactive actions from the United Nations will be neutral by carrying out a peaceful settlement. However, if it fails to produce a decision that resolves the conflict, strict sanctions are needed against the violator in accordance with the applicable international humanitarian law regulations. Russia's conflict with Ukraine which has lasted for a long time has resulted in world commotion and disorder. This problem is certainly an important legal issue to be researched. Based on this, this study aims to examine and analyze the humanitarian law arrangements against Russia's armed attack on Ukraine. The research conducted in this paper is a type of doctrinal research. The conclusion is that based on international humanitarian law arrangements such as the Geneva Conventions, Additional Protocol I 1997 provides protection for civilians and civilian objects in times of war. Russia's act of armed attack is a violation of international humanitarian law. It is hoped that proactive actions from the United Nations will be neutral by carrying out a peaceful settlement. However, if it fails to produce a decision that resolves the conflict, strict sanctions are needed against the violator in accordance with the applicable international humanitarian law regulations. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-08-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/46679 10.14710/lr.v18i2.46679 LAW REFORM; Vol 18, No 2 (2022); 252-263 2580-8508 1858-4810 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/46679/pdf Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12410 2022-09-05T20:24:42Z lawreform:ART

INTEGRASI NILAI LOKAL DALAM HUKUM NASIONAL (Studi Fungsionalisasi Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejijong Dan Kontribusinya Dalam Pencapaian Tujuan Hukum Uundang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta) Wahanu, Hendra Pada tahun 2006, perajin Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Patung Desa Bejijong. Substansi peraturannya berasal dari nilai-nilai yang dipraktekkan sehari-hari oleh masyarakat. Peraturan tersebut berlaku secara efektif karena sejak ditetapkan hanya terjadi dua kali pelanggaran. Kondisi Desa Bejijong yang menjalankan hukum secara berbeda dengan pola hukum hak cipta nasional tersebut perlu dikaji lebih mendalam untuk melengkapi kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat.Permasalahan dalam penelitian ini adalah; bagaimanakah kronologis kelahiran Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Desa Bejijong, bagaimanakah proses integrasi nilai-nilai lokal dalam Undang-Undang tersebut dan bagaimanakah fungsionalisasinya; serta kontribusi apakah yang diberikan Desa Bejijong terhadap pencapaian tujuan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan memaparkan kronologis pembuatan Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong; mengetahui proses integrasi nilai lokal dalam undang-undang tersebut dan fungsionalisasinya; serta menjelaskan kontribusi Desa Bejijong terhadap pencapaian tujuan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.Pendekatan penelitian ini adalah socio-legal research yang masuk dalam tradisi penelitian empiris non doktrinal. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pengamatan dan wawancara. Analisis datanya menggunakan model analisis interaktif.Kronologis pembentukan Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong melalui tahap identifikasi permasalahan; konsolidasi dan perencanaan; perancangan; penyusunan dan pembahasan; pemilihan judul; dan pengesahan. Proses integrasi nilai lokal dalam Undang-Undang Hak Cipta Desa Bejijong diidentifikasi menjadi dua proses yaitu integrasi dalam proses legislasi dan integrasi dalam substansi. Dari sisi fungsionalisai terungkap bahwa efektivitas penegakan hukumnya didukung oleh loyalitas masyarakat terhadap kelompok tertentu serta bekerjanya faktor budaya. Sedangkan kontribusi yang diberikan secara internal adalah Desa Bejijong telah berkontribusi dalam penguatan organisasi masyarakat dalam proses pecapaian tujuan hukum hak cipta. Sedangkan kontribusi eksternalnya adalah telah secara aktif menyebarkan nilai yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak cipta dan berperan dalam penyebarluasan informasi untuk menguatkan komitmen pelaksanaan nilai hak cipta kepada wilayah lain.Kata Kunci: Integrasi, Fungsionalisasi, Nilai Lokal PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2012-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12410 10.14710/lr.v7i2.12410 LAW REFORM; Vol 7, No 2 (2012); 75-97 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12410/9361 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16162 2022-09-01T20:44:33Z lawreform:ART

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Atsar, Abdul Kesejahteraan Masyarakat; Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional; Perlindungan Hukum Penelitian bertujuan untuk  mengetahui sistem perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Secara spesifik ingin menjelaskan upaya perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional melalui hak cipta dan undang-undang kemajuan kebudayaan. Metode   pendekatan   penelitian   yang   digunakan   dalam penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif  dengan  spesifikasi  deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang depagang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisonal (Pasal 5). Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan (Pasal 22), pemeliharaan (Pasal 24), penyelamatan (Pasal 26), publikasi (Pasal 28) dan pengembangan (Pasal 30). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradsional dan ekspresi budaya tradsional jika dikelola secara baik dan memperoleh perlindungan oleh hukum maka kedua hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat adat, Karena memperoleh perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi tradisional maka masyarakat adat tersebut dapat mempunyai hak ekonomi.  PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16162 10.14710/lr.v13i2.16162 LAW REFORM; Vol 13, No 2 (2017); 284-299 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16162/11917 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/59273 2024-12-30T01:30:11Z lawreform:RES

Legal Mechanisms for Business Accountability: A Comparison of Soft and Hard Law in Indonesia Aspan, Henry Rosli, Rozaini Fadlan, Fadlan Irawati, Irawati Legal Mechanism; Business Accountability; Soft Law; Hard Law; Indonesian Law This research investigates the legal mechanisms for business accountability in the context of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia through a comparative study of soft and hard law approaches. The study aims to evaluate the effectiveness of these approaches in promoting business accountability within the Indonesian framework. The research methodology relies on secondary data analysis, including a comprehensive review of existing legal frameworks and regulations related to CSR, as well as an examination of relevant case studies and empirical data. The findings reveal that hard law, characterized by binding regulations and clear sanctions, is more effective in promoting business accountability. However, soft law plays a vital role by offering guidance and incentives for companies to adopt broader social responsibility practices. Cultural factors, the legal environment, and the roles of the government and civil society organizations influence the effectiveness of these approaches. The study highlights the importance of combining hard and soft law approaches in CSR regulation. Recommendations include strengthening monitoring and enforcement by government agencies, offering more substantial incentives, and creating a supportive legal environment. Additionally, companies should understand and respect local culture and commit to anti-corruption efforts. Collaborative efforts among the government, businesses, and civil society are essential for establishing a more sustainable and accountable business environment in Indonesia. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-10-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/59273 10.14710/lr.v20i2.59273 LAW REFORM; Vol 20, No 2 (2024); 353-382 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/59273/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12444 2022-09-05T20:22:23Z lawreform:ART

UPAYA PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Wedhitami, Bayangsari Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan ekspresi budayatradisional dengan melalui peraturan daerah. Secara spesifik ingin menjelaskanarti penting upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional, menjelaskankedudukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional danmenjelaskan materi muatan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresibudaya tradisional. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptifanalitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Ekspresi budaya tradisional perlumendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Upaya pemerintah untukmelindungi ekspresi budaya tradisional dapat dilakukan dengan membentukkebijakan perlindungan ekspresi budaya tradisional di daerah. Pentingnyapembentukan peraturan daerah perlindungan ekspresi budaya tradisional adalahsebagai kebijakan daerah yang melindungi hak kekayaan intelektual di bidangkebudayaan. Kedudukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budayatradisional sebagai kebijakan daerah terhadap perlindungan ekspresi budayatradisional harus tetap mengacu pada kerangka hukum hak kekayaan intelektualyang berlaku.Kata Kunci: Perlindungan, Ekspresi Budaya Tradisional, Peraturan Daerah PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2014-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12444 10.14710/lr.v9i2.12444 LAW REFORM; Vol 9, No 2 (2014); 32-48 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12444/9393 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26176 2022-09-01T20:41:30Z lawreform:ART

KEBIJAKAN MODEL BISNIS BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI SOLUSI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KEBIJAKAN MODEL BISNIS BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI SOLUSI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT Disemadi, Hari Sutra Roisah, Kholis Kebijakan; Bank Wakaf Mikro; Pemberdayaan Ekonomi; Masyarakat. Kebijakan; Bank Wakaf Mikro; Pemberdayaan Ekonomi; Masyarakat. Kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. BWM sebagai lembaga keuangan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memeberikan permodalan serta pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan (regulasi) mekanisme kerja BWM sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pendirian BWM saat ini masih berdasarkan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasiannya. Hadirnya kebijakan terkait BWM bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pengoperasionalisasinya. Kehadiran BWM merupakan dukungan yang komprehensif dalam upaya” mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro diharapkan mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. BWM sebagai lembaga keuangan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memeberikan permodalan serta pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan (regulasi) mekanisme kerja BWM sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pendirian BWM saat ini masih berdasarkan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasiannya. Hadirnya kebijakan terkait BWM bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pengoperasionalisasinya. Kehadiran BWM merupakan dukungan yang komprehensif dalam upaya” mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26176 10.14710/lr.v15i2.26176 LAW REFORM; Vol 15, No 2 (2019); 177-194 2580-8508 1858-4810 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/26176/15936 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/72215 2026-05-13T06:47:10Z lawreform:RES

From Recognition to Investment: Sustaining the Monibi Indigenous Community Waha, Caecilia Johanna Julietta Kumar Jha, Gautam Customary Land; ESCR; Indigenous People The safeguarding of Economic, Social, and Cultural Rights (ESCR) for Indonesia's indigenous populations is essential but precarious, as exemplified by the Monibi people. Although recognized nationally as Intangible Cultural Heritage since 2016, the Monibi possess no regional legal status, resulting in a regulatory void. In the absence of prompt legal action, this extended uncertainty jeopardizes the physical and cultural existence of the community. This engenders significant tensions where customary territories intersect with National Park areas, limiting traditional access to vital resources. This research utilizes a socio-legal methodology to investigate the conflict between statutory conservation mandates and the socioeconomic conditions of the Monibi. The report advocates for a paradigm change towards a sustainable investment model as the principal means of rights enforcement. The findings indicate that a customized investment framework is critically required to address the impasse between governmental entities and traditional land users. This research presents an innovative legislative framework that employs equitable investment strategies to harmonize conservation objectives with the safeguarding of indigenous ESCR. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2026-03-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/72215 10.14710/lr.v22i1.72215 LAW REFORM; Vol 22, No 1 (2026); 168-191 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/72215/pdf Copyright (c) 2026 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13550 2022-09-05T20:29:39Z lawreform:ART

OPEN SOURCE SEBAGAI ALTERNATIF PENGURANGAN PELANGGARAN HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA Sari, Nuzulia Kumala                 Program  komputer  sebagai  hasil  pemikiran  intelektual  dari pembuat program atau pencipta diakui sebagai suatu Karya Cipta, yaitu karya dari perwujudan cipta,  rasa  dan  karsa  nya  yang  dilindungi dengan  hak  cipta.                Pelanggaran Hak Cipta di bidang program komputer pada saat ini marak terjadi di Indonesia.Berdasarkan pengamatan UTR (United Trade Representative) Indonesia berada dalam kelompok negara Priority Watch list, yaitu daftar negara yang dianggap perlu diawasi karena penegakan hukumnya di anggap lemah terhadap pelanggaran Hak Milik Intelektual, dan menobatkan Indonesia sebagai nomor tiga dalam daftar “20 Country with the Highest Piracy Rates”. Penelitian ini bermaksud memperoleh kejelasan masalah: (a) pelanggaran hak cipta program komputer di Indonesia; (b) perlindungan hak cipta program komputer dalam UU Hak Cipta di Indonesia; (c) Open Source sebagai alternatif mengurangi tingkat pelanggaran hak cipta program komputer di Indonesia.                Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif yaitu melihat hukum dalam perspektif hukum positif atau hukum di konsep kan sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang- undangan. Dalam pendekatan ini lebih jauh melihat substansi, asas, doktrin, maupun peraturan dalam hukum positif mengenai hak cipta. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data Sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau teknik dokumentasi.                Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Gejala pelanggaran hak cipta program komputer dilakukan dengan lima kategori (b) Di Indonesia,  program  komputer  termasuk  dalam  salah  satu  karya yang dilindungi dengan hak cipta (c)  Dengan menggunakan open  source  hak  ekonomi dari  pemegang  Hak  Cipta  telah  dilepas  dari  semula, sehingga  setiap  pengguna  dapat  dengan  bebas  untuk  memperbanyak, mendistribusikan ulang, menyewakan bahkan merubah atau menambah Source Code dari suatu program, jadi biaya lisensi dapat dikatakan menjadi nol rupiah.                 Atas dasar penelitian tersebut, direkomendasikan:(a)sosialisasi terhadap penggunaan software open source yang relatif masih baru ini sehingga masyarakat pengguna   software   dapat   mengetahui  adanya   software   alternatif   yang   aman digunakan dan mudah untuk dioperasikan. Aman artinya software yang digunakan tersebut tidak melanggar hukum dan mudah dioperasikan artinya pengoperasiannya tidak  jauh  berbeda  dengan  sistem  operasi  yang  sekarang  ada;  (b)  penggunaan software open source dapat dioptimalkan pemanfaatannya karena berbagai potensi dan keunggulan yang dimilikinya, sehingga dapat digunakan dalam berbagai bidang. Kata Kunci: Hak Cipta ; Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer ; Open Source PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2008-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/13550 10.14710/lr.v4i1.13550 LAW REFORM; Vol 4, No 1 (2008); 31-43 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/13550/10218 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37550 2021-05-05T04:15:30Z lawreform:RES

Criminal Law Policy of Justice Collaborator in Corruption Crime Case Nugroho, Khrisna Lintang Satrio Criminal Law Policy; Justice Collaborator; Corruption Crime Trial of criminal law cases is highly important to prove misconduct in a case. In respect to the evidence of corruption criminal act, an insider is needed as a perpetrator of the offence who works with the investigators, or usually called justice collaborator. The main focus of this study is to examine criminal law policy on the concept of justice collaborator in corruption criminal act and how the legal punishment is for justice collaborators in corruption criminal act. This study is a descriptive research using juridical normative approach. Data used in this study were secondary data. Case study approach was applied in this study. This means that the researcher makes a comparison of cases on the implementation of justice collaborator which is based on a study of a verdict.  According to the result of the research, it is indicated that up to now there has not been conformity in terms of legal regulations or interpretation of the concept of Whistle blower and Justice Collaborator. There has not been mutual understanding in terms of the conviction of the perpetrator who is willing to work with the investigators to uncover a corruption criminal act. This leads to disparity in the making of verdict for the offender. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2021-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37550 10.14710/lr.v17i1.37550 LAW REFORM; Vol 17, No 1 (2021); 24-35 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/37550/19054 Copyright (c) 2021 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12176 2022-09-05T20:33:14Z lawreform:ART

PENDIDIKAN HUKUM SEBAGAI PENDIDIKAN MANUSIA Rahardjo, Satjipto Hukum modern telah menimbulkan perubahan paradikmatik dari orde keadilan menjadi orde undang-undang dan prosedur dengan adanya rasionalisasi, strukturisasi, formulasi serta birokratisasi hukum. Fokus perhatian juga bergeser dari manusia atau kemanusiaan, ke arah penekanan pada peraturan, struktur, dan prosedur. Dengan demikian hukum telah merubah menjadi suatu teknologi yang harus dikuasai secara formal oleh tenaga ahli yang khusus dididik di lembaga formal. Demikian pula kapitalisme dalam hukum dan pembelajaran hukum telah menjadikan hukum sebagai suatu komoditas yang lebih diukur secara ekonomi dan materi daripada memperjuangkan suatu keadilan. Untuk mewujudkan pendidikan hukum yang berdimensi manusia dan kemanusiaan, maka filsafat yang mendasari pendidikan hukum harus diusahakan bergeser "dari professional menjadi pro-manusia". Demikian pula para pengelola program pendidikan hukum harus mampu mendekonstruksi hal-hal dan cara-cara yang selama ini dijalankan. Fakultas Hukum sebagai lembaga pendidikan hukum di Indonesia juga harus mengartikan hukum sebagai institusi manusia dan kemanusiaan, sehingga pendidikan hukum juga menjadi bastion dari manusia dan kemanusiaan.Kata Kunci : Pendidikan Hukum, Hukum Modern, Pendidikan Manusia dan Kemanusiaan PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006-01-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12176 10.14710/lr.v1i1.12176 LAW REFORM; Vol 1, No 1 (2005); 1-10 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12176/9214

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15844 2022-09-01T20:47:49Z lawreform:ART

IDE DASAR KESEIMBANGAN DALAM PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN OLEH KEKUASAAN KEHAKIMAN di INDONESIA Gultom, Saddam Setia Sularto, RB Ide Dasar Keseimbangan; Kekuasaan Kehakiman; Objek Praperadilan; Penetapan Status Tersangka Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi warga negara, ide dasar keseimbangan di kabulkannya penetapan status tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan, bagaimana rekonstruksi pengaturan penetapan status tersangka pasca Putusan Nomor 21/PUU/XII/2014 dalam konteks kekuasaan kehakiman. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan maksud untuk mendapat gambaran dan penjelasan mengenai ide dasar keseimbangan tentang dikabulkannya penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan, serta bagaimana rekonstruksi penetapan status tersangka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ide dasar keseimbangan dalam penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan adalah keseimbangan antara masyarakat/individu/tersangka dengan aparat penegak hukum serta keseimbangan antara tersangka dengan masyarakat, tujuannya tidak lain adalah untuk perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Sehingga pasca putusan tersebut diperlukan adanya perubahan terhadap kitab undang-undang hukum acara pidana yang lebih modern dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2016-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15844 10.14710/lr.v12i1.15844 LAW REFORM; Vol 12, No 1 (2016); 101-120 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15844/11821 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44249 2024-05-12T21:28:29Z lawreform:RES

The Constitutionality of Outsourcing Job Regulation in the Law on Job Creation The Constitutionality of Outsourcing Job Regulation in the Law on Job Creation Sisinaru, Sostones Y Harijanti, Susi Dwi UU Cipta Kerja; Outsourcing Job Creation Law; Outsourcing; Workers. Kebijakan Pemerintah untuk mengadopsi gagasan “omnibus law” lalu diterapkan dalam pembentukan UU Cipta Kerja, bertujuan untuk mempermudah investasi, memperbaiki regulasi di Indonesia, dan lain sebagainya. UU Cipta Kerja terdiri atas 11 Klaster, salah satu klaster mengatur mengenai ketenagakerjaan yang banyak mendapat sorotan publik yang berujung pada demonstrasi, aksi dilakukan oleh pihak pekerja/buruh karena mereka beranggapan bahwa ada ketentuan terbaru diatur dalam UU Cipta Kerja seperti Upah Minimum, Outsourcing, Pemutusan Hubungan Kerja, dan lain sebagainya berpotensi merugikan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah politik hukum UU Cipta Kerja, serta mempersoalkan konstitusionalitas pengaturan pekerjaan “outsourcing” dalam UU Cipta Kerja. Metode penelitian bersifat normative yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menganalisis secara kualitatif. Hasil dan Pembahasan menyimpulkan bahwa, arah politik hukum UU Cipta Kerja masih bersifat politik otoriter sehingga akan menghasilkan UU yang konservatif karena dalam pembahasan UU tersebut belum melibatkan partisipasi masyarakat. Bahkan rumusan materi mengenai “outsourcing” dalam RUU Cipta kerja belum sesuai amanah putusan MK No 27/PUU-IX/2011. Government policy to adopt the idea of “omnibus law” through the forming of Job Creation Law aims to simplify investment and to fix regulations in Indonesia. Job creation Law consists of 11 clusters. One of the clusters regulates manpower mainly concerning Outsourcing Minimum Wage and termination of employment. This policy has potential to bring disadvantages to the interest of the workers and leads to protest by workers/labors.  This study aims to investigate political direction of job Creation Law and question the constitutionality of the regulations of outsourcing work in Job Creation Law. Research method of this study was normative, meaning that by using legislation and conceptual approach to perform qualitative analysis. The result and Discussion of this study concludes that political direction of Job creation Law is still authoritarian politics so that resulting in Law that is conservative because the discussion about the Law did not involve the people participation. Moreover, the material formulation of outsourcing in Job Creation Bill has not aligned with the mandate of Supreme Court decision No 27/PUU-IX/2011. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2022-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44249 10.14710/lr.v18i1.44249 LAW REFORM; Vol 18, No 1 (2022); 79-88 2580-8508 1858-4810 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/44249/pdf Copyright (c) 2022 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12290 2022-09-05T20:31:59Z lawreform:ART

PROSPEK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN SEBAGAI PERUSAHAAN MULTI FINANCE MILIK NEGARA Nur Ariyanti, Evie Rachmawati Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pengembangan usaha melalui pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Struktur organisasinya diubah menjadi lebih ramping dan dinamis sebagai awal pengalihan bentuk badan usaha Pegadaian dari PERUM menjadi PERSERO. Pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah kegiatan pembiayaan yang mempunyai prospek sebagai usaha PERUM Pegadaian di era globalisasi. Setelah menjadi perusahaan multi finance milik negara, maka berbagai hambatan yang dihadapi adalah menjadi perusahaan multi finance yang terpercaya dan mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.Kata Kunci : Prospek, Perum Pegadaian, Multi Finance PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2007-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12290 10.14710/lr.v2i2.12290 LAW REFORM; Vol 2, No 2 (2007); 1-9 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12290/9309 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16152 2022-09-01T20:44:33Z lawreform:ART

PROBLEMATIKA KOMERSIALISASI EMPLOYEE INVENTION PADA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian) Raharningtyas M, Ayu Wulansari Roisah, Kholis Balitbang; Employee Invention; Komersialisasi Pelaksanaan komersialisasi hasil temuan Inventor ASN menjadi kewajiban Litbang karena biaya kegiatan penelitian dibiayai oleh negara. Komersialisasi pada prakteknya tidak berjalan lancar. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan proses komersialisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah pedekatan yuridis empiris., dengan pelaksanaan penelitian di KKP dan Kementerian Pertanian. Ditemukan bahwa setiap kementerian memiliki metode komersialisasi terhadap invensi masing-masing inventor berbeda-beda. Perbedaan dalam metode komersialisasi berefek dalam keberhasilan Balitbang mengkomersialkan sebuah invensi. Simpulan penulisan adalah terdapat beberapa kendala dalam proses komersialisasi invensi, baik itu kendala dari pihak Balitbang maupun dari pihak Inventor ASN. Kendala komersialisasi menimbulkan dampak para Inventor ASN tidak bisa menerima kompensasi dari invensi tersebut bilamana tidak berhasilnya invensi tersebut tidak mampu dikomersialisasikan. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017-09-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16152 10.14710/lr.v13i2.16152 LAW REFORM; Vol 13, No 2 (2017); 152-163 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16152/11908 Copyright (c) 2017 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/62089 2024-08-14T23:46:41Z lawreform:RES

Integrating IPR Integrity and Freedom of Expression: A Normative Analysis Budi, V. Henry Soelistyo Girodon-Hutagalung, Matahari Irawati, Jovita Algorithm; Human Rights; Freedom of Expression; Intellectual Property Rights Algorithm as a digital innovation plays a crucial role in facilitating communication and public discourse. Its utilization is a significant issue that must be carefully analyzed to ensure it doesn’t impede key human rights, specifically the right to freedom of expression. The widespread use of digital platforms has created an urgency to examine this issue. The purpose of this study is to analyze the interaction between algorithms as digital innovations, their protection through the relevant IPR regimes, and their implications on freedom of expression. Through normative legal research methods and a statutory approach, this research finds that among various intellectual property regimes, the patent system offers the best potential for balancing the protection of algorithmic innovations with transparency. However, the analysis also reveals that current patent regulations still lack certain provisions to adequately safeguard freedom of expression in relation to patented algorithms. This research offers a proposed model of development that can be utilized to improve Indonesia’s protection of the right to freedom of expression through the patent regime, while also protecting algorithms as a key digital innovation. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2024-08-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/62089 10.14710/lr.v20i1.62089 LAW REFORM; Vol 20, No 1 (2024); 153-169 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/62089/pdf Copyright (c) 2024 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12434 2022-09-05T20:22:55Z lawreform:ART

PERAN ILMU KE-TUHANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Batubara, Gialdah Tapiansari Ketidakadilan dalam penyelesaian kasus-kasus pidana seolah tak pernah berhenti. Kondisi ini berakibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan hukum. Solusi utama bagi hilangnya keadilan adalah ilmu Ke-Tuhanan. Penegakan hukum dengan melandaskan pada prinsip-prinsip ke-tuhanan merupakan kunci utama mewujudkan keadilan. Ilmu Ke-Tuhanan yang di dalamnya terkandung nilai kearifan Tuhan merupakan hukum asli dengan nilai alami yang memang sudah seharusnya ada, tidak memerlukan landasan yuridis dalam sistem hukum (pidana) di Indonesia. Sehingga apa yang selama ini ditemukan dalam ketentuan undang-undang terkait ilmu Ke-Tuhanan bukanlah merupakan landasan yuridis melainkan merupakan ketentuan undang-undang yang memberikan penekanan mengingatkan akan arti pentingnya Ilmu Ke-Tuhanan.Kata kunci : Ilmu Ke-Tuhanan, Penegakan Hukum, Sistem Hukum Pidana PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2013-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12434 10.14710/lr.v9i1.12434 LAW REFORM; Vol 9, No 1 (2013); 53-69 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12434/9384 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23353 2022-09-01T20:42:13Z lawreform:ART

FUNGSI PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH BERBASIS PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Trisusilowaty, Dian Lumbanraja, Anggita Doramia Suteki, Suteki Itwasda; Pengaduan Masyarakat; Hukum Progresif Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) bertugas melakukan pengawasan internal di lingkungan Kepolisian Daerah dan juga bertugas menerima aduan masyarakat yakni dalam bentuk informasi, keluhan, ketidakpuasan dan atau penyimpangan atas kinerja Kepolisian Daerah guna mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum. Penelitian ini mengkaji perspektif Hukum Progresif mengenai fungsi pengawasan preventif oleh Inspektorat Pengawasan Daerah melalui aduan masyarakat di lingkungan Kepolisian Daerah, menggunakan metode penekatan penelitian socio-legal dengan analisa kualitatif. Faktor pendorong pelaksaanaan pengawasan: adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar satuan fungsi, Struktrual Kepolisian berjenjang yang bersifat mutlak, dan dukungan masyarakat terhadap keberadaan Itwasda. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan adanya kewenangan Itwasda yang terbatas, penerimaan aduan masyarakat yang tidak satu pintu, tidak seimbangnya jumlah sumber daya pengawas, pengawasan terhadap rekan sejawat dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengaduan. Konsep fungsi pengawasan yang ditawarkan agar lebih mampu mencegah tindakan indisipliner anggota kepolisian berbasis aduan masyarakat yaitu, perlu adanya mekanisme pengaduan masyarakat satu pintu, penggabungan penyidik dari beberapa satuan fungsi, komputerisasi pengaduan dan perlu ada Hukum Acara Pidana khusus bagi Aparat Penegak Hukum. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2019-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23353 10.14710/lr.v15i1.23353 LAW REFORM; Vol 15, No 1 (2019); 25-41 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23353/15135 Copyright (c) 2019 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/69408 2026-01-14T18:18:05Z lawreform:RES

Public Participation in Social Impact Assessment: Comparative Human Rights Legal Approaches in Malaysia and Indonesia Suaree, Nur Atheefa Sufeena M Uz Zaman, Muhamad Nafi Public Participation; Human Rights; SIA; Malaysia; Indonesia The Social Impact Assessment (SIA) is a widely used tool, including in Malaysia and Indonesia, for determining the potential positive or negative impacts of development projects in areas close to communities. The main goal of an SIA is to mitigate negative impacts and protect affected communities. Public participation is a key element of the SIA process and is strictly adhered to as a means of protecting human rights. Through doctrinal research utilising a qualitative methodology and comparative analysis of library resources, this paper aims to examine the implementation of human rights within the public participation mechanisms of these two countries. This fundamental right enables the public, particularly those affected, to contribute to the decision-making process. Both Malaysia and Indonesia share this objective, aligning with global efforts to uphold human rights in development contexts. However, in terms of SIA institutions and procedures, the two countries have distinct mechanisms. It can be concluded that both Indonesia and Malaysia have structured public participation as a multi-stage process within the SIA framework, albeit sometimes merely as a procedural formality. To uphold the dignity of affected communities, this paper recommends that Malaysia and Indonesia must move beyond procedural compliance and embrace genuine, rights-based engagement at every stage of development planning. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2025-10-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/69408 10.14710/lr.v21i2.69408 LAW REFORM; Vol 21, No 2 (2025); 419-443 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/69408/pdf Copyright (c) 2025 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12478 2022-09-05T20:25:29Z lawreform:ART

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA UMUM Soebagijo, Hari Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan saduran langsung tanpa perubahan dari Pasal 3 ayat (4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri, dinyatakan bahwa Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, dalam hal ini akan mengubah salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu yang berkaitan dengan masalah pemeriksaan terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2011-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12478 10.14710/lr.v7i1.12478 LAW REFORM; Vol 7, No 1 (2011); 21-49 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12478/9420 Copyright (c) 2016 LAW REFORM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33773 2023-05-11T02:27:16Z lawreform:CON

The Making of Law in Indonesia: A Criticism and Evaluation of The Practise of Legislative Function in The House of Representatives Mariyam, Siti Satria, Adhi Putra Suryoutomo, Markus Legislative Power; Making Laws; Politics in Law. The House of Representatives is a state institution that functions in the field of legislation. The current fact is that the DPR's performance in the field of legislation always gets records, because the resulting Law is still below Prolegnas target. On the basis of the problems as referred to, the writing of this article aims to find out what the problems and the efforts that need to be made in overcoming the problem of the formation of laws which fall under the authority of the DPR are. In the discussion, the author tries to provide criticism aimed at the process of forming a law in the DPR, seen from three indicators, namely from the legal substance factor, the legal structure factor and the legal culture factor, the legal substance relating to the current Law does not regulate the maximum number of Prolegnas, the legal structure related to law-forming institutions originating from political parties, and the legal culture related to community rejection of the bill being discussed. The solution to these 3 (three) problems needs to be changed, such as strengthening regulations regarding restrictions on performance-based Prolegnas submissions, making Integrity Facts for DPR members and regulations governing public involvement in making laws stronger, this needs to be done in order to keep it up. maintain the level of public trust in the DPR in carrying out its legislative functions. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2020-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33773 10.14710/lr.v16i2.33773 LAW REFORM; Vol 16, No 2 (2020); 215-223 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/33773/18122 Copyright (c) 2020 LAW REFORM http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/728 2022-09-05T20:30:30Z lawreform:ART

PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MENYERAP ASPIRASI DAERAH ( STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH ) Herawati, Ratna ABSTRAKAdanya reformasi pada tahun 1998 telah melahirkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraanIndonesia. Salah satunya adalah perubahan pada lembaga legislatif, yaitu hapusnya sistemunikameralisme menjadi sistem bikameralisme. Dengan dianutnya sistem bikameralisme diIndonesia maka muncul Dewan Perwakilan daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakanrepresentasi daerah-daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah.Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih langsung secara perorangan melaluipemilu dengan sistem distrik berwakil banyak. Sebagai alat untuk mengakomodasikepentingan daerah maka penyerapan aspirasi merupakan kegiatan yang paling penting.Bagaimanakah pelaksanaan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengahdalam proses penyerapan aspirasi masyarakat Jawa Tengah, apakah kendala-kendala yangdihadapi anggota Dewan tersebut dan bagaimana upaya untuk meminimalisir kendalatersebut. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan perananggota Dewan Pewakilan Daerah asal Jawa Tengah dalam menyerap apirasi daerah sesuaidengan peraturan yang berlaku ataukah tidak.Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untukmemberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang keadaan yang ditelitiserta menganalisis mengenai implementasi peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asalJawa Tengah dalam menyerap aspirasi daerah. Metode penelitian dalam tesis ini adalahyuridis empiris sehingga selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia jugamenggunakan pendapat para ahli di bidang hukum terutama yang terkait dengan penelitianini serta kendala yang terjadi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yangmengatur Dewan Perwakilan Daerah.Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah untuk dapat menyerap,menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah pada implementasinyabelum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang meliputi faktor internaldan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi anggota Dewan Perwakilan Daerahberkaitan dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sedangkan faktor eksternalnyaberkaitan dengan masyarakat/konstituen, DPRD, dan Pemerintah Daerah. Upaya-upayayang harus dilakukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif danadil meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal untuk meminimalisir kendalatersebut adalah meningkatkan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengahsedangkan faktor eksternalnya dengan meningkatkan efektifitas komunikasi denganmasyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Oleh karena itu anggotaDewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah maupun komponen yang ada, meliputimasyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah, sebaiknya ikut berpartisipasi untuk daatmewujudkan tujuan Dewan Perwakilan Daerah.Kata kunci: Dewan Perwakilan Daerah, aspirasi daerahI. PENDAHULUAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2010-12-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/728 10.14710/lr.v3i2.728 LAW REFORM; Vol 3, No 2 (2008); 60-81 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/728/11040

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15771 2022-09-05T20:19:10Z lawreform:ART

REKONSEPTUALISASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH POLRI DALAM RANGKA EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Purnomo, M. Aris Soponyono, Eko Konsep Penyidikan; Pemberantasan Korupsi; Penyidik Polri; Sistem Hukum Korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah negara. Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, bukan saja kerugian dari aspek ekonomi, tetapi hampir semua aspek kehidupan dipengaruhi baik sosial, budaya, politik dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Konsep penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian negara Republik Indoneisa, dan mengetahui konsep penyidikan tindak pidana korupsi yang ideal di masa akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penyidikan Polri saat ini, belum optimal mengingat masih adanya berbagai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi tersebut.Faktor-faktor yang mempengaruhi dari aspek substansi hukum terutama substansi hukum formil yang multitafsir dalam rumusan delik korupsi. Aspek struktur hukum terutama terkait kelembagaan penyidik yang belum integral, dengan system koordinasi yang belum sinergis dan harmonis, sedangkan aspek kultur hukum terutama belum terbangunnya dukungan partisipasi masyarakat anti korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi. Konsep penyidikan Polri yang ideal di masa mendatang adalah terbangunnnya sistem hukum baik aspek substansi, struktur maupun kultur hukum yang mendukung pemberantasan korupsi. Aspek substansi hukum, yang ideal adalah substansi yang secara tegas merumuskan delik korupsi sebagai delik formil dan tanpa multitafsir., dan substansi hukum formil yang mengintegrasikan system penyidikan tindak pidana korupsi. Aspek struktur hukum, yaitu terbangunnya institusi penyidikan yang integral, dengan system koordinasi yang sinergis dan harmonis dengan akuntabilitas yang tinggi, sedangkan aspek kultur hukum yaitu terbangunnya budaya anti korupsi, kemitraan polri dengan masyarakat serta partisipasi aktif masyarakat anti korupsi dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15771 10.14710/lr.v11i2.15771 LAW REFORM; Vol 11, No 2 (2015); 230-240 2580-8508 1858-4810 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15771/11785 Copyright (c) 2017 LAW REFORM