2026-06-06T00:59:32Z https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/oai

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21370 2020-04-17T07:20:06Z mmh:ART

HUKUM DAN RENCANA TATA RUANG KOTA: URGENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN BERBASIS SUSTAINABLE ECO CITY Adiyanta, F.C. Susila Administration Law, Land and Space Used Law sustainable eco city; basis pembangunan kota Pembangunan kawasan perkotaan dan pemukiman oleh pemerintah  dan swasta menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup, untuk itu mereka perlu menyusun rencana tata kota berbasis sustainable eco city. Isu pokok dari penelitian ini adalah latar belakang, parameter, dan urgensi pembangunan tata kota yang berbasis sustainable eco city.  Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal, dan bertujuan untuk mendeskripsikan, serta menjelaskan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan bagi penetapan kebijakan rencana  tata  kota yang berbasis sustainable eco city.  Hasil penelitian: a) kondisi geografis, topografis, isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah dasar  pertimbangan pembangunan tata kota berbasis sustainable eco city; b) prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan merupakan parameter pembangunan tata kota berbasis sustainable eco city; dan c) urgensi tata kota berbasis sustainable eco city  adalah terwujudnya kesejahteraan umum.  Rekomendasi  penelitian ini adalah: a)  perencanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman harus memenuhi syarat-syarat perijinan, analisis dampak lingkungan dan aspirasi masyarakat; b) perlu adanya penguatan kapasitas lembaga pengawasan yang melibatkan publik dalam semua kegiatan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman. Faculty of Law, Universitas Diponegoro F.C. Susila Adiyanta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro susilafhundip@gmail.com 2019-04-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21370 10.14710/mmh.48.2.2019.137-146 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 137-146 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21370/15016 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/downloadSuppFile/21370/2959 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11593 2017-03-28T09:35:15Z mmh:ART

PENERAPAN PERTANGGUNG JAWABAN KOMANDO DI INDONESIA ATAS PELANGGARAN HAM BERAT KATEGORI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN Setiyono, Joko Pertanggungjawaban komando, Pelanggaran HAM Berat, Kejahatan terhadap kemanusiaan The legal attempt enforcing law against the gross violation of human right based on the commander responsibility principle, is not only a domestic concern of nation but it already became an international concern, in order to cut loose the chain impunity practice. The effort to prosecuted and to put on thai for military leaders, the chief of police officer and other civilian leaders, for the gross violation of human rights in Indonesia is a very serious legal problem which can not be pull to be aside and is the mian concern in this research Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-10-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11593 10.14710/mmh.39.4.2010.351-358 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 351-358 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11593/9771 Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47465 2022-11-22T18:51:09Z mmh:ART

PENYELESAIAN SENGKETA PERASURANSIAN MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK) Ulinihayati, Ni’ma Husein, Yunus Penyelesaian Sengketa; Asuransi; LAPS SJK Asuransi sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis dalam pelaksanaannya seringkali terjadi perselisihan yang berujung pada sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui internal dispute resolutions. Sehingga diperlukan upaya lain untuk menyelesaikan sengketa tersebut baik melalui jalur litigasi atau non-litigasi dengan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. POJK 61/POJK.07/2020 menjadi dasar bagi LAPS SJK menjalankan tugas sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan Indonesia. Dalam penelitian ini dibahas mengenai penyelesaian sengketa perasuransian melalui LAPS SJK dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Terdapat dua layanan yaitu mediasi dan arbitrase yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perasuransian yang terjadi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47465 10.14710/mmh.51.3.2022.209-221 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 209-221 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47465/22008 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5780 2017-03-28T10:34:35Z mmh:ART

PELUANG DAN TANTANGAN ASEAN MENUJU KOMUNITAS ASEAN 2015 Farida, Elfia Prospect, Challenge, ASEAN Community Abtract Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 is  an acceleration instrument of the establishment of an ASEAN Community by 2015. This research purpose to describe, explain and analyze prospect and challenge toward ASEAN Community. The research method is  used the juridical-normative. The data obtained qualitatively analysed to reveal the truth. The prospect of ASEAN create an ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community and ASEAN Socio-Cultural Community 2015 are create a security and political stability in Southeast Asian and develop  an early warning system to protect conflict escalation; turning the diversity that characterizes the region into opportunities for business complementation making ASEAN a more dynamic and stronger segment of the global supply chain; building a community of caring societies, managing the social impacts of economic integration, promoting environmental sustainability and promoting an ASEAN identity. The challenge toward ASEAN Community is ASEAN Way Principles still used to dispute settlement, crisis of providing food and energy, terrorism issues, infrastructure and increase non State Actors. Therefore, ASEAN soon will evaluate  ASEAN Way Principles to keep existence, effective and credibility of ASEAN in the future and become people-centered organization. Keywords : Prospect, Challenge, ASEAN Community Abstrak Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 merupakan instrumen percepatan pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis peluang dan tantangan ASEAN menuju Komunitas ASEAN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kebenaran. Peluang ASEAN untuk mencapai Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN tahun 2015 adalah tercapainya stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara dan mengembangkan sistem peringatan dini untuk mencegah konflik dan eskalasinya; pembentukan karakter regional sebagai peluang bisnis sehingga ASEAN akan lebih dinamis, kuat dan punya daya saing di tingkat global; membentuk suatu komunitas masyarakat, mengatur pengaruh sosial dari integrasi ekonomi, membangun lingkungan yang berkelanjutan dan mewujudkan satu identitas ASEAN. Tantangan menuju Komunitas ASEAN adalah masih diberlakukannya prinsip-prinsip ASEAN Way untuk penyelesaian sengketa, krisis pangan dan energi, isu terorisme, infrastruktur dan meningkatnya non State actors. Oleh karena itu ASEAN segera melakukan evaluasi atas prinsip-prinsip dalam ASEAN Way untuk menjaga eksistensi, efektivitas dan kredibilitas ASEAN di masa yang akan datang dan menjadi organisasi yang bertumpu pada masyarakat.   Kata Kunci : Peluang, Tantangan, Komunitas ASEAN Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5780 10.14710/mmh.41.3.2012.478-486 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012; 478-486 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5780/9868 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13738 2018-06-10T02:58:23Z mmh:ART

KEKOSONGAN HUKUM PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI Bureni, Imelda F.K. Perampasan Aset; Pemidanaan; Korupsi. Keadaan tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata sedangkan telah nyata adanya kerugian keuangan negara dan dalam hal aset tersebut tidak diletakkan dalam sita pidana, belum terakomodir dalam regulasi tindak pidana korupsi Indonesia. Mengakomodir keadaan-keadaan tersebut ke dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pengadopsian nilai-nilai UNCAC 2003. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13738 10.14710/mmh.45.4.2016.292-298 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 292-298 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13738/10452 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9349 2017-03-28T12:50:08Z mmh:ART

SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Mulyono, Sutrisno Purwohadi Village, Regulation, Village Welfare Society, Village Government Autonomy and democracy village framed by Act No. 6 of 2014 has a deep philosophical basis. Perspective village renewal in the new regulation was formed to develop a vision towards village life independent, democratic and prosperous. In fact, the limited ability of village government in carrying out the functions and roles lead to growth and social change is slow. Villagers tend to be passive. This study aims to identify the needs of the village towards the synergy-based administration of village welfare society (VWS). The results of this study recommends the strengthening of administrative capacity and bureaucratic governance at the village level, in order to create, transparency, participation, and accountability towards good village government. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349 10.14710/mmh.43.3.2014.438-444 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 438-444 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349/7549 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22917 2020-04-17T07:23:52Z mmh:ART

PERTANGGUNGJAWABAN KHPM DALAM PROSES IPO JIKA TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAP Agusta, Hendrawan Ilmu Hukum; Hukum Ekonomi IPO; Konsultan Hukum Pasar Modal; Prinsip Keterbukaan; Fakta Material Initial Public Offering (IPO) adalah kegiatan penawaran dan penjualan saham perdana kepada masyarakat sebagai salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal. Proses IPO melibatkan Konsultan Hukum Pasar Modal (KHPM) yang mempunyai peranan penting dan berpengaruh terhadap keputusan Investor. KHPM melakukan pemeriksaan dokumen hukum dan membuat pendapat hukum yang tercantum dalam Prospektus dengan menerapkan Prinsip Keterbukaan. Muncul masalah jika KHPM tidak mengungkap Fakta Material dalam pendapat hukumnya. Dengan metode penelitian normatif, jurnal ini akan membahas pertanggungjawaban KHPM dalam hal terdapat Fakta Material yang tidak diungkap dalam Prospektus, lembaga mana yang berwenang untuk menyatakan KHPM telah melanggar peraturan hukum, dan apakah peraturan hukum yang ada dan Standar Profesi KHPM telah cukup mengatur proses pemberian ganti rugi kepada Investor dalam hal KHPM tidak mengungkap Fakta Material dalam IPO. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22917 10.14710/mmh.49.1.2020.48-60 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 48-60 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22917/16603 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13050 2017-03-28T09:48:32Z mmh:ART

INTERAKSI ANTARA PELAYANAN PUBLIK DAN TINGKAT KORUPSI PADA LEMBAGA PERADILAN DI KOTA SEMARANG Shoim, Muhammad Pelayanan publik, korupsi, lembaga peradilan Including the judiciary of the 5 most corrupt institutions and institutions that have a public service of the worst that can be synthesized that there is a relauonship between public service corruption in public institutions. The results showed (1) the performance of public services is a good judiciary, however, differences occur in the public service performance of each of the judiciary (District Court, the Religious Courts, State Administrative Court) in the city, (2) the level of corruption of public institutions justice is sufficient, however, differences in levels of corruption occurs in each of the judiciary (District Court, the Religious Courts, State Administrative Court) in the city, and (3) public services and a significant negative impact on the level of corruption in the judiciary in the City Semarang means the better performance of public services the lower the level of corruption, and vice versa. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13050 10.14710/mmh.40.1.2011.25-33 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 25-33 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13050/9785 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/55947 2024-12-23T20:15:01Z mmh:ART

KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGEMUDI OJEK ONLINE DAN PERUSAHAAN APLIKASI Santoso, Budi Hitaningtyas, Ratih Dheviana Puru Nugroho, Sugeng Santoso Pudyo Platform Ride-Hailing; Pengemudi Ojek Online; Status Pekerjaan Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hubungan hukum antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis diperoleh kesimpulan bahwa karakteristik hubungan hukum tersebut adalah: pengemudi dapat menolak atau menerima tawaran memberikan layanan kepada penumpang; pengemudi memiliki fleksibilitas waktu kerja; pengemudi bukan bagian dari organisasi perusahaan aplikasi; risiko keuangan dalam menjalankan pekerjaan menjadi beban pengemudi; dan pembayaran atas setiap layanan dari pengguna akan langsung masuk ke akun pengemudi setelah dipotong biaya penggunaan layanan aplikasi. Karakteristik yang demikian tidak menggambarkan wujudnya hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan aplikasi, yang oleh karenanya pengemudi tidak dapat dikualifikasikan sebagai pekerja, melainkan pekerja mandiri. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/55947 10.14710/mmh.52.2.2023.174-186 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 174-186 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/55947/24783 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5815 2017-03-28T10:47:36Z mmh:ART

MEMBANGUN KEMBALI “KESANTUNAN” BAHASA HUKUM DALAM PERUNDANGAN-UNDANGAN RI Abdullah, Muhammad A language for law, legislation, communicative, effective. Abstract   Register  for   law and legislation is realized in the specific style. There are  characteristics of the various languages  for law that  include (1)  straightforward, no elastic, (2) clear and unequivocal, (3) instructive  in style, (4) less accommodating, and (5) specific and  difficult to understand.  The  such  characteristics make  text using the language for  law  ambiguity. Looking at the above- phenomenon  we realize that it is necessary to  construct the language for law that is proper and  accurate. Therefore, a new breakthrough and good will from  the law practitioners are needed. Creating the register that is more communicative and responsef  for the future is  important to be realized Keywords: A language for law, legislation, communicative, effective.   Abstrak Bahasa Indonesia dalam bidang hukum dan perundang-undangan memiliki gaya bahasa yang bersifat khusus. Adapun karakteristik ragam bahasa hukum adalah (1) bersifat lugas, tidak elastis, (2) jelas dan tegas, (3) bergaya bahasa instruktif, (4) kurang akomodatif, dan (5) bersifat khusus, susah dipahami pemabaca umum. Dengan performance bahasa hukum yang demikian itu, maka teks-teks bahasa hukum seringkali menimbulkan ambiguitas makna (multi tafsir) di kalangan masyarakat. Maka diperlukan sebuah terobosan baru dan good will dari praktisi hukum untuk memberikan ruang bagi terciptanya bahasa hukum yang lebih komunikatif dan efektif di masa depan. Kata kunci : bahasa hukum, bahasa perundang-undangan, komunikatif, efektif Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5815 10.14710/mmh.42.2.2013.261-267 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013; 261-267 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5815/9919 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15220 2020-04-17T16:10:27Z mmh:ART

TATAKELOLA KOPERASI DI SALATIGA Budiyono, Tri Budiyono Indah, Christina Maya Law Tata kelola; Koperasi Tata kelola koperasi yang tidak berbasis pada prinsip good cooperative governance berpotensi rmemunculkan dampak buruk bagi kesehatan koperasi dan kelangsungan pengembangan bagi koperasi yang seharusnya dipumpunkan pada upaya untuk mensejahterakan anggota. Kajian penelitian dilakukan dengan pendekatan juridis sosiologis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam merefleksi penatakelolaan koperasi di Kota Salatiga. Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Good coorporative governance didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro faculty of law , Satya Wacana Christian University 2017-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15220 10.14710/mmh.46.3.2017.257-266 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 257-266 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15220/12662 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11090 2017-03-28T12:54:56Z mmh:ART

KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA Sufiarina, Sufiarina In the Indonesian justice system found three (3) judicial institutions authorized to settle economic disputes, the District Court, Commercial Court and the Court of Religion. With the presence of the three courts that settle economics disputes, it can also be compared the advantages and disadvantages from each judiciary in the resolution of economic disputes.Assessment implemented through legislation approach as normative legal research which is equipped with study of the principles of law, systematic legal, comparative law, and history of law.This paper find that the settlement of economics disputes through the Commercial Court is superior compared to the other court. Unfortunately, business dispute settlemet authority for the Commercial Court is still limited to bankruptcy issues and delays payment of debt obligations as well as certain disputes in the field of intellectual property rights. Considering the excellence of the Commercial Court in the resolution of economic disputes, it is better to extend the authority of the Commercial Court, including in the areas of tort and breach of contract for other business disputes. Key words: Commercial court, settle economic disputes Dalam sistem peradilan Indonesia ditemukan 3 (tiga) institusi pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama. Dengan terdapatnya tiga lembaga pengadilan yang menyelesaikan sengketa bisnis, maka dapat pula diperbandingan kelebihan dan kekurangan masing-masing lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Pengkajian dilaksanakan melalui pendekatan perundang-undangan sebagai penelitian hukum normatif, dilengkapi dengan penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum serta sejarah hukum.Tulisan ini memaparkan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan Niaga lebih unggul dibandingkan dengan pengadilan lainnya, namun kewenangan penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga saat ini masih terbatas pada masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta sengketa tertentu di bidang hak kekayaan intelektual. Ada baiknya mengingat keunggulan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis, kewenangan Pengadilan Niaga dapat diperluas termasuk dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bagi sengketa bisnis lainnya.   Kata Kunci: Pengadilan Niaga, Penyelesaian Sengketa Bisnis Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11090 10.14710/mmh.43.4.2014.568-575 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 568-575 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11090/9648 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23090 2020-10-29T21:39:05Z mmh:ART

REVIEW ATAS PELAKSANAAN KETENTUAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI INDONESIA Tambunan, Maria R.U.D. Rosdiana, Haula hukum pajak, keuangan negara Pajak Penerangan Jalan; Pajak Daerah; Desentralisasi Fiskal Diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah untuk menggali potensi penerimaan daerahnya. Salah satu jenis penggalian potensi yang diuraikan dalam Undang-undang tersebut adalah pemungutan Pajak atas Penerangan Jalan. Artikel ini bertujuan untuk mereview kebijakan pengenaan Pajak Penerangan yang diulas dari aspek kebijakan pajak, tata kelola dan administrasi pajak sebagaimana seharusnya dengan berpedoman pada konsep dan teori perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dengan studi pustaka. Penelitian ini menunjukkan catatan penting bahwa dalam Undang-undang tersebut, tidak cukup jelas apakah jenis pungutan pajak tersebut merupakan pajak suatu subyektif atau pajak obyektif, sementara hal tersebut akan berpengaruh pada perlakuan bagi wajib pajaknya, berikut beban pajak yang harus ditanggung serta konsekuensi administrasi perpajakan yang harus dilaksanakan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-10-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23090 10.14710/mmh.49.4.2020.409-419 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 409-419 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23090/18143 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4157 2022-07-06T21:19:39Z mmh:ART

KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI PADA KORBAN Soponyono, Eko Policy of sentencing system in this study in a functional significance (Material Criminal Law, Formal Criminal Law and Law of Punishment Execution). The main problems of this study are (a) How does the formulation of the victim-oriented  sentencing system policy in the current positive law? (b) How does the formulation of victim-oriented sentencing system policy in the future positive law? Research carried out a normative legal research and approaches used include the approach of legislation, conceptual approaches  and comparative approach. Formulation of policy oriented system on victims in the positive law currently only exist on a small portion statutory provisions in Indonesia, while in most of it is still oriented of criminal act offender. Although in its development, emerging concern for the victim, but has not awakened a policy of criminalization of the integral sentencing system. The conclusion that can be put forward is that there is concern for the victims in the current positive law, though not yet awakened a policy of criminalization of the integral system. In the coming policy so the policy was also concerned with both the victims and the offenders.Key word : Sentencing System Formulation, Victim-oriented Policies Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4157 10.14710/mmh.41.1.2012.29-41 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012; 29-41 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4157/21914 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13086 2017-03-28T10:01:10Z mmh:ART

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA K.Harman, Benny Sudirman, Antonius Langkah-langkah Strategis Dan Memberantas Korupsi This writing speaks of strategic steps in eradicating the corruption in Indonesia. The out come of the discussions shows that there is a need for strategic steps to eradicate the corruption in Indonesia they are as follow: (1) There is the social movement to do ,t. (2) Po/Jt,cal networking to strengthen the ant1-corrupt1on movements; (3}The commitment of the P.Olfilcal party to eradicate the corruption; (4) To reform the anti-corruption law so that criminal sanctions are to prevent a person committing corruption; ( 5) Team working of law enforcer to investigate and prosecute for corruption; (6) People's supervision toward the apparatuses: (7) To increase the public service and to implement of good governance and clean government. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13086 10.14710/mmh.40.4.2011.427-436 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 427-436 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13086/9820 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/65568 2025-05-26T20:37:40Z mmh:ART

URGENSI UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA UNTUK KERJA LAYAK PEKERJA PERAWATAN Izzati, Nabiyla Risfa Care Work; Domestic Workers; Labour Law; Legal Protections. In Indonesia, care work is often not recognised as an economically valuable job. One type of care work commonly found in Indonesia is domestic work carried out by Domestic Workers. For more than 20 years, the Draft Law on the Protection of Domestic Workers has not been passed, showing that the recognition and protection of care workers are still far from expectations. This study aims to map the problem of decent work for care workers using a case study of domestic workers. Using socio-legal methods, this study concludes that there is an urgency to pass the Law on the Protection of Domestic Workers to guarantee decent work for domestic workers and as a symbolic momentum for the state's recognition of other care work. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/65568 10.14710/mmh.53.2.2024.215-226 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 215-226 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/65568/28354 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5863 2017-03-28T10:42:56Z mmh:ART

DEKONSTRUKSI STAGNASI PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI Marwiyah, Siti pemberantasan korupsi, stagnasi, negara Abstract   In the hands of regular law enforcement apparatus, criminals find comfort and peace. Various forms of the efforts made ​​by the state to revive him. One form of efforts by establishing the Corruption Eradication Commission (KPK). Establishment of the Commission by the state can be interpreted, that state law enforcement officials regularly call out loud, that this country shall be saved from the culture of corruption, not only by the Commission, but the role is also legally entrusted to the eradication of corruption. Keywords : corruption, stagnation, state Abstrak   Di tangan oknum aparat penegak hukum reguler, koruptor mendapatkan kenyamanan dan kedamaian. Berbagai bentuk upaya dilakukan oleh negara untuk menyadarkannya. Salah satu bentuk upayanya dengan cara mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendirian KPK oleh negara ini dapat ditafsirkan, bahwa negara memanggil aparat penegak hukum reguler dengan suara keras, bahwa negara ini wajib diselamatkan dari budaya korupsi, bukan semata oleh KPK, tetapi oleh perannya yang memang secara yuridis juga diberi kepercayaan menjadi pemberantas korupsi. Kata kunci : pemberantasan korupsi, stagnasi, negara Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5863 10.14710/mmh.42.1.2013.79-87 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013; 79-87 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5863/9898 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17273 2020-04-17T07:15:20Z mmh:ART

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG Hulu, Sabarudin Pujiyono, Pujiyono hukum pidana Pelayanan Publik, Diskresi, Korupsi. Penel i t i an i ni bert uj uan unt uk menget ahui bagai mana pert anggungj awaban pej abat  pemerintahan atas tindakan diskresi yang berindikasi adanya penyalahgunaan wewenang serta bagaimana tolok ukur tindakan diskresi oleh pejabat pemerintahan dapat dikategorikan sebagaipenyalahgunaan wewenang sehingga harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Penelitianini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Diskresi yang diambil pejabat pemerintahan dan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat rentan terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada perbuatan tindak pidana korupsi. Pejabat pemerintahan menerbitkan diskresi dengan berlindung pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan alasan karena ada persoalan yang harus diselesaikan sementara peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro diponegoro university 2018-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17273 10.14710/mmh.47.2.2018.167-174 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 167-174 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17273/13390 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/downloadSuppFile/17273/2080 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11447 2018-08-09T07:22:11Z mmh:ART

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TENTANG KEJAHATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI Prasetyawati, S.Endang Conservation Crime, Biological Resources, Indonesia, Kejahatan Konversi, Sumber Daya Alam Hayati, Indonesia Management of natural resources and ecosystems as part of the authorized capital is essentially an integral part of sustainable development as an accomplishment of Pancasila. Indonesian nation has a rich natural diversity in it, which are of a variety of animals, one of them is an endangered species. Human behavior can currently threaten the extinction of endangered species which human ambition would like to have but do not care about habitat native population. Extinction of rare animals can be prevented by established legal protections for endangered speciesPengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan alam di dalamnya, diantaranya mempunyai berbagai macam satwa, salah satunya satwa langka. Perilaku manusia saat ini dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya dihabitat asalnya. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11447 10.14710/mmh.44.2.2015.243-252 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 243-252 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11447/9662 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34342 2021-11-17T13:04:36Z mmh:ART

REFORMULASI SYARAT DIVERSI: KAJIAN IDE DASAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Faisal, Faisal Rahayu, Derita Prapti Ide Dasar; Diversi; Sistem Peradilan Pidana Anak; Reformulasi; Keadilan Restoratif Formulasi syarat pelaksanaan diversi menghendaki ancaman pidana dibawah tujuh tahun dan bukan pengulangan pidana. Paper ini bertujuan mengkaji pelaksanaan diversi agar sesuai dengan nilai dan asas dari ide dasar sistem peradilan pidana anak. Persoalan yang muncul apakah syarat diversi sudah sejalan dengan ide dasar tersebut? Lalu bagaimana tawaran reformulasi syarat diversi? Terhadap syarat diversi melakukan pengulangan pidana tidak memiliki makna berarti bahkan berpotensi mengurangi makna ide dasar utamanya prinsip ultimum remedium. Reformulasi syarat diversi menitikberatkan pada perbuatan kategori tindak pidana serius seperti terorisme, pembunuhan berencana, pemerkosaan, dan peredaran narkoba. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34342 10.14710/mmh.50.3.2021.331-338 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 331-338 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34342/19944 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5747 2017-03-28T10:29:44Z mmh:ART

KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA DI INDONESIA Panggabean, Mompang L. execution law, criminal law Abstract The regulation of execution law in Indonesia is not occurred integrally and still spread to many constitution regulations, and they are not classified into a law code. Whereas this law can’t be carried out by it self; can only be carried out by people. In the implementation of criminal law, is required some regulation has afford various rules can be occurred. Beside norm and sanction which are determined in material criminal law, and how is the implementation through law of criminal procedure, also need “the execution law”. But how can it be implemented in Indonesia? Keywords : execution law, criminal law. Abstrak Pengaturan hukum pelaksanaan pidana di Indonesia belum dilakukan secara integral dan masih tersebar dalam berbagai regulasi, dan belum diklasifikasikan ke dalam kodifikasi hukum. Sedangkan hukum seperti ini tidak dapat dijalankan dengan sendirinya, karena hanya dapat dilakukan oleh manusianya. Dalam pelaksanaan hukum pidana, diperlukan beberapa pengaturan yang dapat mengganti berbagai peraturan yang telah ada. Selain norma dan sanksi yang ditentukan dalam hukum pidana materiil dan bagaimana pelaksanaan melalui hukum acara pidana, juga perlu "hukum eksekusi". Tapi bagaimana hal itu dapat diterapkan di Indonesia? Kata Kunci : hukum pelaksanaan pidana, hukum pidana. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5747 10.14710/mmh.41.2.2012.189-197 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012; 189-197 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5747/9836 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13668 2017-03-29T03:29:03Z mmh:ART

URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG TERORISME Masyhar, Ali Revisi Undang-Undang; Terorisme. Undang-Undang Terorisme yang berlaku saat ini merupakan undang-undang yang relatif sudah lama. Undang-Undang ini lahir ketika terjadi peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002. Usulan revisi Undang-Undang Terorisme ini menguat setiap kali terjadi aksi teror di Indonesia. Secara yuridis formal, terdapat kekurangan-kekurangan yuridis dalam perumusan Undang-Undang Terorisme, namun usulan revisi dari pemerintah tidak menyangkut secara konkrit kekurangan yuridis tersebut. Usulan revisi umumnya terkait dengan penambahan jangka waktu penangkapan dan penahanan. Beberapa usulan sudah dapat dicover dalam rumusan Undang-Undang Terorisme tersebut, sehingga urgensinya masih perlu dielaborasi lebih jauh. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-01-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13668 10.14710/mmh.45.1.2016.25-32 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 25-32 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13668/10419 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/72630 2026-03-12T00:59:36Z mmh:ART

STRENGTHENING SOCIAL PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS: ADDRESSING GAPS AND CHALLENGES IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM Podungge, Ismi Pratiwi Prasetyoningsih, Nanik Indonesian Migrant Workers; Social Security; BPJS Employment; Regulation of the Minister of Manpower No. 4 of 2023; National Social Security System Indonesian Migrant Workers (PMI) are citizens who work outside Indonesia, often facing significant legal and social challenges. One of the key issues is the lack of social security coverage, with 67.7% of migrant workers not enrolled in the BPJS Employment program. The Indonesian government’s Regulation of the Minister of Manpower No. 4 of 2023 aims to enhance social security for migrant workers by mandating their participation in BPJS Employment. However, various obstacles, such as overlapping regulations and workers’ preference for employer-provided insurance, persist. This study evaluates the alignment of this regulation with the principles of the National Social Security System (SJSN), focusing on its effectiveness in providing social protection to migrant workers. The analysis utilizes the theoretical frameworks of welfare state theory, social justice, and human rights to assess the extent to which the regulation fulfills its obligations. The findings show that while Permenaker No. 4 of 2023 offers more comprehensive benefits and extends protection from pre-placement to post-placement, it still faces issues such as inequitable contribution distribution and insufficient transparency. The research highlights that the regulation, although progressive, does not fully implement the principles of SJSN, particularly in terms of fairness and state responsibility. To achieve greater social justice, the study recommends strengthening regulatory mechanisms, ensuring fair contribution sharing, and improving information access and oversight. This research contributes to the understanding of the regulatory improvements needed to enhance the social security coverage for Indonesian migrant workers. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-11-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72630 10.14710/mmh.54.3.2025.314-327 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 314-327 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72630/29522 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9037 2018-08-09T06:57:35Z mmh:ART

IMPLIKASI KONSEP UTILITARIANISME DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT Aminah, Aminah Deforestation, Environment, Utilitarian, Indigenous People Policy in the sector of forestry aimed at the overall prosperity of the people in its implementation has caused the exploitation of economic oriented, causing deforestation, environment destruction, and ignore the existence of indigenous people. It indicates that the government is more focus on the base of Utilitarian political value that can justify the sacrificed of the weak and unpopular for the benefit of the majority. The Utilitarian does not ensure justice, so that to save the indigenous people from the threat of extinction, the formation of policies requires the development principle of justice, especially for equal access of all groups and community to participate in determining natural resource management policies, and to utilize the natural resources Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9037 10.14710/mmh.43.2.2014.172-178 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 172-178 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9037/13695 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11583 2017-03-28T09:32:59Z mmh:ART

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA KEBAYA SEBAGAI ASET NASIONAL YANG BERNILAI TINGGI (STUDI KASUS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA KEBAYA MODIFIKASI ANNE AVANTIE) Sulistyawan, Aditya Yuli law protection, copyright, kebaya Kebaya, as an Indonesian woman traditional costume, is one of the national cultural assets that its conservation should be preserved. Based on that matter, several kebaya designers have developed kebaya through some modifications making it to be fashionable clothes that are able to draw interests. One of kebaya designers developing modified kebaya is Anne Avantie. Even today, the works of kebaya by Anne Avantie have been recognized both in national and international levels through the attained achievements. It is showed by her achievement and society acknowledgment. However, together with the existence achieved by her, many plagiarisms have occurred concerning the works of kebaya by Anne Avantie. The copyright violation ofAnneAvantie's modified kebaya which is established by the plagiarism act in a lot of cases shows the highly copyrights violation of her creation. However, Anne Avantie's modified kebaya is included in the protected creation according to Article 12 letterfofthe Indonesian Copyright Act No. 19 Year 2002. Therefore, Anne Avantie, as tf?e creator of the kebaya created by her, receives exclusive rights upon the copyrights of the kebaya to prohibit other people to use those rights without any permission from its creator. The Indonesian Copyright Act No. 19 Year 2002 has been provided enough protection for any creator's creation, including modified kebaya. Thus, the awareness of involved parties in realizing the maximum law enforcement concerning copyrights is required in order to increase the desire of creators to produce their works. Beside that, we need to socialize the importance of the appreciation and protection of copyrights to the creator itself and society. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-04-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11583 10.14710/mmh.39.2.2010.153-163 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 153-163 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11583/9751 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45402 2022-07-11T19:23:02Z mmh:ART

THE EFFECTIVENESS OF SPECIAL ARRANGEMENTS AND BASIC AGREEMENTS IN OVERCOMING STATELESSNESS ISSUES AT THE BORDER BETWEEN INDONESIA AND PAPUA NEW GUINEA Hananto, Pulung Widhi Prananda, Rahandy Rizki Herawati, Ratna Irawati, Irawati Basic Agreement; Special Agreement; Cross-Border; Statelessness Differences in perspective on territorial boundaries between local communities with customary rights based on customary law and the definition of territorial boundaries in the context of state administration raises a dilemma, one of which is the potential for statelessness. The existence of ulayat customary land is a factor that affects illegal border crossings. The Governments of the Republic of Indonesia and Papua New Guinea responded to this by entering into basic agreements and special arrangements. This article aims to examine the implementation and effectiveness of special arrangements and basic agreements in dealing with the emergence of statelessness problems. This study uses a statutory and conceptual approach. The results of the study found that the application of rules that were positivistic in nature could not be applied absolutely to residents of the border between Indonesia and Papua New Guinea. The use of red and yellow card policies is only temporary, so a permanent policy is needed to address this issue. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45402 10.14710/mmh.51.2.2022.117-129 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 117-129 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45402/21538 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5771 2017-03-28T10:34:24Z mmh:ART

POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT (Sengketa antara Masyarakat vs Pemerintah) Syofiarti, Kurnia Warman & disputes of communal land Abstract Using of communal land by private enterprise has been also creating disputes in West Sumatra. The disputes are started from the unprocedure land procurement process. According to the law of land procurement in Indonesia, for getting land, a private enterprise should contact the land owners (or traditional communities) as the subject of communal land for making contract directly. As a matter of fact, they have got the land from the Local Government not from the people. The communities protested to the corporate activities on their land. Beside that, the private enterprises have got agrement with communities, but they did not follow it, for instance building plasma plantation for the communities. Key Word: disputes of communal land Abstrak Penggunaan tanah ulayat oleh para investor di Sumatera Barat, seringkali menimbulkan sengketa. Hal ini disebabkan karena penggunaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Menurut hukum pertanahan di Indonesia, penggunaan lahan oleh para investor harus berhadapan langsung dengan pemilik tanah atau masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dengan melaksanakan perjanjian. Pada kenyataannya, para investor justru langsung mendapatkan tanah tersebut melalui Pemerintah. Akibatnya masyarakat sebagai pemilik mengajukan protes atas kegiatan investor di atas tanah mereka yang kemudian hal ini memicu timbulnya sengketa tanah ulayat. Kata Kunci : sengketa tanah ulayat Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5771 10.14710/mmh.41.3.2012.407-415 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012; 407-415 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5771/9859 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13726 2017-07-27T00:42:25Z mmh:ART

PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL DALAM KONTEKS ESPANSI PT.TELKOM INDONESIA, TBK DI TIMOR LESTE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN Kanahebi, Elisabeth Anna Tenaga Kerja Lokal; Outsourcing; Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan Penelitian bertujuan untuk mengetahui pola perlindungan hukum sistem oustsourcing bagi tenaga kerja lokal yang bekerja pada TELIN di Timor Leste; implementasi asas keseimbangan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian kontrak standar di bidang ketenagakerjaan menurut Hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Timor Leste dan hukum yang berlaku jika terjadi sengketa di bidang ketenagakerjaan pada TELIN di Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada perlindungan hukum secara memadai terhadap para pekerja lokal yang bekerja pada TELIN di Timor Leste; tidak ada asas keseimbangan dalam asas kebebasan berkontrak dan pola penyelesaian perselisihan perburuhan pada TELIN melalui arbitrase. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-07-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13726 10.14710/mmh.45.3.2016.216-223 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 216-223 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13726/10443 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9313 2017-03-28T12:49:58Z mmh:ART

PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL Roisah, Kholis Protection, IPR, and TCE The exsisting law of intellectual property had enable to protect incomprehensive for against TCE cause that is difference between the characteristics of both IPR and TCE. Forms of IPR should be embodied in the idea (in material form), (novelty) and(originality), in the form of TCE can be  verbal expression/oral, and   idea of TCE must be contained and produced as an act and knowledge as well as specific techniques rooted cultural  tradition. IPR system base on individualistic and monopolistic value, and TCE system base on comunal and sipiritual value Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9313 10.14710/mmh.43.3.2014.372-379 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 372-379 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9313/7539 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21986 2020-04-17T07:22:16Z mmh:ART

DAMPAK KEBIJAKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRI DAN CAMPURAN DI KABUPATEN CIANJUR Solihah, Cucu Yulianah, Yuyun Nur, Hilman Rozi, Mumuh M. Hukum Islam; Hukum Perkawinan; Hukum Perdata; Pernikahan Siri; Legalitas; Administrasi; Keabsahan Kebijakan isbat nikah berlaku terhadap perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  juga terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun kebijakan tersebut juga dimanfaatkan oleh pasangan suami istri yang menikah  dengan cara siri dan perkawinan campuran. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa peraturan yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pemanfaatan celah hukum dari kebijakan isbat nikah oleh masyarakat dan warga Negara asing dalam menikahi wanita Indonesia guna menghindari syarat administrasi perkawinan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-10-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21986 10.14710/mmh.48.4.2019.376-384 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 376-384 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21986/15899 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12918 2018-08-09T07:23:44Z mmh:ART

PERGESERAN POLITIK HUKUM KOPERASI DALAM UU RI NO. 25 TAHUN 1992 DAN UU RI NO. 17 TAHUN 2012 SERTA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 28/PUU RI -XI/2013 Budiyono, Tri Indah S, Christina Maya Cooperative, Legal Politics This research revealed the shift of political  law as a result  of  implementation  Act of Republic of Indonesia   No.17 of 2012 that reposition Act of Republic of Indonesia No.25of 1992. The implementation of Act of Republic of Indonesia No.17 of 2012 leaved crusial problem because of the lack of values ethic of cooperative. The crucial  problems in Act of  Republic of Indonesia No.17of 2012 related with the reduce of cooperative concept by  limited   as a legal entity. Beside that, the capital aspect   has potential to reduce the value of cooperative, the appointment of cooperative management of non members, and the power of supervisory board of cooperatice, and the distribution of  surplus operating results . The constitutional court with erga omnes character   canceled act of Republic of Indonesia No.17 of  2012 and  maked  transtitional to  re implement Act of Republic of Indonesia No 25 of 1992 as a focus in this research. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12918 10.14710/mmh.44.3.2015.336-347 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 336-347 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12918/9712 Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/54512 2023-07-10T19:50:14Z mmh:ART

BATASAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PAJAK ANTARA PENGADILAN PAJAK DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Sa'adah, Nabitatus Wibawa, Kadek Cahya Susila Pengadilan Pajak; Kompetensi Pengadilan; PTUN Hubungan antara wajib pajak dengan fiskus kadangkala diwarnai adanya sengketa pajak. Keluarnya undang-undang Pengadilan Pajak menimbulkan anggapan bahwa semua sengketa pajak, satu-satunya pengadilan yang mempunyai kompetensi menyelesaian sengketa adalah Pengadilan Pajak. Faktanya banyak sengketa di bidang perpajakan yang diajukan ke pengadilan lain selain Pengadilan Pajak salah satunya PTUN. Tulisan ini mengkaji batasan kewenangan mengadili Pengadilan Pajak dengan PTUN. Batasan kewenangan antara Pengadilan Pajak dan PTUN atas Surat Ketetapan Pajak dapat disimpulkan: jika terkait dengan jumlah rugi yang ditimbulkan atas SKP dan kesalahan prosedur terkait dengan hal-hal yang dapat diajukan gugatan sebagaimana yang diatur UU KUP, maka kewenangan pengujiannya ada pada Pengadilan Pajak, sementara jika gugatan yang masuk terkait dengan keabsahan kewenangan, dugaan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melanggar hukum maka PTUN yang memiliki kewenangan menguji. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/54512 10.14710/mmh.52.1.2023.21-29 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 21-29 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/54512/23821 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5806 2017-03-28T10:47:25Z mmh:ART

KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI MENURUT UUD 1945 Hananto, Untung Dwi Gratie and Amnesti Abstract President has the power to grant an application for a gratie. That application must met with The Supreme Court recommendation. The Presidential Decision can be in the formation of giving or deniying gratie.The term for granting or rejecting  gratie must be in the length of three months since The Supreme Court recommendation. The granting of gratie and amnesty are executive power, not yudicative power. It is executed outside the judicial process. This power is to execute prior or before the judicial process not to eliminated the judicial process. Keywords : Gratie and Amnesti Abstrak Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung Pemberian grasi dan amnesti adalah kekuasaan eksekutif, bukan kekuasaan yustisial.  Kekuasaan tersebut dilaksanakan di luar proses yustisial. Kekuasaan ini dilaksanakan sesudah atau sebelum proses yustisial, bukan meniadakan proses yustisial. Kata Kunci : Grasi dan Amnesti Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5806 10.14710/mmh.42.2.2013.187-195 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013; 187-195 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5806/9910 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14608 2020-04-17T07:10:56Z mmh:ART

E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA Kurnia, Titon Slamet Rauta, Umbu Siswanto, Arie Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara E-Government; pemerintahan daerah Tulisan ini hendak mengkaji pemanfaatan E-Government (Electronic Government) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan menggunakan perspektif yuridis. berupa pengaturan yang sudah ada pada tingkat nasional atau pusat serta saran tindak bagi daerah dalam rangka mengimplementasikan E-Government, terutama pijakan awalnya berupa suatu kerangka hukum (legal framework). Tulisan ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan teoretis-konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14608 10.14710/mmh.46.2.2017.170-181 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 170-181 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14608/12653 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11079 2017-03-28T12:54:42Z mmh:ART

AIRCRAFT HIJACKING: A LEGAL PERSPECTIVE Pramono, Agus According to International Law, the aircraft crime which is often called as “aircraft hijacking” is considered as one of the crimes against humanity. It is totally condemned by international community because the impact of this crime devastates the humanity values, threatens lives, and destroys belongings. The motives underlines this crime may be derived from personal motive, hostage taking, political reason or being refugee. It is the state who has the full responsibility, based on international law, to resolve the case of aircraft hijacking. The effort to resolve this aircraft hijacking can be done through international networks, bilateral agreement and the extradition of those who commits aircraft hijacking. Keywords : Aircraft Hijacking, States Responsibility. Kejahatan penerbangan merupakan salah satu tindak pidana yang dalam Hukum Internasional sering disebut “Aircraft Hijacking”. Kejahatan penerbangan tersebut menurut Hukum Internasional merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan. Kejahatan penerbangan tersebut oleh komunitas internasional sangat dikutuk karena menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, mengancam jiwa manusia dan merusak barang dan harta benda. Bahwa motivasi tindakan kejahatan penerbangan meliputi motif yang bersifat : pribadi, penculikan, politik dan pengungsian. Dalam rangka penanggulangan tindakan kejahatan penerbangan, berdasarkan hukum internasional, Negara mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengatasinya. Upaya penanggulangan dapat dilakukan antara lain melalui kerjasama internasional dan ekstradisi pelaku kejahatan pembajakan udara. Kata kunci : Kejahatan Penerbangan, Pertanggungjawaban Negara. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11079 10.14710/mmh.43.4.2014.487-496 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 487-496 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11079/9630 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30210 2020-12-01T21:04:43Z mmh:ART

TEKNOLOGI VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) SEBAGAI STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN DI INDONESIA Soemarmi, Amiek Indarti, Erlyn Pujiyono, Pujiyono Azhar, Muhamad Wijayanto, Dian Vessel Monitoring System; Usaha Perikanan; Perlindungan; Pembangunan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Teknologi Vessel Monitoring System (VMS) sebagai strategi perlindungan dan pembangunan industri perikanan di Indonesia. Usaha perikanan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan di antaranya adalah masih adanya praktik illegal fishing dan lemahnya pengawasan.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang– undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan kebijakan percepatan pembangunan industri perikanan serta dampak penerapan VMS. Hasil penelitian menujukan bahwa pemanfaatan teknologi VMS dapat menciptakan transparansi dalam pengelolaan sumber daya kelautan di seluruh dunia, sehingga bisa mencegah terjadinya praktik kejahatan seperti illegal fishing. Apabila hal ini dilakukan maka industri perikanan Indonesia akan bebas dari kejahatan seperti ilegal fishing dan akan terwujud pembangunan industri perikanan di Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30210 10.14710/mmh.49.3.2020.303-313 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 303-313 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30210/17733 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13073 2017-03-28T09:56:43Z mmh:ART

TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF DELIK POLITIK DI INDONESIA Armanda Agustian, Rio national security, political offence. In determining an act or crime as a political offense we have to look at the background of these actions. The problem,however, related with the codification such as the Criminal Code. It does not expressly provide the identification the action in the field of politics. In the Criminal Code, for example, the murder of president or vice president, did not be regarded as the murder. That is, evidence about the political background is not necessary to have the trial court. While the law relating to this problem such Act. 11/PNPS/1963 on Combating Subversive Activities that have been revoked, have two opinions. First, states have no political background. Second, there should be no political background. The fundamental difference of these two opinions is about an act as a political offense, one side assumes the other party would destroy the existing system, on the other hand is considered an act of rescue (hero). Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13073 10.14710/mmh.40.3.2011.344-348 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 344-348 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13073/9808 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/58049 2025-05-26T20:35:35Z mmh:ART

HUKUM ADAT DAN NILAI RESTORATIF: KONTEKSTUALISASI PENYELESAIAN KONFLIK SUMBANG ADAT DI JAMBI Kurniawan, Ardian Triana, Neni Sari, Maulidina Hasibuan, Nurul Laylan Ramadhona, Ana Hukum Adat Jambi; Nilai Restoratif; Penyelesaian Konflik Penelitian ini menganalisis mekanisme penyelesaian konflik sumbang adat di Jambi melalui hukum adat berbasis nilai restoratif. Menggunakan metode non doktrinal melalui pendekatan kasus, penelitian ini menelaah norma dan nilai hukum adat dalam penyelesaian konflik dan menghubungkannya dengan teori keadilan restoratif. Dengan memfokuskan pada dua contoh kasus dari Desa Babeko dan Desa Olak, hasil penelitian menunjukkan bagaimana penyelesaian konflik adat di masing-masing desa menekankan rekonsiliasi dan pemulihan harmoni sosial, bukan hanya pemberian sanksi. Pengembangan model hukum adat berbasis nilai restoratif seperti ini dapat menjadi referensi untuk diterapkan di wilayah lain, serta memberikan panduan untuk integrasi nilai tersebut dalam pembangunan hukum positif nasional berbasis kearifan lokal. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/58049 10.14710/mmh.53.2.2024.111-122 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 111-122 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/58049/27314 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5854 2017-03-28T10:42:43Z mmh:ART

SUAP MENYUAP DAN MAFIA PERADILAN DI INDONESIA : TELAAH KRIMINOLOGIS Mustofa, Muhammad suap-menyuap, pengawasan birokrasi Abstract This article addresses the bribery case that involved high ranking of Indonesian Officials of various branch in Indonesian Political System. A Judge of Supreme Court, a Member of Parliament, an Attorney, and Police Officers may involve in the conspiracy that breached the system. The high rank of bribery maight be present when tehere is lack of control and supervision in beaurocracy because beaurocracry is monopoly type of services function by govermental organisation. Keywords : bribery, supervision in beaurocracy Abstrak Artikel ini membahas kasus-kasus suap menyuap yang melibatkan para petinggi dalam Sistem Politik Indonesia. Ia dapat melibatkan seorang Hakim Agung, Anggota DPR, Jaksa dan Polisi. Suap-menyuap tingkat tinggi dapat terjadi apabila terdapat kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan birokrasi, karena birokrasi pada dasarnya adalah fungsi pelayanan pemerintahan yang bersifat monopolistik. Kata Kunci : suap-menyuap, pengawasan birokrasi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5854 10.14710/mmh.42.1.2013.1-5 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013; 1-5 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5854/9889 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/18258 2020-04-17T07:15:58Z mmh:ART

PENGENDALIAN PERDAGANGAN SAMPAH ELEKTRONIK: KAJIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN Priyono, FX. Joko hukum internasional Perdagangan sampah elektronik, Konvensi Basel dan GATT/WTO, Kebijakan Indonesia Problematik pengendalian perdagangan sampah elektronik dari aspek perjanjian internasional terletak pada Konvensi Basel dan Persetujuan Perdagangan Barang dalam GATT/WTO.  Konvensi Basel tidak memberikan definisi sampah elektronik namun telah melarang adanya perpindahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang di dalamnya termasuk sampah elektronik sedangkan dalam ketentuan GATT/WTO sampah elektronik dikategorikan sebagai barang (goods) bekas. Dua hal yang saling bertentangan. Kebijakan Indonesia telah melarang import limbah B3 (termasuk sampah elektronik), meskipun tidak melarang ekspor. Perlu pemberdayaan kualitas kelembagaan, penegakan hukum, dan sikap masyarakat terhadap sampah elektronik.  Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18258 10.14710/mmh.47.2.2018.175-183 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 175-183 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18258/13389 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11435 2018-08-09T07:21:30Z mmh:ART

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DAN PLURALISME HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Rochaeti, Nur Restorative Justice, Diversion, Juvenile Criminal Justice System, Keadilan Restoratif, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak Children in the justice system requires different handling with adults, because children are vulnerable to violence, abuse and exploitation. BAPAS role along Institutes Companion Pusaka Indonesian, Medan City Government has involved community participation in the implementation of Diversion and restorative justice in the juvenile  criminal justice system as an effort to give children the best interests of the childAnak-anak dalam sistem peradilan membutuhkan penanganan yang berbeda dengan orang dewasa, karena anak-anak rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.  Peran BAPAS bersama Lembaga Pembaga Pendamping Pusaka Indonesia, Pemerintah Daerah Kota Medan telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi Diversi maupun keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak sebagai upaya memberikan kepentingan terbaik bagi anak Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11435 10.14710/mmh.44.2.2015.150-160 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 150-160 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11435/9653 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33799 2021-05-12T01:00:52Z mmh:ART

MENILIK ARAH POLITIK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI Dahoklory, Madaskolay Viktoris Politik; Perubahan Undang-Undang; Mahkamah Konstitusi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan apakah perubahan itu sesuai atau tidak dengan semangat berkonstitusi. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dinamika politik perubahan UU Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menyentuh aspek substansial seperti menambahkan/mengurangi tugas dan wewenang hakim konstitusi, melainkan perubahan UU mahkamah konstitusi masih berputar-putar terkait dengan persyaratan batasan usia untuk dapat diangkat/diberhentikan sebagai hakim konstitusi. Walaupun mengubah batasan usia menjadi hakim konstitusi merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka yang dimiliki oleh pembentuk UU tetapi semestinya tidak boleh bertentangan dengan moralitas, rasionalitas atau akal sehat seperti yang diamanatkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33799 10.14710/mmh.50.2.2021.222-231 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 222-231 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33799/19343 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5056 2017-03-28T09:33:09Z mmh:ART

PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Ariany, Lies The regional tax was the source income the areal that important to finance the implementation of autonomy of the area. Then area must have the authority and the capacity to dig up sources of finance self, manage and used finance personally that really adequate to finance the implementation of the government. But each government stage could only collect the tax that was mainteed to authority. It's mean to avoid the existence of the overlap or the struggle for the authority in the tax collection againts the community.Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-07-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5056 10.14710/mmh.39.3.2010.231-237 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 231-237 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5056/9758 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13137 2017-03-28T10:56:10Z mmh:ART

ANALISIS PUTUSAN P.N. BATANG N0.19 Pdt/P/2009/PN.Btg. TENTANG PERUBAHAN STATUS HOKUM SETELAH OPERASI PENYESUAIAN KELAMIN Busro, H. Achmad Sex Adjustment, Informed Consent, Surgery, The Patient n attempt to end the suffering of transessexual patient by changes or adjustments sex that has been done by Agus Widodo, from men become women through surgery, then filed an application to change the legal status of women by the name of Nadia llmira Arkadea. This study uses research methods to analyze the normative juridical decision No .. 19 I Pdt IP I 2009 I P.N. Ba tang. Sex adjustment operations conducted after approval with informed consent of the patients there are several requirements established team of doctors. Furthermore, after completion of the operation,then petition for the legal status from men become to women and the petition is granted by the judge. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13137 10.14710/mmh.42.4.2013.557-564 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013; 557-564 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13137/9960 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/72881 2025-09-29T21:48:00Z mmh:ART

AUTHORITY, DISCRETION, AND INCLUSION: A SOCIO-LEGAL ANALYSIS OF MARRIAGE REGISTRARS AND SENSORY DISABILITIES IN INDONESIA Ni'ami, Mohammad Fauzan Saifullah, Saifullah Fakhruddin, Fakhruddin Marriage Registrar; Sensory Disabilities; Legal Action; Legal Rationality; Socio-Legal Approach This study explores the role of marriage registrars in Indonesia when officiating marriages involving individuals with sensory disabilities. Focusing on Jombang Regency, East Java, the research investigates the legal actions and motivations of registrars in ensuring the compliance of marriage procedures for sensory-disabled couples. Using a socio-legal approach and Max Weber’s theory of action, the study identifies two models of action: legal authoritative actions and legal discretionary actions. Registrars, as legal authorities, enforce marriage registration regulations, ensuring that prospective brides and grooms with sensory disabilities meet the required criteria. However, due to the absence of specific regulations regarding marriage registration for sensory-disabled individuals, registrars exercise discretion, modifying procedures to accommodate communication limitations. The study finds that registrars’ motivations for these actions are guided by legal rationality, ensuring legal certainty in authoritative actions, and legal responsiveness, aiming to uphold the rights of individuals with sensory disabilities. The findings highlight the need for legal reforms in family law to integrate disability rights into marriage registration regulations, as registrars face challenges in officiating marriages for sensory-disabled individuals within the existing legal framework. The research contributes to the understanding of how legal actors, such as marriage registrars, balance legal obligations with the need for flexibility in ensuring inclusive practices for marginalized groups. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72881 10.14710/mmh.54.2.2025.156-178 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 156-178 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72881/29108 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9028 2017-03-28T11:27:34Z mmh:ART

PERAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK DALAM MEMBERIKAN DISTRIBUSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT Wiwoho, Jamal Bank Financial Institution, Non-Bank Financial Institution, And Justice Financial institutions is expected to provide justice for the distribution. Formulation of the problem that researchers ask is how the role of banks financial institutions and non-bank in providing public justice and the factors driving the increased role of banks and financial institutions non-bank in providing the distribution of public justice. The result of the research are 1). The role of financial institutions are: raise public funds; channelling funds society; transfer of assets; liquidity; allocation of income;. transaction. 2). Factors that encourage an increased role of financial institutions in providing the distribution of public justice, among others: increase amount of income of the middle class families and individuals with sufficient incomes, especially among the middle and have a portion of income for savings each year; rapid development of industry and technology. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9028 10.14710/mmh.43.1.2014.87-97 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 87-97 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9028/7333 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21666 2020-04-17T07:19:12Z mmh:ART

PEMBERDAYAAN GUGATAN SEDERHANA PERKARA PERDATA GUNA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PERADILAN BERDASARKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Riyanto, Benny Sekartaji, Hapsari Tunjung small claims court; civil case; the principle of justice The usual legal system of civil law often require an expensive cost, a complicated and takes long time to complete a case. The demand to resolve small civil case through special legal system is increase. Gugatan sederhana (adopted from Small Claims Court) is an alternative legal system provided in the district court to settle the civil case that are more accessible and effective in maintaining legal rights for justice seekers. The empowerment of gugatan sederhana starts in the district court because it is the first level court to go to resolve the civil case faced by justice seekers. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21666 10.14710/mmh.48.1.2019.98-110 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 98-110 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21666/14771 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13683 2017-03-29T03:58:05Z mmh:ART

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DEMAK Kusriyah, Sri Pengelolaan Zakat; Penanggulangan Kemiskinan. Kabupaten Demak dengan jumlah penduduk 1.063.763 jiwa , 99,45 ber agama Islam, fakir miskin 198.800 jiwa, zakat merupakan sumber potensial dalam penaggulangan kemiskinan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan memperhatikan kualitas data yang berupa fakta terjadi dalam praktek maupun dari kepustakaan. Pengelolaan zakat di Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 451/20/2010 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak, dan Keputusan Bupati Demak Nomor: 451/455/2011 tentang Himbauan Berzakat. Ketentuan umum UU No.23/2011 disebutkan zakat adalah kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai syariat islam, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13683 10.14710/mmh.45.2.2016.140-149 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 140-149 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13683/10433 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13742 2018-06-10T02:58:23Z mmh:ART

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9051 2017-03-28T12:45:47Z mmh:ART

PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR UTAMA KEBERHASILAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN JOKOWI-RUDY DI KOTA SURAKARTA Yuwono, Teguh Law Enforcement, Good Governance And Humanistic Approach Law enforcement is one important thing in achieving local good governance in Surakarta City under Jokowi-Rudy. The main question of this research is how comes law enforcement contributes to the success of local good governance in Surakarta. Qualitative method is used in answering the researh questions. Research results show that rule law is one pivotal factor in   good local governance of Surakarta. The method of rule of law in Surakarta City is uniqe since it uses humanistic approach in enforcing the laws. This approach is effective since conducive supports from civil society Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9051 10.14710/mmh.43.2.2014.289-296 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 289-296 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9051/7355 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23545 2020-04-17T07:21:07Z mmh:ART

MEMAKNAKAN FUNGSI UNDANG-UNDANG DASAR SECARA IDEAL DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Anggraeni, Ricca state law and administration law (legislation science) Undang-Undang Dasar; kompromi politik; Undang-Undang; sistem peraturan perundang-undangan Sebagai aturan dasar atau pokok penyelenggaraan negara, tentu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat norma hukum yang menjadi dasar bagi pembentukan landasan operasional agar tujuan dan cita hukum negara Indonesia dapat tercapai. Dengan kata lain, norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar menjadi tiang pancang bagi sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peran Undang-Undang Dasar yang krusial, sangat tidak memungkinkan bagi pembentuk Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan untuk mengandalkan ratio legis yang terputus dari pemahaman makna knstruksi norma hukum Undang-Undang Dasar itu sendiri. Hanya saja, dalam praktiknya kompromi politik cenderung menjadi tumpuan utama untuk menuangkan norma hukum dalam Undang-Undang Dasar di Undang-Undang. Inilah yang diyakini sebagai pembuka pintu masalah bagi miskonsepsinya sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23545 10.14710/mmh.48.3.2019.283-293 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 283-293 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23545/15629 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11442 2018-08-09T07:21:51Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG) Osingmahi, Nixon G. L. Certificate of Ownership, Land Registration, Sertifikat Hak Milik Tanah, Pendaftaran Tanah Individual or law firm ownership of a land based on certificate ownership often arise problems, in this case there is a legal dispute in land affairs where at the end it is solved by judicature institution. This legal dispute is arise when the one who feel that he has right to a land and dominate and also manage that land identify all or a half of the land is has been certificated by different person. Another problem arises become a legal dispute dealing with the ownership of a land is also started from the trade agreement, where the after receiving payments of the land, the seller run off the responsibility suddenly to hand over the land and also unable to make trade certificate in front of the officerKepemilikan seorang individu atau badan hukum atas se bidang tanah dengan berdasarkan alas hak sertifikat hak milik sering menimbulkan sengketa yang pada akhirnya diselesaikan oleh lembaga peradilan. Sengketa ini timbul ketika yang merasa berhak atas bidang tanah dan telah menguasai serta mengolah bidang tanah tersebut mengetahui seluruh atau sebagian telah disertifikatkan oleh orang lain. Permasalahan lain timbul menjadi sengketa mengenai kepemilikan suatu bidang tanah juga bersumber dari perjanjian jual beli tanah, di mana penjual setelah menerima pembayaran atas bidang tanah yang dijualnya tidak menyerahkan tanah tersebut serta tidak memenuhi prestasi untuk membuat akta jual beli di hadapan pejabat yang berwenang Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11442 10.14710/mmh.44.2.2015.200-207 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 200-207 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11442/9663 Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41685 2023-05-11T19:45:09Z mmh:ART

TANGGUNG JAWAB PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP PENJUALAN PONSEL (MOBILE PHONE) ILEGAL BERDASARKAN HUKUM NASIONAL Jasmine, Alifia Amalia, Prita Muchtar, Helitha Novianty Platform Marketplace; Ponsel; Tanggung Jawab Hukum Perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek. Salah satunya adalah berkembangnya kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik (e-commerce). Meskipun keberadaan e-commerce memberikan berbagai keuntungan dalam dunia perdagangan, namun e-commerce memiliki berbagai permasalahan seperti penjualan barang ilegal yang terjadi dalam platform marketplace, salah satu bentuk e-commerce. Salah satu barang ilegal yang marak beredar tersebut adalah ponsel (mobile phone). Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mengangkat permasalahan mengenai pengaturan hukum serta tanggung jawab platform marketplace dalam hal terjadinya penjualan ponsel ilegal. Dengan metode yuridis normatif, penulis melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, teori-teori terkait cyberspace, asas-asas penyelenggaraan e-commerce, serta prinsip pertanggungjawaban, yang mana menunjukkan platform marketplace sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum dalam hal adanya penjualan ponsel ilegal. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/41685 10.14710/mmh.51.4.2022.378-389 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 378-389 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/41685/23190 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5794 2017-03-28T10:38:42Z mmh:ART

EFEKTIFITAS KELEMBAGAAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM PERLINDUNGAN HAM BAGI PEREMPUAN DI INDONESIA Patra, Rommy National Commission on Violence Against Women, effective, institutional Abstract: National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) is an independent national institution that function to promote and protect women's rights. Institutional existence of Komnas Perempuan still contain many flaws and does not show the characteristics as effective human rights institution. Therefore the institutional of Komnas Perempuan should be arranged to strengthen the function in the protection of human rights in Indonesia, especially women's rights. Keyword: National Commission on Violence Against Women, effective, institutional Abstrak: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah institusi nasional independen HAM yang berfungsi memajukan dan melindungi hak-hak perempuan. Eksistensi kelembagaan Komnas Perempuan masih mengandung banyak kelemahan dan tidak memperlihatkan ciri sebagai institusi nasional HAM yang efektif. Oleh karena itu kelembagaan Komnas Perempuan harus ditata untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia khususnya hak-hak perempuan. Kata Kunci: Komnas Perempuan, efektif, kelembagaan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5794 10.14710/mmh.41.4.2012.596-605 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012; 596-605 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5794/9883 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16173 2020-04-17T07:10:03Z mmh:ART

PERAN PERUSAHAAN MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA Lestari, Sartika Nanda HUKUM PERDATA, HUKUM PERUSAHAAN, HUKUM ASURANSI Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengentasan Kemiskinan Perusahaan merupakan salah satu bagian penting dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sebagaimana Undang-Undang Penanaman Modal yang meminta perusahaan berkomitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan hadir sebagai jawaban atas tuntutan etika bisnis, hukum dan publik yang ditujukan kepada perusahaan. Penelitian ini akan mengkaji peran perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai peran perusahaan terhadap pengentasan kemiskinan serta akan menyimpulkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro UNIVERSITAS DIPONEGORO 2017-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16173 10.14710/mmh.46.1.2017.80-91 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 80-91 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16173/12644 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10472 2017-03-28T09:53:06Z mmh:ART

POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA DAN PENGARUHNYA PADA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH Pigome, Martha Politics Mining Law in Indonesia has undergone significant changes with the enactment of Law Number 4 of 2009 as elaboration of Article 33 Paragraph (3) and (4) of the 1945 Constitution. State through the goverment authorized to regulate the management of mining, in the era of regional authonomy Local Goverment have the authority to regulate and supervise the management or control of any existing mining businesses in the area with more emphasis on enivonmental management and environmentally sustainable. Kata kunci: Politik Hukum, Pertambangan, Lingkungan Hidup Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10472 10.14710/mmh.40.2.2011.213-219 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 213-219 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10472/8348 Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28738 2023-03-29T20:13:18Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA Rahayu, Rahayu Roisah, Kholis Susetyorini, Peni Perlindungan HAM; Pengungsi; Pencari Suaka Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hak asasi manusia pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dengan menggunakan pendekatan sociolegal. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara pengamatan, wawancara mendalam dan studi pustaka yang selanjutnya dianalisis secara induktif kualitatif. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia. Melalui Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Pemerintah Indonesia memiliki keberpihakan yang sangat kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip non-refoulement. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28738 10.14710/mmh.49.2.2020.202-212 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 202-212 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28738/17028 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13064 2017-03-28T09:56:31Z mmh:ART

PRINSIP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PERJANJIAN LISENSI MEREK TERKENAL Sujatmiko, Agung enforcement of trademark law, license,mark Trade mark is a part of Intellectual Property Rights. It has been regulated by the law since 1961. The trade mark Jaw currently is Act No. 1512001. Trade mark can be well known if advertised in many medias, besides registered in many countries. Well known mark has a high economy value. It is not only profitable but also reputable, because the quality of well known mark is recoqnized by consumers. The licensing agreement is one of the ways to reduce the infringement of wellknown mark. Hence, the license agreement has an important role. It does not only give benefit for the licensor, but also for the licensee. Meanwhile, the infringement of wellknown marks that is done by third party, the licensor or the licensee can sue to the commercial court. The law enforcement of the wellknownmark's license agreement are injunction, canceliation sue and infringement sue. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13064 10.14710/mmh.40.3.2011.271-278 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 271-278 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13064/9799 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/53024 2025-01-12T20:49:57Z mmh:ART

PEMENUHAN HAK AKSES ATAS INFORMASI VAKSIN COVID-19 BAGI PENYANDANG DISABILITAS Firdausy, Adriana Grahani Kusumawati, Erna Dyah Sasmini, Sasmini Hak Asasi Manusia; Informasi; Vaksin; Covid-19; Penyandang Disabilitas Sampai pada tahun 2023, Jumlah penyandang disabilitas yang telah menerima vaksin Covid-19 masih dapat dikatakan rendah. Kurangnya akses terkait dengan informasi atas vaksin Covid 19 mungkin merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah vaksinasi terhadap kelompok ini. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana pemerintah Indonesia menjamin dan memenuhi hak akses vaksin Covid-19 bagi penyandang disabilitas, dengan menganalisis penyelenggaraan program vaksinasi pada empat wilayah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal dengan pendekatan interdisipliner. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah telah menjamin hak akses atas informasi penyandang disabilitas melalui peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain kepastian ketersediaan data penyandang disabilitas dan persebaran hoaks dalam komunitas penyandang disabilitas. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-03-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/53024 10.14710/mmh.53.1.2024.12-22 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 12-22 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/53024/27274 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5830 2017-03-28T10:51:43Z mmh:ART

KORUPSI SKALA KECIL DALAM PELAYANANPUBLIK (Studi Kasus Pada Sebuah Rumah Susun di Jakarta) Sigit, Istarti A. corruption, public service, rent apartment. Abstract This article described such practice of petit bribery at the low cost renting apartment Melati, Penjaringan, North Jakarta, an asset of the government of Jakarta province. To understand the basic related problems to such issue may provides a reflection on the mismatch between what is stated as government’s program and its real implementation and how to engineer appropriate solutions for the similar problems in the time to come. Keywords : corruption, public service, rent apartment. Abstrak Artikel ini mendeskripsikan praktik dari suap skala kecil pada rumah susun sewa murah Melati, Penjaringan, Jakarta Utara, sebuah aset dari pemerintah propinsi DKI Jakarta. Memahami permasalahan mendasar yang bertalian dengan masalah tersebut dapat menyediakan suatu refleksi tentang kesenjangan antara apa yang dinyatakan sebagai program pemerintah dan implementasi riilnya dan bagaimana merekayasa jalan keluar yang berpadan untuk permasalahan yang mirip dalam waktu yang akan datang. Kata Kunci : Korupsi, Pelayanan Publik, Rumah Susun Sewa. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5830 10.14710/mmh.42.3.2013.376-380 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013; 376-380 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5830/9933 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17756 2020-04-17T07:14:56Z mmh:ART

KEARIFAN LOKAL TERBONSAI ARUS GLOBALISASI: KAJIAN TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT Konradus, Danggur masyarakat hukum adat, kearifan lokal, globalisasi, Pancasila Eksistensi masyarakat hukum adat sudah ada sebelum Negara terbentuk. Keberadaannya itu sarat nilai kearifan lokal yang kemudian menuangkan dalam konstitusi Negara Indonesia. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebatas dalam norma hukum sektoral sumber daya alam, terkesan jauh dari kepastian dan satu sama lainya bertentangan. Harmonisasi hukum dan rekonstruksi cara pandang atas masyarakat hukum adat, hak-hak tradisionalnya yang semula monointerpretasi / tafsir, menjadi co-interpretasi. Negara hadir untuk mema kmurkan dan mensejahterakan dengan memberdayakan kearifan lokal masyarakat hukum adat, untuk itu memerlukan norma instrumental masyarakat hukum adat yang pro-kearifan lokal, pro keadilan karena demikian kearifan lokal masyarakat hukum adat bisa maju dari glokalisasi menuju globalisasi tanpa kehilangan ke-indonesiaan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17756 10.14710/mmh.47.1.2018.81-88 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 81-88 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17756/13379 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11425 2018-08-09T07:12:01Z mmh:ART

SANDERA PAJAK SEBAGAI ALAT PAKSA DALAM PENAGIHAN UTANG PAJAK ( Studi tentang Penegakan Hukum Pajak Melalui Sandera Pajak ) Ispriyarso, Budi Gijzeling , Law Enforcement, Tax Payer, Tax Insurer, Penyanderaan Pajak, Penegakan Hukum, Wajib Pajak, Penanggung Pajak Problems found in this study is the reason why the government uses tax hostages in tax collection, how hostage force to used as a tool in the collection of tax debts and how the hostage-taking in terms ofjuridical aspect. The approach method used in this research is the Socio Legal Research. Result is that there are several factors that become a reason for the tax hostage. Government (fiscus) in collecting tax debts with the tax hostages have been carried out in accordance with the provisions of the act . According to aspects of legal certainty, tax hostages in Indonesia has had a legal protection, named Law No. 19 of 2000 as well as some regulatory other aspects . From the legal justice aspect, protection law also granted to taxpayers affected by the gijzeling. From the aspect of expediency, the application of the gijzeling prove to be useful in improving taxpayer compliance.Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengapa pemerintah menggunakan sandera pajak  dalam penagihan pajak, bagaimana penyanderaan dipergunakan sebagai alat paksa dalampenagihan utang pajak dan bagaimana penyanderaan ditinjau dari aspek yuridis. Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Socio legal Research. Hasil Penelitian adalah ada beberapa faktor yang menjadi alasan dilakukannya penyanderaan pajak. Pemerintah (fiscus) dalam melakukan penagihan utang pajak dengan sandera pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.Berdasarkan aspek kepastian hukum, sandera pajak di Indonesia telah mempunyai payung hukumnya  yaitu UU Nomor 19 tahun 2000 serta beberapa peraturan lainnya. Dari aspek keadilan, perlindungan hukum juga diberikan kepada wajib pajak yang terkena sandera pajak.Dari aspek kemanfaatan, penerapan sandera pajak bermanfaat dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11425 10.14710/mmh.44.1.2015.69-77 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 69-77 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11425/9682 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/32969 2021-05-11T23:18:59Z mmh:ART

PENGUATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM MENGURANGI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKTOR PERIKANAN DI INDONESIA Kumala, Masitha Tismananda Vinata, Ria Tri Setyowati, Peni Jati Suharti, Titik Pandemi; Perikanan; Kerja Sama Internasional Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat global namun juga perekonomian global tidak terkecuali Indonesia. Perekonomian dari berbagai sektor terutama perikanan juga turut terdampak. Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu pertama apakah dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perikanan di Indonesia? Kedua, kerjasama internasional seperti apakah yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam peningkatan perekonomian melalui sektor perikanan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Simpulan yang di dapat adalah pandemi Covid-19 menjadikan sepinya perairan Indonesia dari kegiatan tangkap ikan oleh Kapal Ikan Indonesia yang kemudian memicu Kapal Ikan Asing untuk kembali melakukan illegal fishing. Indonesia juga perlu menjalin kerjasama internasional untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor perikanan di masa pandemi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro - 2021-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32969 10.14710/interaksi.%v.%i.%p Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 119-130 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32969/19313 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4215 2022-07-06T21:27:53Z mmh:ART

POTRET REFORMASI HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI TAHUN 1998 Pekuwaly, Umbu Lily Reformation of law past total reformation in may 1998 not yet progress reach that significant. Reformation of law as mainly agenda prominent limited at substancial of law with for times amandemen constitution 1945 and than establishment the institution of law enforcer for to support law enforcement like Yudicial commission and Court of Constitution. However, law enforcement that just and without discrimination as reformation ideally in law aspect untill now not perfect. Law enforcement tend discriminative beside that in law enforcement practice still has happened judicature mafiaKeywords : Reformation of law, law enforcement and Justice Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4215 10.14710/mmh.41.1.2012.153-159 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012; 153-159 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4215/21927 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13122 2017-03-28T10:55:57Z mmh:ART

URGENSI PERSYARATAN UNTUK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM RUU PERTANAHAN Sukirno, Sukirno Recognition of Indigenous Peoples, Justice, Human Rights. Criteria for the recognition of indigenous people with the condition, viewed from any point of view, both techniques Jegislaoon, Pancasila as the guiding principle in the formation of law, human rights, the realities on the ground, expert opinion, as well as national and international legal instruments, the recognition of indigenous peoples and their rights to certain requirements are not urgent, even going to hinder the achievement of one of the country's goal to promote the general welfare (including indigenous peoples) as stated in the preamble of the 1945 NRI Constitution. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13122 10.14710/mmh.42.4.2013.483-491 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013; 483-491 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13122/9945 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/70797 2025-06-17T21:04:37Z mmh:ART

EMPOWERING WOMEN WORKERS IN KRETEK AND BEEDI INDUSTRIES: LEGAL REFORMS FOR SAFETY, EQUALITY, AND ECONOMIC JUSTICE Pratama, Toebagus Galang Windi Pathak, Gaurav Widodo, Wahyu Budoyo, Sapto Female Workers; Kretek Industry; Beedi Industry; Labor Rights; Economic Sustainability This study examines the socio-economic and health challenges faced by female workers in the Kretek and Beedi industries in Indonesia and India, respectively. These industries, while culturally significant, involve labor-intensive processes that predominantly employ women in rural areas. However, the working conditions are hazardous, exposing workers to respiratory illnesses, musculoskeletal disorders, and chronic diseases, compounded by low wages and insufficient labor protections. This research highlights the disparity in regulatory frameworks between the two industries, with Indonesia’s Kretek industry benefiting from better safety standards compared to the informal Beedi sector. Despite the challenges, both industries contribute significantly to the local economy, particularly through the employment of marginalized women. The study proposes policy reforms that aim to improve occupational safety, wage equality, and social security for female workers, ensuring their economic and social empowerment. Recommendations include strengthening labor laws, formalizing employment structures, and offering skill development and healthcare initiatives. By creating a protective legal environment and prioritizing gender equality, this research calls for collaborative efforts from governments, industries, and NGOs to foster a sustainable, inclusive future for these workers. The findings emphasize the urgent need to balance cultural preservation with worker welfare, ensuring long-term stability for both sectors. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-03-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/70797 10.14710/mmh.54.1.2025.37-46 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 37-46 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/70797/28031 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9014 2017-03-28T11:27:21Z mmh:ART

TELAAH TERHADAP POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Zahari, Ahmad Polygamy, Islamic Law Perspective Polygamy, to the Indonesian Muslims, still has polemic, both the institution and the arrangement. The interpretation of polygamy is still explicit and partial, the positive side being supressed and the negative being exposed or otherwise. Consequently, polygamy has excessively and irresponsibly been practiced, deviating from the regulations, and to some people it is something frightening and should be abolished or avoided. This research discusses polygamy from a wider, comprehensive, objective, responsible and rational perspective in accordance with its main purpose. Hopefully, polygamy can contribute significantly to the lives of the individual, family, community, nation and state Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9014 10.14710/mmh.43.1.2014.9-16 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 9-16 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9014/7324 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20964 2020-04-17T07:18:02Z mmh:ART

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KONSERVASI MANGROVE SEBAGAI UPAYA MENCEGAH ROB DAN BANJIR SERTA SEBAGAI TEMPAT WISATA Turisno, Bambang Eko Suharto, R. Priyono, Ery Agus Konservasi, mangrove, rob, banjir, wisata Penelitian bertujuan menganalisis peran serta masyarakat dan kewenangan Pemerintah dalam konservasi mangrove sebagai upaya mencegah rob dan banjir  serta sebagai Tempat Wisata. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis,  analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Data-data yang dipergunakan adalah data sekunder, meliputi informasi tentang peran serta masyarakat,  kewenangan Pemerintah, wisata mangrove,  konservasi hutan serta bahan-bahan hukum maupun data  penunjang lainnya. Hutan mangrove dimanfaatkan sebagai budidaya, sebagai upaya mencegah banjir dan rob,  hutan mangrove juga sebagai tempat konservasi dan tempat wisata. Penanaman pohon mangrove sebagai rehabilitasi pantai dilakukan dengan langsung ditanam di tanah atau dengan teknik bronjong serta melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove disamping agar terjaga konservasi mangrove juga akan meningkatan kesejahteraan masyarakat.  Kolaborasi antara sektor wisata, pemerintah daerah dan masyarakat dalam konservasi mangrove harus diintegrasikan. Kontribusi Penelitian sebagai masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dan masyarakat  dalam memanfaatkan hutan mangrove dengan menjaga konservasinya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20964 10.14710/mmh.47.4.2018.479-497 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 479-497 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20964/14369 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11511 2017-03-28T09:32:49Z mmh:ART

BEBERAPA ASPEK APLIKASI ANTIDUMPING AGREEMENT PADA NEGARA SEDANG BERKEMBANG Priyono, FX. Joko Anti dumping, Negara sedang berkembang Principle of fair competition is one of some principles in WTO agreements. Dumping is regarded as unfair pratice as stipulated in the Agreement on Anti Dumping and can be charged by countereiling duty. There are three elements to determine dumpng namely dumping price, injury and causal link. Dispute on dumping calls for much time and very tiring. Developing countries as defendadt has to provide human resources especially lawyer and economist to fight a suit of dumping from developed countries. According Article 15 ADA, regarding special and different treatment for Developing Countries, stipulates that they will be treated by "countructive remedies" but up till now there is no progres to formulate clearly Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-01-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11511 10.14710/mmh.39.1.2010.1-7 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 1-7 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11511/9734 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40122 2022-03-10T21:03:56Z mmh:ART

SANKSI ADMINISTRATIF DENDA PENDEKATAN LAPORAN KEUANGAN ATAS PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Johan, Suwinto Competition Law; Financial Statement Pelanggaran Persaingan Usaha; Laporan Keuangan; Sanksi Denda Pengenaan sanksi denda terhadap praktik monopoli dan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam Undang Undang Cipta Kerja (UU CK). Pengenaan denda kepada pelaku usaha berdasarkan nilai penjualan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai efektivitas pendekatan pengenaan denda berdasarkan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan legal normatif. Penelitian ini melakukan telaah literature dan norma-norma yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa denda yang dikenakan berdasarkan pendekatan laporan keuangan secara akuntasi memiliki hambatan teknis dalam pelaksanaanya. Sanksi administratif berupa denda tidak akan membuat pelaku usaha dirugikan. Denda dikenakan pada sebagian keuntungan yang diperoleh pada Pasar Bersangkutan. Pelaku usaha tetap memperoleh keuntungan. Sanksi atau denda tidak dapat dikenakan pada semua pelanggaran larangan praktik monopoli. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40122 10.14710/mmh.51.1.2022.20-28 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 20-28 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40122/21070 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5761 2017-03-28T10:30:03Z mmh:ART

KONSEP KEADILAN DALAM SENGKETA HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN BERBASIS KEMAJEMUKAN HUKUM Yunanto, Yunanto Justice. Marital property, legal pluralism Abstract Publishing UUP is an attempt to obtain a single normative state for the entire area of ​​the central reality of pluralism. In the area of ​​the property becomes part of the UUP, the material properties taken over from the concept of marriage in the old customary law. Marital property settings in the UUP is also a commitment to legal unification efforts to resolve conflicts that may arise between the parties due to legal pluralism. Until now there are factually plurality of marriage property law in Indonesia, as stated in Customary Law, Islamic Law (Islamic Law Compilation) and KUH.Perdata other than those listed in the UUP as positive law. Based on various court decisions in Indonesia, it turns out the reality of plurality of marriage property law lead to the unification of law by applying the UUP for the entire group. In addition to the concept of justice in various disputes the judge's decision marital property is dominated by procedural fairness. Procedural fairness that the judge used this greatly affects the balanced nature of the position of partner in marriage and by the Supreme Court's decision dated December 9, 1959 No. 424 K/Sip/1959 and  Supreme Court ruling dated 9 November 1976. No. 1448 K/Sip/1974 and judges tend to follow this jurisprudence. The concept of justice that judges tend to be used by John Rawls theory of justice that emphasizes formal justice. When drawn back again, in practice in the courts based on the paradigm of positivism who gave birth and put the judges legisme flow as a funnel law. With the paradigm of justice that would be obtained is the formal justice or procedural fairness. Keywords: Justice. Marital property, legal pluralism.   Abstrak   Penerbitan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) merupakan fenomena  menarik mengenai usaha untuk memperoleh keadaan normatif yang tunggal untuk seluruh wilayah di tengah realitas kemajemukan. Meskipun UUP bersifat “unifikasi”, namun faktanya merupakan “unifikasi dalam keragaman”.Penerapan UUP hingga kini masih memunculkan berbagai persoalan. Hal ini menunjukkan adanya dimensi yang berbeda dalam pemaknaan terhadap bidang perkawinan, termasuk bidang harta kekayaan perkawinan, yang muaranya dalam implementasinya banyak ketentuan di dalamnya yang menimbulkan pro kontra.Hasil penelitian menunjukkan dalam praktik di pengadilan negeri masih digunakan tiga dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa harta kekayaan perkawinan, yakni : hukum adat, KUH.Perdata dan UUP. Selain pluralitas aturan, juga terdapat pluralitas bentuk harta kekayaan perkawinan akibat adanya perjanjian kawin. Selain itu, dari hasil studi juga menunjukkan bahwa putusan-putusan sengketa harta kekayaan perkawinan di pengadilan negeri berorientasi pada keadilan prosedural. Hal demikian akibat dominannya pengaruh paradigma positivistik dan penekanan kebenaran formil dalam perkara perdata, yang menyebabkan termarjinalkannya keadilan substantif. Dasar untuk membagi sama besar atas obyek sengketa yang terbukti sebagai harta bersama adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No. 424 K/Sip/1959 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1448 K/Sip/1974. Konsep keadilan pembagian demikian merupakan konsep keadilan  formal yang dilandasi teori keadilan Joh Rawl. Dalam konteks penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan, keadilan yang dicari adalah keadilan substantif. Paradigma hukum progresif yang lebih mementingkan keadilan yang sifatnya substansial daripada keadilan yang sifatnya prosedural, adalah tepat untuk mewujudkan hukum yang adil.   Kata kunci :  Keadilan Hakim,  Harta Perkawinan,  Kemajemukan Hukum. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5761 10.14710/mmh.41.2.2012.326-340 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012; 326-340 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5761/9850 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/77399 2026-03-12T00:59:36Z mmh:ART

STRENGTHENING GOVERNANCE IN STATE-OWNED ENTERPRISES: A CRITICAL EVALUATION OF BPI DANANTARA’S MANAGEMENT AND REFORM CHALLENGES Sitorus, Yohanes Paruntungan Annisa, Arini Nur Belva, Khansa Anindita Ursipunny, Farel Bryan Good Governance; State-Owned Enterprises; BPI Danantara; Managerial Independence; Political Interference The governance of State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia faces significant challenges, particularly regarding the independence of management, the separation of powers between regulators and operators, and political interference. This study examines the governance issues within BPI Danantara, a newly established national investment institution tasked with managing a range of strategic SOEs. Despite its potential to optimize state asset management, BPI Danantara’s governance has been hindered by the continued involvement of public officials in dual roles, which undermines managerial independence. The overlapping functions of business and state interests within SOEs create ambiguity in decision-making and open the door to inefficiencies, political interference, and corruption. A key governance issue is the practice of concurrent positions, which compromises the principle of independence, a core element of good governance. This research analyzes the implications of the Indonesian Constitutional Court Decision No. 80/PUU-XVII/2019, which prohibits Deputy Ministers from holding concurrent positions in SOEs, and the limited enforcement of this decision. It highlights the need for a more robust regulatory framework for BPI Danantara to prevent political interference and ensure transparent, accountable management. The study advocates for the establishment of a specific law for BPI Danantara, including prohibiting concurrent positions and introducing an independent supervisory board. This would help safeguard managerial independence, align decision-making with long-term national interests, and enhance the institution’s role in driving economic growth. By implementing these reforms, BPI Danantara can become a model for effective SOE governance and contribute to improving Indonesia’s economic competitiveness. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-11-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/77399 10.14710/mmh.54.3.2025.431-445 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 431-445 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/77399/30244 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9042 2018-08-09T06:57:18Z mmh:ART

KONSTRUKSI KONSEP HAK ATAS MEREK DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI Mulyani, Sri Construction Mark Rights, Fiduciary Law System, Economic Development Default Paragraph Font;hps;In the development of society in the global market, especially the rights of intellectual property rights to the brands used as collateral (collateral) to obtain bank credit internationally. Purpose of this research to formulate the concept of rights to the brand in a fiduciary legal system in an effort to support economic development. This research is included in the realm of socio- legal studies research study is a study that examines the non-doctrinal law by using the approach of law and social science. Setting Brand as objects in the system guarantees fiduciary law has not given a clear interpretation. The ideal concept of the brand as a fiduciary arrangement should be developed is a comprehensive arrangement, both from a systemic culture of law, the legal structure and the substance of the law based on Pancasila and the 1945 Constitution in economic development.   Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9042 10.14710/mmh.43.2.2014.213-223 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 213-223 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9042/13700 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21738 2020-04-17T07:20:37Z mmh:ART

LEASING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN KAPAL BAGI NELAYAN KECIL DI KOTA PEKALONGAN Badriyah, Siti Malikhatun Mahmudah, Siti Soemarmi, Amiek leasing; pembiayaan; nelayan kecil; kapal; barang modal Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan tangkap. Meskipun demikian eksplorasi sumber daya laut belum dapat dilakukan secara optimal. Salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan tangkap yang besar adalah Kota Pekalongan. Penelitian ini bertujuan mengungkap latar belakang dan implementasi leasing sebagai alternatif pembiayaan kapal bagi nelayan kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methode yang memadukan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif  dengan pendekatan legal pluralism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perikanan merupakan sektor primer yang menjadi andalan dalam perkembangan perekonomian Kota Pekalongan dan sekitarnya. Kapal merupakan modal  utama dalam kegiatan operasional nelayan. Namun demikian masih banyak nelayan terutama nelayan kecil di Kota Pekalongan yang tidak memiliki kapal sendiri karena ketiadaan modal. Leasing sebagai pembiayaan dalam pengadaan modal dapat menjadi alternatif  pengadaan kapal bagi nelayan kecil Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-04-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21738 10.14710/mmh.48.2.2019.204-214 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 204-214 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21738/15022 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11955 2017-03-28T09:32:49Z mmh:ART

Tanggung Jawab Nahkoda pada Kecelakaan Kapal Dalam Pengangkutan Penumpang dan Barang Melalui Laut di Indonesia Susetyo, Herman Nahkoda, kecelakaan kapal, tanggung jawab Carriage by sea is one of the oldest mode of transportation in the world, which is used to transport people and goods. During the transportation process from the loading port to destination port, the safety of passengers and cargo is the responsibility of the captain as the leader of the ship. Navigation facilities in the cruise was more modern, the safety of shipping arrangements are always adjusted to the prevailing international conditions, but still often ship accidents in Indonesia has become one indication of the lack of regulations on the responsibiliy of the ship's captain in the event of an accident and causes damages to he passengers and owners of cargo. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran which replaces Undang-undang No. 21 Tahun 1992 is expected to reduce the occurrence of a ship accident, because the shipping law have set criminal sanctions for the ship's captain whi reglect or fault causing harm/death during the shipping Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-01-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11955 10.14710/mmh.39.1.2010.8-16 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 8-16 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11955/9735 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48674 2022-11-22T18:51:09Z mmh:ART

PARTISIPASI BANK INDONESIA DALAM PENGATURAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA Atmaja, Yustisiana Susila Paulus, Darminto Hartono Sistem Pembayaran Indonesia; Teknologi Digital; Digitalisasi; Inklusi Keuangan; Bank Indonesia Sistem pembayaran sebagai salah satu bagian dari infrastruktur keuangan berkaitan dengan pemindahan dana telah memberikan kontribusi dan pengaruh besar yang tidak terpisahkan dalam mempercepat dan memperluas inklusi keuangan sebagai wujud pelaksanaan strategi nasional keuangan inklusif. Terjaminnya kelancaran sistem pembayaran menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi di era kian pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini. Hal tersebut menjadi tanggung jawab sekaligus tantangan bagi Bank Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami dan menganalisis pengaturan sistem pembayaran Indonesia oleh Bank Indonesia di era perkembangan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber bahan hukum. Pengaturan sistem pembayaran Indonesia oleh Bank Indonesia di era perkembangan teknologi digital diselenggarakan dengan mengacu pada lima visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dalam Blueprint SPI 2025. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48674 10.14710/mmh.51.3.2022.271-286 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 271-286 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48674/22418 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5785 2017-03-28T10:38:31Z mmh:ART

HUKUM AGRARIA NASIONAL SEBAGAI PRODUK POLITIK BERBASISKAN NILAI-NILAI PANCASILA Sumarja, FX. Pancasila, agrarian law, the product of politics. Abstract The study of this law to know: embodiment of the values ​​of Pancasila in the national agrarian law and substance of national agrarian law as a product of politics. Conclude that the results of the study: values Pancasila has entrenched in such strong in UUPA,  so potential as a means to explain, anticipate, and giving the solution all legal problem of agrarian law in Indonesia. UUPA as the product of a political characterless responsive, and appeasing a sense of justice coveted by Indonesian people. Key Word: Pancasila, agrarian law, the product of politics.   Abstrak Kajian hukum ini untuk mengetahui: perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam hukum agraria nasional dan  substansi hukum agraria nasional sebagai produk politik. Hasil kajian disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah mengakar sedemikian kuat dalam UUPA, sehingga potensial sebagai sarana untuk menjelaskan, mengantisipasi dan memberi solusi segala persoalan hukum agraria di Indonesia. UUPA sebagai produk politik berkarakter responsif dan memenuhi tuntutan  rasa keadilan  yang didambakan  oleh masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Pancasila, hukum agraria, produk politik. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5785 10.14710/mmh.41.4.2012.521-528 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012; 521-528 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5785/9874 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/18647 2020-04-17T07:18:31Z mmh:ART

PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT ADAT DALIHAN NA TOLU DI TAPANULI SELATAN Harahap, Anwar Sadat Hasibuan, Ahmad Laut Ilmu Hukum Legal arrangements; Prevention of Forest Destruction; Indigenous Peoples Dalihan na Tolu There are indigenous peoples who have their own traditional value in passing the prevention of forest destruction. Before the establishment of legislation on Preventing Forest Destruction in Indonesia, the indigenous people of Dalihan na Tolu have their own rules in preventing forest destruction. The customary law of Dalihan na Tolu has governed: the model of settlement of forest degradation disputes, the universal rules of indigenous peoples of Dalihan na Tolu on the prevention of forest destruction, the form of sanctions imposed on forest destruction parties, and the form of oversight in the implementation of the prevention of forest destruction. Faculty of Law, Universitas Diponegoro DRPM Kemenristekdikti 2019-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18647 10.14710/mmh.48.1.2019.1-12 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 1-12 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18647/14763 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10463 2017-03-28T09:52:52Z mmh:ART

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI DI INDONESIA Yoserwan, Yoserwan In order to overcome crime in economy, there have been several related statues. The success of a statue to reach the goals, it really depends on the criminal law policy contained in the statues. In fact criminal law policy in the statues relates to economic crime is not consistent, synchronized and harmonized with each others. It is proved in the formulating a crime, elements of crime, criminal liability and the punishment. Inconsistency and inharmonic also exist in formulating of its criminal law procedure such as coordination among related law enforcement agencies. In order to support the success of law enforcement of economic criminal law, there should be consistency synchronization and harmonization of regulation related to economic crime. Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, tindak Pidana Ekonomi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10463 10.14710/mmh.40.2.2011.123-132 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 123-132 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10463/8336 Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23147 2020-04-17T07:23:55Z mmh:ART

RESTRUKTURISASI UTANG TERHADAP PERUSAHAAN GO PUBLIC DALAM KEPAILITAN DAN PKPU Amboro, Florianus Yudhi Priyo Hukum Bisnis; Hukum Kepailitan Restrukturisasi Utang; Hukum Kepailitan Indonesia; Perusahaan Go Public Pencapaian perdamaian masih jauh dari harapan dalam hukum kepailitan. Meskipun perdamaian adalah kunci bagi perusahaan untuk tetap berlangsung, termasuk untuk perusahaan go public. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran implementasi restrukturisasi utang perusahaan go public dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dicapai dengan jalan perdamaian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian adalah implementasi restrukturisasi utang perusahaan go public berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia adalah penjadwalan kembali pembayaran utang dan hal ini banyak digunakan dalam praktiknya dan dikombinasikan dengan model restrukturisasi utang yang lain. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Universitas Internasional Batam 2020-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23147 10.14710/mmh.49.1.2020.103-111 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 103-111 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23147/16608 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13055 2017-03-28T09:48:40Z mmh:ART

PEMBERANTASAN MAFIA PERADILAN MENUJU REFORMASI HUKUM DI INDONESIA Indah S., C.Maya Mafia peradilan, reformasi hukum. "Judicial Mafia" is the same as with judicial corruption, and vis a vis with The Equality Before The Law principle. So, the access to Justice and fair treatment especially for marginal/poor society is only a myth . In realizing legal refonn, the public face of justice has role to eliminate it ,and concerns with Controlliability and responsiveness of law institutions, assault On Legal Exclusivism. Beside that, the Legal system isn't taken for granted, and research is aimed to study on how law are fonnulated, enforced, and administrated, and finally needs External Judicial control as a bottom up view's of law. Legal structure, legal substance , and legal culture refonn is reflected to realize the populis, moralis , transparent, and accountable in upholding of law. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13055 10.14710/mmh.40.1.2011.60-65 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 60-65 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13055/9790 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/52011 2025-01-13T22:15:30Z mmh:ART

PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW IN COUNTER-RADICALISM IN INDONESIA Muhyidin, Muhyidin Counter Radicalism; Juridical; Philosophical; Inayat Fiqh Wrong understanding of jihad and mis-implementation in a non-war atmosphere (daar as salam), has given rise to radical attitudes that lead to violent acts of terrorism. Studies in this field are generally from the point of view of positive law and human rights as part of counter-radical thinking. This paper explains the background of thoughts that give rise to radical attitudes, and shows approaches to criminal law and Islamic law in the context of counter-radicalism. The legal instruments discussed are Law No. 15 of 2003 and Law No. 5 of 2018. The discussion of Islamic law takes the perspective of fiqh jinayat which is related to rebellion against the state and murder, the conditions for imposing rebellion and murder, and punishment for the perpetrators. Through this explanation, it is hoped that it can correct the meaning of the arguments for jihad which are the roots of radical attitudes. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-11-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/52011 10.14710/mmh.52.3.2023.227-236 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 227-236 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/52011/25933 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5820 2017-03-28T10:51:29Z mmh:ART

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT NGADHU-BHAGA, KABUPATEN NGADA – NTT Rato, Dominikus dispute resolution, adat land conflict, local knowledge Abstract The goal of the study to improve alternative dispute resolution of adat land conflict within local knowledge perspectif in Ngadhu-bhaga community , Flores, Nusa Tenggara Timur. In the socio-cultural reality of local knowledge is plural. The plurality of local knowledges are local komunity cosmological based. The dispute resolution of conflict always happens although it is guided in harmony. So, the dispute resolution of adat land conflict of Ngadhu-bhaga community it is world view orientation. Keywords: dispute resolution, adat land conflict, local knowledge   Abstrak Tujuan kajian ini untuk mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa dalam perspektif kearifan local pada komunitas Ngadhu-bhaga, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam kenyataan sosial budaya kearifan local itu bersifat plural. Keanekaragaman kearifan local berbasis pada kosmologi komunitas local itu. Penyelesaian konflik selalu diarahkan pada upaya harmoni. Jadi, penyelesaian sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan local pada komunitas Ngadhu-bhaga berorientasi pada cara pandang yang demikian itu.   Kata kunci: penyelesaian sengketa, tanah adat, kearifan lokal Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5820 10.14710/mmh.42.3.2013.302-309 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013; 302-309 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5820/9924 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16228 2020-04-17T07:13:59Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG DIJATUHI PIDANA PELATIHAN KERJA Widiantari, Kadek Perlindungan hukum, pelatihan kerja. Pemerintah belum membuat pengaturan mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja, tetapi kenyataan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kupang telah laksanakan putusan terhadap anak yang dijatuhi pidana pelatihan kerja. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Mengapa pidana pelatihan kerja yang belum diatur tata cara pelaksanaannya diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Kupang? 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhkan pidana pelatihan kerja di Kejaksaan Negeri Kota Kupang? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pidana pelatihan kerja diterapkan terhadap anak berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan penerapan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda. Namun, saat ini belum terlaksana dengan baik karena belum ada peraturan pelaksananya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16228 10.14710/vol%viss%ipp1-11 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 299-307 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16228/12667 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11095 2017-03-28T12:55:03Z mmh:ART

ASOSIASI USAHA DALAM TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN INDONESIA Prananingtyas, Paramita Trade Association as a Cartel Operative Under Indonesian Competition Law, is normative legal research. This research try to analyze the relation among business entities who are competitors among themselves while they established a trade association. Some experts said that those trade association tends to established a cartel among themselves.This is a normative legal research with descriptive analyze research approach.This research showed if a trade association operated without control, they will become a cartel operative. Indonesian anti monopoly law, did not regulate trade association. Law no 5 year 1999 only regulate cartel.If a trade association become a cartel, it will give a big impact not only towards its competitors but also for national economy and also for market (consumers) Keywords : Business Entities, Cartel, Trade Association, Antimonopoly Law   Naskah ini berasal dari penelitian yang berjudul “Menakar Operasional Asosisasi Usaha Sebagai Suatu Operasional Kartel Berdasarkan Hukum Anti Monopoli Indonesia”. Beberapa Negara yang telah memiliki perangkat peraturan anti monopoli telah secara tegas mengatur agar asosiasi usaha tidak melakukan kesepakatan yang akan dapat dikategorikan sebagai kartel.Penelitian ini ingin melihat sejauh mana asosiasi usaha beroperasional, untuk kemudian ditakar apakah operasional tersebut masuk kedalam kategori kartel berdasarkan teori maupun berdasarkan peraturan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.Penelitian ini dapat menggambarkan bahwa asosiasi usaha apabila tidak dikendalikan dan tidak dibatasi dengan rambu-rambu hukum yang jelas maka asosiasi usaha tersebut dapat menjadi kartel. UU no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya mengatur tentang Kartel. KPPU juga hanya memberikan pedoman mengenai operasional kartel. Padahal tindakan-tindakan dari asosiasi usaha juga memerlukan pembatasan yang jelas agar tidak menjadi kartel. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tindakan kartel tidak hanya merugikan para pelaku usaha pesaing, namun juga merugikan Negara dan konsumen.   Kata kunci : Pelaku Usaha, Asosiasi Usaha, Kartel, Hukum Persaingan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11095 10.14710/mmh.43.4.2014.607-617 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 607-617 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11095/9647 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/24786 2021-03-23T21:31:28Z mmh:ART

REINTERPRETASI RIQAB SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM HUKUM ZAKAT Zainuddin, Zainuddin Sahban, Sahban Ilmu Hukum Riqab; Korban; Eksploitasi Seksual; Hukum Zakat Dalam al-Qur’an ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat salah satunya adalah riqab diartikan sebagai budak. Untuk konteks sekarang, riqab tidak perlu lagi dipahami secara tekstual sebagai budak akan tetapi riqab perlu dimaknai secara kontekstual yaitu orang-orang yang tereksploitasi secara ekonomi.  Korban eksploitasi seksual dapat dikategorikan sebagai riqab yang berhak menerima zakat. Korban eksploitasi seksual ini adalah orang yang tidak mampu membebaskan dirinya dari perbudakan karena pada umumnya berlatar belakang pendidikan yang rendah dan berekonomi lemah.  Zakat dapat didistribusikan secara merata kedelapan kelompok tersebut, sehingga dapat menyejahterakan umat dan terwujudnya keadilan sosial ekonomi. Oleh karena itu, perlunya lembaga pengelola zakat dan pemerintah untuk memahami secara kontekstual riqab sehingga zakat mampu mengentaskan kemiskinan dan mencegah terjadinya eksploitasi seksual yang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/24786 10.14710/mmh.50.1.2021.17-23 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 17-23 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/24786/18830 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4162 2022-07-06T21:22:31Z mmh:ART

PERADILAN BERBASIS HARMONI : WAWASAN BARU DALAM PENYELESAIAN KASUS KRIMINAL Medan, Karolus Kopong This study tried to offer a new theoretic perspective about settlement form of criminal case. The offer based on Lamaholot society in East Flores – East Nusa Tenggara experience which always gives a harmony value as a priority combine with Adat tradition of peace mela sare or tapan holo into every settlement practice of criminal case. What Lamaholot society was constructed and other societies in Indonesia did, actually emphasis that the final goal of every judicial process is not only to judge which one is wrong and which one is right, either not only to find the truth and justice. But, additionally judicial process has to make a harmony or rebuild a social relation among the victims of conflict. Even, a social harmony that was built is managed generally as individual, and collective context, and as also vertically to the Almighty God. The judicial orientation with rich philosophy of harmony as figure out in the peace of the Adat tradition mentioned before can be applied to social sphere, because actually the harmony value is everybody's dream in the world.Keywords : judicial, criminal, harmony, adat tradition, Lamaholot society. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4162 10.14710/mmh.41.1.2012.73-80 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012; 73-80 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4162/21918 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13091 2017-03-28T10:01:17Z mmh:ART

KEDUDUKAN DPRD DALAM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945 Arsyad Somad, Kemas DPRP, Pemerintah Daerah, UUD 1945 Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (OPRD) merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah yang turut menentukan bentuk dan hasil pemerintahan daerah yang berlangsung. Hanya saja, seberapa jauh peran tersebut dijalankan. akan sangat bergantung pada kedudukannya ketika diperbandingkan dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah lainnya. yaitu kepala daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan, semenjak reformasi kedudukan DPRD telah diperkuat, bahkan pada mulanya (berdasarkan UU No. 22 Tahun 199) menjadi dominan terhadap eksekutif. Namun demikian, da/am perkembangan mutakhir (UU No. 32 Tahun 2004) kedudukan di antara keduanya diarahkan untuk seimbang atau sederajat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13091 10.14710/mmh.40.4.2011.479-483 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 479-483 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13091/9825 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/69404 2025-05-26T23:58:11Z mmh:ART

ENABLING DATA PORTABILITY AND INTEROPERABILITY UNDER INDONESIA'S DATA PROTECTION LAW Wiwoho, Jamal Pati, Umi Khaerah Pratama, Anugrah Muhtarom Data Portability; Interoperability; PDP Law; Data Protection The Indonesian parliament ratified the Personal Data Protection (PDP) Law in October 2022, introducing the Right to Data Portability (RtDP) in Article 13. This concept enables seamless information transfer, enhances personal control, and fosters innovation in the digital economy. This study analyzed data portability provisions under the PDP Law and drew insights from the EU and UK's experiences. Findings showed that data portability under the PDP Law, similar to the GDPR, fell short due to the absence of standardized guidelines, interoperability architectures, and non-mandatory compatibility policies. Prioritizing Open APIs for interoperability was crucial. Effective public-private collaboration was key in establishing sector-specific and cross-sector interoperability standards aligned with PDP Law regulations Faculty of Law, Universitas Diponegoro Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret 2024-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/69404 10.14710/mmh.53.3.2024.271-282 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 271-282 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/69404/28359 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5868 2017-03-28T10:43:02Z mmh:ART

KORUPSI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR Siswanto, Dadang Korupsi , kejahatan internasional , kejahatan transnasional terorganisir Abstract Many corruption cases, both of which occur in developing countries and in developed countries, often cause difficulties in enforcement. This is because the perpetrators to escape and save the proceeds of corruption to other countries. The establishment of the United Nations Convention against Corruption 2003 is an international effort to tackle the problem. Development of a crime that was once a crime of corruption of national and derived from national law into international crime transnational organized, because of corruption related to economic crime, money laundering as well as the joints can be fragile democracy in a country. International cooperation is needed in order to combat crimes that are transnational corruption. Various forms of cooperation carried out, which include the return of property corruption that is stored in other countries and include several exceptions from the principle of extradition. It is intended to facilitate the enforcement of the law against corruption suspects who fled to other countries, although the country has no extradition requested extradition treaty with the state requested. Keywords : Corruption, international crime, transnational organized crime.   Abstrak   Maraknya kasus korupsi, baik yang terjadi di negara berkembang maupun di negara maju, seringkali menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya. Hal ini dikarenakan pelaku melarikan diri dan menyimpan harta hasil korupsinya ke negara lain. Dibentuknya United Nations Convention against Corruption 2003 merupakan suatu upaya internasional untuk menanggulangi persoalan tersebut. Perkembangan kejahatan korupsi yang  dulunya merupakan kejahatan nasional dan bersumber pada hukum nasional menjadi kejahatan Internasional yang bersifat transnasional terorganisir, karena tindak pidana korupsi terkait dengan kejahatan ekonomi, money laundering serta dapat merapuhkan sendi-sendi demokrasi di suatu negara. Kerjasama internasional sangat diperlukan dalam rangka memberantas kejahatan korupsi yang bersifat transnasional tersebut. Berbagai bentuk kerjasama dilakukan, antara lain berupa pengembalian harta korupsi yang disimpan di negara lain dan termasuk beberapa pengecualian dari asas ekstradisi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penegakan hukum terhadap tersangka korupsi yang melarikan diri ke negara lain, meskipun negara diminta ekstradisi tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara diminta. Kata Kunci : Korupsi , kejahatan internasional , kejahatan transnasional terorganisir Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5868 10.14710/mmh.42.1.2013.123-130 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013; 123-130 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5868/9903 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17297 2020-04-17T07:16:32Z mmh:ART

MODEL PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Judiasih, Sonny Dewi Yuanitasari, Deviana Inayatillah, Revi Hukum Perdata, Hukum Perkawinan Perjanjian, Perjanjian Kawin Perjanjian kawin merupakan perjanjian tentang aspek-aspek perkawinan yang timbul selama perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin setelah keluarnya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Artikel ini menganalisis mengenai pengaturan mengenai perjanjian kawin setelah berlakunya putusan MK No69/PUU-XII/2015 dan merumuskan model perjanjian kawin yang dibuat setelah berlakunya putusan MK.Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Analisis data secara yuridis kualitatif.Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menentukan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung, dan terdapat beberapa format dari model perjanjian kawin yang dapat menjadi panduan bagi para notaris yang akan membuat akta perjanjian kawin dan terdapat pula surat edaran dari Dirjen Dukcapil terkait Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17297 10.14710/mmh.47.3.2018.252-267 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 252-267 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17297/14402 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/downloadSuppFile/17297/2085 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11461 2018-08-09T07:35:57Z mmh:ART

HAKEKAT HUKUM PENGUPAHAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PEKERJA Ibrahim, H. Zulkarnain Pancasila, Labour, Pay, Buruh, Upah The values of Pancasila are reflected in legal idea that showed in moral standards. The legal idea is a pattern of thought that contains sublime rules, leads the remuneration law’s direction and goal to create a prosperous life for society workers. The essence of Pancasila, law of idea, and moral become benchmark for government, enterpreneurs, and workers to execute the harmonious of Pancasila’s Industrial Relationship system in legal certainty, justice, and expedienceNilai-nilai Pancasila, tercermin pada cita hukum yang nampak pada standar moral.  Cita hukum tersebut merupakan suatu pola pikir yang mengandung kaedah-kaedah luhur menentukan arah dan tujuan hukum pengupahan dalam rangka mewujudkan masyarakat pekerja yang hidup sejahtera. Hakekat Pancasila, cita hukum, dan moral tersebut, menjadi tolak ukur dari pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan sistem Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang harmonis dalam kepastian hukum, keadilan dan kehasilgunaan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11461 10.14710/mmh.44.4.2015.431-446 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 431-446 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11461/9608 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34175 2021-11-17T13:28:01Z mmh:ART

EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7/PUU-XII/2014 TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Muchtar, Andhyka Sulistiyono, Adi Efektifitas; PKWT; Putusan Mahkamah Konstitusi; Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 / PUU-XII / 2014 dalam dalam pelaksanaannya dinilai belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 / PUU-XII / 2014 dan Faktor apakah yang menyebabkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 / PUU-XII / 2014 tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: Pertama,  Pengadilan negeri berwenang mengesahkan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan pegawai Pemeriksa Ketenagakerjaan Kedua, pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 / PUU-XII / 2014 ternyata belum pernah dilaksanakan sebagai norma baru sehingga dinilai belum efektif. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34175 10.14710/mmh.50.4.2021.387-397 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 387-397 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34175/20351 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5752 2017-03-28T10:29:51Z mmh:ART

Revitalisasi Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk Mewujudkan Negara Palestina Merdeka Mardenis, Mardenis Palestinian, OIC Abstract One of prolonged international conflict and no body nows how long the conflict will end is Arab/Palestina – Israel conflict. This conflict is prolonged, as well as due to a blind support by the United States toward Israel, but also because the UN structure, especially the structure of UN Security Coyncil since its inception is not democratic and not representative. Therefore, for this conflict may soon be over and the dreem of Palestinians to have a fully independent and sovereign State, absolutely did the restricting of the UN Security Council to be more democratic and representative. In this framework the hole of Islamicd organizations (OIC) is very important and strategic to build solidarity and solidity of Islaamic Countries and the State of Muslim Majority Countries in order to urge the UN to restructure themselves towards a more democratic United Nations. Key words : Palestinian, OIC Abstrak Salah satu konflik internasional yang berkepanjangan dan entah sampai kapan akan berakhir adalah konflik Arab/Palestina- Israel. Berkepanjangannya konflik ini di samping disebabkan karena dukungan yang membabi buta oleh Amerika Serikat terahadap Israel, tetapi juga karena struktur PBB khususnya struktur DK-PBB yang sejak aawal berdirinya memang tidak demokratis dan tidak representatif. Untuk itu, agar konflik ini dapat segera berakhir dan mimpi bangsa Palestina untuk memiliki sebuah Negara merdeka dan berdaulat penuh, mutlak dilakukannya restrukturisasi terhadap DK-PBB agar lebih demokratis dan representatif. Dalam kerangka inilah peran Organisasi Islam (OKI) sangat penting dan strategis untuk membangun solidaritas dan soliditas Negara-negara  Islam dan Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim guna mendesak PBB untuk melakukan restrukturisasi diri menuju PBB yang lebih demokratis. Kata Kunci : Palestina , OKI Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5752 10.14710/mmh.41.2.2012.237-247 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012; 237-247 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5752/9841 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13673 2017-03-29T03:29:17Z mmh:ART

GLOBALISASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA Doing, M. Globalisasi; Hukum Ekonomi. Substansi pembaharuan hukum ekonomi nasional harus bersendikan Pancasila dan UUD 1945. Idealnya dalam implementasi, hukum ekonomi nasional harus dapat mengakomodasi kepentingan pasar kapitalistik dan ekonomi pasar sosial secara proporsional. Sistem ekonomi yang demikian, menekankan pentingnya kerja sama di satu pihak dan sekaligus juga persaingan di pihak lainnya. Dalam demokrasi ekonomi berarti tidak ada tempat bagi ciri-ciri negatif liberalisme-kapitalisme yang menciptakan survival of the fittest, maupun sistem ekonomi sosialis-komunis. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-01-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13673 10.14710/mmh.45.1.2016.67-74 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 67-74 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13673/10424 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11589 2017-03-28T09:35:08Z mmh:ART

THE ISLAMIC LAW IN THE HISTORICAL STUDY Syukur, Iskandar Historical study, Islamic law, Jewish law Dalam kajian tentang sejarah awal Islam dan agama di dunia Barat, Islam dipandang sebagai agama ''dalam sejarab". Melaiui pandangan ini, para sarjana mempelajari sejarah awal Islam, di antaranya, dengan menggunakan meiode analisa kritik terbadap sumber-sumber sejarah termasuk kepusiakaan selain Islam dijadikan sebagai sumber dan bukti sejarah. Sejak itu pula hukum Islam dikaji melaiui pendekatan yang sama. Melaiui pendekatan ini diyakini bahwa hukum Islam mengandung tradisi-tradisi keagamaan khususnya di wilayab limur dekat yang ada sebeium Islam, dan dipandang sebagai suatu perkembangan yang berkelanjutan. Sebagaimana hasii kajian daripada Patricia Crone dan Gordon D. Newby menunjukkan bahwa di antara tradisi-tradisi keagamaan dimaksud, saiah satunya, adalab hukum Yahudi. Crone memberikan contoh qasama khususnya yang ada pada mazhab Maiiki dan mengktaim bahwa qasama dimaksud merupakan salah satu tradisi hukum yang ada pada orang-orang Yahudi. Sedangkan Newby memberikan contoh tentang penentuan orang band sebagai laki-iaki atau sebagai perempuan dalam hubungannya dengan pembagian kewarisan yang ada pada catatan 'Amirb. Zarib di daiam sirah Ibnu Ishaq, dan mengktaim juga bahwa catatan tersebut berasai dari hukum Yahudi. Sebaliknya, pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang ada dalam kajian hukum Islam dan sangat baik dipakai untuk mencari keseimhangan dan menunjukkan bahwa walaupun terdapat kesamaan antara hukum Islam dengan hukum-hukum yang lain, proses sejarab perkembangan hukum Islam itu sendiri sangat berbeda dan mempunyai karakteryang khusus Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-10-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11589 10.14710/mmh.39.4.2010.312-317 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 312-317 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11589/9767 Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45240 2022-07-11T19:23:02Z mmh:ART

PENERAPAN PRINSIP PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM DALAM PENANGANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SERANG Ridwan, Ridwan Citrawan, Ahmad Lanang Jaya, Belardo Prasetya Mega Ahdad, Amirulloh Hernata, Ignatius Gita Muyassaroh, Muyassaroh Prinsip; Persamaan; Keadilan; Masyarakat Prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law), merupakan hal yang wajib dijalankan sehingga dengan adanya prinsip tersebut keadilan pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang secara operasional dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Hasil penelitian ditemukan Prinsip persamaan di depan hukum baru sebatas pemeriksaan setiap perkara, namun tidak dibarengi dengan putusan yang mencerminkan kedudukan yang sama didepan hukum, sehingga putusan itu jauh dari keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu bentuk putusan yang mencerminkan adanya disparitas karena terkesan adanya perbedaan di depan hukum, misalnya terlihat pada Perkara Tipikor Alat Kesehatan Kedokteran Umum Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 yang melibatkan unsur Aparatur Sipil Negara dan seorang pengusaha yang didakwa bersama-sama melakukan korupsi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45240 10.14710/mmh.51.2.2022.171-178 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 171-178 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45240/21813 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5776 2017-03-28T10:34:30Z mmh:ART

PROGRAM LEGISLASI DAERAH SEBAGAI PENGAWAL POLITIK HUKUM DI DAERAH Respationo, H.M. Soerya Local Legislation, Legal Policy, Local Government. ABSTRACT   Since the passing of reforms in 1998 has brought changes to the constitutional system of centralized to decentralized Indonesia, it means a government authority handed over to autonomous regions, except for the central government affairs. The principle of autonomy emphasizes providing government authority to local governments to regulate and manage their own affairs within the unity state of framework. Follow-up of these reforms have also been carried out by the 1945 Amendment to change the power to make laws that are on the government initially submitted to parliament. National legal and political system was changed to affect the formation of the orientation and priorities of legislation, including legislation as part of program activities inherent in the process of formation of national law. Accordingly, any establishment of legislation to do with the deepening of the material, the synchronization and harmonization with other legislation, as well as open access and dissemination to increase community participation. One of the priorities that must be done within the framework of the development of national law is to harmonize legislation to establish a form of regulatory legal instruments that guarantee the implementation of the rule of law while providing the broadest possible benefits for thewelfare of the people, namely the Local Legislation Program. Keywords: Local Legislation, Legal Policy, Local Government. ABSTRAK   Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 telah membawa perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik, artinya sejumlah wewenang pemerintahan diserahkan kepada daerah otonom, kecuali urusan pemerintahan pusat. Prinsip otonomi daerah menekankan pada pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam kerangka NKRI. Tindak lanjut dari reformasi ini juga telah dilakukan Perubahan  UUD 1945 dengan merubah kekuasaan membentuk undang-undang yang pada mulanya berada pada Pemerintah diserahkan kepada DPR. Sistem dan politik hukum nasional pun berubah yang mempengaruhi orientasi dan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk kegiatan program legislasi sebagai bagian yang inheren dalam proses pembentukan hukum nasional. Sejalan dengan hal tersebut, maka setiap pembentukan peraturan  perundang-undangan harus dilakukan dengan pendalaman materi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, serta diseminasi untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu prioritas yang harus  dilakukan  dalam  rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan membentuk suatu instrumentasi hukum berupa peraturan yang lebih menjamin terlaksananya kepastian hukum sekaligus memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat, yaitu program legislasi daerah. Kata Kunci: Legislasi Daerah, Politik Hukum, Pemerintahan Daerah. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5776 10.14710/mmh.41.3.2012.451-459 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012; 451-459 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5776/9864 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13734 2018-06-10T02:58:23Z mmh:ART

TINDAK LANJUT PENGAKUAN HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.35/PUU-X/2012 Sukirno, Sukirno Mahkamah Konstitusi; Hutan Adat; Hutan Hak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi N0.35/PUU-X/2012 yang menyatakan hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Penelitian yang  bertujuan untuk meneliti tindak lanjut pemerintah atas putusan tersebut, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data dianalisis dengan menggunakan legal reasoning yang mengacu pada positivitas, koherensi dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) putusan MK sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah  dengan berbagai peraturan dan keputusan yang berbeda-beda substansinya; (2) tindak lanjut pemerintah tersebut tidak  menjamin pengakuan hutan adat, karena masih menyisakan dua persoalan, yaitu ketidaksamaan persepsi antar kementerian, dan  mata rantai birokrasi penetapan hutan adat terlalu panjang dan lama. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13734 10.14710/mmh.45.4.2016.259-267 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 259-267 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13734/10448 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9350 2017-03-28T12:50:09Z mmh:ART

PENELITIAN BUDAYA HUKUM:KONSEP DAN METODOLOGI Asmara, Teddy legal culture concept, problem research, ideational approach, emergent design This paper discusses the coherence between the concepts and methods of the legal culture study according to the ideational approach of anthropological perspective, and operational examples presented through techniques to formulate the problem in qualitative research. By using the emergent design, research problems in the proposal is still tentative and / or open it will be enhanced inductively in the field, through the process of intensification of theoretical sensitivity of the phenomenon. Change research problems and themes as well as the diversity of research methods is as a consequence of the strategy to explore the phenomenon being studied. Techniques so as one of the main ways to obtain the coherence of concepts and methods as well as a definitive study design were further narrated in the research report. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9350 10.14710/mmh.43.3.2014.445-452 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 445-452 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9350/7550 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20997 2020-04-17T07:23:04Z mmh:ART

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI MEKANISME FASILITASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Musjtari, Dewi Nurul Yunita, Ani Hamsin, Muhammad Khaeruddin Islamic Banking Law, Islamic Economic Law Efektivitas; Penyelesaian Sengketa; Perbankan Syariah; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) OJK telah mempraktikkan model penyelesaian sengketa dengan fasilitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui OJK dan implementasi model penyelesaian sengketa yang diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris yang menggunakan analisis kualitatif dengan paradigma konstruktif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam praktiknya telah efektif menerapkan model penyelesaian sengketa yang dikenal dengan teknik fasilitasi, dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak, dengan capaian seluruh pengaduan yang diterima OJK melalui bagian edukasi dan perlindungan konsumen di OJK DIY maupun Jawa Tengah dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yaitu 20 (dua puluh) hari kerja dengan perpanjangan hingga 30 (tiga) puluh hari kerja dengan tingkat keberhasilan 100 %. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M UMY) 2020-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20997 10.14710/mmh.49.1.2020.1-13 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 1-13 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20997/16599 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12923 2018-08-09T07:24:07Z mmh:ART

PENELITIAN ILMIAH BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT PBB TAHUN 1982 Hendra Purwaka, Tommy UNCLOS, Scientific Research, Maritime Bounderies Delimitation According to UNCLOS of 1982, Indonesia has sovereignty over internal waters, archipelagic waters, and twelve nautical miles territorial sea. It has also sovereign rights over 200 nautical miles exclusive economic zones (EEZ) and continental shelves. It has not yet determined contiguous zones beyond its territorial sea. In this respect, it has duty to delimit and map maritime boundaries of its waters based on the best scientific data produced by marine scientific research. Marine scientific research, therefore, plays a very important role in the delimitation of maritime boundaries of Indonesian waters. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12923 10.14710/mmh.44.3.2015.387-392 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 387-392 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12923/9717 Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45844 2023-07-10T19:50:14Z mmh:ART

PENAFSIRAN VICTIM PRECIPITATION UNTUK PEMIDANAAN KEKERASAN SEKSUAL Kurniawan, Riza Alifianto Felisiano, Iqbal Astutik, Astutik Victim Precipitation; Pemberatan Pidana; Korban Pidana Victim precipitation bagi korban tindak Pidana tidak dapat diartikan sebagai kontribusi korban yang menimbulkan pelaku melakukan kejahatan. Kontribusi korban dalam viktimisasi yang dialami akan membuat korban mendapat beban kesalahan yang dapat membuat korban menderita. Artikel ini memberikan pendapat yang berkaitan dengan argumentasi peranan korban yang memotivasi pelaku melakukan tindak pidana tidak dapat menjadi alasan pengurangan sanksi bagi pelaku. Pemberian pengurangan pidana dengan alasan adanya kontribusi korban dalam proses viktimisasi sangat mencederai harapan korban untuk pemidanaan yang berat bagi pelaku. Konsep victim precipitation harus dapat ditafsirkan bukan sebagai alasan pengurangan hukuman pelaku kekerasan seksual, konsep tersebut seharusnya menjadi kebijakan untuk pencegahan kekerasan seksual untuk mendapatkan cara pencegahan yang efektif. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45844 10.14710/mmh.52.1.2023.86-96 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 86-96 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45844/23922 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5811 2017-03-28T10:47:32Z mmh:ART

MONOPOLI PADA LISENSI MEREK TERKENAL DAN KAITANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA Bambang Sugeng, Agung Sujatmiko licensor, licensee, wellknown trade mark, competition. Abstract This research conducted to ask two problems, can license wellknown trademark  support the competetion? and the dispute problems between licensor and licensee. Basically, the license agreement not only give benefit to the licensor, but also to the licensee. The licensor will take royalty from the licensee, and the licensee take the goodwill of wellknown trade mark. Its very usefull to get the consumer. Without advertising,  the licensee  get much cosumers easily. On the other hand, the license agreement, give much benefit to the consumers. The consumers have many choice to buy the goods or services. Its can reduce the price. When the price is decrease, it can support the competition. The problems between the licensor and the licensee can bring to the court or Alternative Dispute Resolution (ADR). Ke words : licensor, licensee, wellknown trade mark, competition. Abstrak Penelitian normatif ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan yakni apakah perjanjian lisensi merek terkenal dapat mendukung persaingan usaha yang sehat dan bagaimana penegakan hukum perdata perjanjian lisensi merek terkenal. Pada dasarnya perjanjian lisensi merek tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat pada pemberi lisensi, melainkan juga penerima lisensi. Pemberi lisensi akan menerima royalti dari penerima lisensi, dan penerima lisensi memperoleh “goodwill”, sehingga akan mudah untuk memperoleh konsumen. Pada sisi lain, konsumen juga memperoleh keuntungan, yakni memiliki banyak pilihan untuk membeli barang dan atau jasa, sehingga berakibat pada turunnya harga barang dan atau jasa.  Jika harga turun, akan membantu dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat. Masalah yang timbul dari perjanjian lisensi merek dapat diselesikan melalui pengadilan atau arbitrase atau ADR (Alternative Dispute  Resolution) Kata kunci : pemberi lisensi, penerima lisensi, merek terkenal, persaingan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5811 10.14710/mmh.42.2.2013.225-235 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013; 225-235 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5811/9915 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14855 2020-04-17T07:12:04Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KRIMINALISASI TERHADAP NOTARIS The, Felix MAGISTER KENOTARIATAN Pemidanaan, Notaris, Globalisasi, Kejahatan Memasuki zaman Globalisasi, kebutuhan dalam pembuatan akta semakin meningkat tahun demi tahun. Aspek pertanggung jawaban notaris dipertanyakan saat dibatalkannya Akta Jual Beli yang akan dibuat. Padahal hal tersebut merupakan keinginan pihak yang menghadap notaris. Untuk mempertanggungjawabkan profesinya dan tanggung jawabnya selaku notaris, dilaporkan atas perbuatan pidana. Meningkatnya variasi kejahatan di dunia, menyebabkan korban yang semakin meluas, bukan hanya para penghadap saja, namun Notaris pun sering kali menjadi korban pemidanaan. Notaris harus mendapatkan perlindungan hukum atas dirinya. Upaya-upaya hukum harus ditempuh demi mencapai suatu kebenaran dan keadilan bagi notaris yang bersih. Inkonsistensi yang terjadi di masyarakat serta hal-hal yang terjadi diluar aturan hukum yang berlaku itulah yang mulai menjadikan celah untuk menjadikan Notaris melakukan perbuatan pidana. Masyarakat yang bersih, membenci akan adanya segala bentuk kejahatan, setiap kejahatan merupakan pelanggaran hukum dan melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang hidup di kehidupan masyarakat. Notaris berperan aktif sebagai pejabat umum yang baik. Untuk mengantisipasi dan membuat suatu perikatan di masyarakat terutama di zaman era globalisasi ini.  Maka dari itu eksistensi hukum yang berlaku harus dapat memberikan jalan terang bagi profesi notaris. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Felix The S.Kom., S.H. Narotama University Surabaya Magister Kenotariatan 2017-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14855 10.14710/mmh.46.3.2017.217-227 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 217-227 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14855/12658 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11084 2017-03-28T12:54:51Z mmh:ART

PEMBERDAYAAN TOKOH MASYARAKAT SEBAGAI CARA MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH Marpaung, Lintje Anna The local government together with community leaders consisting of traditional leaders, religious leaders, and NGOs need to work together in building the region so that it can thrive again and be able to strengthen the character of Indonesian society, in a society that increasingly modern and multicultural. With the cooperation, areas that initially the potential for conflict, it can be prevented by approaches are persuasive by the community leaders, to be more tolerant and try to take advantage or learn from the conflict. The principles of cooperation between local government and community leaders in strengthening regional autonomy in general that good governance principles that can be used as a guide in conducting cooperation between community leaders with local. Keyword: Empowerment, Government, Leaders, Society, Autonomy. Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, dan LSM perlu bersinergi dalam membangun daerahnya sehingga bisa berkembang lagi dan dapat menguatkan karakter masyarakat Indonesia, di tengah masyarakat yang semakin modern dan multikultural. Dengan kerjasama, daerah-daerah yang semula berpotensi untuk terjadinya konflik, dapat dicegah dengan pendekatan-pendekatan secara persuasif oleh para tokoh  masyarakat, bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut. Prinsip-prinsip kerjasama antara pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat dalam memperkuat otonomi daerah secara umum yaitu prinsip good governance yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antara tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah. Kata Kunci : Pemberdayaan, Pemerintahan, Pemimpin, Masyarakat, Otonomi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11084 10.14710/mmh.43.4.2014.538-545 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 538-545 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11084/9638 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/25441 2020-10-29T21:39:13Z mmh:ART

EKSISTENSI SANKSI ADAT JERET NARU DALAM MASYARAKAT GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH Surya, Achmad Basri, Hasan Sanksi Adat; Jeret Naru; Masyarakat Gayo; Kabupaten Aceh Tengah Masyarakat Gayo merupakan salah satu suku yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dimana masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat. Tindak pidana perzinaan dalam masyarakat adat Gayo merupakan perbuatan sumang (tabu) dan sangat ‘aib. Sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang karena terlibat dengan perbuatan zina dan perkawinan satu kampung adalah sanksi adat “Jeret Naru” (Kuburan Panjang) yang berarti pelakunya dianggap hilang, terbuang, dari kampung asalnya. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan memadukan sumber data primer dan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian eksistensi sanksi adat Jeret Naru pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah yaitu di Kampung Linge dan Kampung Asir-Asir masih tetap dipertahankan. Kedua, Kedudukan sanksi adat Jeret Naru perspektif hukum pidana tidak bertentangan dan keberadaan sanksi adat Jeret Naru dapat mengisi kekosongan hukum yang tiada bandingannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) Direktorat Riset dan Pegabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset Dan Teknologi Tahun 2019 2020-10-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25441 10.14710/mmh.49.4.2020.359-368 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 359-368 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25441/18133 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13078 2017-03-28T09:56:49Z mmh:ART

PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) DAN PENCIPTAAN HUKUM (RECHTSSCHEPPING) OLEH HAKIM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN Malikhatun Badriyah, Siti legal finding, the rule of judge At present, the judge should have high creativity and progressive minded, so it really enforce the law in accordance with the values a a that develop within the society. In judging and decision making, judges must conduct rechtsvinding, so that decisions can actually bring about justice for the coveted society. In Jaw enforcement judges should adhere to the principle that the law is for man, not man for the law, so it should really pay attention to the dynamics of society. Judges no longer a la Bouche de la loi (funnel legislation), but also conduct rechtsvinding of rechtsschepping even if the decision followed the other judges in decisionmaking. Thus, the judge should have as a vigilante or a mujtahid (one who fought jihad), which can reveal the hidden force of law, so the law becomes sharp and can solve problems in society. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13078 10.14710/mmh.40.3.2011.384-392 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 384-392 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13078/9813 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/58116 2025-05-26T20:35:36Z mmh:ART

EKSISTENSI DAN KONSTITUSIONALITAS PIDANA MATI MENURUT UUD 1945 BERKAITAN DENGAN TUJUAN HUKUM ISLAM Muhammad, Abdul Azis Sodikin, Sodikin Existence; Islamic law; Death Penalty; Constitutionalitysionalitas The death penalty has unique characteristics that are different from other forms of punishment. The aim of being studied is to know the existence and constitutionality of the death penalty concerning the objectives of Islamic law This research uses doctrinal research with a legislative approach and decisions regarding the death penalty. The results of this research explain that the application of the death penalty as a form of punishment known in Indonesian criminal law is in harmony with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its existence is by Islamic Law. The death penalty in Islamic law states that the concept of the objectives of Islamic law contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the concept of maqashid sharia which can be used as an alternative in resolving legal problems in society Faculty of Law, Universitas Diponegoro Universitas Muhammadiyah Jakarta 2024-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/58116 10.14710/mmh.53.2.2024.167-178 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 167-178 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/58116/27325 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5859 2017-03-28T10:42:51Z mmh:ART

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PREDICATE CRIMES Alkostar, Artidjo pencucian uang, predicate crime. Abstract This paper departs from the criminal acts of any problems related to money laundering as suplementary crimes and is there a legal basis for implementing the transfer of the burden of proof is absolute (shifting burden of proof) in the process of money laundering. The results of the study concluded that in addition to corruption, crimes related to money laundering as well suplementary narcotics crimes, banking fraud, forgery letter as a predicate crime. The legal basis for implementing the transfer of the burden of proof is absolute (shifting burden of proof) in the process of money laundering is applied Article 69 of Law No. 8 In 2010, the point of origin or the predicate offense is not mandatory crime proved first. Keywords : money laundering, predicate crime.   Abstrak Tulisan ini berangkat dari permasalahan tindak pidana apa saja yang terkait dengan pencucian uang sebagai suplementary crimes dan adakah landasan hukum untuk menerapkan pengalihan beban pembuktian secara mutlak (shifting burden of proof) dalam proses tindak pidana pencucian uang. Hasil kajian menyimpulkan, bahwa selain korupsi, tindak pidana yang terkait dengan pencucian uang sebagai suplementary crimes juga narkotika, perbankan, penipuan, pemalsuan surat yang menjadi predicate crime. Landasan hukum untuk menerapkan pengalihan beban pembuktian secara mutlak (shifting burden of proof) dalam proses tindak pidana pencucian uang diterapkan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010, yang intinya tindak pidana asal atau predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Kata Kunci : pencucian uang, predicate crime. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5859 10.14710/mmh.42.1.2013.45-54 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013; 45-54 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5859/9894 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17002 2020-04-17T07:14:38Z mmh:ART

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH DI INDONESIA Pinilih, Sekar Anggun Gading Hikmah, Sumber Nurul Hukum Tata Negara Pancasila, Kebebasan Beragama dan Beribadah, Indonesia Indonesia merupakan negara dengan pluralisme agama, dimana tidak hanya satu agama saja yang diakui oleh negara, tetapi lebih dari satu agama beserta kepercayaan, Artinya, setiap orang Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih, memeluk, mengajarkan agama sesuai keyakinannya tanpa gangguan dan tanpa mengganggu agama orang lain. Penulisan ini akan membahas mengenai apa saja pengejawantahan nilai-nilai Pancasila di Indonesia, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menjamin hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Pancasila hadir sebagai pemersatu bangsa dalam menjalankan keberagaman tersebut, utamanya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini yang kemudian menjiwai Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum dalam menjamin hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17002 10.14710/mmh.47.1.2018.40-46 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 40-46 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17002/13374 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11443 2018-08-09T07:21:55Z mmh:ART

TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MENERIMA BANTUAN KEMANUSIAAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM Puspita, Natalia Yeti the State Responsibility, Humanitarian Assistance, Natural Disaster Emergency Response, Tanggung Jawab Negara, Bantuan Kemanusiaan, Tanggap Darurat Bencana Alam Every year international community is faced with the challenge of responding to disaster that exceeds the capacity of the existing national infrastructure.The state is the principal actor that has sovereignty to cope with natural disasters in the country. The principle of sovereignty should be interpreted broadly as a responsibility to protect are included in this receiving outside assistance when natural disasters occur massively and infrastructure of the country concerned is not able to copeSetiap tahun masyarakat internasional dihadapkan pada tantangan meresponbencana alam yang melebihi kapasitas infrastruktur nasional yang ada. Negara merupakan aktor utama yang mempunyai kedaulatan untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi di negaranya tersebut. Prinsip kedaulatan tersebut harus diartikan secara luas sebagai sebuah tanggung jawab untuk melindungi termasuk dalam hal ini menerima bantuan dari pihak luar manakala bencana alam tersebut terjadi secara massif dan infrastruktur negara yang bersangkutan tidak mampu menanggulanginya Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11443 10.14710/mmh.44.2.2015.208-215 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 208-215 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11443/9658 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34137 2021-11-17T13:03:14Z mmh:ART

EKSISTENSI YURIDIS DAN EMPIRIS HUBUNGAN KERJA NON-STANDAR DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA Izzati, Nabiyla Risfa Gig Economy; Hubungan Kerja Non-Standar; PKWT; Pekerja Paruh Waktu Penelitian ini mengkaji pengaturan hubungan kerja non-standar dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi pekerja. Menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis, terdapat dua bentuk hubungan kerja non-standar yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni hubungan kerja dengan sistem kontrak (PKWT) dan hubungan kerja outsourcing. Sedangkan, dua bentuk hubungan kerja non-standar lain, yakni hubungan kerja part-time atau on-call dan disguised employment relationship belum diatur dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Padahal, secara empiris, data menunjukkan bahwa baik pekerja part-time maupun pekerja gig-economy yang dapat dikategorikan sebagai disguised employment relationship telah lama eksis dan bahkan terus meningkat jumlahnya di Indonesia. Ketiadaan pengaturan ini berimplikasi pada absennya perlindungan hukum bagi banyak pekerja dalam hubungan kerja non-standar. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34137 10.14710/mmh.50.3.2021.290-303 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 290-303 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34137/19850 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5061 2017-03-28T09:33:09Z mmh:ART

MEMBANGUN KONSTRUKSI POLITIK HUKUM MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Rozah, Umi Build upon this research on "Building Leval Policy Construction on Penal Mediation as Alternative in Criminal Matters Settelement". obtained that practices of penal mediation in society which is popular as "kinship settlement" in certaint criminal cases, such as complaints offences (compalints delict), negligance offences, offences that result with small lost, offences in family relationship, and domestic abused offences. But nowadays, an agreement as result of penal mediation settlement in practices by society does't have binding of law cause of no provision that regulate it. Furthermore, even if an restitution has fulfielled for victim could be prosecuted in criminal justice process cause of his/her offences. Thile in special cases, practices of penal mediation could be performed in all stages in criminal justice process, such as in process og investigation, prosecution, and justice. However, an agreement as result of penal mediation between performance. An agreement just could be used to be one of reasons to consider to make light of punishment. Facts show up that society and law enforcement officer need alternative settlement in criminal institutionalization of penal mediation in special cases. Furthermore its need acknowledment and institutionalization of penal mediation as part of criminal justice process under penal mediation enactment. The needs of penal mediation accordance with penal law reform concept in draft Indonesia Penal Code 2008 (RUU KUHAP) in article 145, that enacted penal mediation (settlement out of court) as one of reasons to come off presecution authority. In this initial research, created legal polity construction in penal mediation, and established of policy in penal mediation performance in future such as juridical definition, offences could be solved by penal mediation, principles of penal mediation, and penal mediation settlement either perform out of criminal justice process or within criminal justice process. This research base on Research Methods with socio legal research-doctrinal approach, specification by descriptive analysis, that need primary and secondary data. Primary data be obtained by interview with Police Departement Officers, Prosecutors, and Judges. Analysis methods use qualitative analysis.Kata Kunci : Membangun, Konstruksi, Politik Hukum, Mediasi penal. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-07-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5061 10.14710/mmh.39.3.2010.281-296 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 281-296 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5061/9764 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13142 2017-03-28T10:56:16Z mmh:ART

ASPEK HUKUM KESELAMATAN PENERBANGAN Pramono, Agus Legal Aspects, Salvation, Flight Chicago Convention, 1944 is an instrument of international law which is produced by the International Civil Aviation Organization (/CAO), regulate international civil aviation including aviation safety material that binds to all /CAO member States. Aircraft is a high-tech product in order to set aviation safety requirements and regulations are very strict non-negotiable slightest. The regulations are very strict in the aviation world devoted to creating a safe flight. Realization of aviation safety depends on a variety of factors related to both quality and disciplined crew, passenger awareness of the importance of aviation safety (body and protective facilities) and natural factors. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13142 10.14710/mmh.42.4.2013.601-608 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013; 601-608 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13142/9965 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/72813 2025-09-29T21:48:00Z mmh:ART

GREGORY LEYH’S APPROACH TO CONSTITUTIONAL HERMENEUTICS: A CRITICAL ANALYSIS OF LEGAL HERMENEUTICS ACCORDING TO HANS-GEORG GADAMER Hermawan, Muhammad Ilham Constitutional Interpretation; Originalism; Non-originalism; Hermeneutics; Legal Philosophy Constitutional interpretation is a crucial and evolving field that extends beyond judges, involving legal scholars, citizens, and political theorists. It encompasses various methods such as originalism, textualism, moral reasoning, structural reasoning, and comparative constitutional law, each offering distinct approaches to understanding the Constitution. These methods are often categorized into two schools of thought: originalist and non-originalist. The debate between these two approaches has been a source of recurring controversy, with originalism advocating for adherence to the framers’ intentions and non-originalism promoting a more dynamic, “living” interpretation. Terence Ball emphasizes the significance of constitutional interpretation, dubbing it “deadly hermeneutics,” as a nation’s fate hinges on how its Constitution is understood and applied. While traditional theories focus on textual meaning or historical context, this article proposes that constitutional interpretation must also be approached ontologically—understanding the very essence of interpretation. Drawing on Gadamer’s philosophical hermeneutics, this study suggests that constitutional interpretation should be viewed as a dynamic process influenced by historical understanding, language, and societal context. Constitutional hermeneutics, as a theoretical framework, opposes rigid methodologies and emphasizes the role of language, historical context, and prejudices in shaping meaning. It offers a more holistic understanding, allowing for the Constitution to evolve with societal changes, ensuring its relevance in modern governance. This approach provides a more comprehensive solution to the challenges posed by the debate between originalism and non-originalism. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72813 10.14710/mmh.54.2.2025.255-268 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 255-268 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72813/29196 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9033 2017-03-28T11:27:41Z mmh:ART

KELEMAHAN PENERAPAN CLOSED LIST SYSTEM SERTA IMPLIKASINYA DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Sa'adah, Nabitatus Closed List , BPHTB The Act No. 28 of 2009 of Regional Tax and Retribution is intended to support regional head through tax sector in order to conduct implementation of regional autonomy. There are significant changes in the new law among others are transfer of BPHTB as Districts Tax and implementation of close list system.Implementation of closed list system has several weaknesses such as local government unable to act much if there are provisions of multiple interpretations, which disadvantage the region. Such thing should be demonstrate on regulation related to BPHTB therefore it will create implication of regional disadvantage. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9033 10.14710/mmh.43.1.2014.132-139 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 132-139 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9033/7338 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21016 2020-04-17T07:18:58Z mmh:ART

PENERAPAN SAKSI PIDANA KORPORASI PADA BANK DAN IMPLIKASINYA Ramelan, Yudha Hukum Indonesia Bank as corporation; Implementation of corporate crime; The impact of implementaion criminal sanction A criminal act by corporation is criminal offense that can be asked for criminal liability to the  corporation in accordance with the laws and regulations concerning the corporation. Banks as corporate legal entities can be prosecuted before the law and tried if in carrying out their business activities the bank is suspected of committing a crime that is threatened with criminal sanction, including committing a crime of money laundering or corruption. Corporation  can be punished  to pay fine penalties and other additional penalties such as dissolution or revocation of business licenses. As a trust-based financial institution, if a bank commits a crime, the impact caused by the crime is not only detrimental to the bank itself, damages the reputation of the bank but also harms the community of depositors and other parties responsible for handling bank resolutions. Looking at the impact, the application of corporate criminal responsibility to banks must be carried out carefully and selectively. If these sanctions happen to a large-scale bank (systemic bank),  it can be multiple effects cause. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Yudha Ramelan Lembaga Penjamin Simpanan 2019-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21016 10.14710/mmh.48.1.2019.80-97 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 80-97 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21016/14770 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40207 2022-03-10T21:03:56Z mmh:ART

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT IZIN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA PASCA HADIRNYA OMNIBUS LAW Amir, Nabbilah Watumlawar, Jerry Spatial Law Pulau-Pulau Kecil; Pemanfaatan; Izin Pengelolaan Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menimbulkan problematika. Kekhasan dari Negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya memberikan konsekuensi logis untuk pengoptimalan terkait pengelolaannya, sehingga undang-undang tersebut ada, bertujuan untuk memperbaiki disharmonisasi perundang-undangan dan guna mempercepat investasi demi pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Secara khusus izin pemanfaatan pulau-pulau kecil merupakan salah satu aspek yang terdampak dari kehadiran undang-undang ini. Maka penulisan kali ini dengan merujuk pada pengaturan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil. Izin pemanfaatan dapat menjadi salah satu upaya untuk percepatan pemenuhan tujuan berbangsa dan bernegara namun tetap perlu adanya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang tepat oleh pemerintah. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40207 10.14710/mmh.51.1.2022.71-81 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 71-81 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40207/21094 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5767 2017-03-28T10:34:18Z mmh:ART

STRATEGI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN Rodiyah, Rodiyah Kebijakan, Otonomi Daerah, PUG, Pendidikan Abstract Central Java Education Office Report (2007) shows the number of women illiteracy in districts is relatively higher, 16.41% disparity. Year 2008 PUG implement pilot education project in 9 Districts / Cities. Year 2009 budget for Education PUG 3,5 Billion to realize RPJMD on Justice Mission realization of gender equality.Not all SKPD II District has aggregated data. This situation complicates policy-making autonomy to accelerate PUG. PUG implementation of education has been done with related offices and even synergize the state institutions and Universities. Reality PUG data base implementation of education becomes important-the strategic moment as the basic text of the Academic as well as a basic draft regional regulation Gender Responsive education. Keywords: Policy, Local Government, PUG, Education Abstrak Laporan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah (2007) menunjukan angka buta huruf perempuan di kabupaten/kota relatif lebih tinggi, disparitas 16,41%. Tahun 2008 melaksanakan Pilot Proyek PUG pendidikan di 9 Kabupaten/Kota. Tahun 2009 menganggarkan PUG Pendidikan 3,5 Milyard untuk merealisasikan RPJMD pada Misi terwujudnya Keadilan dan kesetaraan gender. Belum seluruh SKPD II Kabupaten/Kota mempunyai data pilah. Keadaan ini mempersulit pembuatan kebijakan otonomi daerah untuk mempercepat PUG. Pelaksanaan PUG pendidikan sudah dilakukan  dengan mensinergiskan dinas terkait bahkan lembaga negara dan Perguruan Tinggi. Realita data base pelaksanaan PUG pendidikan menjadi moment penting-strategis sebagai dasar Naskah Akademik sekaligus menjadi dasar Raperda  pendidikan Responsif  Gender. Kata Kunci: Kebijakan, Otonomi Daerah, PUG, Pendidikan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5767 10.14710/mmh.41.3.2012.375-384 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012; 375-384 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5767/9855 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13722 2017-03-29T04:08:56Z mmh:ART

URGENSI DITERAPKANNYA PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH Owa da Santo, Maria Fransiska Perusahaan Daerah; Prinsip Good Corporate Governance; Model Corporate. Perusahaan daerah memiliki peranan yang penting dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah. Layaknya sebuah perusahaan, perusahaan daerah dapat mengalami kerugian. Kerugian ini dapat disebabkan oleh buruknya pengelolaan perusahaan daerah karena dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Fokus kajian dalam tulisan ini adalah (1)Peranan organ perusahaan daerah dalam menjalankan kegiatan perusahaan; dan (2) Pentingnya Prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan daerah.Perusahaan Daerah Flobamor merupakan salah satu perusahaan daerah (BUMD/Badan Usaha Milik Daerah) di Provinsi NTT. Dalam praktek dilapangan membuktikan bahwa PD Flobamor belum mengalami keuntungan. Walaupun telah berubah status bentuk badan hukum dari PD menjadi PT BUMD namun belum mampu berkontribusi secara positif terhadap peningkatan Pendapan Asli Daerah (PAD). Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-07-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13722 10.14710/mmh.45.3.2016.181-190 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 181-190 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13722/10439 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9309 2017-03-28T12:49:52Z mmh:ART

KONSEKSTUALITAS HUKUM ISLAM DI INDONESIA; Studi Terhadap Hukum Wakaf Hamzani, Achmad Irwan Contextuality, Islamic Law, The Law of Waqf The law waqf including parts of Islamic law in Indonesia dynamic and contextual. Many if the new provisions that have not been there before, some even ouside the mainstream understanding. Contextuality of Islamic law in the field of waqf can be a good example in the framework of exploring and developing other areas of law that Islamic law is always relevant. Islamic law to be resistant to the times that suit for every age and penetrate the territorial limits. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9309 10.14710/mmh.43.3.2014.340-347 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 340-347 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9309/7535 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/24954 2020-04-17T07:23:01Z mmh:ART

IMPLEMENTASI UU WAKAF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI WILAYAH PESISIR JAWA TENGAH Islamiyati, Islamiyati Rofiq, Ahmad Setyowati, Ro’fah Hendrawati, Dewi UU Wakaf; Hukum Wakaf; Penyelesaian Sengketa; Jawa Tengah Praktek wakaf di masyarakat bagian utara wilayah Jawa Tengah menimbulkan sengketa hukum wakaf. Penelitian menganalisis implementasi Pasal 62 UU No. 41/2004 dalam penyelesaian sengketa wakaf di Jawa Tengah tahun 2016 dan model penyelesaiannya. Jenis penelitian field research dengan sampel penelitian dari wilayah Kabupaten Kendal, Demak dan Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan adalahyuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian sengketa wakaf di daerah Jawa Tengah Bagian Utara menggunakan metode sesuai Pasal 62 UU Wakaf, yakni jalur litigasi dan non litigasi. Para pihak lebih banyak menggunakan jalur non litigasi melalui musyawarah (23 %) dan melalui mediasi (60,8 %). Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-10-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/24954 10.14710/jmki.%v.%i.%Y.57-60 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 331-340 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/24954/15895 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12914 2018-08-09T07:23:26Z mmh:ART

KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PRESIDEN TERHADAP “HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA” Marwiyah, Siti President, Authority, Constitution, Government The Constitutional of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) gives nit a little authorizes to the President. One of the authority is to set “happenings crunch yhat fonced” because the country is not always in a state of normal//peace/stable. At the time of the reverse of President as head of state was given the constitutional authorithy to establish a state of emergency in the form of Government Regulation in Leu of Law (PERPPU) Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12914 10.14710/mmh.44.3.2015.296-304 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 296-304 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12914/9708 Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/51904 2023-05-11T19:45:09Z mmh:ART

THE LEGAL REGULATORY FRAMEWORK OF SHARIA SECURITIES CROWDFUNDING IN INDONESIA Noor, Afif Regulation; Sharia Securities Crowdfunding; Sharia Compliance; Legal Protection The Sharia SCF industry is thriving in Indonesia with an increasing number of providers and users, but it is also very high risk. To establish trust and ensure investment security, a strong legal framework is needed. This study uses a statutory approach to examine the legal regulatory framework for Sharia SCF. The research found that while Article 33 of the 1945 Constitution forms the basis of Sharia SCF regulations, the industry is not specifically regulated by law. Instead, the Financial Services Authority issued POJK No. 57/2020 based on Law No. 21/2011. However, in the future, the Sharia SCF industry must be regulated by law to provide maximum legal certainty and protection for users or consumers. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/51904 10.14710/mmh.51.4.2022.433-444 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 433-444 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/51904/23646 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5802 2017-03-28T10:47:20Z mmh:ART

HAMBATAN TEKNIS DI BIDANG PERDAGANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN KASUS TEMBAKAU INDONESIA-AMERIKA SERIKAT Priyono, FX.Joko Non-tariff barrier, protection of human health, Indonesia Clove Cigarette Abtract Unfair trade practices often happen in international trade inter alia non tariff barrier. Technical barrier is a part of non tariff barrier. WTO members esepcially developed countries often do this measure. Its classical ground is to protect life or health of human, animal and plant. This measures sometime is aimed at protecting domestic industries against import attact. It happens in US-Indonesia case on Indonesia Clove Cigarette marketed in US and regarded as a threat to like cigarette producers. Due to protection of human health, US Government restricted Indonesia Clove Cigarette while there was a light cigarette as like product at the same market. This measure has no legal basis and unproved. Hence, US Government Policy of restricting Indonesia Clove Cigarette should be revoked and open market access Indonesia Clover Cigarette and another cigarette.   Keywords : Non-tariff barrier, protection of human health, Indonesia Clove Cigarette Abstrak Dalam praktek perdagangan internasional sering terjadi paraktek-praktek yang tidak sehat antara lain hambatan non tarif. Hambatan teknis merupakan bagian dari hambatan non tarif. Negara-negara anggota WTO terutama negara-negara industri maju sering melakukan tindakan ini. Alasan klasiknya adalah perlindungan kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tanaman. Terkadang tindakan ini sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri terhadap serangan impor. Kondisi ini terjadi pada Kasus US-Indonesia tentang rokok kretek Indonesia yang dipasarkan di AS dan mengancam produsen rokok sejenis. Dengan alasan perlindungan kesehatan manusia, rokok kretek di Indonesia dihambat di AS padahal di pasar yang sama terdapat pula “light cigarette” buatan AS yang merupakan produk sejenis (like product). Tindakan AS ini tidak berdasar dan tidak terbukti. Oleh karena itu, kebijakan AS yang membatasi “Clove Cigarette” Indonesia harus dicabut dan membuka akses pasar bagi rokok kretek Indonesia dan lainnya.   Kata kunci : Hambatan non tarif, perlindungan kesehatan manusia, Rokok Kretek Indonesia Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5802 10.14710/mmh.42.2.2013.155-161 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013; 155-161 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5802/9907 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14686 2020-04-17T07:11:10Z mmh:ART

DAMPAK PERKAWINAN ORANG BETAWI DI BAWAH UMUR (DAERAH KRANJI BEKASI, JAWA BARAT) Henny Wiludjeng, Johana Maria perkawinan di bawah umur; dampak bagi istri; keluarga betawi. Pada penelitian sebelumnya di wilayah Jakarta memang masih ditemukan perempuan-perempuan dari berbagai suku bangsa yang menikah di bawah umur.  Apakah juga ada pernikahan semacam ini pada orang Betawi?  maka penelitian ini diadakan untuk menemukan hal itu, dan dampaknya bagi perempuan betawi.   Jenis penelitian adalah penelitian sosiolegal. Lokasi Penelitian di wilayah RW daerah Kranji.  Pengumpulan data dilakukan dengan sensus dan dilanjutkan dengan wawancara.  Dari hasil penelitian masih ada yang menikah di bawah umur.  Mereka tidak mengetahui adanya undang-undang perkawinan yang membatasi usia pernikahan. Mereka menikah ada yang karena dijodohkan.  Dalam kehidupan pernikahan, mereka banyak mengalami kesulitan dan merasa terbebani. Mereka mengharapkan anak-anaknya menikah setelah usia dewasa. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14686 10.14710/mmh.46.2.2017.136-145 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 136-145 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14686/12649 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10477 2017-03-28T09:53:12Z mmh:ART

IMPLENTASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH Ismail, Tjip The enactment of The act Number 2211999, about The Local Government and The Act Number 2511999, about The Balancing Financial between Central and Local Government, they have changed the centralization system to the decentraiization in form of giving the regional autonomy, which it's real, broad and responsible. One of the impacts of that policy is The Local Government's fiscal decentralization (financing the regional autonomy), which it is authorities to coiiect the local tax and local retribution in order to financing public services in local region. Based on the argument, they important reviewed, such as: (a) how the basic concept of the local tax and retribution tax; (b j What is the legal basis of the local tax and retribution tax; and (c) how the implementation of local tax and local retribution. The basics concepts of local tax and local retribution, its essentially, should be able to provide local revenue in accordance with the degree of fiscal autonomy period and clearly had an impact on the fiscal responsibility of owned the relevant owned. The legal basics of tax collecting, such as The Article Number 23A ofUndang- UndangDasar1945; The Article Number 7, Paragraph 4 of The Act Number 1012004, about The Establishment, Regional Regulation; The implementation of the tax collecting have to based on the principles or system, which it is called "closed list". Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Pungutan Pajak Daerah, "Closed List" Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10477 10.14710/mmh.40.2.2011.256-262 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 256-262 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10477/8353 Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29590 2020-12-01T21:04:41Z mmh:ART

URGENSI PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Mahmud, Ade Korupsi; Kerugian Negara; Hukum Progresif Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian negara cukup besar. Indonesia perlu menerapkan cara berhukum yang khusus untuk memerangi korupsi agar aset hasil korupsi yang dikuasai pelaku dapat dikembalikan. Realitas menunjukan nilai kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang berhasil dikembalikan ke negara. Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi dalam menyembunyikan aset hasil korupsi mendorong urgensi menerapkan strategi penegak hukum progresif dengan melaksanakan 2 (dua) langkah strategis yaitu: (1) melakukan tindakan rule breaking dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap aset terdakwa untuk jaminan pembayaran kerugian negara; (2) hakim memberikan putusan contra legem berupa kewajiban membayar uang pengganti tanpa subsider yang didahului dengan sita jaminan sehingga akan menutup ruang terdakwa untuk lepas dari pembayaran uang pengganti. Faculty of Law, Universitas Diponegoro fakulty of law Unisba 2020-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29590 10.14710/mmh.49.3.2020.256-271 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 256-271 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29590/17729 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13069 2017-03-28T09:56:38Z mmh:ART

HARMONISASI HUKUM HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER DENGAN KULTUR HUKUM MASYARAKAT INDONESIA Paserangi, Hasbir ntellectual property rights, computer programme, legal culture Indonesia, being a part of international community, cannot neglect the existence of international law . Indonesia, as a consequence, should harmonize international law within municipal law. It also should be done on the rules relating the protection of intellectual property rights. This rules is sourced from international conventions.Implementation of intellectual property right protection ,actually sources from state practice. Relating with it then, the implementation of intellectual property right protection should in-line with the values of nation. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13069 10.14710/mmh.40.3.2011.313-324 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 313-324 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13069/9804 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50181 2025-01-12T20:56:19Z mmh:ART

PILIHAN TANPA PILIHAN: KOLOM KOSONG DAN PERLINDUNGAN HAM DALAM PEMILUKADA CALON TUNGGAL Hartina, St Affandi, Hernadi Kolom Kosong; Pemilukada; Hak Pilih; Pemilu Calon Tunggal; Hukum Pemilu Kolom kosong dipandang sebagai solusi agar Pemilukada tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian hak dipilih kepada kolom kosong dalam pelaksanaan Pemilukada serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kolom kosong sebagai kompetitor dalam Pemilukada muncul akibat tidak terpenuhinya persyaratan minimal dua pasangan calon. Pemberian hak dipilih kepada kolom kosong sebagai solusi alternatif dalam situasi pasangan calon tunggal dinilai tidak tepat. Pemerintah seharusnya merancang solusi lain untuk mencegah terjadinya pasangan calon tunggal dalam Pemilukada. Selain itu, pemberian hak dipilih kepada kolom kosong berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam pengelolaan pemerintahan daerah, khususnya terkait efektivitas kepemimpinan oleh pejabat kepala daerah. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-03-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50181 10.14710/mmh.53.1.2024.67-77 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 67-77 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50181/27278 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/downloadSuppFile/50181/12082 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5835 2017-03-28T10:51:50Z mmh:ART

PROBLEMATIKA POSISI BURUH PADA PERUSAHAAN PAILIT Budiyono, Tri pailit, pekerja, hak normatif, perusahaan, hak preferen Abstract The company which is stated in bankruptcy, sometimes have to face crucial problem in accordance with employees’ right to recieve sum of money, which is called normative rights. The Indonesian legal system  has protected the employees’ right by classifying the employees’ wage as a privilege debt. However, in empiric manner the employees’ rights are often ignored because another creditors have the right to pay previously than employees. In this condition, employees and their federation try to file the lawsuit in Constitution Court, to cancel the rule that weakens the employees’ normative rights, but unfortunately employees’ effort was fail. Nevertheless, Constitution Court sent ethical messages that is necessary social programs to cover the weakness of the law. Those ethical messages was addresed to the government. According to the ethical messages, the Government should have the improvement of legal rule in order to give a certainty of the employees’ right. Key words : bankruptcy, employee, normative rights, corporation/ employer,  privilege right. Abstrak Perusahaan yang dinyatakan pailit, seringkali menghadapi permasalahan krusial dengan para pekerjanya nerkenaan dengan pembayaran hak normatifnya. Sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak buruh dengan mengklasifikan hak buruh atas pembayaran gajinya sebagai hutang preferen (dengan hak mendahulu). Namun demikian, secara empirik hak buruh tersebut seringkali terabaikan karena kreditor memiliki hak mendahulu yang derajadnya lebih tinggi dibanding dengan hak buruh. Dalam keadaan yang demikian pekerja melalui Federasi Pekerja mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan ketentuan hukum dalam UU Kepailitan yang memperlemah posisi buruh, sayangnya gugatan tersebut ditolak. Namun demikian, MK memberikan memberikan perintah etis kepada pemerintah. Perintah etis tersebut  pada dasarnya meminta negara untuk mengembangkan ketentuan hukum  agar memberikan kepastian terhadap hak-hak pekerja. Kata kunci : pailit, pekerja, hak normatif, perusahaan, hak preferen Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5835 10.14710/mmh.42.3.2013.416-425 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013; 416-425 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5835/9938 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17540 2020-04-17T07:15:42Z mmh:ART

KECAKAPAN HUKUM DAN LEGALITAS TANDA TANGAN SEORANG TERPIDANA DALAM MENANDATANGANI AKTA OTENTIK Wirahutama, Danang Novianto, Widodo Tresno Saptanti, Noor Akta otentik; cakap hukum; tanda tangan. Eksistensi notaris sebagai pejabat umum adalah mengakomodir segala hal yang berkaitan denganhukum keperdataan, khususnya kebutuhan masyarakat akan pembuktian dengan pembuatan akta otentik. Kecakapan hukum dan legalitas tanda tangan penghadap sangat penting diperhatikan karena dapat mengakibatkan akta otentik tersebut menjadi akta dibawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa terpidana di lembaga pemasyarakatan cakap bertindak dalam hukum dengan menandatangani atau menjadi akta di hadapan notaris.Kecakapan bertindak dalam hukum sebagaimana pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada menyebut bahwa orang yang ada dalam lembaga pemasyarakatan menjalani sanksi pidana dinyatakan tidak cakap bertindak dalam hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak kewargaan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17540 10.14710/mmh.47.2.2018.118-127 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 118-127 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17540/13384 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11430 2018-08-09T07:12:22Z mmh:ART

KAJIAN TERHADAP PENDEKATAN ILMU HUKUM NORMATIF DAN ILMU HUKUM EMPIRIK SEBAGAI DUA SISI PENDEKATAN YANG SALING MENGISI Krismiyarsi, Krismiyarsi Normative Jurisprudence, empirical Jurisprudence, Ilmu Hukum Normatif, Ilmu Hukum Empirik Law is a social phenomenon that has various aspects and dimensions of the broad and diverse. Therefore, scientifically, we can study law from several points of view. Based on the purpose and characters, the science of law can be divided into two types, namely the Normative Jurisprudence and Empirical Jurisprudence. These two approaches to do dichotomy and opposed to each other, but rather complement each other as a connecting line.Hukum adalah gejala kemasyarakatan yang mempunyai berbagai aspek dan dimensi yang luas dan majemuk., karena itu, hukum secara ilmiah dapat dipelajari dari beberapa sudut pandang. Berdasarkan tujuan dan sifatnya, ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yakni Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu-ilmu Hukum Empirik. Ke dua pendekatan ini jangan dikhotomikan dan dipertentangkan satu dengan  lainnya, melainkan  saling mengisi sebagai suatu garis menyambung Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11430 10.14710/mmh.44.1.2015.114-122 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 114-122 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11430/9687 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33822 2021-05-11T23:18:59Z mmh:ART

POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL YANG RESPONSIF DI ERA GLOBALISASI Astomo, Putera Globalisasi; Hukum Politik; Responsif; Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia, pendidikan menjadi prioritas utama karena tuntutan globalisasi. Pemerintah fokus untuk membangun Sistem Pendidikan Nasional yang berbasis pada pengembangan sumber daya manusia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keseriusan pemerintah terlihat melalui politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pendidikan. Paper ini bertujuan mengkaji tentang bagaimana terwujudnya politik hukum yang responsif dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional di era globalisasi. Permasalahan yang muncul adalah apakah politik hukum pemerintah di bidang pendidikan sudah responsif? Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang responsif di era globalisasi menuntut partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum di bidang pendidikan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33822 10.14710/mmh.50.2.2021.172-183 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 172-183 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33822/19340 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4868 2017-03-28T09:33:09Z mmh:ART

PERLINDUNGAN "KHUSUS" BAGI NASABAH PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Setyowati, Ro'fah Islamic bank existence is a fact that the umah realize the important of Islamic Law (syariah). They attempt to maximizing to apply the syariah because as consumer they need safety. If their bank apply syariah principle purerly, they will be peacefull. Therefore, a policy and effort a build syariah principle is an action to protect consumers specifically. Relating is this case, the paper will discuss about the definition of consumers protection. Besides that this paper also discuss the scope of special consumers protection. Moreover, this research to look for the rock as PPS and DSN as the main institution related to special consumers protection, fur there more, this research also to explore the problems by these institutions (DSN and DPS).Kata Kunci : Perlindungan, Nasabah, Perbankan Syariah. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-07-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4868 10.14710/mmh.39.3.2010.205-212 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 205-212 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4868/9755 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13129 2017-03-28T10:56:05Z mmh:ART

PENYELESAIAN KASUS KORUPSI SECARA INFORMAL PADA PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT Fitriati, Fitriati Tamin, Sjafaruddin Case of Corruption, Informal Channels, Government Nagari The purpose of research is to analyze the settlement of cases of corruption in the government through informal villages. Approach to the problems that used descriptive-analytical. The collected data were analyzed using qualitative analysis to start with the literature used. In research found that this form of corruption in an informal settlement is through deliberation nagari, custom, direct action by the people in the form of social sanctions. The reason why the lines in formal chosen is because it is considered more effective and efficient in terms of time, procedures and costs. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13129 10.14710/mmh.42.4.2013.527-534 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013; 527-534 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13129/9953 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/69580 2025-06-17T21:04:37Z mmh:ART

REFORMING INDONESIA'S AGRICULTURAL LEGAL SYSTEM: EMPOWERING FAMILY-BASED FARMERS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SOCIAL SECURITY INTEGRATION Andjarwati, Any Agricultural Policies; Informal Economy; Workers’ Rights; Farmers’ Social Security; Economic Transformation Agriculture plays a vital role in sustaining the economy and livelihoods, particularly in developing countries. In Indonesia, the agricultural sector faces several challenges, including widespread farmer poverty, low incomes, climate change impacts, and inadequate agricultural insurance. These issues underscore the need for a reformed agricultural legal system focused on empowering family-based farmers and ensuring sustainable agricultural practices. This research examines the existing agricultural legal framework in Indonesia, identifying the limitations in farmer welfare and social protection mechanisms. The study emphasizes the importance of transforming informal agricultural employment into formalized agricultural work, aligning with the Sustainable Development Goals (SDGs) of eradicating poverty and hunger. It also highlights the need for a comprehensive Agricultural Legal System that guarantees social security, implements agricultural insurance, and provides a legal foundation for family-based agricultural operations. The findings suggest that a paradigm shift toward recognizing farmers as individual legal subjects, alongside policy reforms in agricultural insurance and social security systems, is crucial for improving the livelihoods of farmers and achieving sustainable agricultural development. This research proposes the establishment of a dedicated Farmer Social Security system, ensuring health, pension, and accident coverage, to promote farmer welfare and facilitate the transition to a formal agricultural economy. Faculty of Law, Universitas Diponegoro URP Fakultas Hukum UGM 2025-03-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/69580 10.14710/mmh.54.1.2025.92-101 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 92-101 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/69580/28036 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9024 2017-03-28T11:27:28Z mmh:ART

POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH TENTANG PEMILUKADA Prihatin, Eko Sabar Legal Policy, Decentralization, Regional Head Elections Legal policy as the direction of the national legal system should provide guidance on how policies on particular issues of regional autonomy election conducted by the organizers of the central government to lower governmental units. The need for the role of local government is strengthened by an understanding of the welfare state paradigm, requiring the intervention of the state in all areas of public life. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9024 10.14710/mmh.43.1.2014.49-56 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 49-56 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9024/7329 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/18002 2020-04-17T07:17:41Z mmh:ART

REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME Mareta, Josefhin Hukum pidana Deradikalisasi, Rehabilitasi, Narapidana, Terorisme Penggunaan kekerasan dalam menangani terorisme tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan terorisme hingga ke akarnya sehingga diperlukan upaya mengubah pemikiran radikal para pelaku dengan melakukan deradikalisasi. Deradikalisasi narapidana terorisme memiliki berbagai hambatan diantaranya narapidana yang tidak kooperatif dan kurangnya sarana pendukung. Parameter keberhasilan deradikalisasi diperlukan dalam rangka memperkuat dan mengevaluasi hasil rehabilitasi narapidana terorisme sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menggambarkan terorisme sebagai permasalahan individual yang membutuhkan pembinaan khusus sesuai prinsip individual pembinaan, dan tahapan dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana terorisme sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi yang efektif diperlukan partisipasi narapidana dan fasilitator, ketersediaan prosedur dan modul pembinaan, serta evaluasi keberhasilan rehabilitasi narapidana terorisme. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 2018-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18002 10.14710/jis.%v.%i.%Y.527-539 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 338-356 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18002/14360 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11579 2017-03-28T09:32:59Z mmh:ART

PEREMPUAN DAN POLITIK DARI PEMILU KE PEMILU : Mengawal Keterwakilan Perempuan Melalui Affirmative Action Pradhanawati, Ari perempuan, politik, pemilu Woman political map election by election can only be guided through 30 % woman representative and must be applied with affirmative action. Since it thought that the policy only provide advantages to woman and not all the political parties have gender sensitivity Descriptive analysis is the method to analyse woman's vote mapping according to general election report in 1999, 2004, and 2009. One of theory applied to observe voter behaviour in mapping vote stated by Adman Nursaf refers to some Columbia and michigan tradition (psycological approach )and rational approach. Analysis report, most voted women who are success in gaining support and position in House of Representative have been increased compared to general election in 1999 and 2004. However, woman representation in House of Representative has not reached to 30% minimum quota yet. That is the reason why woman's qouta must be fighting for through legals. Considering the legal in quota domain is part of affirmative policy along with a hope, there is gonna be equality and balance between man and woman in House of Representative until it could be overcome Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-04-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11579 10.14710/mmh.39.2.2010.119-129 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 119-129 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11579/9747 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13679 2017-03-29T03:57:52Z mmh:ART

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Andora, Hengki Pancasila; Pengadaan Tanah; Kepentingan Umum. Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia mengandung makna agar setiap aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Pengadaan tanah bagi pembangunan adalah untuk kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah mesti pula mengakomodasi nilai-nilai Pancasila di dalamnya.Nilai dasar yang harus diresapi adalah bahwa tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri keberadaannya dengan cara menggunakan dan memanf aat kannya unt uk mewuj udkan kesej aht eraan bersama. Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus dilandasi dengan semangat kekeluargaan, kerukunan dan gotong-royong. Bilamana terjadi sengketa antara Pemerintah dengan masyarakat, maka sengketa tersebut diselesaikan dengan rasa kebersamaan, rasa empati, tepa selira dan kasih sayang. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13679 10.14710/mmh.45.2.2016.107-114 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 107-114 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13679/10429 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5783 2017-01-20T08:09:03Z mmh:ART

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9047 2018-08-09T06:57:03Z mmh:ART

URGENSI PENGATURAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI PERATURAN DAERAH DI KOTA SALATIGA Priyono, FX. Joko Extraordinary Condition, Regional Government No. 15 of 1998, New Law The Salatiga Regional Government has been facing “extraordinary condition” due to alcohol circulation problem. Some people has been victims for drinking “mixture drink” during 5 years. The government can't uphold the law because of no validity of it. The Regional Government Regulation No. 15 of 1998 can't not be legal basis. The Law was based on Presidential Decree Number 3 of 1997 which was then annulted by the Supreme Court Decision No. 42 P/HUM/2012 dated June 18, 2013. It is, therefore, necessary to issue Government Regulation of controlling and supervising alcohol drink to prevent and punish illegal alcohol drink circulation Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9047 10.14710/mmh.43.2.2014.255-262 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 255-262 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9047/13705 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23607 2020-04-17T07:21:26Z mmh:ART

SYARAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG INKONSTITUSIONAL Sinaga, Budiman N. P. D. Sinaga, Sahat H. M. T. Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara Partai politik; pemilihan umum; inkonstitusional Keberadaan Partai  Politik diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini antara lain dapat diketahui  dari pasal-pasal yang berkaitan  dengan pemilihan umum. Pengaturan tentang Partai Politik tidak mungkin dilakukan secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lain terutama dalam Undang-Undang.Materi muatan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.  Akan tetapi, kenyataannya masih ditemukan materi muatan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang yang mengandung materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dapat diujidi Mahkamah Konstitusi namun dapat mengurangi kepastian hukum.Para pembentuk Undang-Undang tidak boleh memuat materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila dalam Undang-Undang. Selain itu, para pembentuk Undang-Undang juga tidak boleh membuat Undang-Undang yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kehidupan kenegaraan melalui Partai Politik tidak boleh dihilangkan melalui Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lain. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23607 10.14710/mmh.48.3.2019.249-256 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 249-256 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23607/15625 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11961 2017-03-28T09:32:49Z mmh:ART

EKSISTENSI PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUJUANNYA DI MASYARAKAT Rahayu, Derita Prapti Eksistensi Perusahaan, Fungsi dan tujuannya di masyarakat Existence of Company is Existence of based Company activitys of economics expanding to go forwardsociety through some function and target him where conducted by body or individualness of effort both forlegal company and a/so do not conducted the lega/ company continually by creating service and goods tomarketing and also obtain, get advantage. Company classification is classification of is each company ofgoodness of effort based private sector efforl and a/so state to the founding, arrangement and alsoresponsibility as according to applicable law order. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-01-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11961 10.14710/mmh.39.1.2010.52-58 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 52-58 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11961/9740 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47411 2023-05-11T19:45:09Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI AFFIRMATIVE ACTION PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 DI CILACAP Mastur, Mastur Yudhanti, Ristina Affirmative Action; Pemilihan Umum Legislatif 2019; Cilacap Penerapan beberapa produk hukum tentang kepemiluan di Indonesia, khususnya di Cilacap belum sepenuhnya akomodatif dengan affirmative action. Hal ini, dapat dilihat dari kemenangan tiga kandidat perempuan pada Pemilihan Legislatif 2019 (Pileg 2019) di Cilacap, yakni Teti Rohatiningsih dari Partai Golongan Karya (Golkar), Novita Wijayanti dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Siti Mukaromah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketiganya mewakili elite ekonomi-politiknya masing-masing. Bahkan dua di antaranya, yakni Novita Wijayanti dai Siti Mukaromah merupakan kandidat petahana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati aktivitas pra pileg, pileg dan pascapileg, utamanya pasca keputusan perolehan suara dari Komisi Pemilihan Umum. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47411 10.14710/mmh.51.4.2022.336-345 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 336-345 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47411/22767 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5790 2017-03-28T10:38:37Z mmh:ART

PENANGGULANGAN KRISIS LEGITIMASI HUKUM MELALUI HUKUM PROGRESIF Septiana, Agus Muhammad Progressive Law, Legitimacy of Law, Justice Abstract Practice of law enforcement in Indonesia are degraded to the lowest point in NKRI history. Corruption seems to be a common activity performed by public officials as well as communal done, whether they are sporadic and are structured. Even in some cases, corruption is legalized by the state policy. Law loses its legitimacy as a tool of social engineering. Provide further explanation of how to break the deadlock of law inforcement by Progressive Law in Indonesia, and simultaneously address the crisis of legitimacy of law in Indonesia. That the law can still be accepted by society as an institution where justice must be found, then the law must always be prepared to move in accordance with the changes taking place in society. To implement the action level should be preceded by agreement on the law enforcement component of law enforcement that "pro rakyat" by improving the enforcement of Human Resources. The next action is a growing culture of the welfare of law enforcement and social justice by emphasizing the philosophical and sociological dimensions than merely a normative juridical dimension. In addition, policy makers need to formulate laws and regulations that have a progressive legal substance, the substance of the law in accordance with the values ​​and moral ethics of living in a society that formed the law is the law that berkearifan and conscience. Key words: Progressive Law, Legitimacy of Law, Justice Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5790 10.14710/mmh.41.4.2012.564-571 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012; 564-571 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5790/9879 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15381 2020-04-17T16:10:23Z mmh:ART

FORMULASI HUKUM, LANGKAH MENGATASI PROBLEMATIKA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET Susila, Agus ilmu hukum formulasi hukum, eksekusi hak tanggungan, kredit macet Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan Formulasi Hukum Dan Langkah-Langkah Untuk Mengatasi Problematika Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet. Penelitian ini merupakan penelitian normatif Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Kedudukan Kreditur sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang masa atau jangka waktu berlakunya SHGB tersebut telah berakhir dan belum diperpanjang sehingga menyebabkan Hak Tanggungan yang melekat dalam SHGB tersebut menjadi hapus dan Debitur telah Wanprestasi kepada Kreditur. Sehingga diperlukan Formulasi Hukum Dan Langkah-Langkah Untuk Mengatasi Problematika Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15381 10.14710/mmh.46.1.2017.41-47 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 41-47 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15381/12640 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10468 2017-03-28T09:53:01Z mmh:ART

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS TAHUN 1998 DARI PERSFEKTIF HUKUM PIDANA INTERNAIONAL Siswa Elvandari, Shinta Agustina Iwan Kurniawan Promoting for betere Human Rights Protection is one of the primary trigger factors that had led the reform movement in 1998. Unfortunately the movement itself must have been occured along with manyseriuously vioiating of human rights. One of them is the enforced disappearance of persons (activist) in 1997-1998 early in the beginning of reform movement. National Commission on Human Rights (Komnas HAM) has investigated the case in 2006 and found that there was a gross violation of human rights. The Commission submitted the report both to the legislative board and to the Attorney General Office. After a long process Legislative Board has recommended the government to establish an adhoc human rights court as stipulated in article 43, law number 26,2000 to try the case Kata kunci: Penghilangan PaksaAktivis, Hukum Pidana Internasional Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10468 10.14710/mmh.40.2.2011.178-189 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 178-189 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10468/8342 Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/25802 2020-04-30T16:05:55Z mmh:ART

KEWENANGAN DISKRESI MENGENAI PELUANG SIKAP TINDAK ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERBERDAYAAN HUKUM PROGRESIF Wijaya, Wijaya Kewenangan Dikresi; Sikap tindak Administrasi Negara; Pemberdayaan Hukum Progresif Beban tugas administrasi negara dalam menjalankan “public service” dari masa ke masa menunjukkan perkembangan yang semakin luas, sesuai dengan tuntutan pembangunan. Sementara itu peraturan perundangan yang ada tidak cukup akomodatif, dengan demikian akan menjadi sulit bagi administrasi negara dan terbatas ruang geraknya dalam menjalankan tugasnya, jika hanya menggantungkan pada hukum positif saja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan maksud untuk memperoleh gambaran hubungan fungsional antara peraturan kebijakan dengan kekosongan hukum, yang memberikan peluang bagi pemberdayaan hukum progresif. Hasilnya ternyata administrasi negara dalam penggunaan kewenangan diskresi, memberikan peluang untuk pemberdayaan hukum progresif. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25802 10.14710/mmh.49.2.2020.148-159 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 148-159 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25802/17024 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13060 2017-03-28T09:48:47Z mmh:ART

AUDIT LINGKUNGAN SEBAGAI PERWUJUDAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPPONSIBILITY) DI ERA GLOBALISASI EKONOMI B Ambarini, Nur Sulistyo Audit Lingkungan, Corporate Social Responsibility, Globalisasi. Environment audit was both law and economy instruments of protection and environment management. Environment audit was law instrument which have voluntary and mandatory characteristic. Environment audit application periodically and continuity could be the corporate social responsibility realization within economy globalization era. Beside given economy profit and protection to environment (planet), company could develop relationship with local societes and paid attention to the people by doing development activity and used them in order to increasing their prosperity. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13060 10.14710/mmh.40.1.2011.93-101 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 93-101 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13060/9795 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/60414 2025-01-13T22:15:30Z mmh:ART

MENINJAU KEMBALI HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL DALAM TRANSFORMASI DIGITAL Wiratraman, Herlambang Perdana Budi, Arifin Setyo Hukum; Keadilan Sosial; Transformasi Digital; Teknologi; Hak Asasi Manusia Transformasi digital menghadirkan peluang dan tantangan bagi hukum dan keadilan sosial diakibatkan revolusi digital yang mengganggu kerangka hukum lama dan konvensional, sehingga memerlukan peraturan baru guna mengatasi beragam permasalahan. Kajian ini menfokuskan pada perlunya memikirkan kembali paradigma, teori maupun pendekatan hukum dan keadilan yang selama ini diperdebatkan dan dikonsepkan dalam ranah hukum, peradilan dan kebijakan politiknya, dalam konteks muktahir dan menjadi landasan pengembangan pendidikan hukum dan praktek pengembangan hukum, terutama dengan perkembangan teknologi digital. Serta upaya menjawab, bagaimana proses pemaknaan hukum dan keadilan sosial bisa menjadi lebih relevan menawarkan dahaga pengetahuan atas ruang publik dalam konteks perkembangan teknologi digital. Artikel ini mengajak mengembangkan pemikiran kritis imajinatif atas persinggungan hukum dan keadilan sosial yang berbasis pada kebutuhan dan sekaligus realitas teknologi digital.  Faculty of Law, Universitas Diponegoro URP Fakultas Hukum UGM 2023-11-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/60414 10.14710/mmh.52.3.2023.280-291 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 280-291 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/60414/27624 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5826 2017-03-28T10:51:38Z mmh:ART

FUNGSI SOSIOLOGIS UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM MEMENUHI HAK-HAK MASYARAKAT Fauzan, Encik Muhammad Sociological Function, Constitution, Right, Society Abstract Constitution is a binding social contract between government and citizen. Their relationships figure the rights of the society. These rightsbecome the tool of society to participate in making government policy, to control the governmentand to avoid the practice of absolutpower.Therefore, the 1945 Indonesian Constitution regulates the norms of rights of society. The functions of the rights are to up hold society justice as well as to create society welfare. The regulation of rights of society in Indonesian Constitution indicates itssociological function.It accommodates the right of society in its relationship between government and citizen. Keywords: Sociological Function, Constitution, Right, Society   Abstrak Konstitusi adalah kontrak sosial yang mengikat pemerintahan dan masyarakat. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat  memunculkan pentingnya hak masyarakat. Hak-hak ini sebagai alat untuk mengkontrol pemerintah dalam membuat kebijakan.Mereka dapat juga mengambil bagian dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah untuk menghindari pelaksanaan kekuasaan yang absolut.Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur norma-norma hak-hak masyarakat.Fungsi dari hak ini adalah untuk menegakkan keadilan sosial dan juga untuk menciptakan kesejahteraan umum.Pengaturan hak-hak masyarakat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengindetifikasin fungsi sosiologisnya.Hal ini mengakomodasi hak-hak masyarakat dalam hubungannya antara pemerintah dengan masyarakat.   Kata Kunci :Fungsi Sosiologis, Konstitusi, Hak, Masyarakat Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5826 10.14710/mmh.42.3.2013.346-355 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013; 346-355 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5826/9929 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15359 2020-04-17T07:13:33Z mmh:ART

INDIKASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM ASPEK TATA NIAGA PERDAGANGAN SAPI IMPOR Tiara, Christin Octa ilmu hukum Peraturan, Kartel, Sapi Impor, Persaingan Usaha Tidak Sehat Artikel yang berjudul Indikasi Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Aspek Tata Niaga Perdagangan Sapi Impor ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut: apa penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam aspek tata niaga perdagangan sapi impor dan bagaimana regulasi tata niaga perdagangan sapi impor harus diformulasikan sehingga tidak mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat serta untuk mengetahui dan mengkaji urgensi regulasi tata niaga perdagangan sapi impor sehingga tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah tidak adanya kejelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga mengakibatkan banyak penafsiran yang berbeda dikalangan para pengusaha. Serta penting adanya regulasi yang mengatur lebih lanjut dalam aspek tata niaga perdagangan sapi impor sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15359 10.14710/mmh.46.4.2017.343-348 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 343-348 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15359/12672 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11421 2018-08-09T07:11:45Z mmh:ART

POTENSI WARISAN BUDAYA TRADISIONAL DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Susilowati, Etty Potential, Heritage, Traditional Cultural, Intellectual Property Rights, Potensi, Warisan, Budaya Tradisional, Hak Kekayaan Intelektual Traditional cultural heritage has the potential to constantly evolve , so should receive legal protection, particularly in developing countries that have an interest in protecting the cultural heritage of his people . All of them need serious attention to avoid the use by other parties who are not responsible. For the traditional cultural heritage have time to have a formal legal instrument , since the rules currently owned is still very low and have not been able to provide optimal protectionWarisan budaya tradisional berpotensi untuk selalu berkembang, sehingga  perlu mendapat perlindungan hukum,terutama pada negara-negara berkembang yang mempunyai kepentingan melindungi  kekayaan warisan budaya  bangsanya. Kesemuanya perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk menghindari dari pemanfaatan oleh fihak lain yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu warisan budaya  tradisional  telah saatnya  memiliki instrumen hukum secara formal, berhubungaturan yang dimiliki saat ini masih sangat minim dan  belum mampu memberikan perlindungan   secara optimal. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11421 10.14710/mmh.44.1.2015.34-43 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 34-43 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11421/9677 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/32628 2021-03-23T21:31:28Z mmh:ART

KEDUDUKAN ISTIMEWA MEREK TERKENAL (ASING) DALAM HUKUM MEREK INDONESIA Lobo, Lionita Putri Wauran, Indirani Hukum; HKI; merek Perlindungan Merek; Merek Terkenal; First to File Sistem pendaftran first to file dinilai belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Merek terkenal karena status terkenalnya mempunyai kedudukan yang istimewa. Adapun tujuan penulisan artikel ini untuk memberikan argumentasi bahwa merek terkenal sekalipun belum terdaftar di Indonesia tetap mendapat keistimewaan karena frasa terkenalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Indonesia seharusnya melindungi merek terkenal meskipun belum terdaftar dalam daftar umum merek, seperti yang telah diatur dalam Perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris. Perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris harus dijadikan sebagai sumber hukum oleh Indonesia sebagai konsekuensi keikutsertaan dalam World Trade Organization (WTO) untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32628 10.14710/mmh.50.1.2021.70-83 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 70-83 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32628/18835 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4167 2022-07-06T21:25:32Z mmh:ART

REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN Pujiyono, Pujiyono Criminal justice system as a tool of law enforcement, didn't work optimally in Indonesia.  It often being used by executive power because its position and function didn't independent and subordinated by executive power. Judicial power is an independent power, but  other subsistem in CJS such as investigative power,  prosecution power, and Executors  power structurally and functionally are under executive power, and as result that their roles as a power instrument to service power's interest. This research purpose to set ideal format in integrated CJS working , to manifest judicial power  in the independency and integrated  criminal law enforcement  through reconstruction and reorientation of criminal justice system construction, substantial and cultural. Main object in this research is criminal law enforcement policy, juridical normative and sociological approach, primary and secondary data as a main data to qualitative analyzing. The result of this research show that function of subsystem in criminal justice system (such as investigation, prosecution, and execution power ) have not show independent yet, cause of under the executive power. Anyway judicial power is set as independent power out of executive power, in organizationing, budgeting, staffing, and carrier system under one roof system that subordinated by Supreme Court . Here CJS is unsystemic but partially and fragmentair. This situation result subsytem rivality and in the end can be barrier in CJS performances. There is policy measures to implement integrally of independency criminal justice system by  systemic approach  to reset related policy in the law substance, the law structure and the law culture. Keywords : reconstruction, criminal justice system, independency and judicial power. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4167 10.14710/mmh.41.1.2012.118-127 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012; 118-127 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4167/21923 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13099 2017-03-28T10:01:23Z mmh:ART

KRIMINALISASI KPK SUATU TINJAUAN HUBUNGAN ANTARA FAKTA, NORMA, MORAL, DAN DOKTRIN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM Ahmad, Kamri Kriminalisasi KPK, Norma, Moral, Doktrin Hukum, dan Putusan Hakim "The notion of justice without law seems preposterous, if not terrifying", in his book 'Justice Without Law' (1983) by Jerold S. Auerbach. Its the same as if Indonesia recognized that "it's constitutional state', but justice of law disregarded. But actually if we are talking about justice, so is there a law, as Cicero said "Ubi societas, ibi ius" 'where there is society. so there is a law'. In this article would be explaind about corelation between the crimina-lization and facts. norm. moral, and doctrin of law in judges made law consideration. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13099 10.14710/mmh.40.4.2011.517-521 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 517-521 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13099/9830 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/68704 2025-05-27T00:02:30Z mmh:ART

MAKNA FILOSOFIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM CONSTITUTIONAL REVIEW DAN URGENSI JUDICIAL ACTIVISM Saragih, Geofani Milthree Nasution, Mirza Sihombing, Eka N.A.M Constitutional Review; Mahkamah Konstitusi; Pancasila Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) secara global sering kali menandai transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, dengan constitutional review sebagai kewenangan utamanya. Studi tentang pembentukan MK di Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia menyoroti perannya dalam menegakkan demokrasi. Judicial activism muncul sebagai pendekatan progresif dalam constitutional review, memperkuat konstitusi dan prinsip checks and balances. Namun, dalam praktiknya, beberapa putusan MK tidak diindahkan oleh para adresatnya, meskipun putusan tersebut memiliki makna filosofis dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penelitian normatif ini menggunakan studi kasus dan studi perbandingan hukum untuk menekankan kekuatan filosofis dalam putusan MK, terutama dalam kewenangan constitutional review. Judicial activism dipandang penting untuk menegakkan konstitusi dan menjaga nilai-nilai filosofis Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-11-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/68704 10.14710/mmh.53.3.2024.326-335 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 326-335 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/68704/28364 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48227 2024-12-23T20:15:01Z mmh:ART

MENGHINDARI ROLE THEORY DALAM PEMBENARAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU WAKIL BUPATI Sarip, Sarip Fitriana, Diana Role Theory; Politik Figuran; Pembaharuan Hukum Penelitian bertujuan melihat peran-peran politik dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) yang berpotensi tidak dapat disalahkan oleh aturan hukum. Bukti tersebut terjadi pada tahun 2020 untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati. Politik figuran diperankan seorang supir yang disandingkan dengan isteri mantan bupati. Memang hukum harus dihormati dan yang dilakukan atas politik figuran tidak dapat disalahkan, sebab hukum sendiri yang telah memberikan ruang. Dengan menitikberatkan pada role theory pada penelitian dan dengan melalui metode yang menitikberatkan survei, menunjukkan masyarakat tidak mengetahui sebelumnya adanya politik figuran Kabupaten Cirebon. Selanjutnya masyarakat terlihat apatis atas perkembangan politik Kabupaten Cirebon. Keadaan demikian idealnya menjadi pertimbangan matang bagi pembaharuan hukum Indonesia untuk menghindari kejadian agar tidak terulang. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Universitas Muhammadiyah Cirebon 2023-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48227 10.14710/mmh.52.2.2023.131-141 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 131-141 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48227/24505 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16786 2020-04-17T07:16:17Z mmh:ART

PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETAP DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA(STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOGAN) Aulia, Rahma Wisnaeni, Fifiana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengisian Jabatan, Pemerintahan Daerah Sampai saat ini jabatan wakil bupati di Kabupaten Grobogan masih belum terisi. Hal tersebut terjadi karena wakil Bupati terpilih Grobogan Edy Maryono meninggal dunia 3 hari sebelum ia dilantik menjadi wakil bupati. Secara ringkas tujuan tulisan ini adalah untuk membahas mengapa di Kabupaten Grobogan sampai saat ini belum dilaksanakan pengisian jabatan Wakil Bupati Periode 2016-2021, dan untuk mengetahui mekanisme dan tata cara pengisian jabatanWakil Bupati yang berhalangan tetap. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan, sejatinya mekanisme dan tata cara pengisian jabatan Wakil Bupati yang berhalangan tetap telah diatur di dalam Pasal 176 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan wakil Walikota. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16786 10.14710/mmh.47.3.2018.298-316 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 298-316 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16786/14075 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11467 2018-08-09T07:36:14Z mmh:ART

POLA HARMONISASI BUDAYA DALAM SISTEM KOMUNIKASI HUKUM SEBAGAI USAHA PENEGAKAN HUKUM Fitriati, Fitriati Harmonization, Culture, pluralistic, Communications Law, Harmonisasi, Budaya, Pluralistik, Komunikasi Hukum Conflict and lawlessness often occurs in the community due to the inability to communicate the problems that occur in the middle of them and the lack of legal knowledge. The method used is qualitative research. The results showed the rule of law in a pluralistic society is still oriented to the planting of the value of local norms. Society tends to adhere to local rules that exist with diversity than comply with state law. Harmonization of pattern formation in the culture of communication systems for law enforcement can be done with a mixture of culture in a pluralistic society. Effect seen with the pattern of cultural harmonization is the use of legal communications become more effective in terms of law enforcementKonflik dan pelanggaran hukum kerap terjadi pada masyarakat dikarenakan ketidakmampuan  untuk mengkomunikasikan masalah yang terjadi di tengah mereka dan kurangnya pengetahuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian  kualitatif. Hasil penelitian menunjukan penegakan hukum pada masyarakat pluralistik  masih berorientasi pada penanaman nilai norma lokal. Masyarakat cenderung mematuhi aturan lokal yang ada dengan keberagamannya dibandingkan mematuhi hukum negara. Pembentukan pola harmonisasi budaya dalam sistem komunikasi hukum guna penegakan hukum dapat dilakukan dengan perbauran budaya pada masyarakat pluralistik. Pengaruh yang terlihat  dengan adanya  pola harmonisasi budaya adalah pengunaan komunikasi hukum menjadi lebih efektif  dalam hal penegakan hukum Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11467 10.14710/mmh.44.4.2015.484-492 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 484-492 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11467/9613 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38673 2021-11-17T13:28:01Z mmh:ART

PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI BALI: KONTEKS PLURALISME HUKUM Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu Dharmawan, Ni Ketut Supasti Yanti, Anak Agung Istri Eka Krisna Dwijayanthi, Putri Triari Law; Pluralism Legal Context Covid-19; Percepatan Penanganan; Pluralisme Hukum; Pararem Kondisi perekonomian di Bali yang bergantung pada kegiatan pariwisata menjadi terpuruk sebagai dampak dari Covid-19. Hal ini menjadi pelajaran kepada setiap lapisan termasuk Desa Adat di Bali untuk bersama-sama menangani Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji implementasi otonomi Desa Adat serta mengelaborasi model sinergi yang tepat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi Desa Adat dalam penanganan Covid-19 ditempatkan pada peran strategis Desa Adat dalam pembentukan aturan hukum adat yaitu Pararem yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat hukum adat Bali sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan model sinergi berlakunya hukum adat dan hukum nasional sesuai dengan konsep pluralisme hukum dan regulatory compliance. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/38673 10.14710/mmh.50.4.2021.447-459 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 447-459 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/38673/20340 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5757 2017-03-28T10:29:57Z mmh:ART

TATAKELOLA PERLINDUNGAN PENGETAHUAN OBAT TRADISIONAL : Keberpihakan kepada Kepentingan Rakyat Banyak Daulay, Zainul Traditional Knowledge; Traditional Medicinal; Biodiversity, Legal Protection and Governance Abstract Ironic, indeed, Indonesia with rich natural resources, cultural diversity, especially traditional medicinal knowledge has no protection management. As a result, valuable traditional medicinal knowledge brings no potential benefit for its owner, community and country in general. Compared to ASEAN countries, especially Phillipines, Thailand and Vietnam, indonesia is left 2 decades behind in organizing traditional medicinal knowledge. This writing is aimed to discuss, first, why traditional knowledge have to be protected and second, how management of  traditional medicinal knowledge stands on the side of interest and benefit for communities Key Words: Traditional Knowledge; Traditional Medicinal; Biodiversity, Legal Protection and Governance Abstrak   Ironis, memang, Indonesia yang kaya sumber daya hayati, keanekaragaman kultural khususnya Pengetahuan Obat Tradisional tidak mempunyai tatakelola perlindungan. Akibatnya, Pengetahuan Obat Tradisional yang demikian berharga tidak medatangkan sebesar-besarnya manfaat bagi pemiliknya, masyarakat, dan negara pada umumnya. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, terutama Filipina, Thailand dan Vietnam, Indonesia telah tertinggal hampir dua dasawarsa dalam pengaturan perlindungan pengetahuan obat tradisional.Tulisan ini bertujuan untuk membahas,  pertama, kenapa pengetahuan obat tradisional harus dilindungi dan kedua, bagaimana tatakelola perlindungan pengetahuan obat tradisional yang berpihak kepada kepentingan dan kemanfaatan bagi rakyat banyak.   Kata Kunci: Pengetahuan Tradisional, Obat Tradisional, Perlindungan, dan Tatakelola Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5757 10.14710/mmh.41.2.2012.288-297 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012; 288-297 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5757/9846 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20983 2020-04-17T07:20:00Z mmh:ART

URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP Lestari, Sulistyani Eka Djanggih, Hardianto Perizinan; Pencemaran; Lingkungan Hidup Permasalahan lingkungan dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi ekosistem dunia. Rumusan masalah kajian ini adalah bagaimanakah pengaturan perizinan di bidang lingkungan dan bagaimanakah penegakan hukum di bidang perizinan dapat mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan hidup. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan lingkungan di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan telah diatur di berbagai macam perundang-undangan yang meliputi bidang pengairan, bidang pertambangan, bidang kehutanan, bidang perindustrian, bidang penataan ruang, bidang pertanahan, bidang pengolahan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut, bidang perikanan, bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta izin ditingkat daerah yakni izin gangguan (HO). Dalam penegakannya dapat dilakukan melalui sarana hukum admintrasi dan hukum pidana. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-04-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20983 10.14710/vol%viss%ipp117-125 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 147-163 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20983/15017 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11594 2017-03-28T09:35:17Z mmh:ART

APLIKASI CALON PERSEORANGAN SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Saraswati, Retno Implikasi, Calon Perseorangan, Kepala Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Candidate of Chief of Local Government in local election is not can only nominated by political party or alliance of political parties, but it can nominated by individual. The masterpiece of chief of local government as a transformative leader is synchronization of local government system based on political system and presidential of democracy, according to commendation of UUD 1945. The worried that existence of individual candidate susceptible peeps out problems for stabilization of presidential government-system because that it doesn't get political support from Local Parliament simply unprovable in Garut district. Political relation between Chief of Local Government and Local Parliament as element of local government-management based on the relation of parallelism and partnership in the effort to get public prosperous. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-10-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11594 10.14710/mmh.39.4.2010.359-365 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 359-365 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11594/9772 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43768 2022-11-22T18:51:09Z mmh:ART

QUO VADIS PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG: POTRET PILKADA SERENTAK 2020 DI PROVINSI JAWA TENGAH Diamantina, Amalia ALW, Lita Tyesta Penegakan Hukum; Politik Uang; Pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2020 di Provinsi Jawa Tengah menyisakan persoalan politik uang. Namun, setelah ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kasusnya tidak dapat dilanjut ke tahap penyidikan karena kekurangan bukti, tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, dan sudah daluwarsa. Penelitian ini membahas persoalan penegakan hukum politik uang oleh Bawaslu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan mengandalkan data sekunder. Penegakan hukum politik uang Pilkada 2020 belum optimal karena dari segi substansi hukum, terdapat sanksi pidana yang menjerat penerima sehingga masyarakat enggan melaporkan, batas waktu penanganan yang terbatas, justifikasi dan beban pembuktian yang sulit, serta batasan pengecualian politik uang yang tidak ditentukan secara konkret. Bawaslu sebagai penegak hukum tidak memiliki kewenangan memanggil paksa pihak yang terlibat serta kultur masyarakat yang memandang politik uang sebagai hal biasa. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/43768 10.14710/mmh.51.3.2022.222-234 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 222-234 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/43768/22010 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5781 2017-03-28T10:38:25Z mmh:ART

REFORMASI BIROKRASI DESA MENUJU PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS Somad, Kemas Arsyad Village, village governance, reform Abstractk Eventhough The Village has important and strategic role in the structure of government in Indonesia, but  in the past regime (New Order Era) It is placed as objects rather than subjects of power. In the governance reforms started in 1998, this paper examines how the reforms sought by the village government. The results of the research  showed, in spite of new structures and functions in the village administration, among others, demonstrated the existence of village councils, but the reforms that took place considered did not work well because management has not touched the professional bureaucracy yet. Keyword: Village, village governance, reform Abstrak Meski memiliki peranan yang penting dan startegis dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa  pada rezim pemerintahan yang lalu (Orde Baru) lebih ditempatkan sebagai objek kekuasaan ketimbang subyek. Seiring dengan reformasi pemerintahan yang dimulai tahun 1998, tulisan ini mengkaji bagaimana reformasi itu diupayakan pada pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan, sekalipun ada struktur dan fungsi baru dalam pemerintahan desa, antara lain ditunjukkan dengan keberadaan Badan Perwakilan Desa, tetapi reformasi yang berlangsung dipandang belum optimal dikarenakan belum menyentuh manajemen birokrasi yang profesional.   Kata kunci: desa, pemerintahan desa, reformasi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5781 10.14710/mmh.41.4.2012.487-492 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012; 487-492 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5781/9870 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13739 2018-06-10T02:58:23Z mmh:ART

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI BUMN TERHADAP PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Juliani, Henny Pertanggungjawaban; Direksi BUMN; Kerugian Keuangan Negara. Pengelolaan BUMN tidak bisa dilepaskan dari peranan direksi. Direksi dapat dituntut di pengadilan karena disangka/didakwa telah melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara akibat perbuatannya mengelola BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban direksi BUMN terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Direksi BUMN dipadankan dengan penyelenggara negara (pejabat negara) yang memiliki fungsi strategis. Kekayaan BUMN diintepretasikan sebagai keuangan negara, dan kerugian negara diintepretasikan sama dengan kerugian keuangan negara. Dalam Hukum Administrasi Negara, apabila Direksi BUMN melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka diwajibkan mengembalikan kerugian tersebut, namun dalam Hukum Pidana (tindak pidana korupsi), pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana pada pelaku tindak pidana tersebut. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13739 10.14710/mmh.45.4.2016.299-306 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 299-306 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13739/10453 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9352 2017-03-28T12:50:10Z mmh:ART

KONFLIK KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PESISIR TINJAUAN HUKUM KEHUTANAN Septory, Hertha Frederika Conflict, Authority, Management Of Coastal Forest And Forestry Law This research find that mangrove forest are the forest and coastal resourcesso beregulated in Law Number 41 on 1999 and Law Number27 on 2007. According to the principle of lexspecialis derogatlegi lex generalis and lexpos teriori derogatlegi lex priorithat management authority forest owned by the Ministryof Forestry should be interpreted back out side coastal areas which becomes its authority the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9352 10.14710/mmh.43.3.2014.453-459 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 453-459 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9352/7551 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23349 2020-04-17T07:23:59Z mmh:ART

MEME: UPAYA REKONSILIASI 4.0 DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 Tinambunan, Hezron Sabar Rotua Prasetio, Dicky Eko Rekonsiliasi; Meme; Pemilu Polarisasi yang disebabkan oleh tingginya tensi politik pada Pemilu 2019 dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya retakan sosial jika masyarakat sendiri tidak menjaga solidaritas antar sesama. Perlu adanya rekonsiliasi baik dari pihak pasangan calon serta para pendukungnya guna menciptakan ketenangan di kalangan masyarakat agar kehidupan kembali berjalan normal tanpa adanya keresahan dan bahkan terkadang ketegangan antar sesama manusia. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau legal research. Meme yang mempunyai kandungan atau pesan ajakan maupun imbauan untuk bersinergi, berdamai, ‘menyatu kembali’ dapat meminimalisir konflik horisontal di dunia virtual, yang mana hal ini dapat menunjang agar para elit politik melakukan rekonsiliasi secara langsung (lapangan) untuk menjaga keutuhan bangsa. Sehingga dengan adanya meme politik ini, hendaknya menguatkan proses demokratisasi untuk negara kita di masa mendatang. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23349 10.14710/mmh.49.1.2020.61-70 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 61-70 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23349/16604 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13051 2017-03-28T09:48:34Z mmh:ART

KONSTRUKSI HUKUM YANG BERSUMBER DARI REALITAS SOSIAL (Suatu Implikasi Terhadap Sosiologikal Jurisprudensi) Kasmawati, Andi Konstruksi Hukum, Realitas Sosial Responsiveness Law which has been developed by Nonet and Selznick is the main idea of Law of Realism which developed by Holmes and friends in Realism of American and Realism of Skandinavian, which has been developed by Ross and friends. Their opinion about law of realism is a law which start from the empirical reality, re/ism is shown as the fight against logical theory, who seen the law as what's on the ammandement. In this theory, the judge isnY free to form the law but just finding the law. This opinion been the focus of Teubner as the basic to construct the law as the implication of "Sociological Jurisprudence". Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13051 10.14710/mmh.40.1.2011.34-38 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 34-38 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13051/9786 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/49888 2024-12-23T20:15:01Z mmh:ART

RESTORATIVE JUSTICE FORMULATION POLICY IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA Maswandi, Maswandi Ingratubun, Fitriyah Ingratubun, Junaidi Abdullah Restorative Justice; Formulation; Legislation; Children The aim of this research is to understand and evaluate restorative justice formulation policies in the juvenile criminal justice system in Indonesia. The judicial normative method is employed in this research approach. It can be concluded that in order to achieve restorative justice for every child, to create a balance between the interests of the perpetrator and the victim, and to also pay attention to the impact settlement of criminal cases so that they can live, grow, and develop, it is necessary to pay attention to how these provisions can be implemented in society, not just in the formulation of all laws and regulations. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/49888 10.14710/mmh.52.2.2023.187-196 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 187-196 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/49888/24912 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5816 2017-03-28T10:47:37Z mmh:ART

QUO VADIS DEMOKRASI PROSEDURAL DAN PEMILU : SEBUAH REFLEKSI TEORITIS Budhiati, Ida democracy, General Election, social contract Abstract General election is the one of principle of democracy. It means that democracy in Indonesia manifested through the regulation No. 15 of 2011 about the General Election Commissions who defines the term of democracy within the concept of directly, general, free, sacred, fairness and justice. On realization the concept of democracy, public participation which are the voice of majority really meaningfull. Through general elections will make the newness government formation, in another words, general election is an instition who reproduces a new social contract. To construct on model of the ideal general election is not easy. Independence of general election commission is crucial for democratic election could be run properly. Keywords : democracy, General Election, social contract Abstrak Pemilihan umum merupakan sebuah prinsip dari demokrasi. Arti demokrasi di Indonesia termanifestasikan di dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mendefinisikan demokrasi dengan rangkaian kata langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam mencapai sebuah cita demokrasi, partisipasi rakyat menjadi kunci utamanya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dimana suara mayoritaslah yang menentukan. Melalui pemilihan umum pemerintahan yang baru pun terbentuk, dengan kata lain pemilu merupakan sebuah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru. Mengkonstruksikan pemilihan umum yang ideal dan demokratis tidaklah mudah. Independensi penyelenggara pemilihan umum sangatlah penting agar pemilihan umum yang demokratis dapat berjalan secara fair. Kata Kunci : demokrasi, Pemilihan Umum, kontrak sosial Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5816 10.14710/mmh.42.2.2013.268-273 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013; 268-273 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5816/9920 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15154 2020-04-17T07:12:28Z mmh:ART

GAGASAN PEMBENTUKAN PERADILAN KELUARGA DI INDONESIA Busroh, Firman Freaddy Ilmu Hukum Kasus Keluarga; Peradilan keluarga; Kompetensi Peradilan Maraknya kasus-kasus keluarga di Indonesia perlu mendapat perhatian oleh pemerintah. Kasus-kasus keluarga di Indonesia seperti perceraian, sengketa waris, wasiat, hibah, penyelesaian harta bersama, pengangkatan anak, pencabutan kekuasaan wali, perkawinan campuran, kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan solusi yang tepat dan cepat. Kasus-kasus keluarga tersebut saat ini diselesaikan melalui jalur Peradilan Agama bagi muslim dan Peradilan Umum bagi non muslim. Akibatnya adanya dualisme peradilan ini sering melahirkan konflik baru seperti adanya dualisme putusan yang bertentangan, tidak jelasnya kompetensi mengadili. Hal yang patut dipertanyakan juga bahwa Peradilan Agama hanya menyidangkan pemohon/penggugat yang beragama Islam padahal Agama yang diakui di Indonesia tidak hanya Islam melainkan agama-agama lain seperti Kristen, Budha, Hindu, Kong Hu Cu dan kepercayaan yang dijamin kebebasan dan perlindungannya oleh negara. Untuk itu perlu pendirian peradilan keluarga yang khusus mengadili urusan keluarga. Dengan adanya peradilan keluarga lebih menjamin kepastian hukum dan meringankan tugas-tugas peradilan umum.  Faculty of Law, Universitas Diponegoro Jauhariah, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda 2017-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15154 10.14710/mmh.46.3.2017.267-274 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 267-274 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15154/12663 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11091 2017-03-28T12:54:57Z mmh:ART

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENGEBOMAN IKAN DI KABUPATEN FLORES TIMUR Nakmofa, George Dieter This research aims is to study about the law enforcement for fishermen who catch fishes with bomb in East Flores Regency. The research method uses empirical juridical. The data consist of primary and secondary data. Data are analysed by using qualitative analysis. The research results conclude that the law enforcement for fishermen who catch fishes with bomb in East Flores Regency are repressive, preventive and curative efforts. The most  law enforcement is the repressive effort. The obstacles in this law enforcement are limited number of police personnel and the lack of facilities and infrastructure. Keywords : Law Enforcement, Fishermen, Bombs. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum bagi pelaku yang menangkap ikan dengan menggunakan bom. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris.  Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan  data sekunder. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh sub sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Flores Timur meliputi upaya represif, preventif dan juga kuratif.  Penegakan hukum yang paling banyak dalam bentuk upaya represif. Kendala kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum ini meliputi jumlah personil kepolisian yang terbatas dan kurangnya sarana dan prasarana. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Nelayan, Bom Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11091 10.14710/mmh.43.4.2014.576-583 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 576-583 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11091/9643 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29996 2020-10-29T21:39:26Z mmh:ART

HAK CIPTA DAN EKSPLOITASI CIPTAAN LAGU DAERAH KERINCI: PERSPEKTIF PENCIPTA Aulia, M. Zulfa Idris, Isran Hukum Kekayaan Intelektual Hak Cipta; Lagu Daerah Kerinci; Penghargaan Suatu Karya; Eksploitasi Ciptaan Hukum tentang hak cipta memungkinkan seorang pencipta untuk mengontrol dan memonopoli eksploitasi penggunaan ciptaannya dalam bentuk pengumuman dan perbanyakannya. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi sekaligus menjelaskan, dalam hal ciptaan itu berupa lagu daerah dalam hal ini lagu daerah Kerinci, bagaimanakah pencipta memaknai hak cipta dan eksploitasi suatu ciptaan. Tulisan ini berasal dari penelitian hukum empiris, dengan analisis terutama pada data primer berupa hasil wawancara dengan pencipta lagu daerah Kerinci. Tulisan ini menunjukkan, hak cipta bagi pencipta lagu daerah Kerinci dipahami tidak selalu tentang hak dan eksploitasi ekonomi, melainkan lebih pada kepuasan, pengakuan, dan kontribusi yang diberikannya kepada masyarakat dan daerah. Karena itu, sekalipun sangat terbatas kalaupun ada keuntungan ekonomi yang diperoleh, pencipta mendapatkan kebanggaan tersendiri. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-10-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29996 10.14710/mmh.49.4.2020.420-431 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 420-431 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29996/18138 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4158 2022-07-06T21:20:20Z mmh:ART

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL WARISAN BANGSA Purwaningsih, Endang This article based on  research is to analyze the needs for community empowerment through sustainable participation approach concerning the protection of traditional knowledge and folklore. This folklore  essentially meets the requirements to be copyrighted;  the fact that it is a communal heritage property which has been passed on for generations and the creator is therefore not identified, cannot fulfill the requirement of originality and individuality.  The traditional knowledge that based on technology, yet it is not patentable invention, the fact that is not fulfill patentable requirement especially the novelty. Thus, traditional knowledge and folklore must be protected as 'sui generis' legal protection. Community empowerment program and community  legal awareness program should be done continually as well as progressing 'promote and protect' culture. The findings of this research suggest that indigenous people makers  need such supports as trainings, government's endorsement and incentives, capital provision schemes, as well as marketing and legal assistance. The findings also recommend that partnership between the traditional knowledge or folklore makers/indigenous people and the government be intensified to promote the product, not only locally, and nationally, but also internationally. This should involve the NGO, campus, the government, and related consultants to jointly protect this product and to help promote it in bigger scope.Keywords: community participation, promote and protect, traditional knowledge, folklore Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4158 10.14710/mmh.41.1.2012.42-49 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012; 42-49 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4158/21915 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13087 2017-03-28T10:01:11Z mmh:ART

PERUBAHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DARI PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH Ispriyarso, Budi BPHTB, Pajak Pusat, Pajak Daerah. Duty of Acquisition Rights to Land and Building (BPHTB) is a tax imposed on the acquisition of land and or buildings. Its legal basis is the Act No. 21 of 1997 which was later amended by Act No. 20 of 2000. In its development under the provisions of Act No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies (PBOR). which was originally BPHTB change is the central tax became local taxes. The change of BPHTB of central taxes to local taxes is interesting to study, given that this change would have an impact also on its implementation Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13087 10.14710/mmh.40.4.2011.437-442 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 437-442 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13087/9821 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/62321 2025-05-26T23:54:56Z mmh:ART

KEBIJAKAN INTEGRATIF DALAM TRANSFORMASI INDUSTRI KECIL MENENGAH UNTUK MENDUKUNG HILIRISASI INDUSTRI STRATEGIS Abubakar, Lastuti Handayani, Tri Industri Strategis; Hilirisasi Industri; Peran IKM ; Transformasi IKM Kebijakan industri nasional melalui program hilirisasi industri memperlihatkan capaiannya, antara lain melalui kemitraan Industri Kecil Menengah (IKM) dan industri besar serta pengembangan usaha baru. Permasalahan rendahnya kerja sama antara IKM dan usaha besar tidak dapat dilepaskan dari karakteristik dan hambatan yang dihadapi oleh IKM, yang berakar dari kebijakan pemerintah. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana kebijakan atau regulasi dapat menempatkan IKM sebagai bagian dari industri nasional; dan bagaimana model kebijakan yang dapat mendorong percepatan hilirisasi industri strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan agar tujuan hilirisasi industri strategis dan peningkatan global value chain adalah dengan melakukan transformasi UMKM agar mampu berkompetisi. Model pengaturan terintegrasi berperan penting dalam proses transformasi UMKM. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-11-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/62321 10.14710/mmh.53.3.2024.227-236 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 227-236 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/62321/28355 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5864 2017-03-28T10:42:58Z mmh:ART

KONSEP ‘MALUM IN SE’ DAN ‘MALUM PROHIBITUM’ DALAM FILOSOFI PEMBERANTASAN KORUPSI Shidarta, Shidarta malum in se, malum prohibitum, tindak pidana korupsi Abstract Constitutional Court decision No. 003/PUU-IV/2006 has construed the connotation of Article 2 paragraph (1) of Law No. 31 Year 1999 by shifting the concept of ‘malum in se’ to that of ‘malum prohibitum’ in term of the element of ‘unlawfulness’ in that article. Is such an interpretation relevant enough amid the current corruption battle in this country? This article discusses this question by using the perspective of legal philosophy. The author of this article concludes that in the meantime, truth and justice values as constantly underlined by legal philosophy should be upheld as the strategy to strengthen the collectivity rather than the individuality principles in the Indonesian legal system. In this point of view, the shifting of the ‘malum in se’ to ‘malum prohibitum’ concepts can affect the principle of authority in the effort of corruption erradication in Indonesia. Keywords: malum in se, malum prohibitum, corruption. Abstrak Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 memberi penafsiran yang mengubah konsep ‘malum in se’ menjadi ‘malum prohibitum’ terhadap makna melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Persoalannya adalah: apakah pergeseran makna ini dapat dianggap tepat? Tulisan ini menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan perspektif filsafat hukum. Dalam kondisi kekinian iklim pemberantasan korupsi di Indonesia, asas kebenaran dan keadilan yang digarisbawahi oleh filsafat hukum itu harus dibaca sebagai sebuah strategi untuk lebih memperkuat asas persekutuan (kolektivitas) dalam sistem hukum dibandingkan dengan asas kepribadian. Dalam konteks ini, maka pergeseran konsep ‘malum in se’ ke ‘malum prohibitum’ dapat dipandang sebagai pelemahan asas kewibawaan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kata kunci: malum in se, malum prohibitum, tindak pidana korupsi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5864 10.14710/mmh.42.1.2013.88-96 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013; 88-96 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5864/9899 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17399 2020-04-17T07:14:53Z mmh:ART

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF YANG TIDAK TERSERTIFIKASI DI WILAYAH PESISIR UTARA JAWA TENGAH Hendrawati, Dewi Islamiyati, Islamiyati Sengketa, Tanah Wakaf, Tidak Tersertifikasi, PANTURA Jawa Tengah Kesenjangan aturan wakaf  dengan realitas penyelesaian sengketa wakaf tanah tidak tersertifikasi di wilayah PANTURA Jawa Tengah menjadikan penelitian ini penting dilakukan. Tujuan penelitian untuk mengungkap dan menganalisis kasus sengketa tanah wakaf tidak tersertifikasi di Wilayah PANTURA Jawa Tengah, faktor penyebab dan upaya hukum penyelesaiannya. Jenis penelitian ini field research dengan sampel penelitian Kabupaten Kendal, Demak dan Kota Semarang. Metode pendekatannya juridis empiris, sumber datanya yakni data primer dan skunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, data dianalisis secara kualitatif dengan bantuan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan di daerah PANTURA Jawa Tengah ditemukan tanah wakaf tidak tersertifikasi sebesar 11,8 %, hal ini rentan menimbulkan sengketa. Faktor penyebabnya adalah sumber daya wakif dan nazhir, faktor tempat, dan kesalahpahaman legalitas perwakafan. Upaya penyelesaiannya melalui mediasi (60 %). Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17399 10.14710/mmh.47.1.2018.71-80 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 71-80 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17399/13378 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11448 2018-08-09T07:35:38Z mmh:ART

IMPLIKASI SISTEM PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA Herawati, Ratna Sistem Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah, Pancasila, Membership System of the House of Regional Representative, Pancasila Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakah sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012? 2) Apasajakah implikasi sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah terhadap nilai-nilai Pancasila? Peninjauan terhadap implikasi sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah terhadap nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun wawancara hanya sebagai crosscheck data, yang didapatkan dari data sekunder.Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 memakai sistem distrik berwakil banyak. Adapun implikasi sistem pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah terhadap nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia, Pancasila sebagai sumber hukum materiil, dan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam Asas-Asas HukumThe problems in this study: 1) How ismembership system of the House of Regional Representative based on Law No. 8 In 2012? 2) What is implicationmembership system the House of Regional Representative to the values of Pancasila? Review of the implications of membership system of the the House of Regional Representative against the values of Pancasila implemented with normative juridical approach. As for the interview just as crosscheck the data, obtained from secondary data.The conclusion from these results that the membership system of the House of Regional Representative based on Law No. 8 In 2012 the system uses a lot of proxy district. As for the implications of membership system of the House of Regional Representative against the values of Pancasila: Pancasila related to the rule of law as Indonesia, Pancasila as a source of substantive law, and the translation of the values of Pancasila in Principles of Law Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11448 10.14710/mmh.44.4.2015.393-404 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 393-404 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11448/9603 Copyright (c) 2015 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34570 2021-11-17T13:05:03Z mmh:ART

PERBANDINGAN REGISTRABILITAS MEREK SUARA DI UNI EROPA, AUSTRALIA DAN INDONESIA SERTA PROBLEMATIKANYA Hage, Markus Yohanis Merek Suara; Notasi; Sonogram; Rekaman Suara; Registrabilitas Tujuan artikel ini adalah membahas problematika merek suara di Indonesia dengan membandingkannya dengan isu yang sama di Uni Eropa dan Australia. Dibandingkan Uni Eropa dan Australia, yang pengaturan merek suaranya telah lebih maju, Indonesia masih menyisakan masalah berupa ketiadaan definisi merek suara dan ketiadaan syarat khusus terkait registralibitas merek suara berserta contohnya mengenai notasi, rekaman suara, sonogram dan termasuk durasinya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum ketika suatu merek suara didaftarkan. Disarankan agar pihak berwenang terkait di Indonesia perlu secara tepat mendefinisikan merek suara sekaligus menentukan secara jelas syarat registrabilitas merek suara di Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34570 10.14710/mmh.50.3.2021.339-350 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 339-350 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34570/19946 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5748 2017-03-28T10:29:45Z mmh:ART

IMPLEMENTATION OF URBAN TRANSPORTATION POLICY BASED ON LAW NO. 22 YEAR 2009 ON ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION Alwi, Alwi public transportation, urban transportation, public service Abstract Problem of urban transportation is acrucial issue in thesocio-economicof urban society in Indonesia. These problems such as congestionan dtrafficclutter of urban transportation which raises economic lossesusers’ society are not few in number. This problem still appears, but government policies and derivatives regulations which followed been implemented. In addition, the delegation of authority on urban transportation to Local Government has been done, as regulated in Law 22 of 2009, which is aconcrete manifestation of the policy of regional autonomy but this issue not yetresolved with effectively.Therefore, the required development and law enforcement in the implementation of urban transport policy in Indonesia.   Key word:  public transportation, urban transportation, public service   Abstrak Masalah angkutan kota merupakan masalah krusial dalam kehidupan social ekonomi masyarakat kota di Indonesia. Masalah ini seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas angkutan kota yang menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat pengguna yang tidak sedikit jumlahnya.  Masalah ini tetap saja muncul namun kebijakan pemerintah dan berbagai peraturan deripatif yang mengikutinya telah diimplementasikan. Di samping itu, pendelegasian kewenangan angkutan kota ke Pemerintah Daerah telah dilakukan,  sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, yang merupakan wujud nyata dari kebijakan otonomi daerah, tetapi masalah ini belum terselesaikan dengan efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan danpenegakan hokum dalam implementasi kebijakan angkutan kota di Indonesia.   Kata Kunci: angkutan publik. Angkutan kota, pelayanan publik Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5748 10.14710/mmh.41.2.2012.198-208 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012; 198-208 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5748/9837 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13669 2017-03-29T03:29:06Z mmh:ART

UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAI MANIFESTASI PENEGAKAN PASAL 18 B AYAT (2) UUD NRI TAHUN 1945 Diamantina, Amalia UU No. 6 Tahun 2014; Pengakuan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Diundangkannnya UU No 6/ 2014 tentang Desa merupakan momen penting dalam perkembangan pengaturan desa dan kemajuan desa, hal ini disebabkan karena UU No 6 Tahun 2014 mengatur Desa secara lebih komprehensif bila dibandingkan dengan pengaturan didalam undang undang yang ada sebelumnya. UU No 6/2014 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa tujuan pengaturan desa antara lain adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RI. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-01-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13669 10.14710/mmh.45.1.2016.33-40 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 33-40 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13669/10420 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/77257 2026-03-12T00:59:36Z mmh:ART

SYMBOLS, EVIDENCE, AND POLICY: INTEGRATING LEGAL SEMIOTICS FOR SUSTAINABLE CRIME PREVENTION Ekowati, Debby Saraswati, Retno Sa'adah, Nabitatus Legal Semiotics; Forensic Semiotics; Courtroom Discourse; Police Interactions; Integrated Crime Policy This study explores crime prevention using legal semiotics, applying a doctrinal approach grounded in an extensive literature review and critical text analysis. The discussion is initiated by delineating the core principles of legal semiotics and examining legal norms and practices as sign systems that communicate cultural meanings and influence behaviour. The study examines forensic semiotics, emphasising the role of sign analysis in enhancing investigative procedures and expert linguistic testimony within criminal and civil frameworks, including authorship attribution, identification of falsified texts, and the interpretation of linguistic evidence. Additionally, courtroom discourse and decision-making are also examined, illustrating various semiotic resources (such as text design, layout, and language) influencing the authority and legitimacy of judicial outcomes. Police interactions, interpreting interview dynamics and power negotiations through semiotic frameworks are examined to enhance understanding of witness communication and investigative effectiveness. Furthermore, it examines the framing of crime narratives in the media, highlighting the impact of mediated signs on public perception and the possibility of judicial biases. The research advocates for comprehensive crime prevention policies combining penal and non-penal strategies, emphasizing the importance of symbols and meanings that underpin criminal behaviour to promote collaborative, culturally informed, and sustainable responses. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-11-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/77257 10.14710/mmh.54.3.2025.328-352 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 328-352 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/77257/29629 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9038 2018-08-09T06:57:32Z mmh:ART

PRINSIP FIDUCIARY DUTIES DALAM DUNIA KEAGENAN (AGENCY) Santoso, Budi Fiduciary Duties, The Agency Legal relationship between the principal and   the agent in the agency are not just purely a legal relationship that is based on purely normative rules, which resulted in the agent is allowed to act fatherly and on behalf of the principal, but more than that is a relationship that is based on moral ethics, which is a relationship based on trust and is based on the belief (confidence), that the parties will respect the rights and obligations of each. The relationship is often referred to as fiduciary duties. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9038 10.14710/mmh.43.2.2014.179-187 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 179-187 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9038/13696 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11584 2017-03-28T09:32:59Z mmh:ART

MENUJU STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM YANG RESPONSIF Yunanto, Yunanto strategy, development, responsive law Products responsive law charade tin the drafting process is participatory, in terms absorbing the participation of individual social groups and individuals in society, to absorb the community's aspirations on a large scale so that cristalitafion various communities will vie with each other, and limit the space for governments to make the interpretations that is too much determined by the vision and his own political power, in the model of responsive law, good law should offer something more than merely procedural justice. A good law must be competent and fair, such a law should be able to recognize the public desires that have commitedto the achievement of substantive justice. To create a responsive law caracter, with the main strategy of political reform (because the law is a political product) by creating a democratic government. Administering the state also needed a good spirit, as contained in the 'Pembukaan UUD1945'. Besides needing a single paradigm is released defication (positivistic) that had been adopted, and made the Pancasila as the basic for development of national law, as well as the implementation base on the paradigm of progressive law in orderto achieve substantive justice Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-04-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11584 10.14710/mmh.39.2.2010.164-171 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 164-171 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11584/9752 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41158 2022-07-11T19:23:02Z mmh:ART

PERSEPULUHAN SEBAGAI DASAR MEMPEROLEH CHARITABLE DEDUCTION: STUDI BANDING INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Taufik, Harven Filippo Pajak Penghasilan; Persepuluhan; Zakat; Charitable Deduction Dengan batasan-batasan tertentu, Umat Kristen di Indonesia dapat memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak dari persepuluhan yang dibayarkannya. Pengaturan demikian juga dapat ditemukan di Amerika Serikat dengan pengaturan yang lebih terbuka. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas pengaturan persepuluhan sebagai dasar memperoleh charitable deduction di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, historis, dan komparatif. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa pengaturan di Indonesia kurang sesuai dengan karakteristik persepuluhan. Berbeda dengan di Amerika Serikat yang lebih sesuai, sehingga Umat Kristen dapat memanfaatkan pengaturan yang ada untuk memperoleh pengurangan dari pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/41158 10.14710/mmh.51.2.2022.130-140 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 130-140 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/41158/21741 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5772 2017-03-28T10:34:26Z mmh:ART

KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Hs, Ali Imron Hukum Islam, Pembangunan Hukum Nasional, Kontribusi Abstract   The establishment of national law should consider the law awareness in the community or refer to the existed law in Islam law that stands as the existed law in the community possesses a strategic position in the national law establishment. The role of Islam law in the forming or establishing of national law could be viewed from two sides, which are firstly, it is viewed from Islam law that is one of the source of national law establishing; and secondly, it is viewed from the side of the use of Islam law as positive law that is specifically applied in certain field. Islam law has provided a great contribution, at least upon the side of the spirit or the soul toward establishment of national law. Spreading Islam law ideologi and istinbath ahkam upon the national law establishment takes the strategic place, compared with the demand of the applying of Islam law that is formalistic. Kata kunci: Hukum Islam, Pembangunan Hukum Nasional, Kontribusi   Abstrak Pembangunan hukum nasional harus memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat atau merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan hukum nasional. Peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional; dan kedua dari sisi  diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi ruh atau jiwanya terhadap pembangunan hukum nasional.  Membumikan asas-asas hukum Islam dan istinbath ahkam dalam pembangunan hukum nasional menempati posisi yang strategis, dibandingkan tuntutan pemberlakuan hukum Islam yang formalistik Kata kunci: Hukum Islam, Pembangunan Hukum Nasional, Kontribusi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5772 10.14710/mmh.41.3.2012.416-422 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012; 416-422 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5772/9860 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13727 2017-03-29T04:09:11Z mmh:ART

DISKRIMINASI DALAM HUKUM PERKAWINAN (PENELITIAN ATAS HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU NIAS) Savitri, Niken Zalukhu, Maria Hukum Adat Nias; Hukum Perkawinan; Diskriminasi; CEDAW. Kewajiban negara di bawah CEDAW, antara lain, adalah untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan menurut Pasal 16 dan menjamin hak-hak perempuan pedesaan menurut pasal 14. Penelitian ini mencoba untuk menemukan diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum adat perkawinan  Nias dan kewajiban Negara berdasarkan Konvensi CEDAW.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan dan pelaksanaan Nias perkawinan hukum adat telah melanggar UU Perkawinan di Indonesia dan berdampak pada adanya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-07-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13727 10.14710/mmh.45.3.2016.224-232 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 224-232 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13727/10444 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9339 2017-03-28T12:49:59Z mmh:ART

JAJAK PENDAPAT TIMOR TIMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SIPIL PASCA KONVENSI JENEWA 1949 Boro, Lorraine Rangga Self Determination , East Timor , Legal Protection , the 1949 Geneva Conventions This study aims to determine the dedermination of East Timor in the perspective of the legal protection of civilians after the Geneva Convention of 1949. This study is a normative law. The method used is the approach Statute and Conceptual approach. Results of the study found that First , there is no post- Civil Legal Protection East Timor According to the 1949 Geneva Convention (IV Geneva Convention Concerning the Protection of Civilian Persons in war) . Second , the Indonesian government be held accountable law violations against the self determination of East Timor in 1999 Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9339 10.14710/mmh.43.3.2014.380-388 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 380-388 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9339/7542 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22867 2020-04-17T07:22:47Z mmh:ART

PLURALISM JUSTICE SYSTEM DALAM PENYELESAIAN MASALAH KEBEBASAN BERAGAMA Kherid, Muhammad Nizar Wisnaeni, Fifiana Agama; Pluralisme Hukum; Penegakan Hukum Gagasan pluralisme hukum melahirkan konsep pluralism justice system sebagai mekanisme non enforcement of law dalam kasus kebebasan beragama. Cara kerja mekanisme ini mengedepankan proses musyawarah yang hakikatnya merupakan revitalisasi moral etika dan nilai-nilai agama itu sendiri. Pembahasan mengupas perspektif hukum serta teori pluralisme hukum. UUD NRI 1945 menggariskan kebebasan beragama sebagai konstitusional bersyarat demi terciptanya kerukunan substantif yang memiliki dua aspek, yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosial (masyarakat). Kesimpulan dari tulisan ini bahwa penyelesaian kasus kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1965 tidak solutif karena bercorak represif (menindas) dan retributif (pembalasan). Gagasan ini merumuskan politik hukum kebebasan beragama untuk membentuk kultur hukum yang baik dan harmonis di dalam struktur masyarakat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-10-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22867 10.14710/mmh.48.4.2019.385-392 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 385-392 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22867/15900 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12919 2018-08-09T07:23:49Z mmh:ART

TINJAUAN ATAS KEBUTUHAN LP KHUSUS BAGI NARAPIDANA KASUS KORUPSI DI INDONESIA Edy Nugroho, F.H. The Rehabilitation Institutes, Criminals, Corruption Cases This article aims to study the necessity of special rehabilitation institutes for criminals of corruption cases. The placement for criminals of corruption cases in a special prisons (a rehabilitation institute) is a development punisment in Indonesia. It is very important because they have special characteristics. They also need special guidance and supervision different with the others criminals. The development of special rehabilitation institutes for them make control and supervision more easily than usual. It will accomplish the goals of punishment for them.  It will give sense of justice to society too. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12919 10.14710/mmh.44.3.2015.348-355 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 348-355 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12919/9713 Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47611 2023-07-10T19:50:14Z mmh:ART

KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA KHUSUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN Agustanti, Rosalia Dika Waluyo, Bambang Sistem Peradilan Pidana; Gender; Korban; Kekerasan; Perempuan Kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah sosial yang sangat serius karena kurang mendapat respon yang memadai. Artikel ini menyampaikan gagasan penulis tentang konsep sistem peradilan pidana khusus perempuan korban kekerasan. Kesimpulan artikel ini menunjukkan bahwa konsep ini bisa diwujudkan jika dilaksanakan dengan dukungan beberapa komponen sistem peradilan pidana dengan ketentuan melibatkan polisi, jaksa penuntut umum dan hakim wanita. Tentunya hal ini masih dalam kewenangan lingkungan peradilan umum, hanya saja teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi perempuan korban kekerasan agar tujuan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu diperlukan penguatan kerjasama dan koordinasi antara subsistem peradilan pidana serta penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk menangani dan menyelesaikan kasus kekerasan kepada perempuan di Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2023-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47611 10.14710/mmh.52.1.2023.42-51 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 42-51 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47611/23874 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5807 2017-03-28T10:47:26Z mmh:ART

KEBIJAKAN KRIMINALISASI “KUMPUL KEBO” DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA INDONESIA Soponyono, Eko Policy, Criminalization, cohabitation, Criminal Law Development. Abstract Deeds by the so-called "cohabitation" contrary to the intrinsic value of life in the life of society itself. Values ​​that live in the life of the community believes that living with the opposite sex and adult alike should be tied by marriage. Marriage is "sacred bond" (containing sanctity), which became the foundations of the spiritual and physical welfare families in the language of Islam as a family "sakinah, mawadah and affection/mercy". These laws need to protect the "sanctity" of marriage to criminalize cohabitation. Keywords: Policy, Criminalization, cohabitation, Criminal Law Development. Abstrak Perbuatan yang oleh masyarakat disebut “kumpul kebo” hakikinya bertentangan dengan nilai yang hidup dalam perikehidupan masyarakat itu sendiri. Nilai yang hidup dalam perikehidupan masyarakat meyakini, bahwa hidup bersama berlainan jenis dan sama-sama dewasa harus diikat oleh pernikahan. Pernikahan merupakan “ikatan suci” (mengandung nilai kesucian) yang menjadi landasan terbentuknya keluarga sejahtera lahir dan bathin yang dalam bahasa Islamnya sebagai keluarga “sakinah, mawadah dan rahmah”. Inilah perlunya hukum melindungi “nilai kesucian” perkawinan dengan melakukan kriminalisasi terhadap kumpul kebo. Kata Kunci: Kebijakan, Kriminalisasi, Kumpul Kebo, Pembangunan Hukum Pidana. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5807 10.14710/mmh.42.2.2013.196-203 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013; 196-203 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5807/9911 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13847 2020-04-17T07:10:48Z mmh:ART

KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) BERDASARKAN KEADILAN YANG MENDUKUNG IKLIM INVESTASI INDONESIA Sa'adah, Nabitatus Ilmu Hukum, Hukum Administrasi Negara Pengampunan Pajak, Tax Amnesty. Kebijakan tax amnesty saat ini diragukan kemampuannya untuk mampu memberi peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara serta meningkatkan investasi di Indonesia. Kebijakan tax amnesty dianggap tidak memberi keadilan terhadap wajib pajak patuh. Hal yang perlu dikaji bagaimana kebijkan tax amnesty dikaitkan dengan asas keadilan? dan bagaimana model pengampunan pajak yang berkeadilan serta mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia ? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio legal reseach.Kebijakan tax amnesty harus dipandang dari asas manfaat, yaitu peningkatan penerimaan negara. Upaya memberi keadilan, wajib pajak yang telah diampuni, harus membayar uang tebusan, serta harus ada komitmen penegakan hukum yang tegas. Peningkatan iklim investasi di Indonesia perlu didukung adanya kemudahan birokrasi perijinan, iklim politik yang kondusif, terjaminnya kerahasiaan dan kepastian hukum. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13847 10.14710/mmh.46.2.2017.182-189 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 182-189 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13847/12654 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11080 2017-03-28T12:54:44Z mmh:ART

IMPLEMENTASI MODEL PARATE EXECUTIE ATAS JAMINAN FIDUSIA: (Uji Model Eksekusi Jaminan Fidusia) Siti Maryam, Markus Suryoutomo Ahmad Hendroyono This research is purposed to measure the Fiduciary Parate Execution Model (FPEM) in solving concrete events based on analogy. The problems include: 1) the implementation of FPEM; 2) the obstacles in testing of FPEM; and 3) the forming of regulation as a construction to overcome the obstacles of FPEM. The method of this research is normative legal approach armed with system of self explanatory which a norm is a rule or an authoritative standard or what law ought to be. The result of FPEM is a recommendation in which contains the prescriptive value i.e the forming of regulation on FPEM. Keywords: Parate Execution, Fiduciary Security, Self-Explanatory.  Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan Model Parate Eksekusi Jaminan Fidusia (MPEJF) dalam memecahkan peristiwa konkret berdasarkan analogi. Permasalahannya meliputi: 1) Implementasi MPEJF; 2) Kendala pengujian MPEJF; dan 3) Pembentukan peraturan sebagai konstruksi ideal untuk mengatasi kendala MPEJF. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif yang didukung oleh sistem“self-explanatory” dimana suatu norma adalah suatu aturan atau ukuran bersifat mengikat atau hukum yang seharusnya. Hasil dari MPEJF bersifat rekomendasi atau preskriptif yaitu bentuk rancangan regulasi tentang parate EJF.   Kata Kunci : Parate Eksekusi, Jaminan Fidusia, Self-Explanatory. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11080 10.14710/mmh.43.4.2014.497-504 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 497-504 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11080/9634 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21648 2020-07-30T23:59:22Z mmh:ART

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) Hutahaean, Armunanto Indarti, Erlyn Polri; Penyidikan; Tindak Pidana Korupsi Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungani, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,. Untuk melaksanaan tugas dibidang penegakan hukum, Polri diberi wewenang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk perkara tindak pidana korupsi. Tulisan ini akan membahas permasalahan peran Polri dalam memberantas korupsi di Indonesia, serta bagaimana strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembahasan menunjukkan bahwa orupsi di Indonesia telah merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, membawa bencana terhadap perekonomian nasional. Untuk itu dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan penegakan hukum yang luar biasa, dilaksanakan secara optimal dan profesional serta modern. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21648 10.14710/mmh.49.3.2020.314-323 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 314-323 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21648/17734 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13074 2017-03-28T09:56:44Z mmh:ART

PENTINGNYA REVISI PENGATURAN PERJANJIAN KERJA DI INDONESIA Romi, Romi contract employment system.labor social guarantee. The regulation of contract of employment system has produced some problems both in the sector labor and enterpreneur.lmplementation of this regulation is contrary with state philosophy and our consUtution.lt also has high potency to affect implementation of another rules which conduct related to Labor Social Guarantee. The problem is whether the regulation of contract employment system has the legal cerlainty, then how that regulation should be applied in the future. This research is based on normative approach and be analyzed on qualitative line. This research conclude that the regulations of contract employment system has not obtained the legal cerlainty yet. It opposed with Pancasila and Constitution. It also has affect the implementation of another rules related to labor social guarantee. That regulation,thus,has to be terminated due to opposed with Pancasila and Constitution Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13074 10.14710/mmh.40.3.2011.349-358 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 349-358 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13074/9809 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/54914 2025-05-26T20:35:35Z mmh:ART

REFORMULASI HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS MUSIK SEBAGAI OBJEK PELUNASAN UTANG MELALUI JAMINAN FIDUSIA Subrianty, Daeli Fiduciary Guarantee; Intellectual Property; Legal Reformulation; Music Copyright. The percentage of active paid music streaming users globally has increased dramatically yearly. However, the increase in active music users in Indonesia is separate from the development of Music Copyright regulations in Indonesia. This doctrinal legal research uses is analyzed through a statutory and conceptual approach. Based on the research that has been conducted, the regulation of Music Copyright as an object of Fiduciary Guarantee in Indonesia has been regulated under several regulations. However, there are challenges and obstacles in implementing the music copyright guarantee as an object of the Fiduciary Guarantee. Therefore, realizing legal reformulation efforts against related rules can be a progressive solution to create a dynamic legal system that can keep up with developments that occur in society. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/54914 10.14710/mmh.53.2.2024.123-134 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 123-134 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/54914/27315 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5855 2017-03-28T10:42:45Z mmh:ART

KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: REALITAS ANTAGONIS DALAM PERWUJUDAN PRINSIP CLEAN GOVERNANCE DI INDONESIA Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Clean Governance Abstract Procurement of goods/services are efficient, open and competitive indispensable for the availability of goods / services affordable and quality, so it will have an impact on improving public services. In relation to the procurement of goods and services from the government is expected to corruption can be eliminated. The reality of corruption procurement of goods and services increasing. Mode and does more systemic way. Corruption is no longer limited to state officials, but has dragged other actors, including the business community, civil diberbagi state and government agencies. There are some suggestions in order to handling the problem of corruption in providing goods and services sector, namely: (1) reconstructing the legal system of government procurement. Procurement of goods and services have only set Perpres. Ideally the procurement of goods and services regulated by the Act and (2) oversight by the public. Keywords : Corruption, Procurement, Clean Governance Abstrak Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah maka diharapkan praktik korupsi dapat dihilangkan.  Realitasnya korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin meningkat. Modus dan cara yang dilakukannya semakin sistemik. Pelaku korupsi tidak lagi terbatas pada pejabat negara, namun telah menyeret aktor-aktor lain, di antaranya kalangan pengusaha, pegawai diberbagi lembaga negara dan pemerintah (Kasus Buol, Hambalang dan lain-lain). Ada beberapa saran dalam rangka penanganan persoalan korupsi disektor pengadaaan barang dan jasa, yaitu: (1) merekonstruksi sistem hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, selama ini hanya diatur dalam Perpres. Idealnya pengadaan barang dan jasa diatur dengan Undang-Undang dan (2) pengawasan oleh masyarakat. Kata Kunci: Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Clean Governance Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5855 10.14710/mmh.42.1.2013.6-12 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013; 6-12 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5855/9890 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17376 2020-04-17T07:14:44Z mmh:ART

TERTIB JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA Anggono, Bayu Dwi Tertib Jenis; Hierarki; dan Materi Muatan. Terdapat 2 tertib peraturan perundang-undangan yaitu tertib dasar peraturan perundangundangan dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Praktik sistem perundangundangan Indonesia pasca diberlakukannya UU 12/2011 menunjukkan permasalahan pada tertib dasar perundang-undangan yaitu kurang terkontrolnya jenis peraturan yang dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan, tidak semua jenis peraturan perundang-undangan jelas letaknya dalam hierarki dan terlalu luasnya materi muatan serta kesamaan materi muatan antar peraturan perundang-undangan. Upaya mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan mengeluarkan jenis peraturan lembaga yang tidak berkategori sebagai peraturan perundang-undangan, meletakkan setiap jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki, dan pengetatan suatu materi muatan yang dapat diatur dengan peraturan perundangundangan, serta melakukan pembedaan secara jelas materi muatan tiap jenis peraturan perundang-undangan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17376 10.14710/mmh.47.1.2018.1-9 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 1-9 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17376/13370 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11437 2018-08-09T07:21:34Z mmh:ART

PEROLEHAN DAN HAK WARIS BAGI ISTRI KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT: Pendekatan Ilmu dan Filsafat Hukum Sukardi, Didi Islam Inheritance Law, Philoshopy Law, Inheritance Right To Wife, Hukum Kewarisan Islam Pemahaman, Filsafat Hukum, Hak dan Perolehan Istri In Islamic inheritance law is a law derived from the Al-Qur’an the truth of the doctrine or theory is absolutety true, because it is relevation of Allah SWT. Islamic inheritance law is general is a legal theory that is conveyed by Allah SWT throught the prophet Muhammad SAW to be enacted an enacted into law by mankind in the philosophy of law is said to human law. Valid in Islamic inheritance law is absolute because it has been set, discrimination form heir to heir receiver with each other to violate the rulers of inheritance law is concerned, mental attitude is not willing to follow the provisions of Islamic inheritance law and inheritance rights to the acquisition of the second wife, third, or fourth for perpetrators of polygamous marriage, and reason for wanting to master the estate or orther factors, although they know and understand the rules, the provisions of Islamic inheritance lawDalam hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang berasal dari Al-Qur’an dimana kebenaran akan ajaran atau teori mutlak benar karena merupakan wahyu dari Tuhan. Hukum kewarisan Islam secara teori umum adalah merupakan hukum yang disampaikan oleh Allah SWT  kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberlakukan dan dijadikan hukum oleh umat manusia. Dalam filsafat hukum dikatakan bahwa hukum untuk manusia, dalam Islam berlaku hukum kewarisan Islam merupakan hal mutlak karena telah diatur didalamnya. Permasalahan muncul di dalam penerapannya di masyarakat terutama dalam hal hak dan perolehan istri kedua, istri ketiga dan istri keempat. Adanya diskriminasi dalam pembagian waris yang menyalahi aturan dan ketentuan yang ada serta adanya sikap mental yang tidak atau enggan untuk melakukan dan mengikuti kententuan hukum kewarisan Islam terhadap perolehan dan hak kewarisan terhadap istri kedua, istri ketiga atau keempat bagi pelaku pernikahan poligami dengan alasan ingin menguasai harta peninggalan dan alasan lainnya Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11437 10.14710/mmh.44.2.2015.161-168 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 161-168 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11437/9654 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/32317 2021-11-17T13:01:02Z mmh:ART

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MASA PANDEMI COVID-19: ANTARA SOLUSI DAN JEBAKAN Budiyono, Tri Hutang; PKPU; Kepailitan; Restrukturisasi Kredit; Covid-19 Dunia Bisnis terpapar oleh pandemi Covid-19. Bagi pengusaha yang memiliki kewajiban membayar hutang, dapat dimohonkan pailit yang  pada umumnya akan mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha. Untuk menghindari kebangkrutan, debitur dapat mencari formula lain sebagai jalan keluar dari masalah itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi (kemungkinan) pemanfaatan PKPU dalam masa Covid-19, termasuk kelemahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian ini adalah bahwa titik penghubung antara PKPU dan kepailitan menjadi solusi namun mengandung potensi jebakan yang dapat berakibat fatal bagi debitur. Oleh karena itu, debitur harus cermat dalam memilih pola penyelesaian utang yang memiliki risiko paling kecil. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan memiliki risiko rendah bagi debitur, sedang PKPU lebih baik diposisikan sebagai pilihan terakhir. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32317 10.14710/mmh.50.3.2021.232-243 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 232-243 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32317/19846 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5057 2017-03-28T09:33:09Z mmh:ART

PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM DALAM ERA OTONOMI (Strategi Pembangunan Hukum dan Substansi Sistem Hukum Daerah) Stefanus, Kotan Y Local legal system in Indonesia had been grey potret and become a servant of power. So, we must develop prograsive-alternative legal development strategy, that is empowerment of all society components to express their need while push low strafication collective group to influence decison making and consistenly improve legislative product. This effort should be follow by globalization local values anoved dlocalization global values. Integration of those efforts become a order that is known as local legal system.Kata Kunci : Sistem hukum daerah, strategi pembangunan hukum. penegakkan hukum, politik hukum. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-07-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5057 10.14710/mmh.39.3.2010.238-244 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 238-244 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5057/9759 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13138 2017-03-28T10:56:11Z mmh:ART

DIALEKTIKA FUNGSIONAL ANTARA HUKUM DAN OTORITAS KEKUASAAN NEGARA Hidayat, Arif Functional Dialectic, Legal, State Authority This study aimed to describe the functional dialectic between Jaw and power authorities. The result: (1) the authoricy is a conception of social relations between the two parties or two institutions that are each influences, dominating or exploitative; (2) legal characteristics can be viewed from the authorities that form, and substance of the work in organizing the community; (3) functional dialectic between Jaw and state power authorities gave birth to two patterns of relationships, which is identical to the rule of Jaw and vice versa. Finally, the 'state' as a sovereign authority through the institutionalization of formal institutions should be able to put laws autonomous in accordance with the principles of human rights, in order to avoid 'trade off between the rule of law. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13138 10.14710/mmh.42.4.2013.565-575 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013; 565-575 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13138/9961 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/66024 2025-09-29T21:48:00Z mmh:ART

JUSTIFICATION FOR THE ESTABLISHMENT OF A LAND COURT IN INDONESIA: REALIZING JUSTICE IN LAND DISPUTE RESOLUTION Wahid, Abdul Sulistiyono, Adi Land Court; Agrarian Disputes; Legal Certainty; Access to Justice; Specialized Judiciary Agrarian disputes in Indonesia are highly complex, covering a range of issues such as customary and communal land rights, certificate disputes, conflicts between communities and corporations, and state land acquisition. These challenges are compounded by the inability of general courts to effectively address them due to overlapping jurisdictions, inadequate coordination, and a lack of technical expertise. Consequently, the resolution of land disputes is often delayed, leading to diminished public trust in the judicial system. Comparative studies from Brazil and New Zealand have shown that specialized land courts can enhance efficiency, consistency, and the protection of indigenous rights by focusing on specific mandates, employing expert knowledge, and utilizing mediation mechanisms. This research highlights the urgent need for the establishment of a Land Court in Indonesia, presenting it as a critical institutional reform that would ensure legal certainty, provide substantive justice, and improve access to justice. The novelty of this study lies in its integrative approach, which combines doctrinal, comparative, and empirical analyses. The proposed Land Court, staffed with specialized judges, land experts, and supported by strong mediation procedures, is designed to offer quicker, fairer, and more socially legitimate outcomes. This approach is expected to strengthen public confidence in Indonesia’s land governance system, ultimately improving the overall effectiveness of land dispute resolution. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/66024 10.14710/mmh.54.2.2025.179-213 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 179-213 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/66024/29185 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9029 2017-03-28T11:27:35Z mmh:ART

MENGUKUR KINERJA REFORMASI HUKUM BIROKRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Hafidz, Jawade Public Procurement, Bureaucratic Reforms, Bureaucratic Performance Law which regulates public procurement of goods and services are becoming increasingly important in developing countries such as Indonesia, especially in monitoring performance and for transparency. Regulation and supervision in public procurement of goods and services is the power of government and the basis for bureaucratic reform in public procurement. Public procurement involving multiple parties require strict control to avoid deviations which can be detrimental to the country. Comprehension and understanding of the scope, activity events, parties involved, performance measures, as well as the application of principles and ethics which is implemented consistently in accordance with the regulations of the procurement of goods/services will accelerate bureaucratic reform efforts in Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9029 10.14710/mmh.43.1.2014.98-106 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 98-106 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9029/7334 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20764 2020-04-17T07:18:51Z mmh:ART

RESTATEMENT TENTANG YURIDIKSI PERADILAN MENGADILI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH (RESTATEMENT ON JUDICIAL JURISDICTION IN ADMINISTRATIVE TORT) Simanjuntak, Enrico Parulian Administrative Law Administrative court; Government Administration Act; administrative torts One of the crucial problems after enactment of Government Administration Act (UUAP) concerns the extent to which the scope of court jurisdiction relating administrative torts (onrechtmatige overheidsdaad) or OOD, as intended in Article 1365 of the Civil Code. There are at least two different views on the issue. First, administrative court mutatis mutandis has power to resolve the case relating onrechtmatige overheidsdaad, this view is represented by Supreme Court Circular or Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4/2016. A different view holds that the OOD act is a genus whereas the factual act as referred to UUAP is a species. This second view is not mutatis mutandis totally transferring the authority of civil judges to administrative court try the OOD case. This difference of opinion is important to be studied more thoroughly in order to know the real issue of the different views. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20764 10.14710/mmh.48.1.2019.32-48 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 32-48 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20764/14766 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5763 2017-03-28T10:34:10Z mmh:ART

Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 dan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Santoso, M. Iman Corruption, Sustainable Development, and Indonesia Abstract The United Nations Convention against Corruption was adopted on 9 December 2003, by recognizing coruption as an extraordinary crime. Corruption endangers the stability and security of societies and states,and jeopardizing sustainable development. The UN Convention launched the concept of sustainable development in 1987 through the World Commission on Environment and Development, stating that sustainable development as development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. The Concept is recognized as the principle of contemporary and implemented by many countries especially developed countries. Indonesia has ratified the UN Convention through Law Number 7 Year 2006, created Law Number 31 Year 1999 on the Suppression of Corruption, amended by Law Number 20 Year 2001 and established the Commission of Corruption Suppression by Law Number 30 Year 2002. The Act and the Commission are conformity with the Convention. Key words : Corruption, Sustainable Development, and Indonesia Abstrak Konvensi PBB menentang Korupsi telah dibuat pada tanggal 9 Desember 2003, dinyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Kejahatan tersebut membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat dan negara serta merugikan pembangunan berkelanjutan. Konvensi PBB telah mengeluarkan konsep pembangunan berkelanjutan tahun 1987 yang dibuat oleh Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan, ditegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep pembangunan berkelanjutan diakui sebagai prinsip hukum internasional dan sudah diimplementasikan oleh banyak negara terutama negara-negara maju. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB menentang Korupsi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, telah membentuk Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Peraturan perundang-undangan tersebut sudah merupakan bagian dari implementasi Konvensi PBB menentang Korupsi 2003. Kata Kunci : Korupsi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Indonesia Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5763 10.14710/mmh.41.3.2012.341-351 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012; 341-351 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5763/9851 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13684 2017-03-29T03:58:14Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS Trisnadi, Setyo Perlindungan Hukum, Profesi Medis, Penyelesaian Sengketa Medis. Sejumlah kasus malpraktik medis baru-baru ini menjadi rubrik. Hal ini cukup memprihatinkan ketika dokter selalu terdegradasi sebagai pelaku kriminal atau dia telah digugat perihal gugatan malpraktik wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum profesi dokter dalam kasus malpraktik sebaiknya diterapkan terlebih dahulu hukum administratif melalui sidang MKDI, mengingat seorang dokter pemegang profesi yang memiliki kode etik. Apabila seorang dokter bersalah, maka putusan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk perkara perdata atau pidana, sebaliknya jika dia tidak bersalah, maka dia harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum baik administratif, perdata maupun pidana. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13684 10.14710/mmh.45.2.2016.150-156 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 150-156 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13684/10435 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/77389 2026-05-11T10:48:55Z mmh:ART

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9052 2017-03-28T12:45:49Z mmh:ART

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN Herlianto, S. Tri Malpractice, Penal Mediation, Restorative Justice The study aims to determine the concept of restorative justice in the implementation of penal mediation perspective of current legislation and also examines the implementation and construction legislasia policy in criminal law reform that will come. The research found that the concept of restorative justice, the presence and position of the victim as a patient admitted. Families of patients involved in the settlement of his case poses. Penal mediation is one form of implementation of restorative justice, namely the rehabilitation, resocialization, restitution, reparation and compensation to complete a criminal case of medical practice Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9052 10.14710/mmh.43.2.2014.297-304 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 297-304 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9052/7354 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23744 2020-04-17T07:21:43Z mmh:ART

GAGASAN KEDAULATAN LINGKUNGAN DALAM KONSTITUSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Sodikin, Sodikin Kedaulatan Lingkungan; Konstitusi; Hak Asasi Manusia; Pembangunan Berkelanjutan; Wilayah Negara Amandemen UUD 1945 telah melahirkan ajaran kedaulatan baru yaitu kedaulatan lingkungan. Gagasan kedaulatan lingkungan telah memberikan pemikiran baru dalam hal kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Lingkungan hidup telah menjadi suatu kekuasaan tertinggi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Konsep kedaulatan lingkungan secara jelas diatur dalam Pasal 25A, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4). Pasal-pasal tersebut memberikan nuansa hijau terhadap UUD 1945, sehingga implementasi dari pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut memberikan pemikiran baru bagi pembuat Undang-Undang agar konsep kedaulatan lingkungan hidup dapat terwujud dalam setiap Undang-undang yang dibuat. Ada beberapa undang-undang telah memberikan nuansa hijau seperti undang-undang yang mengatur masalah hak asasi manusia, pembangunan perekonomian berkelanjutan dan wilayah negara dengan konsep wawasan nusantara. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23744 10.14710/mmh.48.3.2019.294-305 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 294-305 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23744/15630 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12887 2018-08-09T07:23:11Z mmh:ART

PROSPEK PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERILAKU DISKRIMINATIF DI KOTA SEMARANG Tyesta ALW, Lita Protection, People Disabilities, Discriminatory This research aims to determine the prospects of persons with disabilities protection against discriminatory behavior in Semarang. The research method is normative using the laws approach (statutory approach), and the conceptual approach (conceptual approach). Results of the study found that the government of Semarang have prospects in providing protection and fulfillment of the rights of persons with disabilitas of discriminatory behavior. Constitution of the Republic of Indonesia Act1945 does not set a specific reference on Disability, but set firmly and clearly regarding non- discrimination, equality before the law, and the right to receive equal treatment before the law throughout Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12887 10.14710/mmh.44.3.2015.253-264 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 253-264 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12887/9680 Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45839 2023-05-11T19:45:09Z mmh:ART

HAMBATAN TEKNIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK PADA POLDA SUMATERA BARAT Fitriati, Fitriati Faniyah, Iyah Rahmad, Nisep Hambatan; Penyidikan; Manipulasi; Informasi; Elektronik Penelitian ini bertujuan membahas hambatan teknis dalam penyidikan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik oleh penyidik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan hambatan teknis yang terjadi pada pemeriksaan saksi dan korban pada proses penyidikan, sebab saksi hanya mengetahui setelah kejadian berlangsung karena menerima dampak dari serangan yang dilancarkan. Data serangan di log server sudah dihapus terjadi pada kasus deface, sehingga penyidik kesulitan mencari log statistik di server sebab secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban server. Maka penyidik harus melakukan kerjasama dengan penyidik negara lain. Selanjutnya dengan menggunakan keterangan atau pendapat para ahli telematika yang mempunyai keahlian di bidangnya, agar dapat jadi pertimbangan bagi hakim ketika memutus suatu perkara. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45839 10.14710/mmh.51.4.2022.390-400 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 390-400 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45839/23272 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5795 2017-03-28T10:38:43Z mmh:ART

PILIHAN HUKUM, FORUM DAN DOMISILI SUATU KONTRAK DALAM TRANSAKSI BISNIS Syafran, Syafran Choice of law, Choice of a Forum, Domiciled Abstract In the contract, if the parties did not specify their own choice of law, forum selection and choice of domicile, the legal sector in this regard provides to regulate it, that stipulates that in such a case, where the law applicable where the competent court, or domicile which one is used. Not so much matter if the parties to the contract came from the same law, or derived from the same court, or only have 1 (one) domicile. However, it will become a legal issue to determine: The law which applies if the parties to apply different laws, such as each party came from different countries. Which court is competent to try him if there were disputes regarding the contract, if the parties resides or is domiciled of 2 (two) regions of different courts. In addition, the determination of which law applies and or selection of a forum, actually belong to the public law (law of procedure). However, the choice of law and choice of a forum, is 1 (one) of the few public law that may be infringed by the parties to the contract, based on the principle of party autonomy. In fact, the parties may exclude the courts entirely with the court appoint a blended / prepared itself in the form of private or judicial bodies that are popular with the terms of arbitration.Based on the principle of freedom of contract, then the parties to a contract can also choose which court will adjudicate disputes arising out of contract case in question.   Keywords : Choice of law, Choice of a Forum, Domiciled Abstrak Didalam kontrak, jika para pihak tidak menentukan sendiri pilihan hukum, pilihan forum dan pilihan domisilinya, maka sektor hukum dalam hal ini menyediakan kaidahnya untuk mengatur hal tersebut, yakni mengatur bahwa dalam kasus yang demikian, hukum manakah yang berlaku pengadilan mana yang berwenang, atau domisili mana yang dipakai. Tidak begitu banyak menjadi soal jika para pihak dalam kontrak tersebut berasal dari hukum yang sama, atau berasal dari wilayah pengadilan yang sama, atau hanya memiliki 1 (satu) domisili.  Akan tetapi, akan menjadi suatu masalah yuridis untuk menentukan:Hukum mana yang berlaku jika terhadap para pihak berlaku hukum yang berbeda, misalnya karena masing-masing pihak berasal dari negara yang berbeda.Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadilinya jika ter­dapat perselisihan yang berkenaan dengan kontrak, yakni jika para pihak bertempat tinggal atau berdomisili dari 2 (dua) wilayah pengadilan yang berbeda. Di samping itu, penentuan tentang hukum mana yang berlaku dan atau pilihan forum, sebenarnya termasuk ke wilayah hukum publik (hukum acara). Akan tetapi, pilihan hukum dan pilihan forum, merupakan 1 (satu) dari sedikit hukum publik yang boleh dilanggar oleh para pihak dalam kontrak, berdasarkan asas party autonomy. Bahkan, para pihak dapat mengesampingkan pengadilan sama sekali dengan menunjuk pengadilan yang diracik/disusun sendiri dalam bentuk badan peradilan swasta atau yang populer dengan istilah arbitrase.Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam suatu kontrak dapat juga memilih pengadilan mana yang akan mengadili seandainya timbul sengketa terhadap kontrak yang bersangkutan.   Kata kunci : Pilihan Hukum, Pilihan Forum, Domisi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5795 10.14710/mmh.41.4.2012.606-613 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012; 606-613 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5795/9884 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17396 2020-04-17T07:10:41Z mmh:ART

OTONOMI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PTN-BH Utama, Kartika Widya Hukum Administrasi Negara PTN Badan Hukum, Sumberdaya Manusia, ASN Sebagai sebuah entitas baru, PTN-BH membutuhkan pengaturan dan pengkajian aturan yang telah ada guna memberikan rasa aman terhadap setiap stakeholder yang terlibat, baik sebagai pembuat aturan, pelaksana aturan, atau pihak-pihak yang terdampak atas berubahnya status PTN menjadi PTN-BH. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan PTN-BH adalah mengenai pengelolaan sumber daya manusia. Artikel ini akan membahas beberapa peraturan terkait SDM PTN Badan Hukum khususnya mengenai PNS dengan pendekatan yuridis normatif. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17396 10.14710/mmh.46.1.2017.92-99 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 92-99 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17396/12645 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10473 2017-03-28T09:53:07Z mmh:ART

MIGRASI PENDUDUK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HANKAM DI WILAYAH PERBATASAN KALBAR-SERAWAK, MALAYSIA Arifin, Saru The existence of the border society is part of the indicators of the state sovereignty. In the last 15years, the amount of the border society in West Kalimantan decreased. This is because of some of them are migrate to Sarawak. The border society migration was conducted through some ways, such as; married, birth, andasa labour. Among these migration patterns, a married and birth are most favourable. Looked from its region, the closest distance to Sarawak are the most migration supplier. And also the lost of economic region tends to supply the migration such as Sanggau, Ketunga Hulu, Aruk and some from Kapuas Huiu. By decreasing the amount of border society, it will influence to the border security. Because they most understand the border sign, illegal streets across the border while the ability of government to prepare army for guarding border is not comparable with the long of border which is reach 2004 km in lengt. Kata kunci :Migrasi, Penduduk Perbatasan, Pertahanan dan Keamanan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10473 10.14710/mmh.40.2.2011.220-227 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 220-227 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10473/8349 Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/25504 2020-04-30T16:05:52Z mmh:ART

REFORMULASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) DAN AMANDEMEN ULANG UNDANG-UNDANG DASAR Sadono, Bambang Rahmiaji, Lintang Ratri Hukum Reformulasi; GBHN; MPR; Amandemen; Undang-Undang Dasar Wacana reformulasi GBHN dan pengembalian kewenangan MPR untuk membuat ketetapan, kembali menguat pasca-Kongres V PDI-P (2019). Kongres tersebut menghasilkan 23 rekomendasi yang berisi sikap dan kebijakan partai serta usulan untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2019-2024. Kajian ini bertujuan memetakan proses politik wacana reformulasi GBHN dan Posisi MPR pasca-amandemen UUD 1945. Hasil kajian ini menemukan fakta sebagai market leader dalam penataan sistem ketatanegaraan dengan memperkuat MPR dan menetapkan haluan negara, PDI-P kurang piawai mengelola situasi politik. PDI-P yang memperjuangkan agenda terbatas dalam amandemen, harus menenggang agenda lain. Saat ini kuasa ada di pimpinan PDI-P dan presiden, selain itu juga bergantung pada respon pemilik saham besar lain atas republik ini, yakni para ketua umum partai yang punya wakil di DPR/MPR. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25504 10.14710/mmh.49.2.2020.213-221 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 213-221 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25504/17029 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13065 2017-03-28T09:56:32Z mmh:ART

KONSTRUKSI MEDIA, MULTIKULTURALISME, DAN EKSISTENSI UNDANG -UNDANG PENYIARAN DI INDONESIA Maladi Irianto, Agus Media, contemporary society, the regulation of broadcasting, and multiculturalism Media has developed not only to represent knowledge, idea and point of view which then it develops a solid structure as well as in the stable society where there is no conflict of interest. The recent media has build a social reality from an industry that is presented to a community which is dynamic, contemporer and constantly changing. The sibbholeth of "Bhineka Tunggal lka· today is no longer about the ethnic and the cultural diversity but it is about the cultural diversity that exists in Indonesian society. The main reference for the establishment of Indonesia's multicultural society is multiculturalism, an ideology that recognizes and exalts the difference in the equality of both individually and culturally. The presence of media - in line with the multiculturalism spirit - should be the adhesive of some separate identities (importances). It has to be admitted that the national integration, which is constructed by the media (especially by television) has created the interest uniformity that no longer relevant with the spirit of global democracy and multiculturalirm. The condition occured because the Broadcasting Act (UU Penyiaran No. 3212002) that control the presence of the television industry in Indonesia is not functioning properly and it is violated by the Indonesian television worker. The Broadcasting Act is not functioning properly because the authority holder of the broadcasting act in Indonesia is in weak position. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13065 10.14710/mmh.40.3.2011.279-290 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 279-290 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13065/9800 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/58062 2025-01-12T20:51:47Z mmh:ART

OVERLAPPING REGULATION : KEPASTIAN HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT MUARA SAKAL PELALAWAN RIAU Artina, Dessy Indra, Mexsasai Diana, Ledy Tiraputri, Adi Saragih, Geofani Milthree Hukum Adat; Kepastian Hak; Tanah Ulayat; Masyarakat Hukum Adat Perselisihan antara masyarakat hukum adat dan masyarakat umum, negara, maupun pihak swasta banyak terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ulayat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dan menjelaskan mengenai kepastian hukum kepemilikan tanah ulayat mayarakat hukum Adat Muara Sakal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia masih lemah, yang terlihat dari sering terjadinya perselisihan terkait tanah ulayat. Perselisihan semacam ini mencerminkan kurangnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Perselisihan ini dapat diselesaikan jika peraturan tentang masyarakat hukum adat yang mengatur syarat-syarat pengakuan masyarakat adat dan hak tradisionalnya diterbitkan oleh pemerintah. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-03-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/58062 10.14710/mmh.53.1.2024.23-34 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 23-34 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/58062/27275 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5831 2017-03-28T10:51:44Z mmh:ART

ARAH POLITIK HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Siombo, Marhaeni Ria pembangunan berkelanjutan, politik hukum, kebijakan pemerintah . Abstract The participation of the government of Indonesia in various international conventions on the environment, does not necessarily indicate that the Indonesian government's commitment to implement the concept of Sustainable Development is in accordance with what has always been proclaimed the world. When viewed from the perspective of product legislation at the level of legislation, it is good enough. In the days of the Orde Baru (Soeharto) Repelita concept to the government reform (SBY) concept of environmentally sound development is explicitly normative. The problem is at the level of implementation. Too many interests including political and bureaucratic corruption that undermined the possibility of being the cause of the implementation of legal norms that have been made, is running slow. And often the blame is the imperfection of the product of legislation, not on how the government makes the rules implementative implementation and strongly implement the mandate of the legislation that has been made. So that natural resource wealth owned Indonesian really used as much as possible to increase the welfare of the people.   Keywords: sustainable development, political law, government policy. Abstrak Keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam berbagai konvensi internasional di bidang lingkungan, tidak selalu menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Indonesia untuk menerapkan konsep Pembangunan Berkelanjutan adalah sesuai dengan apa yang selalu dicanangkan dunia. Bila dilihat dari perspektif undang-undang produk di tingkat undang-undang, itu cukup baik. Pada zaman Orde Baru (Soeharto) sampai pada pemerintah (SBY) konsep pembangunan berwawasan lingkungan secara eksplisit normative, sudah memadai. Permasalahannya adalah pada tingkat implementasi. Terlalu banyak kepentingan politik dan termasuk korupsi  birokrasi yang menggerogoti kemungkinan menjadi penyebab pelaksanaan norma-norma hukum yang telah dibuat, berjalan lambat. Dan sering menyalahkan  ketidaksempurnaan produk undang-undang, bukan pada bagaimana pemerintah membuat aturan pelaksanaan implementatif dan  melaksanakan amanat undang-undang yang telah dibuat. Sehingga kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia benar-benar digunakan sebanyak mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, politik hukum, kebijakan pemerintah . Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5831 10.14710/mmh.42.3.2013.381-389 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013; 381-389 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5831/9934 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/19012 2020-04-17T07:16:08Z mmh:ART

STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL Purwanti, Ani Hardiyanti, Marzellina Stategi, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, RUU Kekerasan Seksual Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak dimana kelompaok ini merupakan subyek yang rentan khususnya kekerasan seksual, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kasus dan beragam jenis kekerasan yang terjadi. Ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta penindakan pelaku. Penghapusan kekerasan seksual yang diatur dalam RUU ini adalah elaborasi dari kewajiban negara dalam mengurangi dan mpenegakan hukum persoalan yang terkait dengan kekerasan seksual yang sering dialami oleh perempuan dan anak. Dalam implementasinya, selain dengan Aparat Penegak Hukum negara wajib melibatkan keluarga, komunitas, organisasi masyarakat, lembaga pers dan korporasi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012 10.14710/mmh.47.2.2018.138-148 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 138-148 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012/13859 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11426 2018-08-09T07:12:05Z mmh:ART

ILMU HUKUM NASIONAL DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN INDONESIA BERASASKAN KEADILAN SOSIAL Rahayu, Derita Prapti National Legal Study, Indonesian Economy, Principle of Social Justice, Ilmu Hukum Nasional, Perekonomian Indonesia, Asas Keadilan Sosial Science including legal study that is not accompanied by knowledge of the Godhead ( the Pancasila ) is incomplete . Legal science coupled with the values   of Pancasila , gave birth to legal experts who will make the rule of law in our country can not be separated from the Pancasila as the state . Containsbasic values   of local wisdom keindonesiaan that principles are translated into the fifth principle. Ultimately creating a socially just economy called Pancasila economy .Ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum yang tidak dibarengi dengan ilmu Ketuhanan (dalam Pancasila) adalah tidak lengkap. Ilmu hukum yang dibarengi dengan nilai Pancasila, melahirkan para pakar hukum yang akan membuat aturan hukum di Negara kita tidak terlepas dari Pancasilasebagai dasar negara. Mengandung nilai-nilai dasar dari kearifan lokal keIndonesiaan yang dijabarkan ke dalam kelima silanya. Pada akhirnya menciptakan perekonomian berkeadilan sosial yang disebut dengan ekonomi Pancasila. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11426 10.14710/mmh.44.1.2015.78-84 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 78-84 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11426/9683 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33990 2021-05-11T23:18:59Z mmh:ART

OPTIMALISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Herawati, Ratna Pinilih, Sekar Anggun Gading Nurcahyani, Ayu Savitri Hukum Tata Negara KDRT; Perempuan; Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya di Indonesia. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan. Untuk menangani kasus KDRT, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Dari amanat berbagai kebijakan tersebut, dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga yang melayani serta mendampingi perempuan korban kekerasan di setiap pemerintah daerah. Salah satu P2TP2A yang menjadi obyek penelitian ini adalah P2TP2A Semanah yang berada di Kabupaten Magelang. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Semanah sudah cukup optimal dalam menangani kasus KDRT, namun belum memiliki fasilitas rumah aman untuk para korban yang membutuhkan perlindungan dari ancaman pelaku. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat DIKTI 2021-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33990 10.14710/mmh.50.2.2021.131-142 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 131-142 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33990/19314 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47789 2024-12-23T20:15:01Z mmh:ART

EFEKTIVITAS E-COURT PERKARA PERDATA MASA PANDEMI DAN PASCAPANDEMI COVID-19 DI MAKASSAR Handayani, Dwi Efektivitas; E-Court; Perkara Perdata Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak pada lembaga peradilan yang mau tidak mau harus menyesuaikan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan keefektifan penerapan E-Court masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar. Pentingnya penelitian ini, sebagai bahan masukan untuk evaluasi kebijakan-kebijakan bidang peradilan yang lebih cepat, mudah dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan didukung data primer dan  sekunder. Pengambilan sampel secara purposive sampling dan selanjutnya data-data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas  penerapan e-Court di masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar, sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sangat efektif dan sesuai dengan kondisi saat ini. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47789 10.14710/mmh.52.2.2023.119-130 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 119-130 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47789/24311 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13123 2017-03-28T10:55:58Z mmh:ART

PROSPEK PERADILAN RESTORATIF BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI SARANA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN DELINKUENSI ANAK DIMASA DATANG Rochaeti, Nur Restorative Justice, Pancasila, Non Penal, Juvenile delinquency Children have rights that are specifically different from human rights, and require special treatment and protection, particularly against acts that may harm the development of children, which is a guarantee of legal protection for them as well as any special protection aimed at children committing an offense, and behavioral deviation or also known as "delinquency". Restorative Justice held in an effort to produce a restorative justice, which is a process that involves all the litigants in a particular criminal act jointly solve the problem of how to change the result in the future. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13123 10.14710/mmh.42.4.2013.492-502 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013; 492-502 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13123/9946 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/70057 2025-06-17T21:04:37Z mmh:ART

REVITALIZING TRADITION: THE ROLE OF PAKAT PERKARA IN RESOLVING LAND DISPUTES WITHIN THE DAYAK TOBAG COMMUNITY Seko, Salfius Soa, Alfonsus Hendri Land Disputes; Pakat Perkara; Indigenous Law; Dispute Resolution; Local Wisdom Land disputes are a significant issue, especially for Indigenous communities, where traditional customs play a central role in resolving conflicts. In Tebang Benua Village, Tayan Hilir District, Sanggau Regency, the Dayak Tobag community utilizes a unique dispute resolution mechanism known as Pakat Perkara, which focuses on negotiation and consensus-building to resolve land disputes. This study examines the effectiveness of the Pakat Perkara mechanism, which integrates local wisdom and customary law to foster harmony and social cohesion. While the mechanism promotes fairness and inclusivity, challenges arise in reaching agreements, especially when there are significant differences in interests. This research highlights the need for further development and strengthening of this approach to ensure it functions effectively in addressing disputes. It also emphasizes the importance of integrating customary law into the formal legal system, creating a more responsive and equitable framework for resolving land disputes. The study concludes by recommending the revitalization of customary courts and legal procedures to enhance Indigenous peoples' autonomy and justice, promoting sustainable land management and community empowerment. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-03-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/70057 10.14710/mmh.54.1.2025.47-56 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 47-56 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/70057/28032 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9015 2017-03-28T11:27:22Z mmh:ART

POLITIK HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK KEWARGANEGARAAN PEREMPUAN Diamantina, Amalia Legal Citizenship, Women's Citizenship Rights Indonesian legal political of citizenship is directed to give an equal act for all of citizen. The protection of women's citizenship rights are arranged so that women can give her citizenship to her children. However, there are still shortcomings in the arrangement and the implementation of the protection of the right of citizenship of women. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9015 10.14710/mmh.43.1.2014.17-22 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 17-22 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9015/7325 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20374 2020-04-17T07:17:57Z mmh:ART

BEKERJANYA HUKUM TENTANG DESA DI RANAH PEMBERDAYAAN POLITIK, SOSIAL, DAN EKONOMI PEREMPUAN DESA Kushandajani, Kushandajani Hukum dan Sosial Politik pemerintah desa, pemberdayaan perempuan, implementasi hukum, bekerjanya hukum. Kehadiran UU No. 6/2014 tentang Desa diharapkan berperan sebagai daya ungkit pembangunan desa, dimana secara eksplisit mengakui peran perempuan di dalamnya. Namun apakah perempuan yang tinggal di desa mampu menjawab persoalan ini melalui penelusuran tiga dimensi pemberdayaan perempuan yaitu politik, sosial, dan ekonomi ? Penelitian kualitatif non-doktriner dipilih dengan penggunaan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan FGD. Hasil penelitian menunjukkan di ranah politik keikutsertaan perempuan di struktur pemerintahan desa maupun di Badan Permusyawaratan Desa sangat sedikit dan  tidak ambil peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Dalam dimensi sosial, perempuan terlibat  kuat di bidang pendidikan, kesehatan, pendampingan hukum, dan penanggulangan kemiskinan.. Dalam dimensi ekonomi perempuan juga kuat perannya dalam pengembangan ekonomi lokal, seperti pertanian dan industri rumah tangga. Simpulan riset menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan terlihat kuat di non-politik area. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro 2018-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20374 10.14710/mmh.47.4.2018.413-429 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 413-429 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20374/14365 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11512 2017-03-28T09:32:49Z mmh:ART

IMPLIKASI UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BANK SEBAGAI KREDITUR Sediati, Diah Sulistyani Ratna UU Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum Bank The existence of the legal regulation no, 42 in 1999 is the first input which is very strategic, since the legal regulation is the product of the reformation or the product of the democrazation which has tried to accommodate comprehensively some aspiration, not only superstructure, infrastructure aspiration (society who need), expertise aspiration but also the global aspiration as it is hoped by the society or the international organization based on the value of the democrazy namely the supremacy of the law. Inthis case, the role of the legal regulation beside as both the mechanism of integration and as the role of the society change (law as a tool of policy or social enginerting) in order to create the certainty of the law and the justice which is difficult to be achieved just by the jurisprudence, as it happens before the legal regulation is legalized. that is why, the legal regulation no. 42 in 1999 also brings the mission on the achievement of the political law like the importance of economy, the certainy and the protection of the law for the parties (goal attainment). On the way, there are a lot of handicaps to implement the legal regulation no. 42 in 199 about the guaranty of the fiducia which is out of maximum in accommodating especially in the field of the credit matter, it is expected to amend the regulation to give the protection of the law for the creditor especially in the field on the credit matter and banking in Indonesia Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-01-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11512 10.14710/mmh.39.1.2010.78-86 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 78-86 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11512/9743 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31215 2022-03-10T21:03:56Z mmh:ART

REKONSTRUKSI KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PERKAWINAN SIRRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF Supriyadi, Supriyadi Rekrontruksi; Putusan; Anak Sirri Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya tidak efektif dalam implementasinya. Untuk itu perlu direkonstruksi agar dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif  dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan hukum progresif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam hukum progresif anak yang lahir akibat perkawinan sirri mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak luar kawin lainnya. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa pencatatan secara administratif dan hak-hak lain yang berkaitan dengan nasab, kewarisan, wali nikah, nafkah dari ayahnya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/31215 10.14710/mmh.51.1.2022.29-39 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 29-39 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/31215/21071 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/69535 2026-03-12T00:59:36Z mmh:ART

RE-EVALUATION OF CREDITOR PROTECTION IN MORTGAGE ENFORCEMENT: THE LEGAL PERSPECTIVES OF THE AUCTION ENFORCEMENT OF MORTGAGE OBJECTS UNDER THE INDONESIAN LAW Ningsih, Ayup Suran Nion, Norhaini Binti Prananingtyas, Paramita Wardhani, Harumsari Puspa civil law; business law Mortgage Rights; Legal Protection; Credit Agreements; Collateral; Indonesia This paper discusses the usage and application of mortgage rights in Indonesia, especially Law No. 4 of 1996, which is intended to offer legal protection to the creditors and debtors in credit agreements. The collateralized debt agreements are frequently used in business financing, and land is usually the security since it is not prone to fluctuations. With the introduction of the Mortgage Rights Act, a more established framework of such agreements has been made, and legal certainty of creditors has been increased through giving them the power to make claims against collateral in the event of default of the debtor. Nevertheless, the application of mortgage rights, especially in the implementation process, is not without problems, though it has its benefits. Creditors can also challenge laws: a third party can claim them, or a debtor can challenge their efforts, and legal challenges by creditors are not always straightforward to execute due to procedural hold-ups. The law offers preventative legal security in the form of clear agreements and valid collateral instruments. Yet, it is full of repressive provisions, given that creditors are also granted legal action in the event of default. The paper puts a lot of emphasis on the need to balance the interests of the creditors and the interests of the debtors and emphasizes the necessity of having a lean and efficient process. Although the decision of the creditors to buy the mortgage rights presents substantial benefits, the mechanism of overcoming the process of the auction and the ability to guarantee the best outcomes to all participants can be improved. In general, the paper highlights the necessity to develop such legal frameworks further in order to make the goals of the Mortgage Rights Act to the fullest extent, to provide a more stable and reliable financial environment. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-11-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/69535 10.14710/mmh.54.3.2025.446-461 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 446-461 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/69535/30276 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9043 2018-08-09T06:57:15Z mmh:ART

REORIENTASI PERAN POLRI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DARI PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM Suparmin, Suparmin Conflict Handling, Public Safety, Law Enforcement, And Human Rights Reorientation of Police who played the role in conflict resolution must be done. Another aim is to understand the strategies and social conflict handling mechanisms to achieve peace is in line with the demands of law, democracy , justice and truth, as well as human rights. The research found that the handling of social conflicts, Police as law enforcement responsible for maintaining security in the country are required to have expertise and skills professionally and proportionately in line with the demands of law, democracy, justice and truth, as well as human rights. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9043 10.14710/mmh.43.2.2014.224-232 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 224-232 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9043/13701 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21176 2020-04-17T07:20:03Z mmh:ART

HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS A. Priamsari, RR. Putri Hukum; Keadilan; Penyandang Disabilitas Sebagai negara hukum, sudah menjadi keharusan bagi Negara Indonesia untuk melindungi hak-hak para Penyandang Disabilitas, sebagai salah satu hak konstitusional (constitutional right) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan ini bertujuan untuk melihat apakah hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini telah mampu mewujudkan keadilan bagi para Penyandang Disabilitas, perwujudan ini mencakup aspek kesiapan Pemerintah serta Aparat dan Institusi Penegak Hukum dalam upaya menghadirkan Hukum yang berkeadilan bagi para Penyandang Disabilitas baik dalam kedudukannya sebagai saksi, korban maupuan pelaku tindak pidana, dan bagaimanakah konsekwensi dari belum disahkannya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-04-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21176 10.14710/mmh.48.2.2019.215-223 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 215-223 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21176/15023 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11956 2017-03-28T09:32:49Z mmh:ART

KEBIJAKAN EGO SEKTORAL DAN RENDAHNYA IMPLEMENTASI HUKUM SEBAGAI PEMICU KONFLIK TANAH HAK ULAYAT Sukirno, Sukirno Rekonstruksi Hukum, Tanah Hak Ulayat Recognize of the existence of traditional law society and their right including communal land is acknowledged, distributed in various regulations and laws. However, the existence of this regulation does not give much meanings because it is still underestimated by the regional government, proven that there are still many territorial right land conflicts. This research is conducted to findout solutions for the problems relating to the rearangement of territorial of communal right land with the purpose of being able to find out and formulate the appropriate arangement model both from the aspect of format and legal formulation. The research results conclude: firstly, horizontally and vertically, the are many laws and orders that are not synchronous, harmonious, overiaping to each other, and they prone to couse conflicts, especially the matters concerning the communal land. Secondly, the regulations that will be created would be better if they have an equal level to Acts as mandated in the Second Amendment of 1945 Constitution. Thirdly, the formulation that should exist in that Act should at least include: 1) acknowledgment of traditional law society with their communal right land from the government; 2) utilization of FPIC (Free, Prior and Informed Concent) instruments reflected in UNDRIP (United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples) as the conditions of communal right land usage by outside parties; 3) measurement, communal right land mapping, and construction of pole s borders; 4) issuence of proprietary right certificatea or usage right upon the communal right land by paying attention to the characteristics of the traditional law society Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-01-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11956 10.14710/mmh.39.1.2010.17-26 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 17-26 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11956/9736 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44659 2022-11-22T18:51:09Z mmh:ART

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG Romdoni, Muhamad Fitriasih, Surastini Disparitas; Putusan; Narkotika Disparitas pemidanaan di Pengadilan Negeri Tangerang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Penelitan ini bertujuan untuk melihat disparitas di Pengadilan Negeri Tangerang dan penyebab hakim menjatuhkan pidana penjara dari pada rehabilitasi.  Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pengkajian yang dilakukan terhadap 20 putusan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, telah terjadi Disparitas pemidanaan pada putusan terhadap pelanggaran Pasal 112 ayat (1), 114 ayat (1), 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Kedua, faktor penyebab hakim menjatuhkan pidana penjara. Dari sisi subtansi hukum, perbuatan Terdakwa yang mengandung unsur-unsur Pasal 112, 114 dan 127 UU Narkotika memberikan peluang memilih pasal sesuai kehendak hakim. Dari sisi penegak hukum yang masih mengedepankan rasa efek jera melalui sanksi penjara. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/44659 10.14710/mmh.51.3.2022.287-298 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 287-298 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/44659/22419 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5786 2017-03-28T10:38:32Z mmh:ART

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Hartati, Hartati Management of mineral mines and coal, decentralization, local authorities. Abstract The research have aimed to  study about trend of damage on the environment function of the mining activities on local governance of  autonomy era. In this research, the subject  matter will be analyzed  by the authorized of management on  mineral and coal that inherent on  the local government than the regulation perspective. The research showed that, rather than a regulatory issue or arrangement, perspective and orientation in the understanding of decentralization and regional autonomy were subsequently embodied in the decisions and public policies are considered more to be related to the above issues. In this case, decentralization and local autonomy understood merely as a matter of institutional, while the capacity issues with regard to the involvement of community participation, public oversight and public accountability at the local level, not too overlooked. There are Implication, reforming decentralization and regional autonomy in the management of mineral mines and coal only produces the birth of management authority  for  the local government, wealth, and distribution revenue to the area, while the matter involving public participation and oversight and public accountability over management is being neglected. Keyword: Management of mineral mines and coal, decentralization, local authorities. Abstrak Penelitian ini bertujuan mengkaji kecenderungan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan akibat kegiatan pertambangan pada pemerintahan otonomi daerah sekarang ini. Di dalam penelitian ini, persoalan tersebut akan dikaji melalui kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang ada pada pemerintah daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, daripada persoalan regulasi atau pengaturannya, cara pandang dan orientasi dalam memahami desentralisasi dan otonomi daerah yang kemudian diwujudkan dalam keputusan dan kebijakan publik dinilai lebih memiliki keterkaitan dengan persoalan di atas. Dalam hal ini desentralisasi dan otonomi daerah dipahami sebatas sebagai persoalan kelembagaan, sementara masalah peningkatan kapasitas negara yang berkenaan dengan pelibatan partisipasi masyarakat, pengawasan masyarakat, dan pertanggungjawaban publik di tingkat lokal, tidak terlalu dipentingkan. Implikasi-nya, reformasi desentralisasi dan otonomi daerah di bidang pengelolaan pertam-bangan mineral dan batubara hanya menghasilkan lahirnya kewenangan pengelolaan pada pemerintah daerah, adanya pembagiaan kekayaan, dan pendis-tribusian pendapatan ke daerah; sedangkan soal pelibatan partisipasi dan pengawasan masyarakat serta pertanggungjawaban publik atas pengelolaan tersebut menjadi terabaikan. Kata Kunci: Pengelolaan Mineral & Batu Bara, Desentralisasi, Kewenangan Pemerintah Daerah. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5786 10.14710/mmh.41.4.2012.529-539 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012; 529-539 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5786/9875 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14957 2020-04-17T07:09:15Z mmh:ART

STRATEGI BARU PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Syahputra, Erwin Suteki, Suteki Pengentasan Kemiskinan, Corporate Social Responsibility, Pertambangan Emas Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dampak sosial ekonomi bagi masyarakat dengan adanya hukum sebagai sarana pemberdayaan Corporate Social Responsibility (CSR) serta implementasi dan strategi yang ideal dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan hukum melalui sarana pemberdayaan CSR. Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR perusahaan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai subyek maupun objek program. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan, perusahaan turut mengambil peran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi jangka pendek, menengah dan panjang dengan menerapkan pendekatan strategic CSR dalam pengelolaan pertambangan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat setempat dan menangani isu-isu sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dari segi pemerintah, proses regulasi terkait kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14957 10.14710/mmh.46.1.2017.1-8 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 1-8 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14957/12638 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10464 2017-03-28T09:52:53Z mmh:ART

In order to overcome crime in economy, there have been several related statues. The success of a statue to reach the goals, it really depends on the criminal law policy contained in the statues. In fact criminal law policy in the statues relates to econom Muntaqo, Firman Until now, regulation and land law policy on plantation not to realize the aim of UUPA yet. Even, the plantation farmer be marginalized to labors on the plantation, and be the landless. Economically, The farmer is very depending on the Plantation Corporation (state, national private corporation, joint venture although foreign corporation that have facilitated by the government) that have land widespread. The New Order Regime implemented capitalistic politic with classical capitalist paradigm, and authoritarian for reach high economic growth fastly. It's caused be injustice for the people. Land deconstruction on plantation is a way to bring justice for the people, especially for the farmer plantation by giving access to be land plantation owner. Kata kunci: Dekonstruksi Hukum Pertanahan, Perkebunan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10464 10.14710/mmh.40.2.2011.133-147 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 133-147 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10464/8337 Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21976 2020-04-30T16:05:44Z mmh:ART

SERVITUDE DI PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA (SEBAGAI ALTERNATIF MENGEMBANGKAN EKONOMI PERBATASAN DI KALBAR- SERAWAK) Suratman, Hadi Samekto, FX. Adji Trihastuti, Nanik Ekonomi Servitude; Servitude Negatif; Servitude Positif Pedagang lintas batas adalah pedagang tradisional dari Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia untuk berdagang di Distrik Serikin, namun tidak menggunakan dokumen lengkap baik sebagai surat untuk melintas  maupun membawa  barang dagangan. Di sini tentunya kita pahami bersama dan mengapa hal itu bisa terjadi. Mungkin di situlah adanya ketergantungan antara Masyarakat Malaysia dengan pedagang Indonesia. Ketergantungan tersebut telah menguntungkan bagi pedagang Indonesia. Pemerintah  Malaysia dan  Indonesia hendaknya harus memberikan suatu legalitas bagi para pedagang Indonesia dengan melakukan kerja sama Bilateral antara Indonesia dengan Malaysia tentang suatu kawasan khusus dagang  dengan menggunakan Hak Ekonomi Servitude. Jadi dalam penelitian ini ada beberapa persoalan yang harus dikaji yaitu: 1) Hak Servitude dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan; 2) Pembentukan Kawasan Khusus Dagang Lintas Batas; 3) Manfaat dari Kawasan Khusus Dagang bagi Indonesia dan Malaysia; 4) Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21976 10.14710/mmh.49.2.2020.192-201 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 192-201 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21976/17020 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13056 2017-03-28T09:48:42Z mmh:ART

PENETAPAN KAWASAN TEMPAT SUCI DAN KAWASAN PARIWISATA DALAM PENATAAN RUANG DI BALI Sudiarta, I Ketut Kawasan Tempat Suci, Kawasan Pariwisata There are three major components within the space management that is reciprocally-related, they are: planning, utilizing, and space-controlling. Within the space management that takes place in the local sector, the aspect of planning belongs to the authority of the provincial government to uphold, meanwhile, the aspect of utilizing and space controlling are to be endorsed by the city or regency governing and administration. In the Province of Bali, the planning of space management has been arranged based upon the Local Regulation of Bali Province No 16 Year 2009. Within this regulation, there has been an overlapping conception regarding the enactment of the region of the holy places with the region of tourism. Among ten (1O) regions of holy places that have been stated by this regulation, there has been only one region of holy place that suits and consistent based upon its utility, which is being utilized as the region of holy place. On the other hand, the other nine (9) remaining region of holy places status have a/so been enacted as the region of tourism. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13056 10.14710/mmh.40.1.2011.66-72 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 66-72 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13056/9791 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/65159 2025-01-13T22:15:30Z mmh:ART

THE IMPLEMENTATION OF INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTE RESOLUTION THROUGH MEDIATION & ARBITRATION Sidik, Jafar Rozali, Asep Sulistianingsih, Dewi Arbitration; Dispute; Intellectual Property; Mediation Settlement This article aims at determining, describing, and analyzing the application of intellectual property rights through mediation & arbitration from the perspective of Indonesian law and its practice in the Arbitration Regulations of the Indonesian National Arbitration Board. Intellectual Property dispute resolution among the disputing parties by mediation and arbitration (out-of-state court settlement) has not been effective because of limited and lack of socialization from the Government or mediation and arbitration institution. The resolution of IPR disputes has not been effective, this is evident from the results of discussions with the DJKI and the West Java Kanwilkumham, which are still few IPR cases that have been registered to be resolved. Likewise, very few IPR cases have been submitted to the Dispute Resolution Institution. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-11-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/65159 10.14710/mmh.52.3.2023.237-248 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 237-248 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/65159/26633 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5821 2017-03-28T10:51:31Z mmh:ART

REORIENTASI ASAS KEADILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TERDAPAT PADA NORMA HUKUM MENGENAI KEWENANGAN PERIJINAN DI BIDANG INVESTASI Panjaitan, Saut P. values of Pancasila, justice principle of the government Abstract Revision of investment law should naturally consider the values of Pancasila (Five Pillar State Philosophy of Indonesia), justice principle of the government, and the Indonesian governing system, in order to solve the legal problems related to fai and synchronized investment license authority between those issued by the regional government and by the central government. According to the rules, such authority is in the hand of the regional government. It is therefore necessary to align to legal norms related to this authority among those legal laws set by the regional government, investment, technical sectoral (they are horizontally interrelated), and 1945 Constitution (vertically related), and the testing ground of Pancasila values, and justice principle of the government administration. Keywords : values of Pancasila, justice principle of the government administration, governing system, license authority, legal norms, synchronization   Abstrak   Pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal seyogianya memperhatikan nilai-nilai Pancasila, asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan sistem berpemerintahan Indonesia, dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum mengenai keadilan-keserasian norma hukum mengenai kewenangan perijinan di bidang investasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Karena secara normatif, kewenangan dimaksud semestinya berada pada Pemerintah Daerah.Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi norma hukum mengenai hal tersebut antara sistem pengaturan norma hukum pemerintahan daerah, penanaman modal, dan investasi di bidang teknis sektoral satu sama lain (bersifat horisontal), dan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (bersifat vertikal), dengan “batu uji” nilai-nilai Pancasila dan asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kata Kunci : nilai-nilai Pancasila, asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem berpemerintahan, kewenangan perijinan, norma hukum, sinkronisasi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5821 10.14710/mmh.42.3.2013.310-319 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013; 310-319 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5821/9925 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16273 2020-04-17T07:14:16Z mmh:ART

KEBIJAKAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH BEKAS PERKEBUNAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT Isnaeni, Diyan implementasi, kebijakan, redistribusi, tanah bekas perkebunan Implementasi program redistribusi bekas tanah perkebunan dilakukan dengan cara mediasi. Kemudian  pada tahun 2011dikeluarkanlah Surat Keputusan  Landreform dan Surat Keputusan Konsolidasi Tanah (land Consolidation) dimana SK Landreform berisi tentang jumlah luas tanah yang diredistribusi adalah 280 ha dan meminta untuk dikeluarkan Surat Keputusan  Redistribusi tanah tersebut, sedangkan SK Konsolidasi diputuskan dengan luas 25 ha. Kebijakan program redistribusi tanah adalah bagian dari reforma agraria dimana reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, yang disebut dengan asset reform, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber dayaalam, keuangan/modal, teknologi, pasar, barang dan tenaga kerja, dan juga distribusi kekuatan politik atau disebut dengan acces reform.  Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16273 10.14710/mmh.46.4.2017.308-317 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 308-317 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16273/12669 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13710 2018-08-09T07:11:24Z mmh:ART

PEWARISAN PADA ETNIS TIONGHOA DALAM PLURALITAS HUKUM WARIS DI INDONESIA Benni, Beatrix Pewarisan, Tionghoa, Pluralitas, Hukum Waris Inheritance law in force in Indonesia is pluralistic.  Inheritance law for ethnic Chinese in Indonesia is the inheritance law Civil West . The use of inheritance law which is based on the classification of this population is not in accordance with the law of political reform era . The method used is the socio legal research with the research results , that ethnic Chinese in West Sumatera Barat wearing inheritance law Civil whereas customary inheritance can only be made during the lifetime of the testator in the form of grants and testament . Against this was not found inheritance dispute in court . Inheritance dispute settlement is done amicably and internal , and not through legal channels .Keywords: Inheritance, Tionghoa, Pluralistic, Inheritance lawHukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini bersifat pluralistis. Hukum waris bagi Etnis Tionghoa di Indonesia adalah hukum waris Perdata Barat. Pemakaian hukum waris yang berdasarkan penggolongan penduduk ini sudah tidak sesuai dengan politik hukum era reformasi. Metode yangdigunakan adalah socio legal research dengan hasil penelitian, bahwa  etnis Tionghoa di Sumatera Barat memakai hukum waris Perdata Barat sedangkan pewarisan secara adat hanya dapat dilakukan semasa hidup pewaris dengan  dalam bentuk hibah dan wasiat. Terhadap hal ini tidak ditemukan sengketa waris di pengadilan. Penyelesaian sengketa waris dilakukan secara kekeluargaan dan intern, dan tidak melalui jalur hukum.Kata Kunci: Pewarisan, Tionghoa, Pluralitas, Hukum Waris Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13710 10.14710/mmh.44.1.2015.1-10 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 1-10 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13710/10325 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33736 2021-03-23T21:31:28Z mmh:ART

PENGGUNAAN OMNIBUS LAW DALAM REFORMASI REGULASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Helmi, Helmi Fitria, Fitria Kusniati, Retno Hukum Administrasi Negara Omnibus Law; Reformasi Regulasi; Lingkungan Hidup Perumpunan bidang dan kelembagaan merupakan ide utama tulisan ini dalam melakukan reformasi regulasi menggunakan omnibus law bidang lingkungan hidup di Indonesia. Studi ini menggunakan telaah yuridis normatif yang membahas permasalahan: Pertama, apakah aspek perumpunan bidang dan kelembagaan dapat dijadikan dasar reformasi regulasi bidang lingkungan hidup menggunakan omnibus law? Kedua, apakah bidang UU-PPLH dapat dijadikan sebagai rumpun untuk melakukan reformasi regulasi terhadap bidang-bidang sektoral lingkungan hidup di Indonesia? Kajian ini menghasilkan simpulan: Pertama, perumpunan bidang dan kelembagaan merupakan prinsip dasar penggunaan omnibus law di Indonesia untuk reformasi regulasi di Indonesia termasuk bidang lingkungan hidup. Kedua, lingkungan hidup merupakan rumpun bidang, maka omnibus law dapat dijadikan metode dalam pembentukan UU Lingkungan Hidup sebagai rumpun bidang yang mencakup sub-sub rumpun bidang di bawahnya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Universitas Jambi 2021-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33736 10.14710/mmh.50.1.2021.24-35 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 24-35 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33736/18858 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4163 2022-07-06T21:23:08Z mmh:ART

PEMBERDAYAAN LEMBAGA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PERTANAHAN Sukresno, Sukresno Operation of mediating institutions in order to perform its functions is part of the workings of the legal system that is affected by the component structure, substance and culture. The weakness of these components will affect the operation of mediating institutions are less effective and efficient so that was not optimal in resolving disputes in the area of land. Empowerment of the structure, substance and culture of mediating institutions are absolutely necessary in order to function effectively and efficiently. Problems discussed in this study, first, why the need for the empowerment of mediation in resolving disputes in the area of land, Secondly, why the use of mediation as an effort to institute a dispute settlement in the area of land is not maximized?; And third, how konkritisasi empowerment of mediation to be effective in dispute resolution in land? Above problems are analyzed with a frame of mind the theory of the workings of the legal system, theories of conflict resolution / dispute, the legal effectiveness of the theory and supported the idea and the concept of empowerment. With the legal paradigm constructivisme and socio legal research approaches, the primary and secondary data were processed using contextual understanding of the interpretation, evaluation of reliability and validity of the logical interaction (level of confidence) or credibility. The purpose of this study is to investigate, identify and evaluate the need for empowerment of mediation in dispute resolution in land and look for the cause not the maximum use of the mediation agency; and find a concretization of the effective empowerment of mediation in resolving disputes in the area of land. Establishment of mediation as an alternative dispute resolution in land is the newly born and grow and therefore has not developed into an effective institution. Empowerment of these institutions is absolutely necessary as there are still weaknesses of structural components, the substance and culture. The use of mediation by the institution of the National Land Agency / Office of Land there are problematic aspects that hinder making it less effective in maximizing the settlement of disputes in the area of ??land. Konkritisasi mediation for the empowerment of the structural components include planning, organizing and coaching facilities, infrastructure and human resources. Empowerment of the substance to amend legislation in the area of ??land including the set up and establish justice in land disputes. Empowerment of the culture is to instill traditional values ??in the form of institutional deliberation by entering the APS to formal and informal curriculum, utilizing the mass media, and other outreach programs. Keywords : Empower, Mediation Institution, Dispute of Land Affairs Sector. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4163 10.14710/mmh.41.1.2012.81-91 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012; 81-91 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4163/21919 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13092 2017-03-28T10:01:18Z mmh:ART

MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Wulandari, Laely Azizah, Ainul KDRT, Mediasi Penal The domestic Violence (KORT) represent hardness type owning the nature of typicallu done within doors, victim and perpetrator is family member and also oftentimes assumed by non as hardness form. Code Abolition ofKDRT give the basis for strong law which make KORT which initially housewifery become state business. But practically many KORT case which do not be continued to conference process because is assorted of factor. For example, feeling small, length process conference, not accomodate of importance of victim . This fact cause shall be thought of by a way of protecting everybody in household, giving to feel balmy/y, without lessening action able to be taken to KORT perpetrator. Rational Policy able to be acceptfid by all party needed in KORT handling. Require to be thought of by the way of which win-win solition for the case of KORT ini. Mediasi can be made one of choice, but mediasi in criminal law is unknown. For that this research will look for answers to problems; Is The Penal Mediation can can be used for handling of problem of KORT and How the regulation in future The Penal Mediation for Domestic violence. The conclusion are: The Penal mediation can use for the case of domestic violence, and the regulation formulation which will come which must be paid attention is common p1inciples from mediasi penal, Step mediasi penal, model which can be utilized, The mediator, types of violence can be mediation and duration of penal mediation. Given Suggestion are lt'on snot easy to integration penal mediation on the criminal justice system. First we must socialization about this to the public and penal mediation should not add burden to criminal justice system. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13092 10.14710/mmh.40.4.2011.484-493 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 484-493 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13092/9826 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/60074 2025-05-26T23:59:05Z mmh:ART

KOMUTASI PIDANA MATI KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Yulianti, Wahyu Erni Komutasi; Hak Aasasi Manusia; Gender Komutasi pidana penjara seumur hidup kasus Merri Utami melalui grasi oleh Presiden mendorong harapan adanya komutasi pidana mati bagi kasus Mary Jane. Kesamaan latar belakang sosial, ekonomi dan terindikasi menjadi korban perdagangan perempuan dalam jaringan peredaran narkotika sepatutnya menjadi perhatian dalam penegakan hukum. Pidana mati dan latar belakang keduanya memicu isu penegakan HAM berbasis gender. Berdasarkan analisis, tulisan ini menunjukkan bahwa belum adanya parameter yang jelas dalam penjatuhan pidana mati kejahatan narkotika. Penjatuhan pidana mati pada keduanya dinilai terlalu berlebihan dan tidak berkeadilan gender. Aparat penegak hukum belum memahami konsep keadilan berbasis gender dalam fair trial khususnya terhadap kaum rentan. Perlu adanya reformasi kebijakan terkait hukuman pidana mati kejahatan narkotika yang melibatkan perempuan dan kaum rentan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/60074 10.14710/mmh.53.3.2024.283-292 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 283-292 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/60074/28360 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5869 2017-03-28T10:43:03Z mmh:ART

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE: KERJASAMA INTERNASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI Simandjuntak, Marcella Elwina mutual legal assistance, kerjasama internasional, korupsi. Abstract Considering the gross and destructive impacts of corruption, international communities are expected to cooperate with each other bilaterally, multilaterally, as well as internationally. This paper will present some instruments and international cooperation with other countries that have been made by Indonesia. This paper will also describe the regulation of mutual legal assistance in criminal cases, especially corruption. Besides, it also presents some difficulties or obstacles faced by the countries as the parties proposing legal assistance and those accepting the proposal. These difficulties arise when they are to implement mutual legal assistance in practice. Keywords : mutual legal assistance, international cooperation, corruption. Abstrak Selain bersifat transnasional, mengingat dampak yang besar dan destruktif dari tindak pidana korupsi, masyarakat internasional diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai negara baik yang bersifat bilateral, multilateral maupun internasional. Paper ini akan memaparkan beberapa instrument serta kerjasama internasional yang telah dilakukan Indonesia dan negara lain. Paper ini juga memaparkan pengaturan bantuan timbal balik (Mutual Legal Assistance) dalam perkara pidana terutama korupsi sebagai salah satu bentuk kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Selain itu dipaparkan pula beberapa kesulitan yang dihadapi oleh banyak negara baik sebagai pihak yang memohon bantuan maupun sebagai pihak penerima permohonan bantuan yang timbul pada saat mengimplemetasikan Mutual Legal Assistance dalam praktek. Kata Kunci : mutual legal assistance, kerjasama internasional, korupsi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5869 10.14710/mmh.42.1.2013.131-138 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013; 131-138 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5869/9904 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17449 2020-04-17T07:16:40Z mmh:ART

PENGARUH TRANSAKSI HAWALA TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA Subandi, Imam Samekto, Adji Law and Terrorism Financing Hawala, Transaksi, Terorisme Transaksi Hawala memang merupakan transaksi  yang jarang kita temukan khususnya di Indonesia namun tidak di luar negeri. Hal ini dikarenakan transaksi hawala  tersebut memang transaksi yang sangat bersifat rahasia yang menggunakan kepercayaan tingkat tinggi. Transaski hawala ini sangat memungkinkan disalah gunakan untuk kejahatan seperti pencucian uang ataupun pendanaan terorisme, namun sebenarnya Hawala juga bisa  digunakan untuk hal-hal yang baik seperti pengiriman uang  ke daerah atau Negara lain dengan waktu yang cepat dan biaya yang jauh lebih murah daripada system remittan yang dipakai perbankan. Disamping itu, mata uang tidak harus mengalami konversi. Oleh karena itu hal-hal yang akan menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut adalah bagaimana transaksaksi hawala dilakukan serta pengaruh hawala  di Indonesia khususnya terhadap tindak pidana terorisme dengan  pengaruh “HAWALA” terhadap upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia? . Metode penelitian yang akan digunakan  dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif  yang bersifat  eksplanatoris, yaitu menjelaskan secara terperinci dan sistematis  fakta-fakta  sesuai dengan kerangka pemikiran  deduktif dengan pengumpulan data  melalui library research dan Penelitian Lapangan dalam hal ini adalah pengumpulan dan pencarian  data dengan mendatangi  secara langsung instansi-instansi  yang berwenang dalam pemberantasan terorisme yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Densus 88 Anti Terror, PPATK dan instansi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, juga individu-individu yang dianggap mengetahui praktek “HAWALA”, dengan mengadakan wawancara (interview) baik secara terbuka maupun dengan teknik tertutup seperti eliciting dalam intelijen. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Ani Purwanti, Universitas Diponegoro 2018-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17449 10.14710/mmh.47.3.2018.268-281 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 268-281 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17449/14073 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/downloadSuppFile/17449/2129 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11463 2018-08-09T07:36:01Z mmh:ART

MEMBANGUN MODEL IDEAL PENGAWASAN NOTARIS Siti Mariyam, Yulies Tiena Masriani Haryati notary, supervision of notary, Pengawasan Notaris, Notaris Profession of notary is concerned with technical issues to implement their legal profession proportionally. The notary often fails to competently perform his or her duties as known “malpractice”. Of course, this threatens professional dignity and infringes code of ethic and law. Therefore, the supervision of notary should administer and control the standard operating procedure stipulated in Act of Notary in order to protect the dignity of profession. This article gives a concept to build the supervision effectively in a good system as evaluation to serve the society as good as possible by the notaryProfesi notaris secara langsung terkait dengan isu-isu teknik untuk mengimplementasikan profesi hukumnya secara proporsional. Notaris sering gagal untuk melaksanakan tugasnya dikenal sebagai “malpraktik”. Tentunya, hal ini mengancam kehormatan profesi dan melanggar Kode Etik dan Hukum. Oleh sebab itu, pengawasan notaris seharusnya mengatur dan mengontrol standarisasi prosedur pelaksanaan ditetapkan oleh Undang-Undang Notaris untuk melindungi kehormatan profesi. Tulisan ini memberikan suatu konsep untuk membangun pengawasan secara efektif dalam suatu sistem yang baik sebagai evaluasi untuk melayani masyarakat oleh notaris sebaik mungkin Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11463 10.14710/mmh.44.4.2015.447-453 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 447-453 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11463/9609 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/35369 2021-11-17T13:28:01Z mmh:ART

JAMINAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN PENUNTUTAN Kindangen, Henry Yoseph Hukum, Hukum Tata Negara Kejaksaan; Penuntutan; Konstitusi Kemandirian Kejaksaan dalam melaksanakan tugas penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 belum cukup memberikan jaminan independensi Kejaksaan terhadap campur tangan Pemerintah. Hal ini antara lain disebabkan ketidakjelasan posisi Kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang walaupun pernah dibahas dalam perubahan Ketiga UUD 1945, namun tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga akhirnya hanya disebutkan secara implisit dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Tulisan ini membahas tentang urgensi pengaturan serta rumusan tentang Kejaksaan dalam konstitusi untuk menopang tegaknya negara hukum, mengingat lebih dari 120 negara telah mengatur Kedudukan Kejaksaan dalam konstitusinya. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan kemandirian Kejaksaan, perlu pula diatur mengenai kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi dan kepastian mengenai masa jabatan Jaksa Agung. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/35369 10.14710/mmh.50.4.2021.398-408 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 398-408 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/35369/20309 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5753 2017-03-28T10:29:52Z mmh:ART

PERGESERAN ORIENTASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER (pembaharuan pemahaman hukum Islam dari legal-eksoterik menuju substantif-esoterik) Muhyidin, Muhyidin islamic law, esoteric contex, absolute revelation ABSTRACT   Islamic law is often misinterpreted and misunderstood by most people. Islamic law is considered incapable of giving a satisfactory answer to the question of human modernity. An approach to understanding Islamic law is very important in understanding the law itself. Then the required breakthroughs in understanding and interpret a shift in the orientation of the text is an absolute revelation, sacred to the essential esoteric context.   Keywords: islamic law, esoteric contex, absolute revelation   Abstrak Hukum Islam sering disalahartikan dan disalahpahami oleh sebagian orang. Hukum Islam dianggap tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan  atas persoalan kemodernan umat manusia. Sebuah pendekatan dalam memahami hukum Islam sangat penting dalam memahami hukum itu sendiri. Maka dibutuhkan terobosan pemahaman dan pergeseran orientasi dalam memaknai sebuah teks wahyu  yang absolut- suci menuju konteks yang esensial esoterik.   Kata kunci: Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5753 10.14710/mmh.41.2.2012.248-255 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012; 248-255 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5753/9842 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13674 2017-03-29T03:29:20Z mmh:ART

PENGATURAN FOLKLOR SECARA SUI GENERIS DALAM UNDANG-UNDANG TERSENDIRI Melianti, Yusna Ivanna, Julia Beru Perangin-angin, Reh Bungana Folklor; Hak Cipta; Sui Generis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan folklor di Indonesia dan negara lain; dan menganalisis mengapa folklor perlu diatur secara sui generis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Indonesia mengatur folklor dalam undang-undang hak cipta. Pengaturan folklor dalam sistem hukum nasional masing-masing negara tidak sama. Pengaturan folklor di bawah lingkup undang-undang hak cipta tidak tepat. Folklor harus diatur secara tersendiri dalam undangundang khusus yang mengatur folklor. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-01-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13674 10.14710/mmh.45.1.2016.75-84 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 75-84 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13674/10425 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21236 2020-04-17T07:19:05Z mmh:ART

PROSES LITERASI HUKUM ADAT KAMPUNG TARUNG NUSA TENGGARA TIMUR : UPAYA PENGAKUAN EKSISTENSI Palar, Miranda Risang Ayu Sungkar, Lailani Constitutional Law ; Intlectual Property Rights Law; Local Government Law tarung village; the united of indigenous community; village, defensive protection Legal means to obtain the recognition of indigenous communities in Indonesia are still scattered in a number of different regulations. Law on Village 2014 also obligates the government to arrange the system to conduct legal acknowledgements for Adat Villages. Tarung Village is a traditional village which situated in West Sumba Regency. The Members are still living in their own customary laws and embracing their local spiritual belief system as a living culture. Until recently, their village haven’t yet enjoyed the formal ackonwledgement they deserve as a united indigenous community nor as Adat Village. A number of mechanisms to obtain the acknowledgment require particular processes of identification and validation. This research is an initial effort to undertake the processes. In addition, it also aims to conduct a defensive legal protection by documenting the customary laws with interview method. The result displays the legal means to gain the existential acknowledgement which had been undertaken by the custodians of The Village and the Local Government.  Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21236 10.14710/mmh.48.1.2019.111-122 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 111-122 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21236/14773 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11590 2017-03-28T09:35:10Z mmh:ART

PENEROBOSAN TERHADAP BATAS-BATAS KEBEBASAN KEKUASAAN KEHAKIMAN Ariawan, I Gusti Ketut Judicial Power, Abuseof Power, Supreme Court Question of free Judicial Power are deemed completed when there is agreement (consensus) of the scientific principle of freedom of the judiciary, which is universal, because it has been accepted through the doctrine and constitution. Scientific consensus on the freedom of judiciary actually don't do discourse or legal discourse is stopped at one point, but in fact it triggers a new discourse that is abuse of the freedom of judicial power. Misuse ofpoweris manifested in the form of arbitrariness on the part of the Supreme Court in the form of creating "new law", which was born out of the office and the authority. In an effort to create the new law, sometimes the Supreme Court made a decision that really significant "contrary to Law". The abuse of judicial power appears in the Supreme Court decision No.275 K/Pmd/1983, that "smoking can be petitioned for an appeal by the prosecutor", and the decision of the Judicial Review No 55/Pid/1996 on the judicial review may be classified as a decision containing prescriptive-ratio (matter of law), that is the new law, recognizes the authority of the prosecutor to filed a judicial review. In its decision the Supreme Court has been remarkably free to abuse the freedom of the judiciary, which the Supreme Court had violated the criminal procedure code (KUHAP), on the creation of new legal regulations. Supreme Court actually has exceeded its competence by taking arbitrarily the competence of legislator, because in essence to the new law that created are publicly binding Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-10-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11590 10.14710/mmh.39.4.2010.318-327 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 318-327 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11590/9768 Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39121 2022-07-11T19:23:02Z mmh:ART

REFORMULASI KETENTUAN MASA KERJA PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN JANGKA WAKTU Haidar, Mahdi Hukum Perdata; Hukum Perburuhan Buruh; Perjanjian Kerja; Masa Kerja Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK berdampak pada hilangnya ketentuan masa kerja PKWT yang dibatasi maksimal lima tahun. Hal itu menimbulkan ketidakpastian masa kerja bagi buruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum masa kerja PKWT dan memberikan rekomendasi ketentuan ideal mengenai masa kerja PKWT. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini adalah ketentuan peralihan PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) harus dikembalikan menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga output dari sengketa peralihan status perjanjian kerja berbentuk putusan yang dapat dieksekusi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/39121 10.14710/mmh.51.2.2022.179-187 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 179-187 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/39121/21861 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5777 2017-03-28T10:34:31Z mmh:ART

EKSISTENSI HAK MORAL DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA Hapsari, Faiza Tiara hak cipta, hak moral. Abstrak Pengaturan hak cipta di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan; dan yang berlaku hingga saat ini adalah Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang memuat konsep dasar hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak yang timbul secara otomatis. Sifat eksklusif hak cipta memiliki dua esensi penting, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan hukum diberikan terhadap suatu karya cipta yang dihasilkan oleh pribadi seorang pencipta atas pengorbanan yang telah dilakukannya. Hal ini menjadikan pemenuhan atas hak moral seorang pencipta menjadi penting sebagai bentuk penghargaan atas integritas dan identitasnya. Namun, UU No.19 tahun 2002 belum memuat secara rinci mengenai hak moral dan cenderung hanya mengadopsi Auteurswet yang mengesankan economic heavy. Padahal pemenuhan hak moral seorang pencipta seharusnya berjalan seiring dengan pemenuhan hak ekonomi yang dimilikinya. Kata kunci : hak cipta, hak moral.   Abstract Regulation about copyright in Indonesia has experienced several changes; and applicable to the present is Nation Copyright Act Number 19 Year 2002. Based on that Act, we should know about basis of the concept of copyright that is about exclusive rights and automatically rights. That exclusive character contain two important essences that are moral rights and economic rights. Legal protection granted to a creation produced by an author / creator on a personal sacrifice he had made. This makes the fulfillment of the moral rights of a creator to be important as a form of respect for the integrity and identity. However, Nation Copyright Act No. 19 Year 2002 contains detailed have the moral right and tend to adopt Auteurswet causing heavy economic impression. In fact, the fulfillment of a moral right should be balance with its economic rights fulfillment. Key word : Copyright, Moral right Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5777 10.14710/mmh.41.3.2012.460-464 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012; 460-464 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5777/9865 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13735 2018-06-10T02:58:23Z mmh:ART

REKONSTRUKSI PERAN POLRI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN Poniman, Poniman Peran POLRI; Sengketa; Luar Pengadilan; Lingkungan Hidup Secara faktual POLRI menangani sengketa lingkungan hidup secara mediasi di luar pengadilan. Walaupun Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU NRI Nomor 32 Tahun 2009) tidak mengatur, namun hal ini nyata manfaatnya bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian sociolegal dengan paradigma Post Positivisme. Penelitian kualitatif dengan analisa dan metodenya induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa idealnya POLRI sebagai mediator adalah: 1. Respons terhadap persoalan, memahami aspirasi yang bersengketa, memahami peraturan-peraturan lingkungan hidup dan penegakan hukumnya berorientasi pada keadilan substansif, 2. Berwawasan lingkungan yang ekosentris melihat manusia sebagai bagian dari lingkungan bukan diatas lingkungan, 3. Berwawasan Good Governance dalam melaksanakan tugas administrasi publik secara bersih, responsif dan akuntabel. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13735 10.14710/mmh.45.4.2016.268-275 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 268-275 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13735/10449 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9345 2017-03-28T12:50:04Z mmh:ART

ACCESS TO JUSTICE NASABAH PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 Islamiyati Muhyidin, Ro'fah Setyowati Dyah Wijaningsih : Access To Justice, Consumers, Islamic Banking, And The Constitutional Court Decision No. 93/puu-x/2012 Dualism of absolute competence 'Access to justice ' Islamic banking consumers resulting in 'spiritual right' customers unprotected.  This study aims to build a model of access to justice based on Islamic banking customer protection after the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012. This study uses the doctrinal and non- doctrinal approach. The results of this study indicate there is non-compliance with the banking industry to the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012, which establishes the authority of Islamic banking dispute resolution in the Religious Courts. It also shows yet protection of 'spiritual right' clients in dispute resolution Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9345 10.14710/mmh.43.3.2014.411-419 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 411-419 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9345/7546 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21060 2020-04-17T07:23:07Z mmh:ART

‘HUKUM YANG HIDUP’ DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP): ANTARA AKOMODASI DAN NEGASI Utama, Tody Sasmitha Jiwa Hukum Pidana; Hukum Adat; Socio-legal Hukum yang Hidup; Hukum Adat; Pluralisme Hukum; RUU Hukum Pidana; Legalitas Materiil Rancangan KUHP yang baru mempromosikan ‘hukum yang hidup’ (hukum adat) sebagai dasar pemidanaan sekaligus memperluas pemaknaan atas asas legalitas. Insiasi ini juga menunjukkan upaya negara untuk melakukan inkorporasi hukum non-negara kedalam sistem hukum negara. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan dua hal. Pertama, bagaimana hukum yang hidup dikonstruksikan dalam RUU KUHP dan apa orientasi pengaturannya. Kedua, apa saja implikasi yang dihasilkan dari orientasi tersebut. Dengan menggunakan pluralisme hukum sebagai instrumen analisis, artikel berargumen bahwa akomodasi tersebut adalah sebuah rekonstruksi yang parsial. RUU KUHP hanya menggunakan ‘hukum yang hidup’ untuk menjatuhkan pidana tetapi mengabaikan ‘hukum yang hidup’ sebagai dasar mengurangi pidana atau membebaskan seseorang dari pidana. Konstruksi ini berisiko menimbulkan kesewenang-wenangan negara dan melahirkan dualitas hukum adat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2020-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21060 10.14710/mmh.49.1.2020.14-25 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 14-25 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21060/16600 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13047 2017-03-28T09:48:27Z mmh:ART

TAJDID PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH Abd., Shomad Murabahah, Bank Syariah, ljtihad Murabahah principle made by Syariah Banking does not exactly match the definition murabahah known in the scriptures Fiqih. Murabahah which is often described in books Fiqih only involve two parties, namely the seller and buyer. Methods of payment can be made in cash (naqdan) or repayment (bitsaman ajil). Meanwhile, in the Sharia Banking involve three parties. First Aqad made in cash between the bank (as purchaser) and the seller of goods contract is the second installment murabahah made between the bank (as seller) to the bank customers .. Aspects of banking including in Economic Law (Mu'amalah Madaniyah), namely the law that regulates relations in the areas of human wealth, property, and tasharurruf. Applications and modifications in the field muamalah is very possible because basically there is no syariat of absolute and applies to all the time, place. and circumstances (dhuru~. In Islamic Law there is al maqasid ash- syariah which contains the meaning or purpose of things to be ruled. To achieve the purpose, Islamic Syariat indeed itself is dynamic, in a sense can be changed as time requiered. Terms of muamalah, especially on issues related to the banks, is very possible to fit the needs of ijtihad. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13047 10.14710/mmh.40.1.2011.1-9 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 1-9 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13047/9782 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/51319 2023-07-10T19:50:14Z mmh:ART

TATA KELOLA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA METAVERSE (TELAAH YURIDIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI) Sulistianingsih, Dewi Ihwan, Miftakhul Setiawan, Andry Prabowo, Muchammad Shidqon Law Tata Kelola; Perlindungan Data Pribadi; Metaverse Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata mengelola perlindungan data pribadi di era metaverse. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bersifat mendesak dan hadirnya undang-undang perlindungan data pribadi perlu untuk ditelaah. Lemahnya sistem keamanan dan privasi yang mengakibatkan kebocoran data, interaksi sosial yang tidak ada batasnya melalui teknologi metaverse. Hadirnya undang-undang tentang perlindungan data pribadi menjadi suatu jawaban atas lemahnya perlindungan data pribadi. Perlu keterlibatan dari elemen pelaku industri ekonomi digital dan pemerintah dalam membuat kebijakan aturan pelaksana atau teknis, serta penerapan prinsip perlindungan data. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/51319 10.14710/mmh.52.1.2023.97-106 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 97-106 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/51319/24072 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5812 2017-03-28T10:47:33Z mmh:ART

LEGALISASI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT Samosir, Djamanat Hak Ulayat, Eksistensi, dan Legalisasi Abstract PMNA No.5 Ka. BPN of 1999 can actually provide a legal coverage by implementing article 3 of the UUPA. The criteria used to determine whether the above-mentioned rights exist or not tend to be more detrimental to this particular society and have not yet reflected the legal justice. To provide the strong legal status of ownership rights has to regulated in the form of law. As such, the legalisation of ownership rigts of Traditional Law-based Society becomes a conditio sine gua non as a certain solution of the implementation Article 3 of the UUPA. Kata Kunci: Hak Ulayat, Eksistensi, dan Legalisasi Abstrak PMNA/Ka.BPN No. 5 Tahun 1999 dapat menjdi merupakan payung hukum dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 UUPA. Kriteria yang digunakan dalam menentukan eksistensi hak ulayat cenderung merugikan Masyarakat Hukum Adat itu dan belum mencerminkan keadilan hukum. Pemberian kedudukan hukum yang kuat kepada hak ulayat perlu diatur dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian, legalisasi hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan coditio sine qua non sebagai suatu solusi dalam pelaksanaan Pasal 3 UUPA. Keywords: Ownership rights, Existence, and Legalisation. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5812 10.14710/mmh.42.2.2013.236-243 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013; 236-243 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5812/9916 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14891 2020-04-17T07:12:07Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HAK ASASI TENAGA KERJA WANITA LOKAL PADA PERUSAHAAN TAMBANG DI KABUPATEN KONAWE UTARA Muntaha, Muntaha Perlindungan, Tenaga Kerja Wanita, Perusahaan Hak asasi merupakan hak yang paling fundamental bagi setiap manusia, oleh karena setiap negara memberikan kedudukan yang begitu terhormat di dalam konstitusinya. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak secara sama serta kemudahan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana termaksud di dalam ketentuan Pasal 28 H yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan”.Perlindungan hak asasi manusia, di bidang tenaga kerja,  terutama  bagi tenaga kerja wanita lokal, tidak terbatas hanya pada perlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal, melainkan juga terhadap kontrol perlakuannya secara sosio-kultural, karena dalam beberapa aspek kedudukan wanita mempunyai perbedaan dengan laki-laki, namun tidak berarti dalam tuntutan hak asasinya berbeda, seperti pengupahan dan perlakuan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14891 10.14710/mmh.46.3.2017.228-238 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 228-238 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14891/12659 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11086 2017-03-28T12:54:52Z mmh:ART

PROBLEMATIKA PESAWAT UDARA SEBAGAI JAMINAN PADA PERJANJIAN KREDIT DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PENERBANGAN Badriyah, Siti Malikhatun There is no specific regulation which regulate about aircraft collateral in the credit agreement in the development of the aviation  industry. The problem makes differences interpretation of regarding collateral institutions which are used and how the implementation of it in the society. The conditions result in lack of legal protection for parties in aircraft collateral. Keywords : Collateral, Aircraft, Credit Agreement   Sampai saat ini belum ada  peraturan hukum khusus yang mengatur tentang penjaminan pesawat udara dalam perjanjian kredit dalam pengembangan industri penerbangan. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran mengenai lembaga jaminan mana yang digunakan dan bagaimana  pelaksanannya di dalam kehidupan masyarakat. Kondisi demikian berakibat kurangnya kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan  jaminan pesawat udara.   Kata Kunci : Jaminan, Pesawat Udara, Perjanjian Kredit Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11086 10.14710/mmh.43.4.2014.546-552 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 546-552 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11086/9639 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30171 2020-10-29T21:39:30Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR PADA PINJAMAN KREDIT DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP Adawiyah, Robiatul Sartono, A. Tulus Pinjaman Kredit; Debitor; Perlindungan Hukum; Taraf Hidup Pinjaman kredit memungkinkan terjadi kredit bermasalah yang berujung pada penjualan agunan yang berimplikasi pada taraf hidup masyarakat (debitor) sehingga sangat penting mengkaji perlindungan hukum debitor pada pinjaman kredit dalam meningkatkan taraf hidup. Tujuan artikel ini adalah untuk mengungkap fakta dan menganalisis perlindungan hukum debitor pada pinjaman kredit dalam meningkatkan taraf hidup. Metode penelitiannya adalah penelitian sosio-legal. Perjanjian kredit yang merupakan perjanjian baku memungkinkan adanya kredit bermasalah sehingga dilakukan penjualan agunan. Fakta di lapangan menunjukkan peningkatan penjualan agunan dengan Pasal 6 UU HT sebagai primadona dasar penjualannya. Hal ini telah mengusik rasa keadilan masyarakat dibuktikan dengan banyaknya gugatan kepada KPKNL maupun sengketa pengadilan. Perlindungan hukum debitor terhadap pinjaman kredit sejak awal pembuatan perjanjian baku sampai dengan penjualan agunan sangatlah lemah sehingga berdampak pada taraf hidup masyarakat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-10-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30171 10.14710/mmh.49.4.2020.369-381 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 369-381 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/30171/18134 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4152 2022-07-06T21:17:33Z mmh:ART

REVITALISASI KEBERPIHAKAN PROFESI ADVOKAT TERHADAP KLIEN YANG TIDAK MAMPU Nurudin, Agus Revitalizing the role of advocate is very urgent now, so that its position is still worth mentioning as one of the elements of law enforcement, even as the front line in providing human rights protection, especially for people who can not afford to procedural law in court. The revitalization, especially on the function of an advocate role, the moral obligation to support a fair trial and right, position the community who can not afford equal before the law, provide free legal assistance to citizen who can not afford and using the law with a conscience. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4152 10.14710/mmh.41.1.2012.1-7 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012; 1-7 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4152/21912 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13080 2017-03-28T10:01:04Z mmh:ART

QUO VADIS PERPOLISIAN KOMUNITAS? (COMMUNITY POLICING) Pramono, Agus Community, Policing, Socio Legal Community policing is an approach whereby the police is actively engaging the community it setves. The scope of community policing may include efforts related to minimizing crime rate, transnational crimes. a rug trafficking, and compliance of laws community Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13080 10.14710/mmh.40.4.2011.393-399 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 393-399 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13080/9815 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/57542 2025-05-27T01:05:47Z mmh:ART

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL SPESIFIK LOKAL: KOMPARASI INDONESIA DAN INDIA Haryadi, Slamet Novekawati, Novekawati Riyanto, Slamet Ilmu Hukum dan Kebijakan Hukum Kesehatan Responsibility; Indonesia and India Goverment; Traditional Healthcare The Indonesian government needs to give more responsibility to traditional medicine. Because it can affect the quality and access to traditional health services. This study comparatively examines the responsibilities of the Indonesian and Indian governments to recommend improvements to the current Indonesian government policy regarding traditional health. This study is a normative legal study with a legislative approach sourced from primary and secondary materials. The results of the analysis show that the Indonesian government needs to learn from India's experience in strengthening the role of traditional medicine through support for research, education, and scientific development. The expected results of this study will be significant for the Indonesian government in making policies About Traditional Healthcare. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/57542 10.14710/mmh.53.2.2024.179-190 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 179-190 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/57542/28366 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5860 2017-03-28T10:42:53Z mmh:ART

MENYOAL PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Hiariej, Eddy O.S Putusan Pengadilan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Abtract The springhead of corruption eradication is the corruption court decisions. Such decisions are subject to change sentences, free or free from all charges. If the decision of the court of corruption in the form of sentences, then a further question such decisions can deterrent. On the other hand, there are many factors that influence the decision of the court of corruption. Keywords : Court Decision, the Court of Corruption Abstrak Muara pemberantasan korupsi adalah pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut dapat berubah penjatuhan pidana, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jika putusan dalam pengadilan tindak pidana korupsi berupa penjatuhan pidana, maka pertanyaan lebih lanjut dapatkah putusan tersebut menimbulkan efek jera. Di sisi lain, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5860 10.14710/mmh.42.1.2013.55-62 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013; 55-62 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5860/9895 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16700 2020-04-17T07:14:35Z mmh:ART

PELUANG PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA TENTANG TANAH MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Wiguna, Made Oka Cahyadi Hukum Pertanahan Sengketa tanah, alternatif penyelesaian sengketa Sengketa tanah yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah sengketa perdata tentang tanah. Winwin solution dalam penyelesaian sengketa perdata tentang tanah relatif sulit dapat terwujud, apabila penyelesaiannya melalui sidang peradilan. Pilihan hukum yang dapat dipilih untuk memperoleh win-win solution dalam menyelesaikan sengketa perdata tentang tanah adalah melalui alternative dispute resolution. Dalam tulisan ini akan membahas mengenai peluang penyelesaian sengketa perdata pertanahan melalui Alternative Dispute Resolution dan asas-asas perjanjian yang berlaku dalam penyelesaian sengketa perdata pertanahan melalui Alternative Dispute Resolution. Peluang penyelesaian sengketa perdata tentang tanah didasarkan pada UndangUndang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai suatu pilihan hukum (choice of law). Dalam rangka penyelesaian sengketa perdata tentang tanah diselesaikan melalui alternative dispute resolution, maka penyelesaiannya harus memenuhi asas-asas hukum mengenai perjanjian sebagai prinsip dasar. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16700 10.14710/mmh.47.1.2018.47-55 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 47-55 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16700/13375 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11444 2018-08-09T07:21:59Z mmh:ART

DEKONSTRUKSI STELSEL ABSORPSI DALAM PERBARENGAN TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF Tongat, Tongat absorption stelsel, conjunctions crime, substancial justice, stelsel pidana, perbarengan tindak pidana, keadilan substantif This study aims to address the central issue of the public emergence of alleged lack of consistency in imposing criminal judge in the case perbarengan crime. The method used is normative research. Construction of the existing criminal stelsel in perbarengan criminal offense not to give clarity to the judge in a convict. So too there is no minimum threshold should be clear criminal judge imposed, thereby potentially causing injustice, especially when compared to criminal punishment in the case of a single criminal actPenelitian ini bertujuan untuk menjawab isu sentral munculnya dugaan publik atas tidak adanya konsistensi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Konstruksi existing tentang stelsel pidana dalam perbarengan tindak pidana tidak memberi kejelasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana. Demikianpun tidak ada batas minimum pidana yang jelas yang harus dijatuhkan hakim, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan khususnya jika dibandingkan dengan penjatuhan pidana pada kasus tindak pidana tunggal Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11444 10.14710/mmh.44.2.2015.216-223 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 216-223 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11444/9659 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34697 2021-11-17T13:03:41Z mmh:ART

ANALISIS KELEMAHAN PENGATURAN PENGUPAHAN BAGI PROFESI DOKTER DI INDONESIA Nur, Muhammad Labor Law; International Law Kelemahan; Pengaturan; Pengupahan; Dokter Hasil survei Jaringan Dokter Junior Indonesia (JDN) pada 1-30 Agustus 2018 menyatakan sebanyak 26,24 persen dokter umum di tempat kerja utama Indonesia masih dibayar di bawah tiga juta rupiah per bulan. Kemudian, ada 8,89 persen dokter yang bahkan digaji di bawah satu setengah juta rupiah per bulan. Karena gaji rendah yang diperoleh, banyak dokter akhirnya harus mengambil jam kerja tambahan di beberapa lokasi praktik untuk meningkatkan pendapatan mereka. Bekerja terus menerus untuk dokter meningkatkan risiko malpraktek dan membahayakan pasien. Upah rendah juga membuat dokter apatis terhadap pekerjaan mereka dan sulit berempati dengan pasien serta memicu praktik kerja sama antara perusahaan farmasi dan dokter yang ilegal. Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya upah dokter disebabkan oleh kelemahan peraturan perundang-undangan, kelemahan peraturan profesi dokter, dan kelemahan perjanjian kerja. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Universitas Ahmad Dahlan 2021-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34697 10.14710/mmh.50.3.2021.304-317 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 304-317 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34697/19851 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5744 2017-03-28T10:29:40Z mmh:ART

PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM KAJIAN KRIMINOLOGIS DAN SOSIOLOGIS FITRIATI, FITRIATI the vigilante, Actors, Victims, community Abstract The vigilante acts lately so much to find. Various kinds of things can be used as a factor contributing to the vigilante. In criminology, vigilante acts occur is because of an imbalance between the rights of offenders and victims. The victim was not received compensation in kind for crimes that have been made by the offender against him. Sense of public distrust of law enforcement officers into sociological factors causing the occurrence of vigilantism. Besides the influence of the political developments of the reform. Reformation caused the wrong meaning for some communities in which they feel have the freedom to act as they please regardless of the existing criminal law. Key word : the vigilante, Actors, Victims, community Abstrak Tindakan main hakim sendiri akhir-akhir ini begitu banyak ditemukan. Banyak hal dapat menjadi faktor penyebab . Secara  kriminologi, tindakan main hakim sendiri terjadi adalah karena adanya ketidakseimbangan antara hak-hak pelaku dan korban. Korban tidak menerima kompensasi dalam bentuk pemidanaan pelaku karena kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya. Rasa ketidakpercayaan publik dari aparat penegak hukum menjadi faktor sosiologis yang  menyebabkan terjadinya main hakim sendiri. Selain pengaruh perkembangan politik reformasi. Reformasi menimbulkan arti yang salah untuk beberapa komunitas di mana mereka merasa memiliki kebebasan untuk bertindak sesuka mereka terlepas dari hukum pidana yang ada. Kata kunci : main hakim sendiri, tindak pidana, masyarakat Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5744 10.14710/mmh.41.2.2012.161-166 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012; 161-166 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5744/9833 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13665 2017-03-29T03:28:54Z mmh:ART

ANTARA UANG PENGGANTI DAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Genova Damanik, Kristwan Uang Pengganti; Tindak Pidana Korupsi; Kerugian Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna uang pengganti dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi; dan untuk mengetahui penerapan hukum pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara dalam tindak pidana korupsi apakah sudah tepat dan sesuai dengan asas kepastian hukum dan keadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Uang pengganti adalah uang yang dibayar terdakwa sebesar harta benda yang “diperoleh atau dinikmatinya” dari tindak pidana korupsi, bukan sebesar kerugian negara yang ditimbulkannya. Penerapan hukum untuk menyatakan kerugian negara sebagai uang pengganti yang harus dibayar terdakwa tanpa didasarkan pada alat bukti adalah mencederai asas kepastian hukum dan keadilan serta hak asasi, dan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-01-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13665 10.14710/mmh.45.1.2016.1-10 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 1-10 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13665/10416 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/69728 2025-09-29T21:48:00Z mmh:ART

LEGAL VALIDITY OF SMART CONTRACTS FOR INVESTMENT PURPOSES: ANALYSIS OF INDONESIA’S LEGAL POLITICS AND EMERGING CHALLENGES Agustianto, Agustianto Situmeang, Ampuan Digitized Contracts; Smart Contracts; Investment Law; Legal Politics; Digital Economy The rapid development of digital technology has significantly transformed various economic sectors, particularly through the emergence of digitized contracts, including electronic contracts and smart contracts. These innovations are especially impactful in the investment sector, providing enhanced speed, security, and efficiency. As the Indonesian economy becomes increasingly integrated with digital technology, the role of electronic and smart contracts becomes crucial, necessitating adaptations in the country’s legal framework. Indonesia's legal system has responded with regulatory reforms, such as amendments to the Electronic Information and Transactions Law, aiming to address the needs of the digital economy. However, the pace of legal adaptation has raised concerns, particularly regarding the timely recognition and support for smart contracts, which are poised to revolutionize investment practices by automating transactions and reducing the reliance on intermediaries. Despite efforts to regulate electronic systems, Indonesia’s legal politics have struggled to keep up with the demands of these technological advancements, leading to gaps in the legal support for digitized contracts. This paper analyzes the intersection of Indonesia’s legal politics and the evolving landscape of investment, focusing on how the legal framework can better accommodate the integration of electronic and smart contracts. The study emphasizes the need for a comprehensive legal structure that fosters the growth of digital investment, providing legal certainty and protecting stakeholders. It ultimately proposes a model to support the future of investments, integrating legal clarity, regulatory adaptation, and industry collaboration to ensure that Indonesia’s legal framework can effectively support the evolving digital economy. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/69728 10.14710/mmh.54.2.2025.269-282 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 269-282 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/69728/29213 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9034 2017-03-28T11:27:42Z mmh:ART

PROBLEMATIKA PENERAPAN LOGIKA POSITIVISTIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TUNTUTAN KEADILAN SUBSTANTIF Rozah, Umi Substantive Justice In the criminal law enforcemet, criminal law agencies in the criminal justice process in every stages (investigation, prosecution and the court examination) tend to take positivism or legism thinking. In the logic of positivistic, they only recognized of content of the Act. In this way, they just enforce the legal certainty as the main of purpose. Here they just enforce of the legality principle as formulated in the Article 1 (1) Indonesian Penal Code. We need methods to crash of deadlock in the positivistic thinking in the criminal justice process to fulfill of substantive justice, especially, in the de minimis or insignificant cases. The cases which substance of contradiction of legal values about the legal certainty, the legal benefit and the legal justice. and inthe cases which involved of beyond of the law factors. The methods were needed to change the way of thinking/ conceptions / ideas of the criminal law agencies to interpret of every content of the Act by the hermeneutic method. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9034 10.14710/mmh.43.1.2014.140-148 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 140-148 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9034/7339 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39253 2022-03-10T21:03:56Z mmh:ART

KEKABURAN BATASAN MAKNA PEMASARAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI APARTEMEN DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING Rahmat, Panca Basuki Widhiyanti, Hanif Nur Anggraini, Erna Pemasaran; Jual Beli; Apartemen; Pre Project Selling Pemasaran apartemen dengan sistem pre project selling diperbolehkan sepanjang pengembang harus memenuhi persyaratan pada Pasal 42 ayat (2) UU Rumah Susun, ketentuan tersebut bersifat imperatif artinya wajib dipatuhi oleh pengembang. Pengembang telah melakukan promosi untuk memasarkan produknya tetapi disisi lain pengembang belum memiliki izin-izin pembangunan. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan batasan pemasaran dalam transaksi jual beli apartemen dengan sistem pre project selling. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah praktik pre project selling yang dilakukan pengembang seringkali tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dalam pembangunan apartemen. Masyarakat dapat dirugikan dari praktik tersebut, sehingga Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik pre project selling agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen apartemen. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/39253 10.14710/mmh.51.1.2022.82-94 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 82-94 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/39253/21141 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5768 2017-03-28T10:34:20Z mmh:ART

Manfaat Lisensi Paten bagi Industri Teknologi dan Informasi Indonesia Utama, Kartika Widya License, Mandatory License, Technology, Information, Patent Abstract In this global era, information and technology become an important aspect to deal with global issue. Indonesia as emerging country has lost it’s independence on this matter by depending too much on foreign technology. It needs to be change because in order to maintain it’s independence in every aspect, Indonesia needs to achieve self-sufficient in technology and information aspect.. Patent Act No 14 Year 2001 is a first step to achieve that goal, it’s include provision about license and mandatory license and every provision that follow. But as it’s age is still young this act still got many loopholes that need to be closed, this paper hopefully can help to close that loopholes. Keywords:License, Mandatory License, Technology, Information, Patent Abstrak Informasi dan teknologi merupakan aspek penting dalam usaha untuk menangani berbagai isu global. Indonesia sebagai negara berkembang telah kehilangan kemerdekaannya atas dua aspek tersebut sebagai akibat dari besarnya ketergantungan kepada teknologi asing, Indonesia perlu untuk segera mengcapai kemandirian dalam bidang teknologi dan informasi..Undang-Undang Paten No 14 Tahun 2001 adalah langkah pertama untuk mencapai tujuan tersebut, hal ini mencakup ketentuan mengenai lisensi dan lisensi wajib beserta peraturan-peraturan yang menyertainya.Namun, mengingat umur dari undang-undang ini masih sangat muda, undang-undang ini masih memiliki banyak celah didalamnya yang perlu untuk ditutup, makalah ini semoga dapat membantu usaha untuk menutup celah hukum tersebut. Kata Kunci: Lisensi, Lisensi Wajib, Teknologi, Informasi, Paten Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5768 10.14710/mmh.41.3.2012.385-391 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012; 385-391 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5768/9856 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13723 2017-03-29T04:08:58Z mmh:ART

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN BBM SUSBSIDI DI NUSA TENGGARA TIMUR Agung Susilo, Sigit Kebijakan Formulasi; Sanksi pidana. Kebijakan formulasi tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dan penerapan sanksi pidana dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.Penelitian ini diharapkan memuat secara jelas dan lengkap mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap individu dan badan hukum. Ancaman hukuman terhadap pejabat yang mengeluarkan ijin tidak sah atau menyalahgunakan kekuasaan. Sanksi pidana hendaknya dirumuskan tidak kaku kumulatif namun lebih fleksibel dengan perumusan alternatif atau kumulatifalternatif. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-07-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13723 10.14710/mmh.45.3.2016.191-197 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 191-197 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13723/10440 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9310 2017-03-28T12:49:53Z mmh:ART

PROFESIONALISME MENGEMBAN FUNGSI UTAMA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI POLDA JAWA TENGAH Indarti, Erlyn Professionalism, Police, Principle Functional Role, Law Enforcement Police, in whatever meanings, is a profession. It is said so because to become - or in other words to be referred to as- police, one is required to go through education and training, acquire theoretical as well as technical experties, belong to a formal organization, live one's life based on a set of code of conduct and disciplinary rule, and attain a strong altruistic commitment to public service, as consently  drawn and agreed by the whole members of the community of such profession. In this regard, public demand of the enhancement of professionalism of police principle functional role, i.e. investigation, intelligence, traffic management, police vigilance and alacrity, and community building, is eminent Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9310 10.14710/mmh.43.3.2014.348-355 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 348-355 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9310/7536 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22019 2020-04-17T07:22:25Z mmh:ART

MENANGGULANGI CYBERBULLYING DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF ANALISA EKONOMI MIKRO Gumbira, Seno Wibowo Sulistiyono, Adi Tejomurti, Kukuh Cyberbullying; Sosial Media; Analisa Ekonomi Mikro Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pemidanaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam menanggulangi cyberbullying di sosial media telah berjalan efektif dan efisien karena dengan merujuk pada prinsip maksimalisasi, keseimbangan dan efisiensi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doktrinal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 27 Jo Pasal 45 dirumuskan tidak melalui pengkajian dengan pendekatan analisa ekonomi mikro sehingga penegakan hukumnya tidak efektif dan efisien karena dengan merujuk pada prinsip maksimalisasi, keseimbangan dan efisiensi dan tidak mencerminkan falsafah bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-10-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22019 10.14710/mmh.48.4.2019.341-354 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 341-354 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22019/15904 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12915 2018-08-09T07:23:30Z mmh:ART

ORANG ASING SEBAGAI SUBJEK HAK ATAS TANAH DI INDONESIA Sumarja, FX. Foreigners, Land Rights, Subject of Rights This research aims at finding foreigners who may be the subject of Land Use Rights and Lease Rights for the building. The results of the study indicate: 1) Period, BAL-PP 41 of 1996, and the period of 2010 - now, foreigners who can be the subject of land rights are foreigners as the resident of Indonesia; 2) Period, PP 41 of 1996 - in 2010, foreigners who may be the subject of land rights was expanded into foreigners as both a resident of Indonesia and has a residence permit in Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12915 10.14710/mmh.44.3.2015.305-315 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 305-315 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12915/9709 Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50185 2023-07-10T19:50:14Z mmh:ART

ANALISIS URGENSI PENGATURAN JAMINAN BANK OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Nurhayati, Irna Jaminan Bank; Keberatan; Putusan KPPU; Perkom 2 Tahun 2021 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 (Perkom) mengatur kewajiban bagi pelaku usaha terlapor yang dikenakan sanksi denda dalam putusan KPPU serta mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga untuk menyerahkan jaminan bank kepada Ketua KPPU. Apabila jaminan bank tidak diserahkan dalam jangka waktu 14 hari, maka pelaku usaha tersebut dianggap tidak mengajukan keberatan. Tulisan ini mengkaji apakah pengaturan dimaksud dalam Perkom tepat serta diperlukan? Melalui penelitian normatif disimpulkan bahwa pengaturan tersebut tidak tepat serta tidak perlu. KPPU tidak perlu mengatur anggapan demikian, bahwa tidak diserahkannya jaminan bank dianggap tidak ada keberatan, karena sejatinya keberatan bukan ranah kewenangan KPPU. Anggapan seperti itu justru dapat bertentangan dengan faktanya, sebagaimana terjadi pada kasus Garuda yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga tetapi gagal menyerahkan jaminan bank kepada KPPU.  Faculty of Law, Universitas Diponegoro Faculty of Law Universitas Gadjah Mada 2023-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50185 10.14710/mmh.52.1.2023.30-41 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 30-41 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50185/23870 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5803 2017-03-28T10:47:21Z mmh:ART

KOMPARASI PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Prabandari, Adya Paramita comparative study, copyright regulations. Abstract Starting from the concerns that arose over many copyright infringements in Indonesia, than this comparative study of copyright regulations in Indonesia and United States of America was conducted. This comparative study was conducted by comparing the Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta with the 17 U.S.C. § 101-1101 (US Copyright Act), in terms of the scope of copyright, the duration of copyright, and the copyright registration, in order to optimalize the copyright regulations in Indonesia. Keywords: comparative study, copyright regulations. Abstrak Berawal dari keprihatinan yang timbul atas banyak terjadinya pelanggaran hak cipta di Indonesia, maka dilakukanlah studi komparasi terhadap pengaturan hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat ini. Studi komparasi ini dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan 17 U.S.C. § 101-1101 dalam hal ruang lingkup hak cipta, masa berlaku hak cipta, dan pendaftaran ciptaan, dalam rangka untuk mengoptimalkan pengaturan hak cipta di Indonesia. Kata Kunci:studi komparasi, pengaturan hak cipta. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5803 10.14710/mmh.42.2.2013.162-171 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013; 162-171 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5803/9908 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15193 2020-04-17T07:11:40Z mmh:ART

PEMISAHAN KEKUASAAN HUBUNGAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI Zulfan, Zulfan hukum tata negara; hukum konstitusi; lembaga negara. Pemisahan kekuasaan, fungsi legislasi Masalah pemisahan kekuasaan terkait hubungan presiden dan Dewan Perwakilan Daerah, mengalami pasang surut di Indonesia. Penelitian ini ingin menjawab apakah dasar dan prosedur pemisahan kekuasaan dalam fungsi legislasi era Kabinet Kerja? Penelitian ini beranjak dari rekonstruksi kritis teori berkaitan pembagian fungsi kekuasaan dengan berfokus pada era Kabinet Kerja. Kabinet ini merupakan Transisi rezim reformasi. Pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan Jokowi secara utuh baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak mandiri serta saling menguasai melalui deal politik Koalisi Merah Putih dan Indonesia Hebat berakhir pada pengharapan membagi kekuasaan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15193 10.14710/mmh.46.2.2017.146-154 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 146-154 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15193/12650 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11076 2017-03-28T12:54:38Z mmh:ART

PERJANJIAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (ACIA) TAHUN 2009: PROSPEK DAN TANTANGANNYA BAGI INDONESIA Delfiyanti, Delfiyanti ASEAN Economic Community 2015 established to realize the ASEAN single market with free trajectory including in investment. Therefore, the country members of ASEAN has agree with the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) held ini Cha-Am (Thailand) in 26 February 2009 for investment liberalization in region of ASEAN. The agreement was ratified by the members of ASEAN including Indonesia. Consequently, all members of ASEAN included for implement the agreement content. For Indonesia, the situation becomes opportunity to improve of investment cooperation with the members of ASEAN also bring a chance for investment in country members of ASEAN and increase the investment current to Indonesia, in one hand. In other hand, it is become a challange on how to complement the management of investment in Indonesia under Act No. 25 of 2007 on Capital Investment with ACIA. Keywords : ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA); ASEAN Economic Community 2015, Prospect and IndonesiaMasyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dibentuk dalam rangka mewujudkan pasar tunggal ASEAN dengan arus lintas yang bebas diantaranya terhadap bidang  investasi. Untuk itu, negara-negara anggota ASEAN  telah menyepakati Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (ACIA) yang ditandatangani di Cha-Am (Thailand) pada tanggal 26 Februari 2009 dalam rangka liberalisasi investasi di wilayah ASEAN. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Akibatnya seluruh anggota ASEAN terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Bagi Indonesia, ini merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kerjasama invesasi dengan negara anggota ASEAN lainnya sekaligus membuka kesempatan untuk melakukan investasi di negara anggota ASEAN serta meningkatkan arus investasi masuk ke Indonesia. Di lain pihak, juga terdapat tantangan bagaimana mengharmonisasikan pengaturan investasi di Indonesia yaitu Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan ACIA sendiri. Kata Kunci : Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN; Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; Prospek dan Indonesia Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11076 10.14710/mmh.43.4.2014.460-467 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 460-467 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11076/9632 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28430 2020-07-30T23:59:29Z mmh:ART

REVITALISASI KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Handitya, Binov Rufaida, Khifni Kafa Kelestarian Lingkungan; Perusakan Hutan; Tindak Pidana Hutan merupakan kekayaan alam yang mempunyai fungsi menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Keadaan hutan saat ini sangat memprihatinkan dengan adanya pembalakan hutan, perusakan serta penjarahan hasil hutan dan aktifitas lain seperti pembakaran hutan. Urgensi penulisan artikel ini untuk melihat efektifitas suatu kebijakan terkait dengan perlindungan hutan dengan fakta yang berkembang di masyarakat. Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagai upaya pemerintah dalam melindungi kelestarian hutan harus memperoleh apresiasi, sedangkan dalam praktik penegakan norma hukum yang termuat dalam aturan tersebut masih belum berlaku secara sempurna. Oleh karenanya perlu diadakan revitalisasi ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28430 10.14710/mmh.49.3.2020.272-279 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 272-279 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28430/17730 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13070 2017-03-28T09:56:39Z mmh:ART

INTERVENSI KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN KOSMOPOLIT Priyono, Joko humanitarian intervention, responsibility to protect,cosmopolit The end of the cold war has open the opportunities to some liberal states to encourage their hegemony by strengthen of human rights principles, democracy and environment. Humanitarian intervention has obtained the legitimacy on the global level and be strengthened by the cosmopolit thinking of scholars such as Immanuel Kant, Emmanuel Levinas and Jacques Derrida. Cosmopolit approach has spawned a new principle called Responsibily to Protect (R2P). Its approach permit and legitimate states in humanitarian intervention both collectively and by Securffy Council mechanism or by another mechanism in international  organization such as NATO. In order to reduce that excessive hegemony, empowering civil society has to be strengthened. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13070 10.14710/mmh.40.3.2011.325-331 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 325-331 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13070/9805 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48183 2025-01-12T20:57:10Z mmh:ART

STRATEGI PENANGGULANGAN KEJAHATAN EKONOMI BERBASIS TEKNOLOGI: STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, AMERIKA, DAN EROPA Setiawan, Dian Alan Kejahatan Ekonomi Berbasis Teknologi; Transformasi Digital; Pendekatan Sistemik; Perbandingan Hukum Kejahatan ekonomi berbasis teknologi merupakan ancaman signifikan di era transformasi digital dan perdagangan global. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep penanggulangan kejahatan berbasis teknologi dengan strategi makro yang bersifat multiaspek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, hasil studi menunjukkan pentingnya pendekatan sistemik yang melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, teknologi, politik, dan hukum. Komparasi antara pendekatan yang diterapkan di Amerika, Eropa, dan Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan dalam regulasi, kolaborasi, dan implementasi teknologi. Di Indonesia, tantangan utama meliputi regulasi yang adaptif, infrastruktur keamanan digital, dan literasi digital masyarakat. Penelitian ini menekankan perlunya strategi multiaspek yang terintegrasi untuk menghadapi kompleksitas kejahatan berbasis teknologi dalam konteks global. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-03-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48183 10.14710/mmh.53.1.2024.78-89 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 78-89 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48183/27270 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5836 2017-03-28T10:51:51Z mmh:ART

PROBLEM HUKUM PENUNTASAN KASUS PAJAK SUATU ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 2239 TAHUN 2012 Ilyas, Wirawan B. Hukum administrasi, Beda Persepsi, Filosofi Pungutan Pajak Abstract This research focused on the study of law to the decisions of the Supreme Court to the taxpayer  who allegedly improper tax payments and subject to criminal sanctions. In addition, the study examines how the tax laws look at the issue of the taxation philosophy from the outset was not intended criminalize tax payer but rather on how to make money for the benefit of the state for the welfare of the whole society. Philosophically, it appears that the purpose of the tax law  emphasis more on the goals of justice and expediency, than on  providing penalties for perpetrators suffer and destination deterrent for others not to do the same. Differences in perceptions of tax payer and the government became an important study in seeing the tax position which has been mapped in the context of administrative law. Key words : Administrative law, Differences in Perceptions, Taxation Philosophy   Abstrak Penelitian ini difokuskan pada kajian hukum atas Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Wajib Pajak (WP) yang diduga melakukan pembayaran pajak tidak benar dan dikenakan sanksi pidana. Selain itu juga penelitian mengkaji bagaimana melihat persoalan hukum pajak dari sisi filosofi pemungutan pajak yang sedari awal tidak dimaksudkan memidana WP tetapi lebih kepada bagaimana mencari uang untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Dari filosofi itu, terlihat bahwa tujuan hukum pajak lebih menekankan pada tujuan keadilan dan kemanfaatan, bukan pada tujuan memberikan derita hukuman bagi pelaku maupun tujuan efek jera bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Perbedaan persepsi WP dan pemerintah menjadi kajian penting dalam melihat posisi pajak yang telah dipetakan dalam konteks hukum administrasi.Kata kunci : Hukum administrasi, Beda Persepsi, Filosofi Pungutan Pajak Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5836 10.14710/mmh.42.3.2013.426-437 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013; 426-437 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5836/9939 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17557 2020-04-17T07:15:46Z mmh:ART

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH CABANG SURAKARTA Meilano, Haryo Normala Harahap, Burhanudin murabahah, wakalah, perbankan syariah. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah aplikasi akad wakalahditerapkan, untuk memenuhi rukun jual beli dalam pembiayaan murabahah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah maupun hukum yang berlaku demi tercapainya kemaslahatan. Metode penelitian hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum, menggunakanmetode pendekatan empiris.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif dan penafsiran hukum.Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa akad Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah cabang Surakarta tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN no 04/DSNMUI/IV/2000 sebagai pedoman dalam pelaksanaan produkpembiayaan tersebut Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17557 10.14710/mmh.47.2.2018.128-137 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 128-137 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17557/13386 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11431 2018-08-09T07:21:18Z mmh:ART

PARTISIPASI PEREMPUAN PADA LEMBAGA LEGISLATIF TAHUN 2014-2019 DI PROVINSI JAWA TIMUR Purwanti, Ani Woman’s Quota, Legislatives, East Java, Partisipasi Perempuan, Legislatif, Jawa Timur Temporary special measures or positive discrimination on woman participation in legislatives, or known as affirmative action has been established since 2004 by Political Party and Legislative Acts packages. This research is using qualitative methods with socio-legal approach, which is combining the two aspects: regulation aspect and non-regulation aspect. It is necessary to combine those two aspect to put the text on the context; relation between law and its underpinned implementation on society. The result from this research show that on 2004, the number of East Java Province Legislative’s members were 100, consists of 85 person male and 15 person female. On the district level, Surabaya is the highest number of woman representation by 34% (17 from 50), Madiun 33,3% (10 from 30), Kediri 33,3% (10 from 30, and Probolinggo 33,3% (10 from 30). The lowest precentage were Bangkalan, Sampang, and Pasuruan whose woman’s precentation were below 3%. The main factor of the low women legislative’s representation number were the patriarch culture, the image of domestic women instead of their public-political actions effecting both of the women electability, male-dominated political party’s culture and their political participation itselfKebijakan khusus dikenal dengan prinsip “ Affirmative Action “ atau diskriminasi positif  telah diterapkan pada UU Partai Politik dan UU Pemilu Legislatif.  Affirmative Action bersifat sementara, sehingga apabila tujuan dan sasaran untuk mencapai kesetaraan telah tercapai atau kelompok-kelompok yang dilindungi telah terintegrasi, maka kebijakan tersebut tidak lagi diterapkan. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan sosio legal research, Penelitian sosio legal dipilih karena dalam penelitian ini akan dilihat teks dan konsteksnya, juga akan dilihat bagaimana implementasi dan relasi antara UU dengan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan di DPRD di Provinsi Jawa Timur terdapat 15 perempuan dari 100 anggota, laki laki 85, sehingga representasi perempuan sebesar 15%.  Kota Surabaya mempunyai representasi 34% (17 dari 50), Madiun 33,3%, Kediri 33,3%, Probolinggo 33,3%, Sampang 2,2%, Pasuruan  3,3% ( 1 dari 30) serta  Bangkalan 0%. Faktor utama rendahnya representasi adalah budaya patriarkhi yang berkelindan diantara stakeholder, yaitu Partai Politik, perempuan dan masyarakat pemilih Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11431 10.14710/mmh.44.2.2015.190-199 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 190-199 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11431/9657 Copyright (c) 2015 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33542 2021-05-11T23:18:59Z mmh:ART

BANTUAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DARI NEGARA KONFLIK Sukma, Nanda Agus Safana Nurlukman, Adie Dwiyanto Amiludin, Amiludin Ahmad, Ahmad Bantuan; Pengungsi; Hak Asasi Manusia Penelitian ini menjelaskan bentuk bantuan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi dari negara konflik yang sedang membanjiri Ibukota, khususnya di Kalideres, Jakarta Barat, dalam perspektif hak asasi manusia. Pengungsi merasa tidak aman di negaranya sendiri dan meminta perlindungan ke negara lain, dengan konteks mencari penyelesaian masalah yang permanen. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan kajian pustaka yang berbentuk secara kualitatif deskriptif dengan tinjauan literatur sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah menyikapinya dengan memberikan solusi berupa bantuan kemanusiaan dan prinsip kedaruratan. Dengan itu, berakhir pada pemberian rekomendasi yang bersifat final dan mengikat, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Nanda Agus Safana Sukma, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan 2021-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33542 10.14710/mmh.50.2.2021.184-195 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 184-195 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33542/19319 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4869 2017-03-28T09:33:09Z mmh:ART

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DAN IMPLEMENTASINYA Suparnyo, Suparnyo Economic activities are done by economic agents on the purpose of getting profit. However, in getting the profit, a corporation may not harm or ignore other parties'interest, or in other words, it must be responsible either juridically or socially. The problems to discuss in this study are as follows : (1) To what extent is the Corporate Social Responsibility (CSR) implemented? (2) What factors are to motivate a corporation to implement its Corporate Soocial Responsibility (CSR)? (3) What moral value or what legal principles are to be accommodated by future legislations (ius constituendum) so that a balance between corporative interest and public interest can be archived? The above problems are analyzed under the framework of Justice Theory, Social Contract Theory, Structural and Functional Theory, Stakeholders Theory, and Utilitarianism Theory. Primary and Secondary data are comprehensively processed into narrations and table formats by using empirical jurisdiction approach, and further study about the implementation of Corporate Social Responsibility; the factors motivating a corporation to implement its social responsibility; and to find a model of moral values and legal principles which can be accomodated for future legislation (ius costituendum. In reality, the implementations of CSR are still on the social awareness level, in the form of charity donation and some of CSR implementations are still directed to community affairs. The implementations of Corporate Social Responsibility are influenced by both internal and external drivers of the corporations. Sense of concern on stakeholders is an internal driver of a coporation to implement CSR. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-07-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4869 10.14710/mmh.39.3.2010.213-220 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 213-220 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4869/9756 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13131 2017-03-28T10:56:06Z mmh:ART

GLOBALISASI DAN PLURALISME HUKUM DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PANCASILA Sunaryo, Sunaryo Pancasila, Globalization, Legal Pluralism The presence of globalization brings new values in society and law is one subjects which cannot be separated from its impacts. The study of this law will discuss the development of the legal system of Pancasila in the of globalization era and legal pluralism. The results of the study of law can be concluded that in the globalization era, in the development of national law, required responsive legal order, and Pancasila has to be an ideal paradigm of law. Pancasila as ideal law, not only to be a filter but also to harmonize between global values and pluralistic local wisdom values which are followed and are believed to be the nation's way of life and ideology. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13131 10.14710/mmh.42.4.2013.535-541 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013; 535-541 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13131/9955 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/71579 2025-06-17T21:04:37Z mmh:ART

ARTISTIC FREEDOM AND LEGAL BOUNDARIES: NAVIGATING CENSORSHIP AND EXPRESSION IN INDONESIA’S DEMOCRATIC FRAMEWORK Wiratraman, Herlambang P. Artistic Freedom; Censorship; Legal Protection; Freedom of Expression; Human Rights Law Art has increasingly become a target for political agendas, often subjected to legal restrictions that limit freedom of expression. This phenomenon is evident in countries like Myanmar, where several laws have been enacted to criminalize speech, surpassing international legal standards. In Indonesia, the rise of authoritarian tendencies has been linked to the weakening of artistic freedom, as reflected in the rising number of cases of artistic repression. This study explores the legal and practical realities of artistic freedom in Indonesia, addressing how the legal system handles attacks on artistic expression and the involvement of state and non-state institutions in strengthening legal protection for artists. It discusses the theoretical framework of artistic freedom, its protection under international human rights law, and Indonesia’s legal context, particularly through laws like the 1945 Constitution and various international agreements such as the ICCPR. The research highlights the challenges of balancing artistic freedom with public morality, security, and order, and critiques the misuse of legal restrictions that often result in excessive censorship. By examining historical and contemporary legal cases, the study proposes an ideal legal framework to ensure robust protection for artistic expression in a democratic society, advocating for a balanced approach between law enforcement and fundamental human rights. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-03-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/71579 10.14710/mmh.54.1.2025.102-114 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 102-114 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/71579/28037 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9025 2017-03-28T11:27:29Z mmh:ART

Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antara Thailand Dan Kamboja Melalui Mekanisme Asean Farida, Elfia Dispute Settlement, ASEAN A dispute between Thailand and Cambodia border fighting over an area of ??4.6 square kilometers around the Preah Vihear temple resolved through ASEAN mechanism. This study aims to describe, explain and analyze the ways and the efforts made ??by ASEAN. The research method used is juridical- normative. Data were analyzed qualitatively. The ways of dispute settlement that can be done is by peaceful means through dialogue, consultation, negotiation, good offices, conciliation and mediation by agreement of the parties to the dispute in accordance with the TAC. ASEAN is the effort made diplomatic efforts to avoid violence. A "shuttle diplomacy", which proved to be effective in stabilizing area of ??conflict. It also has held an informal meeting of ASEAN Foreign Ministers. Thailand and Cambodia had agreed in the three corridors, namely peace dialogue mechanism through TAC, a permanent ceasefire and ASEAN involvement in mediating the conflict. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9025 10.14710/mmh.43.1.2014.57-66 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 57-66 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9025/7330 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17993 2020-04-17T07:17:37Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: PEMBATALAN LARANGAN PERNIKAHAN PEGAWAI SATU ATAP Triastuti, Septina Lia Mahkamah Konstitusi; UU Ketenagakerjaan; Pernikahan Pegawai Satu Atap Perusahaan Mahkamah Konstitusi mengabulkan perlindungan hak konstitusional pekerja yang melaksanakan pernikahan sesama pekerja dalam satu atap perusahaan. Sebelum terbit putusan Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017, banyak pekerja kehilangan pekerjaan, merasa dirugikan, dan diskriminasi hak konstitunionalnya, sebagaimana diakomodir dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. Setelah Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, patut dianalisis bagaimana dampak putusan tersebut bagi undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia serta konsekuensi hukumnya terhadap peraturan internal perusahaan. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, idealnya perusahaan-perusahaan di Indonesia harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan internal perusahaannya untuk mencegah timbulnya gugatan dari pihak-pihak terkait. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17993 10.14710/jis.%v.%i.%Y.423-433 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 374-384 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17993/14362 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11580 2017-03-28T09:32:59Z mmh:ART

MENGKRITISI EKSEPSI TIDAK BERKUASANYA HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI Marjo, Marjo eksepsi, perkara perdata, pengadilan negeri In procedural of civil law, it known several kind of exception one of then is exception about judge's lack authority (to try a case). The explanation of exception in investigation civil case in district court is the protest from defendant to plaintiff's allegation which is in direct concern about lawsuit, that is contain claim of cancelled convention. An then, the explanation of exception about judge's lack authority (to try a case) is exception that explain court does not able to chec the convention. Existence of exception about judge's lack authority (to try a case) in investigation civil case is existence of defendant's answer, there is the right for defendant is not a duty. The kind ofexeption about judge's lack authority (to try a case) in investigation in civil case in district court can divide ito 2, there is exception about judge's lack authority (to try a case) in relative competence and exception about judge's lack authority (to try a case) in absolute competence. Exception about judge's lack authority (to try a case) in ruled in Section 121 subsection (2), Section 125 subsection (2), Section 133, andSection 134HIR Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-04-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11580 10.14710/mmh.39.2.2010.130-138 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 130-138 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11580/9748 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13680 2017-03-29T03:57:56Z mmh:ART

ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI MEDIA MENUJU KEADILAN Rodiah Nur, Efa Penyelesaian Perkara Pidana; Perspektif Hukum Islam. Di Indonesia hukum dan proses hukum formal untuk menggapai keadilan formal masih mahal, berkepanjangan, melelahkan, serta belum menyelesaikan masalah dan adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah, mengingat terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (one for all mechanism). Hal Inilah yang mulai banyak pihak mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya.Dalam hukum Islam, dikenal lembaga pemaafan yangdapat diadopsi oleh KUHP dari hukum Islam (fikih jinayah). Lembaga pemaafan dimaksud di sini adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar mekanisme peradilan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13680 10.14710/mmh.45.2.2016.115-122 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 115-122 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13680/10430 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9365 2017-01-19T02:53:32Z mmh:ART

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9048 2018-08-09T06:57:00Z mmh:ART

VONIS HAKIM YANG MEMISKINKAN KORUPTOR Tanuwijaya, Fanny Verdict impoverish, Corruptor, Code of professional conduct of Judges Default Paragraph Font;hps;short_text;Verdict impoverish corruptors by Judge not only considered to uphold the juridical norms, but also to implements the code of professional conduct as a judge. Impoverishment corruptors will have positive impact on the image of Indonesia as a state of law and prevention of corruption. For corruption, this can cause a deterrent effect, which then can prevent anyone who wants to involved in corruption. However, the verdict of impoverishing for corruptors is determined by the judges consistency in implementing the code of conduct of his profession Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9048 10.14710/mmh.43.2.2014.263-272 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 263-272 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9048/13706 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23546 2020-04-17T07:21:10Z mmh:ART

URGENSI GOOD JUDICIARY GOVERNANCE PADA PELAYANAN ADMINISTRASI LEMBAGA PENGADILAN KONSTITUSI SEBAGAI JAMINAN BAGI AKSES PUBLIK UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN Adiyanta, F.C. Susila Administration Law, Tax Law, Land and Space Used Law Akses Keadilan; Mahkamah Konstitusi; Jaminan Pelayanan Publik Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berfungsi menjaga tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum di Indonesia dan mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi kewenangannya. Akses individu dan publik untuk memperoleh keadilan seringkali berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang memiliki kapasitas sosial, budaya, politik dan ekonomi yang tidak seimbang  bahkan menghasilkan putusan pengadilan yang mencederai nilai-nilai keadilan. Artikel ini akan membahas unsur utama dan tolok ukur layanan Administrasi Peradilan bagi masyarakat untuk memperoleh akses kepada keadilan dalam peradilan formal, khususnya Mahkamah Konstitusi. Adapun rekomendasi pada artikel ini adalah untuk memberikan akses keadilan pada masyarakat di arena yudisial, dari perspektif hukum dan tata pemerintahan. Paling utama dan penting untuk dilakukan dalam bentuk tindakan dan pelayanan administrasi tidak hanya sebagai ajudikasi, tetapi juga untuk mensosialisasikan dan menegakkan peraturan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro F.C. Susila Adiyanta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2019-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23546 10.14710/mmh.48.3.2019.257-265 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 257-265 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23546/15626 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11962 2017-03-28T09:32:49Z mmh:ART

PEMBAHARUAN PERATURAN PAJAK HOTEL MELALUI UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Saptono, Hendro Tax, hotel, Tax payment Local tax can be defined as tax collected by district government. Local Income was significant contributed to the attainable of district APBD value. On behalf of that goal, the regulation reform always be done for adjusting to economic dynamic nor ignoring public justice and The economic ability of public. Hotel tax is one of the local taxes which can improve local income. Moreover, hotel tax is collect based on the profit motive business activity. There were some difference regulation between Law No. 18/1997 on Local tax and retribution as changed by Law No.34/2000 about tax reform Law No. 18/1997 on local tax and retribution Local tax which concern of hotel tax has an important role to local income, on the other hand due to collect Hotel tax, the local regulation as collection basis is necessary. So that local government should prepare local regulation about hotel tax beginning by compilethe academic draft Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-01-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11962 10.14710/mmh.39.1.2010.59-64 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 59-64 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11962/9741 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45840 2023-05-11T19:45:09Z mmh:ART

DINAMIKA KETATANEGARAAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM Amal, Bakhrul Sulistyawan, Aditya Yuli Indonesia; Ibu Kota Negara; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pemindahan sebuah Ibu Kota Negara bukanlah hal baru dalam persoalan ketatanegaraan baik di Indonesia maupun dunia. Beberapa negara di dunia, selain Indonesia, pernah melakukan hal tersebut. Proses memindahkan Ibu Kota Negara dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah perpindahan Ibu Kota Negara tentu harus didahului dengan analisis. Kedua adalah proses pembentukan aturan hukum sebagai dasar hukum dari perpindahan Ibu Kota Negara tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Metode itu ditinjau dengan pendekatan historis. Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan ternyata telah melalui analisa yang panjang. Proses pembentukan UU IKN juga telah melalui proses yang ditentukan oleh UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi proses tersebut dinilai masih banyak kekurangan salah satunya adalah tidak mampu menyerap partisipasi publik. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45840 10.14710/mmh.51.4.2022.346-354 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 346-354 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45840/22765 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5791 2017-03-28T10:38:38Z mmh:ART

Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi Sudaryatmi, Sri customary law, construction of national law, globalization Abstract The relation between customary law and national law in order to construct the national law is functional relation; meaning that the customary law as the primary source in collecting the necessary materials in constructing the national law. The customary law required in the globalization era or modern age is the customary law adapted to the situstion and development of age, so that, the customary law shows the dynamic characteristics, thus, it may develop easily to adapt itself to the development of the age because t has the universal values; also the legal institutions in the forms of modern realizations. With this adaptation, therefore, it opens the possibility of the purity of impementation of customary law principles into national law will undergo shifts, as long as to enrich and develop the national law, with the condition that it does not contradict to Pancasila and 1945 Constitution. Keywords: customary law, construction of national law, globalization Abstrak Hubungan antara hukum adat dengan hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah hubungan yang bersifat fungsional, artinya hukum adat sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan  hukum nasional. Hukum adat yang diperlukan dalam era globalisasi atau zaman modern adalah hukum adat yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman, sehingga hukum adat menunjukkan sifat yang dinamis sehingga dengan mudah dapat berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena mempunyai nilai-nilai yang universal maupun lembaga-lembaga hukum yang dalam bentuk pernyataan modern. Dengan penyesuaian ini maka tidak menutup kemungkinan kemurnian penerapan kaidah-kaidah hukum adat menjadi hukum nasional akan mengalami pergeseran, sepanjang untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional, asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kata Kunci: Hukum Adat, Pembangunan Hukum Nasional, Globalisasi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5791 10.14710/mmh.41.4.2012.572-578 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012; 572-578 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5791/9880 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16221 2020-04-17T07:10:18Z mmh:ART

MENALAR SEL MEWAH DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Ohoiwutun, Y.A. Triana Samsudi, Samsudi sel mewah, penjara, suap. Ancaman pidana penjara menempati posisi sentral dalam stelsel pidana, berakibat pada banyaknya penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, sehingga terjadi kelebihan kapasitas daya tampung lapas. Kelebihan daya tampung lapas, berakibat keterbatasan fasilitas yang disediakan untuk narapidana, sehingga terjadi permainan kotor atau suap. Fasilitas tertentu yang istimewa di dalam sel, hanya dapat dinikmati sebagian orang kaya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilakukan pencegahan dan penanggulangan melalui kebijakan kriminal, yaitu melalui sarana penal dan non penal.  Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16221 10.14710/mmh.46.1.2017.48-54 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 48-54 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16221/12641 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10469 2017-03-28T09:53:02Z mmh:ART

MASALAH KEKERASAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Sudarwanto, Al Sentot Various forms bulying is stiii happening to Indonesian children now, although it has been rules of law and supported by international convention which related with child protection. The extence the rules of law and that convention can't be delayed the existence of child buiying. The form of child bulying which the bumpiest are rapping physical and psychological violence which hamper the growth of child as an adult. Basically the form of bulying child is in contrast with the human right, in this case is children's right. Kata kunci: Kekerasan Terhadap Anak, HAM Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10469 10.14710/mmh.40.2.2011.190-195 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 190-195 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10469/8345 Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26249 2020-04-30T16:05:58Z mmh:ART

KETENTUAN DAN PELAKSANAAN BUSINESS JUDGEMENT RULE DI AMERIKA, AUSTRALIA DAN INDONESIA Rissy, Yafet Yosafet Wilben Aturan Penilaian Bisnis; Direktur; Keputusan Bisnis; Tugas Direktur; Pengadilan Tujuan studi ini ialah membahas ketentuan dan penerapan business judgment rule (BJR) di Amerika Serikat (AS), Australia dan Indonesia dimana secara khusus menganalisis bagaimana dan kapan pengadilan memeriksa BJR dan bagaimana BJR diatur dalam hukum perusahaan. Studi ini menunjukan bahwa di AS dan Australia elemen BJR telah menjadi sebuah statutory obligation. Keputusan bisnis direktur telah diadili pengadilan dalam tradisi common law dan kini diatur secara tegas bahwa keputusan bisnis bisa diadili jika terdapat pelanggaran duty of care dan tugas fidusia direktur. Indonesia juga mengadopsi BJR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 namun pengadilan jarang menguji BJR. Terkait adopsi BJR, studi ini mengindikasikan bahwa adopsi tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pengaturan BJR perlu dilakukan secara lebih sistematis. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/26249 10.14710/mmh.49.2.2020.160-171 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 160-171 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/26249/17025 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13061 2017-03-28T09:48:49Z mmh:ART

KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHON 2008 Hidayat, Bunadi Alat Bukti- Transaksi Elektronik- Undang-Undang Transactions in cyber crime and activities of illegal business, such as; fraud, piracy, interception, cyber porn, cyber sex, face books, traffickings, gambling etc, hve been phenomenon and threatening the people in overseas. Facing these cyber crimes, the Government has implemented Constitution Number 11 the year 2008, concerning Information and Electrical Transaction. Based on the judicial considerations of this constitution, some of electrical media are legal evidences by off which values are correspondent to traditional evidences. This statement can be found in : Article 1 point (2 ), Article 31 point ( 1 ) /TE Constitution; JunctoArticle 12 verse ( 1 and 2 ), Article 15 verse ( 1) Constitution Number 8 the year 1997, concerning on Document of Company; Juncto Article 184 Criminal Justice System ; Article 1320 Civil Code or Burgerfijk Wetboek ( B. W) ; Juncto Article 164 Rechtsreglement Voor De Buitengewesten ( R.Bg) ; JunctoArticle 45 Herziene lndonesische Reglement ( H.I.R ). Hence, any documents and information using electrical media, can be classified as the legal evidences in trial court. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13061 10.14710/mmh.40.1.2011.102-108 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 102-108 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13061/9796 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47344 2025-01-13T22:15:30Z mmh:ART

MENINJAU SISTEM RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA (STUDI PERJANJIAN INDONESIA-SINGAPURA TENTANG FLIGHT INFORMATION REGION) Aruan, Bagas Christofel Setiyono, Joko Perjanjian Internasional; Ratifikasi; FIR; Hukum Nasional; Penerbangan Perjanjian internasional merupakan salah satu bentuk keterikatan Indonesia dalam ekosistem hukum internasional. Untuk mengimplementasikan suatu perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional, diperlukan proses ratifikasi yang menetapkan perjanjian tersebut sebagai Undang-Undang. Penelitian ini mengkaji model ratifikasi Perjanjian Indonesia-Singapura tentang Flight Information Region (FIR) Tahun 2022 dari perspektif ilmu perundang-undangan, serta mengevaluasi dampaknya dalam dimensi politik hukum dan teknis penerbangan. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sesuai Pasal 10 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ratifikasi perjanjian ini harus dilakukan melalui Undang-Undang, bukan Peraturan Presiden.  Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-11-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47344 10.14710/mmh.52.3.2023.292-300 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 292-300 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47344/27625 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5827 2017-03-28T10:51:39Z mmh:ART

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM DEMOKRASI ELECTORAL Respationo, H.M. Soerya Pemilukada, Demokrasi Abstract Local elections led to debate whether done directly or indirectly through the election or by the parliament. Indonesia has had the experience of regional heads directly elected by people through election and elected by parliament. Each model has a power and strength. This paper explore the local elections and argues that local elections held directly by popular vote, by reason of the election of regional heads have a strong constitutional basis and ensure the implementation of the people's sovereignty. Keywords: local election, democracy. Abstrak Pemilihan kepala daerah memunculkan perdebatan apakah dilakukan secara langsung lewat pemilu atau tidak langsung oleh DPRD. Indonesia selama ini memiliki pengalaman kepala daerah dipilih oleh DPRD maupun dipilih lewat pemilu. Masing-masing model tersebut memiliki kekuatan dan kekuatan. Tulisan ini menelusuri pemilihan kepala daerah dan mengargumentasikan agar pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung melalui pemilu, dengan alasan pemilu kepala daerah memiliki dasar konstitusional yang kuat dan lebih menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kata Kunci: , Pemilukada, Demokrasi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5827 10.14710/mmh.42.3.2013.356-361 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013; 356-361 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5827/9930 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15691 2020-04-17T07:13:49Z mmh:ART

PENALARAN HAKIM MENERAPKAN AJARAN PENYERTAAN DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK RIAU-KEPRI Musa, Muhammad criminal law Penalaran hakim, turut serta, tindak pidana korupsi Perbedaan penalaran hakim memutus perkara korupsi pemberian kredit yang terjadi di Bank Riau-Kepri,menjadi persoalan yuridis ketika menentukan kesalahan perbuatan turut serta para terdakwa. Permasalahan yang diteliti adalah tentang konstruksi pemikiran hakim menentukan unsur tindak pidana  dan kesalahan para terdakwa. Urgensi penelitian ini untuk memahami pilihan prakis hakim menggunakan ajaran penyertaan, ketika menerapkan Pasal 55 KUHP dalam mengadili perbuatan turut serta. Pendekatan penelitian yang digunakani yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian hukum normatif. Temuan penelitian, bahwa perbuatan pemberi kredit dari Bank Riau-Kepri terbukti bersalah dan dipidana. Penerima kredit diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Konstruksi penalaran hakim, perbuatan penerima kredit tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena perbuatan yang terbukti masuk  dalam lingkup hukum perdata. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15691 10.14710/mmh.46.4.2017.349-357 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 349-357 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15691/12673 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11422 2018-08-09T07:11:49Z mmh:ART

REKONSTRUKSI PERAN KELEMBAGAAN PEREMPUAN DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI DI KALIMANTAN BARAT Purwanto, Purwanto Reconstruction, Institutional Role of Women, the Movement Against Corruption, Rekonstruksi, Peran Kelembagaan Perempuan, Gerakan Anti Korupsi This study aims to examine and analyze the causes, logic and meaning (vertehen) the creation of the marginalization of women’s role in the anti-corruption movement in West Kalimantan, as well as offering an adaptive institutional model for women’s role in the anti-corruption movement. The method used is a method of socio legal. Based on the research results can be seen that empirically, the position of women as wives and mothers have a decisive strategic role and contribution in efforts to prevent corruption. So far, the anti-corruption movement, relationships, and institutional format still monopolized by men. Therefore, the reconstruction of the institutional role of women in anti-corruption movement is based on strengthening education and advocacy at the level of domestic and public, through the format of integrated and sustainable networks, considered as one option to strengthen the contribution of women in anti-corruption movement.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyebab, logika dan makna (vertehen) terciptanya marginalisasi peran perempuan dalam gerakan anti korupsi di Kalimantan Barat, serta menawarkan model kelembagaan yang adaptif bagi peran perempuan dalam gerakan anti korupsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode socio legal. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa secara empirik, posisi perempuan sebagai istri dan ibu memiliki peran strategisdan andil menentukan dalam upaya pencegahan korupsi. Selama ini, gerakan anti korupsi, relasi, dan format kelembagaannya masih dimonopoli kaum lelaki. Oleh karena itu, rekonstruksi perankelembagaan perempuan dalam gerakan anti korupsi yang berbasis pada penguatan edukasi dan advokasi pada tataran domestik maupun publik, melalui format jejaring yang terintegrasi dan berkelanjutan, dianggap sebagai salah satu pilihan dalam memperkuat andil kaum perempuan dalam gerakan anti korupsi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11422 10.14710/mmh.44.1.2015.44-51 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 44-51 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11422/9678 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31538 2021-03-23T21:31:28Z mmh:ART

SILA KE-EMPAT PANCASILA DAN IKLIM DEMOKRASI INDONESIA SAAT INI Susanto, Efendi Pemilu; Pancasila; Demokrasi; Lembaga Perwakilan Rakyat Artikel ini membahas mengenai pemilihan kepala daerah di Indonesia dari perspektif sila ke-empat Pancasila. Mengembalikan iklim demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila menjadi hal yang penting menjadi perhatian bangsa. Pemerintah dalam menjalankan demokrasi hendaknya konsisten dengan apa yang sudah disepakati dalam Pancasila. Indonesia sudah menyepakati bahwa Pancasila sebagai konsensus luhur dan satu kesatuan nilai yang harus digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan negara. Pemilu hendaknya diselenggarakan oleh lembaga perwakilan rakyat sebagai perwujudan amanat sila ke-empat. Pancasila yang mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat sebagai konsep perwakilan yang diamanatkan oleh Pancasila. Oleh karena itu, perlu dipikirkan pemilihan kepala daerah melalui badan perwakilan rakyat, sesuai dengan amanat dari Pancasila. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2021-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/31538 10.14710/mmh.50.1.2021.84-93 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 84-93 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/31538/18836 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4212 2022-07-06T21:26:12Z mmh:ART

Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect Dalam Hukum Internasional Rahayu, Rahayu The responsibility to protect (R to P or R2P) is a norm or set of principles based on the idea that sovereignty is not a privilege, but a responsibility. R to P concept focuses on the three pillars. These are : the responsibility of each individual state to protect its population from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity and their incitement; the responsibility of the international community to undertake peaceful collective action to help states to exercise this responsibility; and the responsibility of the international community to be prepared to take collective action in a timely and decisive manner through the UN Security Council. Any form of a military intervention initiated under the premise of responsibility to protect must fulfill the following six criteria in order to be justified as an extraordinary measure of intervention : just cause, right intention, final resort, legitimate authority, proportional means and reasonable prospect.Keywords : Responsibility to protect, international community Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4212 10.14710/mmh.41.1.2012.128-136 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012; 128-136 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4212/21924 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13100 2017-03-28T10:01:25Z mmh:ART

CYBERCRIME DALAM ABAD 21 : SUATU PERSPEKTIF MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Dewi, Sinta Hukurn lntemasional, Cybercrirne, Harmonization The development of information technology has encouraged the development of rapid Demian use of the Internet to conduct transactions in the world. Today virtually all parties have used the Internet both for individuals, businesses and government agencies. However, the global Internet usage has led certain parties to commit crimes in cyberspace or cybercrime. Because of human activities in the cyber world is limitless activities that have an international dimension, the transnational nature of crimes committed so that when viewed from the global rate of loss has exceeded the crimes committed due to drug sales. To deal with this problem it is necessary that takes into account protection through regulatory harmonization Globally and will be able implementad in natiomal regulations. This research purpose are to analyze several legal issues such as how International Law Play an Important Role in Regulationd and urge international Cooperation to combat Cybercrime. This research used a normative juridical approach which focuses on secondary data, then used all the legal and juridical methods of historical comparison is obtained from the research literature is supported by primary data from field research. The specifications of research used is descriptive analytical and subsequent data collected were analyzed qualitatively. Based on the research and data analysis can be concluded that International Law has play an important role in regulating Cyberlaw and has promote international cooperation in combating Cybercrime and at the same time will encourage the harmonization of Cyberlaw Regulations. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13100 10.14710/mmh.40.4.2011.522-530 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 522-530 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13100/9831 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/69165 2025-06-17T21:04:37Z mmh:ART

REASSESSING LEGAL RECOGNITION OF AI: HUMAN DIGNITY AND THE CHALLENGE OF AI AS A LEGAL SUBJECT IN INDONESIA Disemadi, Hari Sutra Sudirman, Lu Artificial Intelligence (AI); Human Dignity; Legal Recognition; Kantian Philosophy; AI Regulation in Indonesia The rapid development of artificial intelligence (AI) presents complex challenges in legal theory, particularly regarding the question of AI as a legal subject. As AI becomes increasingly capable of creative work and decision-making, the question arises whether it should be recognized legally as an entity in its own right. This study explores the legal implications of recognizing AI as a legal subject through the lens of Immanuel Kant's philosophy, particularly focusing on human dignity. Kant argues that human dignity is intrinsic, grounded in the capacity for rational thought and moral responsibility, a characteristic AI lacks. Thus, recognizing AI as a legal subject risks undermining human dignity by equating human beings with entities that do not possess autonomy or ethical awareness. The study examines the current legal framework in Indonesia, highlighting the lack of clear regulation for AI, and explores the philosophical, ethical, and practical considerations involved in the legal treatment of AI. It argues that AI should be treated as a tool, not a legal subject, ensuring that human dignity remains the cornerstone of the legal system. The paper concludes by advocating for a fragmented, sector-specific approach to AI regulation in Indonesia, ensuring more focused oversight while protecting human dignity. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-03-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/69165 10.14710/mmh.54.1.2025.1-12 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 1-12 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/69165/28040 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50344 2024-12-23T20:15:01Z mmh:ART

URGENSI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELIBATAN MILITER DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA Amri, Prima Peraturan Presiden; Tindak Pidana Terorisme; Terorisme Negara Penelitian ini berangkat dari kekhawatiran rancangan Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam menanggulangi terorisme yang berpotensi melanggar prinsip Hak Asasi Manusia. Pengaturan mengenai tugas TNI merupakan amanat Pasal 43 I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini menganalisis kemampuan perpres menjamin sinergitas TNI dan Polri, sehingga tidak berimplikasi pada dominasi pendekatan war mode. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan bahan primer peraturan perundang-undangan. Rancangan perpres masih memuat berbagai kekurangan meliputi definisi yang jelas tentang operasi militer selain perang, sumber pendanaan yang seharusnya hanya dari APBN dan pemberian fungsi yang luas serta akuntabilitas. Menurut Igor Primoratz, rancangan perpres pelibatan militer semestinya tidak memuat potensi penggunaan ancaman penggunaan kekerasan yang mengarah pada state terrorism yang secara moral lebih buruk. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Prima Amri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2023-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50344 10.14710/mmh.52.2.2023.142-152 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 142-152 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50344/24529 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17351 2020-04-17T07:16:37Z mmh:ART

REALISASI TUJUAN PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 MELALUI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) PADA MASYARAKAT DESA SINDANGLAKA KABUPATEN CIANJUR Solihah, Cucu Mulyadi, M. Budi Hukum Islam Pemberdayaan, Zakat, Desa, Miskin Keberhasilan zakat sangat ditentukan dari realisasi pendayagunaan zakat melalui program zakat community development (ZCD) Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada realisasi tujuan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 melalui program Zakat Community Development (ZCD) pada masyarakat  Desa Sindanglaka .Kabupaten Cianjur dan mengukur tingkat keberhasilan program melalui modal usaha bergulir  zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Cianjur juga masyarakat penerima program. Zakat community development (ZCD) memberi pengaruh bagi masyarakat miskin pedesaan untuk melakukan usaha dari modal zakat Produktif dan merubah status mustahik (penerima Zakat) menjadi munfik (pemberi zakat) sehingga zakat mampu menanggulangi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17351 10.14710/mmh.47.3.2018.241-251 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 241-251 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17351/14071 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11468 2018-08-09T07:36:18Z mmh:ART

IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Agustina, Shinta Lex Specialis Derogat Legi Generali, Criminal Justice System, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, Sistem Peradilan Pidana This study aims to assess and analyze the application of the principle of lex specialis the derogat legi generali in the Criminal Justice System related to the stages in the criminal justice process, and the form of the indictment in applying the principle of lex specialis the derogat legi generali. The method used is empirical juridical with descriptive analytical. The result shows that this principle is applied in criminal cases that violating the general and special criminal provisions in the Penal Code, the general criminal provisions in the Penal Code and special criminal provisions outside the Penal Code, as well as criminal cases that violating two special criminal acts outside the Penal Code. Regarding the fase of criminal procedure in handling the case under this principle, it is implemented in the adjudication process, using the subsidiarity or cumulative model of chargingPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam Sistem Peradilan Pidana terkait dengan tahapan dalam proses peradilan pidana, dan bentuk surat dakwaan dalam menerapkan asas lex xpecialis derogat legi generali tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode  yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa asas lex specialis derogat legi generali diterapkan dalam perkara pidana yang mempertemukan ketentuan pidana umum dan khusus dalam KUHP, ketentuan pidana umum dalam KUHP dan ketentuan pidana khusus di luar KUHP, serta perkara pidana yang mempertemukan dua atau lebih ketentuan pidana khusus di luar KUHP. Berkenaan dengan tahapan dalam sistem peradilan pidana, asas ini diterapkan dalam tahap adjudication, yang mengharuskan surat dakwaan dibuat dalam model subsidiaritas atau kumulatif Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11468 10.14710/mmh.44.4.2015.503-510 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 503-510 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11468/10227 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36991 2021-11-17T13:28:01Z mmh:ART

EFEKTIVITAS PEMBINAAN MENTAL DAN DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III GUNUNG SINDUR BOGOR Hamja, Hamja Dewi, Sulistiani Andan Sukarini, Eri Eka Lembaga Pemasyarakatan; Program Pemberdayaan; Terorisme Efektifitas lapas dalam menanggulangi tindak pidana teroris memunculkan pertayaan serius apakah efektifitas lapas pembinaan narapidana saat ini masih relefan atau tidak.Berbagai permasalahan yang kemudian menjadi akar dari permasalahan lainnya kemudian melemahkan fungsi lapas sebagai institusi perbaikan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) efektifitas pemberdayaan lapas klas lll gunung sindur Bogor, (2) model pembinaan narapidana di masa mendatang.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.Data sekunder dari perundang-undangan dan data kepustakaan yang berkaitan dengan terorisme,data primer didapatkan melalui Focus group discussion (FGD). Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan pada sejumlah aspek pengelolaan seperti rasio petugas lapas dan narapidana dan kurang optimalnya implementasi berbagai program pemberdayaan dalam mempersiapkan proses asimilasi di masyarakat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/36991 10.14710/mmh.50.4.2021.460-472 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 460-472 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/36991/20352 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5758 2017-03-28T10:29:58Z mmh:ART

PEMBAHARUAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI ERA “CYBER” Azizurrahman, Sy. Hasyim Advances in technology, cyber crime, criminal law policy Abstract Development of information and communication technologies affect the development of crime, are not always balanced by the development of criminal law policy, reform efforts should be carried out crime prevention policy with respect to the enforcement of international conventions and arrangements cyber crime law enforcement in other countries to create the relevance of law enforcement. Key words: Advances in technology, cyber crime, criminal law policy.   Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perkembangan kejahatan, tidak selalu seimbang dengan perkembangan kebijakan hukum pidana, seharusnya  dilakukan upaya pembaharuan kebijakan penegakan penanggulangan kejahatan dengan memperhatikan konvensi-konvensi internasional dan pengaturan penegakan hukum kejahatan cyber di negara-negara lain untuk menciptakan relevansi penegakan hukum. Kata kunci: Kemajuan teknologi,  kejahatan cyber, Kebijakan hukum   pidana. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5758 10.14710/mmh.41.2.2012.298-305 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012; 298-305 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5758/9847 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20981 2020-04-17T07:19:56Z mmh:ART

KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982 Susetyorini, Peni Hak dan Kewajiban Negara; Poros Maritim; Konvensi Hukum Laut (Unclos) 1982 Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan kondisi geografis yang strategis dan  kaya akan sumberdaya alam, namun semuanya masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemakmuran bangsa. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari kesalahan paradigma pembangunan hingga carut marutnya upaya penegakan hukum kemaritiman. Kendala pemenuhan intrastruktur yang memadai dalam kemaritiman merupakan kendala utama yang harus diselesaikan pemerintah, karena keberadaan infrastruktur akan memungkinkan pelayanan yang lebih baik. Persoalan pembenahan sistem penegakan hukum melalui penguatan dan koordinasi antar lembaga yang berwenang di laut akan sangat menunjang bagi terciptanya keselarasan penegakan hukum, sehingga para pelaku kemaritiman akan mendapatkan kepastian kepada siapa mereka harus menggantungkan harapannya bila mereka mendapatkan kesulitan di laut. Penelitian ini bertujuan menganalisis hak dan kewajiban negara dalam mengimplementasikan Konvensi Hukum Laut (Unclos) 1982 yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia  dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on The Law of The Sea, dan menganalisis kebijakan kelautan Indonesia dalam upaya mewujudkan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-04-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20981 10.14710/mmh.48.2.2019.164-177 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 164-177 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20981/15018 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11595 2017-03-28T09:35:19Z mmh:ART

PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Juliani, Henny anggaran berbasis kinerja, good governance Process of state financial management is professionally referred to public sector financial management, transparent, and accountable. Budgeting is based on performance-based budgeting system requires the state ministries/institutions/regional work units to be able to perform measurements on the performance of each agency using the performance measurement elements, so that the delivery of objectives and resuits of these can be felt by the people. This can be accomplished by using the principles of good governance. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-10-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11595 10.14710/mmh.39.4.2010.366-371 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 366-371 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11595/9773 Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40001 2022-11-22T18:51:09Z mmh:ART

PENERAPAN PENDEKATAN POSITIVISTIK DALAM PENELITIAN HUKUM ADAT Pradhani, Sartika Intaning Sari, Almonika Cindy Fatika Sistem Hukum Adat; Positivisme Hukum; Hukum Adat Pendekatan positivistik terhadap hukum adat yang melahirkan ilmu hukum adat positif dianggap membuat studi hukum adat bersifat statis. Tulisan ini bertujuan menggali penggunaan nalar positivistik dalam penelitian hukum adat dan menjawab kontribusi nalar positivistik terhadap perkembangan studi hukum adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan laporan penelitian normatif empiris tentang hukum adat sebagai basis datanya. Pendekatan positivistik ternyata tidak membuat kajian hukum adat menjadi ajek/statis. Realitas lapangan yang dinamis berkontribusi untuk memutakhirkan konsep-konsep hukum adat yang telah mapan. Sebagai contoh bidang tanah adat perseorangan yang dapat dijual lepas mengkritisi konsep inalienablility tanah ulayat dan anak perempuan dari kekerabatan patrilineal dapat mewaris harta ayahnya juga mengkritisi konsep anak perempuan bukan merupakan ahli waris dalam kekerabatan patrilineal. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40001 10.14710/mmh.51.3.2022.235-249 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 235-249 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40001/22011 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5782 2017-03-28T10:38:27Z mmh:ART

BUDAYA HUKUM PENAMBANG TIMAH INKONVENSIONAL (TI) TERHADAP MEKANISME PERIZINAN BERDASAR PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Rahayu, Derita Prapti Legal culture, the tin miners inkonvensional Abstract Legal culture as themes middlemost for the possibility to know law in a realistic manner, so that it can be known whether law it is used or not. Research using socio-legal research finds The cause of the tin miners inkonvensiinal ( ti ) did not carry out the mechanisms of permit as specified in regulations island province of Bangka Belitung on the management of public mining because mechanism that are entailed must be shaped local-state ( cv )and partnering, cause the cost and time and ignorance them with a mechanism permit. Culture law tin miners inkonvensional ( ti ) against a mechanism based perda minimarkets mining common in the province of management kepulauan bangka belitung because the knowledge and perception of public opposition to the perda, because in terms of economy, education and knowledge of the mechanisms of licensing, that is largely not aware of the bureaucracy and the licensing procedure because it their education that low. arrangements are time consuming, whereas they mine a site just for a while when it's finished they moved, the behavior "dak kawa nyusah" not necessarily because it is the location that will be mined results were obtained Keywords; Legal culture, the tin miners inkonvensional ( ti ) Abstrak Budaya Hukum sebagai tema sentral bagi kemungkinan untuk mengetahu hukum secara realistis, sehingga dapat diketahui apakah hukum itu digunakan atau tidak. Penelitian dengan menggunakan metode sosio-legal research ini menemukan penyebab penambang timah inkonvensional (ti) tidak melaksanakan mekanisme izin sebagaimana dimaksud dalam perda provinsi Kepulauan bangka belitung tentang pengelolaan pertambangan umum karena mekanisme yang mensyaratkan harus berbentuk perusahaan (cv) dan bermitra, menyebabkan biaya dan waktu dan ketidaktahuan mereka. Budaya hukum penambang timah inkonvensional (ti) terhadap mekanisme berdasar perda pengelolaan pertambangan umum di provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena pengetahuan dan persepsi penambang terhadap mekamisme tersebut, karena dari segi ekonomi, pendidikan dan pengetahuan tentang mekanisme perizinan , yang sebagian besar tidak menyadari birokrasi dan prosedur perizinan karena pendidikan mereka yang relatif rendah, pengurusan yang memakan waktu, sedangkan mereka menambang suatu lokasi hanya untuk sementara kalau sudah habis mereka pindah, perilaku “dak kawa nyusah” karena belum tentu lokasi yang akan ditambang itu menghasilkan. Kata Kunci : budaya hukum, Penambang Timah Inkonvensional Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5782 10.14710/mmh.41.4.2012.493-504 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012; 493-504 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5782/9871 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13740 2018-06-10T02:58:23Z mmh:ART

HAK ATAS RUANG HIDUP SUKU ORANG RIMBA (ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, AKSIOLOGI HUKUM ADAT) Erwin, Muhamad Ontologi; Epistemologi; Aksiologi; Hukum Adat; Hak atas Ruang Hidup. Kelembagaan hukum adat suku Orang Rimba begitu bertalian dengan keberadaan kosmos hutan Bukit Duabelas. Tulisan ini menelusuri tentang bagaimana konstruksi berpikir ontologi, epistemologi dan aksiologi hukum adat suku Orang Rimba hubungannya dengan hak atas ruang hidupnya di Bukit Duabelas. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan historis-filosofis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara ontologi, epistemologi dan aksiologi, substansi hukum adat suku Orang Rimba terletak pada adat mereka sendiri, yang terjadi dari situasi kehidupan mereka ketika berhadapan dengan kondisi alam Bukit Duabelas. Pemahaman tersebut terjadi karena mereka merasa sadar atas interaksinya dengan hutan Bukit Duabelas sebagai ruang hidupnya melalui prinsip humanis, holistik, tanggung jawab dan kontekstualisasi, dimana nilainilai tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13740 10.14710/mmh.45.4.2016.307-317 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 307-317 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13740/10454 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13081 2017-03-28T10:01:06Z mmh:ART

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Putrijanti, Aju Tribunal Administrative, Integrated Justice System. As a Constitutional State, there should be Administrative Tribunal with tasks to protect human nghts of citizenship in administration law. In Indonesia the Administrative Tribunal were found by Act Number 5 year 1986, and it has been change two times with dffferent background and different changes for each. In Act Number 5 year 1986 was found the basic principle to proceed in Administrative Tribunal. Act Number 9 year 2004, there are some changes in the act, especially for the execution of Administrative Tribunal Decree. Act Number 51 year 2009 was the second change from the first. The latest change mainly to raising the supervision for judge, the formation of special court under the Administrative Tribunal. the execution of Administrative Tribunal Decree, and also to reach the main goal. the integrated justice system. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13081 10.14710/mmh.40.4.2011.400-410 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 400-410 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13081/9816 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/24984 2020-04-17T07:24:03Z mmh:ART

ANALISIS CORPORATE CITIZENSHIP DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ISU EKSPLOITASI LINGKUNGAN PADA FILM “SEXY KILLERS” Pertiwi, Hanako Fatimah Business; Criminology; Law Corporate Citizenship; Hukum Lingkungan; Pembangunan Berkelanjutan; Hak Asasi Manusia Tanggung jawab perusahaan tentang hak asasi manusia di Indonesia penting dilakukan karena perusahaan yang melanggar hak tersebut berarti melanggar hukum lingkungan yang ada. Salah satu film dokumenter di Indonesia yang berjudul “Sexy Killers” menunjukkan kurangnya sikap dan tanggung jawab salah satu perusahaan PLTU di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya sehingga menyebabkan pelanggaran HAM. Film yang dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif tersebut bercerita mengenai eksploitasi lingkungan akibat pembangunan PLTU di Kalimantan yang mengakibatkan eksternalitas negatif mulai dari kekurangan air bersih, pencemaran lingkungan, penyakit pernapasan hingga kematian. Implementasi hukum tidak berjalan dengan baik meskipun sudah ada peraturan hukum lingkungan di Indonesia. Kasus ini dianalisis dengan konsep HAM, four faces of corporate citizenship dan sustainable development. Hasil yang ditemukan adalah bahwa perusahaan belum mencapai corporate citizenship yang baik karena hanya mementingkan keuntungan semata tanpa mempedulikan stakeholders lainnya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/24984 10.14710/jksa.%v.%i.21-27 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 71-79 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/24984/16605 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13052 2017-03-28T09:48:35Z mmh:ART

PROBLEMATIKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM UU PT DAN UU PASAR MODAL Budiyono, Tri Pembelian Kembali Saham, Perseroan Terbatas, Reksa Dana, Pasar Modal These studies are tries to compare and analysis of share buyback under the Corporation Act ( Act 40/2007) and Capital Market Act (Act 811995). The results of these studies are they are two kind of share buyback under Corporation Act, voluntary share buyback (under art. 37-40), compulsory share buyback (under art.62). The other variations were found under Capital Market Act. There are tree kinds of share buyback. There are share buyback which specifically used by Mutual Fund, share buyback used by corporation under normal situation, and share buyback used by corporation under crisis situation. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13052 10.14710/mmh.40.1.2011.39-45 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 39-45 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13052/9787 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45091 2024-12-23T20:15:01Z mmh:ART

TAX LIABILITY ARRANGEMENT OF INTERNATIONAL E-COMMERCE IN INDONESIA Sinaga, Henry Dianto Pardamean Samekto, F. X. Adji Emirzon, Joni International E-Commerce; Tax; Secondary Liability; Platform International e-commerce has created challenges in terms of tax liability, referred to the study by Google-Temasek-Bain revealed that the combination of e-commerce had reached USD40 billion. Based on normative juridical method using new institutionalism theory, two conclusions are generated. First, the prevailing laws in Indonesia do not yet have a lex specialist that regulates tax liability regarding international e-commerce transactions. Second, it is important and urgent to reformulate secondary liability in tax laws that must cover the elements, exclusions, and standards. Reformulation of tax secondary liability of international e-commerce should be extended to overseas and domestic marketplaces, and social media, including general provisions and procedures, billing, mechanisms for warning and terminating access and normalization, as well as tax sanctions (administrative and criminal). Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45091 10.14710/mmh.52.2.2023.197-207 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 197-207 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45091/24926 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5817 2017-03-28T10:47:39Z mmh:ART

IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PULAU LOMBOK) Jumadi, Rodliyah Joko Children in conflict with the law, Diversion Abstract Diversion is a transfer juvenile settlement of the criminal justice process to the outside of the criminal justice process. The model was developed with the hope of resolving cases involving children, especially as criminals can involve stakeholders in society with emphasis on the restoration or recovery of the child victims and perpetrators. The focus of the issue raised in this study is how diversion program implementation in the handling of children in conflict with the law on the island of Lombok. Implementation of the Diversion has been conducted on the island of Lombok through diskresional police authority. In this implementation, although Diversion intended to protect children from the stigma and pressure of the judicial process, but in an indiscriminate diversion and not followed by action coaching the diversion and recovery will actually be threatening to the future of children. Key words : Children in conflict with the law, Diversion Abstrak Salah satu hal baru yang diatur dalam Undang-undang 11 tahun 2012 adalah Diversi. Diversi adalah  pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi program Diversi dalam  penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di pulau lombok. Hasil penelitian menunjukan bahwa Diversi telah dilaksanakan di pulau Lombok  melalui kewenangan diskresional kepolisian. Dalam implementasinya meskipun Diversi ditujukan untuk melindungi anak dari stigmatisasi dan tekanan proses peradilan namun apabila diversi dilakukan secara serampangan  dan tidak diikuti dengan tindakan pembinaan dan pemulihan maka diversi malah akan menjadi pengancam bagi masa depan anak.   Kata Kunci : Anak Berhadapan dengan Hukum, Diversi Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5817 10.14710/mmh.42.2.2013.274-281 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013; 274-281 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5817/9921 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16226 2020-04-17T07:13:21Z mmh:ART

KONTRIBUSI UNHCR DALAM PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA Setiyono, Joko UNHCR, Pengungsi Internasional, Kontribusi, Indonesia UNHCR merupakan organ khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan melindungi dan menjamin HAM serta upaya memanusiawikan para pengungsi internasional, sebagai akibat dari suatu peperangan ataupun konflik bersenjata yang berkepanjangan, pertikaian internal dan berbagai persoalan dalam negeri lainnya. Penanganan pengungsian yang berasal dari Semenanjung Indochina, pengungsi etnis Rohingya, pengungsi eks Timor Timur, setidaknya merupakan bukti nyata adanya kontribusi UNHCR  dalam penanganan permasalahan pengungsi internasional di Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16226 10.14710/mmh.46.3.2017.275-281 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 275-281 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16226/12664 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11092 2017-03-28T12:54:58Z mmh:ART

IMPLIKASI DIKELUARKANNYA PERMENDAG NO 56 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN PRODUK IMPOR TERTENTU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERBATASAN Rohani, Siti Regulation of cross-border trade that exists today, one of which is the Minister of Trade Regulation No. 56 of 2008 on the Import of Certain Products. Regulation was extended by the Minister of Trade Regulation No. 57 of 2010 which was amended by the Minister of Trade Regulation No. 83 In 2012, the border has not created a public welfare as expected, due to the closure of making the most of the people lost their jobs and income. That the model of regulation of cross-border trade for the right of access to justice and the welfare of society is both theoretically regulation meets the elements of the formal and material, and which is capable of regulation also incorporates elements of public interest. Keyword : Regulation, Trade, Cross-Border, Justice, Welfare Regulasi perdagangan lintas batas yang ada saat ini, salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 56 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 83 Tahun 2012,belum menciptakan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagaimana yang diharapkan, karena penutupan tersebut membuat sebagian besar masyarakat kehilangan pendapatan dan pekerjaan mereka. Bahwa model regulasi perdagangan lintas batas yang tepat bagi akses keadilan dan kesejahteraan masyarakat adalah regulasi yang baik secara teori memenuhi unsur-unsur formil dan materiil, dan regulasi yang mampu pula memasukkan unsur kepentingan masyarakat. Kata Kunci : Regulasi, Perdagangan, Lintas Batas, Keadilan dan Kesejahteraan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11092 10.14710/mmh.43.4.2014.584-593 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 584-593 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11092/9644 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22327 2020-10-29T21:39:01Z mmh:ART

PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI Anjari, Warih Hukum Kriminal Pidana Mati; Korupsi; Penerapan Korupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Namun, faktanya ketentuan  tersebut belum pernah diterapkan oleh Hakim dalam mengadili kasus korupsi. Oleh karena itu, korupsi tetap terjadi dan mengalami perluasan baik modus maupun pelakunya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa ancaman pidana mati terhadap terpidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) sulit diterapkan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, perumusan Pasal 2 ayat (2) UUTPK yang berkaitan dengan “kondisi darurat” sulit dipenuhi unsurnya. Rumusan kata “dapat dipidana mati”, memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa pidana penghilangan kesempatan hidup yaitu pidana penjara dengan jangka waktu tertentu; atau maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-10-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22327 10.14710/mmh.49.4.2020.432-442 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 432-442 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22327/18139 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4159 2022-07-06T21:20:55Z mmh:ART

HAKIKAT PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Nuh, Muhammad Syarif Good governance can only be realized in state law. One of the principle of good governance is the principle of accountability which requires all local governments accountable for their actions in governance. Accountability of local government consisting of political accountability, law and economics. Political accountability, there are two kinds of common liability in the form of regional governance that must be done once a year to the central government as the basic building material evaluation and subsequent local government and governance accountability reports to Parliament and the Government in form the public governanceas a judgment to accept or reject the report of accountability that could result in dismissal of the Local Government and the tremendous responsibility that is required by Parliament in the form requesting the information reported in the local government accountability office that could result in local governments can not be nominated for the next period. Legal liability is a liability for the actions of local governments that harm the public or other parties. Divided into two legal liability personal liability, which focuses on the functional or behavioral approach may result in a severe misuse of authority in the form of maladministration and liability positions that focus on the approach to the legality (validity) regarding the use of authority, procedure and substance. Differences in personal responsibility and liability positions at the consequences of criminal, civil, and administration. Criminal liability only relates to personal responsibility, civil liability relating to both personal responsibility and accountability responsibilities and administrative positions relating to the responsibilities of office. While the economic responsibility held in conjunction with political accountability.Keywords: Government, Governance, Accountability Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4159 10.14710/mmh.41.1.2012.50-58 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012; 50-58 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4159/21916 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13088 2017-03-28T10:01:13Z mmh:ART

IMPLEMENTASI PRINSIP POKOK CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW) DI INDONESIA Farida, Elfia Prinsip Pokok CEDAW The CEDAW has been ratified through Law of the Republic Indonesia Number 7 of 1984 The CEDAWemphasis on equality and equity between men and women. The basic principles of CEDAW are substantive equality principle, nory-discrimination principle and State obligation principle. This principles are a framework for formulating strategies enhancing women's rights. This research purpose to describe, explain and analyze implementation of the basic principles of CEDAW in the law and regulations in Indonesia. The research method used is the juridical-normative. The data obtained qualitatively analysed to reveal the truth of the implementation of the basic principles of CEDAW in the law and regulations in Indonesia Indonesia has tried to fulfill those obligations. but was still discriminatory and the apl1cat1on of the basic principles of CEDAW has not been integrated in the law ( such as the Marriage Law, Citizenship Law, Labour Law. Health Law, the Law on Pornography and so on). Therefore, the executive. legislative and judicial of government have to sincerity to integrate the basic principles of CE DAW as a foundation to make the law in every decision-making. Indonesia should immediately implement the basic principles of CEDAW in a systematic, full and integrated into the law. and give priority to the process of legal reform and to synchronized and harmonised in law. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13088 10.14710/mmh.40.4.2011.443-453 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 443-453 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13088/9822 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/67645 2025-05-26T23:55:57Z mmh:ART

LEGAL PROTECTION OF YEI PEOPLE'S KNOWLEDGE OF LOCAL MEDICINES AND MEDICINAL PLANTS FROM EXTINCTION Purwanda, Sunardi Rado, Rudini Hasyim Susanti, Diana Sri Zainuddin, Asriadi Syahril, Muh. Akbar Fhad Legal Protection; Local Medicine; Medicinal Plants; Traditional Knowledge Food security investments have brought conflict between local indigenous communities and the government in South Papua. The research aims to encourage protection and recognition efforts from the state towards indigenous peoples' entities. This research uses socio-legal studies. The research found sixteen plants that function as medicine. Inventory in the form of "recording" communal intellectual property is the first step to protecting all communal intellectual property that has never been recorded before. The Yei Indigenous People or the local government should work together to register with the Ministry to obtain rights to communal intellectual property, which will impact state action in protecting and defending communal intellectual property rights.  Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-11-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/67645 10.14710/mmh.53.3.2024.237-248 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 237-248 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/67645/28356 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5865 2017-03-28T10:42:59Z mmh:ART

RANCANGAN UNDANG UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (SEBUAH TANGGAPAN) Iswahyudi, Sudhono pemberantasan tindak pidana korupsi, tanggapan Abstract   This article presents the comments about the draft of the reform of the Act number 31 year  1999 as being changed by Act number 20  year 2001 about The Eradication of Corruption. Since 2006 Indonesia had ratificated The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 by the Act number 7 year 2006. The purpose of this article is how to harmonized between the aims for eradication corruption by refered the UNCAC 2003, and the other side how to accommodations of social justice analysing, comprehend the development of national criminal law policy on the eradicating corruption in Indonesia, analysing national criminal law policy on the eradicating corruption in Indonesia after the United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) 2003 ratification. This comment also purposed how the UNCAC 2003 could be aplicated and be implemented in the regulations and statutes that become the fundamental law for law enforcement on eradicating corruption in Indonesia. Keyword : the eradication of corruption, comments. Abstrak Artikel ini menyajikan tanggapan tentang rancangan perubahan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak tahun 2006 Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) 2003 ke dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2006. Tujuan artikel ini adalah bagaimana mengharmonisasi tujuan pemberantasan korupsi sebagaimana UNCAC 2003, dan sisi lain bagaimana mengakomodasi analisis keadilan sosial, juga memahami perkembangan kebijakan hukum pidana nasional pada pemberantasan korupsi di Indonesia, menganalisis kebijakan hukum pidana nasional pada pemberantasan korupsi di Indonesia setelah Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) 2003 diratifikasi. Tanggapan ini juga bertujuan bagaimana UNCAC 2003 dapat diaplikasikan dan diimplementasikan dalam peraturan dan undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Kata Kunci : pemberantasan tindak pidana korupsi, tanggapan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5865 10.14710/mmh.42.1.2013.97-104 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013; 97-104 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5865/9900 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17603 2020-04-17T07:16:45Z mmh:ART

“SINDEN BERTAPA” METODE MENUJU TERTIB ADMINIDTRASI BIDANG PERTANAHAN (STUDI DI DESA TRISARI KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN) Silviana, Ana Ardani, Mira Novana Tertib Administrasi Pertanahan, Sinden Bertapa, One Map Policy Tertib administrasi bidang pertanahan merupakan kebijakan pokok pertanahan dalam rangka untuk mewujudkan kelengkapan data dari setiap bidang tanah tercatat dan diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah melali pendaftaran tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang  “Sinden Bertapa” yang dapat menjadi metode menuju Tertib Administrasi Bidang Pertanahan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian adalah “Sinden Bertapa” merupakan produk pemetaan partisipatif yang dapat mewujudkan Tertib Adminitrasi Pertanahan sebagai data awal dalam rangka membantu program pendaftaran tanah melalui PTSL untuk membangun One Map Policy. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17603 10.14710/mmh.47.3.2018.282-297 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 282-297 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17603/14074 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11449 2018-08-09T07:35:43Z mmh:ART

SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT SUMBER DAYA GENETIK UNTUK KEMAKMURAN Nuryanti, Aktris SDG and PT-SDG, resource development, the National Competent Authority, sumber daya pembangunan Indonesia as a mega biodiversity country is very attractive for bioprospectors. The complementarity between SDG and PT-SDG in the  SDG preservation considered those  must be managed by the same institutions that their function as development resource could be fullest utilized. And look at the complexity of managing the SDG and PT-SDG  it is recommended that  National Competent Authority agencies is to be set up under the president or vice president responsibilityIndonesia adalah mega biodiversity country yang sangat menarik bagi para bioprospektor. Saling kelindan SDG dan PT-SDG dalam pelestarian SDG menyebabkan SDG dan PT-SDG harus dikelola oleh lembaga yang sama agar  fungsinya sebagai sumber daya pembangunan dapat didayagunakan secara maksimal. Dan melihat pada kompleksitas pengelolaan SDG dan PT-SDG maka disarankan agar lembaga National Competent Authority yang akan dibentuk itu berada dalam tanggungjawab presiden/wakil presiden Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11449 10.14710/mmh.44.4.2015.405-414 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 405-414 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11449/9604 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38336 2021-11-17T13:28:01Z mmh:ART

KONTRIBUSI SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Saputri, Novi Eka Kusdarini, Eny Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kontribusi; Eropa Kontinental; Sistem Hukum Indonesia Sistem hukum Eropa Kontinental mewarnai perjalanan sejarah sistem hukum Indonesia. Sistem Eropa Kontinental mengedepankan tradisi hukum tertulis. Hal tersebut merupakan awal untuk cikal-bakal hukum Eropa Kontinental yang turut membangun sistem hukum Indonesia. Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, ditemukan jenis atau karakteristik sistem hukum Eropa Kontinental dalam karakteristik hukumnya, yakni secara mendasar mengutamakan suatu hukum tertulis. Kedua, dalam sejarah perkembangan sistem hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia, pada awalnya cenderung berkarakter Eropa Kontinental. Seiring berjalannya waktu, berbagai macam sistem hukum saling melengkapi dan mewarnai pembangunan sistem hukum Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, memberikan bukti mengenai Indonesia yang sedang mengusahakan suatu sistem hukum yang memiliki karakteristik nasional dalam sebuah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/38336 10.14710/mmh.50.4.2021.363-372 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 363-372 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/38336/20306 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5749 2017-03-28T10:29:47Z mmh:ART

PENGUATAN EKSISTENSI KELEMBAGAAN KOMNAS HAM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Patra, Rommy Komnas HAM, eksistensi, penguatan kelembagaan Abstract: National Commission on Human Rights (Komnas HAM) as a national human rights institutions in Indonesia is an independent agency whose function is to provide protection and enforcement of human rights. Institutional existence of Komnas HAM still has some weaknesses that have not been effective in carrying out its duties and functions. Hence the need for institutional strengthening of Komnas HAM in the state system of Indonesia. Keyword:  National Commission on Human Rights, existence, institutional strengthening   Kata Kunci: Komnas HAM, eksistensi, penguatan kelembagaan   Abstrak: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai institusi nasional HAM di Indonesia adalah lembaga independen yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan penegakan HAM. Eksistensi kelembagaan Komnas HAM masih mengandung sejumlah kelemahan sehingga belum efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu dibutuhkannya penguatan kelembagaan Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.   Kata Kunci: Komnas HAM, eksistensi, penguatan kelembagaan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5749 10.14710/mmh.41.2.2012.209-217 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012; 209-217 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5749/9838 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13670 2017-07-27T00:29:33Z mmh:ART

MENGARTIKULASIKAN “TRIAL BY THE PRESS” DALAM KEMASAN PEMBERITAAN MEDIA YANG BERORIENTASI KEMASLAHATAN Machmud NS, Amir Trial by The Pers; Media; Kemaslahatan. Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan salah satu fungsi pers nasional adalah kontrol sosial. Namun fungsi kontrol pers dinilai masih kurang. Artikel ini bermaksud mengetahui pemberitaan seperti apakah yang berorientasi kemaslahatan penegakan hukum dapat dipahami bukan sebagai pelanggaran prinsip jurnalistik trial by the press dan daya dorong untuk menciptakan atmosfer anti-KKN seperti apakah yang bisa diformulasikan dalam kemasan artikulatif kontribusi media. Kesimpulannya pemberitaan yang berorientasi kemaslahatan penegakan hukum adalah pemberitaan yang menekankan pada covers all sides dengan memperhatikan asas dan prinsip-prinsip jurnalisme. Daya dorong untuk menciptakan atmosfer anti-KKN berupa pemberdayaan langkah progresif dengan kepatuhan terhadap asas trial by the press dan disiplin verifikasi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-01-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13670 10.14710/mmh.45.1.2016.41-48 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 41-48 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13670/10421 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/78253 2026-03-12T00:59:36Z mmh:ART

SHIFTING LEGAL LANDSCAPES: THE EVOLUTION AND FUTURE OF CUSTOMARY LAND RIGHTS RECOGNITION IN INDONESIA Sukirno, Sukirno Malik, Muhammad Fahad Customary Rights; Recognition of Customary Law; Legal Policy; Agrarian Reform; Responsive Law This research explores the legal and political dynamics surrounding the recognition of customary land rights in Indonesia, from the Dutch colonial era to the post-Reformation period. The recognition of customary rights, a concept introduced by van Vollenhoven and later refined by Ter Haar, has evolved through various legal frameworks influenced by shifting political regimes. During the colonial period, Dutch policies acknowledged customary rights, particularly in indigenous areas like Riau and Jambi, though often in a limited and exploitative manner. Post-independence, however, the recognition of customary rights became more complex. The Old Order regime adopted a repressive stance, recognizing customary rights under strict conditions to avoid separatism, while the New Order further diminished these rights in favor of state land control, particularly for corporate interests. The Reform era introduced a somewhat more inclusive yet still restrictive approach to customary land rights, with legal frameworks acknowledging them in principle but often sidelining their practical application in favor of development agendas. This study analyzes these shifting policies using Nonet and Selznick’s framework of repressive, autonomous, and responsive law, concluding that Indonesia’s legal approach to customary rights has been predominantly repressive, with brief periods of responsiveness during certain regulatory changes. Looking forward, the research argues for a shift toward a responsive legal policy that actively involves indigenous communities in the legislative process and provides a clear, inclusive, and sustainable framework for recognizing and protecting customary land rights. Such a shift would be crucial in addressing the historical and ongoing marginalization of indigenous peoples in land-related issues, fostering a more equitable and participatory legal environment. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-11-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/78253 10.14710/mmh.54.3.2025.353-371 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 353-371 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/78253/29665 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9039 2018-08-09T06:57:28Z mmh:ART

KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DEMI MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK Indah, C Maya Penal Individualization, Juvenile, Judge The penal individualization in juvenile justice is a main approach for reaching protection for the child.The judge should has a capacity for interpreting a characteristic inherent in the handling of juvenile offender to achieve juvenile justice in a legal,sosio and philosophy perspective .The socio legal research approach was used as the research method.The study concluded that in a empirical fact ,the concideration of the judge tend to eliminate the best interest for the child principle as a basic rights Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9039 10.14710/mmh.43.2.2014.188-196 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 188-196 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9039/13697 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11586 2017-03-28T09:32:59Z mmh:ART

ASPEK PERJANJIAN ELECTRONIC COMMERCE DAN IMPLIKASINYA PADA HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA Indah, C. Maya Contract, E-commerce, law evidence The problem of law in cyber activities is implementation of law evidence. Including the problem are authenticity of law subject in making transaction by cyber, commitment ofpacta sun servanda principle, transfer of right mechanism, accountability of each party, electronic document legality, and digital signature as a tool of evidence, resolution of conflict, and jurisdiction in private law cases. The problem in E-commerce contract is legality of standard contract in E-commerce. It is important in Law Private perspective about lisenceof data ownership, and authenticity of each party in trading bycyberspace. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-04-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11586 10.14710/mmh.39.2.2010.172-184 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 172-184 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11586/9753 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42624 2022-07-11T19:23:02Z mmh:ART

PENEGAKAN HUKUM, PERPOLISIAN MASYARAKAT DAN PEWUJUDAN KEAMANAN: SUATU KAJIAN FILSAFAT HUKUM Indarti, Erlyn Penegakan Hukum; Pemolisian Masyarakat sebagai Pemolisian Demokratis; Keamanan; Filsafat Hukum Kajian ini dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi ilmiah terhadap pemahaman penegakan hukum yang digagas Polri dalam rangka pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagai pemolisian yang demokratis sebagai bagian dari upaya menciptakan keamanan. Mengikuti prinsip-prinsip metodologi penelitian filosofis, dengan berpedoman pada Studi Paradigma, penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi literatur yang dipadukan dengan penelitian lapangan. Kajian ini dilakukan dengan terlebih dahulu menggali pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri dalam rangka pelaksanaan Polmas. Penelitian ini kemudian menggali kontribusi penerapan penegakan hukum oleh Polri terhadap terwujudnya rasa aman. Pada gilirannya, pemahaman paradigmatik penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Polmas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tumbuh dan berkembangnya Filsafat Hukum. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/42624 10.14710/mmh.51.2.2022.141-152 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 141-152 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/42624/21742 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5773 2017-03-28T10:34:27Z mmh:ART

ASPEK EPISTEMOLOGI FILSAFAT HUKUM INDONESIA Sabon, Max Boli epistemology of law, philosophy of law, modern natural law, custom law, legal studies progressively Abstract Many people say that the implementation of law in Indonesia has been on the track, nonetheless, it is only the way of putting into effect that is not wise enough. From  the point of view of the aspect of onthology of philosophy, the application of law in Indonesia is having no problem so far. On the other hand, the problem is in its epistemology. The duty of philosophy of law is to give explanation of such phenomenon. The problem is therefore laid down in epistemology, it is wise to use the school that talks a lot about epistemology of law. Furthermore, Indonesia is a pluralistic society, for that reason, the choice to use the Modern Natural Law as its approach is considered to be as one of the alternative, for the school itself is emphasizing upon the epistemology of law as well as the custom law which as the characteristic of pluralism of Indonesia. The study of epistemology of philosophy of law  in Indonesia, with the approach through the Modern Natural Law toward custom law of Indonesia is supported by the legal studies progressively that may explain the phenomenon of the confused and depraved enforcement of law in Indonesia. Keywords: epistemology of law, philosophy of law, modern natural law, custom law, legal studies progressively Abstrak Banyak orang mengatakan pengaturan hukum di Indonesia sudah baik; hanya cara pelaksanaannya yang tidak baik. Gejala ini berarti dari aspek ontologi filsafat hukum, hukum di Indonesia tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah aspek epistemologinya. Filsafat hukum bertugas menjelaskan gejala ini. Oleh karena permasalahnnya terletak di bidang epistemologi, maka digunakan mazhab hukum yang banyak membicarakan tentang epistemologi hukum. Selain itu, Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Untuk itu pilihannya antara lain adalah Mazhab Hukum Alam Modern karena banyak berbicara tentang epistemologi hukum sekaligus hukum adat sebagai ciri kemajemukan Indonesia. Studi epistemologi filsafat hukum Indonesia dengan pendekatan Mazhab Hukum Alam Modern terhadap hukum adat Indonesia yang didukung oleh pemikiran hukum secara progersif, dapat menjelaskan gejala carut-marutnya cara pelaksanaan hukum di Indonesia .   Kata Kunci: epistemologi hukum, filsafat hukum, hukum alam modern, hukum adat, pemikiran hukum progresif Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5773 10.14710/mmh.41.3.2012.423-431 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012; 423-431 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5773/9861 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13728 2017-03-29T04:09:14Z mmh:ART

PERAN BANK INDONESIA DALAM PENERBITAN OBLIGASI DAN SURAT UTANG DAERAH Budiyono, Tri APBD; Pemerintah Daerah; Obligasi; Bank Indonesia. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana (baca: Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah/APBD), Pemerintah Daerah sebagai pemegang otonomi memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat utang (obligasi). Oleh karena penerbitan obligasi daerah dapat mempengaruhi keuangan Negara secara makro, maka pada setiap penerbitan obligasi daerah harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia (BI). Relasi kelembagaan dalam penerbitan obligasi daerah ini memunculkan konstruksi pemikiran tentang keterhubungan Pemerintah Daerah-BI. Bertitik tolak pada prinsip asas negara kesatuan, maka interpretasi analogik dapat dipergunakan untuk menjelaskan keterhubungan Pemerintah dengan BI sebagai model keterhubungan antara Pemerintah Daerah dan (perwakilan) BI di daerah. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan bukan hanya pada proses, tetapi harus pula memperhatikan akibatakibat yang dapat diperkirakan dari penerbitan obligasi daerah tersebut. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-07-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13728 10.14710/mmh.45.3.2016.233-242 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 233-242 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13728/10445 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9341 2017-03-28T12:50:00Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASAR TRADISIONAL DI ERA GLOBALISASI DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN Seran, Marcel Default Paragraph Font;Globalization, Trade Liberalization And The Legal Protection For The Traditional Markets Globalization and trade liberalization have penetrated territorial limits of countries in the world, and affected on peoples lives i.e. order on aspect of political, economic, social, cultural and legal. Indonesia as one part of the world community is not to escape from that  influence.The influx of investments in modern market of Indonesia is evidence of this influence. However, with the influx of investments in modern markets has also led to the beginning of marginalization of traditional markets.Therefore, there is a need for legal protection for the traditional market in order that it flourishes side by side with modern markets; it can also be strategic partners in support of economic development towards a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 constitution Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9341 10.14710/mmh.43.3.2014.389-395 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 389-395 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9341/7543 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22593 2020-04-17T07:22:40Z mmh:ART

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE Mahmudah, Siti Badriyah, Siti Malikhatun Turisno, Bambang Eko Soemarmi, Amiek Pemberdayaan Masyarakat; Pengelolaan; Mangrove Pemanfaatan hutan mangrove merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang, yang memerlukan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan ini ditujukan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dengan metode penulisan yuridis normatif, spesifikasi penulisan deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder, analisis kualitatif. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove melalui metode persuasif, edukatif, dan fasilitatif yang terdapat dalam kemitraan usaha dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dilaksanakan dengan PP No 17 Tahun 2013 dimana dapat dilaksanakan dengan berbagai pola kemitraan. Pola-pola kemitraan tersebut dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pengelola hutan mangrove, pemilihan pola kemitraan yang akan digunakan  disesuaikan dengan  kebutuhan masyarakat setempat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-10-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22593 10.14710/mmh.48.4.2019.393-401 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 393-401 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22593/15901 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12920 2018-08-09T07:23:53Z mmh:ART

QUO VADIS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JIS. UNDANG-UNDANG NO 51 TAHUN 2009 DAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UU. NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Widya Utama, Kartika Court Competences , Change Of Rule, Rule Of Law , The State Administration Any change in the legislation, always cause changes / shifts in legal actions and legal consequences arising in the implementation and enforcement process .Act No. 30 of 2014 on Government Administration to bring a change in the term of authority Administrative Court in a dispute over the administration of the State . Needs to be studied more deeply how the legal consequences that would occur as a result of differences in the rules in the Act No. 30 of 2014 with Act No. 5 of 1986 .Law No.30 Year 2014 has expanded the authority of the Administrative Court , the extension of this authority should need to be addressed carefully in order not to create legal uncertainty in practice . The government should immediately issue regulations governing the implementation of the new judicial procedure related to some fundamental changes in the Law on Government administration . Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12920 10.14710/mmh.44.3.2015.356-363 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 356-363 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12920/9714 Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/52676 2023-07-10T19:50:14Z mmh:ART

E-VOTING PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT Wisnaeni, Fifiana Kushandajani, Kushandajani Pinilih, Sekar Anggun Gading Najib, Ahmad Ainun E-Voting; Pemerintahan Desa; Pilkades Pelaksanaan pilkades di beberapa daerah di Indonesia telah mengadopsi e-voting. Secara umum, dasar hukum penyelenggaraan e-voting ialah Pasal 85 ayat (1) UU Pemilukada dan Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009. Penelitian ini untuk mengetahui kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan e-voting dalam pilkades di Kabupaten Boyolali. Penelitian dilakukan di tiga desa di Kabupaten Boyolali dengan menggunakan pendekatan Socio Legal Research berpadu dengan pendekatan penelitian survei-kuantitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran, berupa penelitian jenis kualitatif dan juga kuantitatif, di mana data diambil melalui instrumen penelitian berupa kuesioner. Penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dan snow ball. Hasil menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penerapan e-voting di Kabupaten Boyolali tergolong tinggi, di mana masyarakat merasa puas terhadap proses pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa dengan menggunakan e-voting. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/52676 10.14710/mmh.52.1.2023.52-63 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 52-63 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/52676/23875 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5808 2017-03-28T10:47:29Z mmh:ART

CALON PERSEORANGAN DALAM PILKADA (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MK RI NOMOR 5/PUU-V/2007) Sitabuana, Tundjung Herning individual candidates, pilkada (regional election) Abstract The right to participate in the government is a constitutional right of every citizen of Indonesia, which recognized and guaranteed by Article 27 Paragraph (1), and Article 28 D Paragraph (1) and (3) of the UUD NRI Tahun 1945. Thus, the Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 which opened the opportunity for individual candidates who meet the requirements (as referred to in Article 58 of UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) to advance in a Pilkada (regional election) is sync with the UUD NRI Tahun 1945. Keywords: individual candidates, pilkada (regional election) Abstrak Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, yang diakui dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 yang membuka kesempatan bagi calon perseorangan yang memenuhi persyaratan (sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) untuk maju dalam Pilkada telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Kata kunci: calon perseorangan, pilkada Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5808 10.14710/mmh.42.2.2013.204-210 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013; 204-210 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5808/9912 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15399 2020-04-17T07:11:45Z mmh:ART

BEBERAPA PERMASALAHAN PERLINDUNGAN PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN PERMENAKERTRANS NOMOR 19 TAHUN 2012 Sonhaji, Sonhaji Perlindungan hukum , pekerja , outsourcing Pekerja/buruh outsourcing mulai dikenal di indonesia sejak berlakunya UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara tegas mengenai istilah dari outsourcing, namun dalam Pasal 64 secara tidak langsung disinggung mengenai outsourcing yaitu “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis”.kehadiran perjanjian kerja melalui outsourcing menimbulkan prokontra dikalangan para pelaku proses produksi barang dan jasa. Dikalangan pekerja modal perjanjian tersebut dipandang sangat melemahkan posisi mereka, sedangkan disisi lain pengusaha merasa diuntungkan dengan hadirnya sistem tersebut. Dari kacamata pemerintah sistem outsourcing ada dalam UU yang bari adalah dalam rangka merespon tuntutan kalangan investor khususnya asing. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15399 10.14710/mmh.46.2.2017.190-197 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 190-197 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15399/12655 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11081 2017-03-28T12:54:47Z mmh:ART

TANGGUNG JAWAB PT ANGKASA PURA I DALAM PENGELOLAAN BANDARA EL TARI KUPANG DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH Saryono Yohanes, Des Djada Koro Dhey Wego Tadeus The aspect of this research are 1. Responsibility in managing the International Airport of El Tari Kupang 2), ) The role NTT Province in managing the the international airport of El Tari in  Local Autonomy  Perspective 3). Economic aspec doing by PT Angkasa Pura I in manajing The International Airportt of El Tari Kupang. The result of this research shows that 1). PT Angkasa Pura I has responsible in manajing the international airport of El Tari Kupang. 2) The role NTT Province  in managing the the international airport of El Tari more specially for the out  of the airport  area. His  task for doing about  take of and landing the aircraft area because this area is very dangeruos for the airplane in taking and landing to airport. 3). PT Angkasa Pura I has another economic activity in the air port eg. in waiting room, in parking area such as restorant activity, trolly borrowing. Another activity such as cargo, parking of the air line and packeging. Keywords: Responsibility, Autonomy Perspectives,  Dengerous good Aspek-aspek penelitian adalah 1). Tanggung jawab PT. Angkasa Pura II dalam pengelolaan Bandar Udara El Tari  Kupang, 2). Kedudukan Provinsi NTT sebagai daerah otonom berkaitan dengan pengelolaan  Bandar Udara El Tari  Kupang. 3). Aspek ekonomi sebagai usaha penunjang  di lingkungan Bandara El Tari Kupang menurut standar  ICAO.Hasil penelitian menemukan 1). PT Angkasa Pura I  dalam mengelola Bandara El Tari  telah sesuai dengan standar ICAO. Semua unsur menejamen PT Angkasa Pura I, berpatisipasi aktif dalam mengidentifikasi, mengurangi dan menghilangkan hazard, sesuai dengan kebijakan dan keselamatan yang telah ada. 2). Peran Pemerintah Provinsi NTT  tidak menampakkan wujud yang nyata tetapi hanya berperan terhadap hal-hal yang berada di luar area bandara namun memiliki sifat penting misalnya menjaga kawasan lingkungan kerja bandar udara yang dipergunakan untuk kepentingan kegiatan operasi penerbangan maupun penyelenggaraan bandar udara. 3). PT Angkasa Pura I memiliki usaha sampingan baik dalam area bandara (ruang tunggu) maupun di luar pagar bandara misalnya restoran, kantin dan perparkiran.   Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Perspektif Otonomi Daerah, Barang Berbahaya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11081 10.14710/mmh.43.4.2014.505-513 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 505-513 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11081/9635 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20984 2020-12-01T21:04:28Z mmh:ART

PERANAN SOCIAL REPORT PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Sahetapy, Elfina Lebrine Penelitian Kemasyarakatan; Sistem Peradilan Pidana Anak; Pembimbing Kemasyarakatan Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengevaluasi dan mengkaji keberadaan Penelitian Kemasyarakatan atau yang dikenal dengan Social Report dalam kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dikaitkan dengan pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak. Keberadaan Social Report memegang peranan yang penting dalam pengambilan keputusan apakah dilakukan diversi atau tidak. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif  dengan menggunakan bahan kepustakaan yang ditunjang oleh interview dari pihak-pihak yang terkait. Landasan hukum yang digunakan untuk pelaksanaan Social Report diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Para pihak yang juga terlibat dalam kontribusi penulisan ini adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum yakni pelaku dan korban beserta dengan keluarganya. Di samping itu juga dengan aparat penegak hukum dan terutama dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro HIBAH DIKTI 2020-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20984 10.14710/mmh.49.3.2020.324-332 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 324-332 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20984/17735 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13075 2017-03-28T09:56:45Z mmh:ART

HUKUM DAN PELAKU INVESTASI DALAM PERBANKAN Handaruprasetyo, Y. Teguh Law, Perpetrators of Investment, in the banking Investment agents within banking sector if could be said with capitalist, when have the power of share more than 50% there was tendency to used their power to influences bank operational and carried out abused of power therefore this matter usually made bank became not healthy and finally closed by big power within such bank investment that oftentimes carried out bank fund deviation, therefore to anticipate it was by limiting ownership within banking. Review within banking regulation concept existed also carried out is there already adjust by condition recently. Is it still relevant within Bl banking paradigm as the leader of the last resort after absence new institutions such Loan Guarantor Institution, Financial Service Superintend ant Organization and others. Note that the lender of the last resort was only to assist broken bank that could bother economy systematically, whereas recently already exist guarantor institution for client protection and next already exist own superintendent insUtution. According to the writer need absence paradigm alteration were eliminating function the lender of the last resort within Bank Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13075 10.14710/mmh.40.3.2011.359-364 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 359-364 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13075/9810 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/58635 2025-05-26T20:35:35Z mmh:ART

PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGENDALI DATA PRIBADI DI MASA DEPAN Firdaus, Febrian Hilmi Personal Data Controllers; Legal Protection; Legal Certainty; Principle of Legality The enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) offers new hope for safeguarding personal data. However, vague regulations and the absence of implementing rules create legal uncertainty for personal data controllers, threatening their professionalism in the future. This study aims to explore the legal protection and certainty for personal data controllers based on legal norms, principles, and theories. The research employs a normative-juridical legal method with a statutory and conceptual approach. Findings indicate that personal data controllers require concrete legal protection and implementing regulations to ensure balance among legal subjects. This study recommends regulatory developments to guarantee predictability and fairness for personal data controllers. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/58635 10.14710/mmh.53.2.2024.135-144 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 135-144 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/58635/27316 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5856 2017-03-28T10:42:47Z mmh:ART

REPRODUKSI KORUPSI : STUDI KASUS KORUPSI JAKSA URIP TRI GUNAWAN Widoyoko, J. Danang Korupsi, Reproduksi, Praktik Sosial, Struktur Abstract Judicial system in Indonesia is one of the most corrupt institution. This paper investigates how corruption becomes systemic practice and how corruption reproduced particularly in the case of bribery by Urip Tri Gunawan. Using Anthony Giddens notion on social structure as rules and resources, this paper shows how corruption has embedded in the social structure in Attorney General Office and  how corruption reproduce by the repetition of social practice in the daily life of agent.  As corruption has   became a practical consciousness among prosecutors, it is reproduced by prosectutors wihout any consideration or conscience. Corruption has became a common practice. Corruption eradication actually is a strategy to force the agent moves from practical consciousness to discursive consciousness. Keywords : Corruption, Reproduction, Social Practices, Structure   Abstrak Sistem peradilan di Indonesia adalah salah satu lembaga yang paling korup. Tulisan ini mengkaji bagaimana korupsi menjadi praktik sistemik dan bagaimana korupsi direproduksi khususnya dalam kasus suap oleh Urip Tri Gunawan. Menggunakan pengertian Anthony Giddens pada struktur sosial sebagai aturan dan sumber daya, tulisan ini menunjukkan bagaimana korupsi telah tertanam dalam struktur sosial di Kantor Kejaksaan Agung dan bagaimana korupsi berkembang biak dengan pengulangan praktek sosial dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi telah menjadi kesadaran praktis di kalangan jaksa, hal itu direproduksi oleh jaksa tanpa pertimbangan atau hati nurani. Korupsi telah menjadi praktek umum. Pemberantasan korupsi sebenarnya merupakan strategi untuk memaksa agen bergerak dari kesadaran praktis untuk kesadaran diskursif. Kata Kunci : Korupsi, Reproduksi, Praktik Sosial, Struktur Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5856 10.14710/mmh.42.1.2013.13-22 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013; 13-22 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5856/9891 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15965 2020-04-17T07:14:19Z mmh:ART

PERAN PEMERINTAH DAERAH DI DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DI INDONESIA Roza, Darmini S, Laurensius Arliman Hukum Pemerintah Daerah; Perlindungan Anak Pemerintah Daerah; Hak Anak; Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat vital didalam perlindungan anak. Hal ini tertuang didalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Didalam mewujudkan tata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah haruslah benar-benar direalisasikan dan dijalankan dengan semestinya. Kota Layak Anak merupakan impian dari setiap anak, karena anak akandibesarkan secara layak dan semestinya. Pemerintah Daerah sebagai pemerintah yang bersentuhan lansung dengan kehidupan anak, harusnya lebih aktif dan lebih kritis, untuk menyuarakan hak-hak anak. Menata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah harus diawasi sebuah lembaga sendiri yang fokus untuk melindungi, menjaga, memantau dan mengawasi hak anak. Penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan sejak dini kepada masyarakat, karena apabila sejak dini masyarakat diajarkan memahami perlindungan anak secara berkelanjutan, maka perlindungan anak di Indonesia tidak akan berhenti. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15965 10.14710/mmh.47.1.2018.10-21 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 10-21 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15965/13371 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11438 2018-08-09T07:21:38Z mmh:ART

REKONSILIASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF HUKUM AGAMA Suparmin, Suparmin Reconciliation , Ham Serious Violations , Structural Violence , Congress , Peace, Rekonsiliasi, Pelanggaran Ham Berat, Kekerasan Struktural, Musyawarah, Perdamaian Reconciliation , " Ham Serious Violation " is one form of " political crime " , in which between the perpetrator and the victim there is a relationship of power , the perpetrator was a " ruler " while the victim is " people" . Settlement will not be finished , as long as the structure and power systems perpetuate oppression and arbitrary action . According to Galtung , ' violence is also referred to as structural violence ' , which is unlawful . God's Word , the placement of man as caliph in the earth is Allah 's mandate was responsible for creating consensus for peace , tranquility , order and welfare of the nation and stateRekonsiliasi, “Pelanggaran Ham Berat” adalah salah satu bentuk “Kejahatan Politik”, dimana antara pelaku dan korban ada hubungan kekuasaan, yaitu pelaku adalah “penguasa” sedangkan korban adalah “rakyatnya”. Penyelesaian tidak akan selesai, selama struktur dan sistem kekuasaan melanggengkan penindasan dan tindakan sewenang-wenang.  Menurut Galtung, ‘kekerasan yang terjadi juga disebut sebagai kekerasan struktural’, yang melanggar hukum. Firman Allah, penempatan manusia sebagai khalifah dimuka bumi adalah amanat Allah untuk bertanggung jawab menciptakan musyawarah untuk mewujudkan perdamaian, ketenteraman, ketertiban dan kesejahteraan hidup dalam berbangsa dan bernegara Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11438 10.14710/mmh.44.2.2015.169-177 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 169-177 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11438/9655 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/35885 2021-11-17T13:01:26Z mmh:ART

PENGUATAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN SEBAGAI PERADILAN ETIKA Pinilih, Sekar Anggun Gading Pengawasan; Etika; Mahkamah Kehormatan Dewan Pengawasan terhadap etika dari anggota dewan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan agar tugas dan kewenangannya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai pengawas sekaligus mengadili pelanggaran-pelanggaran etika dari anggota dewan. Upaya penguatan yang diperlukan terhadap kedudukan, keanggotaan dan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan agar kedepannya dapat menjadi sebuah peradilan etika dan dapat bersifat mandiri dan akuntabel. Selain itu, perlu dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur etika pejabat publik, dan mengatur pula lembaga pengawasan yang bersifat terpadu sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi atas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawasan yang bersifat internal di masing-masing lembaga negara. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/35885 10.14710/mmh.50.3.2021.244-253 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 244-253 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/35885/19847 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5058 2017-03-28T09:33:09Z mmh:ART

REVITALITASASI KAIDAH KOPERASI DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN Sartono, A. Tulus Cooperative as an economic movement of people has the function and the central role in building the economic capacity of members in particular and society in general. Realizing the role of the community with a better quality of life, progressive, independent, to strengthen the people's economic by making fair and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945. Cooperatives as legal entities are part of the economic system mst be independent, so as to uphold the principles of cooperation, and democracy in a cooperative.Kata Kunci : Cooperative, populist economics Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-07-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5058 10.14710/mmh.39.3.2010.245-252 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 245-252 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5058/9760 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13139 2017-03-28T10:56:12Z mmh:ART

REKULTURASI PENEGAK HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TRAFFICKING Carolina, Carolina Trafficking, Law Culture, Law Enforcement Officers Trafficking crime is extraordinary crime (extra-ordinary crime) derived from a compilation of socio-economic problems that developed in the community. Trafficking in law enforcement approach should be re improvement of the legal culture law enforcement officers of character positivism towards developing a mindset renewal based on the desire to find justice substantive crime prevention and enforcement trafficking. This study aimed to the general objective of this research is to find and evaluate the problems of law enforcement in dealing with human trafficking crime that has been done so far tend not optimal to find the factors that inhibit the ideal pattern of development and seek legal culture of law enforcement officers. The results of this study indicate that the handling offense by law enforcement officers is not optimal and need renewal paradigm of law enforcement officers when dealing with trafficking cases. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13139 10.14710/mmh.42.4.2013.576-582 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013; 576-582 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13139/9962 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/72219 2025-09-29T21:48:00Z mmh:ART

STRENGTHENING LEGAL PROTECTIONS AGAINST SOCIAL ENGINEERING IN DIGITAL BANKING: CHALLENGES, GAPS, AND RECOMMENDATIONS Utami, Putu Devi Yustisia Purwanti, Ni Putu Social Engineering; Digital Banking; Consumer Protection; Fraud Schemes; Financial Services Social engineering is a form of manipulation used by malicious actors in digital banking services, exploiting social interaction mechanisms that can lead to financial losses for customers. Under Article 55 of the Financial Services Authority Regulation on Consumer Protection, financial institutions are obligated to safeguard customer funds. However, these protections often fail during social engineering incidents. This study utilizes both normative and empirical legal research methods to analyze common social engineering schemes, such as the distribution of APK files containing malware, phishing, pretexting, baiting, and quid pro quo. Consumer protection in the banking sector is regulated by several legal instruments, including the Consumer Protection Act, Financial Sector Development and Strengthening Act, and Financial Services Authority Regulation on Consumer Protection. Although these frameworks include fundamental consumer protection principles, they are inadequate in addressing the specific needs of customers affected by social engineering. Legal remedies for affected customers include filing complaints with banks or the Financial Services Authority, and pursuing litigation following fraud reports to the police, as stated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code. The study recommends that the government issue more detailed implementing regulations under the Financial Services Authority's Consumer Protection framework to provide effective legal remedies for victims. Additionally, banks should implement financial literacy programs, and customers should exercise caution to avoid disclosing sensitive information in digital banking services. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72219 10.14710/mmh.54.2.2025.214-226 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 214-226 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72219/29188 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9030 2017-03-28T11:27:37Z mmh:ART

ANAK ANGKAT DI PERSIMPANGAN HUKUM Al Amruzi, M. Fahmi Adopted Child (Adoption), Islamic Law, Customary Law, Constitutional Law History records that the adopted child and the adoption has been known for a long time ago. This adoption can occur due to personal and social interests, such as not having children because of infertility or other reasons, or aimed to assist and uplift the community as a result of the economic downturn. Legal adoption both in Arabia as well as other places such as China and even in Indonesia has a long history, and even in the Arab lands once canceled, While in the prevailed Ducth Colonial law period to Indonesia, no law of adoption. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9030 10.14710/mmh.43.1.2014.107-114 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 107-114 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9030/7335 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21665 2020-04-17T07:19:08Z mmh:ART

URGENSI PENATAAN HUKUM KERUANGANGKASAAN DALAM KERANGKA KEPENTINGAN NASIONAL NEGARA BERKEMBANG Pramono, Agus space law; developing country; international cooperation The presence of  the space industry which sends to be dominated by private companies in developed countries has encouraged the need for developing country national legal framework thar are accomodative to regulate commercial space activities. On the other hand there are developing countries that have space activities and have national legal instruments, on the other there are developing countries that have just started space activities but do not have national legal instrument. Therefore, the arrangement of international and national legal instrument that regulate the interest of developing countries is urgent. In addition, this study show that existing legal transformation is not successful considering the transformation is not less attention to the full interest of the parties concerned. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21665 10.14710/mmh.48.1.2019.49-59 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 49-59 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21665/14767 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40240 2022-03-10T21:03:56Z mmh:ART

MEMPERKUAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI AKTUALISASI OTONOMI DESA MELALUI DEREGULASI KELEMBAGAAN YANG MENGURUS DESA Retnowati, Endang Kusumaputra, Ardhiwinda Hastuti, Noor Tri Hukum Tata Negara; Hukum Adminitrasi; Hukum Pemerintahan Daerah; Hukum Pemerintahan Desa; Peraturan Perundang-undangan; Hukum Indonesia Pemberdayaan Masyarakat Desa; Otonomi Desa; Deregulasi Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan arah pengaturan penguatan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, terdapat beberapa aturan turunan yang justru menghambat aktualisasi pemberdayaan masyarakat. Menimbulkan aturan yang saling tumpang tindih, sehingga berdampak pada lambatnya pemberdayaan masyarakat. Terdapat dua rumusan masalah yang diangkat. Pertama, mengapa diperlukan upaya untuk melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa? Kedua, bagaimana upaya hukum dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa? Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk membangun desa agar lebih berkembang dan berkualitas. Saat ini, upaya pemberdayaan tersebut juga terhambat oleh regulasi yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya pada tingkatan Peraturan Menteri. Oleh karena itu, deregulasi menjadi upaya terpadu agar tercipta kepastian hukum yang mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2022-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40240 10.14710/mmh.51.1.2022.40-48 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 40-48 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40240/21072 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5764 2017-03-28T10:34:12Z mmh:ART

Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak dalam Iklan Rokok Turisno, Bambang Eko Cigarette, ads, children Abstract: Advertising cigarettes using psychological persuasion, share targeting teenagers and  children, who played a role in the initiation of tobacco use, encouraging young people start smoking harms children and adolescents. In Indonesia, cigarette advertising is restricted with some requirements, but some do not meet the requirements. To reduce the rate of smoking among adolescents such as by restricting advertising, promotion, distribution and marketing of cigarettes to youth. Local regulations should prohibit the placement of any signs of cigarette advertising at a location shown publicly. U.S. Federal Trade Commission to set the overall direction of cigarette marketing, including advertising, continuous monitoring of cigarette advertising practices Key words : Cigarette, ads, children. Abstrak Iklan rokok menggunakan  bujukan psikologis,  menyasar pangsa remaja dan anak-anak, yang memainkan peran dalam permulaan penggunaan rokok, menyemangati anak muda memulai merokok yang merugikan anak-anak dan remaja.  Di Indonesia iklan rokok dibatasi dengan  beberapa persyaratan namun beberapa  tidak memenuhi ketentuan. Untuk mengurangi tingkat merokok pada remaja diantaranya dengan membatasi iklan, promosi, distribusi dan pemasaran rokok bagi  remaja. Peraturan daerah hendaknya  melarang penempatan tanda apapun dari iklan rokok pada suatu lokasi yang tampak secara publik.  Federal Trade Commission di AS mengatur keseluruhan arah pemasaran rokok, termasuk iklan, pemantauan terus menerus praktek iklan rokok Kata kunci: rokok, iklan, anak-anak Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5764 10.14710/mmh.41.3.2012.352-359 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012; 352-359 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5764/9852 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13685 2017-03-29T03:58:17Z mmh:ART

PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Sunarto, Sunarto Pembagian Kekuasaan; Checks and Balances; Kesewenang-Wenangan. Menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan, maka perlu diadakan pembagian kekuasaan negara. Salah satu teori pembagian kekuasaan adalah teori Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Agar tiga bidang kekuasaan tersebut dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan perlu diterapkan prinsip checks and balances. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menganut prinsip tersebut di mana DPR sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13685 10.14710/mmh.45.2.2016.157-163 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 157-163 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13685/10436 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9053 2017-03-28T12:45:50Z mmh:ART

DIVERSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG BERMASALAH HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Karolus Kopong Medan, Unbanunaek Mimi Jimmy Pello Diversion , Legal Protection , Child Criminal Justice System Diversion is a new method in the resolution of criminal offenses committed by children. aspect of this research is how the legal protection of children in conflict with the law through the concept of diversion in terms of legislation juvenile justice system, what distinguishes the concept of diversion in Indonesia and other countries an how the juvenile system that is ideal in order for the legal protection of children the conflict with the law. in addition, this study also analyzed the cases of children in conflict with the law and associated with settlement through diversion Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9053 10.14710/mmh.43.2.2014.305-312 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 305-312 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9053/7321 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/downloadSuppFile/9053/808 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21691 2020-04-17T07:20:57Z mmh:ART

KEWENANGAN MENGADILI OLEH BAWASLU ATAS SENGKETA PROSES PEMILU YANG DIATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Amal, Bakhrul Pemilu, Bawaslu, Hakim Bawaslu; Penetapan Berita Acara KPU; Sengketa Proses Pemilu Setiap penegakan hukum Pemilu ditangani oleh lembaga negara tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Bawaslu adalah salah satu lembaga yang memperoleh atribusi kewenangan untuk menegakan hukum Pemilu terkait dengan sengketa proses Pemilu. Pada pelaksanaan kewenangannya tersebut Bawaslu dinilai seringkali melakukan tindakan yang melampaui apa yang seharusnya dilakukan, seperti melampui apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Untuk menemukan jawaban atas persolan itu maka penulis melakukan penelitian dengan metode sosio-legal. Penelitian penulis ini difokuskan pada Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018. Pada putusan tersebut diketahui bahwadi sisi lain Bawaslu memiliki argumentasi atas putusannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Argumentasi tersebut berupa putusan Bawaslu atas Penetapan Berita Acara itu tidak bisa diejawantahkan dengan Bawaslu menafsirkan PKPU. Ada mekanisme hukum yang bisa dilakukan Bawaslu ketika menjadi hakim yaitu mekanisme menafsirkan antinomi hukum dan mekanisme itu sesuai dengan asas-asas di dalam peradilan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro UNUSIA Jakarta 2019-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21691 10.14710/mmh.48.3.2019.306-311 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 306-311 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21691/15631 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12911 2018-08-09T07:23:14Z mmh:ART

MEMBANGUN DAN MENGELOLA KAWASAN PERBATASAN: MENJAGA KEUTUHAN DAN MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN INDONESIA Herning Sitabuana, Tundjung Border Regions, Sovereignty, The Paradigm Of Welfare, The Paradigm Of Security Indonesia should be able to maintain its territorial integrity and its sovereignty, including parts of Indonesia border. The problem is not just to set of and affirmed the border line but how to put the border region as part of Indonesian territory. Efforts to preserve and defend the territorial integrity of Indonesia should be based on the paradigm of welfare (through development and education), and the paradigm of security (to provide protection to the citizens who live in the border area, and to provide protection and supervision of the Indonesian territory in the border area). Development and management of Indonesian territory in the border area should be done in an integrated and sustainable way. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12911 10.14710/mmh.44.3.2015.265-274 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 265-274 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12911/9705 Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44873 2023-05-11T19:45:09Z mmh:ART

SINKRONISASI PERATURAN BERPAKAIAN MUSLIM DI SEKOLAH DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Sitabuana, Tundjung Herning Ruchimat, Tatang Sanjaya, Dixon Instruksi Walikota Padang; Pakaian Muslim; Sinkronisasi Pendidikan tanpa diskriminasi merupakan tujuan bernegara dalam UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berakhlak mulia, menjunjung nilai agama dan kebudayaan lokal. Internalisasi nilai tersebut dilakukan Pemerintah Kota Padang melalui Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/Binsos-III/2005 mengenai penggunaan pakaian muslim bagi siswi di sekolah. Aturan tersebut dinilai bermasalah dari segi kewenangan membentuk hukum dan substansi yang diskriminatif karena diwajibkan kepada siswi non-Muslim. Sehingga perlu diteliti kewenangan dan pengaturan pakaian seragam sekolah terkait penerbitan aturan tersebut. Penelitian doktrinal (normatif) dilakukan dengan sinkronisasi hukum secara vertikal. Hasilnya menunjukkan Instruksi Walikota Padang telah sinkron dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat pertentangan dalam kewenangan ataupun perumusan norma. Permasalahan diskriminasi terjadi dalam implementasi oleh sekolah karena menyalahartikan kata “menyesuaikan” (anjuran) menjadi “kewajiban” berpakaian muslim termasuk bagi siswi non-Muslim. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/44873 10.14710/mmh.51.4.2022.401-413 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 401-413 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/44873/23357 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5796 2017-03-28T10:38:44Z mmh:ART

KONFLIK STATUS HUKUM TANAH TIMBUL DI WILAYAH PESISIR PROVINSI BALI Santi Dewi, IGA Gangga Conflict, Legal Status, Aanslibbing. Abstract   New land domination in the province of Bali need a guarantee of legal certainty. Where as on the other hand the existence of land in Indonesia is pluralistic. For the people in Bali can be a conflict dan social problem if it not handled in a wise and prudent to consider the principle of legal certainty and fairness.   Key words: Conflict, Legal Status, Aanslibbing.   Abstrak   Tanah di Provinsi Bali membutuhkan perlindungan hukum yang jelas dan kuat, khususnya bagi Tanah Timbul yang selalu menimbulkan konflik kepentingan bagi masyarakat Bali. Provinsi Bali yang merupakan obyek pariwisata nasional dan internasional dimana banyak membutuhkan lahan untuk investasi. Salah satu obyek lahan yang selama ini menimbulkan konflik di Bali adalah mengenai pengaturan hukum mengenai Tanah Timbul.   Kata kunci: Konflik, Status Hukum, Tanah Timbul. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5796 10.14710/mmh.41.4.2012.614-621 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012; 614-621 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5796/9885 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15170 2020-04-17T07:11:35Z mmh:ART

KONTROVERSI HUKUM DOKUMENTASI TRANSFER KEPEMILIKAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERDASARKAN TAX AMNESTY LEGAL CONTROVERSY OF LAND AND/OR BUILDING TRANSFER OF OWNERSHIP DOCUMENTATION UNDER TAX AMNESTY Kuntadewi, Adji Koeswahyono, Imam Setia Negara, Tunggul Anshari Magister Kenotariatan Pengampunan Pajak, Pembebasan Pajak Penghasilan, Nominee Undang-Undang No. 11 tertanggal 1 Juli 2016 tentang Pengampunan Pajak (Undang-Undang Pengampunan Pajak) mensyaratkan pengalihan harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan milik Wajib Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2017, untuk memperoleh pembebasan Pajak Penghasilan. Namun, dalam faktanya tidak semua produk hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait pengalihan tanah dan bangunan tepat diaplikasikan untuk formalisasi transaksi wajib pajak dimaksud.  Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode penemuan hukum (rechtsvinding), Penulis menganalisis bentuk dokumen hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dapat mengakomodasi kebutuhan Wajib Pajak untuk memperoleh pembebasan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak.  Faculty of Law, Universitas Diponegoro Imam Koeswahyono, Tunggul Anshari Setia Negara, Universitas Brawijaya, Malang 2017-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15170 10.14710/mmh.46.2.2017.100-111 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 100-111 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15170/12646 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10474 2017-03-28T09:53:08Z mmh:ART

ISTILAH NEGARA HUKUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Sailan, Manan State Law is a dream almost every sovereign state. Because the conception of law implies the state government must be executed under the law. Also means that government must be held for public purposes reather than for the benefit of certain individuals or groups. Thus, state law is constitutional state based on law not based on sheer power. Kata kunci: Negara Hukum, Sistem Ketatanegaraan Rl Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10474 10.14710/mmh.40.2.2011.228-235 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 228-235 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10474/8350 Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29214 2020-12-01T21:04:38Z mmh:ART

ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN LOCKDOWN PADA SITUASI DARURAT KESEHATAN DI TINGKAT DAERAH Kusumaputra, Ardhiwinda Retnowati, Endang Kebijakan Lockdown; Darurat Kesehatan; Pemerintah Daerah Indonesia merupakan negara yang memberlakukan hak otonomi di daerah. Melalui adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, pengaturan atas pembagian urusan tersebut tidaklah selalu menjamin kepastian hukum, khususnya dalam menangani situasi darurat kesehatan, seperti wabah virus corona. Tidak menutup kemungkinan adanya konflik kewenangan yang terjadi berkaitan dengan penyusunan kebijakan, khususnya pada pembentukan kebijakan lockdown atas suatu daerah tertentu. Dalam penulisan ini akan dibahas: Pertama, apa yang menjadi dasar fundamental adanya kebijakan lockdown atas situasi darurat kesehatan? Kedua, apakah pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan lockdown atas situasi darurat kesehatan yang terjadi di daerah? Tulisan ini merekomendasikan perlunya konstruksi lebih lanjut terkait peran Pemerintah Daerah dalam hal tersebut. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29214 10.14710/mmh.49.3.2020.222-232 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 222-232 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29214/17726 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13066 2017-03-28T09:56:34Z mmh:ART

ETIKA BISNIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TRANSFORMASI GLOBAL DAN HUKUM KONTRAK SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM Eko Turisno, Bambang business ethics, culture The basic ethical attitudes of business ethics course must be equal to businesses worldwide. Business ethics. is also part of the culture and the existence of the society is concerned, business ethics reflect cultural specificities of Indonesian society, civilization, religious values and outlook characteristic of Indonesian society. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13066 10.14710/mmh.40.3.2011.291-296 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 291-296 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13066/9801 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/52816 2025-01-12T20:52:50Z mmh:ART

MODEL VICTIM OFFENDER MEDIATION DALAM PENYELESAIAN KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA KATEGORI RINGAN Mahmud, Ade Restorative Justice; Penyelesaian; Korupsi Penyelesaian kasus korupsi memerlukan inovasi baru dengan menerapkan victim offender mediation untuk pengembalian kerugian negara, penerapannya cukup terbuka terutama korupsi dengan kerugian negara kategori ringan sehingga tidak memerlukan proses panjang. Penelitian ini bertujuan menganalisis model victim offender mediation untuk menyelesaikan korupsi dengan kerugian negara kategori ringan dan merancang pola penerapannya untuk memulihkan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis data sekunder berkaitan dengan victim offender mediation dan pola penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukan Restorative justice dengan model mediasi pelaku korban victim offender mediation dinilai ideal diterapkan dalam kasus korupsi dengan kerugian negara kategori ringan karena menitikberatkan dialog dan partisipasi para pihak. Pola penerapannya dilaksanakan secara berjenjang sejak tahap penyidikan, penuntutan sampai pengadilan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro fakulty of law Unisba 2024-03-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/52816 10.14710/mmh.53.1.2024.35-44 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 35-44 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/52816/27167 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/downloadSuppFile/52816/12953 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5832 2017-03-28T10:51:46Z mmh:ART

PERADILAN REINTEGRATIF SEBAGAI MODEL ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS RINGAN DI INDONESIA Sahabuddin, S. penegakan hukum, kasus ringan, pemulihan Abstract Law enforcement venial cases in Indonesia, has caused many problems and criticism, because the system is more concerned with the fulfillment of the administration of justice through the strictly procedure than provide substantive justice. Therefore, it is important to be raised a new model of justice outside the system as an alternative which is believed able to resolve the issue in a balanced way, and also to restore the relationship between the parties involved. Keywords: law enforcement, venial cases, restoration Abstrak Penegakan hukum terhadap kasus ringan di Indonesia, telah menimbulkan banyak masalah dan kritikan, karena sistem ini lebih mementingkan pemenuhan administrasi peradilan melalui prosedur ketat daripada memberikan keadilan substansial. Oleh sebab itu, penting untuk dimunculkan suatu model peradilan baru yang berada di luar sistem tersebut sebagai alternatif yang diyakini mampu menyelesaikan masalah secara seimbang, dan sekaligus dapat memulihkan hubungan antar pihak yang terlibat. Kata kunci: penegakan hukum, kasus ringan, pemulihan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5832 10.14710/mmh.42.3.2013.390-396 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013; 390-396 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5832/9935 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17287 2020-04-17T07:15:27Z mmh:ART

URGENSI HOLDING BUMN DALAM PENINGKATAN SEKTOR PELAYANAN ANGKUTAN DARAT DAN UDARA Estanto, Boby Wilda BUMN, Holding BUMN, infrastruktur, angkutan darat dan udara Pelayanan adalah factor yang diutamakan dan direncanakan dalam mewujudkan harapan dan keinginan konsumen namun ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu aspek vital dalam mempercepat proses pembangunan nasional di berbagai bidang.Berdasarkan hal inilah, bahwa ke depan diperlukan upaya Holding BUMN dalam rangka peningkatan infrastruktur terutama dalam bidang angkutan udara dan angkutan darat.Realisasi pembentukan induk perusahaan (Holding) pada BUMN berdasarkan core business perlu disikapi dan dilaksanakan secara hati-hati. Sebab ada sejumlah potensi hukum yang mungkin muncul ketika itu direalisasikan.Yaitu bagaimana hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam sistem holding. Tujuan Penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan Holding BUMN ditinjau dari perspektif hukum dan solusi Holding BUMN.Metode penelitian yang digunakan pendekatan normatif atau conseptual  approach yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif mengenai Holdingisasi BUMN. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17287 10.14710/mmh.47.2.2018.89-97 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 89-97 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17287/13381 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11427 2018-08-09T07:12:10Z mmh:ART

PRAKTIK PENGAWASAN RAPERDA DAN PERDA SERTA UPAYA REKONSTRUKSI PENGUJIANNYA SESUAI AMANAT UUD NRI TAHUN 1945 Rauta, Umbu Supervision, Review, Local regulations, Local regulations bill, Reconstruction, Pengawasan, Pengujian, Raperda, Perda, Rekonstruksi This study aims to assess and analyze the practice of monitoring the current draft legislation and regulation enactment of Law No. 32 of 2004 in conjunction with Law No. 28 of 2009, and efforts to reorganize the (reconstruction) testing system suitable draft legislation and regulations mandated by the Constitution of 1945. The method used in this research is juridical empirical data sources focusing on primary data supported secondary data. Collecting data through interviews and field observationsare supported by the literature study. Based on the results of research that reviewing local regulations and local regulation bill containproblematic, that the level of normative and practical. At thenormative level, there isa difference between setting the cancellation regulations of Law No.32 of 2004 juncto Law No. 23 of 2014by theArticle 24A of the 1945 Constitution. Inpractical level the problematic appears with regard to the scope of the evaluation of draft legislation, the standard of review, the legalform of the review results, follow-upreview, and implementation of filing and testing.Therefore, the system needs to reconstruction of reviewing local regulations and local regulations bill to complywiththe mandate of the 1945 Constitution. Reconstruction concerning the types of review of the local regulations and local regulation bill, and procedural law in local regulation review.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis praktik pengawasan raperda dan perda saat berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU No. 28 Tahun 2009, dan upaya untuk mengatur kembali (rekonstruksi) sistem pengujian raperda dan perda yang sesuai amanat UUD 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan sumber data berfokus pada data primer yang didukung data sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara danpengamatan lapangan yang didukung dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengujian rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah mengandung problematika, baik padatataran normatif dan praksis. Pada tataran normatif, ada perbedaan pengaturan pengujian dan pembatalan perda antara UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU No. 23 Tahun 2014 dengan Pasal 24A UUD NRI 1945. Pada tataran praksis problematika berkenaan dengan ruang lingkup evaluasi raperda, batu uji, bentuk hukum hasil pengujian, tindak lanjut pengujian, dan waktu pengajuan dan pelaksanaan pengujian.Oleh karenanya dibutuhkan rekonstruksi sistem pengujian raperda dan perda agar sesuaidengan amanat UUD 1945. Rekonstruksi berkenaan dengan jenis pengujian raperda dan perda serta hukum acara pengujian. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11427 10.14710/mmh.44.1.2015.85-97 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 85-97 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11427/9684 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/32025 2021-05-11T23:18:59Z mmh:ART

STATUS YURIDIS BURSA EFEK SEBAGAI PENGATUR KEGIATAN PERDAGANGAN PASAR MODAL Hartarto, Gilbert Josua Tulus Bursa Efek; Regulator; Pasar Modal Bursa Efek memiliki peran sebagai regulator perdagangan efek dalam pasar modal. Dalam hal ini, penulis mengangkat isu hukum yakni peran Bursa Efek dan status yuridis Bursa Efek sebagai regulator kegiatan perdagangan efek. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengulas peran lembaga Bursa Efek dan status yuridis lembaga Bursa Efek. Penulis mengangkat isu hukum tersebut dikarenakan status yuridis Bursa Efek belum dinyatakan secara tegas kedudukannya sehingga dalam penulisan ini. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan tinjauan kepustakaan. Penulis memiliki gagasan bahwa Bursa Efek perlu dibuatkan suatu Undang-Undang yang mengatur Bursa Efek guna mempertegas status kedudukan Bursa Efek secara yuridis. Penulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa Bursa Efek memiliki kejelasan status yuridis dalam perannya sebagai regulator kegiatan perdagangan efek di pasar modal. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Gilbert Josua, Airlangga University 2021-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32025 10.14710/mmh.50.2.2021.143-150 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 143-150 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32025/19315 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50023 2024-12-23T20:15:01Z mmh:ART

PINJAMAN MENGIKAT DAN BENTURAN KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PADA PENGADAAN PEMERINTAH INDONESIA Hardenta, Alif Duta Wibowo, Richo Andi Pinjaman Luar Negeri; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Bantuan Mengikat; Asian Development Bank; Tingkat Komponen Dalam Negeri Pinjaman luar negeri merupakan alternatif pembiayaan pengadaan pemerintah. Salah satu isu pengadaan yang didanai pinjaman adalah pinjaman mengikat (tied aid) yang berbenturan dengan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian normatif-empiris ini menemukan bahwa tied aid perlu dipilah menjadi dua karakteristik yaitu yang kental (concentrated tied aid) dan yang cair (diluted tied aid). Concentrated tied aid kerap terjadi di bilateral loan, sedangkan diluted tied aid lebih banyak terjadi di multilateral loan. Pinjaman dari Asian Development Bank dapat diklasifikasikan sebagai diluted tied aid karena karakter Asian Development Bank sebagai multilateral donor, dan kelonggarannya dalam isu Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian ini menemukan bahwasanya kecenderungan pemberi pinjaman berkarakteristik tied aid bukan berarti pinjaman tersebut dapat digolongkan demikian. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah memiliki strategi menghadapi tied aid. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50023 10.14710/mmh.52.2.2023.107-118 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 107-118 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50023/24309 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13124 2017-03-28T10:56:00Z mmh:ART

TEORI HUKUM PROGRESIF : PENGENDALI DUNIA YANG LEPAS KENDALI Boli Sabon, Max Corruption, Theory of Progressive Law, Runaway World, Doublemix Mind And Heart. Anthony Giddens once wrote that the impact of globalization causes the world run away. The world runs away hurriedly, ramblingly, uncertainly, finally arrives in Indonesia in the form of corruption, as a super extra ordinary crime. It is hard to find the entry point of the movement in order to control it. The question is, if it is possible to control the world in this event? By using the approach of the theory of progressive law, including its vision and methods, it is indeed possible to try. The result of study arrives at a conclusion that corruption is now reaching a level where it can be described as running beyond control, and it may be controllable starting from the prime stage by means of the vision of progressive law, at the optimum stage, by means of the methods of progressive law, and finally at the ultima stage with the strength of the double mix of mind and heart. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13124 10.14710/mmh.42.4.2013.503-510 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013; 503-510 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13124/9947 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/71188 2025-06-17T21:04:37Z mmh:ART

EVALUATING THE ENVIRONMENTAL IMPACTS OF INDONESIA’S ELECTRIC VEHICLE POLICY: ALIGNING WITH SUSTAINABILITY AND CONSERVATION PRINCIPLES Hardiyan, Salwa Putri Wibawa, Kadek Cahya Susila Azhar, Muhamad Gabriel, Jaewook Lee Electric Vehicles; Environmental Impact; Sustainability; Greenhouse Gas Emissions; Nickel Mining; Legal Framework This study analyzes the environmental implications of Indonesia’s Battery Electric Vehicle (BEV) policy, as outlined in Presidential Regulation No. 55 of 2019. The policy aims to reduce greenhouse gas (GHG) emissions and promote a transition to renewable energy within the transportation sector. While the BEV program has contributed to a reduction in GHG emissions, the research identifies several environmental concerns associated with the policy. These include the environmental damage caused by nickel mining, the reliance on coal-fired power plants for electricity generation, and the inadequate handling of battery waste. The study evaluates these issues through the lens of Indonesia's Environmental Protection and Management Law, emphasizing the principles of sustainability and conservation. The findings suggest that the current implementation of the BEV policy does not fully adhere to these principles, as it neglects the broader environmental impacts of nickel extraction, fossil energy dependence, and improper battery waste management. To enhance the policy's effectiveness and ensure alignment with sustainable practices, the research recommends revisions in key areas such as raw material sourcing, energy generation for electric vehicle charging, and waste management protocols. The study highlights the need for a comprehensive and environmentally conscious approach to achieve the long-term goals of reduced emissions and a cleaner transportation system. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-03-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/71188 10.14710/mmh.54.1.2025.57-68 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 57-68 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/71188/28157 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9021 2017-03-28T11:27:24Z mmh:ART

HACKER DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Hartono, Bambang Hackers, Cyber Crime. Pilar law Hackeris a Cyber Crimes, often occurbut untilnowthere has been nolegalbasis of the mostpowerful tohandlethe cases, eventhe development of cybercrime in the world is getting fierce. In addition to using advanced tools, modes of cybercrime is also quiteneat. Thisis so great crimes can bedevastating even internationally. Cybercrime is quite complicated dynamics. Therefore, do notrecognizenational boundariesand regions. In addition, the time the crime was difficult to determine. Cyber? Crime is a phenomenonfullrankcandidatesforthe biggestcrimein the future Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9021 10.14710/mmh.43.1.2014.23-30 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 23-30 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9021/7326 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20198 2020-04-17T07:17:53Z mmh:ART

TANGGUNGJAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA Yunita, Ani Setyaningrum, Reni Budi Annas, Muhammad Ilmu Hukum, Hukum Bisnis Dana Pensiun Syariah, Lembaga Dana Pensiun UMS, Otoritas Jasa Keuangan Solo Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pelaksanaan dan hambatan  pengelolaan dana pensiun di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta serta tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Solo dalam menjalankan wewenang pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode penelitian hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ialah yuridis empiris dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian diketahui pengelolaan dana pensiun di UMS telah berjalan sesuai dengan peraturan namun, ada beberapa hambatan yaitu Pendiri dan Dewan Pengawas Syariah masih belum mendapatkan Surat Pengangkatan dari Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Solo terhadap pengelolaan dana pensiun syariah masih belum optimal. OJK dalam menegakkan syariah compliance bagi pelaku bisnis syariah di Lembaga Keuangan Syariah harus taat hukum. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2018-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20198 10.14710/mmh.47.4.2018.460-478 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 460-478 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20198/14368 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/downloadSuppFile/20198/2711 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11576 2017-03-28T09:32:59Z mmh:ART

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHTS DEFENDER) DI INDONESIA Rahayu, Rahayu perlindungan hukum, pembela HAM Human rights defenders are they working and having activities dealing with any effort to promote human rights. They stand in the front tine of struggle and dignifying human rights to utter the victims of human rights violation (the voice of the voiceless). Their existence is obviously recognized in United Nations' Genera! Assembly Nr. 53/144 on "Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organ of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom" that was legalized on December 9, 1996. This declaration reaffirms the advocates' rights that is factually protected by UDHR (article 19 and 20), ICCPR (article 21 and 22), ICESCR (article 8), CERD (article 5 d viii and ix) and some other UN's resolution on human rights. Indonesia is a country having problems with human rights defenders. Their existence is legally recognized by article 28 C (2) of the Indonesian Constitution (UUDNR11945) but there is no a single regulation thai specifically states about protection to them in conducting their activities. This fact makes human rights violation against them easily and frequently happen. This is also a proof picturing that the State's duty to protect, promote, erect, and prevail human rights as stated in article 281 (4) ofUUDNR11945 has not been welt accomplished. As part of international society, Indonesia would not be able to escape from the present global trend, that is to put human rights matter as one of the central issues in international relations Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-04-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11576 10.14710/mmh.39.2.2010.87-95 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 87-95 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11576/9744 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/72780 2026-03-12T00:59:36Z mmh:ART

LEGAL UNIFICATION AND PLURALISM IN CUSTOMARY MARRIAGE REGISTRATION: LESSONS FROM THE BADUY INDIGENOUS COMMUNITY Muhyidin, Muhyidin Setyawan, Budi Marriage Registration; Baduy Customary Law; Compilation of Islamic Law; Legal Pluralism; Local Wisdom Marriage registration within the Baduy community reflects an inherent tension between customary law and state law, particularly within the framework of the Compilation of Islamic Law  in Indonesia. This study aims to analyze the differences in marriage registration practices between Baduy customary law and Islamic legal regulations in Indonesia, as well as to identify the social and legal implications arising from these differences. This research employs a qualitative approach using a socio-legal method. Data were collected through literature review, interviews with customary leaders, and field observations. The findings indicate that the Inner Baduy (Baduy Dalam) community continues to maintain a customary marriage system that does not require formal registration within the state administrative system. This practice is grounded in a strong adherence to customary norms, which are regarded as possessing high social legitimacy within the community. In contrast, the Outer Baduy (Baduy Luar) community has begun to demonstrate a degree of openness toward the national legal system by accepting administrative marriage registration. The area of Cicakal Girang serves as a point of compromise between customary law and state law, where marriage registration is carried out without entirely abandoning traditional values. Nevertheless, several differences remain evident in marital practices within the Baduy community, particularly in relation to arranged marriages, the prohibition of polygamy, and the mechanisms governing divorce. In this context, marriage registration in Cicakal Girang represents a practical accommodation between customary law and state law, although certain divergences persist in the implementation of marital norms. This study recommends the establishment of more intensive dialogue between the government and indigenous communities to bridge the gap between state law and customary law. An inclusive approach that is sensitive to local wisdom is essential in developing a more adaptive legal system. Such an approach would ensure the protection of the rights of indigenous peoples while preserving the cultural identity and traditions that remain central to the Baduy community. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-11-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72780 10.14710/mmh.54.3.2025.462-485 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 462-485 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72780/30282 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9044 2018-08-09T06:57:12Z mmh:ART

KETERBATASAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Rusli, Tami BPSK, Dispute Resolution, Consumer Default Paragraph Font;hps;Consumer Dispute Settlement Board which is expected to be able to provide a fair settlement to the disputed parties turns out in practice causing confusion for those involved in the implementation process especially when there is an inclusion of the judiciary role in investigating the case of BPSK rejection decision. The problem is how the limited ability of UUPK law in the consumer disputes resolution is. The law (legislation) in relation to consumer protection has limited capabilities so it cannot realize the purpose of the law. The setting of BPSK there are limitations associated with the setting position of the judiciary. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9044 10.14710/mmh.43.2.2014.233-239 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 233-239 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9044/13702 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21614 2020-04-17T07:20:09Z mmh:ART

PERJANJIAN PERKAWINAN PERAMPAM DENE DALAM ADAT GAYO DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Suhartini, Suhartini Rama Sabekti, Syandi Perampam Dene; Hukum Adat Gayo; Hukum Islam Dan KUHPerdata Dalam hukum adat Gayo dikenal suatu perjanjian perkawinan dengan istilah perampam dene, yaitu suatu denda yang diberikan kepada seseorang pasangan suami atau isteri yang melanggar sebuah perjanjian di dalam perkawinan, perjanjian perampam dene ini dibuat oleh kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan isteri yang disaksikan oleh orang tua kedua pasangan suami isteri atau keluarga dan diketahui oleh reje (kepala desa) kedua belah pihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris, yang deteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan. Pelaksaan perjanjian perkawinan perampam dene, para pihak yang yang datang kepada Reje sendiri tanpa ada paksaan, setelah sarak opat menemukan titik temu dalam permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, para pihak membacakan isi dari perjanjian perkawinan perampam dene dihadapan unsur-unsur sarak opat dan saksi-saksi. Kedudukan Perjanjian perkawinan perampam dene bila ditinjau dari hukum Islam kedudukannya hukumnya sangat kuat karena perampam dene berdasarkan  Al-Qur’an dan hadist, jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukan perjanjian perkawinan perampam dene tidak kuat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Direktorat Riset dan Pegabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset Dan Teknologi Tahun 2017 2019-04-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21614 10.14710/mmh.48.2.2019.224-232 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 224-232 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21614/15024 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11957 2017-03-28T09:32:49Z mmh:ART

AUDIT MUTU HUKUM PERATURAN DAERAH : Model Evaluasi Antisipatif Produk Hukum Pemerintah Daerah yang Kondusif bagi Penagaman Modal dan Daya Saing Investasi Adiyanta, FC Susila audit quality of law, legal product evaluation Implementation of autonomy and decentralization, in practice local authorities carry broad implications for managementofregionalautonomyfrom various aspects. One of the many urgent problems to be overcome by such local government is the emergence of regional regulations and other regulations of products made by local governments that are not conducive to the business climate, attracting no capital investment and competitive for investment competitiveness, both in local and national context Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-01-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11957 10.14710/mmh.39.1.2010.27-35 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 27-35 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11957/9737 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42906 2022-11-22T18:51:09Z mmh:ART

BITCOIN SEBAGAI ASET DEBITOR PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Hariyanto, Hariyanto Bitcoin; Kepailitan; Harta Pailit; Debitor Penelitian ini mengkaji mengenai karakteristik bitcoin dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, kriteria benda yang dapat dimasukkan ke dalam harta pailit dan kedudukan bitcoin sebagai harta pailit serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberesan harta pailit berupa bitcoin. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bitcoin telah memenuhi klasifikasi benda tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Di Indonesia, bitcoin ditetapkan sebagai aset kripto dan merupakan komoditi. Berdasarkan praktik kepailitan di Indonesia, benda yang didaftarkan sebagai harta pailit adalah benda-benda yang dapat dijadikan jaminan di bank dan memiliki nilai ekonomis. Bitcoin termasuk dalam kategori harta pailit namun memiliki hambatan-hambatan dalam proses pemberesan harta pailit yaitu dalam proses pencatatan harta pailit, mengamankan bitcoin sebagai harta pailit, mengoptimalisasi nilai bitcoin dan terkait mekanisme penjualan harta pailit. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Universitas Gadjah Mada 2022-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/42906 10.14710/mmh.51.3.2022.299-313 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 299-313 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/42906/22542 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5787 2017-03-28T10:38:33Z mmh:ART

Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Implemenasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana Nani Mulyati, Shinta Agustina Iwan Kurniawan Lex Specialis Derogat Legi Generali, particular criminal law, and perception of law enforcement officer Abstract Due to the complexity of regulations on criminal law, one single  action  could breach directly two or more criminal acts. In such cases, the principle of lex specialis derogat legi generali must be implemented, as stipulated in article 63 (2) of the  Criminal Code. This principle required the two acts should regulate the same object or action, otherwise it could not be implemented although the offender seem has breached two acts arised from a single action. In this time being  the implementation of this principle  often rised an unsatisfaction due to its inconsistency that has rised disparity of sentencing. The different perception of the law enforcement officers on the meaning of particularly criminal law, the cases in which the principle should be implemented, and the model of charging that should be used, are several causes of the inconcistency implementation. Keywords: Lex Specialis Derogat Legi Generali,  particular criminal law, and perception of law enforcement officer. Abstrak Tindak pidana yang terjadi  dalam masyarakat seringkali melanggar beberapa ketentuan hukum pidana di luar KUHP (hukum pidana khusus) sekaligus. Penegakan hukum terhadap kasus demikian sering tidak memuaskan karena penerapan asas lex specialis derogat legi generali yang inkonsisten, sehingga terjadi disparitas pidana. Pemahaman aparat penegak hukum yang berbeda tentang apa yang dimaksud hukum pdiana khusus, tahapan penerapannya, dan bentuk surat dakwaan yang sesuai bagi penanganan perkara pidana yang demikian menjadi penyebab terjadinya inkonsistensi penegakan hukum tersebut. Kata Kunci: Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, Hukum Pidana Khusus, dan persepsi penegak hukum. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5787 10.14710/mmh.41.4.2012.540-548 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012; 540-548 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5787/9876 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16219 2020-04-17T07:10:07Z mmh:ART

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ANTAR GENERASI : SEBUAH PENELUSURAN TEORITIS SINGKAT Wibisana, Andri G. pembangunan berkelanjutan, keadilan antargenerasi, landasan hukum Tulisan ini mendiskusikan perlindungan lingkungan di dalam kerangka keadilan antar generasi.  Tujuan dari diskusi ini adalah memperkenalkan konsep keadilan lingkungan ini, serta untuk menjelaskan bagaimana keadilan antar generasi ini dikaitkan dengan kewajiban seluruh penghuni Bumi atas planetnya (planetary obligations), bagaimana relevansi keadilan dengan valuasi ekonomi, dan bagaimana hubungan keadilan antar generasi dengan hak gugat.  Terkait planetary obligations, tulisan ini menggambarkan keadilan antar generasi sebagai kewajiban antara generasi untuk melakukan perlindungan generasi atas opsi, kualitas, dan akses terhadap sumber daya lingkungan.  Terkait valuasi ekonomi, tulisan ini berpendapat bahwa penggunaan instrumen diskon di dalam penafsiran ekonomi perlu dimodifikasi menjadi diskon yang rendah, sehingga lebih sejalan keadilan antar generasi. Tulisan ini juga mendiskusikan pentingnya putusan Minors Oposa v. Factoran Jr. yang mengakui hak gugat antar generasi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16219 10.14710/mmh.46.1.2017.9-19 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 9-19 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16219/12636 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10465 2017-03-28T09:52:55Z mmh:ART

HUKUM PIDANA ADAT SUB-CULTURE KEHIDUPAN HUKUM DI INDONESIA pujiyono, Pujiyono Law as a weergave (refiection) in a society lives and created by the society itself therefore the iaw in society becoming the refiection of socio-phiiosophic values mf society itself. Indonesian society has its characteristics of being communal, social-religious and prioritizing the harmony of society hence here the life of Indonesian Law automatically imbued by those values. Indonesian Customary Law is the law that created and desired by the Indonesian society itself based on the value of its socio-phiiosophic to regulate the life of society, nation, and state. The existence of customary law characterized as rooted, paculier and society-based, means the customary law lives and develops in accordance to the values of the society and can not be replaced since it is the spirit and the will of society. The Dutch Law shifted and turned the customary (customary criminal) law off. The characteristic differences caused the discrepancy or the value gap occured. The customary criminal law has its characteristics such a) comprehensive and unifying; b) is opened; c) differentiating the probiems; d) justice by request and e) actions in the form of reaction or correction. Substantially, the customary criminal law has several differences to the Criminal Code, they are: according to the Criminal Code there will be a certain person only that can be convicted, meanwhile on the customary criminai law not only a person but law firm and the actor's family can also be asked for taking responsibilities. According to Criminai Code a person can only be convicted if the actions the person did were having the element of accident or negligence, while in the customary criminai law, the element of error is not an absolute element; on the Criminal Code been known and distinguished between assistance, persuade and participated in a crime, for which is unknown in the customary criminal law. All who took part against the rules of customary law are required to be accounted for; in the customary criminai law doesn't recognize the trial term, as its reulated in the Criminal Code; Criminal Code based on the system ofprae-exsistence regels while the customary criminal iaw doesn t; the customary iaw doesn t differentiate between civil law and criminal law; Criminal Code has its pattern as being intellectual and rational while in the other hand the customary criminal law has its base on cosmic think and prioritizing the harmony of society. The application of customary criminal law in the process of criminal justice having its base on the Act No. 1 Year1951 concerning Temporary Actions to Organize Events Unitary Structure of Power and Civil Courts, Article 5 paragraph (3) sub b. Institutionalization of customary criminal law in the life of the Indonesian national law occurs through three tracks, namely the judicial track, legislation track, and academic track. Kata kunci: Hukum Pidana Adat, Sub Culture Kehidupan Hukum Indonesia Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10465 10.14710/mmh.40.2.2011.148-157 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 148-157 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10465/8338 Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23087 2020-05-08T16:18:44Z mmh:ART

ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS PERBANDINGAN HUTANG DAN MODAL DI INDONESIA Togatorop, Ginda Tambunan, Maria R.U.D. Hukum Pajak, Pajak Internasional Perbandingan Utang dan Modal; Transfer Pricing; Penggeseran Laba; Erosi Basis Pemajakan; Prinsip Kewajaran Artikel ini membahas penerapan ketentuan perpajakan terkait perbandingan hutang dan modal ratio di Indonesia sebagai salah satu bentuk pengalihan laba untuk minimalisir beban pajak oleh perusahaan multi nasional dengan melakukan pinjaman jumlah besar kepada pihak afiliasi sebagai modal usaha. Akibatnya, terjadi penggerusan basis pemajakan di Indonesia dengan pembayaran bunga dengan jumlah yang tidak rasional untuk mengurangi penghasilan neto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang diterapkan saat ini merupakan salah satu langkah maju dalam mencegah terjadinya erosi basis pemajakan, yaitu menetapkan rasio utang terhadap modal sebesar 4:1. Namun, ketentuan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah seperti apakah rasio demikian benar-benar mampu mencerminkan struktur permodalan suatu entitas bisnis dimana setiap sektor industri memiliki karakteristik struktur permodalannya masing-masing. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23087 10.14710/mmh.49.2.2020.112-124 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 112-124 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23087/17021 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13057 2017-03-28T09:48:44Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEAMANAN PRODUK PANGAN DARI KEGIATAN BISNIS MULTINATIONAL CORPORATIONs (MNC) DI ERA GLOBALISASI Lestariningsih, Sri HakAsasi Manusia, Produk PanganAman, MNCs. All the life process in society are changeover in the globalization era. The role of state is changed too by non state actors, namely Multinationals Corporations (MNCs). The MNCs have an authority to fulfill the food of society. Actually, the MNCs made his product without submissive the food safety products. The consequence of the dangerous food product from MNCs could threat the quality of right to life for society. Therefore, State should be active to control the bad effect in the process globalization with using the cosmopolitan law. Concerning to protection the human right getting the food safety from business activity by MNCs and reach the society welfare. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13057 10.14710/mmh.40.1.2011.73-79 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 73-79 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13057/9792 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/59832 2025-01-13T22:16:32Z mmh:ART

PERAN PENDAMPING PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN KENDAL Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Rizkiana, Rina Elsa Khanifa, Nurma Khusna Pongantung, Ronald Jolly Muzammil, Moh. Pekerja Migran; Pendamping; Perempuan; Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO) merupakan salah satu kasus migran yang terjadi di Kabupaten Kendal. Pendamping migran menjadi jembatan dalam memberikan pendampingan bagi pekerja migran perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan didukung data primer melalui wawancara secara mendalam dengan pendamping dan calon pekerja migran maupun mantan pekerja migran di Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendamping pekerja migran dilakukan secara mandiri dan sukarela dalam menagani masalah para pekerja migran perempuan. Dengan memberikan pendampingan kepada para pekerja migran perempuan dan keluarganya yang mengalami masalah pada saat bekerja dan setelah bekerja di luar negeri dengan memberikan pendidikan kritis, memberikan pemberdayaan ekonomi, memberikan pelatihan bagi yang sudah kembali ke Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro LPPM Universitas Terbuka 2023-11-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/59832 10.14710/mmh.52.3.2023.249-261 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 249-261 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/59832/27621 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5822 2017-03-28T10:51:32Z mmh:ART

PRINSIP HAKIM AKTIF (DOMINI LITIS PRINCIPLE) DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Putrijanti, Aju domini litis principle, administrative court. Abstract Dominis litis principle is one of the important principle in Administrative Court. Judge should be active during the process of the court,  gives advise to Plaintiff to complete the claim, also guidance in the evidence process. Due to the development in society, this principle should be understood in a wider sense of substantive and proportional justice. To gives substantive and  proportional justice, judge should consider ethic,moral, customs, and others outside law itself, and have to think progressive , in order to give a substantial justice. Refer to this principle, it is shown that there is an important relation between the domini litis principle, and a substantive proportional justice, as should be understood in a progressive way.   Keywords :domini litis principle, administrative court. Abstrak Prinsip hakim aktif adalah salah satu prinsip penting dalam pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim secara aktif, menasehati Penggugat untuk melengkapi surat gugatan, serta dalam proses pembuktian. Dalam perkembangan di masyarakat, prinsip hakim aktif perlu untuk dipahami secara luas, untuk dapat memberi keadilan substansial proporsional. Hakim harus mempertimbangkan faktor moral, etika, kebiasaan dan faktor-faktor non hukum lainnya untuk mewujudkannya.Antara prinsip hakim aktif dan keadilan substansial proporsional ada keterkaitan yang penting, serta harus dipahami sebagai cara berpikir yang bersifat progresif. Kata kunci: prinsip hakim aktif, peradilan tata usaha negara. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5822 10.14710/mmh.42.3.2013.320-328 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013; 320-328 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5822/9926 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15238 2020-04-17T07:13:24Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANDALIMAN (MERICA BATAK) SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR Sembiring, Mareci Susi Afrisca Law Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah produk Andaliman memenuhi elemen sebagai indikasi geografis Kabupaten Toba Samosir serta menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk melindungi Andaliman sebagai indikasi Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah produk Andaliman memenuhi elemen sebagai indikasi geografis Kabupaten Toba Samosir serta menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk melindungi Andaliman sebagai indikasi geografis. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian empiris yang didukung dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Andaliman memenuhi unsur-unsur indikasi geografis, antara lain: memiliki sistem manajemen yang kuat dan efektif; kualitas produk yang prima dan konsisten; sistem pemasaran dan promosi yang kuat; mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup dan berkelanjutan. Di sisi lain Pemerintah Kabupaten Toba Samosir belum melakukan pendaftaran untuk Andaliman sebagai indikasi geografis untuk Kabupaten Toba Samosir, karena belum memahami peraturannya. Padahal, pendaftaran ini dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15238 10.14710/mmh.46.4.2017.318-327 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 318-327 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15238/12668 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11097 2018-08-09T07:11:29Z mmh:ART

NORMATIVITAS KEILMUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ALIRAN PEMIKIRAN NEO-KANTIAN Samekto, FX. Adji Scientific normativity of law conceived as a character inherent in legal science as a sui generis. Jurisprudence basically study the law, something that initially emerged from the dogmatic belief in philosophy. Dogmaticism refuse to alter beliefs one iota. The teachings of dogmatic philosophy stems from the teachings of Plato (428-347 BC) and is reflected in the legal enforceability. Dogmaticism in the law is reflected in the Corpus Juris Civilis. Along with the development of post Era Scholastic philosophical thinking, the philosophy synthesizes thought between dogmatic thinking and skeptic has appeared in the Age of Enlightment.This idea is reflected in Transcendental Idealist philosophy thought of Immanuel Kant (1724 to 1804). The core idea is that real human beings are given the ability tounderstand based on empirical experience and actually also able to gain an understanding of the human being that is the essence of symptoms. Transcendental Idealist, thus dynamic, moving to look for values   that are useful for life. Transcendental Idealist thought then be adopted Kelsen (18811973) in the teaching of normativity in legal positivism (legal positivism). Normativity in the teachings of Hans Kelsen’s legal positivismderived from the integration of empirical positivism and idealistic positivism.Keywords : Normativity, Neo-kantian, Hans Kelsen, Transsendental IdealisNormativitas keilmuan hukum dikonsepsikan sebagai karakter yang melekat pada keilmuan hukum sebagai cabang ilmu yang bersifat sui generis.Disebut demikian karena ilmu hukum pada dasarnya mempelajari hukum, sesuatu yang pada awalnya dimunculkan dari pemikiran filsafat yang beraliran dogmatik. Pemikiran filsafat dogmatik menolak alternatif keyakinan (belief) lain dalam berpikir. Pemikiran filsafat dogmatik bermula dari ajaran Plato (428-347 SM) dan tercermin dalam keberlakuanhukum. Dogmatika dalam hukum sangat tercermin dalam Corpus Juris Civilis. Seiring dengan perkembangan pemikiran filsafat pasca Era Skolastik, maka pemikiran filsafat yang mensintesakan antara pemikiran dogmatik dan skeptik telah muncul di Era Pencerahan.Pemikiran tercermin dari filsafat pemikiran Transendental Idealis dari Immanuel Kant (1724-1804). Inti pemikirannya adalah bahwa manusia sesungguhnya diberi kemampuan untuk memahami berdasarkan pengalaman empirisdan sesungguhnya pula manusia mampu mendapat pengertian tentang gejala yang bersifat esensi. Transendental Idealis, dengan demikian bersifat dinamis, bergerak untuk mencari nilai-nilai yang berguna untuk kehidupan. Pemikiran Transendental Idealis inilah yang kemudian menjadi landasan pemikiran Hans Kelsen (1881-1973) dalam mengajarkan normativitas dalam positivisme hukum (legal positivism). Normativitas dalam positivisme hukum ajaran Hans Kelsen bersumber dari integrasipositivisme empiris dan empirisme idealis.Kata Kunci : Normativitas, Neo-kantian, Hans Kelsen, Transsendental Idealis Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11097 10.14710/mmh.44.1.2015.11-17 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 11-17 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11097/9674 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34832 2021-03-23T21:31:28Z mmh:ART

IMBAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 DALAM PENATAAN PEGAWAI DI INSTANSI PEMERINTAH Juliani, Henny Penataan Pegawai; PPPK; Instansi Pemerintah Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui imbas PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dalam penataan pegawai di instansi pemerintah. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imbas berlakunya PP Nomor 49 Tahun 2018 memberi dampak yang signifikan yaitu larangan pengangkatan tenaga honorer untuk pengisian jabatan ASN termasuk pengangkatan dalam rangka mengganti tenaga honorer yang berhenti atau diberhentikan. Solusi pengisian kebutuhan pegawai di instansi Pemerintah dilakukan melalui rekrutmen PPPK secara terbuka agar diperoleh ASN yang profesional. Tuntutan profesionalitas ASN melalui seleksi JF PPPK sebagai bentuk penataan birokrasi dalam mewujudkan good governance harus dilakukan dengan kebijakan regulasi yang berkeadilan bagi tenaga kontrak K1 dan K2 yang selama ini telah bekerja di instansi Pemerintah. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34832 10.14710/mmh.50.1.2021.36-48 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 36-48 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34832/18832 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4164 2022-07-06T21:23:46Z mmh:ART

REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME Sina, La In the current of reform era, is still discovered by the government bureaucracy, as an organizer of the state, it's not doing a good job, even, they do not serve the people but they to be served. Today the government has sought spawned a lot of regulations as a basis for providing services to the community. The reform of the bureaucracy, which the public expects it, is convenience for the public to obtain an optimal service. Government bureaucracy in realizing good governance, must be based on the authority in accordance with laws and regulations, principles of state organization, and also the execution of bureaucracy reform is carried out through the alignment of government institutional arrangement, bureaucracy and the iterative improvement of the quality of public service. In carrying out the bureaucracy that is free from corruption, the bureaucrats as the organizer of the state must be away from acts that are damage the joints of the affected communities, nation and state. Keywords : the reform of birocration, government, corruption, coluusion and nepotism Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4164 10.14710/mmh.41.1.2012.92-97 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012; 92-97 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4164/21920 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13094 2017-03-28T10:01:19Z mmh:ART

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN - CINA (ACFTA) TAHUN 2010 DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA Magdariza, Magdariza Delfiyanti, Delfiyanti Pelaksanaan, Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bebas, Ase an - China, ACFTA Nowadays, the development of free trade around A SEAN especially between ASEAN's nations and China through the "ASEAN - China Free Trade Agreement (ACFTA)" that started being effective on January 1, 2010. The establishment of a free trade area between ASEAN and China made rnconsidering China is a huge economic potency that the establishment of this cooperation is expected to drive economic growth in the Ase an region of countries member. Therefore, the greater opportunity for A SEAN and China is possible to expand the trade relations between the two countries. While in Indonesia the implementation of it is based on the Regulation of Financial Minister of Indonesia Republic No. 235/PMK.011/2008 about the determination of import tariffs to the framework of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) in which the determination of 0% tariffs on goods have been targeted to 0% in 2010. As for there are some positive implications for the implementation of this in Indonesia is from the International standpoint, with theimplementation of ACFTAin Indonesia, providing great significance forgeostrategic and economic interests of Indonesia. From the national side, it is a challenge for Indonesia. where the fierce competition in terms of trade with other ASEAN countries and particularly with China, has made ffilndonesia to be more paid attention against the production quality and increase the creativity of the industry and entrepreneurs in producing and creating Indonesia's domestic-product that is ready to compete with other countries by providing international standard of production quality To be viewed in the long run of A CFTA implementation in Indonesia will bring benefits in the form of more smoothly investment flows, broader trade and economic scale so great that produce a rational allocation of resources and improve efficiency On the other hand, the negative implication is the application of import tax rates to zero percent has been made rnto the local industry in order to reduce the amount of production and it is caused by a flood of Chinese products and other ASEAN countries. with a cheaper price. It has also triggered the end many of the local industries including among SMEs and to "shut down" due not be able to compete with goods from China are cheaper than the local price. Actually, this happens due to the lack of human resources quality (HR) as well as the existing of Indonesian capital. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13094 10.14710/mmh.40.4.2011.494-501 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 494-501 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13094/9827 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/63152 2025-05-26T23:59:48Z mmh:ART

CHOICE OF PARADIGM IN ARBITRATION: ARBITRATOR’S AUTONOMY OR PARTIES’ AUTHORITY? Roosdiono, Anangga W. Taqwa, Muhamad Dzadit Choice of Paradigm; Ex Aequo Et Bono; Choice of Law; Arbitrator’s Consideration; Arbitrator The choice of paradigm in dispute resolution through arbitration raises a fundamental question: should the arbitral tribunal render its decision based on the law or ex aequo et bono? Most legal scholars affirm that the disputing parties have the full authority to dictate the tribunal's choice of paradigm in resolving disputes. This perspective, in Indonesia, is justified by two grounds: the Elucidation of Article 56(1) of Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law, and the party autonomy principle in arbitration. Against this mainstream view, this paper repositions the role of arbitrators, emphasizing that they should possess autonomy -rather than being dictated to-when choosing the paradigm dispute resolution. This paper concludes that the choice of paradigm should rest within the authority of arbitrators. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-11-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/63152 10.14710/mmh.53.3.2024.293-303 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 293-303 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/63152/28361 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5870 2017-03-28T10:43:05Z mmh:ART

DETERMINASI MEDIA DALAM MENGAWAL DAN MENDORONG PENEGAKAN HUKUM MELAWAN KORUPSI N.S., Amir Machmud Kontrol sosial, Kemerdekaan pers, Pemberantasan korupsi, Framing, kebijakan pemberitaan Abstract One of several functions of the press, that is social control, is such an explanation of an insight that the freedom of press is intended to prevent corruption, collution, and nepotism as well. The press applies the function as mentioned in The Law No 40 of 1999 regarding The Press, that is to control the performance of the state adminstration in order to keep it accountable and transparent. In reality, the growing abuse of power in Indonesia have been creating in condition of so called “corruption emergency”. The establishment of Corruption Eradication Comission (KPK) shows us that the regular law institutions are not doing their properly. We need such a comission with extraordinary power. Realizing of power of KPK, many corrupt government officialsand members of parliament definitely feel anxious, so they try hard to make massive and systematic resistance againts the comission. That’s why, the efforts to eradicate corruption need support and involvement from civil society. Journalist and media are determinate factor to endorse those efforts by using its social control function. Media determinate the law enforcement againts corruption by providing reports and news stories based on framing policy, by constructing reality for public interests. Keywords : Social control, Freedom of press, Corruption eradication, Framing policy, Editorial policy.   Abstrak Salah satu fungsi pers, yakni melaksanakan kontrol sosial, merupakan penjabaran dari pemahaman bahwa kemerdekaan pers mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pers memainkan fungsi tersebut sebagai amanat dari Undang-Undang Nommor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengawal penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dalam realitas penyelenggaraan negara itu, penyalahgunaan kekuasaan merupakan keniscayaan yang di Indonesia sekarang ini menciptakan kondisi “darurat korupsi”. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggambarkan bahwa lembaga-lembaga hukum reguler tidak berjalan secara maksimal, sehingga membutuhkan sebuah komisi dengan kewenangan yang luar biasa. Namun karena keterancaman orang-orang yang berada di pusat-pusat kekuasaan, perlawanan-perlawanan terhadap komisi antirasuah itu berlangsung secara masif dan sistematis, sehingga untuk mewujudkan amanat rakyat dalam memberantas korupsi dibutuhkan pengawalan dari elemen-elemen masyarakat sipil. Wartawan dan media menjadi faktor determinan dalam menjalankan pengawalan itu melalui fungsi kontrol sosialnya. Media mendeterminasi penegakan hukum melawan korupsi dengan mengetengahkan kebijakan pemberitaan yang berbasis framing atau pembingkaian dengan mengonstruksi realitas yang berorientasi pada sebesar-besarnya kemaslahatan publik. Kata Kunci : Kontrol sosial, Kemerdekaan pers, Pemberantasan korupsi, Framing, kebijakan pemberitaan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5870 10.14710/mmh.42.1.2013.139-144 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013; 139-144 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5870/9905 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17814 2020-04-17T07:16:47Z mmh:ART

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA DEMAK Sari, Aldila Arumita Purwanti, Ani Ilmu Hukum Tindak Pidana, Kekerasan Terhadap Perempuan, Demak Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang ada sejak jaman dahulu dan semakin marak akhir-akhir ini. Bahkan kekerasan terhadap perempuan, semakin meningkat, baik jumlah maupun bentuk dan modus operansinya yang semakin beragam baik di lingkup domestik (rumah tangga) maupun publik. Menurut catatan tahunan komnas perempuan pada tahun 2017 kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin tinggi, terutama kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga. Penulis mengangkat persoalan mengenai bagimana kebijakan formulasi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana penegakannya di kota Demak. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan menyuguhkan fakta-fakta mengenai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penangannya di Kota Demak, termasuk menyajikan pengalaman perempuan sebagai korban. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa Kebijakan Formulasi perlindungan bagi perempuan dalam instrument internasional dan nasional dapat digunakan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga, khususnya setelah keluarnya Undang-undang No 23 tahun 2004. Regulasi perlindungan bagi perempuan dalam instrument internasional maupun nasional hanya berlaku apabila peristiwanya terjadi di lingkup rumah tangga, sehingga korban diluar rumah tangga tidak dapat menggunakan ketentuan hokum tersebut. Rancangan Undang Undang Kekerasan Seksual diharapkan segera disyahkan untuk melindungi dan menangani perempuan korban kekerasan baik didalam rumah tangga maupun diluar rumah.Proses penegakan hokum oleh aparat penegak hukum dalam menangani penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kota Demak belum optimal, karena belum baiknya koordinasi diantara stakeholder (Polisi, Jaksa, Hakim, LSM Pendamping, Pemerintah Daerah Kota Demak) Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17814 10.14710/mmh.47.3.2018.317-337 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 317-337 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17814/14076 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11464 2018-08-09T07:36:06Z mmh:ART

PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA DI INDONESIA TERHADAP PLURALISME AGAMA Utoyo, Marsudi plurality, pluralism, religious pluralism, tolerance, pluralitas, pluralisme, pluralisme agama, toleransi For Indonesia plurality is a fact. To set the required plurality of pluralism. Because, no doubt, contain the seeds of discord plurality, this required tolerance, openness, and equality. Pluralism allows for harmony in society, pluralism encourages freedom, including freedom of religion, and is a pillar of democracy. There is no true democracy without pluralism. Pluralism here means the protection of the state against the rights of its citizens to embrace the religion according to what he believes. Religious pluralism means building tolerance, we must recognizes that any religion with adherents of each have the same rights. So that must be built is feeling and mutual respect between religious communitiesBagi bangsa Indonesia pluralitas itu merupakan kenyataan. Untuk mengatur pluralitas diperlukan pluralisme. Sebab, tidak bisa dipungkiri, pluralitas mengandung bibit perpecahan, inilah diperlukan sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan. Pluralisme memungkinkan terjadinya kerukunan dalam masyarakat, pluralisme mendorong kebebasan, termasuk kebebasan beragama,  dan merupakan pilar demokrasi. Tidak ada demokrasi yang sejati tanpa pluralisme. Pluralisme di sini berarti perlindungan negara terhadap hak-hak warganegaranya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakininya.  Pluralisme agama berarti membangun toleransi, kita harus mengakui bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing-masing mempunyai hak yang sama. Maka yang harus dibangun adalah perasaan dan sikap saling menghormati antar pemeluk agama Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11464 10.14710/mmh.44.4.2015.454-461 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 454-461 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11464/9610 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34616 2021-11-17T13:28:01Z mmh:ART

PENGARUH PELAKSANAAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PEMENANG TENDER Bahmid, Bahmid Khairunnisa, Fadila Hukum Perdata Kepastian Hukum; Tender Elektronik; Barang/Jasa Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pengaruh  pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa setelah dilakukan perubahan dari tender konvensional menjadi tender elektronik oleh pemerintah, terhadap kebijakan pelaksanaan tender pengadaan barang atau jasa pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Atas dasar tersebut peneltian ini mengemukakan 2 (dua) hal yang dibahas terdiri atas: Pertama: bagaimana kepastian hukum pelaksanaan tender elektronik pengadaan barang atau jasa, Kedua: bagamaina upaya hukum sanggah, sanggah banding keberatan penetapan pemenang tender. Penetian ini mengunakan penelitian Yuridis-Empris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan penomen-penomena masyarakat yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun telah terjadi perubahan metode tender dari konvensional menjadi tender elektronik, namun tidak ada jaminan bagi pemenang tender penawar terendah akan ditetapkan sebagai pemenang tender. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34616 10.14710/mmh.50.4.2021.409-419 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 409-419 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/34616/20321 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5754 2017-03-28T10:29:53Z mmh:ART

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM POLIS ASURANSI YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO.8/1999 Njatrijani, Rinitami standard clause, insurance policy, UUPK Abstract The protection of policy holder still is weakness, if we are know in the insurance cases. Policy holder will be always loss, because of do not understand about the content of  contract agreement between policy holder and insurance company ( insurer). Valid or not valid about that contract be appear from Standardized Contract for binding or effective for that party still debatablle in lawyer. This situation is responsive for law community to look for justice for police holder will be occur in weakness position be up against insurance company will be position as strong party. The agent of the company in cover this transaction by preparing a modelled draft of contract for signing by the partner of contract aware or not aware already constraint the freedom of contract. Keyword : standard clause, insurance policy, UUPK Abstract Perlindungan terhadap pemegang polis masih sangat lemah, jika kita melihat dari kasus-kasus asuransi. Tertanggung atau pemegang polis akan selalu dirugikan disebabkan oleh ketidakpahamannya tentang isi kontrak perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Sah tidaknya suatu perikatan yang timbul dari suatu kontrak standar untuk mengikat, ataupun berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang berkontrak masih sering diperdebatkan di kalangan para ahli hukum. Hal ini merupakan respon masyarakat hukum untuk mencari keadilan bagi tertanggung/pemegang polis yang sering ditempatkan pada posisi yang lemah menghadapi perusahaan asuransi yang diposisikan  sebagai pihak yang menang. Pelaku usaha dalam menutup suatu transaksi dengan terlebih dahulu telah menyiapkan format-format yang umumnya telah tercetak untuk ditandatangani oleh mitra kontraknya disadari atau tidak telah menghilangkan/membatasi kebebasan berkontrak. Kata kunci : klausula baku, polis asuransi, UUPK Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5754 10.14710/mmh.41.2.2012.256-267 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012; 256-267 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5754/9843 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13675 2017-03-29T03:57:43Z mmh:ART

DESAIN DAERAH KHUSUS/ ISTIMEWA DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT KONSTITUSI Baharudin, Baharudin Daerah Khusus/Istimewa; Indonesia; Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan daerah khusus/istimewa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Konstitusi, dan mengkaji desain ideal daerah khusus/istimewa dalam rangka memperkokoh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Konstitusi. Hasil penelusuran menunjukkan desain daerah khusus/istimewa diberikan bagi daerah setingkat provinsi dan daerah setingkat kabupaten/ kota. Desain pemberi an status kekhususan/keistimewaan dalam Negara Indonesia dilandasi berbagai alasan, mulai dari sejarah sampai dengan posisi strategis kenegaraan. Secara teoritis pembentukan otonomi khusus merupakan salah satu cara atau pilihan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjaga keutuhannya (Negara kesatuan). Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13675 10.14710/mmh.45.2.2016.85-92 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 85-92 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13675/10426 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/22846 2020-04-17T07:20:49Z mmh:ART

PERJANJIAN GADAI BENDA ELEKTRONIK DI JAWA TENGAH Dja’is, Mochammad Susilowati, Etty Suradi, Suradi Nirmolo, Dessy Pintoko eksekusi mendaku; OJK; POJK Terdapat penyimpangan perjanjian gadai menggunakan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Hak membeli kembali hilang apabila sampai waktu yang ditentukan debitor (penjual) tidak membeli kembali obyek jual beli, dan obyek jual beli menjadi milik pembeli (kreditor). Hal ini disebut eksekusi mendaku yang dilakukan dengan melanggar ketentuan gadai. OJK harus membuat POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan batal demi hukum konsep jual beli dengan hak membeli kembali dan mewajibkan pembeli (kreditor/penjual mengubah menjadi perjanjian utang piutang uang dengan jaminan gadai benda bergerak. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-04-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22846 10.14710/mmh.48.2.2019.186-193 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 186-193 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22846/15020 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11591 2017-03-28T09:35:12Z mmh:ART

PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM PERKARA NO. 09/G/2008/PTUN SMG GUGATAN MELAWAN GUBERNUR JAWA TENGAH Leonard, Lapon Tukan Pengadiian Administrasi, Hukum administrasi Negara, Negara Penjaga Malam, Negara Kesejahteraan. A change of concept of how to mange a state has been changed significantly last few decades. The change of concept from nachtwaker staat to the welfare state has been bringing a dramatic change in the Administrative Law itseif. The state (government) can not stay only in office, but must go and stay with the people in people's real lives. This brings the concequences that the frictions between the state and the people might be happened frenquently In this situation, the existence of an Administrative Court is considered important and urgent. This research is trying to analyse what is actually happened in the Administrative Court management, how it works, and why it does. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-10-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11591 10.14710/mmh.39.4.2010.328-341 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 328-341 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11591/9769 Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39902 2022-07-11T19:23:02Z mmh:ART

KEWENANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TRANSAKSI MENCURIGAKAN Ibrahim, Muhammad Raditya Pratama Sudiro, Amad Kewenangan; Perlindungan Hukum; Transaksi Mencurigakan Pada Pasal 3 PP 43/2015 huruf b menyebutkan bahwa notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan, sebagai pihak pelapor notaris diberikan keweanangan untuk melaporkan apabila adanya indikasi transaksi mencurigakan kepada PPATK. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetauhi bagaimana kewenangan notaris sebagai pihak pelapor dan bagaimana perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan diberikan kewenangan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, notaris berwenang melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UUTPPU berupa, dibebaskan dari kerahasaiaan jabatan, kerahasiaan identitas notaris dan notaris tidak dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/39902 10.14710/mmh.51.2.2022.188-198 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 188-198 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/39902/21867 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5778 2017-03-28T10:34:35Z mmh:ART

IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN PERDA DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK NDONESIA Saraswati, Retno Implications, Control of local regulation, the Unitary Abstract Local Government in carrying out his government given the authority to establish regional regulation. On the other hand a lot of local regulations by the central government canceled due to conflict with higher laws, contrary to the public interest, leading to high cost economy and hamper access to people's economy. This happens as a consequence of the shape our country is a unitary state, where the central government has the right to exercise control over local regulations established by the region. The implication is that the cancellation regulations, then the area should revoke the relevant regulations and if violated, the sanction in the form of suspension or withholding the General Allocation Fund (DAU), as well as the loss in terms of both time and financial, on the other hand in the formation of the regulations to be careful not to be canceled by the central government. Keywords: Implications, Control of local regulation, the Unitary Abstrak Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Di sisi yang lain banyak peraturan daerah yang dibatalkan oleh pemerintah pusat lantaran bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat akses ekonomi rakyat. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari bentuk negara kita adalah negara kesatuan, dimana pemerintah pusat berhak untuk melakukan kontrol terhadap perda-perda yang dibentuk oleh daerah tersebut. Implikasinya bahwa dengan dibatalkannya perda tersebut, maka daerah harus mencabut perda yang bersangkutan dan jika dilanggar, maka sanksinya berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), serta terjadi kerugian baik dari segi waktu maupun finansial, di sisi yang lain dalam pembentukan perda semakin berhati-hati agar tidak dibatalkan oleh pemerintah pusat. Kata Kunci : Implikasi, Pengawasan Peraturan Daerah, Negara Kesatuan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5778 10.14710/mmh.41.3.2012.465-471 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012; 465-471 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5778/9866 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13736 2018-06-10T02:58:23Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI PEKANBARU TAHUN 2014 Mukhlis R., Mukhlis R. Anak; Perlindungan Hukum; Pelecehan Seksual. Kejahatan pelecehan seksual semakin marak di Indonesia, khususnya di Pekanbaru Riau. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan terhadap anak secara normatif telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan juga secara praktis dalam praktek penegakan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap kejahatan pelecehan seksual anak, selain secara umum berlaku sistem peradilan pidana, juga secara khusus dalam penanganannya di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bagian Reskrim di kepolisian. Untuk mewujudkan kota layak anak, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru memiliki kebijakan dan himbauan terhadap semua pihak untuk menghilangkan atau meminimalisir tingginya angka kejahatan pelecehan terhadap anak. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13736 10.14710/mmh.45.4.2016.276-284 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 276-284 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13736/10450 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9347 2017-03-28T12:50:05Z mmh:ART

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENGGELAPAN BENDA JAMINAN FIDUSIA Supriyadi, Supriyadi Penal Mediation, Fiduciary Object, Embezzlement Fiduciary is born based on trust between the fiduciary giver (debtor) and the fiduciary receiver (creditor), in which in the fiduciary agreement, although the fiduciary receiver has provided fund to fiduciary giver, but the bail object is still controlled by fiduciary giver. With object mastered by the fiduciary giver, they often embezzled/transferred the object to a third party. The fraud settlement can be reached through litigation, namely through the regular judicial proceedings, and the need to take another alternative is through penal mediation to reduce the burden or even a buildup of cases in the courts related to embezzlement Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9347 10.14710/mmh.43.3.2014.420-427 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 420-427 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9347/7547 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21782 2020-04-17T07:23:30Z mmh:ART

PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA DALAM BINGKAI SISTEM PENEGAKAN HUKUM NASIONAL Kusumawardhani, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Putusan Pengadilan; Penegakan Hukum Nasional Paper ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai putusan pengadilan di Indonesia dalam bingkai sistem penegakan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Sistem penegakan hukum nasional semestinya senantiasa menggunakan perspektif pendekatan nilai-nilai Pancasila. Putusan pengadilan yang baik adalah putusan yang mengharmonisasikan hukum dan keadilan dalam bingkai Pancasila. Dalam aras praksis putusan pengadilan sering menampakan ketidakadilan. Kedepannya hakim seharusnya mampu menggunakan nilai-nilai Pancasila untuk bingkai pertimbangan hukumnya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21782 10.14710/mmh.49.1.2020.26-34 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 26-34 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21782/16601 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13048 2017-03-28T09:48:29Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA (STUD! PERBANDINGAN DENGAN NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG) Supasti Dharmawan, Ni Ketut Program Komputer, Hak Cipta, TRIPsAgreement, WTO,Harmonisasi Hukum, Negara Maju, Negara Berkembang. The type of this research is socio legal research which employed hermeneutic approach. The study showed that the legal protection of Computer Program which is regulated under Copyrights Act No. 19 Year 2002 is still weak in Indonesia. Based on BSA and USSTR report 2009, Indonesia was considered still in level of Priority Watch List. Some factors caused high level infringement of Computer Program (88%) in Indonesia due to: first, the legal substance of Computer Program protection (Article 15 (e) (g) the Act No. 19, Year 2002 concerning Copyright as the result of TRIPs harmonization, considered still distinct from the perspective legal culture of Indonesia. There are almost no space for social function (Copyright limitation) for Computer Program; Second, the factor of economic; Third, apparently the law enforcer more protect people who have power than the weak of end users; fourth, the innovation of technology. By comparing the legal protection with the developed countries (the European and US) and developing country (Malaysia),which are all as the member of WTO, only European regulate the Copyright limitation for Computer Program especially for education purposes such as to improve the technical emx» of Computer Program. Therefore the model of Article 5 (3) the Council Directive 911250/EEC of 14 May 1991 on the legal Protection of Computer Program, may suit with the need to construct Better future protection for Computer Program in Indonesia, regarding balance rights both for end users and the copyright owners. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13048 10.14710/mmh.40.1.2011.10-17 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 10-17 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13048/9783 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44666 2024-12-23T20:15:01Z mmh:ART

ANALISIS PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM KASUS KORUPSI Suud, Aghia Khumaesi Korporasi; Korupsi; Lingkungan; Mens Rea; Strict Liability Konsep strict liability dalam kasus korupsi telah digunakan oleh banyak negara di dunia. Sebab, pendekatan tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan bagaimana sikap batinnya (mens rea) dianggap dapat menyelesaikan berbagai kasus, khususnya kasus korupsi di korporasi. Bisakah konsep ini diterapkan pada sejumlah kasus korupsi di Indonesia? Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data sekunder, konsep strict liability tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia, meskipun telah diadaptasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan lingkungan hidup. Untuk itu, perlu perubahan undang-undang korupsi karena pembuktian pada setiap kasus korupsi korporasi diperlukan adanya mens rea agar dapat menggunakan konsep strict liability. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Kejaksaan RI 2023-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/44666 10.14710/mmh.52.2.2023.153-162 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 153-162 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/44666/24762 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5813 2017-03-28T10:47:34Z mmh:ART

Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian di Kepolisian Surakarta Zakki Adlhiyati, Edy Herdiyanto, Achmad, penal, mediation, theft Abstract Law abiding citizen is one of every constitutional states expectation to reach justice, utility ,and legal certanty as law purposes. Justice must be in priority if a clash happens among them and so in theft cases, penal mediation is one alternative to reach justice for all. This research reveals that Surakarta Police department use mediation in strict conditions as long as supported by victims and offenders, also the communities. Keywords: penal, mediation, theft Abstrak Masyarakat yang patuh terhadap hukum adalah dambaan setiap negara hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Apabila ketiganya sulit diwijudkan bersama, maka nilai keadilan harus lebih dikedepankan. Demikian pula terkait dengan penanganan kasus pencurian. Mediasi penal merupakan salah satu alternatif untuk mencari nilai keadilan bagi semua. Polresta Surakarta melaksanakan mediasi penal dengan persyaratan yang ketat, dimana mediasi dapat dilakukan asalkan disetujui kedua belah pihak (pelaku dan korban) dan didukung oleh masyarakat. Kata kunci: pidana, mediasi, pencurian Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5813 10.14710/presipitasi.v%vi%i.59-73 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013; 244-250 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5813/9917 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/15057 2020-04-17T07:12:14Z mmh:ART

PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIQIH ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA (STUDI KASUS DI KOTA KUPANG) Aladin, Aladin Pernikahan Hamil, KHI, Fiqih Islam. Perkawinan merupakan  bagian dari  dimensi  kehidupan yang  bernilai  ibadah sehingga  menjadi sangat  penting. Manusia  yang  telah  dewasa,  dan  sehat  jasmani  serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan  kesejahteraan  dalam  hidup berumah  tangga. Realitas kehidupan  masyarakat  tidak  dapat  dihindari  adanya hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat.Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa terjadi perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam (HI)?; (2) Bagaimana status hukumpernikahanwanitahamilakibatzinadenganlaki-laki yang menghamilinyamenurutKompilasi Hukum Islam (KHI)danfiqih Islam?.Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Menurut KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu wanita itu melahirkan kandugannya. Sedangkan berdasarkan hukum Islam dalam hal ini pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambali yang mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai dia melahirkan kandungannya. Perbedaan tersebut terjadi karena di pengaruhi oleh perbedaan dalil-dalil (Al-Qur’an dan Hadis) yang digunakan dalam menafsirkan permasalahan pernikahan hamil di luar nikah. KHI menjelaskan pernikahan hamil di luar nikah berdasarkan dalil Al-Qur’an surat An-nur ayat 3, Mazhab Syafi’i dan Hanafi, pendapat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas. Sedangkan Hukum Islam menggunakan dalil Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, surat At-Talaq ayat 4, Mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambal; (2) KHI membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya, menurut hukum Islam status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya pun terjadi perbedaan pendapat diantara ke empat mazhab. Mazhab Hanafi dan Syafi’i membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Mazhab Maliki dan Hanbali melarang pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro BANK BRI, BRI. 2017-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15057 10.14710/mmh.46.3.2017.239-248 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 239-248 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15057/12660 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11087 2017-03-28T12:54:53Z mmh:ART

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA Lugianto, Adil Victims as the suffred person because of crime, should receive the protection of their rights. Indonesian positive law (Penal Code and Criminal Procedure Code) was originally regulated only compensation to victims. Then, victims' rights later evolved to become more widespread in Law No. 13 of 2006 on the protection of witnesses and victims. However, the protection of victims' rights is not integrated to the criminal justice system. Therefore, the reconstruction of the protection of rights of victims was taken so that all victims can obtain the widest possible access to their rights. Keywords: Victims’ Rights and Laws Protection Korban sebagai pihak yang menderita akibat suatu tindak pidana, perlu mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Hukum positif Indonesia (KUHP dan KUHAP) pada awalnya hanya memberikan hak ganti rugi terhadap korban. Hak-hak korban kemudian berkembang menjadi lebih luas dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Namun, perlindungan hak-hak korban dalam undang-undang tersebut tidak terintegrasi dalam jaringan sistem peradilan pidana. Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban dilakukan supaya semua korban dapat memperoleh akses seluas-luasnya atas hak-haknya Kata kunci: Hak-hak Korban dan Perlindungan Hukum Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11087 10.14710/mmh.43.4.2014.553-559 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 553-559 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11087/9640 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33257 2020-10-30T03:29:28Z mmh:ART

E-LAW CONSULT SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU-GURU DI JAWA TENGAH Maryanto, Maryanto Pratama, Toebagus Galang Windi Menarianti, Ika Buchori, Achmad E-Law Consult; Perlindungan Hukum; Guru; Jawa Tengah Guru di Indonesia memiliki banyak kendala terkait pekerjaannya karena banyak di antaranya yang diadili di pengadilan terkait pekerjaan profesionalnya karena tidak seperti pekerjaan profesional lain yang diberikan kekebalan hukum, guru tidak memilikinya di dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mendorong penulis untuk mempelajari kelemahan sosialisasi dan perlindungan hukum terhadap hak guru sebagai tenaga pendidik profesional di Jawa Tengah dan bagaimana aplikasi Konsultasi E-Law membantu mereka ke dalam studi yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan perlindungan hukum terhadap guru adalah terutama karena kurangnya pemahaman hukum dan Konsultasi E-Law dapat menjadi sarana untuk membantu guru dalam menangani permasalahan hukum terkait profesinya sebagai guru. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-10-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33257 10.14710/mmh.49.4.2020.382-392 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 382-392 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33257/18144 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4155 2022-07-06T21:16:25Z mmh:ART

PENERAPAN HUKUM BERBASIS HUKUM PROGRESIF PADA PERTAMBANGAN BATU BARA DI KALIMANTAN SELATAN Sarmadi, Akhmad Sukris UU No. 4 year 2009 about Mineral and Coal Mine still felt by nonalignment at small people. where its negative impact exactly felt by environment and society. Inseparable coal mine with industrialization, while industrialization always need the  source of nature which many. In development of natural resources such as those which happened in Indonesia, needed development of real correct natural resources without having to forced so that disregard negative impact of society and environment. For that, comprehending UU No.4 Year 2009 have to comprehend with substansive  and progressive is objective for the prosperity of society without destroying environment. Study in law to mining of coal smolder in south kalimantan can open knowledge forwards law to be developed for the purpose of more progressive Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4155 10.14710/mmh.41.1.2012.8-19 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012; 8-19 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4155/21911 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13082 2017-03-28T10:01:07Z mmh:ART

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen) Hendrawati, Dewi Perjanjian Baku, Kebebasan Berkontrak Dan Klausula Eksonerasi. Consumer's Financing Agency is one the non-bank financing institutions providing funding for people Legal contractual relationship between the agency and the consumer is started with the preparation of the contract. Consumer's contract is done in standardized written form which is prepared in advance by the agency. It means that all terms and conditions are made by the agency alone, then the consumer will only need to agree or reject upon the contract without capabilities of altering nor adding anything to the content of the contract. The standardized contract in general is not considering enough other party's interest so that it is being questioned whether it is still providing freedom to the contracting consumers. Consumer's contract making even it is made and prepared by the agency as one the contracting parties is still providing freedom to the consumers by signing or not signing it, freedom to choose the contracting parties and freedom of choosing legal protection. Nevertheless since it is made only by one party there is exoneraion clause that ,s potentially risking the consumers. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-10-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13082 10.14710/mmh.40.4.2011.411-418 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 411-418 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13082/9817 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/53213 2025-05-27T01:06:12Z mmh:ART

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE AKIBAT DITEMUKANNYA DOKUMEN MENENTUKAN YANG DISEMBUNYIKAN: STUDI PUTUSAN MA NO. 470B/PDT.SUS-ARBT/2022 Taufik, Harven Filippo Arbitration; Alternative Dispute Resolution Annulment; Arbitral Award; Final and Binding Arbitral awards may be annulled if a decisive document, hidden by the opposing party, is later discovered. In PT. PLN (Persero) vs. PT. Sumsel Energi Gemilang, the Supreme Court rejected this argument, stating the document did not meet the criteria. This paper examines the requirements for such documents to justify annulment. Using doctrinal legal research with statutory, conceptual, and case-based approaches, it was found that arbitration awards, though final and binding, can be annulled if hidden documents present new information not revealed during arbitration. However, documents whose substance was implied or included in other records cannot be used as grounds. As the Supreme Court's interpretation is not explicitly regulated by law, legal reform is necessary to clarify the definition of “hidden decisive documents”. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/53213 10.14710/mmh.53.2.2024.191-202 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 191-202 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/53213/28367 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5861 2017-03-28T10:42:54Z mmh:ART

IHWAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Isra, Saldi Komisi pemberantasan korupsi, ad-hoc, dan penyidik Abstract   The Corruption Eradication Commission (KPK; Komisi Pemberantasan Korupsi) was a specially-designed institution due to the failures of conventional institutions (public prosecutor and the police) in the eradication of corruption. Such considerations demanded that KPK was not intended to be a temporary institution. In such position, this article explicates basic arguments and legitimacy of the formation of KPK investigators. By law, a series of Laws open the chances or possibilities of non-police investigators. This means that as an institution authorized to conduct investigation, the KPK bears the right to recruit its own investigators. Keywords : Corruption Eradication Commission, ad-hoc, and investigator. Abstrak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang didesain khusus karena kegagalan lembaga konvensional (kejaksaan dan kepolisian) dalam memberantas korupsi. Karena pertimbangan itu, kehadiran KPK tidak dimaksudkan sebagai lembaga yang bersifat sementara. Dalam posisi seperti itu, tulisan ini menjelaskan dasar argumentasi dan legitimasi pembentukan penyidik KPK. Secara hukum, banyak undang-undang membuka kesempatan atau kemungkinan penyidik selain kepolisian. Artinya, sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, KPK berwenang untuk merekrut penyidik sendiri.   Kata Kunci : Komisi pemberantasan korupsi, ad-hoc, dan penyidik Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-01-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5861 10.14710/mmh.42.1.2013.63-70 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013; 63-70 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5861/9896 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/18912 2020-04-17T07:15:02Z mmh:ART

FEMINIST LEGAL THEORY DALAM TELAAH PARADIGMA: SUATU PEMETAAN FILSAFAT HUKUM Sulistyawan, Aditya Yuli Philosophy of Law Feminist Legal Theory (FLT), paradigma, filsafat hukum. Feminist Legal Theory(FLT) merupakan sebuah pemikiran yang melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum. Sebagai salah satu aliran pemikiran, kekhasan FLT memang tidak dapat dijelaskan secara bebas nilai kepada semua pembelajar hukum secara universal. Penjelasan terhadap hal ini hanya akan dilakukan secara tepat oleh 'filsafat payung' yang dinamakan paradigma. Melalui paradigma, FLT akan ditempatkan pada salah satu paradigma, sesuai ontologi, epistemologi, dan metodologinya. Secara ringkas, tujuan tulisan ini adalah melakukan sebuah pemetaan filsafat hukum terhadap FLT. Berdasarkan pembahasan, FLT akhirnya dapat dipetakan sebagai salah satu aliran di dalam paradigma Critical Theory et. al. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18912 10.14710/mmh.47.1.2018.56-62 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 56-62 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18912/13376 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11445 2018-08-09T07:22:03Z mmh:ART

MEREKONSTRUKSI SISTEM HUKUM ADMINISTRASI MENUJU HUKUM YANG MELAYANI Susanto, Sri Nur Hari Reconstruction , Administrative Law , Serving the Public, Rekonstruksi, Hukum Administrasi, Melayani Publik This research aims to reconstruct the legal system, especially state administrative law so that it can function as a law that can serve the public interest. Other objectives is to study conceptually harmonize laws and regulations relating to public service. The method used is a normative legal research, which explores the use of a conceptual approach. The results showed that the reconstruction of the administrative law which is oriented toward public service, it must first pay attention to the paradigm shift of the administration of the state itself. It is thus necessary to take measures to harmonize the legislation of sectoral public services based on the principles / legal principles that are generally acceptedPenelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem hukum khususnya hokum administrasi negara sehingga dapat difungsikan sebagai hukum yang dapat melayani kepentingan publik. tujuan lainnya adalah melakukan kajian konsepsional mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, yang membahas menggunakan pendekatan konseptual. (conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa rekonstruksi hukum administrasi negara yang memiliki orientasi terhadap pelayanan publik, maka harus terlebih dahulu memperhatikan perubahan paradigma terhadap administrasi negara itu sendiri. Dengan demikian perlu dilakukan langkah-langkah untuk  mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan sektoral bidang pelayanan publik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip/asas-asas hukum yang berlaku umum Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11445 10.14710/mmh.44.2.2015.224-233 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 224-233 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11445/9660 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/35471 2021-11-17T13:04:06Z mmh:ART

REKONSTRUKSI PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DAN KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Joesoef, Iwan Erar Ilmu Hukum, Hukum Bisnis Pencabutan Hak Atas Tanah; Konsinyasi; Pengadaan Tanah; Kepentingan Umum Penelitian ini bertujuan mengkaji penggunaan konsep pencabutan hak atas tanah dan ganti rugi dengan penitipan di pengadilan (konsinyasi). Ruang lingkup penelitian adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan insfrastruktur jalan tol di Indonesia. Dalam undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara eksplisit tidak menyebut pencabutan hak atas tanah, namun penerapan konsep ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dititipkan di pengadilan berakibat hilangnya hak atas tanah dan tanah jatuh kepada negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian  bahwa, pencabutan hak atas tanah dan konsinyasi urgensinya lebih tepat diterapkan pada pembangunan infrastruktur publik oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 (3) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan pembangunan infrastruktur publik oleh swasta dalam model kerjasama pemerintah swasta tidak adil untuk diterapkan karena bersifat komersial. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/35471 10.14710/mmh.50.3.2021.318-330 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 318-330 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/35471/19943 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5745 2017-03-28T10:29:42Z mmh:ART

PERSEPSI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang) Jainah, Zainab Ompu Perception, Sanction application, Subject, Narcotic Criminal Action ABSTRACT Criminal punishment to defendant by judge were such last combination from investigation process of criminal case. Criminal case of narcotic use until now still became problem which became attention from local, national and international levels. There were problem within this research were: 1) How society perception concerning narcotic criminal sanction application based on Arricle 85 verse (1), (2), (3) Act Number 35, 2009 about Narcotic and the explanation completely, 2). What became the application barrier factor of criminal sanction to narcotic criminal action subject based on Article 85 verse (1), (2), (3) Act Number 35, 2009 about Narcotic and the explanation completely. Problem approximation carried out by normative and empirical judicial with resource data both directly from informant as both primary and secondary data which came from primary, secondary and tertiary law materials, and data analyzed qualitatively Based on research result could conclude that criminal sanction or punishment perceived by society as retaine such prison punishment or revenge give to person who carried out criminal action or crime. Therefore punishment which acknowledged within reality of social people should content revenge element not such rehabilitation sanction application such include within article…, barrier factor to rehabilitation sanction application cause of lack Rehabilitation Institution of narcotic user which give free service. Place or institution which accommodate narcotic user who suffered dependence to rehabilitate in mental hospital and Rehabilitation of Sinar Jati Beringin Gemilang Raya Beringin only, whereas that both rehabilitation didn’t have proper facility and professional staff. Totally narcotic criminal action who punished by judge of especially Tanjung Karang Jurisdiction and Public Court within Lampung Court area were people who have no money to paid rehabilitation. There were no Narcotic Criminal Action defendant who stated guilty and get prison punishment by Judge based on definition Article 85 of Act narcotic materially proven as user. Keywords: Perception, Sanction application, Subject, Narcotic Criminal Action   ABSTRAK Penjatuhan hukum pidana terhadap terdakwa oleh hakim merupakan suatu rangkaian akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sampai sekarang masih merupakan masalah yang menjadi perhatian baik dalam tinkat lokal, nasional dan internasional. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1).Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap penerapan sanksi pidana narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1),(2), (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tantang Narkotika 2). Apa yang menjadi faktor penghambat penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 127 ayat (1),(2), (3) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tantang Narkotika. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data baik secara langsung dari informen sebagai data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sanksi pidana atau hukuman dipersepsikan oleh masyarakat sebagai imbalan berupa hukuman penjara atau pembalasan yang dikenakan kepada orang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Oleh karena itu sanksi pidana atau hukuman yang diakui dalam  realitas sosial masyarakat haruslah mengandung unsur pembalasan bukan berupa penegrapan sanksi rehabilitasi seperti yang terdapat di dalam pasal 127, faktor penghambat terhadap penerapan sanksi rehabilitasi di karenakan Tidak ada Panti Rehabilitasi pengguna narkotika yang memberikan pelayanan secara agratis. Tempat atau lembaga yang menampung pengguna narkotika yang menderita ketergantungan untuk direhabilitasi hanya ada di Rumah Sakit Jiwa dan Rehabilitasi Sinar Jati Beringin Raya Kemiling, dimana kedua tempat rehabilitasi itu tidak memiliki fasilitas yang baik dan tenaga ahli yang profesional. Secara keseluruhan pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana oleh hakim pengadilan Negeri Tanjungkarang khususnya dan Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Lampung adalah orang-orang yang tidak memiliki uang untuk membayar biaya rehabilitasi.Belum Ada Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Yang Dinyatakan Bersalah dan Dijatuhi Pidana Penjara Oleh Hakim Berdasarkan Ketentuan Pasal 127 ayat (3) undang-undang Narkotika secara Materil Terbukti Sebagai Pengguna.   Kata Kunci: Persepsi, Penerapan Sanksi, Pelaku, Tindak Pidana Narkotika. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5745 10.14710/mmh.41.2.2012.167-178 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012; 167-178 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5745/9834 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13666 2017-03-29T03:28:58Z mmh:ART

PENGESAMPINGAN PRINSIP PERSAMAAN DIMUKA HUKUM ATAS IZIN PEMERIKSAAN PEJABAT NEGARA Suka'arsana, I Komang E. Wangga, Maria Silvya Persamaan Dimuka Hukum; Ijin Pemeriksaan Prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law) menjadi topik yang menarik untuk dikaji pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76 PUU-XII/2014. Putusan tersebut mengandung makna 'tidak semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum”. Hal ini tercermin dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dibaca, pemeriksaan dan pemanggilan terhadap anggota DPR memerlukan izin presiden. Kaitan yang erat antara ijin Presiden atas pemeriksaan anggota DPR dengan prinsip persamaan dimuka hukum (equality before the law) memperlihatkan bahwa tidak semua warga negara dapat diperlakukan sama dimuka hukum. Tulisan ini mengkaji pengesampingan prinsip persamaan dimuka hukum bagi pejabat negara khususnya DPR. Hasil kajian menyimpulkan pengesampingan prinsip persamaan dimuka hukum hanya bersifat prosedural bukan dalam konteks bebas dari pertanggungjawaban pidana. Untuk itu diperlukan pengawasan atas mekansime izin sehingga tidak menghambat proses persidangan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-01-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13666 10.14710/mmh.45.1.2016.11-17 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 11-17 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13666/10417 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/72468 2025-09-29T21:48:00Z mmh:ART

PROTECTING PALESTINIAN CHILDREN IN GAZA: LEGAL ENFORCEMENT OF THE UNITED NATIONS CHILD RIGHTS CONVENTION Gunawan, Yordan Putra, Muhammad Raqi Pratama Mareto, Irvan United Nations Convention on the Rights of the Child; Children’s Rights Violations; Gaza Conflict; Genocide; International Law Enforcement This study aims to analyze the effectiveness of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) in protecting children’s rights in Palestine, particularly in Gaza, which has experienced severe violations of children’s rights due to Israeli attacks since October 2023. Israel, as a state party to the UNCRC, has been found to fail in fulfilling its obligations to protect Palestinian children. The ongoing conflict has resulted in over 17,000 child fatalities, with thousands more injured and separated from their families, while their rights to life, development, education, and protection from violence have been severely breached. Although the UNCRC aims to safeguard children’s rights globally, the violations in Gaza highlight the weaknesses in its implementation. This research employs a normative legal research methodology, analyzing international legal documents, including the UNCRC, the 1948 Genocide Convention, and related international law. The findings of this study reveal that, despite Israel’s ratification of the UNCRC, the country continues to violate Palestinian children’s rights, particularly through mass killings, the destruction of educational and healthcare infrastructure, and the blockade obstructing access to essential services. This study suggests the need for strengthening international law enforcement mechanisms, including reforms in the UNCRC’s monitoring body and greater involvement of international organizations such as UNICEF, along with the removal of veto power in the UN Security Council, to ensure Israel's accountability for the violations of children’s rights occurring in Gaza. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72468 10.14710/mmh.54.2.2025.283-295 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 283-295 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72468/29267 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9035 2017-03-28T11:27:45Z mmh:ART

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DILIHAT DARI PASAL 18 B AYAT 2 UUD 1945 Nurcholis, Hanif Village, Nity of Communities Base on Custom Law, Reconstruction of The Village Administration The status of Village has still been outside of the government bureucratic-system. It is still being positioned as a community that regulated by State and given the governmental tasks. The Law Number 6/ 2014 regarding The Village not includes it into the local government system. This research was conducted in Wilalung Village. The aim of it was to evaluate whether or not the Village in practice has been currently relevant with Article 18 B Verse (2) of Constitution 1945. The Data were collected through several ways: field observation, in-depth interview, focus group discussion, and literature study. This study found that regulation of Village is on the out side bases of the Article 18 B Verse (2).Therefore, the Village-Administration needs to be restructured and into the local government system. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9035 10.14710/mmh.43.1.2014.149-159 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 149-159 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9035/7322 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37095 2022-03-10T21:03:56Z mmh:ART

STUDI ATAS PERSEPSI MASYARAKAT KOTA SEMARANG TERHADAP PEMBEBANAN SANKSI DENDA DALAM PROGRAM VAKSINASI COVID-19 Widodo, Wahyu Budoyo, Sapto Pratama, Toebagus Galang Windi Social Sciences, Law Persepsi; Vaksinasi Wajib; Covid-19 Dalam rangka mengurangi jumlah pasien Positif Covid-19, Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Pasal 13a ayat (4) Perpres 14 tahun 2021 memberlakukan sanksi denda. Pengenaan denda ini tentu menimbulkan pro dan kontra sehingga hal ini menarik untuk dibahas dalam kajian yuridis empiris yang dilaksanakan di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres ini melanggar hak asasi manusia terlebih definisi dari keadaan darurat kesehatan masyarakat itu sendiri yang perlu dikaji ulang karena definisinya belum ada standar apa yang dapat dikategorikan sebagai darurat kesehatan masyarakat dan penegakannya akan sulit karena berdasarkan penelitian penulis, sebanyak 55% responden di kota Semarang menolak gagasan sanksi denda, sehingga perlu dipertimbangkan cara alternatif seperti di Australia dimana pemerintah memberikan insentif untuk membujuk masyarakat untuk mau mengikuti program vaksin. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Semarang 2022-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/37095 10.14710/mmh.51.1.2022.95-105 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 95-105 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/37095/21142 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5769 2017-03-28T10:34:22Z mmh:ART

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DETERMINASI STRUKTUR PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DALAM PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL Frederik, Wulanmas A.P.G. Credit Agreement, Configuration, Economy, Politics, Social, Culture. ABSTRACT The relation between bank as a creditor and housing debtor can be seen as a system that consists of several sub-systems which configured in a certain way. Each sub-system carries another specific task beside it prior task in special position. Demand and requirement in stability make the related parties in credit agreement are not completely free, instead they already bound with the structure of Housing Loans Agreement. Determination of Housing Loans Agreement (KPR) as banking agreement standard based on the theory of structural functional emphasizes regularity and avoids conflict. Basic assumption of this theory is the configuration of Housing Loans Agreement system as banking agreement standard which is structural functional will lead to stability that will be dynamic if it meets cultural, social, structural/politics and economic dimensions and hopefully they can create regularity and stability among bank and debtor in Housing Loans Agreement system. Key words: Credit Agreement, Configuration, Economy, Politics, Social, Culture. Abstrak Hubungan Bank sebagai Kreditur dan Debitur Perumahan dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang terkonfigurasi secara tertentu, tiap-tiap sub sistem selain terpasang dalam posisi tertentu, juga mengemban tugas tertentu. Tuntutan dan kebutuhan akan keseimbangan inilah yang membuat para pihak yang terkait dalam Perjanjian Kredit tidak sepenuhnya dalam keadaan bebas, tetapi sebaliknya terkondisi untuk terikat pada struktur Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. Determinasi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai perjanjian standar perbankan menurut Teori Struktural Fungsional, menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik. Asumsi dasar teori ini, yaitu konfigurasi suatu sistem Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah sebagai Perjanjian Standar Perbankan yang bersifat struktural fungsional akan bergerak ke arah keseimbangan yang bersifat dinamis apabila memenuhi dimensi budaya, sosial, struktur/politik, dan ekonomi yang niscaya akan menciptakan keteraturan dan keseimbangan antar pihak Bank dan Debitur dalam sistem Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah.   Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Konfigurasi, Ekomomi, Politik, Sosial, Budaya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-07-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5769 10.14710/mmh.41.3.2012.392-398 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012; 392-398 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5769/9857 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13724 2017-03-29T04:09:02Z mmh:ART

POLITIK HUKUM BERDASARKAN KONSTITUSI Konradus, Danggur Pancasila; UUD l945; Politik Hukum Negara Indonesia Setiap Negara memiliki konstitusi. Konsitusi lahir dari sejarah bangsa itu sendiri. UUD 1945 lahir melalui Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perumusan UUD l945  oleh pendiri Negara jauh dari pikiran parsial, kelompok dan sukuisme. Mereka berpikir secara kosmotik dan menemukan kepribadian bangsa Indonesia yang terkristal dalam nilai Pancasila termuat dalam pembukaan UUD l945, sebagai landasan mengapa Negara Indonesia dibentuk. Pendekatan sosio-legal dengan kerangka paradigma post-postivisme menjadi pedoman kerangka penulisan ini. Penulis menemukan UUD l945 tidak sekedar dokumen hukum tertulis, tetapi mengandung jiwa bangsa sebagai moral reading dan landasan politik hukum Negara Indonesia. Maka produk hukum mengacu pada  konstitusi Negara. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-07-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13724 10.14710/mmh.45.3.2016.198-206 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 198-206 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13724/10441 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9311 2017-03-28T12:49:55Z mmh:ART

URGENSI ZONA BEBAS PEKERJA ANAK DI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA Sina, La Urgency, Child Labor Free Zone Child protection is an effort to provide protection to children that their rights are not discriminated against and in order to grow, thrive and excel, optimally in accordance with human dignity. Child labor free zones is a program that was first performed by Kertanegara Kutai district to raise the dignity of the child. Urgency of child labor free zones is to provide protection of children as the mandate of Law No. 23 of 2002 on the Protection of Children. The first step should be able to also followed by District / City in Indonesia. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9311 10.14710/mmh.43.3.2014.356-362 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 356-362 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9311/7537 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/21503 2020-04-17T07:22:01Z mmh:ART

POLITIK BALAS BUDI, BUAH SIMALAKAMA DALAM DEMOKRASI AGRARIA DI INDONESIA Puri, Widhiana Hestining Law; politic; agrarian Demokrasi; Desa; Politik Balas Budi; Hukum Formal; Sumber Daya Agraria Pemilihan umum menjadi instrumendemokrasiyang berprinsip dari, oleh, dan untuk rakyat. Kompetisi dan komunikasi jamak dilakukan dalam meraih dukungan, salah satu caranya dengan memanfaatkanpolitik etis atau politik balas budi. Filosofi masyarakat timur yang menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritas mendorong hal ini relatif efektif dalam mobilisasi massa. Permasalahan muncul manakala hal ini harus dibayar mahal oleh masyarakat dengan pola kepemimpinan pemerintahan yang tidak aspiratif. Dukungan masyarakat diperlukan, namun jangan sampai menjadi bumerang yang merugikan masyarakat apalagi jika melanggar ketentuan undang-undang. Melalui model penelitian  hukum normatif/ deskstudy, ditemukan bahwa demokrasi di tingkat desa mempertemukan nilai tradisional masyarakat dengan hukum formal yang modern. Hal ini pada akhirnya akan mengancam upaya pencapaian keadilan agraria bagi masyarakat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-10-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21503 10.14710/mmh.48.4.2019.355-365 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 355-365 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21503/15897 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12916 2018-08-09T07:23:35Z mmh:ART

EKSISTENSI PIDANA MINIMUM KHUSUS SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sudirman, Antonius The Specific Minimum Criminal, Corruption The essence of the  specific minimal criminal sanctions in the Anti-Corruption Act, as a means to prevent disparity in sentencing and as a deterrent effect for the corrupt. The formulation of a specific minimal criminal sanctions in the Anti-Corruption Act considered too small, so criminals are not afraid to do or repeat corruption. In the Anti-Corruption Act is not regulated on guidelines for the application of a specific minimal sentencing. Therefore, the Anti-Corruption Act needs to be reviewed with the aim to aggravate the minimal sentencing so can be a deterrent effect for the corrupt, and stipulate sentencing guidelines as a handle in the application of a minimal criminal sanctions. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12916 10.14710/mmh.44.3.2015.316-325 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 316-325 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12916/9710 Copyright (c) 2016 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50066 2023-07-10T19:50:14Z mmh:ART

PERUBAHAN PERSEPSI JAKSA TERHADAP PRIBADI TERSANGKA DAN TERDAKWA YANG SEDANG DIPERIKSA DARI SISI PSIKOLOGIS Ridwan, Mukhlis Effendi, Erdianto Maya, Maria Rahmadan, Davit Perubahan; Persepsi Jaksa; Tersangka/Terdakwa Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Dalam menangani suatu perkara, seiring dengan interaksi dengan para tersangka atau keluarganya, sudah tentu akan terjadi perubahan persepsi seorang jaksa dari pertama hingga saat berikutnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan cara wawancara mendalam dan penyebaran kuisioner dan dianalisis secara kualitatif. Perubahan persepsi jaksa setelah berinteraksi dengan tersangka/terdakwa dipengaruhi kondisi psikologis yang ditunjukkan sikap terdakwa, dari awal sejak menerima berkas dari penyidik masih mempunyai persepsi tersangka bersalah, oleh sebab itu mekanisme pengajuan rencana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dilakukan revisi, selama ini cenderung tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, dan tidak ada dasar hukum yang kuat, dan sejatinya Jaksa Penuntut Umum yang lebih memahami kondisi objektif terdakwa. Faculty of Law, Universitas Diponegoro Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau 2023-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50066 10.14710/vol%viss%ipp352-367 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 1-10 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/50066/23783 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5804 2017-03-28T10:47:22Z mmh:ART

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (ISTBAT NIKAH) Widanarti, Herni marriage, not registered marriage, legalization of marriage that is not registered (Marriage Istbat) Abstract Every marriage in Indonesia should be based on Law No 1, 1974 of year about Marriage. But oftentimes because one/something a marriage is not booked, so a couple cannot have marriage certificate as an evidence for legal marriage that unacknowledged by country. Using normative methods, with specification writing of descriptive the analysis, the author will examine the application validation marriage that is not registered (marriage istbat). Every Judge’s consideration on accepting a request for legalization a not registered marriage (marriage istbat) is based on provision Article 7 paragraph (3) letter (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keywords      : marriage, not registered marriage, legalization of marriage that is not registered (Marriage Istbat) Abstrak   Setiap perkawinan di Indonesia harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun seringkali karena sesuatu hal, perkawinan tidak dicacatkan sehingga tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan yang diakui oleh negara. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penulisan deskriptif analisis, penulis akan menelaah permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicatatkan (itsbat nikah). Setiap pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicacatkan (istbat nikah) adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Tidak Dicatatkan, Pengesahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan (Istbat Nikah). Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-04-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5804 10.14710/mmh.42.2.2013.172-180 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013; 172-180 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5804/9966 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/14758 2020-04-17T07:11:22Z mmh:ART

TANGGUNGJAWAB KEPOLISIAN TIMOR LESTE TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA DILI Alves Silva, Hernanes Delfim Hukum Pidana Kepolisian, Kekerasan Rumah Tangga, Tanggungjawab Kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan internal rumah tangga semata, persoalan publik ditangani secara terbuka melalui mekanisme hukum. Menyikapi meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah Timor Leste juga kemudian merumuskannya sebagai salah satu delik umum dalam Undag-undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum empirik, hasil menemukan dua hal. Pertama, Unit Khusus Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkup Kepolisian Nasional Timor Leste belum memiliki landasan hukum yang memadai dalam mengatur tugas dan tanggungjawabnya, karena kewenangan dimiliki unit khusus secara delegatif sebagai turunan dari kewenangan umum yang dimiliki oleh Badan Investigasi Kepolisian Nasional Timor Leste. Kedua, sekalipun tidak memiliki payung hukum khusus, namun Unit Khusus tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sekalipun tidak memadai. ketiadaan payung hukum khusus, ketidakmemadaian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab unit khusus tidak didukung oleh sumberdaya manusia Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14758 10.14710/mmh.46.2.2017.155-162 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 155-162 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14758/12651 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11077 2017-03-28T12:54:40Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA Suhartoyo, Suhartoyo This study aims to investigate the implementation of the legal protection given to workers/laborers Disability in Indonesia. Another aim is to describe the charactestic  the legal protection given to disability workers/laborers in Indonesia. The method used juridical empirical research. Results of the study found that First, the legal protection against employees/workers with disabilities in Indonesia at the level of policy and regulation is sufficient, while in practicaly, the legal protection of disability workers are not to be done enought. Second, In the companies that hire employees/workers with disability has given legal protection to workers/laborers with disabilities either in the form of arrangements set out in the Work Agreement, Companyregulations and in the Form of Joint Work Agreement ( PKB-Perjanjian Kerja Bersama). Keywords: Legal Protection , Labor , DisabilityPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja /buruh Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Tujuan lainnya adalah menguraikan bentuk -bentukperlindungan hukum yang diberikan bagi pekerja / buruh Penyandang Disabilitas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan Penelitian pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama, Perlindungan hukum terhadap Pekerja/Buruh penyandang disabilitas di Indonesia dalam tataran kebijakan dan regulasi sudah cukup memadai, Hanya saja dalam pelaksanaannya ,perlindungan hukum terhadap Pekerja/Buruh penyandang disabilitas belum terlaksana dengan baik. Kedua,Pada perusahaan-perusahaan yang  mempekerjakan Pekerja/Buruh penyandang disabilitas telah memberikan perlindungan hukum kepada pekerja/buruh penyandang disabilitas, baik dalam bentuk  pengaturan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan maupun dalam bentuk Perjanjian Kerja bersama (PKB).   Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Buruh,  Penyandang Disabilitas. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-10-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11077 10.14710/mmh.43.4.2014.468-477 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 468-477 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11077/9633 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29380 2020-07-30T23:59:36Z mmh:ART

PENGUATAN REGULASI DAN PERJANJIAN: UPAYA OPTIMALISASI ANJAK PIUTANG SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PERUSAHAAN Abubakar, Lastuti Handayani, Tri Anjak Piutang (Factoring); Factoring with Recourse; Regulasi dan Perjanjian Salah satu alternatif pembiayaan yang dapat digunakan oleh perusahaan dengan menggunakan asetnya sendiri adalah Anjak Piutang. Namun, pengaturan yang tidak tegas mengakibatkan praktik Anjak Piutang lebih mengarah pada pinjaman dengan jaminan daripada pembelian piutang. Hal ini dapat dilihat dari jenis Factoring with Recourse yang membebankan risiko piutang yang tidak tertagih kepada Klien (penjual piutang). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan perjanjian Anjak Piutang untuk mengoptimalkan Anjak Piutang sebagai alternatif pembiayaan perusahaan melalui pembelian piutang. Penguatan regulasi dapat dilakukan dengan memberikan pedoman dalam perjanjian Anjak Piutang untuk mencantumkan klausul buyback (pembelian kembali piutang) oleh perusahaan (klien) dalam Factoring with Recourse. Pengawasan terhadap penggunaan perjanjian baku menjadi salah satu upaya untuk memastikan perjanjian memenuhi esensi Anjak Piutang. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29380 10.14710/mmh.49.3.2020.280-289 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 280-289 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29380/17731 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13071 2017-03-28T09:56:40Z mmh:ART

MENDUDUKKAN PERAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA (Suatu Tinjauan Ketatanegaraan) Ja'far, A.Kumedi Islamic Law, national law development. The Indonesia law is the national laws which be based on the philosophy of Pancasi/a. The national laws which serve national interests filled with the values of unity in diversity, especially the value in religion. Therefore, it is clear that Islamic law have an important role in developing of the national legislation in Indonesia. It can be seen from some regulations such as the laws of marriage, heritage, waqaf and Agrarian. By the legalization of that laws as part of national laws, it can be said that Islamic laws have given the contribution in developing the national laws.  Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-07-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13071 10.14710/mmh.40.3.2011.332-337 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 332-337 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13071/9806 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/56592 2025-01-12T20:58:12Z mmh:ART

OPTIMALISASI IMPLEMENTASI UU TPKS: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Nitha, Fitha Ayun Lutvia Masyhar, Ali Cholidin, Achmad Ilahi, M. Ridho Bahriyah, Amalina Zukhrufatul Kekerasan Seksual; Pelanggaran Hak Asasi Manusia; UU TPKS; Kesadaran Masyarakat Menurut data Komnas Perempuan tahun 2024, kekerasan seksual Indonesia masih tinggi, dengan 25.330 kasus dengan korban perempuan sejumlah 21.952 orang. Padahal pemerintah telah lama terapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) sebagai upaya penghapusan dan pencegahan Crime Against Humanity khususnya eksploitasi seksual perempuan Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi muatan aturannya, menemukan tantangan yang dihadapi, serta memformulasikan langkah pengoptimalan penerapannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa sejatinya UU TPKS ini muatannya lengkap, melindungi kita dari segala bentuk kekerasan seksual, seperti pembentukan UPT PPA yang tersebar di 38 provinsi. Tantangan yang teridentifikasi yakni minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan TPKS karena kentalnya budaya patriarki. Maka langkah pengoptimalan UU TPKS yang disarankan adalah sosialisasi menyeluruh terkait pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program pemberantasan kekerasan seksual. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2024-03-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/56592 10.14710/mmh.53.1.2024.90-100 Masalah-Masalah Hukum; Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM; 90-100 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/56592/27309 Copyright (c) 2024 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5837 2017-03-28T10:51:52Z mmh:ART

PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA DALAM KAITANNYA DENGAN DIVESTASI SAHAM PT.NNT di NUSA TENGGARA BARAT Asikin, Zainal Perjanjian Kerjasama, Divestasi Saham Abstract The research analyzes about how the Indonesian Law regulates on shares divestment and how the divestment practice conducted by Local government of West Nusa Tenggara.Through the normative approach (normative study) and case approach. It was concluded that the law in Indonesian has not regulated, the process of shares divestment by the Government (Local Company). However Trough the Legal analogy method so the Acts Number 1 Year 2004 on State treasury and some of its implementation regulations applicable to the investments and divestments process. Likewise, as long as the divestment cooperation aims to build the public infrastructure so that the President Regulation Number 65 Year 2005 refers to President Number 13 Year 2010 could be umbrella of law.In the process of shares divestment of PT. NNT, it is found that there were procedural mistakes by the Government of West Nusa Tenggara, as well as there was collaboration agreement contain a conflict of norm, so that it has potential of loss to the state. Keywords:  the Cooperation Agreement, Divestiture Shares Abstrak Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang divestasi saham dan bagaimana praktek divestasi saham itu dilakukan oleh pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. Dengan melalui pendekatan normatif (studi normative)  dan pendekatan kasus, maka disimpulkan bahwa hukum di Indonesia belum mengatur tentang proses divestasi saham oleh pemerintah ( Perusahaan Daerah). Akan tetapi melalui metode analogi hukum maka UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan beberapa peraturan pelaksanannya dapat diterapkan terhadap proses investasi dan divestasi. Begitupula sepanjang yang menyangkut kerjasama divestasi itu bertujuan untuk membangun infrastruktur publik maka Perpres No.67 tahun 2005 jo Perpres No.13 Tahun 2010 dapat dijadikan payung hukum. Ditemukan kesalahan prosedur dalam proses divestasi saham PT.NNT oleh Pemerintah NTB dan adanya perjanjian Kerjasama yang mengandung konflik norma sehingga berpotensi merugikan Negara (daerah) Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Divestasi Saham Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5837 10.14710/mmh.42.3.2013.438-446 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013; 438-446 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5837/9940 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17679 2020-04-17T07:15:49Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEREMPUAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH Pujirahayu, Esmi Warassih Sulaiman, Sulaiman Wijaningsih, Dyah Rahayu, Derita Prapti Untoro, Untoro Perlindungan hukum, Nelayan perempuan, Perikanan, Socio-legal. Nelayan perempuan sudah lama dikenal di Indonesia. Nelayan perempuan umumnya berkiprah dalam hal pengolahan hasil perikanan. Keberadaan nelayan perempuan sangat membantu kondisi ekonomi keluarga disebabkan aktivitas nelayan yang ditentukan oleh waktu dalam melaut. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap nelayan perempuan dalam melaksanakan aktivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, dengan melihat aspek hukum yang tidak terlepas dari berbagai aspek lain seperti ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Penelitian ini menemukan bahwa negara belum sepenuhnya melindunginelayan perempuan. Kerangka hukum perlindungan nelayan belum sepenuhnya tersedia. Keterbatasan berbagai fasilitas telah menyebabkan nelayan tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara. Penelitian merekomendasikan agar pemerintah kabupaten segeramelaksanakan secara utuh perlindungan nelayan terhadap nelayan perempuan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17679 10.14710/mmh.47.2.2018.157-166 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 157-166 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17679/13387 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11432 2018-08-09T07:21:22Z mmh:ART

PENERAPAN METODE REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) DALAM PENYUSUNAN REGULASI DAERAH Satria, Rahmad Regional Regulation, RIA, Evaluation, Quality, Regulasi Daerah, RIA, Evaluasi, Berkualitas The making of regional regulations so far has been in the form of legal drafting focusing on adjustability and obedience to the higher laws. However, it has not considered the aspirations and roles of stakeholders and public participation, RIA (Regulatory Impact Assessment) can be used as a systematical means of evaluation to regional regulations so that they will be more contextual, aspired, responsive, quality, effective , and efficient.Penyusunan regulasi  daerah setingkat peraturan daerah  selama ini lebih bersifat legal drafting, menekankan kepada kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun belum  memandang penting aspirasi dan peran pemangku kebijakan serta partisipasi publik. RIA (Regulatory Impact Assessment) dapat dipergunakan  sebagai  piranti evaluasi secara sistematis terhadap  regulasi daerah  sehingga menjadi lebih kontekstual, aspiratif, responsif, berkualitas, efektif dan efisien Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11432 10.14710/mmh.44.2.2015.178-189 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 178-189 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11432/9656 Copyright (c) 2015 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36655 2021-05-12T02:33:24Z mmh:ART

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN PRODUK FARMASI ATAS PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH (GOVERNMENT USE) Atmaja, Yustisiana Susila Santoso, Budi Irawati, Irawati Hak Kekayaan Intelektual Paten; Pihak Ketiga; Pembayaran Kompensasi Setiap pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri invensi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Dalam kebutuhan yang sangat mendesak untuk memenuhi kepentingan kesehatan masyarakat, pelaksanaan paten produk farmasi dapat dilakukan oleh pemerintah (government use). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan paten produk farmasi oleh pemerintah dan pelindungan hukum pemegang paten produk farmasi atas pelaksanaan paten oleh pemerintah. Metode penelitian artikel berdasarkan pendekatan yuridis normatif dari berbagai bahan hukum melalui studi kepustakaan. Pelaksanaan paten produk farmasi oleh pemerintah dapat dilakukan tanpa seizin pemegang paten dalam kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Pemegang paten produk farmasi memperoleh pelindungan hukum untuk menjamin pelaksanaan hak eksklusif pemegang paten dan pembayaran kompensasi selama pelaksanaan paten oleh pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/36655 10.14710/mmh.50.2.2021.196-208 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 196-208 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/36655/19341 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/77878 2026-03-12T00:59:36Z mmh:ART

COMPARATIVE ANALYSIS OF PLATFORM LIABILITY FOR ILLEGAL PREMIUM ACCOUNT SALES: A STUDY OF SAFE HARBOR PRINCIPLES IN INDONESIA AND THE UNITED STATES Ardini, Ni Putu Ayu Meylan Dharmawan, Ni Ketut Supasti Hardiyan, Salwa Putri Safe Harbor; Digital License; Copyright; E-Commerce; Premium Account The rapid development of Indonesia’s digital economy has created new opportunities but also significant challenges, particularly regarding the illegal sale of shared premium accounts on e-commerce platforms. This study examines the legal frameworks governing platform liability for these illegal activities, comparing Indonesia’s regulations with the United States' Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Using a doctrinal legal research method, the research focuses on key Indonesian laws such as the Copyright Law (Law No. 28 of 2014) and the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law), alongside Section 512 of the DMCA. The study finds that Indonesia's legal framework provides only implicit protections, relying on general principles like good faith and fault-based liability, which leads to legal uncertainty. In contrast, the United States’ DMCA offers clearer protections through its Safe Harbor provisions, including a specific notice-and-takedown procedure. This comparative analysis highlights the vulnerability of Indonesian platforms to lawsuits and the broader economic consequences, such as lost revenue, hindered innovation, and potential reputational damage. Furthermore, it emphasizes the need for clearer, consolidated regulations in Indonesia to effectively protect copyright holders and digital platforms. The study proposes a Sui Generis Safe Harbor Model that combines the procedural clarity of the DMCA with Indonesia’s civil law tradition, including the establishment of clear Red Flag Knowledge standards, a mandatory notice-and-takedown procedure, and data disclosure requirements. The research underscores the importance of regulatory reform, enhanced law enforcement coordination, and technological investment to address illegal premium account sales and secure a fair digital environment. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-11-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/77878 10.14710/mmh.54.3.2025.372-388 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 372-388 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/77878/29682 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13133 2017-03-28T10:56:07Z mmh:ART

RESTORATIVE JUSTICE DAN PROSPEK KEBIJAKAN IDEALNYA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Tongat, Tongat Restorative Justice, Ideal Policy, Indonesian Criminal Law Crime prevention through the means of criminal law with the conventional characteristics expensive, unjust, immoral and failure continues to be a central issue of criminal law. Criminal law is also constantly criticized for its negative impacts such as stigmatization, dehumanization and prisonization which tend to be crimi:10genic. State's failure to meet "promise" to protect citizens from crime continues to be a global issue roll away. The central role of the state, monopolistic in the crime prevention is also constantly harassed. State "required" divide the role in the prevention of crime proportionally with the community. Restorative justice which carries the '!balance of role idea in the prevention of crime be interesting issue that deserves appreciate academically. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13133 10.14710/mmh.42.4.2013.542-548 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013; 542-548 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13133/9957 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/72930 2025-09-29T21:48:00Z mmh:ART

DISSEMINATION OF COMMUNISM/MARXISM-LENINISM AS POLITICAL OFFENSE IN INDONESIAN: NATIONAL SECURITY PROTECTION OR ACADEMIC FREEDOM THREAT Fernando, Zico Junius Arifin, Firdaus Sitepu, Sudirman Communism; Political Offense; Academic Freedom; National Safety; Penal Code This study examines Indonesia’s historical relationship with Communism and Marxism-Leninism, ideologies linked to the Madiun Rebellion of 1948 and the 1965 attempted coup. Despite the collapse of the Soviet Union and the global decline of Communist influence, legal provisions criminalizing the dissemination of Communism under the Indonesian Penal Code remain, raising concerns about academic freedom. These laws potentially restrict scholarly discussions and research, particularly concerning the 1965 events, both in academic settings and digital platforms. Using doctrinal legal research and comparative insights from Germany and Hungary, this study concludes that criminalizing Communist dissemination is no longer appropriate in Indonesia's current socio-political context. Legal protections should instead focus on safeguarding public interest and the rights of those affected by the 1965 events. Moreover, the vague formulation of Articles 188 and 189 of the Indonesian Penal Code poses a threat to academic freedom. The research suggests that policymakers reconsider these legal provisions and develop a clearer, more precise definition of “clear and present danger” to balance national security concerns with academic freedom. This study contributes to the debate on legal reform, highlighting the need for an updated approach that allows open academic discourse while respecting the rights of those affected by historical events. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72930 10.14710/mmh.54.2.2025.115-135 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 115-135 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/72930/29038 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9026 2017-03-28T11:27:30Z mmh:ART

FUNGSI HAKIM DALAM MENDORONG TERWUJUDNYA MORAL JUSTICE DALAM PERSPEKTIF ISLAM Baharuddin, Hamza Judge, Moral justice, Islam Haakim word in the dictionary which means the Arabic philosopher who describes a person who in any situation always think reflect any policy of divine creation to reap the wisdom of all creations. Judge glorified, are judges who reflect his profession as a judge, reflect on each step, contemplate every decision to be and that has dropped. Because of the decision that one's fate is at stake. Philosophical foundation of ontology justice reflect the thought process of moral justice in hasanah quranic justice filosofical. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-01-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9026 10.14710/mmh.43.1.2014.67-75 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 67-75 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9026/7331 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/17654 2021-07-11T16:44:56Z mmh:ART

RETRACTED: KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI LGBT (LESBIAN, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER) BERBASIS PANCASILA Harahap, Indra Tua Hasangapon Kebijakan, Hukum Pidana, LGBT, Pancasila Kelompok LGBT di Indonesia perbuatannya telah melanggar nilai-nilai keseimbangan Pancasila, terutama nilai ketuhanan serta nilai moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kebijakan hukum pidana dapat menjadi upaya dalam menanggulangi penyebaran serta perbuatan LGBT ini, dengan membuat serta merumuskan peraturan baik dalam KUHP juga dalam Undang-Undang Pornografi untuk dapat menjaga kesucian dari nilai ketuhanan Pancasila. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi LGBT ini, juga sebagai upaya pembaharuan hukum pidana terhadap tindakan yang melanggar Pancasila yang tidak dapat dilepaskan dari kajian perbandingan hukum agar dapat merumuskan suatu peraturan yang baik dalam menanggulangi LGBT. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17654 10.14710/mmh.47.4.2018.400-412 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 400-412 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17654/19749 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11581 2017-03-28T09:32:59Z mmh:ART

PERANAN PEJABAT LELANG KELAS II DALAM PELAKSANAAN LELANG DI INDONESIA Ratna Sediati, Diah Sulistyani Peranan Pejabat Lelang Based on regulation of Finance Minister No: 119/PMK.07/2005 about Auctioneer Class II, the definition of Auctioneer Class ti is a person who is specially given an authority by Finance Minister to conduct the sale of the goods by auction way relied on the order of the Auction House as the authority of the sale of the goods' owner who is located in the Office of Auctioneer Class II The Auctioneer Class II is promoted and dismissed by The General Director on behalf of Finance Minister. The auctioneer is demanded to do injustice and does not take sides, so, his role must reflect a sense of justice and a certainty of law. Therefore, The auctioneer should take apart to support an effort of Law Enforcement in civil law, tax law, state administration law, and law of state asset management. The certainty of law is related to Authentic Act which is made by the auctioneer as the instrument of the most pertect evidence. The certainty of law is only able to occur if the auctioneers especially The Auctioneer Class II posses a high dignity and moral, a deep knowledge, and a skill of law and auction so that he can run his job fairly, strictly and consequently, autonomously non-sided, never-having dual job beyond his authority, keeping the importance of all the parties. The implementation of auction has to give a protection of law for those who have the same interest. Every implementation of auction must be made the report of the auction by the auctioneer as the authentic act. The report of auction is used to defend the seller or the goods' owner, the purchaser and the auctioneer to defend and to implement his right and responsibility Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-04-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11581 10.14710/mmh.39.2.2010.139-146 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 139-146 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11581/9749 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13681 2017-03-29T03:57:59Z mmh:ART

HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Putra Jaya, Nyoman Serikat Hukum Pidana Adat; Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Pembangunan hukum pidana Indonesia merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat Indonesia yang dicita-citakan. Salah satunya melalui penataan sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum adat. RUU KUHP memposisikan hukum adat dalam asas yang sangat fundamentil. Sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tidak hanya didasarkan undang-undang, tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiil yaitu dengan memberi tempat kepada hukum adat. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2016-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13681 10.14710/mmh.45.2.2016.123-130 Masalah-Masalah Hukum; Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM; 123-130 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13681/10431 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12922 2017-03-24T14:20:25Z mmh:ART

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9049 2018-08-09T06:56:57Z mmh:ART

KONSTRUKSI PEMAKNAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN HERMENEUTIK Susanti, Ino KPK, Corruption, Hermeneutics Corruption Eradication Commission as the state agency have problems in the determination of corruption, especially in meaning among law enforcement. The problem occurs the meaning used only incompliance with the formalelements of the offense provisions set instatute. The purpose of this study is to reveal how the meaning and concept of Justice in dealing with corruption cases. The results showed construction of the meaning of corruption to justice must be based on people-oriented approach to living law (worth Pancasila) by sliding the fulfillment of the principle of legality stand point formal point of view to the legality which is material Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9049 10.14710/mmh.43.2.2014.273-278 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 273-278 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9049/13707 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23575 2020-04-17T07:21:19Z mmh:ART

REKONSTRUKSI KONSTITUSI DALAM REGIONAL REPRESENTATIVE DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP FUNGSI LEGISLATIF Tinambunan, Hezron Sabar Rotua Prasetio, Dicky Eko DPD; Regional Representative; Rekonstruksi Konstitusi Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga legislatif yang lahir dari gejolak reformasi 1998 yang keberadaan yuridis terkait DPD dan kewenangannya didasarkan Pasal 22D UUD NRI 1945. Dalam regelende functie  maka sejatinya peran DPD sebagai perwakkilan daerah untuk mengimbangi adanya peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai political. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menganalisis kembali bagaimana seharusnya keberadaan DPD dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approch), bahwa keanggotaan DPD haruslah merupakan calon perseorangan yang terbebas dari jabatan dan fungsionaris partai politik. Hal ini untuk mempertegas serta mengoptimalkan peran regional representative supaya dari proses pencalonan, pengangkatan, dan perumusan kebijakan merupakan perorangan yang benar-benar concern terhadap permasalahan, dinamika, dan kepentingan daerah yang diwakilinya. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-07-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23575 10.14710/mmh.48.3.2019.266-274 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 266-274 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23575/15627 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11963 2017-03-28T09:32:49Z mmh:ART

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI OLEH PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA Susetyorini, Peni Perlindungan, TKI, Perwakilan Rl Sending of Indonesian labour to overseas country that expected can solving the lack of employment problem. It is improve of workers and the family life level and also improve foreign exchange. There are many generated various problem which related to the exploitation practices of Indonesian labour, since recruitment, at working and even until back to Indonesia. The embassy of Republic Indonesia and consulate general of Republic Indonesia are institution that able to be shelter by the Indonesian workers in abroad. Protection effort by the embassy and consular general of Republic Indonesia to Indonesian labour is not optimal yet, this matter caused of some constraint factor, both yuridis and non yuridis resistance. And there are various effort gone trough to overcoming it. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-01-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11963 10.14710/mmh.39.1.2010.65-77 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 65-77 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11963/9742 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41352 2023-05-11T19:45:09Z mmh:ART

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN HUKUM JUAL BELI ONLINE Rani, Marnia Hukum; Ketentuan Layanan; Jual Beli Online Beberapa waktu lalu viral isu mengenai sistem pembayaran COD yang bermasalah. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum berbelanja online, baik yang diatur dalam undang-undang maupun dalam ketentuan layanan dalam situs belanja online, yang merupakan kontrak elektronik baku. Sehingga pembeli tidak mengetahui langkah hukum yang tepat yang diambil untuk mengatasi kerugian yang diderita. Penelitian ini menjadi penting untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap berbagai ketentuan hukum mengenai berbelanja online di Kota Tanjungpinang. Baik yang diatur dalam peraturan dan ketentuan layanan pada situs belanja online tertentu. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang kegiatan berbelanja baik ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan maupun kontrak elektronik baku dalam situs e-commerce. Faculty of Law, Universitas Diponegoro - 2022-10-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/41352 10.14710/mmh.51.4.2022.355-366 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 355-366 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/41352/23102 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5792 2017-03-28T10:38:40Z mmh:ART

Relevansi Kebijakan Desentralisasi dengan Konsepsi Negara Kesatuan Kasmawati, Andi Decentralization and Unity state Abstract The agreement at the beginning of the reform of the Indonesian nation to maintain the Unitary State, following a suggestion to change into a federal state, a cornerstone of government formation to accommodate both forms of the country by replacing Law. 1974 on regional administration, which tend to be centralized, with Law no. 22, 1999 are decentralized, the way this law causes a lot of tension and problems relating to local government authorities, thus replaced by Law no. 32 of 2004 which diharpkan able to resolve the issue. The concept of a unitary state in the government putting As with sub-national governments are delivered / transferred desentraliasasi government based on the theory that one theory of the delegation of authority in local government, it is not relevant to the theory of decentralization G. Cheema and Rondinelly, but the conception of the unitary state of Indonesia are relevant to the theory of imperfect decentralization proposed by Hans Kelsen. Key Words:  Decentralization and  Unity state Abstrak Kesepakatan bangsa Indonesia di awal reformasi untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan, setelah ada wacana untuk merubah menjadi negara federal, menjadi landasan pembentukan pemerintahan yang mengakomodir kedua bentuk negara tersebut dengan mengganti UU No. Tahun 1974 tentang Pemerintahan daerah, yang cenderung sentralistik, dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang desentralistik, dalam perjalanannya UU ini banyak menimbulkan ketegangan dan permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah, sehingga diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang diharpkan mampu mengatasi masalah tersebut. Konsep negara kesatuan dalam pemerintahan menempatkan pemerintah daerah sebagi sub nasional yang diserahkan/dilimpahkan pemerintah berdasarkan teori desentraliasasi yang salah satu teori pelimpahan wewenang dalam pemerintah daerah, tidak relevan dengan teori desentralisasi G. Cheema dan Rondinelly, namun konsepsi negara kesatuan di Indonesia relevan dengan teori desentralisasi tidak sempurna yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kata Kunci:  Desentarlisasi dan Negara Kesatuan Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-10-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5792 10.14710/mmh.41.4.2012.579-586 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012; 579-586 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5792/9881 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/12674 2020-04-17T07:08:20Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK KONTEMPORER Asnawi, Muhammad Natsir Judge doktrin hukum, hukum kontrak, pra kontrak, keadilan Doktrin hukum pada prinsipnya terbagi atas dua, yaitu doktrin klasik dan doktrin kontemporer. Doktrin hukum kontrak klasik menekankan pada aspek kepastian hukum. Aspek ini tergambar dari penekanannya bahwa setiap pernyataan kehendak harus dituangkan dalam kontrak yang ditandatangani para pihak agar memiliki kekuatan mengikat. Doktrin klasik membedakan secara tegas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tuntutan atas pelanggaran kontrak harus dengan dasar wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, doktrin kontemporer lebih menekankan pada aspek keadilan dan kepatutan. Doktrin kontemporer mengenal kontrak sebagai konstruksi yang terdiri atas tahap pracontractual, contractual, dan postcontractual. Karenanya, doktrin kontemporer menganggap janji-janji pra kontrak memiliki akibat hukum tertentu, hal mana berbeda dengan doktrin klasik yang tidak mengakui adanya akibat hukum pra kontrak. Doktrin kontemporer juga tidak lagi membedakan secara tegas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan pelanggaran kontrak karena wanprestasi pada prinsipnya merupakan specific genus dari perbuatan melawan hukum. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-01-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12674 10.14710/mmh.46.1.2017.55-68 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 55-68 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12674/12642 Copyright (c) 2018 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10470 2017-03-28T09:53:04Z mmh:ART

CALON PERSEORANGAN : PERGESERAN PARADIGMA KEKUASAAN DALAM PEMILUKADA Saraswati, Retno The justice's argument and welfare which buiided by Mahkamah Konstitusi whose grant opened the independent stripe is already moved power paradigm in local election. The rubbing from old paradigm who seat political party as on of access in nomination of head or deputy of a district to be a new paradigm that the power in nomination of head or deputy of a distric not finished to divided by political party, but that power also give truth for individual to participant in nomination of hear or deputy of a district Kata kunci: Calon Perseorangan, Pemilukada Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-04-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10470 10.14710/mmh.40.2.2011.196-201 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 196-201 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10470/8346 Copyright (c) 2011 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28848 2020-05-09T22:00:42Z mmh:ART

AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) DAN PENGHINDARAN PAJAK Ispriyarso, Budi AEOI; Penghindaran Pajak; Penggelapan Pajak AEOI (Automatic Exchange Of Information) merupakan  sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara. pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak. Adanya AEOI ini dilatarbelakangi banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Permasalahannya adalah (1) Bagaimana penghindaran pajak dilakukan wajib pajak di Indonesia (2) bagaimana peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan wajib pajak melalui tax avoidance dan tax evasion. Peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak sangat penting, karena dengan adanya sistim ini, wajib pajak yang membuka rekening di negara lain akan terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asal. Sistem ini juga akan berguna mengurangi pengemplang pajak untuk menghindari pajak, karena negara-negara yang ikut tergabung sistem ini, semakin banyak. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2020-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28848 10.14710/mmh.49.2.2020.172-179 Masalah-Masalah Hukum; Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM; 172-179 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28848/17127 Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13062 2017-03-28T09:48:50Z mmh:ART

PEMBERDAY AAN HUKUM KONTRAK ALIH KETRAMPILAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Handayani, Emy Law Empowerment (Pemberdayaan hukum), kontrak alih ketrampilan (know-how of contract), peningkatan kualitas sumber daya manusia (raising quality for upgrading human resource) Law Empowerment pass through know-how use consensual principle to foreign technology adopt which transferring from foreign side, which one contract know-how compose for technology of result product by one business as raising quality for upgrading human resource bring aboard bussiness operational, have knowledge, ability and high- skill with my innovation and creativitas, with the result innovation capable and creative until quality result product in Global Market. Chaise research of method is qualitatif research of method with research characteristic socio-legal research. lnforman election as primery database at focus of research study. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2011-01-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13062 10.14710/mmh.40.1.2011.109-116 Masalah-Masalah Hukum; Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum; 109-116 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13062/9797 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48311 2025-01-13T22:15:30Z mmh:ART

PENERAPAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TAHAP PRA ADJUDIKASI: PERWUJUDAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM Yulia, Rena Raymond, Hizkia Noodweer; Penghentian Perkara; Pra Adjudikasi Secara normatif pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana dilakukan di tahap adjudikasi/pengadilan oleh hakim. Namun, dalam beberapa kasus, alasan pembelaan terpaksa digunakan sebagai alasan penghentian perkara pada tahap Pra-Adjudikasi dengan instrumen surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh kepolisian ataupun Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dari kejaksaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji penerapan alasan pembelaan terpaksa dalam tahap pra adjudikasi dikaitkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan alasan pembelaan terpaksa (noodweer) dalam tahap pra adjudikasi memiliki beberapa keuntungan seperti efisiensi dan efektifitas penegakan hukum dibandingkan dengan pendekatan normatif yang menggunakan sarana pengadilan terlebih dahulu. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2023-11-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48311 10.14710/mmh.52.3.2023.301-311 Masalah-Masalah Hukum; Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM; 301-311 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/48311/27626 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/downloadSuppFile/48311/11401 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/downloadSuppFile/48311/11402 Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5828 2017-03-28T10:51:40Z mmh:ART

CLASS ACTION TERHADAP UTANG SWASTA BANTUAN LIKUIDASI BANK INDONESIA MENJADI UTANG NEGARA Ikomatussuniah, Ikomatussuniah bank, corruption, class action. Abstract Liquidation of Bank Indonesia Case Assistance in 1998, is still a mess. Ambiguity completion BLBI indicated since been spreading the cronies culture and corruption in Indonesia as well as the less of a forceful and law enforcement. The researcher examines that the transfer of BLBI debt private bankers turning to the country's debt. It is caused BLBI debt charged to the state. The debt principal and interest of the  debt rogue bankers, is paid from the state budget that comes from the tax. This is detrimental to people and the state, people can do a class action.   Keywords: bank, corruption, class action.   Abstrak Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia tahun 1998, sampai sekarang masih menjadi kemelut. Ketidakjelasan penuntasan kasus BLBI diindikasikan karena sudah menjalarnya budaya kroni dan korupsi di negara Indonesia serta ketidaktegasan aparat hukum dalam penegakan hukum. Dengan penelitian literatur, penulis menelaah tentang kasus BLBI yang mengalihkan utang para bankir swasta beralih menjadi utang negara. Hal ini menyebakan pembayaran utang BLBI dibebankan kepada negara, yaitu pada APBN. Utang para bankir berupa pokok dan bunganya, dibayarkan dari APBN yang berasal dari uang pajak. Ini merugikan rakyat dan negara, rakyat dapat melakukan class action. Kata kunci: bank, korupsi, class action. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-07-23 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5828 10.14710/mmh.42.3.2013.362-368 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013; 362-368 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5828/9931 Copyright (c) 2013 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/16272 2020-04-17T07:14:07Z mmh:ART

KONSTRUKSI YURIDIS PENGGUNAAN GIZJELING SEBAGAI ALAT PAKSA PENAGIHAN UTANG PAJAK Adiyanta, F.C. Susila Gizjeling, Instrumen Penagihan Utang Pajak Gizjeling merupakan salah satu instrumen untuk penagihan pajak. Lembaga gizjeling pernah dibekukan oleh Mahkamah Agung dengan SEMA No. 2 Tahun 1964 dan SEMA No. 4 tahun 1975 dan juga diikuti Dirjen Pajak dengan menerbitkan SE No. 06/PJ.04/1979. Perubahan paradigma penggunaan gizjeling terjadi saat MA menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2000 dan pemerintah menggunakannya juga untuk penagihan pajak saat mengalami kesulitan penerimaan pajak. Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konstruksi yuridis gizjeling (sandera)  sebagai instrumen penagihan utang pajak dan legitimasi historis penggunaan alat paksa sandera (gizjeling)  untuk penagihan utang pajak ? Dari hasil penelitian diperoleh simpulan: 1) konstruksi yuridis dari perspektif hukum administratif, gijzeling adalah bentuk paksaan nyata pemerintah (bestuurdwang), merupakan paksaan tidak langsung untuk penagihan utang pajak; dan instrumen penagihan pajak terakhir (ultimum remedium) untuk penagihan utang pajak. Rekomendasi dari penelitian ini adalah: 1) penegakan hukum pajak harus lebih mengedepankan pendekatan persuasif daripada penggunakan paksaan fisik (gizjeling/paksa badan); 2) dalam setiap penegakan hukum pajak, pemerintah harus mendorong partisipasi publik dengan model tindakan komunikatif. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2017-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16272 10.14710/mmh.46.4.2017.358-368 Masalah-Masalah Hukum; Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM; 358-368 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/16272/12674 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11423 2018-08-09T07:11:53Z mmh:ART

FAKTOR KRIMINOGEN ILLEGAL MINING TIMAH DI BANGKA BELITUNG Haryadi, Dwi Criminogenic, Illegal mining, Tin, Kriminogen, Illegal mining, Timah Bangka Belitung’s tin wealth on the downside has led to rampant illegal mining practices. This research aims to determine the root causes of illegal mining. Data collection was done through literature studies, field observations, participant observation, in-depth interviews and focus group discussions with key informants from miners to policy makers, as well as law enforcement officers. The study finds there are eight criminogenic factors, namely tin disorientation governance, political control of tin, tin abundant, areas prone to smuggling, economic needs of the people and the elite, low awareness of law and and environment, nonoptimal guidance and supervision, and ineffective law enforcement.Kekayaan timah Bangka Belitung pada sisi negatifnya telah menimbulkan maraknya praktik Illegal mining. Tujuan penelitian antaralain untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya illegal mining. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, pengamatan lapangan, observasi partisipatif, wawancara mendalam dan FGD yang dengan para key informan dari pelaku tambang sampai pengambil kebijakan, serta aparat penegak hukum. Penelitian ini menemukan ada 8 (delapan) faktorkriminogen terjadinya illegal mining timah, yaitu disorientasi tata kelola pertimahan, politik penguasaan timah, timah yang melimpah, daerah rawan penyelundupan, kebutuhan ekonomi rakyat dan elit, rendahnya kesadaran hukum dan lingkungan, pembinaan dan pengawasan belum optimal dan penegakan hukum yang belum efektif. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11423 10.14710/mmh.44.1.2015.52-58 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 52-58 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11423/9679 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33413 2021-03-23T21:31:28Z mmh:ART

PERAN KPJKS DALAM LEGISLASI FATWA DSN-MUI DI BIDANG REGULASI KEUANGAN SYARIAH Umam, Khotibul Kimberly, Vina Berliana Hukum Islam Interpretasi; Harmonisasi; Rekomendasi Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah dalam interpretasi dan harmonisasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) guna memberikan rekomendasi bagi pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di bidang keuangan syariah, serta prinsip hukum yang dijadikan sebagai dasar bagi realisasi peran dimaksud. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peran KPJKS dalam melakukan interpretasi dan harmonisasi fatwa DSN-MUI bagi pembentukan POJK di bidang keuangan syariah, yakni memberikan rekomendasi bagi OJK; dan (2) Prinsip hukum yang dijadikan sebagai dasar bagi realisasi peran dimaksud guna menghasilkan rekomendasi, yakni prinsip kemaslahatan. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2021-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33413 10.14710/mmh.50.1.2021.94-105 Masalah-Masalah Hukum; Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM; 94-105 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33413/18837 Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/4213 2022-07-06T21:26:45Z mmh:ART

DESAIN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG EFEKTIF Saraswati, Retno Constitutionally Indonesia adopted a presidential system of government, proportional electoral system and embrace multi-party system. Until now, the democratic government built yet stable, this is not apart from the three buildings is not compatible. The formulation of the constitution mandated a presidential system proved difficult in practice, even walking is less effective especially supported by the weak performance and presidential institution in maintaining political stability. Thus the need to design an effective presidential system of government with an realignment both institutional and non institutional.Keywords : Design, presidential system, effective. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-01-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4213 10.14710/mmh.41.1.2012.137-143 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012; 137-143 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4213/21925 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/13120 2017-03-28T10:55:53Z mmh:ART

TELAAH KRITIS: KEGAGALAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG Siswanto, Heni Failure, Criminal Law Enforcement, Human Trafficking Crime. Criminal law enforcement against the human trafficking crimes not integral and quality yet, either in abstracto or in concreto still weaknesses. Weakness due to: (1) placement some of criminal law legislation against the human trafficking crimes partially; point of view of law enforcement officer of the matter the human trafficking crimes is not same dangerously; interagency coordination of lawenforcement officer to achieve three key issues of criminal law is still weakness. (2) not qualified yet tinged foul play among law enforcement officers. (3) not optimalization yet to use of scientific approach in order to produce a quality legal product. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2013-10-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13120 10.14710/mmh.42.4.2013.463-472 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013; 463-472 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13120/9943 Copyright (c) 2017 MASALAH-MASALAH HUKUM http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/70856 2025-06-17T21:04:37Z mmh:ART

LEGAL RECONSTRUCTION FOR AUTONOMOUS VEHICLE USE IN INDONESIA: CHALLENGES AND SOLUTIONS IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE Djohan, Naufal Hasanuddin Indarti, Erlyn Malik, Muhammad Fahad Autonomous Vehicles (AV); Artificial Intelligence (AI); Legal Reconstruction; Traffic Regulations; Road Safety This research explores the urgent need for a legal framework governing the use of Autonomous Vehicles (AVs) in Indonesia, focusing on the integration of Artificial Intelligence (AI) technologies in transportation. With traffic accidents accounting for a significant portion of global fatalities, the adoption of AVs powered by AI is seen as a potential solution to reduce human errors and enhance road safety. However, Indonesia’s existing traffic laws, primarily focused on conventional vehicles, lack provisions for AVs, creating a legal vacuum. This study compares the legal structures of AVs in the United Kingdom and Indonesia, highlighting the differences in recognition, liability, and regulation. Drawing on the concept of "Law as Integrity" by Ronald Dworkin, this paper argues for the construction of a new legal framework that integrates the evolving needs of society, technology, and legal principles. By applying a multi-disciplinary approach, the research emphasizes the importance of collaborative legal construction, involving government, academia, civil society, and manufacturers, to ensure safe, just, and efficient integration of AVs in Indonesia’s road systems. The study concludes with recommendations for regulatory reforms, including the establishment of specialized supervisory agencies and the mapping of AV operational areas. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2025-03-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/70856 10.14710/mmh.54.1.2025.13-24 Masalah-Masalah Hukum; Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM; 13-24 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/70856/28030 Copyright (c) 2025 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/8941 2017-03-28T12:49:47Z mmh:ART

ARAH POLITIK HUKUM PENGATURAN DESA KE DEPAN (IUS CONSTITUENDUM) Saraswati, Retno Legal Policy, Regulation, Village, Indonesia, Politik Hukum, Pengaturan, Desa Legal policy of the village regulation (Law number 6 year 2014) is remain inconsistent with legal policy constitution.The Methods of research is normative juridical approach and analyse the secondary data and information gathered.  The results indicated that the legal policy of village regulation stipulate that educational requirements  for village heads should be minimum of high school or its equivalent; village heads tenure should be two period only; and the rural development planning of village does not necessary brought to the same direction or template of the planning from higher government level such as regency.   Abstrak   Politik hukum pengaturan mengenai desa yang tertuang dalam Undang Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ternyata masih mengandung inkonsistensi terhadap politik hukum dalam konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai sumbernya. Hasil penelitian menunjukkan    bahwa pengaturan desa ke depan seharusnya memperhatikan persyaratan pendidikan kepala desa minimal sekolah lanjutan atas, rentang masa jabatan kepala desa, dan perencanaan pembangunan desa tidak memaksakan untuk mengacu pada perencanaan pembangunan daerah di atasnya.   Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-07-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/8941 10.14710/mmh.43.3.2014.313-321 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 313-321 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/8941/7262 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20967 2020-04-17T07:18:19Z mmh:ART

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR EMAS Prananingtyas, Paramita emas, investasi emas, perlindungan hukum, investor Emas, suatu benda yang sangat bernilai. Selama berabad-abad telah diakui sebagai logam mulia, yang mendapatkan tempat tertinggi sebagai pilihan investasi masyarakat.  Investor-investor yang tergiur dengan keuntungan maksimal yang ditawarkan dari berinvestasi pada emas inilah yang menjadi sasaran empuk para pengelola investasi emas illegal. Keadaan tersebut memunculkan beberapa masalah dalam naskah ini, antara lain mengenai bentuk investasi emas dan  bentuk perlindungan hukum bagi para investor yang terlibat dalam penipuan investasi emas. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian yang diperoleh adalah investasi emas dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui pembelian emas perhiasan dengan kadar 22 karat. 18 karat dan 12 karat, emas batangan dengan kadar 24 karat, emas koin dengan kadar 22 karat dan berinvestasi emas secara tidak langsung atau berjangka dengan sistem online. Penipuan investasi emas dilakukan oleh para pengelola jasa investasi emas yang tidak menyerahkan emas dalam bentuk fisik kepada para investor dan memakai sistem money game atau skema ponzy untuk menarik minat para calon investor. Perlindungan hukum bagi para investor emas telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi, SiPeka dan FCC. Namun pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK ini masih belum maksimal. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2018-10-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20967 10.14710/mmh.47.4.2018.430-444 Masalah-Masalah Hukum; Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM; 430-444 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20967/14366 Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11469 2018-08-09T07:36:23Z mmh:ART

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN CONSTITUTIONAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP MAHKAMAH AGUNG Frits Kapitan, Rian Van Binding Force, Constitutional Review, Constitutional Court, Supreme Court, Kekuatan Mengikat, Constitutional Review, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung The Existence of Supreme Court ruling that punishes dr. Bambang suprapto.Sp.M.Surg. using article 76 of law no 29 of 2004 on medical practices that had previously been cancelled by the Constitutional Court it self has proved that the Supreme Court has ruled constitutional the constitutional court's decision. This paper attempts to justify that by reason of any Constitutional Court still has binding force for the Supreme Court. It is based on four perspectives namely: 1. Historical perspective 2. Perspective protected object 3. Perspective functional 4. And normative perspectivAdanya putusan Mahkamah Agung yang menghukum dr. Bambang Suprapto, Sp.M.Surg mengunakan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya telah membuktikan bahwa Mahkamah Agung telah mengesampingkan putusan constitutional review Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini mencoba untuk menjustifikasi bahwa dengan alasan apapun putusan constitutional review Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan atas empat perspektif, yaitu : 1.perspektif historis, 2.perspektif objek yang dilindungi, 3.perspektif fungsional, dan 4.perspektif normatif Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2015-10-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11469 10.14710/mmh.44.4.2015.511-520 Masalah-Masalah Hukum; Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM; 511-520 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11469/10226 Copyright (c) 2015 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40464 2022-03-10T21:03:56Z mmh:ART

ANALISIS HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA Akbar, Jefri Hari Yusriyadi, Yusriyadi Priyatna, Soeganda Pekerja; Vaksinasi; Coronavirus Disease Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Klaster industri merupakan salah satu titik rawan penambahan pasien Covid-19. Kementerian Kesehatan telah membuat kebijakan program vaksin gotong royong. Tulisan ini membahas perihal analisis hukum bagi pekerja yang menolak vaksinasi Covid-19, serta bagaimana peran badan hukum/pengusaha terkait adanya pekerja yang menolak untuk divaksinasi. Kajian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Kesimpulannya adalah vaksinasi untuk pekerja dalam kondisi darurat bukanlah hak namun merupakan kewajiban, pengusaha perlu memahami kedudukan regulasi perundangan terkait pengaturan vaksinasi bagi pekerja, sehingga dapat memberikan edukasi serta memberlakukan sanksi bagi pekerja yang tidak mau divaksinasi. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-01-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40464 10.14710/mmh.51.1.2022.1-9 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 1-9 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40464/21068 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5759 2017-03-28T10:30:00Z mmh:ART

Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional Maroni, Maroni Moral, Legal, the National Legal System Abstract Laws that benefit a community should reflect the moral and legal values ​​of the society in which a law enforced. Likewise with the Indonesian national legal system should reflect the moral and legal values ​​contained in Pancasila. The low legal authority in to day's society due to national legal systems have not fully reflect the value of moral and legal values ​​based on Pancasila. Problems in this paper is why the moral and legal values ​​of Pancasila has not been fully reflected in the current National Legal  Systems.  The results of the study that cause: (1) Pancasila translated in accordance with the interests of  the ruler, (2) national legal reform is deadlocked due to, among others: the struggle of political  interests,  target  orientation, ego-sectoral,  bond romanticism of the past,  dealing  with  inferiority superiority.  Advice to immediately  reorient and reevaluation national  legal system based on Pancasila.   Keywords: Moral, Legal, the National Legal System Abstrak Hukum yang bermanfaat bagi suatu masyarakat harus mencerminkan nilai moral dan nilai hukum dari masyarakat dimana suatu hukum diberlakukan. Begitu juga dengan sistem hukum nasional Indonesia harus mencerminkan nilai moral dan nilai hukum yang terdapat dalam Pancasila. Rendahnya wibawa hukum di masyarakat saat ini dikarenakan sistem hukum nasional belum sepenuhnya mencerminkan nilai moral dan nilai hukum berdasarkan Pancasila. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu mengapa nilai moral dan nilai hukum Pancasila belum sepenuhnya tercermin pada Sistem Hukum Nasional saat ini. Hasil kajian bahwa penyebabnya: (1) Pancasila diterjemahkan sesuai dengan kepentingan penguasa; (2) reformasi hukum nasional mengalami kebuntuan dikarenakan antara lain:  adanya pertarungan kepentingan politik, orientasi target, ego sektoral, ikatan romantisme masa lalu, superioritas berhadapan dengan inferioritas. Saran agar segera melakukan reorientasi dan reevaluasi terhadap sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila.   Kata Kunci: Moral, Hukum, Sistem Hukum Nasional Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2012-04-24 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5759 10.14710/mmh.41.2.2012.306-314 Masalah-Masalah Hukum; Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012; 306-314 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5759/9848 Copyright (c) 2012 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/9040 2018-08-09T06:57:25Z mmh:ART

MEMBANGUN POLITIK HUKUM PEMILU YANG DEMOKRATIS DENGAN MEMBUMIKAN KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA Johni Arifin Putra, Ganda Surya Satya Constitutional Court, Law Enforcement, Culture Liberation The Constitutional Court is the guardian and the guardian institution the constitution as the supreme law, but also the guardian of Pancasila as the state ideology bodyguard. Constitutional Court decisions are not only based on certain legal aspects but always consider all aspects of life and the interests of the entire case PHPU.Decisions by way of exemption types, ways of thinking, principles and theories that have been used, the liberation of the culture of law enforcement dominant and is seen hampering efforts to seek justice, thus to view the law is always in the process of being, sensitive to changes in society at local, national, global Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2014-04-22 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9040 10.14710/mmh.43.2.2014.197-203 Masalah-Masalah Hukum; Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum; 197-203 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9040/13698 Copyright (c) 2014 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20712 2020-04-17T16:10:36Z mmh:ART

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI PENGADILAN NEGERI Putranto, Irvan Adi Magister Ilmu Hukum - Hukum Ekonomi Bisnis Eksekusi; Putusan BPSK; Pengadilan Negeri Badan Penyelesaian Sengketa atau lebih dikenal dengan BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. pada awalnya konsumen yang merasa dirugikan hanya dapat menuntut hak-haknya dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan saja, namun dengan lahirnya undang-undang perlindungan konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di BPSK. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menganut prinsip putusan bersifat final dan mengikat, akan tetapi putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan bagi para pihak yang menolak atau keberatan atas putusan BPSK. Putusan BPSK tidak dapat melaksanakan sendiri putusannya oleh karena itu eksekusi putusan BPSK dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2019-04-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20712 10.14710/mmh.48.2.2019.178-185 Masalah-Masalah Hukum; Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM; 178-185 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20712/15019 Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11597 2017-03-28T09:35:20Z mmh:ART

POLITISASI HAK PENGELOLAAN (HPL) DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN NASIONAL Sadono, Bambang Hukum Agraria, HPL, Politisasi To facilitate the economic development, the government of the New Order era (1966-1998) practised the Agrarian Law politicization. Politicization of the policy include In setting the Management Authority (Hak Pengelolaan-HPL). HPL has no legal basis in accordance with the hierarchy of procedural legislation, and in substance are also contrary to the fundamental purpose of basic regulation. As a result, causes a lot of controversy and problems in practice. Many cases due to HPL, happens every where. The presence of HPL should be straightened out, especially in term of legal system, given the correct legal basis, or eliminated altogether Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2010-10-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11597 10.14710/mmh.39.4.2010.372-377 Masalah-Masalah Hukum; Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum; 372-377 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11597/9774 Copyright (c) 2010 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45491 2022-11-22T18:51:09Z mmh:ART

PERBEDAAN PERLINDUNGAN PRIVASI KONSUMEN DI INDUSTRI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN Johan, Suwinto Perlindungan Konsumen; Privasi Konsumen; Promosi Penjualan Penggunaan media sosial telah meningkat secara masif. Akun media sosial atau nomor telepon merupakan hak privasi konsumen. Penjualan data pribadi konsumen telah meningkat pesat. Penelitian ini bertujuan membahas perlindungan privasi konsumen terhadap promosi penjualan Penelitian membahas perlindungan privasi industri keuangan dan non-keuangan. Penelitian ini mempergunakan metode legal normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah harus mampu mengatur penggunaan data pribadi konsumen secara komprehensif. Penggunaan data pribadi ini harus meliputi penggunaan, pelaksanaan dan pengawasan data pribadi konsumen. Peraturan penggunaan data pribadi harus merupakan peraturan yang mengatur keseluruhan data pada saat ini dan masa yang akan datang. Industri non-keuangan belum diatur oleh regulator terkait. Faculty of Law, Universitas Diponegoro 2022-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45491 10.14710/mmh.51.3.2022.250-258 Masalah-Masalah Hukum; Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM; 250-258 2527-4716 2086-2695 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45491/22012 Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 5d97a142fe938c94e92a23f0670bdfae