2026-05-26T23:51:29Z https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/oai

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44898 2024-04-29T23:58:00Z notarius:LIT

Tinjauan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Anjangsari, Sita Sesaria Santoso, Budi Notaris against the law; notary; notarial deed AbstractNotaries as public officials are given the legal authority to make a valid deed as evidence without defects. Notaries who commit acts against the law can be held accountable under Article 1365 of the Civil Code. The purpose of this study is to discuss how the form of unlawful acts committed by a notary in making a deed and the efforts made to prevent unlawful acts of a notary in making a deed. The research method uses normative juridical and the research specifications are analytical descriptive. The data analysis method used descriptive qualitative data analysis. The results of the study concluded. First, elements of unlawful acts were carried out by a Notary in making the deed, among others, by falsifying the deed he made that was not in accordance with the UUJNP. Second, efforts are made to prevent Notaries from committing acts against the law in making the deed, namely by conducting seminars and other activities to update the knowledge and insight of the notary in the field of law.Keywords: against the law; notary; notarial deedAbstrakNotaris sebagai pejabat publik diberikan kewenangan hukum untuk membuat akta yang sah menjadi alat bukti tanpa cacat. Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Tujuan penelitian ini membahas bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta serta upaya yang dilakukan dalam mencegah perbuatan melawan hukum Notaris dalam pembuatan akta. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Metode analisa data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh Pertama, unsur perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta antara lain dengan memalsukan akta yang dibuatnya yang tidak sesuai dengan UUJNP. Kedua, upaya yang dilakukan untuk mencegah Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta dengan melakukan seminar dan kegiatan lain untuk mengupdate ilmu pengetahuan dan wawasan notaris dibidang hukum selain itu juga rutin  melakukan pengawasan secara berkala ke kantor notaris minimal setahun sekali untuk melakukan pengecekan protocol notaris.Kata kunci: perbuatan melawan hukum; notaris; akta Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44898 10.14710/nts.v17i1.44898 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 515-530 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44898/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43746 2023-04-07T08:00:06Z notarius:LIT

Tinjauan Hukum Terhadap Perusahaan Pengangkutan Udara Wings Air Dalam Pengangkutan Penumpang dan Bagasi Diono, Danang Wahyu Badriyah, Siti Malikhatun Prasetyo, Mujiono Hafidh Hukum Transportasi LegalResponsibility;WingsAir;LossofGoods;FlightDelays Air transportation in other terms is called air transportation. There are several air transport companies in Indonesia, one of which is "Wings Air". Wings air has responsibility for ensuring the safety and security of its passengers from the beginning of departure to the end of the destination according to the agreement stated in the airplane ticket starting from the time of an accident, flight delay, flight delay, as well as damage and loss of items placed in checked baggage. This article discusses the implementation of rights and obligations as well as regulations in the transportation agreement between the carrier and the passenger and the legal responsibility given by Wings Air for the carriage of passengers and baggage. The research method used in this article is juridical normative. The results of the research show that the implementation of the agreement between the airline and the passenger is theoretically in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, but in practice/implementation of the agreement, it has not been realized as a whole. Services to passengers are considered unsatisfactory and in accordance with the level of interest and satisfaction of consumers to the maximum.Keywords:LegalResponsibility;WingsAir;LossofGoods;FlightDelaysAbstrakTransportasiudaradengan istilah laindisebutpengangkutanudara. Ada beberapa perusahaan penganggutan udara di Indonesia, salah satunya “WingsAir”. Wings air  memiliki tanggung jawab atas terjaminya keamanan dan keselamatan para penumpangnya dari awal berangkat sampai akhir tujuan sesuai perjanjian yang tercantum dalam tiket pesawat mulai dari ketika terjadi kecelakaan,penundaanpenerbangan,keterlambatanpenerbangan,sertarusakdanhilangnyabarangyangditempatkanpadabagasitercatat.ArtikelinimembahasmengenaipelaksanaanhakdankewajibansertaperaturandalamperjanjianpengangkutanantaraperusahaanpengangkutandenganpenumpangdantanggungjawabhukumnyayangdiberikanolehMaskapaiPenerbanganWingsAirterhadappengangkutanpenumpangdanbagasi.Metodepenelitianyangdigunakandalamartikeliniyuridisnormatif.Hasilpenelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian antara perusahaan penerbangan dengan penumpang secara teoritis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku, namun secara praktek/pelaksanaan perjanjian, belum merealisasikan secara nyata secara keseluruhan. Pelayanan kepada penumpang dinilai belum memuaskan dan sesuai dengan tingkat kepentingan dan kepuasan konsumensecaramaksimal.KataKunci:   TanggungJawabHukum;WingsAir;KehilanganBarang;KeterlambatanPenerbangan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43746 10.14710/nts.v14i2.43746 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 758-771 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43746/20769 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/61562 2025-09-28T21:37:16Z notarius:LIT

Legalitas Perjanjian Jual Beli Menggunakan Uang Kethip di Pasar Ciplukan Karanganyar Legalitas Perjanjian Jual Beli Menggunakan Uang Kethip di Pasar Ciplukan Karanganyar Anugrah, Apriani M.S., Edith Ratna Hukum Perdata; Hukum Ekonomi / Hukum Bisnis; Hukum Adat Valid; Agreement; Sale Purchase; Money Hukum Perdata; Hukum Ekonomi / Hukum Bisnis; Hukum Adat Valid; Agreement; Sale Purchase; Money ABSTRACTBank Indonesia requires the public to use Rupiah currency in every transaction in Indonesia. However, in Ciplukan Karanganyar Market, the payment system is done by using kethip money. The purpose of the research is to find out the validity of the sale and purchase agreement using kethip money in Ciplukan Karanganyar Market. The research method used is a normative juridical approach that refers to the way to understand written law and the legal norms contained therein. The research results conclude that the use of wooden coin money (kethip) in the sale and purchase transactions in Ciplukan Karanganyar Market is declared valid because it does not violate or has fulfilled the validity requirements of the agreement Article 1320 of the Civil Code and other related financial laws.Keywords: Valid; Agreement; Sale Purchase; Money.ABSTRAKBank Indonesia menetapkan bahwa setiap orang harus menggunakan rupiah dalam melakukan transaksi di wilayah Indonesia. Namun, di Pasar Ciplukan Karanganyar, sistem pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang kethip. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli dengan menggunakan uang kethip di Pasar Ciplukan Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan untuk memahami hukum tertulis dan norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan uang koin kayu (kethip) dalam transaksi jual beli di Pasar Ciplukan Karanganyar dinyatakan sah karena tidak menyalahi, bahkan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan di bidang keuangan lainnya.Kata Kunci: Sah; Perjanjian; Jual Beli; Uang. ABSTRACTBank Indonesia requires the public to use Rupiah currency in every transaction in Indonesia. However, in Ciplukan Karanganyar Market, the payment system is done by using kethip money. The purpose of the research is to find out the validity of the sale and purchase agreement using kethip money in Ciplukan Karanganyar Market. The research method used is a normative juridical approach that refers to the way to understand written law and the legal norms contained therein. The research results conclude that the use of wooden coin money (kethip) in the sale and purchase transactions in Ciplukan Karanganyar Market is declared valid because it does not violate or has fulfilled the validity requirements of the agreement Article 1320 of the Civil Code and other related financial laws.Keywords: Valid; Agreement; Sale Purchase; Money.ABSTRAKBank Indonesia menetapkan bahwa setiap orang harus menggunakan rupiah dalam melakukan transaksi di wilayah Indonesia. Namun, di Pasar Ciplukan Karanganyar, sistem pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang kethip. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli dengan menggunakan uang kethip di Pasar Ciplukan Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan untuk memahami hukum tertulis dan norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan uang koin kayu (kethip) dalam transaksi jual beli di Pasar Ciplukan Karanganyar dinyatakan sah karena tidak menyalahi, bahkan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan di bidang keuangan lainnya.Kata Kunci: Sah; Perjanjian; Jual Beli; Uang. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-09-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/61562 10.14710/nts.v18i3.61562 Notarius; Vol 18, No 3 (2025): Notarius; 774-790 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/61562/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23122 2020-04-17T13:23:37Z notarius:LIT

IMPLIKASI HUKUM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL YANG DIBUAT DALAM BAHASA ASING Pertiwi, Chintya Indah Implikasi hukum, Kontrak Bisnis Internasional, Bahasa Asing Abstract                Article 31 in Law no. 24 of 2009 requires the use of the Indonesian language in any agreement involving Indonesian and foreign parties in the contracts made. Judicial practice, there is a difference judge consideration related to the obligation of using the Indonesian language. The existence of these two different judgments creates legal uncertainty. The approach used in this research is normative juridical. The result of research that there is no definite understanding what is causa or cause in contract. The legal implications of contracts made in foreign languages are null and void. The existence of differences in the judgment of judges' considerations, causes legal uncertainty. Lawmakers should be more careful in formulating the Article and test its consequences. In addition, Law Number 24 Year 2009 needs to be revised, especially regarding sanctions if violated Article 31 Abstrak Pasal 31 dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dan pihak asing dalam kontrak yang dibuat. Praktik peradilan, terjadi perbedaan pertimbangan hakim terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Adanya dua putusan hakim yang berbeda ini menimbulkan ketidak pastian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Hasil penelitian bahwa belum ada pengertian pasti apa itu causa atau sebab dalam kontrak. Implikasi hukum kontrak yang dibuat dalam bahasa asing adalah batal demi hukum Adanya perbedaan pertimbangan putusan hakim, menyebabkan adanya ketidak pastian hukum hukum.Pembuat undang-undang seharusnya lebih cermat dalam memformulasikan Pasal dan melakukan uji konsekuensi terhadapnya.Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 perlu direvisi khususnya mengenai sanksi jika dilanggarnya Pasal 31. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2018-05-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23122 10.14710/nts.v11i1.23122 Notarius; Vol 11, No 1 (2018): Notarius; 13-31 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23122/15079 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37779 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Perseroan Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Perseroan Jatmiko, Burhan Prananingtyas, Paramita Hukum Perusahaan pemilik manfaat; korporasi; perseroan Hukum Perusahaan beneficial owner; corporation; company AbstractThe rule of the beneficial owner are regulated in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing. An international institution, Financial Action Task Force (FATF) has known about the beneficial owner. Although beneficial owner has been regulated by Indonesian legislation, practice of appointing beneficial owner is not yet fully implemented accordance by Indonesian legislation. This article is normative research with qualitative methods, which is an approach to exploring and understanding a central phenomenon. This article has two results, First, legal consequences of the enactment of the beneficial owner rules in Indonesia. Second, reporting process based on Indonesian legislation.Keywords: beneficial owner; corporation; companyAbstrakPengaturan mengenai beneficial owner diregulasikan dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Salah satu lembaga internasional, yaitu Financial Action Task Force (FATF) juga sudah mengenal lama mengenai pemilik manfaat. Meskipun pengaturan pemilik manfaat sudah diundangkan dalam hukum positif Indonesia, namun, kenyataannya masih terdapat penunjukkan pemilik manfaat perseroan yang belum sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan, yaitu menunjuk badan sebagai pemilik manfaat. Penelitian yang terdapat pada artikel ini yaitu penelitian normatif dengan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami sebuah gejala sentral. Artikel ini memiliki dua hasil penelitian, yaitu: Pertama, Akibat hukum atas dibukanya pemilik manfaat dalam suatu perseroan di Indonesia. Kedua, Proses pelaporan pemilik manfaat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.Kata kunci: pemilik manfaat; korporasi; perseroan AbstractThe rule of the beneficial owner are regulated in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing. An international institution, Financial Action Task Force (FATF) has known about the beneficial owner. Although beneficial owner has been regulated by Indonesian legislation, practice of appointing beneficial owner is not yet fully implemented accordance by Indonesian legislation. This article is normative research with qualitative methods, which is an approach to exploring and understanding a central phenomenon. This article has two results, First, legal consequences of the enactment of the beneficial owner rules in Indonesia. Second, reporting process based on Indonesian legislation.Keywords: beneficial owner; corporation; companyAbstrakPengaturan mengenai beneficial owner diregulasikan dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Salah satu lembaga internasional, yaitu Financial Action Task Force (FATF) juga sudah mengenal lama mengenai pemilik manfaat. Meskipun pengaturan pemilik manfaat sudah diundangkan dalam hukum positif Indonesia, namun, kenyataannya masih terdapat penunjukkan pemilik manfaat perseroan yang belum sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan, yaitu menunjuk badan sebagai pemilik manfaat. Penelitian yang terdapat pada artikel ini yaitu penelitian normatif dengan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami sebuah gejala sentral. Artikel ini memiliki dua hasil penelitian, yaitu: Pertama, Akibat hukum atas dibukanya pemilik manfaat dalam suatu perseroan di Indonesia. Kedua, Proses pelaporan pemilik manfaat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.Kata kunci: pemilik manfaat; korporasi; perseroan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37779 10.14710/nts.v16i1.37779 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 236-252 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37779/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30468 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

PELAKSANAAN PUTUSAN YANG BERSIFAT CONDEMNATOIR DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS) PELAKSANAAN PUTUSAN YANG BERSIFAT CONDEMNATOIR DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS) Finallisa, Finallisa Handoko, Widhi Prasetyo, Mujiono Hafidh The purpose of this study was to determine the Condemnatoir Decision Implementation in the Case of Distributing Assets in the Holy Religious Court, the research method used in this study is an empirical Juridical research method that aims to examine the process of Conducting a decision on the distribution of joint assets by the Court, namely the Decision which is Condemnatoir regarding the distribution of shared assets is then connected theoretically based on applicable laws and regulations. The results of this study state that the implementation of a Condemnatoir Decision is a very important decision that must be made in order to protect and obtain legal certainty for the rights of the plaintiff and the defendant. The implementation of the distribution of shared assets in the Holy Court is in accordance with what is stipulated in the Act and there are still many factors that hamper the implementation of the distribution of shared assets from both the litigants and the court.Keywords : decisio implementation; condemnatoir; joint propertyAbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Putusan Yang Bersifat Condemnatoir Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kudus, metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis empiris yang bertujuan untuk memeriksa proses Pelaksanaan Putusan pembagian harta bersama oleh Pengadilan yaitu Putusan yang bersifat Condemnatoir perihal pembagian harta bersama kemudian dihubungkan secara teoritik berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan Putusan yang bersifat Condemnatoir adalah Putusan yang sangat penting yang harus dilakukan demi melindungi dan mendapatkan kepastian hukum terhadap hak-hak penggugat dan tergugat. Pelaksanaan Putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Kudus sudah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang dan masih terdapat banyak faktor penghambat pelaksanan Putusan pembagian harta bersama baik dari pihak yang berperkara maupun dari pihak Pengadilan.Kata kunci : pelaksanaan; putusan; condemnatoir; harta bersama Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-05-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30468 10.14710/nts.v13i1.30468 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 355-371 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30468/17281 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50400 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Peran PPAT dan Keabsahan APHT Menurut Sistem Hak Tanggungan Elektronik Damanto, Dianastuti Silviana, Ana Hukum Jaminan, Hak Tanggungan PPAT; APTH; Electronic Mortgage. ABSTRACTThe electronic mortgage system (HT-el) is implemented under Regulation Number 5 of 2020 by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency, concerning Electronic Integrated Mortgage Services. HT-el registration differs significantly from conventional methods. This study aims to analyze the role of Land Deed Officials (PPAT) in HT-el mortgage services and the validity of the Deed of Granting Mortgage (APHT) as the basis for issuing electronic mortgage certificates. Using a normative juridical method, the research concludes that under the HT-el system, the PPAT's role includes granting Mortgage Rights and submitting Deed documents electronically. Mortgage certificates issued based on APHT in electronic form retain executorial powers under Article 14 of the Mortgage Law (UUHT).Keywords: PPAT; APTH; Electronic Mortgage.ABSTRAKPemberlakuan sistem HT-el didasari PerMen ATR/KBPN Nomor 5 tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. proses pendaftaran HT-el, terdapat perbedaan yang sangat esensial dibandingkan dengan pendaftaran secara konvensional. Tujuan penulisan untuk mengetahui dan menganalisis peran PPAT dalam pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan menurut sistem elektronik dan keabsahan APHT yang dijadikan sebagai dasar terbitnya sertipikat Hak Tanggungan. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa menurut HT-el peran PPAT meliputi tahap pemberian Hak Tanggungan hingga penyampaian dokumen Akta berbentuk dokumen elektronik. Sertipikat Hak Tanggungan yang terbit berdasarkan APHT dalam bentuk dokumen elektronik tetap memiliki kekuatan eksekutorial karena mengacu pada Pasal 14 UUHT.Kata Kunci: PPAT; APTH; Hak Tanggungan Elektronik Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50400 10.14710/nts.v17i2.50400 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 1032-1050 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50400/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44063 2023-09-06T07:00:42Z notarius:LIT

Kompensasi Tanah Wakaf Dalam Pengadaan Tanah Untuk Tol Semarang Demak Seksi II Kompensasi Tanah Wakaf Dalam Pengadaan Tanah Untuk Tol Semarang Demak Seksi II El Ula, Khaidar Alifika Silviana, Ana Hukum Tanah Wakaf compensation; waqf; semarang-demak toll road. Hukum Agraria; Hukum Tanah Wakaf compensation; waqf; semarang-demak toll road. AbstractThe need for land has increased since the intensity of development carried out by the government has increased, this is in contrast to the availability of land owned, land acquisition is an alternative that can be carried out by the government. The status of the land that was acquired is not only ownership rights but waqf land which is intended for the benefit of the people, land acquisition for the construction of the Semarang Demak toll road section II has areas of waqf land that are affected. The objective of this research is to find out the compensation arrangements for waqf land affected by land acquisition activities for section II of the Semarang Demak toll road and how compensation for waqf land is implemented in land acquisition activities for section II of the Semarang Demak toll road. The writing of this article uses a juridical empirical research method. Compensation arrangements for waqf land use a regent's decree in accordance with the Decree of the Governor of Central Java, and for the process itself it is carried out from a team formed by the Ministry of Religion of Demak Regency.Keywords: compensation; waqf; semarang-demak toll road.AbstrakKebutuhan tanah mengalami peningkatan sejak intensitas pembangunan yang terus dilakukan pemerintah mengalami peningkatan, hal ini bertolak belakang dengan ketersediaan tanah yang dimiliki, pembebasan tanah menjadi alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Status tanah yang dibebaskan tidak hanya kepemilikan secara hak milik akan tetapi tanah wakaf yang peruntukannya untuk kemaslahatan umat, pembebasan tanah untuk pembangunan tol Semarang Demak seksi II terdapat bidang tanah wakaf yang terkena. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaturan kompensasi tanah wakaf yang terkena kegiatan pembebasan tanah untuk tol Semarang Demak seksi II dan bagaimana pelaksanaan kompensasi tanah wakaf dalam kegiatan pengadaan tanah untuk tol Semarang Demak seksi II. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian secara yuridis empiris. Pengaturan kompensasi tanah wakaf menggunakan surat keputusan bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jateng, dan untuk prosesnya sendiri dilakukan dari tim bentukan Kementerian Agama Kabupaten Demak.Kata kunci: kompensasi; wakaf; tol semarang demak. AbstractThe need for land has increased since the intensity of development carried out by the government has increased, this is in contrast to the availability of land owned, land acquisition is an alternative that can be carried out by the government. The status of the land that was acquired is not only ownership rights but waqf land which is intended for the benefit of the people, land acquisition for the construction of the Semarang Demak toll road section II has areas of waqf land that are affected. The objective of this research is to find out the compensation arrangements for waqf land affected by land acquisition activities for section II of the Semarang Demak toll road and how compensation for waqf land is implemented in land acquisition activities for section II of the Semarang Demak toll road. The writing of this article uses a juridical empirical research method. Compensation arrangements for waqf land use a regent's decree in accordance with the Decree of the Governor of Central Java, and for the process itself it is carried out from a team formed by the Ministry of Religion of Demak Regency.Keywords: compensation; waqf; semarang-demak toll road.AbstrakKebutuhan tanah mengalami peningkatan sejak intensitas pembangunan yang terus dilakukan pemerintah mengalami peningkatan, hal ini bertolak belakang dengan ketersediaan tanah yang dimiliki, pembebasan tanah menjadi alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Status tanah yang dibebaskan tidak hanya kepemilikan secara hak milik akan tetapi tanah wakaf yang peruntukannya untuk kemaslahatan umat, pembebasan tanah untuk pembangunan tol Semarang Demak seksi II terdapat bidang tanah wakaf yang terkena. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaturan kompensasi tanah wakaf yang terkena kegiatan pembebasan tanah untuk tol Semarang Demak seksi II dan bagaimana pelaksanaan kompensasi tanah wakaf dalam kegiatan pengadaan tanah untuk tol Semarang Demak seksi II. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian secara yuridis empiris. Pengaturan kompensasi tanah wakaf menggunakan surat keputusan bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jateng, dan untuk prosesnya sendiri dilakukan dari tim bentukan Kementerian Agama Kabupaten Demak.Kata kunci: kompensasi; wakaf; tol semarang demak. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44063 10.14710/nts.v16i2.44063 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 1097-1106 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44063/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46020 2023-04-06T21:37:21Z notarius:LIT

Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Asriati, Anis Eka Cahyarini, Luluk Lusiati notaris Land Registrars; Registration of Liability Rights; Unregistered Land AbstractThe rapid growth of the economy, the increasing need for capital to support people's economic activities. So needed for financial institutions to accommodate credit facility financing. Warranty in the form of Dependent Rights. In the registration of dependent rights is required the role of PPAT as a deed maker. It is expected to perform its duties and positions in accordance with the laws governing it. This research is normative juridical research using the analytical descriptive. This research uses primary data and secondary data from the literature studies and field studies. Analyze and process collected data using qualitative analysis.  The result of this research is that PPAT in carrying out its duties and positions to register dependent rights is in accordance with the laws and regulations governing it, but in the process of land registration, dependent rights met the obstacles, because banks that still allow registration of dependent rights on land that have not been listed so that it takes a long time to process the registration of dependent rights and can pose a risk to the creditors as creditors. Keywords: Land Registrars; Registration of Liability Rights; Unregistered Land AbstrakPertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, maka meningkat kebutuhan permodalan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Maka dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat mengakomodir pembiayaan berupa fasilitas kredit. Jaminan yang digunakan adalah jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan. Dalam pendaftaran hak tanggungan dibutuhkan peran PPAT sebagai pembuat akta. Diharapkan dalam melakukan tugas dan jabatannya berdasar pada aturan perundangannya. Metode pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya yakni deskriptif analitis. Adapun sumber data yang dipergunakan yakni data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya untuk melakukan pendaftaran hak tanggungan sudah selaras dengan aturan perundangan yang mengaturnya, namun dalam proses pendaftaran hak tanggungan PPAT masih mengalami hambatan dengan adanya bank yang masih memperbolehkan melakukan pendaftaran hak tanggungan pada tanah yang belum bersertipikat sehingga membutuhkan jangka lama untuk memproses pendaftaran hak tanggungannya dan dapat menimbulkan resiko untuk pihak kreditor sebagai pemberi kredit. Kata Kunci: PPAT; Pendaftaran Hak Tanggungan; Tanah Belum Bersertifikat Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46020 10.14710/nts.v15i1.46020 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 1-17 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46020/21385 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/75280 2026-04-08T21:18:51Z notarius:LIT

Analisis Yuridis tentang Pelanggaran Notaris terhadap Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik Sopyana Br Marpaung, Yohana Tamara Putrijanti, Aju Hukum Kenotariatan; Pidana Umum Notary; Forgery of an Authentic Deed; Accountability. ABSTRACTNotary have an important role in making authentic deeds as valid evidence, but in practice there is often abuse of authority, especially in falsifying deeds. This study aims to analyze the forms of violations committed by notaries in making authentic deeds and their legal responsibilities based on the Notary Law and the Criminal Code (KUHP). The method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that notaries who are proven to have falsified deeds can be subject to administrative, ethical, and criminal sanctions as regulated in the Notary Law and the Criminal Code (KUHP), and have the potential to harm interested parties legally and materially.Keywords: Notary; Forgery of an Authentic Deed; Accountability.ABSTRAKNotaris memiliki peranan penting dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sah, namun dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan wewenang terutama di dalam melakukan pemalsuan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta otentik serta tanggung jawab hukumnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta dapat dikenakan sanksi administratif, etik, dan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berpotensi merugikan pihak-pihak yang berkepentingan secara hukum dan materiil.Kata Kunci: Notaris; Pemalsuan Akta Otentik; Pertanggungjawaban. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2026-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/75280 10.14710/nts.v19i1.75280 Notarius; Vol 19, No 1 (2026): Notarius; 17-33 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/75280/pdf Copyright (c) 2026 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26901 2019-12-03T06:24:03Z notarius:LIT

PELAKSANAAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA SEMARANG) Widya, Emy Prananingtyas, Paramita Ispriyarso, Budi Online Single Submission, Izin Usaha, Nomor Induk Berusaha Online Single Submission-OSS is a Business Licensing issued by the OSS Institution for and on behalf of ministers, institutional leaders, governors, or regents/mayors to Business Actors through an integrated electronic system. The benefits of OSS include facilitating business actors to connect with all stakeholders and obtain permits safely, quickly, and in real-time, in reporting and solving licensing problems in one place. Parallel Services, where one application will produce several related licenses. Verified applicants can use the full online service. The purpose of this research is to find out the implementation in the issuance of the Main Business Number (NIB) through the Online Single Submission-OSS system (Study of PT Establishment in Semarang City) and the obstacles or constraints faced in implementing the Online Single Submission - OSS system in normal publishing master tried. The results showed that the Online Single Submission web application provides information such as business application data, existing permit data, regional agency data, local licensing data, etc. Business actors can process the application for the Business Registration Number without changing permits or business activities, namely activating an OSS account, completing the company data components obtained in the OSS system, completing information on permits that were previously owned, so the OSS system will issue a NIB for Business actors Business actors can conduct business development even though they do not yet have a NIB through the OSS system, namely by creating a Business Identification Number in advance. Furthermore, business actors can update business development information. Keywords: Online Single Submission, Business License, Main Business Number Abstrak Online Single Submission- OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Manfaat OSS antara lain memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time, dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat. Layanan Paralel dimana satu permohonan akan menghasilkan beberapa izin terkait. Pemohon yang sudah terverivikasi dapat menggunakan layanan Online sepenuhnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission- OSS (Studi Pendirian PT di  Kota Semarang) dan hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem Online Single Submission– OSS dalam penerbitan normor induk berusaha. Hasil penelitian menunjukkan, aplikasi web Online Single Submission ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dll. Pelaku usaha dapat melakukan proses permohonan Nomor Induk Berusaha tanpa melakukan perubahan izin maupun kegiatan usaha, yakni melakukan aktivasi akun OSS, melengkapi komponen data perusahaan yang erdapat pada sistem OSS, melengkapi informasi izin-izin yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga sistem OSS akan menerbitkan NIB bagi Pelaku usaha Pelaku usaha dapat melakukan pengembangan usaha meskipun belum memiliki NIB melalui sistem OSS, yaitu dengan membuat Nomor Induk Berusaha terlebih dahulu. Selanjutnya pelaku usaha dapat melakukan pemberharuan informasi pengembangan usaha. Kata Kunci: Online Single Submission, Izin Usaha, Nomor Induk Berusaha Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-05-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26901 10.14710/nts.v12i1.26901 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 231 - 252 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26901/16175 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41661 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik Pratama, Edwin Yoga Sa'adah, Nabitatus Hukum Jaminan; Tanda Tangan Elektronik digital signature; document; electronic AbstrakTanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang dibuat secara elektronik berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas. Dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis, prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik, dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas dan juga mengenai data digital merupakan data yang sangat rentan untuk di rekayasa. Teori penelitian ini adalah teori tujuan hukum Gustav Radbruch, perlu menggunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yaitu: keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum dan metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya tanda tangan elektronik ini sudah didaftaran ke BSSN, maka dari itu tanda tangan elektronik yang dikeluarkan sudah terjamin karna BSSN salah satu badan yang dipercaya oleh Negara,  UU ITE sudah mengakui bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna, upaya dari kantor badan pertanahan nasional yaitu bahwa BPN telah memiliki dua aplikasi tervalidasi yaitu veryds dan PDF writer, BPN juga telah memiliki server sendiri hanya pengguna terdaftar saja yang bisa mengakses data. Kata Kunci: Tanda Tangan Elektronik;Dokumen;Elektronik AbstractAn digital signature is an electronically generated signature that functions the same as a regular signature on paper documents. Electronic documentscan be categorized as written evidence, legal principle that makes it difficult to developt the use of electronic documents, the document must be viewable, sent and stored in paper form and also digital data is data that is very vulnerable to engineering. The theory of this research is Gustav Radbruch's theory of legal goals, it is necessary to use the principle of the primacy of three basic values that are the objectives of the law, namely: legal justice, legal expediency and legal certainty and the writing method used is normative juridical. The results is that this electronic signature has been registered with the BSSN, therefore the electronic signature issued is guaranteed because BSSN is one of the bodies trusted by the State, UU ITE has recognized that electronic documents and electronic signatures can be used as legal and perfect evidence, the efforts of the national land agency office are that BPN already has two validated applications, namely veryds and PDF writer, BPN also has its own server only registered users can access the data.Keyword: digital signature; document; electronicAbstrakTanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang dibuat secara elektronik, bertindak serupa dengan tanda tangan umumnya pada dokumen kertas. Dokumen elektronik bisa dikelompokkan selaku bukti tertulis, prinsip hukum yang mengakibatkan sukarnya pengembangan penggunaan serta dokumen elektronik, dokumen tersebut haruslah bisa dilihat, dikirim serta disimpan kedalam wujud kertas dan juga mengenai data digital merupakan data yang sangat rentan untuk di rekayasa. Teori penelitian ini adalah teori tujuan hukum Gustav Radbruch, perlunya menggunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, diantaranya: keadilan hukum, kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta metode penulisan yang dipergunakan ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya tanda tangan elektronik ini sudah didaftarkan ke BSSN, maka dari itu tanda tangan elektronik yang dikeluarkan sudah terjamin karna BSSN salah satu badan yang dipercaya oleh Negara,  UU ITE sudah mengakui bahwa dokumen elektronik serta tanda tangan elektronik mampu dipergunakan selaku alat bukti yang sah dan sempurna, upaya dari kantor badan pertanahan nasional yakni bahwa BPN telah memiliki dua aplikasi tervalidasi yakni veryds dan PDF writer, BPN juga telah memiliki server sendiri hanya pengguna terdaftar saja yang bisa mengakses data.Kata kunci: tanda tangan elektronik; dokumen; elektronik Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41661 10.14710/nts.v16i3.41661 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1234-1250 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41661/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31100 2020-06-22T03:12:19Z notarius:LIT

TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL BAGI ORANG ASING DI INDONESIA Wijaya, Gede Putra Foreigners can own land with the right to use for residential house, as regulated in PP. 103/2015. Previously, the deeds and agreements relating to the ownership of residential houses are based on the provisions in PP 41/1996. After PP 103/2015 applies, the changes mentioned above will cause some differences to the agreement that has been made. The purpose of this research is to know the ownership of residential house for foreigner in Indonesia after the enactment of PP. 103/2015 and acknowledge the legitimacy of the of the Right of Use on Right of Ownership Agreement made prior to the enactment of PP 103/2015. The research method used in this research is normative research through the approach of law. The result of the research shows that there is provision in PP 103/2015 which is contradictory to UUPA and PP 40/1996. One of them is regarding the tenure of Right of Use ownership in PP 103/2015 is 80 years and on PP 40/1996 is 70 years. This is contrary to the spirit of UUPA and the principle of legislative provisions and the injustice of Indonesian citizens. Rights granting agreements over proprietary rights made before the enactment of PP 103/2015 is still valid and applicable, as the parties are bound by the agreement they have made and the agreement is valid as law. If either party wishes to amend the terms of the agreement, in this case extend the term of the agreement then it may be made as long as there is agreement of the parties in accordance with the good ethical principle.  Keywords: Housing Ownership for Foreigners in Indonesia. Abstrak Orang asing dapat memiliki tanah yang berstatus hak pakai untuk rumah tempat tinggal, sebagaimana diatur pada PP No. 103 Tahun 2015. Setelah PP No. 103 Tahun 2015 berlaku, ada beberapa perubahan yang akan menimbulkan perbedaaan dengan perjanjian yang sudah pernah dibuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemilikan rumah tempat tinggal bagi orang asing di Indonesia setelah berlakunya PP  No. 103 Tahun 2015 dan mengetahui keabsahan perjanjian pemberian Hak Pakai di atas Hak Milik yang dibuat sebelum berlakunya PP No. 103 Tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukan ada ketentuan dalam PP No. 103 Tahun 2015 yang bertentangan dengan UUPA dan PP No. 40 Tahun 1996. Salah satunya adalah mengenai jangka waktu kepemilikan Hak Pakai di mana pada PP No. 103 Tahun 2015 adalah 80 tahun dan pada PP No. 40 Tahun 1996 adalah 70 tahun. Hal ini bertentangan dengan jiwa UUPA dan asas pembentuan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan ketidakadilan bagi WNI. Perjanjian pemberian hak pakai di atas hak milik yang dibuat sebelum berlakunya PP No. 103 Tahun 2015 masih sah dan berlaku, karena para pihak terikat di dalam perjanjian yang telah mereka buat dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang. Apabila salah satu pihak ingin mengubah isi perjanjian, dalam hal ini memperpanjang jangka waktu perjanjian maka hal tersebut dapat dilakukan selama ada kesepakatan dari para pihak sesuai dengan asas etikad baik. Kata Kunci: Kepemilikan Rumah Bagi Orang Asing di Indonesia. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2018-09-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31100 10.14710/nts.v11i2.31100 Notarius; Vol 11, No 2 (2018): Notarius; 248-265 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31100/17452 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/56749 2024-12-31T08:18:31Z notarius:LIT

Tinjauan Yuridis Normatif tentang Bank Tanah (Land Banking) Menurut Perpu Cipta Kerja Utami Nur Agustin, Ika Shinta Mahfud, Muh. Afif Hukum Agraria Land Bank; Agrarian Law ABSTRACTLand banking, or bank tanah, provides a solution when government land ownership is unattainable. It involves acquiring land for future development needs. This study aims to determine the role of land banking within Government Regulation (Perpu) No. 2 of 2022 concerning Job Creation (Perpu CK) and the legal certainty of land banking in land acquisition. Employing a normative juridical approach, research concludes that Article 125, paragraph (4) of the Perpu CK states that land banking aims to execute land planning, acquisition, management, utilization, and distribution. The establishment of a Land Banking Agency is intended to allocate land for national development and public interest, aiming to prevent intermediaries manipulating land prices that could hinder land acquisition or clearance processes for development.Keywords: Land Bank; Agrarian LawABSTRAKBank tanah atau land banking menjadi solusi saat pemerintah tidak bisa memiliki lahan tanah. Bank tanah adalah praktik membeli atau mengambil alih tanah yang nantinya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan bank tanah dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu CK) dan kepastian hukum bank tanah terkait pengadaan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (4) Perpu CK disebutkan bahwa bank tanah bertujuan untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Dibentuknya Badan Bank Tanah untuk mengadakan tanah bagi pembangunan nasional dan kepentingan umum, dan  diharapkan dapat mencegah timbulnya Calo yang memainkan harga tanah yang dapat menghambat proses pengadaan atau pembebasan lahan untuk pembangunan.Kata Kunci: Bank Tanah; Hukum Agraria Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/56749 10.14710/nts.v17i3.56749 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2073-2090 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/56749/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5678 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR (STUDI PADA PRODUK KERIPIK PARU MEREK LOMBOK DI KOTA SALATIGA) Pamungkasari, Fransiska Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk barang atau jasa yang ada di dalam pasaran. Hak eksklusif atas suatu merek akan dapat diperoleh pemilik merek melalui pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong didaftarkannya merek oleh produsen produk keripik paru merek Lombok di Kota Salatiga dan untuk mengetahui wujud perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik merek terdaftar dimaksud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara menggunakan data data sekunder  dan data primer. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis wujud perlindungan hukum atas merek bagi pemilik merek yang terdaftar Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilakukannya pendaftaran terhadap merek dilatarbelakangi oleh 2 (dua) faktor yakni faktor ekonomi dan faktor hukum. Adanya wujud perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi pemegang hak atas merek yaitu seperti perlindungan hukum atas merek untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode 10 (sepuluh) tahun berikutnya, serta dapat dilakukan gugatan pidana maupun gugatan perdata atau dapat memilih untuk melakukan penyelesaian melalui arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa terhadap segala pelanggaran hak atas merek . Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5678 10.14710/nts.v4i1.5678 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 1 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46054 2023-04-06T21:17:03Z notarius:LIT

Konsep Perbankan Syariah Pasca Spin Off: Perspektif Indonesia Rysaldi, Muhammad Ilham Santoso, Budi Hukum Perbankan Syariah islamic banking structure; spinoff; islamic business unit Bank Indonesia stipulates that no later than fifteen years after the enactment of the Sharia Banking Law, Conventional Commercial Banks must separate themselves from the Sharia Business Unit. Separation can be carried out before 2023 as long as the asset value of the Sharia Business Unit has reached 50 percent of the total asset value of Conventional Commercial Banks. In Indonesia, there are two forms of Islamic banking structure, namely Fully Fledge Bank (BUS), Subsidiary Unit (UUS). This article discusses issues regarding Sharia Banking policy in Indonesia, and the impact of the spin off policy. The research method used in this article is empirical / sociological. The data analysis used was descriptive qualitative. The results of the study show that Islamic banking chooses the best way to respond to the spin-off policy, namely by adjusting the conditions of each Sharia Business Unit that will do the spin-off because the minimum capital requirement is 1 trillion, so that UUS readiness is needed. The impact of the spin-off policy requires strong capital for BUS, so that if the capital is not fulfilled it can result in the closure of the UUS.Keywords:    islamic banking structure; spinoff; islamic business unit.AbstrakBank Indonesia menetapkan paling lambat lima belas tahun setelah disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah, Bank Umum Konvensional harus memisahkan diri dari Unit Usaha Syariah. Pemisahan dapat dilaksanakan sebelum 2023 asalkan nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50 persen dari total nilai aset Bank Umum Konvensional. Di Indonesia terdapat dua bentuk struktur perbankan syariah yaitu Fully Fledge Bank (BUS), Subsidiary Unit (UUS). Artikel ini membahas permasalahan mengenai kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia, dan dampak dari adanya kebijakan spin off. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan menggunakan empiris/sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perbankan syariah memilih cara yang terbaik menyikapi kebijakan spin off  yaitu dengan menyesuaikan kondisi masing-masing Unit Usaha Syariah yang akan melakukan Spin off karena ketentuan permodalan yang ditetapkan minimal 1 triliyun, sehingga dibutuhkan kesiapan dari UUS. Dampak dari kebijakan spin off dibutuhkannya modal yang kuat bagi BUS, sehingga apabila permodalan tidak mampu terpenuhi dapat mengakibatkan ditutupnya UUS.Kata kunci: struktur perbankan syariah; spin off; unit usaha syariah. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46054 10.14710/nts.v15i1.46054 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 459-474 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46054/21418 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29131 2020-03-18T14:47:17Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29006 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERTANAHAN Ramadhan, Daniar AbstractThe authority of the Republic of Indonesia Land Agency based on the Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 10 of 2006 concerning the National Land Agency, Article 2 states: The National Land Agency of the Republic of Indonesia carries out Government duties in the national, sectoral, regional land sector. Based on description above, the purpose the author in this study, among others, is find and analyze what is the basis authority of a Notary Public in making a deed related to land, as well to know and analyze form Notary's authority in making a land-related deed.   To answer the problem examined, the authors use yuridical empirical research. The approach used by the authors in this study is the statutory approach, and the conceptual approach. The results showed that meaning of the deed relating to land which the authority of the Notary is narrow, meaning that the Notary make the deed relating to land as long as the deed is not the authority of PPAT.          In this study it was concluded that the authority in making the deed relating to the land in Article 15 paragraph (2) letter f of the UUJN, however, the authority is also limited. Key Words : notary; PPAT; deed related to land. AbstrakKewenangan Badan Pertanahan Republik Indonesia berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Pasal 2 menyebutkan: Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melaksanakan tugas Pemerintah dibidang pertanahan secara nasional, sektoral, regional. Berdasarkan uraian diatas, adapun tujuan penulis dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui serta menganalisis apa yang menjadi dasar kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan, serta untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kewenangan Notaris dalam pembuatan akta yang berhubungan dengan pertanahan.  Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan penelitian hukum Yuridis Empiris. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), serta pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna dari akta yang berhubungan dengan pertanahan yang merupakan kewenangan Notaris adalah bersifat sempit, artinya Notaris bisa membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan sepanjang akta tersebut bukan kewenangan dari PPAT. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan tersebut dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, akan tetapi dalam kewenangannya tersebut juga dibatasi dikarenakan ada pejabat lain yang diberikan kewenangan dalam pembuatan akta tentang pertanahan yaitu Pejabat Pembuat Akta Pertanahan (PPAT). Kata Kunci : notaris; PPAT; akta yang berhubungan dengan pertanahan. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-03-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29006 10.14710/nts.v12i2.29006 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 679-690 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29006/16775 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43505 2024-04-30T06:46:39Z notarius:LIT

Solusi BPHTB dan PPh Final Dalam Program PTSL di Kabupaten Malang Solusi BPHTB dan PPh Final Dalam Program PTSL di Kabupaten Malang Utama, Muhammad Reska Alief Turisno, Bambang Eko Hukum Agraria PTSL; PPh; BPHTB Hukum Agraria PTSL; PPh; BPHTB AbstractComplete Systematic Land Registration (PTSL) is a legalization of assets in the form of Land registration activities for the first time. The research approach used doctrinal approach to law. In PTSL implementation, there is a new regulation which is carried out by government related to the payment of taxes, the authors interested in analyzing the implementation of these regulations. namely the payment of the PPh and BPHTB tax due. The conclusion is the application of the PPh and BPHTB tax due owed by the enactment of Ministerial Regulation ATR/Ka. National Land Regulation (BPN) No. 6 of 2018 in Ngajum Village, Ngajum District, Malang Regency runs effectively but in its implementation there are still several technical, juridical, and other constraints. Authors suggest that the government create special tax regulation in the implementation of PTSL in the form of Governmental Regulation so that it is equal to the implementing regulations related to taxation.Keywords: PTSL; PPh; BPHTBAbstrakPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ialah sebuah legalisasi aset yakni kegiatan pendaftaran Tanah untuk pertama kalinya. Digunakan metode pendekatan penelitian doktrinal terhadap hukum. Pada pelaksanaan PTSL terdapat suatu peraturan baru yang dilaksanakan pemerintah mengenai pembayaran pajak yakni pembayaran Pajak PPh serta BPHTB Terutang, maka penulis tertarik untuk menganalisis implementasi regulasi tersebut. Kesimpulan akhir penelitian berikut yakni bahwasanya Penerapan Pajak PPh serta BPHTB Terutang dengan pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 6 tahun 2018 di Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang berjalan efektif namun pada implementasinya masih terdapat sejumlah kendala dari sisi teknis, yuridis, dan lainnya. Serta pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 6 tahun 2018 mampu mendorong jalannya PTSL di Desa Ngajum. Penulis menyarankan Pemerintah guna membuat regulasi Perpajakan terutang khusus pada pelaksanaan PTSL dalam wujud Peraturan Pemerintah agar sederajat dengan peraturan pelaksana terkait dengan perpajakan.Kata Kunci: PTSL; PPh; BPHTB AbstractComplete Systematic Land Registration (PTSL) is a legalization of assets in the form of Land registration activities for the first time. The research approach used doctrinal approach to law. In PTSL implementation, there is a new regulation which is carried out by government related to the payment of taxes, the authors interested in analyzing the implementation of these regulations. namely the payment of the PPh and BPHTB tax due. The conclusion is the application of the PPh and BPHTB tax due owed by the enactment of Ministerial Regulation ATR/Ka. National Land Regulation (BPN) No. 6 of 2018 in Ngajum Village, Ngajum District, Malang Regency runs effectively but in its implementation there are still several technical, juridical, and other constraints. Authors suggest that the government create special tax regulation in the implementation of PTSL in the form of Governmental Regulation so that it is equal to the implementing regulations related to taxation. Keywords: PTSL; PPh; BPHTBAbstrakPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ialah sebuah legalisasi aset yakni kegiatan pendaftaran Tanah untuk pertama kalinya. Digunakan metode pendekatan penelitian doktrinal terhadap hukum. Pada pelaksanaan PTSL terdapat suatu peraturan baru yang dilaksanakan pemerintah mengenai pembayaran pajak yakni pembayaran Pajak PPh serta BPHTB Terutang, maka penulis tertarik untuk menganalisis implementasi regulasi tersebut. Kesimpulan akhir penelitian berikut yakni bahwasanya Penerapan Pajak PPh serta BPHTB Terutang dengan pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 6 tahun 2018 di Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang berjalan efektif namun pada implementasinya masih terdapat sejumlah kendala dari sisi teknis, yuridis, dan lainnya. Serta pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 6 tahun 2018 mampu mendorong jalannya PTSL di Desa Ngajum. Penulis menyarankan Pemerintah guna membuat regulasi Perpajakan terutang khusus pada pelaksanaan PTSL dalam wujud Peraturan Pemerintah agar sederajat dengan peraturan pelaksana terkait dengan perpajakan.Kata Kunci: PTSL; PPh; BPHTB Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43505 10.14710/nts.v17i1.43505 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 15-27 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43505/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38911 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah TanggaTerhadap Anak Hartanto, Dwi Santoso, Budi Irawati, Irawati AbstractMany cases of domestic violence against children whose perpetrators are their parents. In das sollen, in the case of parents (one or both) neglecting their obligations or misbehaving, the power over the child can be revoked through a court decision. The purpose of this article is to find out how the implications for parental authority convicted due to domestic violence against children. This article used normative juridical research method and descriptive research specifications. The results showed the Judge's decision only indirect protection, namely by imposing criminal penalties on perpetrators, but there is no civil punishment, so that parents still have obligations as holders of parental authority, namely self-supervision of children and their property. Article 50 of the Domestic Violence Law stated that Judges can impose additional criminal penalties in the form of restrictions on the movement of the good perpetrators who aim to keep the offender from the victim within a certain distance and time. This is the basis for the judge to forbid the offender from exercising parental authority. Juridical implication in the civil sphere is revocation of parental authority, Judge's consideration can refer to Article 49 of the Marriage Law. Keywords:  parental authority; domestic violence; child, verdict AbstrakBanyak kasus KDRT terhadap anak yang pelakunya adalah orang tuanya. Secara das sollen, dalam hal orang tua (salah satu atau keduanya) melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk, maka kekuasaan terhadap anak dapat dicabut melalui penetapan pengadilan. Namun secara das sein, seringkali orang tua yang telah dipidana karena KDRT anak, kekuasaannya sebagai orang tua masih melekat. Tujuan artikel ini mengetahui bagaimana implikasi keperdataan terkait kekuasaan orang tua yang dipidana akibat KDRT terhadap anak. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif. Hasil artikel ini menunjukkan putusan Hakim hanya memberi perlindungan tidak langsung yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku, namun tidak ada hukuman secara perdata, sehingga orang tua masih memiliki kewajiban sebagai pemegang kekuasaan orang tua yaitu pengawasan diri anak dan harta bendanya. Pasal 50 huruf a UU KDRT menyatakan Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana tambahan yaitu berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu. Hal tersebut merupakan dasar bagi hakim untuk melarang pelaku melaksanakan kekuasaan orang tua. Implikasi yuridis dalam lingkup perdata adalah pencabutan kekuasaan orang tua, pertimbangan Hakim dapat mengacu pada Pasal 49 UU Perkawinan.Kata kunci: kekuasaan orang tua; KDRT; anak, putusan hakim Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-05-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38911 10.14710/nts.v14i1.38911 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 236 - 249 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38911/19558 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/53742 2025-04-25T01:56:52Z notarius:LIT

Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Mencegah Sertifikat Ganda pada Program PTSL Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Mencegah Sertifikat Ganda pada Program PTSL Kurnia, Yuniva Wisnaeni, Fifiana Hukum Agraria BPN; Double Certificate; PTSL. Hukum Agraria BPN; Double Certificate; PTSL. ABSTRACTThe PTSL program is a manifestation of the large amount of island in Indonesia that has not been certified. The purpose of this study is to analyze what efforts have been made by BPN in preventing the occurrence of multiple certificates in the PTSL program, as well as what factors have caused the occurrence of multiple certificates in BPN. The research uses a type of doctrinal research, namely research that focuses on the conception of law seen as a set of laws and regulations that are arranged systematically according to sequence with the characteristic of harmonization. The results of the study show that: 1) efforts made by BPN are in the form of efforts to implement regulations, efforts to socialize to the community, efforts to regress by increasing synergy with stakeholders. 2) the causative factor is the implementation of regulations that are not optimal and the public's ignorance of land registration procedures.Keywords: BPN; Double Certificate; PTSL.ABSTRAKProgram PTSL merupakan implementasi dari masalah besar tanah yang belum bersertifikat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mencegah terjadinya sertifikat ganda dalam program PTSL, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda di BPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yang meneliti konsep hukum sebagai serangkaian peraturan yang tersusun secara sistematis dengan harmonisasi yang khas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) BPN melakukan upaya melalui penerapan regulasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan sinergi dengan para pemangku kepentingan. 2) Faktor penyebabnya adalah pelaksanaan aturan yang kurang optimal dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran tanah.Kata Kunci: BPN; Sertipikat Ganda; PTSL. ABSTRACKThe PTSL program is a manifestation of the large amount of island in Indonesia that has not been certified. The purpose of this study is to analyze what efforts have been made by BPN in preventing the occurrence of multiple certificates in the PTSL program, as well as what factors have caused the occurrence of multiple certificates in BPN. The research uses a type of doctrinal research, namely research that focuses on the conception of law seen as a set of laws and regulations that are arranged systematically according to sequence with the characteristic of harmonization. The results of the study show that: 1) efforts made by BPN are in the form of efforts to implement regulations, efforts to socialize to the community, efforts to regress by increasing synergy with stakeholders. 2) the causative factor is the implementation of regulations that are not optimal and the public's ignorance of land registration procedures.Keywords: BPN; Double Certificate; PTSL.ABSTRAKProgram PTSL merupakan implementasi dari masalah besar tanah yang belum bersertifikat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mencegah terjadinya sertifikat ganda dalam program PTSL, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda di BPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yang meneliti konsep hukum sebagai serangkaian peraturan yang tersusun secara sistematis dengan harmonisasi yang khas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) BPN melakukan upaya melalui penerapan regulasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan sinergi dengan para pemangku kepentingan. 2) Faktor penyebabnya adalah pelaksanaan aturan yang kurang optimal dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran tanah.Kata Kunci: BPN; Sertipikat Ganda; PTSL. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/53742 10.14710/nts.v18i1.53742 Notarius; Vol 18, No 1 (2025): Notarius; 174-191 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/53742/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5710 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

Sita Revindikasi Sebagai Salah Satu Upaya Kreditor Terhadap Benda Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Tunas Mandiri Cabang Semarang -, Khomsin Fokus dalam penelitian ini mengenai sita revindikasi sebagai salah satu upaya kreditor, terhadap benda objek jaminan yang berpindah tangan kepada pihak ketiga yang sengaja dilakukan oleh debitor di PT. Tunas Mandiri Cab. Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya lain yang dapat dilakukan oleh kreditor sebelum memohonkan penetapan sita revindikasi, apabila objek jaminan telah berpindah tangan dari penguasaan debitor dan akibat hukum terhadap penetapan sita revindikasi apabila terjadi penolakan gugatan kreditor. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dan dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, kreditor, terbatas mempertahankan hak perorangan terhadap benda objek jaminan hanya kepada debitor yang mengadakan hubungan hukum dengan kreditor. Pembiayaan Konsumen di PT. Tunas Mandiri Cabang Semarang, sebelum diberlakukannya PMK. nomor : 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan fidusia, tidak langsung didaftarkan, bahkan tidak didaftarkan. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Tunas Mandiri Cab. Semarang, terhadap cedera janji debitor dengan upaya hukum preventif, berupa pemutusan sepihak perjanjian pembiayaan dan mewajibkan debitor melunasi hutangnya, melakukan penarikan benda objek jaminan dengan meminta bantuan lembaga perlindungan fidusia Indonesia. Jika upaya ini tidak tercapai maka dimohonkan sita revindikasi, dan setelah sita revindikasi ternyata putusan Pengadilan menolak gugatannya maka akibat hukumnya adalah pengangkatan sita revindikasi dan debitor kembali memiliki kewenangan dan hak atas benda objek jaminan. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5710 10.14710/nts.v4i1.5710 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 36 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37459 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Dalam Menjalankan Profesinya Umbas, Felenvi Olivia Santoso, Budi Hukum Kenotariatan; PPAT notaris; PPAT; perlindungan hukum AbstractNotaries and PPATs have legal protection in carrying out their positions. The problem in this journal is how the form of legal protection for Notaries and PPAT in carrying out their profession. The research method used in this journal is normative research. The results of this journal's research are a form of legal protection by a Notary in carrying out their profession, namely the Notary Supervisory Council and Notary Authority Council in accordance with Article 66 A paragraph (1) UUJN while the form of legal protection by PPAT is the presence of the PPAT and / or IPPAT Supervisory and Supervisory Council. is to provide legal assistance to PPAT in accordance with Article 50 Permen ATR / Head of BPN Number 2 of 2018. The conclusion of this journal is that Notaries and PPAT have different forms of legal protection but the purpose of legal protection obtained by Notaries and PPAT is the same, namely to protect Notaries and PPAT if they make a mistake up to the court's authority in carrying out their position.Keywords: notary; land titles registrar; legal protectionAbstrakNotaris dan PPAT mempunyai perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini hendak meneliti tentang bagaiman bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT dalam menjalankan profesinya. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitan normatif. Hasil penelitian jurnal ini adalah bentuk perlindungan hukum oleh Notaris dalam menjalankan profesinya yaitu dengan adanya Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kewenangan Notaris sesuai dengan Pasal 66 A ayat (1) UUJN sedangkan bentuk perlindungan hukum oleh PPAT yaitu adanya Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT ialah memberikan bantuan hukum terhadap PPAT sesuai dengan Pasal 50 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018. Penelitian ini menemukan bahwa Notaris dan PPAT mempunyai bentuk perlindungan hukum yang berbeda tetapi tujuan dari perlindungan hukum yang didapatkan oleh Notaris dan PPAT sama yaitu untuk melindungi Notaris dan PPAT jika melakukan kesalahan sampai dengan keranah pengadilan dalam menjalankan jabatannya.Kata kunci: notaris; PPAT; perlindungan hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37459 10.14710/nts.v15i2.37459 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 883-892 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37459/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29159 2023-04-05T21:49:00Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG BERSTATUS TERSANGKA Mubarak, Alda Sukirno, Sukirno Irawati, Irawati Notaris legal protection; notary; suspect status Abstract The position of a notary public official is an honorary position given by the state attributively through the law, however if a notary is sentenced to a criminal sentence may be subject to sanctions in the Notary Position Act. The method used in this research is the Empirical Juridical Method. The results of this study are the authority of a notary public in making a notarial deed in suspect status and legal protection of the parties. A notary public with a suspect status is still permitted to make a deed unless the notary is arrested because a notary must make a deed in his office. Legal certainty for the parties if a notary makes a deed in the status of a suspect, a deed made by a notary whose status as a suspect retains perfect proof of strength and fulfills the provisions of Article 16 paragraph (1) hurf l, namely a Notary is obliged to read the deed before the attorney, attended by the attorney. at least 2 (two) people are sanctioned and signed at the same time by the parties, witnesses, and notaries.Keywords: legal protection; notary; suspect status Abstrak Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang, namun apabila notaris dijatuhi hukuman pidana dapat dikenakan sanksi dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini adalah kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris dalam status tersangka dan perlindungan hukum para pihak. Seorang Notaris yang berstatus tersangka tetap diperbolehkan membuat akta kecuali Notaris tersebut ditahan karena seorang Notaris harus membuat akta di kantornya. Kepastian hukum bagi para pihak apabila notaris membuat akta dalam status tersangka, Akta yang dibuat Notaris yang statusnya sebagai tersangka tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) hurf l yaitu seorang Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang sanksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.Kata kunci: perlindungan hukum; notaris; status tersangka Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-03-18 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29159 10.14710/nts.v13i1.29159 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 22-36 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29159/16810 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/67031 2025-06-29T16:26:14Z notarius:LIT

Terutangnya Bea Perolehan Hak Atas Tanggungan pada Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Terutangnya Bea Perolehan Hak Atas Tanggungan pada Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Rachmat, Sigit Nur Wicaksono, Setiawan Putri, Cyndiarnis Cahyaning Hukum Agraria; Hukum Pajak Daerah; Hukum Perikatan Taxes; Agreement; Buy and Sell Hukum Agraria; Hukum Pajak Daerah; Hukum Perikatan Taxes; Agreement; Buy and Sell ABSTRACT Batu City Regional Regulation Number 4 of 2023, Article 17 paragraph (1) letter (a), stipulates that the debt of Land and Building Acquisition Fee (BPHTB) arises at the signing of the sale and purchase agreement. Sale and purchase agreement is only a preliminary contract and does not constitute the legal transfer of land and building rights. This study examines the validity of determining the time of BPHTB debt in relation to the sale and purchase agreement. Using a normative legal method, this research analyzes the regulation in the context of the concept of transfer of land and building rights. The findings show that setting the BPHTB debt at the signing of the agreement is inconsistent with the legal principle of rights transfer in property transactions.Keywords: Taxes; Agreement; Buy and SellABSTRAK Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 17 ayat (1) huruf (a) mengatur terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli. Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian pendahuluan yang belum mengakibatkan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisa keabsahan saat terutangnya BPHTB ditinjau perjanjian jual beli tanah dan bangunan. Metode yang digunakan adalah normatif untuk mengkaji pasal 17 ayat (1) huruf (a) dengan konsep peralihan hak atas tanah dan bangunan.  Hasil penelitian ini adalah saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak sesuai dengan saat  peralihan hak atas tanah dan bangunan dalam perjanjian jual beli.Kata Kunci: Pajak; Perjanjian; Jual Beli ABSTRACT Batu City Regional Regulation Number 4 of 2023, Article 17 paragraph (1) letter (a), stipulates that the debt of Land and Building Acquisition Fee (BPHTB) arises at the signing of the sale and purchase agreement. Sale and purchase agreement is only a preliminary contract and does not constitute the legal transfer of land and building rights. This study examines the validity of determining the time of BPHTB debt in relation to the sale and purchase agreement. Using a normative legal method, this research analyzes the regulation in the context of the concept of transfer of land and building rights. The findings show that setting the BPHTB debt at the signing of the agreement is inconsistent with the legal principle of rights transfer in property transactions.Keywords: Taxes; Agreement; Buy and SellABSTRAK Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 17 ayat (1) huruf (a) mengatur terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli. Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian pendahuluan yang belum mengakibatkan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisa keabsahan saat terutangnya BPHTB ditinjau perjanjian jual beli tanah dan bangunan. Metode yang digunakan adalah normatif untuk mengkaji pasal 17 ayat (1) huruf (a) dengan konsep peralihan hak atas tanah dan bangunan.  Hasil penelitian ini adalah saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak sesuai dengan saat  peralihan hak atas tanah dan bangunan dalam perjanjian jual beli. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/67031 10.14710/nts.v18i2.67031 Notarius; Vol 18, No 2 (2025): Notarius; 593-610 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/67031/pdf Copyright (c) 2025 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5900 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

TINJAUAN YURIDIS “PASOBAYAN MEWARANG” DALAM PERKAWINAN “PADA GELAHANG” BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN -, PANDU Perkawinan hukum Adat Bali mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Pada awalnya Hukum Adat Bali hanya mengenal perkawinan “purusa wiwaha” dan “nyentana” dalam sistem kekeluargaan adat Bali yang patrilineal (Das Sollen). Kini dalam masyarakat Bali muncul perkawinan “pada gelahang” yang identik dengan perkawinan dalam sistem parental. Perkawinan “pada gelahang” tersebut diawali dengan membuat “pasobayan mewarang” yang berisi kesepakatan – kesepakatan kedua mempelai serta keluarganya (Das Sein). Problem yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai substansi “pasobayan mewarang” dalam perkawinan “pada gelahang” ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan permasalahan yang kedua mengenai akibat hukum yang akan ditimbulkan apabila “pasobayan mewarang” dalam perkawinan “pada gelahang” tetap dilaksanakan. Tujuan yang ingin penulis capai yaitu untuk mengetahui perkembangan hukum adat Bali terutama dalam bidang perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif. Metode pendekatan yang penulis pergunakan yaitu pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep hukum. Penelitian normatif ini juga ditunjang dengan data – data lapangan untuk memperkuat landasan teori dan hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan berdasarkan analisa kualitatif yaitu perkembangan perkawinan masyarakat adat Bali yang mengarah kepada perkawinan parental melaui perkawinan “pada gelahang” dan ditunjang oleh adanya “pasobayan mewarang”. isi dari pasobayan mewarang tersebut adalah mengatur tanggungjawab suami istri sepanjang perkawinan, pengaturan kedudukan keturunan yang dilahirkan, pengaturan pewarisan akibat perkawinan pada gelahang serta pengaturan kesepakatan pencantuman kedudukan “purusa” dalam akta perkawinan. “pasobayan mewarang” sebagai dasar dari pelaksanaan perkawinan “pada gelahang” tidak bertentangan dengan Undang – Undang Perkawinan karena batasan perjanjian perkawinan yang boleh dibuat  adalah tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Saran dari penelitian ini karena “pasobayan mewarang” merupakan suatu kebutuhan dalam pelaksanaan perkawinan “pada gelahang” dan tidak bertentangan dengan Undang – Undang Perkawinan dan Undang – Undang Jabatan Notaris, sebaiknya dibuat dalam bentuk akta autentik. Hal ini untuk lebih menajmin kepastian hukum dari “pasobayan mewarang” tersebut. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5900 10.14710/nts.v4i1.5900 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 55 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39606 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dagang PT. Mubarokfood Cipta Delicia Asrini, Annisa Nur Santoso, Budi Hukum HaKI protection; law; brand; trade AbstractThe establishment of a Limited Liability Company must be proven by a Notary Deed and used as an attachment to the registration of the PT. Mubarokfood Cipta Delicia trademark as legal evidence in legal evidence. This thesis uses a normative juridical approach. The data source is in the form of secondary legal materials and data analysis is qualitative. The results of the study indicate that the legal consequences that arise for the home industry that falsify the PT. MubarokFood Cipta Delicia by the judge the defendant was found guilty and sentenced. The judge's consideration regarding the facts and constitutes a violation of the law by the defendant, namely the registration of the PT. MubarokFood Cipta Delicia at the Directorate General of Intellectual Property Rights (formerly the Directorate General of Copyright, Patents, Trademarks)-Ministry of Law and Human Rights, so that there is recognition of rights from the state on the brand. The role of the Notary in the trademark rights owner of PT. MubarokFood Cipta Delicia is the deed of establishment by a Notary.Keywords: protection; law; brand; tradeAbstrakPerseroan Terbatas pendiriannya harus dibuktikan dengan Akta Notaris dan digunakan sebagai lampiran pendaftaran merek dagang PT. Mubarokfood Cipta Delicia sebagai alat bukti sah dalam pembuktian secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data berupa bahan hukum sekunder dan analisis data bersifat analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul bagi home industry yang memalsukan Merek PT. MubarokFood Cipta Delicia oleh Hakim, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Pertimbangan hakim tentang fakta dan merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa yaitu telah didaftarkannya merek PT. MubarokFood Cipta Delicia pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (dahulu Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, Merek)-Kementerian Hukum dan HAM, sehingga ada pengakuan hak dari negara atas mereknya. Peran Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Atas Merek Dagang PT. MubarokFood Cipta Delicia adalah dengan telah dibuatnya akta pendiriannya oleh Notaris.Kata kunci: perlindungan; hukum; merek; dagang Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39606 10.14710/nts.v16i1.39606 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 108-125 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39606/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30393 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH BERMASALAH PADA KOPERASI BMT SYARI’AH MAKMUR BANDAR LAMPUNG Ayusafitri, Devita Aminah, Aminah Irawati, Irawati Problematic financing for BMT is financing where the members do not keep the installment schedule, so BMT will make efforts to resolve the issue. This study examines the problematicc musyarakah financing at BMT Syari’ah Makmur. The purpose of this study was determine the form of problematic financing of musyarakah and its completion in BMT Syari’ah Makmur. The approach method used is juridical empirical. The results showed that the form of problematic musyarakah financing based on the Program Rules for Transfer of Collectibility of BMT Syari’ah Makmur financing devide into 3 (three) forms, they are musyarakah financing in the substandard, doubtful and bad category. Data collection of 2016-2018, musyarakah financing collection shows that the problematic musyarakah financing in the category of substandard is fairly RP 5.780.000,- of 5 members, the doubtful category is Rp 1.350.000,- of 1 member, dand the non-performing category is Rp 82.334.000,- of 47 members. The problem of musyarakah contract financing at BMT Syari’ah Makmur in 2016-2018 amounted to 60 members with a total financing of Rp 60.020.000,- which were resolved by rescheduling efforts and no cases have beeen resolved by other settlement efforts. Keywords: settlement; problem funding; musyarakah contract ABSTRAK Pembiayaan bermasalah pada BMT adalah pembiayaan dimana anggotanya tidak menepati jadwal angsuran, sehingga pihak BMT akan melakukan upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan musyarakah bermasalah pada BMT Syari’ah Makmur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pembiayaan musyarakah bermasalah dan penyelesainnya pada BMT Syari’ah Makmur. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pembiayaan musyarakah bermasalah berdasarkan Program Aturan Perpindahan Kolektibilitas Pembiayaan BMT Syari’ah Makmur terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk antara lain, pembiayaan musyarakah kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Data perpindahan kolektibilitas pembiayaan musyarakah tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah bermasalah kategori kurang lancar terbilang 5.780.000,- dari 5 anggota, kategori diragukan terbilang Rp 1.350.000,- dari 1 anggota, dan kategori macet terbilang Rp 82.334.000,- dari 47 anggota. Kasus pembiayaan akad musyarakah bermasalah pada BMT Syari’ah Makmur tahun 2016-2018 berjumlah 60 anggota dengan total pembiayaan sebesar Rp 60.020.000,- yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian rescheduling dan belum ada kasus yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian lain. Kata kunci: penyelesaian; pembiayaan bermasalah; akad musyarakah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-05-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30393 10.14710/nts.v13i1.30393 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 246-249 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30393/17254 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/61485 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Tinjauan Manfaat Kerja sama Notaris dengan Bank Dalam Pembuatan Akta Notaris/Otentik kusuma, Hendra Prananda, Rahandy Rizky Notaris Collaboration; Authentic Deeds; Bank ABSTRACTThe Notary is granted special authority to draw up authentic deeds, unless such task is specifically assigned to other public officials. To attract clients, the Notary offers collaboration as a partner with banks in drafting authentic deeds. The research aims to understand and analyze the considerations underlying the appointment of Notaries as partners by banks and to analyze the benefits of the collaboration between Notaries and Bank partners. The research method used is normative juridical, referring to the norms found in legislation. The results show that the collaboration between notaries and banks requires careful consideration of their respective qualifications and needs. Despite providing significant benefits, it is important for both parties to adhere to regulations and uphold ethical standards and professionalism.Keywords: Collaboration; Authentic Deeds; Bank.ABSTRAKNotaris diberi wewenang khusus untuk menyusun akta otentik, kecuali jika tugas tersebut secara khusus diberikan kepada pejabat umum lainnya. Untuk menarik perhatian klien Notaris menawarkan kerja sama sebagai mitra dengan bank dalam pembuatan akta otentik. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hal yang menjadi dasar pertimbangan Notaris untuk ditunjuk sebagai rekanan oleh bank dan menganalisis manfaat dari adanya kerja sama yang dilakukan oleh Notaris dengan rekanan Bank. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerja sama antara notaris dan bank mengharuskan keduanya mempertimbangkan dengan hati-hati kualifikasi dan kebutuhan masing-masing. Meskipun memberikan manfaat besar, penting bagi keduanya untuk mematuhi aturan dan menjaga kode etik dan profesionalisme.Kata Kunci: Kerja Sama, Akta Otentik, Bank. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/61485 10.14710/nts.v17i2.61485 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 875-893 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/61485/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43800 2023-04-07T10:03:29Z notarius:LIT

Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Harahap, Yuliana Duti Santoso, Budi Prasetyo, Mujiono Hafidh Hukum Perusahaan Establishment, Limited Liability Company; Individual; Job Creation Law Hukum Perusahaan Pendirian; Perseroan Terbatas; Perseorangan; UU Cipta Kerja he substance of Job Creation Law significantly changes law for establishment of Limited Liability Company (Ltd) in Indonesia, especially those regulated in Company Law. The legal issue in this article is the change in regulation on establishment of Ltd and legal responsibility of shareholders in an individual Ltd based on the Job Creation Law. The research method in this article is juridical normative. Changes in the arrangement for the establishment of Ltd in the Job Creation Law, namely: First, the addition of the exemption provisions that require Ltd to be established by 2 (two) or more persons, namely for Ltd that meet criteria for Micro and Small Enterprises. Second, the minimum capital arrangement for the establishment of a Ltd is removed and determined based on the founder's decision. Third, criteria for establishing Ltd for Micro and Small Enterprises are only using a statement of establishment, without going through notary deed. Fourth, founders and shareholders of Ltd for Micro and Small Enterprises are only private individuals. The responsibility of shareholders for an individual company criteria Micro and Small Enterprises based on the Job Creation Law are limited to paid-up capital.Keywords: Establishment, Limited Liability Company; Individual; Job Creation LawAbstrakSubstansi UU Cipta Kerja mengubah secara signifikan hukum pendirian PT di Indonesia khususnya yang diatur dalam UU PT. Isu hukum artikel ini adalah perubahan pengaturan pendirian PT serta tanggung jawab hukum pemegang saham dalam PT perseorangan berdasarkan UU Cipta Kerja. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Perubahan pengaturan pendirian PT dalam UU Cipta Kerja yaitu: Pertama, penambahan ketentuan pengecualian yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yaitu PT yang memenuhi kriteria untuk UMK. Kedua, pengaturan modal minimal untuk pendirian PT dihapus dan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT. Ketiga, pendirian PT kriteria untuk UMK hanya menggunakan surat pernyataan pendirian, tanpa melalui akta notaris. Keempat, pendiri dan pemilik saham PT khusus untuk UMK hanyalah orang perseroangan. Tanggung jawab pemegang saham untuk perseroan perseorangan kriteria UMK berdasarkan UU Cipta Kerja hanya terbatas pada modal yang disetorkan.Kata Kunci: Pendirian; Perseroan Terbatas; Perseorangan; UU Cipta Kerja The substance of Job Creation Law significantly changes law for establishment of Limited Liability Company (Ltd) in Indonesia, especially those regulated in Company Law. The legal issue in this article is the change in regulation on establishment of Ltd and legal responsibility of shareholders in an individual Ltd based on the Job Creation Law. The research method in this article is juridical normative. Changes in the arrangement for the establishment of Ltd in the Job Creation Law, namely: First, the addition of the exemption provisions that require Ltd to be established by 2 (two) or more persons, namely for Ltd that meet criteria for Micro and Small Enterprises. Second, the minimum capital arrangement for the establishment of a Ltd is removed and determined based on the founder's decision. Third, criteria for establishing Ltd for Micro and Small Enterprises are only using a statement of establishment, without going through notary deed. Fourth, founders and shareholders of Ltd for Micro and Small Enterprises are only private individuals. The responsibility of shareholders for an individual company criteria Micro and Small Enterprises based on the Job Creation Law are limited to paid-up capital.Keywords: Establishment, Limited Liability Company; Individual; Job Creation Law Abstrak Substansi UU Cipta Kerja mengubah secara signifikan hukum pendirian PT di Indonesia khususnya yang diatur dalam UU PT. Isu hukum artikel ini adalah perubahan pengaturan pendirian PT serta tanggung jawab hukum pemegang saham dalam PT perseorangan berdasarkan UU Cipta Kerja. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Perubahan pengaturan pendirian PT dalam UU Cipta Kerja yaitu: Pertama, penambahan ketentuan pengecualian yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yaitu PT yang memenuhi kriteria untuk UMK. Kedua, pengaturan modal minimal untuk pendirian PT dihapus dan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT. Ketiga, pendirian PT kriteria untuk UMK hanya menggunakan surat pernyataan pendirian, tanpa melalui akta notaris. Keempat, pendiri dan pemilik saham PT khusus untuk UMK hanyalah orang perseroangan. Tanggung jawab pemegang saham untuk perseroan perseorangan kriteria UMK berdasarkan UU Cipta Kerja hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Kata Kunci: Pendirian; Perseroan Terbatas; Perseorangan; UU Cipta Kerja Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43800 10.14710/nts.v14i2.43800 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 725-738 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43800/20813 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/62663 2026-04-08T20:47:25Z notarius:LIT

Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Tempat Usaha di Magelang Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Tempat Usaha di Magelang Zahra, Afra Silviana, Ana Hukum Agraria Rental; Default; Agreement. Hukum Agraria Rental; Default; Agreement. ABSTRACTThis study examines the accountability of tenants in rental agreements for business premises at the "Airin" Business Rental in Magelang City and the dispute resolution mechanism in the event of default. The research method used is empirical jurisprudence. The findings suggest that both the tenant and the lessor should ensure a full understanding of the agreement, particularly regarding the rights and obligations outlined within it, even when using a standard agreement. To prevent disputes, both parties should agree on non-litigation dispute resolution procedures within the agreement to resolve issues more efficiently and maintain good relations. This approach ensures a clearer understanding and smoother process in rental transactions.Keywords: Rental; Default; Agreement.ABSTRAKDalam pelaksanaan perjanjian sewa toko (ruko), seringkali terjadi kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak yang terlibat. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban penyewa dalam perjanjian sewa tempat usaha di Persewaan Tempat Usaha “Airin” di Kota Magelang dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa tempat usaha tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa penyewa dan pemberi sewa disarankan untuk memastikan pemahaman penuh terhadap isi perjanjian, terutama mengenai hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya, meskipun menggunakan perjanjian baku. Untuk menghindari sengketa, kedua belah pihak sebaiknya menyepakati prosedur penyelesaian sengketa non-litigasi dalam perjanjian, agar dapat menyelesaikan masalah secara lebih efisien dan menjaga hubungan baik.Kata Kunci: Sewa Menyewa; Wanprestasi; Perjanjian ABSTRACTThis study examines the accountability of tenants in rental agreements for business premises at the "Airin" Business Rental in Magelang City and the dispute resolution mechanism in the event of default. The research method used is empirical jurisprudence. The findings suggest that both the tenant and the lessor should ensure a full understanding of the agreement, particularly regarding the rights and obligations outlined within it, even when using a standard agreement. To prevent disputes, both parties should agree on non-litigation dispute resolution procedures within the agreement to resolve issues more efficiently and maintain good relations. This approach ensures a clearer understanding and smoother process in rental transactions.Keywords: Rental; Default; Agreement.ABSTRAKDalam pelaksanaan perjanjian sewa toko (ruko), seringkali terjadi kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak yang terlibat. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban penyewa dalam perjanjian sewa tempat usaha di Persewaan Tempat Usaha “Airin” di Kota Magelang dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa tempat usaha tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa penyewa dan pemberi sewa disarankan untuk memastikan pemahaman penuh terhadap isi perjanjian, terutama mengenai hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya, meskipun menggunakan perjanjian baku. Untuk menghindari sengketa, kedua belah pihak sebaiknya menyepakati prosedur penyelesaian sengketa non-litigasi dalam perjanjian, agar dapat menyelesaikan masalah secara lebih efisien dan menjaga hubungan baik.Kata Kunci: Sewa Menyewa; Wanprestasi; Perjanjian Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2026-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/62663 10.14710/nts.v19i0.62663 Notarius; Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT; 16-35 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/62663/pdf Copyright (c) 2026 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26874 2019-12-02T20:40:04Z notarius:LIT

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT KARENA ADANYA UNSUR PEMALSUAN Pratama, Arfian Nanda Yogi Pujiono, Pujiono Cahyaningtyas, Irma Penanggungjawaban, Notaris/ PPAT, Unsur Pemalsuan This study aims to find out and analyze the accountability of Notary / PPAT due to certificate cancellation because of the element of counterfeiting in Court Decision Number 2717 K / Pdt / 2013. The results of this study, that the responsibility of Notary / PPAT who made a sale and purchase deed containing elements of fraudulent acts that were created as suspects and charged with committing a criminal act resulting in the loss of one party, as stipulated in Article 50 paragraph (1) Ministerial Regulation Number 11 2016 that: Court decisions that have permanent legal force, relating to issuance, transfer, cancellation of land rights and/or cancellation of abandoned land are carried out based on the request of the interested parties through the local Land Office. Keywords: Responsibility, Notary / PPAT, Counterfeiting Elements Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang pertanggungjawaban Notaris/PPAT akibat pembatalan sertifikat karena adanya unsur pemalsuan dalam Putusan Pengadilan Nomor 2717 K/Pdt/2013. Hasil penelitian ini, bahwa Pertanggungjawaban Notaris/PPAT yang membuat akta jual beli yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan yang dijadikan tersangka dan didakwa melakukan tindak pidana sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian pada salah satu pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 bahwa : Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat. Kata Kunci : Penanggungjawaban, Notaris/ PPAT, Unsur Pemalsuan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26874 10.14710/ijfst.%v.%i.228-238 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 147 - 156 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26874/16167 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37880 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Faaza, Naufal Muhammad Kelib, Abdullah Hukum Jaminan jaminan fidusia; hukum positif; hukum islam Hukum Jaminan fiduciary guarantee; positive law; islamic law AbstractAnalysis of positive law and Islamic law due to collateral that is the object of fiduciary security that occurs when the death occurs, discusses what the debtor and creditor obligations are. This type of juridical normative article looks at the rules, because this article conceptualizes law as what is written in the regulations in both positive law and Islamic law. The specification of this article is descriptive analytical. The type of data used in this article is secondary data. When the collateral is guaranteed, the agreement is canceled with the creditor and debtor, but not the insurance claim that was agreed upon beforehand so that the item is lost, the insurance company will replace the item. In Islamic law, people who hold goods must be responsible for the risk of damage or loss.Keywords: fiduciary guarantee; positive law; islamic lawAbstrakAnalisis hukum positif dan hukum Islam akibat barang agunan yang menjadi objek jaminan fidusia apabila terjadi kehilangan, membahas menganai apa kewajiban debitur dan kreditur. Jenis artikel yuridis normatif dengan melihat aturan-aturan, sebab artikel ini hendak memberi konsep sebuah hukum sebagai apa yang telah tertulis dan dijelaskan dalam peraturan baik dalam hukum positif dan hukum Islam. Spesifikasi artikel ini deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder. Ketika hilangnya barang jaminan, maka perikatan hapus bersama kreditur dan debitur, namun tidak menghapus klaim asuransi yang telah diperjanjikan sebelumnya sehingga barang tersebut hilang, maka pihak asuransi akan mengganti barang tersebut. Dalam hukum Islam orang yang memegang barang harus bertanggung jawab atas terjadinya resiko rusak atau kehilangan.Kata kunci: jaminan fidusia; hukum positif; hukum islam AbstractAnalysis of positive law and Islamic law due to collateral that is the object of fiduciary security that occurs when the death occurs, discusses what the debtor and creditor obligations are. This type of juridical normative article looks at the rules, because this article conceptualizes law as what is written in the regulations in both positive law and Islamic law. The specification of this article is descriptive analytical. The type of data used in this article is secondary data. When the collateral is guaranteed, the agreement is canceled with the creditor and debtor, but not the insurance claim that was agreed upon beforehand so that the item is lost, the insurance company will replace the item. In Islamic law, people who hold goods must be responsible for the risk of damage or loss.Keywords: fiduciary guarantee; positive law; islamic lawAbstrakAnalisis hukum positif dan hukum Islam akibat barang agunan yang menjadi objek jaminan fidusia apabila terjadi kehilangan, membahas menganai apa kewajiban debitur dan kreditur. Jenis artikel yuridis normatif dengan melihat aturan-aturan, sebab artikel ini hendak memberi konsep sebuah hukum sebagai apa yang telah tertulis dan dijelaskan dalam peraturan baik dalam hukum positif dan hukum Islam. Spesifikasi artikel ini deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder. Ketika hilangnya barang jaminan, maka perikatan hapus bersama kreditur dan debitur, namun tidak menghapus klaim asuransi yang telah diperjanjikan sebelumnya sehingga barang tersebut hilang, maka pihak asuransi akan mengganti barang tersebut. Dalam hukum Islam orang yang memegang barang harus bertanggung jawab atas terjadinya resiko rusak atau kehilangan.Kata kunci: jaminan fidusia; hukum positif; hukum islam Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37880 10.14710/nts.v16i1.37880 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 571-586 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37880/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31085 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH Rajab, Rezeki Aldila Eko Turisno, Bambang Lumbanraja, Anggita Doramia Achieving a legal certainty requires land registration. In order to achieve legal certainty, land registration is needed. The registration of land carried out is an attempt to provide legal certainty and protection to the holders of rights over a parcel of land and other registered rights so that the party proving is the party’s owner of the said parcel of land. The purpose of this study was to determine the legal certainty of ownership of land rights certificates in land registration based on several existing laws and regulations. The research method used in this study is normative juridical. The result of this research is that to obtain legal certainty, a person must have a certificate as proof of ownership of the land rights. Certificate as a strong proof in this case as long as it cannot be proven otherwise physical and juridical contained there in must be accepted as correct. If a dispute in the future occurs, the settlement of proof of land rights certificate is carried out in court by the judge’s judgment.Keywords: certificate; legal certainty ; land registrationAbstractTercapainya suatu kepastian hukum maka diperlukannya pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah yang dilakukan merupakan suatu usaha untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar sehingga pihak yang membuktikan adalah benar pemilik atas bidang tanah tersebut. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui jaminan kepastian hukum kepemilikan sertifikat hak atas tanah dalam pendaftaran tanah berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa untuk memperoleh kepastian hukum maka seseorang harus memiliki sertifikat sebagai alat bukti atas kepemilikan hak atas tanah tersebut. Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam hal ini selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka penyelesaian pembuktian sertifikat ha katas tanah tersebut dilakukan di pengadilan oleh pertimbangan hakim.Kata kunci : sertifikat; kepastian hukum ; pendaftaran tanah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31085 10.14710/jis.%v.%i.%Y.%p Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 642-654 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31085/17442 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45013 2024-12-31T08:18:31Z notarius:LIT

Konsekuensi Yuridis Pelanggaran dalam Pendaftaran Merek (Studi Kasus Merek Ayam Geprek Bensu) Hardiani, Putri Pujiyono, Pujiyono Merek Brand; Brand Registration; Violation. ABSTRACTMark as part of Intellectual Property Rights has a function as a differentiator in a product, both goods and services. This study discusses the juridical consequences of violations in trademark registration (Case Study of the Ayam Geprek Bensu Brand). This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. The results of the study concluded that the Counterclaim/PK Defendant should be suspected of registering his trademark with the intent to imitate, plagiarize or follow another party's brand so that Counterclaim/Reconvention Defendant is the Petitioner with bad intentions and the Counterclaim Plaintiff/T-I.K is the First User and the sole owner legitimate. The legal consequences of the Bensu Mark dispute lawsuit, the court decided that the trademark registration by Ruben Samuel Onsu was null and void.Keywords: Brand; Brand Registration; Violation.ABSTRAKMerek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual diantaranya memiliki fungsi sebagai pembeda pada suatu produk baik barang maupun jasa. Penelitian ini membahas konsekuensi yuridis pelanggaran dalam pendaftaran merek (Studi Kasus Merek Ayam Geprek Bensu). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi/PK patut diduga mendaftarkan mereknya dengan maksud untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain sehingga Tergugat Rekonvensi/PK adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik dan Penggugat Rekonvensi/T-I.K adalah Pemakai Pertama serta pemilik satu-satunya yang sah. Akibat hukum dari gugatan sengketa Merek Bensu pengadilan memutuskaan bahwa pendaftaran merek oleh Ruben Samuel Onsu batal demi hukum.Kata Kunci: Merek; Pendaftaran Merek; Pelanggaran Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45013 10.14710/nts.v17i3.45013 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 1919-1936 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45013/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42125 2023-09-06T07:00:42Z notarius:LIT

Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris Pratama, M. Yoghi Silviana, Ana Kode Etik Notaris notary supervisory board; code of ethics Kode Etik Notaris notary supervisory board; code of ethics AbstractThe notary's responsibilities related to the legal profession cannot be separated from the opinion that in carrying out his position he cannot be separated from the majesty of the law itself, so that a notary is required to be able to act and reflect in his service to the community. The purpose of this study is to determine the role of the Notary Supervisory Board in implementing the Notary Code of Ethics and the implementation of supervisory duties against Notaries by the Notary Supervisory Board. The research method used is normative juridical. The results of the study concluded that the supervision carried out by the Regional Notary Supervisory Board must still exist because it plays a very important role in the process of fostering and supervising the performance of its members in order to minimize mistakes and violations in carrying out their duties in accordance with the code of ethics. The Supervisory Board has the authority to provide guidance and supervision to Notaries and to conduct examinations of alleged violations of behavior and implementation of the Notary's position.Keywords: notary supervisory board; code of ethicsAbstrakTanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tersebut tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharuskan bisa bertindak dan merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris dan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu adalah yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris itu tetap harus ada karena sangat berperan dalam proses pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja para anggotanya guna meminimalisir kekeliruan dan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan kode etik. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.Kata kunci: majelis pengawas notaris; kode etik AbstractThe notary's responsibilities related to the legal profession cannot be separated from the opinion that in carrying out his position he cannot be separated from the majesty of the law itself, so that a notary is required to be able to act and reflect in his service to the community. The purpose of this study is to determine the role of the Notary Supervisory Board in implementing the Notary Code of Ethics and the implementation of supervisory duties against Notaries by the Notary Supervisory Board. The research method used is normative juridical. The results of the study concluded that the supervision carried out by the Regional Notary Supervisory Board must still exist because it plays a very important role in the process of fostering and supervising the performance of its members in order to minimize mistakes and violations in carrying out their duties in accordance with the code of ethics. The Supervisory Board has the authority to provide guidance and supervision to Notaries and to conduct examinations of alleged violations of behavior and implementation of the Notary's position.Keywords: notary supervisory board; code of ethicsAbstrakTanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tersebut tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharuskan bisa bertindak dan merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris dan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu adalah yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris itu tetap harus ada karena sangat berperan dalam proses pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja para anggotanya guna meminimalisir kekeliruan dan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan kode etik. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.Kata kunci: majelis pengawas notaris; kode etik Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42125 10.14710/nts.v16i2.42125 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 861-869 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42125/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46045 2023-04-06T21:08:40Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Korektif Kepada Mitra Usaha Lainnya Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas Kasanda, Muhammad Handoko, Widhi Hukum Perusahaan Limited Liability Company; Business Partners; Merged Limited Liability Company The article entitled, "legal protection with corrective justice to other bussiness partners in a merger of limited liability companies", will disscuss: how is regulation of legal protection to other bussiness partners in a merger of limited liability companies. The results of this research are first : regulation of legal protection to other bussiness partners in a merger of limited liability companies has been regulated in limited liability companies law which has provided protectiob to other business partners, as well as in the implementing regulation which can be distinguished into structural protection, financial with silent majority and super majority systems, and protection with the localization systems. Second: the merger of limited liability companies gives corrective legal protection for other bussiness partners by applying the principle of appraisal rights, as form of the protection for weak parties in a merger. So the corrective justice is in charge to rebuilding the equality. Third: the concept of legal protection to other bussiness partners in a merger of limited liability companies based on corrective justice in the future is to apply, justice, tranparency, accountability, responsibility.Keywords: Limited Liability Company; Business Partners; Merged Limited Liability CompanyAbstrakArtikel ini berjudul, “Perlindungan Hukum yang Berkeadilan Korektif terhadap Mitra usaha lainnya dalam Penggabungan Perseroan Terbatas” ini akan membahas mengenai: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabungan Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian preskriptif, penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian terkait dengan jawaban dari permasalahan di atas adalah pertama : Pengaturan perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabungan Perseroan Terbatas  telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dimana telah memberikan perlindungan kepada mitra usaha lainnya, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya, yang dapat dibedakan ke dalam perlindungan secara structural, financial dengan sistem silent majority dan super majority, serta perlindungan dengan sistem lokalisasi. Kedua : Penggabungan perseroaan terbatas memberikan perlindungan hukum korektif bagi mitra usaha lainnya dengan menerapkan prinsip appraisal rights, sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada pihak yang lemah dalam merger. Sehingga keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Ketiga : Konsep perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabungan perseroan terbatas yang berbasis keadilan hukum korektif di masa yang akan datang yaitu dengan menerapkan Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas.Kata kunci : Perseroan Terbatas; Mitra Usaha; Penggabungan Perseroan Terbatas Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46045 10.14710/nts.v15i1.46045 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 336-349 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46045/21409 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28933 2020-03-09T09:11:46Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28999 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

TINJAUAN HUKUM TERJADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 038/Pdt.G/2014/PA.Pare Aswira, Sinta Santoso, Budi AbstractThis study discusses the causes of marriage cancellations in the Pare-Pare City Religious Court, the causes of marriage cancellations due to identity forgery. This research was conducted in an approach method used is empirical juridical, and research specifications are analytical description, collection obtained through primary data that is data obtained directly from respondents through interviews with Judges of the Religious Court of Parepare, to obtain accurate data, and data Secondary data is obtained by studying the literature, laws and regulations. The cause is polygamy without permission from his legal wife and falsification of identity, namely falsification of status and occupation.Keywords: counterfeiting, cancellation, marriageAbstrakPenelitian ini membahas tentang penyebab adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Pare-pare, penyebab pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas. Penelitian ini dilakukan secara Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dan spesifikasi penelitian adalah deskripsi analitis, pengumpulan yang diperoleh melalui Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Parepare, untuk memperoleh data yang akurat, dan Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan. Faktor penyebabnya karena poligami tanpa izin dari istri sahnya dan pemalsuan identitas yaitu pemalsuan status dan pekerjaan.Kata kunci : pemalsuan, pembatalan, perkawinan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-03-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28999 10.14710/nts.v12i2.28999 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 608-625 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28999/16768 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42387 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Tinjauan Yuridis Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Bidang E-commerce Tinjauan Yuridis Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Bidang E-commerce Septihana, Anisa Ribut Silviana, Ana Akta Notaris digital signature; notarial deeds Akta Notaris digital signature; notarial deeds AbstractThis research is to identify the existence of rule of law for Electronic Signatures because in the 4.0 era technology has become more sophisticated and some of them have relied on the latest technology. The same applies to the scope of a notary. That the electronic signature has the power of perfect proof like an authentic deed. In fact, this provision is contrary to the provisions of article1 paragraph 7 of law number 30 of 2004 concerning Notary Positions concering notary deeds. This case, judges must rely on the principle of lex derogate lex specialis, the power of proving an electronic signature as evidence, so that the power of proving an electronic signature is the same as authentic deed in accordance with the provisions of the ITE Law. Research above, it can be concluded that electronic signatures on authentic deeds are very much needed in this pandemic period. using an electronic signature system can be easily and systematically. Where the system also gets legal protection provided by the State to the Cyber Notary system and applicable laws. A violation of relevance in the field which results in a weak electronic signature in the trial. So it can be concluded that the related articles are: Article 1 paragraph 7 of the Act No. Notary Position. 30 of 2004.Keywords: digital signature; notarial deedsAbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya peraturan hukum terhadap tanda tangan elektronik, mengingat di era 4.0 teknologi semakin kompleks, beberapa diantaranya mengandalkan teknologi terkini. Hal yang sama berlaku untuk ruang lingkup notaris. Tanda tangan elektronik memiliki kemampuan untuk membuktikan selengkap dan sesempurna kontrak yang sebenarnya. Padahal, ketentuan ini bertabrakan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris khususnya akta notaris. Menimbang hal tersebut, penegak hukum disarankan untuk berpedoman pada aturan hukum dalam pengurangan yang diatur dalam undang-undang ITE, sehingga kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sama dengan perbuatan nyata menurut undang-undang ITE. Dapat disimpulkan tanda tangan elektronik dari aksi nyata sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Penggunaan sistem tanda tangan elektronik dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Sistem juga menerima perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada sistem notaris jaringan dan hukum yang berlaku. Pelanggaran relevansi ada di area ini, yang mengakibatkan digital signature yang lebih lemah di persidangan. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang relevan adalah: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (7).Kata kunci: tanda tangan elektronik; akta notaris AbstractThis research is to identify the existence of rule of law for Electronic Signatures because in the 4.0 era technology has become more sophisticated and some of them have relied on the latest technology. The same applies to the scope of a notary. That the electronic signature has the power of perfect proof like an authentic deed. In fact, this provision is contrary to the provisions of article1 paragraph 7 of law number 30 of 2004 concerning Notary Positions concering notary deeds. This case, judges must rely on the principle of lex derogate lex specialis, the power of proving an electronic signature as evidence, so that the power of proving an electronic signature is the same as authentic deed in accordance with the provisions of the ITE Law. Research above, it can be concluded that electronic signatures on authentic deeds are very much needed in this pandemic period. using an electronic signature system can be easily and systematically. Where the system also gets legal protection provided by the State to the Cyber Notary system and applicable laws. A violation of relevance in the field which results in a weak electronic signature in the trial. So it can be concluded that the related articles are: Article 1 paragraph 7 of the Act No. Notary Position. 30 of 2004.Keywords: digital signature; notarial deedsAbstrakTujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya peraturan hukum terhadap tanda tangan elektronik, mengingat di era 4.0 teknologi semakin kompleks, beberapa diantaranya mengandalkan teknologi terkini. Hal yang sama berlaku untuk ruang lingkup notaris. Tanda tangan elektronik memiliki kemampuan untuk membuktikan selengkap dan sesempurna kontrak yang sebenarnya. Padahal, ketentuan ini bertabrakan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris khususnya akta notaris. Menimbang hal tersebut, penegak hukum disarankan untuk berpedoman pada aturan hukum dalam pengurangan yang diatur dalam undang-undang ITE, sehingga kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sama dengan perbuatan nyata menurut undang-undang ITE. Dapat disimpulkan tanda tangan elektronik dari aksi nyata sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Penggunaan sistem tanda tangan elektronik dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Sistem juga menerima perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada sistem notaris jaringan dan hukum yang berlaku. Pelanggaran relevansi ada di area ini, yang mengakibatkan digital signature yang lebih lemah di persidangan. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang relevan adalah: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (7).Kata kunci: tanda tangan elektronik; akta notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42387 10.14710/nts.v16i3.42387 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1591-1604 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42387/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38830 2021-06-16T16:49:22Z notarius:LIT

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kantor Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Adiyatma, Anton Sofian Ratna M.S, Edith Cahyaningtyas, Irma Abstract One way to obtain additional funds for business capital is to apply for a loan from a bank by providing collateral in the form of a land certificate. The process is that the debtor is required to sign a debt and credit agreement, followed by the imposition of the Mortgage Rights, which is implemented in a notarized manner before the PPAT. Currently, regulations have been issued regarding the registration of mortgage rights electronically. This study aims to determine what must be prepared and to determine the authority of the parties involved in the implementation of electronic mortgage registration. This article uses normative legal research methods. The results of this article indicate that in order to register electronic mortgages, the related parties must have a user first. The PPAT's authority is to check the certificate, make a Deed of Granting Mortgage Rights and upload it into the system. The creditor's authority is to register electronic mortgages through partner applications, pay SPS PNBP, print and attach registration records to the Land Certificate. The authority of the Land Office is to verify the documents that have been uploaded to the partners' application until the issuance of the Certificate of Mortgage Rights. Keywords : Guarantee; Authority; Registration of Electronic Mortgage Rights Abstrak Salah satu cara memperoleh tambahan dana untuk modal usaha adalah mengajukan pinjaman pada bank dengan memberikan jaminan berupa Sertipikat Tanah. Prosesnya adalah debitor wajib menandatangani perjanjian utang piutang, kemudian diikuti proses pembebanan Hak Tanggungan yang pelaksanaannya dilakukan secara notariil dihadapan PPAT. Saat ini telah terbit aturan mengenai pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal yang harus dipersiapkan serta mengetahui kewenangan dari pihak terkait dalam pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan elektronik. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk melakukan pendaftaran hak tanggungan elektronik pihak-pihak terkait harus mempunyai user terlebih dahulu. Kewenangan PPAT adalah melakukan pengecekan sertipikat, membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dan mengunggahnya ke dalam sistem. Kewenangan Kreditor adalah melakukan pendaftaran hak tanggungan elektronik melalui aplikasi mitra kerja, membayar SPS PNBP, mencetak dan melekatkan catatan pendaftaran pada Sertipikat Tanah. Kewenangan Kantor Pertanahan adalah melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang sudah diunggah ke dalam aplikasi mitra kerja hingga proses penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan. Kata kunci : Jaminan; Kewenangan; Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-04-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38830 10.14710/nts.v14i1.38830 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 89 - 105 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38830/19496 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/66996 2025-04-25T01:40:02Z notarius:LIT

Tanggung Jawab Penyewa atas Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Mobil: Perspektif Perlindungan Konsumen Aulia, Hanna Busro, Achmad Hukum Perjanjian Liability; Breach of Contract; Car Rental Agreement. ABSTRACTThe car rental practice, such as at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat, often faces breaches of contract from renters, including returning scratched or damaged cars, transferring the car to others, and delays in returning the vehicle. The purpose of this study is to examine the liability of car renters in the event of a breach of the rental agreement at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat and the dispute resolution process in cases of such breaches. The research method used is empirical juridical with a descriptive-analytical approach. The research findings indicate that Renters at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat are responsible for rental fees, damages exceeding Rp1,000,000, and legal procedures. Disputes arising from breaches are resolved through a review of the contract, direct discussions, and negotiations.Keywords: Liability; Breach of Contract; Car Rental Agreement.ABSTRAKPraktik sewa-menyewa mobil, seperti di Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat, sering menghadapi wanprestasi dari penyewa, termasuk pengembalian mobil yang lecet atau rusak, memindahtangankan mobil, dan keterlambatan dalam pengembalian. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban penyewa mobil dalam hal terjadi wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat dan penyelesaian sengketa dalam hal adanya wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyewa di Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat bertanggung jawab atas biaya sewa, kerusakan mobil di atas Rp. 1.000.000, dan prosedur hukum. Sengketa wanprestasi diselesaikan melalui peninjauan perjanjian, diskusi, dan negosiasi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Wanprestasi; Perjanjian Sewa Mobil Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/66996 10.14710/nts.v18i1.66996 Notarius; Vol 18, No 1 (2025): Notarius; 19-37 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/66996/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5701 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

ABSTRAK PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG BERUPA STOK BARANG DAGANGAN (HEWAN TERNAK) (Studi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pati) Prameswari, Rizki Dalam praktek pemberian kredit oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pati dengan menggunakan jaminan fidusia barang dagangan yang berupa hewan ternak. Benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia tersebut adalah hewan ternak. Tidak menutup kemungkinan munculnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hewan ternak tersebut dan akibat-akibat hukum yang muncul ketika hewan tersebut mati. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dan bertumpu pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia berupa barang dagangan (hewan ternak) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pati dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap yaitu bank menerbitkan surat persetujuan kredit,  tahap pembuatan perjanjian kredit, bank menerbitkan surat permintaan dilakukannya pengikatan atas nama debitor kepada Notaris, tahap pembebanan jaminan fidusia, dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan tidak untuk semua benda Jaminan Fidusia. Sedangkan akibat  hukum yang terjadi ketika hewan ternak tersebut mati bagi pemberi fidusia atau debitor yaitu pemberi fidusia wajib melakukan penggantian  dengan objek yang setara. Sedangkan bagi penerima fidusia memiliki hak untuk dapat meminta adanya penggantian dengan objek yang setara. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5701 10.14710/nts.v4i1.5701 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 27 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36572 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Analisis Yuridis Status Tanah Tumbuh Di Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Analisis Yuridis Status Tanah Tumbuh Di Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Putri, Berlian Phinisya Turisno, Bambang Eko Agraria status tanah tumbuh; hukum tanah; kelurahan kesenden Agraria status tanah tumbuh; hukum tanah; kelurahan kesenden AbstractChannel Bar is land that is formed due to Natural Factors and Human Actions, which is caused by sedimentation and forms sediment on the shore or on the riverbank. The issue of Channel Bar Status, is an important matter because it involves Legal Certainty. The objectives of this Research, namely How is the Status of the Channel Bar on the Edge of the Sea Shore, Kesenden Village, Kejaksan District, Cirebon City. Because, even though the National Land Law is realized, Customary Law is still complementary to the basis of the National Land Law itself. So that legal certainty is needed regarding the status of the growing land, so that there is legal certainty if in the future a legal action will be carried out between a legal subject and a growing land in the form of a legal object, especially in Kelurahan Kesenden, District Prosecutor's Office, Cirebon City.Keywords: channel bar status; land law; kesenden villageAbstrakTanah Tumbuh adalah Tanah yang terbentuk karena Faktor Alam dan Perbuatan Manusia, yang diakibatkan adanya sedimentasi dan membentuk endapan di pinggir pantai maupun di pinggir sungai. Masalah Status Tanah Tumbuh, merupakan salah satu hal yang penting karena menyangkut Kepastian Hukumnya. Tujuan dalam Penelitian ini, yaitu Bagaimana Status Tanah Tumbuh di Pinggiran Bantaran Laut Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. Karena, walaupun terwujudnya Hukum Tanah Nasional, namun Hukum Adat tetaplah sebagai pelengkap dari dasar Hukum Tanah Nasional itu sendiri. Sehingga dibutuhkan Kepastian Hukum mengenai Status Tanah Tumbuh, agar adanya Kepastian Hukum jika nanti di kemudian hari akan dilakukan suatu Perbuatan Hukum antara Subjek Hukum dan Tanah Tumbuh yang berupa Objek Hukum, khususnya di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.Kata kunci: status tanah tumbuh; hukum tanah; kelurahan kesenden AbstractChannel Bar is land that is formed due to Natural Factors and Human Actions, which is caused by sedimentation and forms sediment on the shore or on the riverbank. The issue of Channel Bar Status, is an important matter because it involves Legal Certainty. The objectives of this Research, namely How is the Status of the Channel Bar on the Edge of the Sea Shore, Kesenden Village, Kejaksan District, Cirebon City. Because, even though the National Land Law is realized, Customary Law is still complementary to the basis of the National Land Law itself. So that legal certainty is needed regarding the status of the growing land, so that there is legal certainty if in the future a legal action will be carried out between a legal subject and a growing land in the form of a legal object, especially in Kelurahan Kesenden, District Prosecutor's Office, Cirebon City.Keywords: channel bar status; land law; kesenden villageAbstrakTanah Tumbuh adalah Tanah yang terbentuk karena Faktor Alam dan Perbuatan Manusia, yang diakibatkan adanya sedimentasi dan membentuk endapan di pinggir pantai maupun di pinggir sungai. Masalah Status Tanah Tumbuh, merupakan salah satu hal yang penting karena menyangkut Kepastian Hukumnya. Tujuan dalam Penelitian ini, yaitu Bagaimana Status Tanah Tumbuh di Pinggiran Bantaran Laut Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. Karena, walaupun terwujudnya Hukum Tanah Nasional, namun Hukum Adat tetaplah sebagai pelengkap dari dasar Hukum Tanah Nasional itu sendiri. Sehingga dibutuhkan Kepastian Hukum mengenai Status Tanah Tumbuh, agar adanya Kepastian Hukum jika nanti di kemudian hari akan dilakukan suatu Perbuatan Hukum antara Subjek Hukum dan Tanah Tumbuh yang berupa Objek Hukum, khususnya di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon.Kata kunci: status tanah tumbuh; hukum tanah; kelurahan kesenden Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/36572 10.14710/nts.v15i2.36572 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 757-770 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/36572/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29141 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

AKIBAT HUKUM WASIATUNTUK ANAK ANGKATMENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Widiawati, Emilia Dyah Malikthun Badriyah, siti Paramita Prabandari, Adya Abstract A will is a gift from someone to another person, in the form ofobjects, receivables, and benefits to be owned by the recipient of a will as a gift that is valid after the death of a person who has a will. In the inheritance law derived from the Qur'an, adopted children cannot inherit each other with their adoptive parents because there are no cases that allow to inherit. From the results of this study, it is known that in terms ofinheritance, adopted children in KHI are not releasingn nasab from their biological parents, adopted children do not inherit from adoptive parents and vice versa, but adopted children get mandatory wills that cannot be more than 1/3 part ofhis adoptive parents in accord ance with Article 209 paragraph (2). The obstacle is that there is still a disparity in the part of the wills mandatory for adopted children. Some Religious Courts judges do not want to be bothered by giving inheritan cerights to adopted children based on compulsory wills of 1/3 of the inheritance of their adopted parents, without considering whether the maximum gift is fair or wise.Keywords: mandatory wills; adoption of children Abstrak Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Dalam hukum kewarisan yang bersumber dari Al-Qur’an, anak angkat tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya karena tidak ada perkara yang membolehkan untuk mewarisi. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam hal kewarisan, anak angkat dalam KHI adalah tidak melepas nasab dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2). Kendalanya adalah masih terdapat disparitas bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Sebagian hakim Pengadilan Agama tidak mau repot secara serta merta memberikan hak waris bagi anak angkat berdasarkan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, tanpa mempertimbangkan apakah pemberian maksimal tersebut ataukah telah adil dan bijaksana. Kata Kunci : wasiat wajibah; pengangkatan anak Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-12-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29141 10.14710/nts.v12i2.29141 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 985-994 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29141/16800 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47253 2024-04-29T23:58:00Z notarius:LIT

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Ditinjau Dari Perspektif Kreditor dan Debt Collector Farida, Hasna Badriyah, Siti Malikhatun Hukum Jaminan Fidusia execution; fiduciary; constitutional court decision AbstractThe Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 impacts the execution of the Fiduciary Guarantee, so it needs to be discussed further. This study aims to determine and analyze the arrangements for the execution of fiduciary guarantees before and after the Decision Number 18/PUU-XVII/2019, as well as the implementation of that Decision from the perspective of creditors and debt collectors. This empirical juridical research is descriptive-analytical. The arrangement for the execution of fiduciary guarantees before the Decision Number 18/PUU-XVII/2019 is regulated in Article 15 and Article 29 of the Fiduciary Guarantee Law, Articles 195-200 HIR, PMK Number 27/PMK.06/2016 and DJKN Regulation Number 2 /KN/2017. After the Decision Number 18/PUU-XVII/2019, if there is no agreement on breach of contract and the debtor objected to submitting the collateral voluntarily, the execution of the Fiduciary Guarantee is carried out by executing the judge's assistance and conducting an auction using PMK Number 213/PMK.06/2020. The implementation of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 is viewed from the perspective of creditors and debt collectors, namely, even though there has been approval from the debtor to withdraw the object of Collateral, it is carried out in ways that are not appropriate, and there are still many forced withdrawals.Keywords: execution; fiduciary; constitutional court decisionAbstrakPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berdampak pada eksekusi Jaminan Fidusia sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaturan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari perspektif kreditor dan debt collector. Penelitian yuridis empiris ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, Pengaturan eksekusi jaminan fidusia sebelum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, Pasal 195-200 HIR, PMK Nomor 27/PMK.06/2016 dan Peraturan DJKN Nomor 2/KN/2017. Setelah adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, jika tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka eksekusi Jaminan Fidusia dilakukan dengan eksekusi pertolongan hakim dan pelaksanaan lelang menggunakan PMK Nomor 213/PMK.06/2020. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ditinjau dari perspektif kreditor dan debt collector yakni meskipun telah ada persetujuan dari debitor untuk menarik objek Jaminan, akan tetapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak seharusnya dan masih banyak penarikan paksa yang dilakukan.Kata kunci: eksekusi, fidusia, putusan mahkamah konstitusi Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/47253 10.14710/nts.v17i1.47253 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 356-369 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/47253/25910 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/47253/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39238 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan Akta Dalam Persekutuan Perdata Notaris Andriani, Dini Cahyarini, Luluk Lusiati Wisnaeni, Fifiana AbstractNotary Pub1ic Partnership is a cooperation agreement between Notaries in carrying out their respective positions as Notaries by inc1uding a11 the requirements to estab1ish and manage and join in one office with a Notary (as a joint office), so each Notary wi11 carry out his own position. The research method used is Normative. The resu1t of the discussion of this journa1 is that the Notary Pub1ic's responsibi1ity for errors in making deeds in the Civi1 Union is the responsibi1ity of the Notary who made the deed and cannot be de1egated or transferred to other Notaries who are members of the Notary Civi1 Society. The conc1usion from this journa1 is that the responsibi1ity of the Notary Pub1ic in the Notary Pub1ic Association sha11 be borne by each Notary Pub1ic and cannot be de1egated to Notaries who are members of the Gui1d.Keywords: civi1 partnership; Notary Pub1ic; responsib1e  AbstrakPersekutuan perdata Notaris ada1ah perjanjian kerja sama para Notaris da1am menja1ankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keper1uan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung da1am satu kantor bersama Notaris (sebagai kantor bersama), maka masing-masing Notaris menja1ankan jabatannya sendiri-sendiri. Metode pene1itian yang digunakan ada1ah Normatif. Hasi1 pembahasan jurna1 ini ada1ah tanggung jawab Notaris terhadap kesa1ahan pembuatan akta da1am Persekutuan Perdata merupakan tanggung jawab dari Notaris yang membuat akta tersebut dan tidak dapat di1impahkan ataupun dia1ihkan kepada Notaris 1ain yang tergabung da1am Persekutuan Perdata Notaris. Simpu1an dari jurna1 ini ada1ah tanggung jawab Notaris da1am Persekutuan Perdata Notaris ditanggung masing-masing Notaris dan tidak dapat di1impahkan kepada Notaris yang tergabung da1am Persekutuan.Kata Kunci: persekutuan perdata; notaris; tanggung jawab  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-05-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39238 10.14710/nts.v14i1.39238 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 641 - 649 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39238/19645 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37786 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Objektivitas Majelis Pengawas Daerah Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Notaris Maulana, Andi Ngadino, Ngadino Notaris majelis pengawas daerah; pengawas; notaris AbstractThe Supervisory Council has the authority to supervise and provide guidance to Notaries. The supervision carried out by the Notary Public often raises doubts about the existence of a Conflict of Interest in supervision. The problem examined in this study is to analyze the implementation of MPD duties from the Notary element in supervising the Notary in Semarang City and the Semarang City MPD from the Notary element in carrying out the supervision of the Notary. The method used in this research is the socio-legal approach method with analytical descriptive research specifications. The results of this study are 1) The Semarang City Regional Supervisory Council from the Notary element in carrying out supervision of Notaries is very important, because in this case, the Supervisory Council of Notary Public must have better knowledge and experience in the Notary profession. 2) Many parties have doubts about the objectivity of the Supervisory Council, especially those originating from the Notary element. This is because a Notary who is a member of the Supervisory Council is a Notary who is currently active as a Notary, so this raises doubts.Keywords: regional supervisory council; supervisors; notaryAbstrakMajelis Pengawas memiliki kekuasaan guna mengawasi serta membina Notaris. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Unsur Notaris sering mengakibatkan rasa ragu terhadap munculnya Konflik Kepentingan pada pengawasan. Masalah yang diteliti pada penelitian ini yaitu menganalisis pelaksanaan tugas MPD dari unsur Notaris dalam mengawasi Notaris di Kota Semarang, dan MPD Kota Semarang dari unsur Notaris dalam mengawsasi Notaris. Penelitian ini memakai metode pendekatan socio-legal research berupa penelitian analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah 1) Sangat penting bagi MPD Kota Semarang dari unsur Notaris untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dari sudut pandang notaris, sebab dalam hal ini Majelis Pengawas Dari Unsur Notaris wajib mempunyai pengetahuan yang luas serta pengalamannya sebagai Notaris. 2) Banyak pihak yang meragukan objektifitas dari Majelis Pengawas, terutama yang asalnya dari unsur Notaris. Pasalnya, Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas merupakan Notaris yang saat ini aktif sebagai Notaris, sehingga menimbulkan keraguan.Kata kunci: majelis pengawas daerah; pengawas; notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37786 10.14710/nts.v15i2.37786 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 1068-1082 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37786/pdf Copyright (c) 2022 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30325 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

ANALISIS UPAYA HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP EKSEKUSI BENDA JAMINAN Tanaya Setiadi, Andika Prananingtyas, Paramita Irawati, Irawati In general, the execution of collateral objects raises disputes because creditors want the right to repay debts on collateral objects while debtors are not willing to guarantee collateral executed for debt repayment. The debtor maintains the collateral object by taking legal action to court. This study discusses the third party legal remedies against the execution of collateral objects with the aim of analyzing the execution of collateral objects, and the third party legal remedies in the execution of collateral objects. The juridical normative approach is used. This paper shows that the execution of bank credit guarantee land that is burdened with mortgage rights is carried out based on Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights (UUHT). However, there are no implementing regulations regarding the procedure or procedure for executing the Mortgage right object so that the execution of the mortgage right is based on Article 224 HIR / Article 258 RBg. Legal remedies for third parties in the execution of the execution of collateral objects, namely bringing a lawsuit to the court to cancel the execution of collateral objects. With regard to the lawsuit, it is first determined whether the third party has a relationship with the object of the dispute to determine whether the third party has the capacity to file the claim. If it does not have a connection with the object of the dispute, then it does not have the capacity to file a lawsuit so the claim should be rejected. Keywords: execution; guarantee itemAbstrakPada umumnya pelaksanaan eksekusi benda jaminan menimbulkan sengketa karena kreditur menghendaki hak pelunasan hutang atas benda jaminan sedangkan debitur tidak rela benda jaminan dieksekusi untuk pelunasan hutang. Debitur mempertahankan benda jaminan dengan melakukan upaya hukum ke pengadilan. Penelitian ini membahas upaya hukum pihak ketiga terhadap eksekusi benda jaminan dengan tujuan menganalisis pelaksanaan eksekusi  benda jaminan, dan upaya hukum pihak ketiga dalam eksekusi benda jaminan. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Tulisan ini menunjukkan bahwa eksekusi tanah jaminan kredit bank yang dibebani hak tanggungan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Namun belum ada peraturan pelaksanaan tentang prosedur atau tata cara eksekusi obyek Hak Tanggungan sehingga pelaksanaan eksekusi hak tanggungan didasarkan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg. Upaya hukum bagi pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan yaitu melakukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan eksekusi benda jaminan. Terhadap gugatan tersebut mula-mula ditentukan apakah pihak ketiga tersebut mempunyai keterkaitan dengan obyek sengketa untuk menentukan apakah pihak ketiga tersebut mempunyai kapasitas mengajukan gugatan. Jika tidak mempunyai keterkaitan dengan obyek sengketa maka tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan sehingga  gugatannya patut ditolak. Kata kunci : eksekusi; benda jaminan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-05-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30325 10.14710/nts.v13i1.30325 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 209-223 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30325/17230 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/54095 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta Sabrina, Rosiana Rahmadani Musyafah, Aisyah Ayu Notaris Notary; Accountability; Deed ABSTRACTA notary is a public official authorized to draft binding and legally effective deeds. Errors in deed preparation by a notary can cause losses for involved parties. This study examines the legal responsibility of notaries for mistakes in deed creation and the validity of deeds that do not follow legal procedures. The research employs a normative juridical method. Findings show that notaries may be held liable for the content of an authentic deed if there is intent or negligence involved. According to Article 84 of the Notary Office Law, a notarial deed that fails to comply with legal requirements may be legally void and have only the evidentiary value of a private deedKeyword: Notary; Accountability; Deed.ABSTRAKNotaris adalah pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta atau pernyataan tertulis yang bersifat mengikat, sah dan menghasilkan akibat hukum. Kesalahan pembuatan akta oleh notaris dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang terkait dengan akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap notaris dalam kesalahan pembuatan akta dan keabsahan akta notaris yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya jika ada kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, menjelaskan akta notaris yang tidak sesuai perundang-undangan dapat mengakibatkan kebatalan hukum, menyebabkan kekuatan pembuktian sebatas akta dibawah tangan.Kata Kunci: Notaris; Pertanggungjawaban; Akta. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/54095 10.14710/nts.v17i2.54095 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 731-748 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/54095/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43787 2023-04-07T09:35:45Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Restuningsih, Jati Roisah, Kholis Prabandari, Adya Paramita Hukum Hak Cipta Legal Protection; Copyright; Digital Illustration HaKI Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Ilustrasi Digital One form of art that requires copyright protection, namely digital illustration. This is important because copyright infringement is still common in digital illustration works in Indonesia, which is not only detrimental to the economy but also to the morale of the creator. This article discusses issues related to digital illustrations including protected objects, and the digital illustration copyright protection system in Copyright Act. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that to get copyright protection digital illustrations must be Original, Creative, Fixation or have a tangible form and and because Indonesia uses a declarative system, the creator must publish his work. The digital illustration copyright protection system contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in addition to regulating what rights are obtained by the creator, the method of transfer also poses a threat to copyright violators, as well as ways that can be taken by the creator to obtain compensation.Keywords: Legal Protection; Copyright; Digital IllustrationAbstrakSalah satu bentuk seni rupa yang memerlukan perlindungan hak cipta yaitu ilustrasi digital. Hal tersebut penting karena masih sering ditemuinya pelanggaran hak cipta pada karya ilustrasi digital di Indonesia, yang tidak hanya merugikan secara ekonomi juga moral pencipta. Artikel ini membahas permasalahan terkait Ilustrasi digital termasuk obyek yang dilindungi, dan sistem perlindungan hak cipta ilustrasi digital dalam Undang-Undang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan hak cipta ilustrasi digital harus bersifat Orisinal, Kreatif, Fiksasi atau memiliki wujud nyata dan dan karena Indonesia menggunakan sistem dekaratif maka pencipta harus mengumumkan hasil karyanya. Sistem perlindungan hak cipta ilustrasi digital yang dikandung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selain mengatur tentang Hak apa saja yang didapat oleh pencipta, cara pengalihannya juga memberikan ancaman bagi pelanggar hak cipta, serta cara yang dapat ditempuh oleh pencipta untuk mendapat ganti rugi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Ilustrasi Digital One form of art that requires copyright protection, namely digital illustration. This is important because copyright infringement is still common in digital illustration works in Indonesia, which is not only detrimental to the economy but also to the morale of the creator. This article discusses issues related to digital illustrations including protected objects, and the digital illustration copyright protection system in Copyright Act. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that to get copyright protection digital illustrations must be Original, Creative, Fixation or have a tangible form and and because Indonesia uses a declarative system, the creator must publish his work. The digital illustration copyright protection system contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in addition to regulating what rights are obtained by the creator, the method of transfer also poses a threat to copyright violators, as well as ways that can be taken by the creator to obtain compensation. Keywords: Legal Protection; Copyright; Digital Illustration AbstrakSalah satu bentuk seni rupa yang memerlukan perlindungan hak cipta yaitu ilustrasi digital. Hal tersebut penting karena masih sering ditemuinya pelanggaran hak cipta pada karya ilustrasi digital di Indonesia, yang tidak hanya merugikan secara ekonomi juga moral pencipta. Artikel ini membahas permasalahan terkait Ilustrasi digital termasuk obyek yang dilindungi, dan sistem perlindungan hak cipta ilustrasi digital dalam Undang-Undang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan hak cipta ilustrasi digital harus bersifat Orisinal, Kreatif, Fiksasi atau memiliki wujud nyata dan dan karena Indonesia menggunakan sistem dekaratif maka pencipta harus mengumumkan hasil karyanya. Sistem perlindungan hak cipta ilustrasi digital yang dikandung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selain mengatur tentang Hak apa saja yang didapat oleh pencipta, cara pengalihannya juga memberikan ancaman bagi pelanggar hak cipta, serta cara yang dapat ditempuh oleh pencipta untuk mendapat ganti rugi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Ilustrasi Digital Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43787 10.14710/nts.v14i2.43787 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 957-971 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43787/20802 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/74100 2026-01-06T21:09:43Z notarius:LIT

Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Salah Satu Pihak Homoseksual Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Salah Satu Pihak Homoseksual Hutagalung, Welly Angriani Putrijanti, Aju Hukum Perkawinan Divorce; Homosexual; Legal Consequences Hukum Perkawinan Divorce; Homosexual; Legal Consequences ABSTRACTThis study analyzes the juridical aspects of divorce caused by one party engaging in homosexual behavior. The purpose of this research is to examine the legal basis, judicial considerations, and legal consequences of Divorce Decision Number 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong. The research employs a normative approach by analyzing court decision documents and relevant laws. The results show that the judge, in Decision Number 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong, granted the divorce due to the Defendant’s homosexual behavior, which led to continuous conflict, based on considerations balancing the values of maslahah (public interest) and legal certainty. This decision affirms that divorce due to homosexual orientation entails legal consequences for the marital relationship, child custody, and alimony obligations, aiming to achieve justice, public welfare, and legal certainty for the parties involved.Keywords: Divorce; Homosexual; Legal ConsequencesABSTRAKPenelitian ini menganalisis aspek yuridis perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak yang berperilaku homoseksual. Tujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum, pertimbangan hakim, dan akibat hukum putusan perceraian Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA. Cibinong memutus perceraian karena perilaku homoseksual Tergugat yang menimbulkan konflik berkelanjutan, dengan pertimbangan yang menyeimbangkan nilai maslahah dan kepastian hukum. Putusan ini menegaskan bahwa perceraian akibat orientasi homoseksual membawa konsekuensi hukum terhadap hubungan suami istri, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta kepastian hukum bagi para pihak.Kata Kunci: Perceraian; Homoseksual; Akibat Hukum ABSTRACTThis study analyzes the juridical aspects of divorce caused by one party engaging in homosexual behavior. The purpose of this research is to examine the legal basis, judicial considerations, and legal consequences of Divorce Decision Number 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong. The research employs a normative approach by analyzing court decision documents and relevant laws. The results show that the judge, in Decision Number 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong, granted the divorce due to the Defendant’s homosexual behavior, which led to continuous conflict, based on considerations balancing the values of maslahah (public interest) and legal certainty. This decision affirms that divorce due to homosexual orientation entails legal consequences for the marital relationship, child custody, and alimony obligations, aiming to achieve justice, public welfare, and legal certainty for the parties involved.Keywords: Divorce; Homosexual; Legal ConsequencesABSTRAKPenelitian ini menganalisis aspek yuridis perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak yang berperilaku homoseksual. Tujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum, pertimbangan hakim, dan akibat hukum putusan perceraian Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA. Cibinong memutus perceraian karena perilaku homoseksual Tergugat yang menimbulkan konflik berkelanjutan, dengan pertimbangan yang menyeimbangkan nilai maslahah dan kepastian hukum. Putusan ini menegaskan bahwa perceraian akibat orientasi homoseksual membawa konsekuensi hukum terhadap hubungan suami istri, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta kepastian hukum bagi para pihak.Kata Kunci: Perceraian; Homoseksual; Akibat Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-12-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/74100 10.14710/nts.v18i4.74100 Notarius; Vol 18, No 4 (2025): Notarius; 1069-1087_ 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/74100/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23757 2020-04-17T13:24:40Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERBANKAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Syaifuddin, Luthfi Prananingtyas, Paramita Electronics is now a necessity for modern society to use it as a means of payment. In the trade business for example, technological advances have given rise to the method of transactions known as E-Commerce (Electronic Commerce). The use of internet facilities is a technological advancement that can be said to support the overall spectrum of commercial activities. The method of approach used in this study is empirical juridical, which uses the primary data of BNI leadership Kcp Ngaliyan through interviews and secondary data through library research. All data collected was analyzed using a qualitative method then presented descriptively so that a conclusion was obtained. Based on the results of the study Legal protection for customers of E-Banking users has not run properly. Legal safeguards against customers of E-Banking users can only be realized with the participation of various parties. The customer must be more proactive in knowing his rights and obligations and also the Bank should be more open and improve its performance. Also Electronic Information and Transactions require a more representative formulation that can reach all forms of crime using E Banking Keywords: Customer Legal Protection, Electronic Transactions AbstrakElektronik saat ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat modern untuk menggunakannya sebagai sarana pembayaran. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode bertransaksi yang dikenal dengan istilah E-Commerce ( Electronic Commerce ). Penggunaan sarana internet merupakan suau kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spectrum kegiatan komersial.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang menggunakan data primer pimpinan BNI Kcp Ngaliyan melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang tekumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Berdasarkan pada hasil penelitian Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna E-Banking  belum berjalan sebagaimana mestinya. Upaya Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna E-Banking hanya dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak. Pihak nasabah harus bersikap lebih proaktif untuk mengetahui hak dan kewajibannya dan juga pihak Bank hendaknya lebih bersikap terbuka dan memperbaiki kinerjanya. Juga Informasi dan Transaksi Elekronik diperlukan perumusan yang lebih representatif yang dapat menjangkau semua bentuk kejahatan dengan menggunakan  E Banking. Kata kunci : Perlindungan Hukum Nasabah, Transaksi Elektronik Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23757 10.14710/nts.v12i1.23757 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 1-11 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23757/15335 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41222 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Pembeli terhadap Penjual yang Tidak Mengurus Balik Nama Sertipikat Perlindungan Hukum Pembeli terhadap Penjual yang Tidak Mengurus Balik Nama Sertipikat Srihandayani, Luisa Badriyah, Siti Malikhatun Hukum Dagang legal protection; buyer; certificate switchover Hukum Dagang perlindungan hukum; pembeli; balik nama sertipikat AbstractEither land or apartment unit ownership is proven by a certificate in the name of the right holder. One frequent practical problem regarding this certificate is that many sellers do not take care of the certificate switchover into the buyer’s name. Even though the buyer has paid for the land or apartment unit. Therefore, this paper will further discuss the legal protection for buyers who have not received a certificate in their name from the perspective of civil law and its practice in several court decisions. The method used in this research is normative juridical. The results show that the legal protection provided by Indonesia Civil Code can be compensation and/or real executions, while the implementation in some judges' decisions varies, such as the judges can only ask the seller to fulfill his obligation, grant the buyer the right to carry out the real executions, and/or order the seller to compensate for the loss. Among the legal protection provided by Indonesia Civil Code, the real execution is the most needed protection for buyer because it allows buyers to switch the right holder in the certificate soon.Keywords: legal protection; buyer; certificate switchoverAbstrakHak penguasaan seseorang atas tanah ataupun satuan rumah susun sama-sama dibuktikan dengan sebuah sertipikat atas nama pemegang hak. Terkait sertipikat ini, kerap kali dijumpai problematika dalam praktik dimana pihak penjual tidak mengurus balik nama sertipikat meskipun pihak pembeli telah melunasi harga tanah atau satuan rumah susun. Hal ini mengakibatkan hak pihak pembeli atas tanah atau satuan rumah susun belum kuat. Oleh karena itu dalam artikel ini akan diurakan perlindungan hukum terhadap pembeli yang belum mendapatkan sertipikat atas namanya dilihat dari perspektif hukum perdata dan praktiknya dalam beberapa putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum menurut KUHPer bisa dalam bentuk ganti kerugian dan/atau eksekusi riil, sementara pada beberapa putusan hakim dapat dilihat keragaman perlindungan hukum di mana ada hakim yang hanya meminta penjual memenuhi prestasi, memberi hak pada pembeli melaksanakan eksekusi riil, dan/atau memerintahkan penjual mengganti kerugian. Dari bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada, maka yang paling dibutuhkan pembeli ialah eksekusi riil agar pembeli dapat segera menyelesaikan proses balik nama.Kata kunci: perlindungan hukum; pembeli; balik nama sertipikat AbstractEither land or apartment unit ownership is proven by a certificate in the name of the right holder. One frequent practical problem regarding this certificate is that many sellers do not take care of the certificate switchover into the buyer’s name. Even though the buyer has paid for the land or apartment unit. Therefore, this paper will further discuss the legal protection for buyers who have not received a certificate in their name from the perspective of civil law and its practice in several court decisions. The method used in this research is normative juridical. The results show that the legal protection provided by Indonesia Civil Code can be compensation and/or real executions, while the implementation in some judges' decisions varies, such as the judges can only ask the seller to fulfill his obligation, grant the buyer the right to carry out the real executions, and/or order the seller to compensate for the loss. Among the legal protection provided by Indonesia Civil Code, the real execution is the most needed protection for buyer because it allows buyers to switch the right holder in the certificate soon.Keywords: legal protection; buyer; certificate switchoverAbstrakHak penguasaan seseorang atas tanah ataupun satuan rumah susun sama-sama dibuktikan dengan sebuah sertipikat atas nama pemegang hak. Terkait sertipikat ini, kerap kali dijumpai problematika dalam praktik dimana pihak penjual tidak mengurus balik nama sertipikat meskipun pihak pembeli telah melunasi harga tanah atau satuan rumah susun. Hal ini mengakibatkan hak pihak pembeli atas tanah atau satuan rumah susun belum kuat. Oleh karena itu dalam artikel ini akan diurakan perlindungan hukum terhadap pembeli yang belum mendapatkan sertipikat atas namanya dilihat dari perspektif hukum perdata dan praktiknya dalam beberapa putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa perlindungan hukum menurut KUHPer bisa dalam bentuk ganti kerugian dan/atau eksekusi riil, sementara pada beberapa putusan hakim dapat dilihat keragaman perlindungan hukum di mana ada hakim yang hanya meminta penjual memenuhi prestasi, memberi hak pada pembeli melaksanakan eksekusi riil, dan/atau memerintahkan penjual mengganti kerugian. Dari bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada, maka yang paling dibutuhkan pembeli ialah eksekusi riil agar pembeli dapat segera menyelesaikan proses balik nama.Kata kunci: perlindungan hukum; pembeli; balik nama sertipikat Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41222 10.14710/nts.v16i1.41222 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 439-455 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41222/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31072 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

ANALISIS PUTUSAN MA ATAS KASASI PUTUSAN PN. TUBAN NOMOR 25/PDT. G/2013/PN. TUBAN TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN Hayasinana, Khalida Sarono, Agus Ispriyarso, Budi Analysis of Supreme Court decisions on cassation of PN.Tuban Decision Number 25/Pdt.G/2013/PN.Tuban regarding Marriage Agreements, discussing the background of marital dispute agreements and analysis of decisions on Marriage Agreements. This type of research is juridical normative using reports, because it will conceptualize the law as what is written in the regulations by analyzing decisions, specifications descriptive analytical research, data collection methods using literature and case studies, data analysis methods using qualitative analysis methods. It is known that the implementation of the marriage agreement made between the Plaintiff and Defendant I is not in accordance with the contents of the agreement and has never been registered at the Office of Population and Civil Registry and the Registrar's Office of the District Court. In the Supreme Court decision on appeal of PN.Tuban Number 25/Pdt.G/2013/PN.Tuban, the Panel of Judges decided to reject Defendant I's exception to the fullest, in the main case to grant some of the plaintiff's claim and sentence Defendant I, Defendant II, and Co-Defendant to be requested in this decision. Decisions of the Panel of Judges based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 29 and Article 35 and Civil Code Article 147, Article 149, and Article 152. Keywords : verdict;cassation; agreement; marriage Abstrak Analisis putusan MA atas kasasi putusan PN.Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tuban tentang Perjanjian Perkawinan, membahas mengenai latar belakang terjadinya sengketa perjanjian perkawinan dan analisis putusan tentang Perjanjian Perkawinan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, karena akan mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan menganalisis putusan, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi, metode analisis data  menggunakan metode analisis-kualitatif. Diketahui pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I tidak sesuai dengan isi perjanjian serta tidak pernah teregister di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Dalam putusan MA atas kasasi putusan PN.Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN. Tuban, Majelis Hakim memutuskan dalam eksepsi untuk menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya, dalam pokok perkara untuk mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini. Putusan Majelis Hakim berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 dan Pasal 35 serta KUH Perdata Pasal 147, Pasal 149, dan Pasal 152. Kata kunci : putusan; kasasi; perjanjian; perkawinan  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31072 10.14710/nts.v13i2.31072 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 531-545 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31072/17431 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/57707 2025-01-03T00:36:00Z notarius:LIT

Pertanggungjawaban Notaris dalam Akta Perjanjian Agar Mempunyai Kepastian Hukum Pertanggungjawaban Notaris dalam Akta Perjanjian Agar Mempunyai Kepastian Hukum Puspitasari, Maridza Bardriyah, Siti Malikhatun Notaris Notary; Agreement; and Law. Notaris Notary; Agreement; and Law. ABSTRACTAuthority of Notary are to make authentic deeds aimed at providing legal certainty. The problem discussed is the authority of a Notary regulated in UUJN and other laws has provided legal certainty in the deed made and the responsibilities of a Notary. Type of method is normative juridical and the research type is analytical descriptive. The data type is secondary data. The results of this research explain that the authority of a Notary and the responsibility of a Notary for a deed drawn up as a result of disharmony in the regulation of Notary authority in UUJN and other laws and regulations in order to achieve legal certainty. Harmonization of regulations will also protect Notary from their responsibilities in providing legal agreement.Keywords: Notary; Agreement; and Law.ABSTRAKNotaris berwenang dalam membuat akta autentik yang memiliki tujuan dalam memberikan kepastian hukum. Permasalahan yang dibahas ialah wewenang Notaris yang diatur dalam UUJN dan peraturan perundangan lain telah memberikan kepastian hukum pada pembuatan aktanya serta tanggung jawab Notaris. Metode penelitian yuridis normatif dan jenis penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Untuk jenis data yang dipakai yaitu data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan kewenangan Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan aktanya sebagai akibat disharmonisasi pengaturan kewenangan Notaris dalam UUJN dan peraturan perundangan lainnya agar tercapai kepastian hukum. Harmonisasi peraturan juga akan memberikan perlindungan bagi Notaris dari tanggung jawabnya dalam memberi kepastian hukum atas akta yang dibuat.Kata Kunci: Notaris; Akta Perjanjian; Hukum. ABSTRACTAuthority of Notary are to make authentic deeds aimed at providing legal certainty. The problem discussed is the authority of a Notary regulated in UUJN and other laws has provided legal certainty in the deed made and the responsibilities of a Notary. Type of method is normative juridical and the research type is analytical descriptive. The data type is secondary data. The results of this research explain that the authority of a Notary and the responsibility of a Notary for a deed drawn up as a result of disharmony in the regulation of Notary authority in UUJN and other laws and regulations in order to achieve legal certainty. Harmonization of regulations will also protect Notary from their responsibilities in providing legal agreement.Keywords: Notary; Agreement; and Law.ABSTRAKNotaris berwenang dalam membuat akta autentik yang memiliki tujuan dalam memberikan kepastian hukum. Permasalahan yang dibahas ialah wewenang Notaris yang diatur dalam UUJN dan peraturan perundangan lain telah memberikan kepastian hukum pada pembuatan aktanya serta tanggung jawab Notaris. Metode penelitian yuridis normatif dan jenis penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Untuk jenis data yang dipakai yaitu data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan kewenangan Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan aktanya sebagai akibat disharmonisasi pengaturan kewenangan Notaris dalam UUJN dan peraturan perundangan lainnya agar tercapai kepastian hukum. Harmonisasi peraturan juga akan memberikan perlindungan bagi Notaris dari tanggung jawabnya dalam memberi kepastian hukum atas akta yang dibuat.Kata Kunci: Notaris; Akta Perjanjian; Hukum. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/57707 10.14710/nts.v17i3.57707 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2143-2158 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/57707/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40067 2023-09-06T07:00:41Z notarius:LIT

Pemanfaatan Indikasi Geografis Kopi Robusta Oleh Pemegang Hak Indikasi Geografis Di Povinsi Lampung Mafiroh, Mirda Aprilia Cahyarini, Luluk Lusiati HKI utilization; robusta coffee; geographical indication AbstractThis research is based on the background of Lampung Robusta Coffee which is a mainstay product from the Lampung area whose consumers are also many from outside the region and even abroad. This study aims to determined how the Lampung farming community utilizes the acquisition of Geographical Indications for Lampung Robusta Coffee and how the role of the Lampung provincial government in optimizing the use of Geographical Indications for Lampung farming communities. The research method used is Juridical Empirical. The results revealed that the Lampung Farming Community used it by trading Lampung Robusta Coffee with the registered Geographical Indication name, so that the economy of the Lampung Farmer Community increased. Then, the role of the Lampung provincial government in optimizing the use of Geographical Indications by the Lampung Farming Community is to provide assistance and guidance to the Lampung Farming Community starting from coffee planting to post-harvest coffee so that coffee can grow well. The conclusion of this study is that the economy of the Lampung Farmer Community is increasing and the role of the Lampung provincial government is to provide assistance starting from coffee planting to post-coffee harvest so that coffee can grow well.Keywords: utilization; robusta coffee; geographical indicationAbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi karena Kopi Robusta Lampung merupakan produk andalan daerah Lampung dimana konsumennya juga banyak berasal dari luar daerah hingga ke luar negeri. Tujuan penelitian ini ialah guna mengidentifikasi bagaimana masyarakat petani Lampung memanfaatkan perolehan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung serta bagaimana peran pemerintah provinsi Lampung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis untuk masyarakat petani Lampung. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Masyarakat Petani Lampung memanfaatkannya dengan memperdagangkan Kopi Robusta Lampung dengan nama Indikasi Geografis yang terdaftar, sehingga perekonomian Masyarakat Petani Lampung meningkat. Peran pemerintah provinsi Lampung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Petani Lampung yakni memberi pendampingan serta pembinaan kepada Masyarakat Petani Lampung dimulai dari penanaman kopi sampai ke pasca panen kopi sehingga kopi mampu tumbuh dengan baik. Kesimpulan penelitian ini adalah perekonomian Masyarakat Petani Lampung semakin meningkat dan Peran pemerintah provinsi Lampung yaitu melakukan pendampingan dimulai dari penanaman kopi sampai ke pasca panen kopi sehingga kopi mampu tumbuh secara baik.Kata kunci: pemanfaatan; kopi robusta; indikasi geografis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40067 10.14710/nts.v16i2.40067 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 741-752 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40067/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/40067/8859 Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46036 2023-04-06T20:57:00Z notarius:LIT

Implementasi Penerbitan Sim D Bagi Penyandang Disabilitas Di Polrestabes Semarang Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi Novriansyah, Seko Cahyarini, Luluk Lusiati Hukum Kepolisian sim d; disabilities; polrestabes semarang. AbstractThe rights of persons with disabilities must be achieved so that persons with disabilities can play a role intheir social environment, and have independence in real izing their own welfare. The purpose of writing this journal is to determine the implementation of SIM D Issuance for Persons with Disabilities in Semarang Police and the obstacles faced by Polrestabes Semarang in the process of implementing SIM Dissuance for persons with disabilities based on the Chief of Police Regulation Number 9 of 20l2. The method used in this research is socio logical juridical research. with analytical descriptive specifications, the results of this study indicate that the issuance of SIM D for persons with disabilities atthe Semarang Police Station is in accordance with Police Regulation Number 9 of 20l2 but its implementation has not been optimal. Obstacles faced by the Semarang Police and its efforts:lack ofawareness of persons with disabilities on the importance of SIM D, it is necessary to socialize, ack of understanding of persons with disabilities about the procedures for the SIM D practicalexam,lack of understanding from the Semarang Police about the procedures for the SIM D practicalexam in obtaining SIM D services.Keywords: sim d; disabilities; polrestabes semarang. AbstrakHak penyandang disabilitas harus dicapaiagar penyandang disabilitas dapat berperan dalam lingkungan sosialnya, dan memiliki kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraannya sendiri. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui implementasi Penerbitan SIM D Penyandang Disabilitas di Polrestabes Semarang dan kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam proses pelaksanaan Penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 20l2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analitik, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan SIM D bagi penyandang disabiitas di Polrestabes Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 20l2 namun pelaksanaannya belum maksimal. Kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang dan upayanya: kurangnya kesadaran penyandang disabilitas akan pentingnya SIM D, maka perlu sosialisasi, kurangnya pemahaman penyandang disabilitas tentang tata cara ujian praktek SIM D, kurangnya pemahaman dari Polrestabes Semarang tentang tata cara ujian praktek SIM D dalam pelayanan perolehan SIM D.Kata kunci: sim d; disabilitas; polrestabes semarang Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46036 10.14710/nts.v15i1.46036 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 220-229 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46036/21402 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/83257 2026-04-08T21:18:51Z notarius:LIT

Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Minat Pasar Modal Erlina, Erlina Mahfudh, Afif Hukum Perusahaan Implementation; Financial Services Authority; Capital Markets ABSTRACTThe Covid-19 pandemic placed significant pressure on Indonesia’s capital market, prompting the government, within the existing legal framework, to adopt strategic policies to maintain stability, restore investor confidence, and increase public participation. This study aims to analyze the implementation of Financial Services Authority policies in supporting national economic recovery and to examine factors driving the rise in investors during the pandemic. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and qualitative descriptive analysis. The results show that policies implemented by the Financial Services Authority and Self-Regulatory Organizations effectively maintained market stability and supported economic recovery. The increase in investors was driven by adaptive policies, accelerated digitalization, and internal and external factors, strengthening the capital market’s role in economic recovery.Keywords: Implementation; Financial Services Authority; Capital Markets.ABSTRAKPandemi Covid-19 menyebabkan pelemahan signifikan pasar modal Indonesia yang mendorong pemerintah, melalui dasar hukum yang ada, untuk menetapkan kebijakan strategis guna menjaga stabilitas, memulihkan kepercayaan investor, dan meningkatkan partisipasi di pasar modal. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung perekonomian akibat Covid-19 di Indonesia guna meningkatkan minat pasar modal dan mengapa terjadi peningkatan jumlah investor di pasar modal pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Otoritas Jasa Keuangan bersama Self-Regulatory Organization efektif menjaga stabilitas pasar modal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan investor pasar modal didorong kebijakan, digitalisasi, dan faktor internal-eksternal, sehingga mendukung pemulihan ekonomi nasional.Kata Kunci: Implementasi; Otoritas Jasa Keuangan; Pasar Modal Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2026-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/83257 10.14710/nts.v19i1.83257 Notarius; Vol 19, No 1 (2026): Notarius; 261-279 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/83257/pdf Copyright (c) 2026 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28862 2020-03-05T00:00:31Z notarius:LIT

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN Mahardika Brata, Gusti Gema Perkawinan, Hukum Islam, Pembatalan Perkawinan Abstract This study discusses the factors causing marriages in the Sekayu Religious Court, Kebumen, Central Java. This research was conducted with normative juridical research methods. This research concludes that in the Sekayu Religious Court Decision Number 0012 / Pdt.G / 2016 / PA.Sky which contains granting the marriage cancellation request, the judge is of the opinion that the basis for submitting a marriage cancellation request has fulfilled the requirements for the marriage cancellation being decided. The applicant's grounds for submission are corroborated by the evidence shown to have fulfilled the conditions that apply in the Marriage Law No. 1 of 1974 and in the Compilation of Islamic Law. Keywords : Marriage, Islamic Law, Marriage Cancellation Abstrak Penelitian ini membahas faktor penyebab pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sekayu, Kebumen, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky yang berisi mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan, hakim berpendapat bahwa dasar pengajuan permohonan pembatalan perkawinan telah memenuhi syarat-syarat untuk bisa diputuskannya pembatalan perkawinan. Dasar-dasar pemohon mengajukan yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang ditunjukan telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku didalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan didalam Kompilasi Hukum Islam.  Kata Kunci : Perkawinan, Hukum Islam, Pembatalan Perkawinan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28862 10.14710/nts.v12i1.28862 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 433 - 451 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28862/16727 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42712 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Analisis Yuridis Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) (Studi Putusan KPPU Nomor 31/Kppu-M/2020) Analisis Yuridis Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) (Studi Putusan KPPU Nomor 31/Kppu-M/2020) Huda, Asrul Santoso, Budi Hukum Perusahaan notification; acquisition; kppu Hukum Perusahaan notification; acquisition; kppu AbstractIn the case of KPPU's Decision Number 31/KPPU-M/2020, according to KPPU, there was a delay in notification of the takeover of PT Tanjung Kreasi Parquet Industry shares by PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. This study aims to examine the regulation of the obligation to notify the takeover of shares in the perspective of business competition law and to analyze whether the KPPU's decision Number 31/KPPU-M/2020 is in accordance with the provisions of Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010. The research method in this study is the method normative juridical. The results of this study indicate that there is an obligation to give written notification to KPPU on the acquisition of shares with the aset value and/or sales value exceeding a certain amount no later than 30 (thirty) days from the date of the takeover. The sanction for late notification of share acquisition by PT Dharma Satya Nusantara, Tbk has complied with the provisions of Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010.Keywords: notification; acquisition; kppuAbstrakKasus Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020, menurut KPPU terjadi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha dan menganalisis apakah putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020 telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini diketahui adanya“kewajiban pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU atas pengambilalihan saham dengan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut. Sanksi keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010.Kata kunci: notifikasi; akuisisi; kppu AbstractIn the case of KPPU's Decision Number 31/KPPU-M/2020, according to KPPU, there was a delay in notification of the takeover of PT Tanjung Kreasi Parquet Industry shares by PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. This study aims to examine the regulation of the obligation to notify the takeover of shares in the perspective of business competition law and to analyze whether the KPPU's decision Number 31/KPPU-M/2020 is in accordance with the provisions of Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010. The research method in this study is the method normative juridical. The results of this study indicate that there is an obligation to give written notification to KPPU on the acquisition of shares with the aset value and/or sales value exceeding a certain amount no later than 30 (thirty) days from the date of the takeover. The sanction for late notification of share acquisition by PT Dharma Satya Nusantara, Tbk has complied with the provisions of Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010.Keywords: notification; acquisition; kppuAbstrakKasus Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020, menurut KPPU terjadi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha dan menganalisis apakah putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020 telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini diketahui adanya“kewajiban pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU atas pengambilalihan saham dengan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut. Sanksi keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010.Kata kunci: notifikasi; akuisisi; kppu Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42712 10.14710/nts.v16i3.42712 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1456-1470 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42712/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31306 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN TERKAIT AKTA YANG DIBUAT NOTARIS DI KOTA SEMARANG Zhahara, Sekarressie Pathria Santoso, Budi Prananingtyas, Paramita The notary position law and notary code of ethics require that the notary in carrying out his duties as a public official, in addition to being subject to the notary's position, must comply with the profession code and be responsible to the community it serves, MK Decision Number 49 / PUU - X / 2012, in calling the notary must obtain approval from the Notary Regional Supervisory Board. This research wants to see how the investigation carried out by the police related to the deed made by a notary in the city of Semarang, this research will also look at the pattern of police investigation in non-criminal snacks in legal protection for notaries related to the deed he made, then see how the model of legal protection for notaries who committed a crime related to the deed he made after the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012. This study uses a socio legal approach. Socio-legal legal research examines the factual implementation or implementation of legal provisions (legislation) on each particular legal event that occurs in the community in order to achieve the stated goals.Keywords: Investigations, Police Institutions, Deed Made by a Notary Public  Abstrak Undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris mengkehendaki agar notaris dalam menjalankan tugas menjadi pejabat umum, selain harus tunduk jabatan notaris harus tunduk pada kode profesi serta harus bertanggungjawab pada masyarakat yang dilayaninya, Putusan M K Nomor 49 / P U U – X / 2012, dalam pemanggilan notaris harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris. Penelitian ini ingin melihat bagamaimana pelaksanaan penyidikan oleh lembaga kepolisian terkait akta yang dibuat Notaris di Kota Semarang,  penelitian ini juga akan melihat pola penyidikan Polri dalam penganan tidak pidana dalam perlindungan hukum untuk notaris terkait dengan akta yang dibuatnya, kemudian melihat bagaimana model perlindungan hukum bagi notaris yang melakukan tindak pidana terkait dengan akta yang dibuatnya pasca Putusan MK No 49/ PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal. Penelitian hokum socio legal mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukumpositif  (perundang–undangan) secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu  yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan  yang  telah ditentukan. Kata Kunci :   Penyidikan, Lembaga Kepolisian,  Akta Yang Dibuat Notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-09-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31306 10.14710/nts.v13i2.31306 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 906-919 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31306/17552 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/61366 2024-12-31T08:18:31Z notarius:LIT

Pembagian Harta Warisan Bagi Anak di Luar Nikah Menurut KUHPerdata Tarumingkeng, Meilinda Yunanto, Yunanto Hukum Pewarisan Illegitimate Child; Inheritance Status ABSTRACTMarriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family.The purpose of this study is to analyze and explain how to deal with professional misconduct of notaries and evaluate the legal sociology of professional misconduct of notaries. The type of research conducted by the author is normative research, also known as doctrinal research. The results of the research obtained are that the provisions of the Civil Code (Civil Code) regarding the distribution of inheritance of children born out of wedlock are considered as legitimate children of their mother, but are not necessarily recognized as legitimate children by their biological father.Keywords: Illegitimate Child; Inheritance StatusABSTRAKPerkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan ketentuan KUHPerdata terhadap pembagian harta warisan anak lahir diluar pernikahan dan implikasi adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap status anak diluar nikah memiliki hak waris. Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal (doctrinal research). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap pembagian harta warisan anak yang lahir di luar pernikahan menurut dianggap sebagai anak sah dari ibunya, tetapi belum tentu diakui sebagai anak sah oleh ayah biologisnya.Kata Kunci: Anak Diluar Pernikahan; Status Waris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/61366 10.14710/nts.v17i3.61366 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2315-2328 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/61366/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5692 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL ADI SAPUTRA, ANGGI Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah.Tujuan dari penelitian  ini untuk mengkaji dan menganalisis konsep menurut Hukum Islam dalam pembagian harta bersama dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Tegal serta mengkaji dan menganalisis hambatan dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Tegal dan solusinya. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang tidak hanya menekankan kepada hukum saja tetapi juga kenyataan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembagian harta bersama akibat perceraian untuk saat ini sudah cukup baik dalam pelaksanaannya yakni harta asal kembali kepada masing-masing pihak yang membawanya kedalam perkawinan dan harta bersama di bagi 2 antara pihak suami dan pihak istri pasca perceraian. Ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97. Faktor-faktor yang menghambat dalam pembagian harta perkawinan, yaitu: Hambatan faktor Intern antara lain adalah tingkat kesadaran hukum para pihak dan faktor ekonomi. Hambatan faktor ekstern antara lain adalah: benda atau objek, tanggung jawab dari para pihak. Solusi dari hambatan tersebut adalah penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi di Kelurahan,kemudian melalui lembaga pengadilan jika keluran tidak berhasil memberikan solusi. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5692 10.14710/nts.v4i1.5692 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 18 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/35954 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kota Tasikmalaya Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kota Tasikmalaya Nugraha, Muhammad Iqbal Akbar M.S., Edith Ratna PPAT pejabat pembuat akta tanah sementara; camat PPAT pejabat pembuat akta tanah sementara; camat AbstractThe PPAT and PPATS formations in the city of Tasikmalaya have been fulfilled but the appointment of the head sub-district as PPATS is still being made, with the appointment of the head sub-district as PPATS the head sub-district has additional duties apart from being regional heads as well as PPATS. This study aims to determine the procedures for the appointment of a head sub-district as a temporary PPAT, as well as the obstacles that arise from the appointment of a head sub-district as a temporary PPAT. This research uses normative legal research methods. The results of the research are that in order to be appointed as Temporary PPAT, the sub-district head is obliged to attend education and training organized by the National Land Agency of the Republic of Indonesia, which can be implemented in collaboration with professional organizations for Land Deed Making Officials. The obstacle is that the sub-district head carries out the main and additional duties as regional head as well as the Temporary PPAT, so that in carrying out his duties the PPAT deed is not optimal.keywords: temporary land deed-making; head sub-districtAbstrakFormasi PPAT dan PPATS di wilayah kota tasikmalaya sudah terpenuhi namun penunjukan camat sebagai PPATS masih dilakukan, dengan ditunjuknya camat sebagai PPATS camat memiliki tugas tambahan selain sebagai kepala wilayah juga sebagai PPATS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara penunjukan camat sebagai PPAT Sementara, serta kendala yang timbul dari penunjukan camat sebagai PPAT Sementara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk dapat ditunjuk menjadi PPAT Sementara, maka camat wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan organisasi profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kendalanya adalah camat mengemban tugas pokok dan tugas tambahan sebagai kepala wilayah serta PPAT Sementara, sehingga dalam menjalankan tugasnya membuat akta PPAT tidak maksimal.kata kunci : pejabat pembuat akta tanah sementara; camat AbstractThe PPAT and PPATS formations in the city of Tasikmalaya have been fulfilled but the appointment of the head sub-district as PPATS is still being made, with the appointment of the head sub-district as PPATS the head sub-district has additional duties apart from being regional heads as well as PPATS. This study aims to determine the procedures for the appointment of a head sub-district as a temporary PPAT, as well as the obstacles that arise from the appointment of a head sub-district as a temporary PPAT. This research uses normative legal research methods. The results of the research are that in order to be appointed as Temporary PPAT, the sub-district head is obliged to attend education and training organized by the National Land Agency of the Republic of Indonesia, which can be implemented in collaboration with professional organizations for Land Deed Making Officials. The obstacle is that the sub-district head carries out the main and additional duties as regional head as well as the Temporary PPAT, so that in carrying out his duties the PPAT deed is not optimal.keywords: temporary land deed-making; head sub-districtAbstrakFormasi PPAT dan PPATS di wilayah kota tasikmalaya sudah terpenuhi namun penunjukan camat sebagai PPATS masih dilakukan, dengan ditunjuknya camat sebagai PPATS camat memiliki tugas tambahan selain sebagai kepala wilayah juga sebagai PPATS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara penunjukan camat sebagai PPAT Sementara, serta kendala yang timbul dari penunjukan camat sebagai PPAT Sementara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk dapat ditunjuk menjadi PPAT Sementara, maka camat wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan organisasi profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kendalanya adalah camat mengemban tugas pokok dan tugas tambahan sebagai kepala wilayah serta PPAT Sementara, sehingga dalam menjalankan tugasnya membuat akta PPAT tidak maksimal.kata kunci : pejabat pembuat akta tanah sementara; camat Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/35954 10.14710/nts.v15i2.35954 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 638-648 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/35954/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/32815 2022-04-29T09:01:00Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29132 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

PENYALAHGUNAAN RUMAH DINAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA Indriani, Evita Ayu Santoso, Budi irawati, Irawati Abstract An overview of the regulation sanctions for violations of abuse of official housing and an overview of the procedure for resolving disputes for abuse of official housing, all based on Law Number 1 of 2004, also an overview of the problems encountered in resolving disputes for abuse of official housing on Jalan Ciremai No. 22, Bogor City and its settlement efforts. The nature of the research used in this paper is analytical descriptive. Data collection methods in this study include the Arrangement and Library Research and Field Research. This research are further processed qualitatively, using words so that systematic and accountable discussions are obtained. Determination of the sanctions included in several types of administrative sanctions. Procedure for settling disputes over misuse of official housing based on Law Number 1 of 2004 is based on Article 59 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury. Keywords : official residence, state treasury, abuse Abstrak Penerapan sanksi pelanggaran penyalahgunaan rumah dinas dan mengenai prosedur penyelesaian sengketa penyalahgunaan rumah dinas dilakukan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004, dan begitu pula gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa penyalahgunaan rumah dinas di Jalan Ciremai Nomor 22, Kota Bogor dan upaya penyelesaiannya. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi Pengaturan dan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini selanjutnya diolah secara kualitatif, yaitu dengan mengunakan kata-kata sehingga diperoleh pembahasan yang sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan sanksi termasuk ke dalam beberapa jenis dari sanksi administrasi. Prosedur penyelesaian sengketa penyalahgunaan rumah dinas berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kata kunci : rumah dinas; perbendaharaan negara; penyalahgunaan  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29132 10.14710/nts.v12i2.29132 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 866-882 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29132/16791 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44094 2024-04-30T09:15:53Z notarius:LIT

Prinsip Syariah Dalam Akta Notaris Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Ma'al Ijarah Prinsip Syariah Dalam Akta Notaris Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Ma'al Ijarah Azkiya, Azka Pujiono, Pujiono Akta Notaris sharia; notary public; musharaka mutanaqishah. Akta Notaris sharia; notary public; musharaka mutanaqishah. AbstrakMusyarakah contract in Islamic banking is the right choice for people who want to buy a house through a Home Ownership Loan through a cooperation agreement between the customer and the bank. This type of normative judicial research is through a case approach, because this research wants to imagine the concept of law as something written in the regulations, invitation with related literature. The research spesification is descriptive analysis. Secondary data is the type of data used in this study. The role of notary in making a financing agreement deed at a sharia bank is that in terms of financing, it always requires a contract that contains a complete caluse that guarantees legal certainty and legal protection. Then the Sharia Principles are the foundation of every islamic bank activity, and are the difference between Islamic bank and conventional banks. Based on the “Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council 73/DSN-MUI/XI/2008” and the decision of the “MUI National Sharia Council 01/DSN-MUI/XI/2013 Musyarakah Mutanaqishah is applied based on the principle of syirkah ‘inan”, where the captial portion the bank reduces the customer.Kata kunci: sharia; notary public; musharaka mutanaqishah.AbstrakAkad Musyarakah di perbankan syariah saya menjadi solusi yang tepat untuk masyarakat yang bermaksud membeli rumah melalui Kredit Pemilik Rumah (KPR) melalui perjanjian kerja sama antara Nasabah dengan Bank. Jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kasus, sebab penelitian ini ingin menunjukkan konsep hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan literatur terkait. Spesifikasi penelitian yakni deskriptif analitis. Data sekunder adalah klasifikasi data yang dipakai didalam penelitian ini. Sebagai Notaris, pada saat proses pembuatan akta akad pembiayaan di bank syariah, kerap kali dibutuhkan sebuah perjanjian yang mengandung klausul yang sangat lengkap demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum. Asas Syariah merupakan pondasi/dasar dari segala aktivitas perbankan syariah, dan yang membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 dan keputusan Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 Musyarakah Mutanaqisah diaplikasikan berdasarkan asas syirkah ‘inan, adapun penjabarannya yaitu bagian modal bank dikurangi oleh pembeli komersial berturut-turut atau pemindah tangan ke pelanggan/nasabah.Kata kunci: syariah; notaris; musyarakah mutanaqishah. AbstrakMusyarakah contract in Islamic banking is the right choice for people who want to buy a house through a Home Ownership Loan through a cooperation agreement between the customer and the bank. This type of normative judicial research is through a case approach, because this research wants to imagine the concept of law as something written in the regulations, invitation with related literature. The research spesification is descriptive analysis. Secondary data is the type of data used in this study. The role of notary in making a financing agreement deed at a sharia bank is that in terms of financing, it always requires a contract that contains a complete caluse that guarantees legal certainty and legal protection. Then the Sharia Principles are the foundation of every islamic bank activity, and are the difference between Islamic bank and conventional banks. Based on the “Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council 73/DSN-MUI/XI/2008” and the decision of the “MUI National Sharia Council 01/DSN-MUI/XI/2013 Musyarakah Mutanaqishah is applied based on the principle of syirkah ‘inan”, where the captial portion the bank reduces the customer. Kata kunci: sharia; notary public; musharaka mutanaqishah.AbstrakAkad Musyarakah di perbankan syariah saya menjadi solusi yang tepat untuk masyarakat yang bermaksud membeli rumah melalui Kredit Pemilik Rumah (KPR) melalui perjanjian kerja sama antara Nasabah dengan Bank. Jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kasus, sebab penelitian ini ingin menunjukkan konsep hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan literatur terkait. Spesifikasi penelitian yakni deskriptif analitis. Data sekunder adalah klasifikasi data yang dipakai didalam penelitian ini. Sebagai Notaris, pada saat proses pembuatan akta akad pembiayaan di bank syariah, kerap kali dibutuhkan sebuah perjanjian yang mengandung klausul yang sangat lengkap demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum. Asas Syariah merupakan pondasi/dasar dari segala aktivitas perbankan syariah, dan yang membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 dan keputusan Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 Musyarakah Mutanaqisah diaplikasikan berdasarkan asas syirkah ‘inan, adapun penjabarannya yaitu bagian modal bank dikurangi oleh pembeli komersial berturut-turut atau pemindah tangan ke pelanggan/nasabah.Kata kunci: syariah; notaris; musyarakah mutanaqishah. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44094 10.14710/nts.v17i1.44094 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 219-231 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44094/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39103 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Perwujudan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sebagai Cerminan Asas Keseimbangan Herawati, Novi Setiawati, Ro'fah Cahyaningtyas, Irma Abstract In industrial relations, disputes between employers and workers often occur, especially in matters of interest. The aim of this article is to examine realization of industrial relations dispute resolution as a reflection of the principle of balance. This article uses normative juridical research methods and descriptive research specifications. This article explains the reflection of the principle of balance for parties in industrial relations disputes, which prioritizes through negotiations to seek consensus, namely through bipartite, conciliation, arbitration and mediation without having to go through court channels as regulated in Law Number 2 of 2004. In the Industrial Relations Court, application of the principle of audi et alteram partem can be a reflection of the principle of balance, as seen in Article 93 paragraph (1) and (3) of Law No.2 of 2004 which states that the postponement of the trial due to absence of one of parties or parties is given as much as a maximum of 2 (two) times of postponement, this is intended so that the absent party can be given another opportunity to attend the trial to hear testimony and defense so that the judge can hear testimony from both parties equally. Keywords: balance principle; dispute; industrial relations Abstrak Permasalahan antara pengusaha dan pekerjanya di dunia industri tidak dapat dihindari. Hal tersebut lebih terkait dalam hal kepentingan Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji perwujudan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai cerminan asas keseimbangan. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Artikel ini menjelaskan mengenai cerminan asas keseimbangan bagi pihak yang beperkara dalam perselisihan hubungan industrial yang lebih mengutamakan dengan melalui perundingan untuk mencari mufakat yaitu melalui bipartit, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi tanpa harus melalui jalur pengadilan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004. Pada Pengadilan Hubungan Industrial, penerapan asas audi et alteram partem dapat merupakan cerminan asas keseimbangan, terlihat pada Pasal 93 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sidang dapat ditunda ketika salah satu pihak atau pihak lain yang terkait tidak hadir, paling banyak 2 (dua) kali penundaan, hal tersebut bertujuan agar pihak yang tidak hadir tersebut dapat diberi kesempatan sekali lagi untuk hadir di persidangan guna didengar keterangan dan pembelaannya agar hakim dapat mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara seimbang. Keywords: asas keseimbangan; perselisihan; hubungan industrial Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-03-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39103 10.14710/nts.v14i1.39103 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 428 - 443 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39103/19609 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/52526 2025-06-29T16:26:14Z notarius:LIT

Legalitas Akta Notaris dalam Pembuatan Cyber Notaris Puja Amarel, Kevinski Albilade Mahfud, Muh. Afif Hukum Kenotariatan: Hukum Teknologi Informasi; Hukum Pembuktian Notary Deed; Cyber Notary; EIT Law ABSTRACTThe role of  notary is  using the cyber notary concept to create a service is fast, precise and efficient, but notarial deeds use cyber notary not have perfect proof like authentic deeds. The research methodology used in research is normative juridical because regulated in statutory regulations that regulate concept of cyber notaries. The technique used library research, which a way of obtaining data through library research. The results of research indicate that notarial deeds use electronic deeds not have all  documentation that original deeds have. The notary not meet the criteria for authenticity his deed as regulated in Article 1868 of the Civil Code. Notarial deeds made electronically lack the legal certainty regulated in the UUJN in connection with the new UUJN, the ITE Law.Keywords: Notary Deed; Cyber Notary; EIT LawABSTRAKPeran notaris dalam menggunakan konsep cyber notary agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efesien, tetapi akta notaris yang menggunakan cyber notary tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dikarenakan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konsep cyber notaris. Teknik yang dipergunakan yaitu dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dimana suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta notaris yang menggunakan akta elektronik tidak memiliki semua dokumentasi yang dimiliki oleh akta asli. Notaris tidak memenuhi kriteria dalam keaslian akta nya yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Akta notaris yang dibuat secara elektronik kurang memiliki kepastian hukum diatur dalam UUJN sehubungan dengan UUJN yang baru, UU ITE.Kata Kunci: Akta Notaris; Notaris Siber; UU ITE Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/52526 10.14710/nts.v18i2.52526 Notarius; Vol 18, No 2 (2025): Notarius; 426-442 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/52526/pdf Copyright (c) 2025 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5891 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PERTANGGUNGJAWABAN PEGADAIAN SYARIAH (MURTAHIN) DALAM HAL OBJEK GADAI (MARHUN) HILANG ATAU RUSAK DIHUBUNGKAN DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR : 25/DSN-MUI/III/2002 HIDAYATI, ETY Tujuan Perum Pegadaian adalah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yaitu KUHPerdata dan Pandhuis Reglement Stb.1982 Nomor.81 tentang Aturan Dasar Pegadaian (ADP) (Das Sollen). Dalam perkembangannya, Perum Pegadaian mengeluarkan berbagai pinjaman selain gadai biasa yakni antara lain Pegadaian Syariah (Das Sein). Problem yang diangkat dalam Tesis ini adalah  Mekanisme dan dasar pertanggungjawaban Pegadaian Syariah (Murtahin) apabila objek gadai (Marhun) hilang atau rusak yang tidak diperjanjikan dihubungkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Konsep Ideal Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah untuk menjaga Objek Gadai dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memperolah gambaran lengkap tentang  mekanisme dan dasar  pertanggungjawaban Pegadaian Syariah dalam hal mahrun rusak  atau hilang. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normative, dengan menitik beratkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang hasilnya di analisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa hal yang dilakukan Pegadaian Syariah dalam mekanisme pertanggungjawabannya terhadap barang gadai/marhun yang rusak atau hilang. Pertanggungjawaban tentu dilakukan dan dibedakan berdasarkan jenis barang jaminan, kemudian besarnya gantirugi, tatacara klaim atas gantirugi, dimana kesemua hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa lebih dirugikan atas adanya kejadian tersebut. Antisipasi yang  dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah selain dari tempat penyimpanan juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang gadai/marhun, dimana asurani ini tidak dibebankan kepada nasabah melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Syariah dan asuransi. Saran dari penelitian ini adalah harus adanya kesamaan persepsi/pandangan antara pihak Pegadaian Syariah dan Nasabah (Murtahin) tentang besarnya penggantian uang atas barang gadai (marhun) yang rusak atau hilang. Selain itu diusahakan agar ada kerjasama dengan pihak perusahaan asuransi syariah dalam  memberikan perlindungan terhadap barang gadai yang rusak / hilang agar pihak nasabah memperoleh perlindungan hukum atas barang yang digadaikannya. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5891 10.14710/nts.v4i1.5891 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 46 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29165 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

KENDALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH Ari Bowo, Kurniadi Santoso, Budi Maharani Sukma, Novira Abstract The protected forest is a place to develop conservation areas to preserve nature and protect wild animals and endangered animals. Based on the theory of justice in the preservation of protected forests as a coveted in the law, especially relating to rights and obligations in state relations. Delegation of authority from the central government to the regions in the context of policymakers and regulations for the utilization of forest resources and its preservation may not deviate and conflict with the law. The protected forest as an asset of valuable resources should be able to achieve the maximum utilization felt by most people. Yogyakarta Forest Management Unit (KPH) in the management of production forests and protected forests in Gunungkidul Regency only includes 2 (two) mechanisms, namely by way of self-management and licensing. Not all laws and regulations relating to Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH. Several ministerial regulations related to the duties of the KPH have not yet regulated and/or did not explicitly mention the role of the KPH as the operator of forest management at the site level. So far, most conflicts occur because of overlapping tenure (land ownership claims) and land use (land use). Keywords : the protected forest, conservation, delegation of authority Abstrak Hutan lindung adalah sebagai tempat pengembangan daerah konservasi untuk memelihara kelestarian alam serta perlindungan terhadap hewan liar dan satwa langka . Berdasarkan teori keadilan dalam pelestarian hutan lindung sebagai suatu yang didambakan dalam hukum terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Pelimpahan wewenang dari  pusat kedaerah dalam rangka pembuat kebijakan dan aturan untuk pemanfaatan sumber daya hutan dan pelestariannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan undang-undang.Hutan lindung sebagai aset sumber daya yang berharga sepatutnya dapat mencapai pemanfaatan yang maksimal dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta dalam pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Kabupaten Gunungkidul baru mencakup 2 (dua) mekanisme yaitu dengan cara swakelola dan perizinan. Belum semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengelolaan hutan melibatkan KPH. Beberapa peraturan menteri terkait tupoksi KPH belum mengatur dan/atau tidak secara eksplisit menyebutkan peran KPH sebagai operator pengelolaan hutan di tingkat tapak.Selama ini sebagian besar konflik terjadi karena tumpang tindih penguasaan (klaim kepemilikan lahan) dan pemanfaatan lahan (land use). Kata kunci : hutan lindung, pelestarian, pelimpahan wewenang.  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-03-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29165 10.14710/nts.v13i1.29165 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 85-96 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29165/16815 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/62808 2024-04-30T17:14:48Z notarius:LIT

Penyelenggaraan Perkawinan Suku Anak Dalam Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia Penyelenggaraan Perkawinan Suku Anak Dalam Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia Musyafah, Aisyah Ayu Sabila, Salsa Hukum adat; Hukum Perkawinan; adat law; marriage; anak dalam tribe Hukum adat; Hukum Perkawinan adat law; marriage; anak dalam tribe AbstractThe Anak Dalam Tribe traditional marriage is part of the marriages that exist in Indonesia, where this marriage has differences with the concept of marriage as stated in Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Therefore, this research aims to find out what differences exist between traditional marriages. Anak Dalam tribe with Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Methodology is normative juridical law with data collection techniques in the form of literature studies and the type of research is comparative analytical descriptive. Based on the results of research taken by the author, it can be concluded that there are many differences with Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, that is from the beliefs and differences in the concepts of wali and marriage witnesses.Keywords: adat law; marriage; anak dalam tribe AbstrakPerkawinan adat Suku Anak Dalam merupakan bagian dari perkawinan yang ada di Indonesia, dimana perkawinan tersebut mempunyai perbedaan dengan konsep perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan apa saja yang ada antara perkawinan adat Suku Anak Dalam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metodologi penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis komparatif. Berdasarkan hasil dari penelitian yang diambil oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dari aliran kepercayaan, batas usia, perbedaan konsep wali dan saksi perkawinan, dan tidak dicatatnya perkawinan mereka dalam catatan sipil. Menjawab rumusan masalah yang kedua yakni faktor penyebab yang membuat Suku Anak Dalam harus menikah dalam usia muda adalah untuk menghindari perzinahan, karena menganut matrilineal dan kurangnya pengetahuan akan larangan perkawinan semenda.Keywords: hukum adat; perkawinan; suku anak dalam. AbstractThe Anak Dalam Tribe traditional marriage is part of the marriages that exist in Indonesia, where this marriage has differences with the concept of marriage as stated in Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Therefore, this research aims to find out what differences exist between traditional marriages. Anak Dalam tribe with Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Methodology is normative juridical law with data collection techniques in the form of literature studies and the type of research is comparative analytical descriptive. Based on the results of research taken by the author, it can be concluded that there are many differences with Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, that is from the beliefs and differences in the concepts of wali and marriage witnesses.Keywords: adat law; marriage; anak dalam tribe AbstrakPerkawinan adat Suku Anak Dalam merupakan bagian dari perkawinan yang ada di Indonesia, dimana perkawinan tersebut mempunyai perbedaan dengan konsep perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan apa saja yang ada antara perkawinan adat Suku Anak Dalam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metodologi penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis komparatif. Berdasarkan hasil dari penelitian yang diambil oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dari aliran kepercayaan, batas usia, perbedaan konsep wali dan saksi perkawinan, dan tidak dicatatnya perkawinan mereka dalam catatan sipil. Menjawab rumusan masalah yang kedua yakni faktor penyebab yang membuat Suku Anak Dalam harus menikah dalam usia muda adalah untuk menghindari perzinahan, karena menganut matrilineal dan kurangnya pengetahuan akan larangan perkawinan semenda.Keywords: hukum adat; perkawinan; suku anak dalam. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/62808 10.14710/nts.v17i1.62808 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 596-608 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/62808/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43753 2023-04-07T08:23:00Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penitipan Uang Di Pengadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Tanah Di Pltu Batang Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penitipan Uang Di Pengadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Tanah Di Pltu Batang Putratama, Galang Rizki Setyowati, Ro’fah Prasetyo, Mujiono Hafidh Hukum Agraria Public Interest; Custody of Compensation hukum Agraria Public Interest; Custody of Compensation Land basically does not experience growth or increase in number, but as time goes on, the available land or land becomes less and less due to the increasing number of people who need the land. Every development certainly requires land, but not everyone is willing to sell the land while the development must continue so that a path is taken that indirectly forces those who have the right to sell their land, one of which is by way of depositing compensation in court. This study uses a Normative Empirical approach. The implementation of the deposit of compensation in the Court must pass the stages of determining the status of the public interest, in order to provide a sense of justice for all parties. This public interest is based on previous decisions from related parties and through several stages in land acquisition that must be met, as well as legal protection that can be taken, namely by filing an objection in accordance with Supreme Court Regulation Number 3 of 2016 concerning Procedures for Filing Objections and Depositing Compensation. Losses to the District Court in the Procurement of Land for Development in the Public Interest.Keywords : Public Interest; Custody of CompensationAbstrakTanah pada dasarnya tidak mengalami perkembangan atau penambahan jumlah, namun semakin berkembangnya zaman tanah atau lahan yang tersedia semakin sedikit karena bertambahnya jumlah manusia yang membutuhkan tanah tersebut. Setiap pembangunan tentu membutuhkan lahan, namun tidak semua orang berkenan untuk menjual tanah tersebut sedangkan pembangunan harus tetap dijalankan sehingga ditempuhlah jalan yang secara tidak langsung memaksa pihak yang mempunyai hak untuk menjual tanahnya, salah satunya dengan cara penitipan ganti rugi di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris. Pelaksanaan penitipan ganti kerugian di Pengadilan harus melewati tahapan penetapan status kepentingan umum, guna memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Kepentingan umum ini didasarkan pada penetapan sebelumnya dari para pihak terkait dan melalui beberapa tahapan dalam pembebasan tanah yang harus dipenuhi, serta perlindungan hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan mengajukan keberatan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  Kata Kunci: Kepentingan Umum; Penitipan Ganti Kerugian AbstractLand basically does not experience growth or increase in number, but as time goes on, the available land or land becomes less and less due to the increasing number of people who need the land. Every development certainly requires land, but not everyone is willing to sell the land while the development must continue so that a path is taken that indirectly forces those who have the right to sell their land, one of which is by way of depositing compensation in court. This study uses a Normative Empirical approach. The implementation of the deposit of compensation in the Court must pass the stages of determining the status of the public interest, in order to provide a sense of justice for all parties. This public interest is based on previous decisions from related parties and through several stages in land acquisition that must be met, as well as legal protection that can be taken, namely by filing an objection in accordance with Supreme Court Regulation Number 3 of 2016 concerning Procedures for Filing Objections and Depositing Compensation. Losses to the District Court in the Procurement of Land for Development in the Public Interest.Keywords : Public Interest; Custody of CompensationAbstrakTanah pada dasarnya tidak mengalami perkembangan atau penambahan jumlah, namun semakin berkembangnya zaman tanah atau lahan yang tersedia semakin sedikit karena bertambahnya jumlah manusia yang membutuhkan tanah tersebut. Setiap pembangunan tentu membutuhkan lahan, namun tidak semua orang berkenan untuk menjual tanah tersebut sedangkan pembangunan harus tetap dijalankan sehingga ditempuhlah jalan yang secara tidak langsung memaksa pihak yang mempunyai hak untuk menjual tanahnya, salah satunya dengan cara penitipan ganti rugi di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris. Pelaksanaan penitipan ganti kerugian di Pengadilan harus melewati tahapan penetapan status kepentingan umum, guna memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Kepentingan umum ini didasarkan pada penetapan sebelumnya dari para pihak terkait dan melalui beberapa tahapan dalam pembebasan tanah yang harus dipenuhi, serta perlindungan hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan mengajukan keberatan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  Kata Kunci: Kepentingan Umum; Penitipan Ganti Kerugian Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43753 10.14710/nts.v14i2.43753 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 833-850 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43753/20776 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/70377 2025-09-28T21:37:16Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Hak Merek UMKM: Studi Lumpia Cenol Semarang Arya Nurudin, Ikhsan Bintang Santoso, Budi Hukum HaKI; Hukum Perdata Legal Protection; Trademark; MSMEs ABSTRACTVarious types of MSME products require legal protection, including food, beverages, and other products. One example is a traditional Semarang snack called Lumpia Cenol. This study aims to examine the legal protection for the trademark rights of MSME "Lumpia Cenol" in Semarang based on Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications and the legal consequences arising after the registration of the "Lumpia Cenol" trademark. The research employs an empirical juridical method. The findings indicate that trademark registration under Law No. 20 of 2016 grants exclusive legal protection, including exclusive usage rights and legal remedies for infringements. Challenges such as a lack of legal awareness and registration costs must be addressed through education and government support to ensure sustainable MSME growth.Keywords: Legal Protection; Trademark; MSMEs.ABSTRAKBerbagai jenis produk UMKM perlu mendapatkan perlindungan, baik itu produk makanan, minuman, maupun produk lainnya. Contohnya, produk cemilan khas Semarang, yaitu lumpia yang diberi nama Lumpia Cenol. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak merek UMKM 'Lumpia Cenol' di Semarang berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan akibat hukum yang timbul setelah pendaftaran merek Produk Merek Lumpia Cenol Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum eksklusif kepada pemegang merek, meliputi hak penggunaan eksklusif dan upaya hukum terhadap pelanggaran. Kendala seperti kurangnya pemahaman hukum dan biaya pendaftaran merek perlu diatasi melalui edukasi dan dukungan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Merek; UMKM. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-09-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/70377 10.14710/nts.v18i3.70377 Notarius; Vol 18, No 3 (2025): Notarius; 865-884 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/70377/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23127 2020-04-17T13:23:57Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BPJS KESEHATAN DALAM PROSEDUR PEMBEDAHAN YANG BIAYA PENGOBATANNYA MELEBIHI TARIF INA CBGs Fitriyani, Kelda Ayu AbstractThere are still shortcomings in the implementation of BPJS Kesehatan in Indonesia. One of them is about the tariff system of INA CBGs. This system is a "package" payment system based on the illness of the patient. If patients are required to undergo surgical procedures that cost is not small. So how is the legal protection obtained by the patient if the cost incurred exceeds the established rates of INA CBGs. This study aims to determine and analyze the legal basis for determining patient rates on medical actions in hospitals by BPJS Kesehatan based on INA CBGs and how about the legal protection of BPJS Kesehatan patients in surgical procedures whose medical expenses exceed the tariff of INA CBGs. Approach method used in this research is  juridical empirical with descriptive research specification analysis. From the results of the study, regarding the cost of hospital treatment of patients surgical procedures that exceed the rate of INA CBGs, the excess costs will not be charged to patients BPJS Kesehatan but will still be borne by BPJS Health. This can happen because BPJS Kesehatan uses the principle of gotong royong by providing legal protection consistently based on the provisions of Article 4 of Law Number 8 Year 1999.  AbstrakDewasa ini masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan di Indonesia. Salah satunya mengenai sistem tarif INA CBGs. Sistem ini merupakan sistem pembayaran dengan sistem "paket", berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Terlebih lagi jika pasien diharuskan menjalani prosedur pembedahan yang biayanya tidak sedikit. Sehingga bagaimana pasien dapat memperoleh perlindungan hukum apabila biaya yang dikeluarkan melebihi tarif INA CBGs yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penentuan tarif pasien terhadap tindakan medis di Rumah sakit oleh BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien BPJS Kesehatan dalam prosedur pembedahan yang biaya pengobatannya melebihi tarif INA CBGs. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal biaya perawatan rumah sakit pasien prosedur pembedahan yang melebihi tarif INA CBGs, kelebihan biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada pasien BPJS Kesehatan melainkan akan tetap ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan BPJS Kesehatan menggunakan prinsip gotong royong. BPJS Kesehatan memberikan perlindungan hukum dengan berlandaskan Pasal 4 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga BPJS Kesehatan menanggung semua biaya pengobatan yang dibutuhkan masyarakat tanpa dipungut biaya lagi selain iuran per bulan   Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2018-05-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23127 10.14710/nts.v11i1.23127 Notarius; Vol 11, No 1 (2018): Notarius; 85-99 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23127/15084 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41748 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Legalitas Cover Lagu “Lagi Syantik” Pada Channel Youtube (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020) Legalitas Cover Lagu “Lagi Syantik” Pada Channel Youtube (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020) Prabowo, Veri Yuniarto Wisnaeni, Fifiana HaKI cover lagu; hak cipta; putusan hakim Hukum HaKI song covers; copyright; verdict AbstractOften song covers on Youtube so easily changing music arrangement and genre of song work to appear as if it were theirs, without permission of songwriter. As happened in case of song covers in the Supreme Court Decision Number 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. This study aims to determine legality of song covers based on Copyright Law and to find out whether Judge's decision on song covers “Lagi Syantik” has fulfilled legal protection. This research uses normative legal research methods. Results of this study found that legality of song covers on social media can be referred to as fair use doctrine contained in Article 43 letter d of Copyright Law. This means that song covers on social media can be categorized as legal, if person who song covers: first, does not get commercial benefits; and second, get permission from copyright owner. In this research case study, Plaintiff is not harmed because income from song covers "Lagi Syantik" falls to WAMI as creator's collective management agency in Indonesia, not to Defendants, so song cover act by Defendant are non-commercial activities. Supreme Court Decision Number 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 which upholds the Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst has fulfilled legal protection.Keywords: song covers; copyright; verdictAbstrakSeringkali pembawa cover lagu di Youtube dengan mudah mengubah aransemen musik dan genre karya lagu menjadi seolah-olah miliknya, tanpa seizin pencipta lagu. Seperti yang terjadi pada kasus cover lagu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Penelitian ini bertujuan mengetahui legalitas terhadap cover lagu berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan mengetahui apakah putusan Hakim terhadap cover lagu “Lagi Syantik” sudah memenuhi perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa legalitas cover lagu pada media sosial dapat dirujuk sebagaimana doktrin fair use yang termaktub pada Pasal 43 huruf d UUHC. Artinya cover lagu pada media sosial dapat dikategorikan legal, jika pelaku yang mengcover lagu tersebut: pertama, tidak mendapatkan keuntungan komersial; dan kedua, mendapatkan ijin dari pemilik hak cipta. Dalam studi kasus penelitian ini, penggugat tidak dirugikan, karena pendapatan dari cover lagu “Lagi Syantik” jatuh kepada WAMI selaku lembaga manajemen kolektif pencipta di Indonesia, bukan kepada Para Tergugat, sehingga tindakan cover lagu oleh Tergugat adalah kegiatan non-komersial. Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah memenuhi perlindungan hukum.Kata kunci: cover lagu; hak cipta; putusan hakim AbstractOften song covers on Youtube so easily changing music arrangement and genre of song work to appear as if it were theirs, without permission of songwriter. As happened in case of song covers in the Supreme Court Decision Number 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. This study aims to determine legality of song covers based on Copyright Law and to find out whether Judge's decision on song covers “Lagi Syantik” has fulfilled legal protection. This research uses normative legal research methods. Results of this study found that legality of song covers on social media can be referred to as fair use doctrine contained in Article 43 letter d of Copyright Law. This means that song covers on social media can be categorized as legal, if person who song covers: first, does not get commercial benefits; and second, get permission from copyright owner. In this research case study, Plaintiff is not harmed because income from song covers "Lagi Syantik" falls to WAMI as creator's collective management agency in Indonesia, not to Defendants, so song cover act by Defendant are non-commercial activities. Supreme Court Decision Number 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 which upholds the Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst has fulfilled legal protection.Keywords: song covers; copyright; verdictAbstrakSeringkali pembawa cover lagu di Youtube dengan mudah mengubah aransemen musik dan genre karya lagu menjadi seolah-olah miliknya, tanpa seizin pencipta lagu. Seperti yang terjadi pada kasus cover lagu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Penelitian ini bertujuan mengetahui legalitas terhadap cover lagu berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan mengetahui apakah putusan Hakim terhadap cover lagu “Lagi Syantik” sudah memenuhi perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa legalitas cover lagu pada media sosial dapat dirujuk sebagaimana doktrin fair use yang termaktub pada Pasal 43 huruf d UUHC. Artinya cover lagu pada media sosial dapat dikategorikan legal, jika pelaku yang mengcover lagu tersebut: pertama, tidak mendapatkan keuntungan komersial; dan kedua, mendapatkan ijin dari pemilik hak cipta. Dalam studi kasus penelitian ini, penggugat tidak dirugikan, karena pendapatan dari cover lagu “Lagi Syantik” jatuh kepada WAMI selaku lembaga manajemen kolektif pencipta di Indonesia, bukan kepada Para Tergugat, sehingga tindakan cover lagu oleh Tergugat adalah kegiatan non-komersial. Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah memenuhi perlindungan hukum.Kata kunci: cover lagu; hak cipta; putusan hakim Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41748 10.14710/nts.v16i1.41748 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 310-326) 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41748/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30479 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

KEBIJAKAN PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PERUMAHAN DI KABUPATEN TEGAL PASCA PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PEJAGAN-PEMALANG Rachma, Hanum Asyiffa Roisah, Kholis Prasetyo, Mujiono Hafidh The Regional Government of Tegal Regency, needs to respond quickly to avoid the conversion of productive land in the agricultural sector, namely by making policies/regulations for land stewardship, after the construction of the Pejagan-Pemalang toll road. To find out more about land use management in Tegal Regency after the Pejagan-Pemalang toll road construction, the writer is interested in how the Tegal Regency Government Policy in Determining Land Locations for Housing Sector Development After the Construction of Pejagan-Pemalang Toll Road. This research uses a normative approach with data sources on secondary data obtained by literature study and analyzed based on legal theory and statutory provisions. The policy of the Tegal Regency Government in the determination of land location permits for housing construction after the construction of the Pejagan-Pemalang toll road is an industrial location permit and is supported by sustainable agriculture and environmentally friendly tourism.Keywords: policy; land use planning; pejagan-pemalang toll roadAbstrakPemerintah Daerah Kabupaten Tegal, perlu merespon secara cepat untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan-lahan produktif dalam sektor pertanian, yaitu dengan membuat kebijakan/regulasi untuk penatagunaan tanah, pasca pembangunan jalan tol ruas Pejagan-Pemalang. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai penatagunaan lahan di Kabupaten Tegal pasca pembangunan jaln tol ruas Pejagan-Pemalang ini maka penulis tertarik dengan bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sektor Perumahan Pasca Pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan-Pemalang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan sumber data pada data sekunder yang diperoleh dengan cara studi pustaka dan dianalisis berdasarkan teori hukum dan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penetapan ijin lokasi lahan untuk pembangunan perumahan pasca pembangunan jalan tol ruas Pejagan-Pemalang adalah penetapan ijin lokasi yang berbasis industri dan didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan.Kata kunci : kebijakan; penataan lahan; tol ruas pejagan-pemalang Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-05-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30479 10.14710/nts.v13i1.30479 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 426-441 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30479/17289 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/52814 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Perbandingan Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Melalui PRONA dan PTSL (Studi Kantor Pertanahan Kota Cirebon) Dewani, Alnada Silviana, Ana Hukum Agraria PTSL; PRONA; Certificate. ABSTRACTPRONA is an activity funded by the government aimed at providing certainty over community land rights by means of mass certification. Prona was improved to become PTSL for all regions of Indonesia, including the City of Cirebon to ensure legal certainty through certificates of ownership of community land rights in a precise, fast and inexpensive manner. The research method used is empirical juridical where the research refers to the facts that exist in a society, legal entity/government. The results of the study concluded that the PRONA and PTSL equations are the same for creating legal certainty. PTSL inhibiting factors, lack of human resources, less spacious room facilities, unstable wifi/internet network, limited number of copiers and uncooperative village officials, so that people who do not know about the PTSL program.Keywords: PTSL; PRONA; Certificate.ABSTRAKPRONA merupakan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian hak atas tanah masyarakat dengan pensertifikatan secara massal. Prona diperbaiki menjadi PTSL untuk seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Cirebon untuk menjamin kepastian hukum melalui persertifikatan kepemilikan hak atas tanah masyarakat secara tepat cepat dan murah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana dalam penelitian mengacu kepada fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum/pemerintah. Hasil penelitian disimpulkan Persamaan PRONA dan PTSL yaitu sama-sama untuk menciptakan kepastian hukum. Faktor penghambat PTSL, kekurangan tenaga SDM, Fasilitas ruangan kurang luas, jaringan wifi/internet tidak stabil, mesin foto kopi jumlahnya terbatas dan perangkat desa yang kurang kooperatif, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui program PTSL.kata Kunci: PTSL; PRONA; Sertifikat. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/52814 10.14710/nts.v17i2.52814 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 1125-1143 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/52814/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40069 2023-09-06T07:00:42Z notarius:LIT

Arti Penting Pengaturan Franchise Dalam Sistem Tata Hukum Perdata Indonesia Arti Penting Pengaturan Franchise Dalam Sistem Tata Hukum Perdata Indonesia Pratiwi, Anjelina Santoso, Budi Hukum perdata franchise; civil law system Hukum perdata franchise; civil law system AbstractThe franchise system or cooperation in the field of franchising is a phenomenon that has been known for a long time in the business world. The purpose of research is to find out the importance of regulating the concept of franchise in Indonesian civil law. The type of research is normative juridical with a statutory approach, as well as related literature. The research specification is descriptive analytical and the data analysis technique uses qualitative analysis. The results of the study show that the development of the franchise concept is not only related to the brand alone, but contains various elements of the legal field that are interrelated both horizontally and vertically, so a new law is needed to be able to accommodate various developments that arise and can provide more comprehensive legal protection. and qualified, considering that there are various important aspects such as intellectual property rights, trademarks, copyrights to civil law itself.Keywords: franchise; civil law systemAbstrakSistem franchise atau kerja sama dalam bidang waralaba merupakan sebuah fenomena yang telah dikenal lama dalam bidang dunia bisnis. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui arti penting pengaturan konsep franchise dalam tata hukum perdata Indonesia. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dan teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan konsep franchise tidak hanya sekedar terkait dengan merek semata, namun terkandung berbagai unsur bidang hukum yang saling terkait baik secara horisontal dan vertikal, sehingga perlu sebuah peraturan peraturan perundang-undangan baru untuk dapat mengakomodir berbagai perkembangan yang timbul serta dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan mumpuni, mengingat terdapat berbagai aspek penting seperti HKI, merek, hak cipta hingga hukum perdata itu sendiri.Kata kunci: franchise; tata hukum perdata AbstractThe franchise system or cooperation in the field of franchising is a phenomenon that has been known for a long time in the business world. The purpose of research is to find out the importance of regulating the concept of franchise in Indonesian civil law. The type of research is normative juridical with a statutory approach, as well as related literature. The research specification is descriptive analytical and the data analysis technique uses qualitative analysis. The results of the study show that the development of the franchise concept is not only related to the brand alone, but contains various elements of the legal field that are interrelated both horizontally and vertically, so a new law is needed to be able to accommodate various developments that arise and can provide more comprehensive legal protection. and qualified, considering that there are various important aspects such as intellectual property rights, trademarks, copyrights to civil law itself.Keywords: franchise; civil law systemAbstrakSistem franchise atau kerja sama dalam bidang waralaba merupakan sebuah fenomena yang telah dikenal lama dalam bidang dunia bisnis. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui arti penting pengaturan konsep franchise dalam tata hukum perdata Indonesia. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dan teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan konsep franchise tidak hanya sekedar terkait dengan merek semata, namun terkandung berbagai unsur bidang hukum yang saling terkait baik secara horisontal dan vertikal, sehingga perlu sebuah peraturan peraturan perundang-undangan baru untuk dapat mengakomodir berbagai perkembangan yang timbul serta dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan mumpuni, mengingat terdapat berbagai aspek penting seperti HKI, merek, hak cipta hingga hukum perdata itu sendiri.Kata kunci: franchise; tata hukum perdata Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40069 10.14710/nts.v16i2.40069 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 923-937 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40069/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46025 2023-04-06T20:33:17Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja Faramukti, Talitha Shabrina Sukirno, Sukirno hukum Dagang rahasia dagang; perlindungan hukum; kontrak kerja AbstractThe development secrets in the scope of business is indicating an increase by each year, plenty of people are determined to start a business from small commerce into a fairly large one. However, in fact are vulnerable towards law disputes, for instance the leak and thievery of a secret recipe kept by the owner. This article aimed to acknowledge the possible effort that can be executed in protecting the confidentiality of recipes and the legal effort to secure of recipes if there is violation happening within the employment agreement. The approach method used is juridical empirical. Data used were secondary data which consists of primary, secondary and tertiary law materials. Collection data techniques used by the author are literary study, the usage of documents, and interviews. Data collected were analyzed qualitatively through descriptive analysis methods. The article generates an innovation and findings that consider as a trade secret if there’s an effort that is taken by the owner which is by keeping it as a secret. In a company if there’s a violation against the trade secret, states will be giving the law protection for the aggrieved party.Keywords: trade secret; protection of law; employment agreementAbstrakPerkembangan dalam lingkup bisnis tiap tahun mengalami peningkatan, banyak sekali para pelaku usaha yang memutuskan untuk memulai suatu usaha dari usaha kecil hingga usaha yang cukup besar. Namun kenyataannya dalam dunia bisnis ini sangat rentan mengalami suatu masalah hukum seperti pembocoran dan pencurian suatu resep yang dirahasiakan oleh pemiliknya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kerahasiaan resep masakan dan upaya hukum melindungi pada resep masakan apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerja. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dokumen, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Artikel ini menghasilkan suatu inovasi dan temuan yang dianggap sebagai rahasia dagang apabila ada upaya yang dilakukan oleh pemiliknya dengan cara merahasiakannya. Dalam suatu perusahaan apabila terdapat suatu pelanggaran mengenai rahasia dagang, Negara memberikan suatu perlindungan hukum bagi mereka yang yang merasa dirugikan akibat pembocoran tersebut.Kata kunci : rahasia dagang; perlindungan hukum; kontrak kerja Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46025 10.14710/nts.v15i1.46025 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 68-84 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46025/21390 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/82123 2026-04-08T21:18:51Z notarius:LIT

Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Putri, Ryzkya Amanda Aminah, Aminah Rochman, Auliya Hukum Jaminan; Jaminan Fidusia Fiduciary Security Execution; Financing Institutions; Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. ABSTRACTFollowing Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 as reaffirmed by Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, the execution of fiduciary security under Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security has undergone a fundamental change, as it can no longer be carried out unilaterally. This study aims to analyze the regulation and mechanism of fiduciary security execution by financing institutions and to examine its juridical implications after the issuance of these decisions. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and systematic analysis of positive legal norms. The findings indicate that execution now requires an agreement on default or must proceed through judicial mechanisms if the debtor objects, thereby strengthening debtor protection while demanding greater legal certainty and effectiveness of creditors’ executorial rights.Keywords: Fiduciary Security Execution; Financing Institutions; Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019.ABSTRAKPasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengalami perubahan mendasar karena tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan serta mengkaji implikasi yuridisnya setelah berlakunya putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis sistematis terhadap norma hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai wanprestasi atau harus melalui mekanisme peradilan apabila debitur keberatan, sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi debitur sekaligus menuntut kepastian dan efektivitas hak eksekutorial kreditur.Bottom of Form.Kata Kunci: Eksekusi Jaminan Fidusia; Lembaga Pembiayaan, Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2026-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/82123 10.14710/nts.v19i1.82123 Notarius; Vol 19, No 1 (2026): Notarius; 109-127 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/82123/pdf Copyright (c) 2026 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26971 2019-12-05T12:47:00Z notarius:LIT

IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Subiyanti, Subiyanti Santoso, Budi Purwoatmodjo, Jumadi Wasiat Wajibah, Pengangkatan Anak A will is a gift from someone to another person, in the form of objects, receivables, and benefits to be owned by the recipient of a will as a gift that is valid after the death of a person who wills. From the results of this study, it is known that (1) The legal consequences of adoption according to the Compilation of Islamic Law (KHI) are the emergence of Vocation, Trusteeship, Inheritance Rights, Mahram of marriage. In terms of inheritance, adopted children in KHI are not releasing nasab from their biological parents, adopted children do not inherit from adoptive parents and vice versa, but adopted children get mandatory wills that must not be more than 1/3 part of their adoptive parents by Article 209 paragraph. In practice, the granting of mandatory wills for adopted children has been decided by the Religious Courts Institute in Indonesia (2) The obstacle is that there is still a disparity in the mandatory portion of wills for adopted children. Some Religious Courts judges do not want to be bothered to give inheritance rights for adopted children based on compulsory wills as much as 1/3 of the inheritance of their adopted parents, without considering whether the maximum granting has robbed the rights of heirs or is it fair and wise. Whereas some other judges give part of the obligatory will not exceed the smallest part of the heirs. Keywords: Mandatory Wills, Child AppointmentAbstrak Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa (1) Akibat hukum adanya pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah munculnya Panggilan, Perwalian, Hak waris, Mahram kawin. Dalam hal kewarisan, anak angkat dalam KHI adalah tidak melepas nasab dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat. Secara praktik, pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat telah diputuskan oleh Lembaga Peradilan Agama di Indonesia (2) Kendalanya adalah masih terdapat disparitas bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Sebagian hakim Pengadilan Agama tidak mau repot secara serta merta memberikan hak waris bagi anak angkat berdasarkan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, tanpa mempertimbangkan apakah pemberian maksimal tersebut telah merampas hak-hak ahli waris ataukah telah adil dan bijaksana. Kata Kunci : Wasiat Wajibah, Pengangkatan Anak Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26971 10.14710/nts.v12i1.26971 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 313 - 320 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26971/16221 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42407 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Relevansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Relevansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Kismawardani, Kartika Cahyarini, Luluk Lusiati Notaris money laundry; notary; reporting parties Notaris money laundry; notary; reporting parties AbstractOne of the crimes that has developed over time is the crime of money laundry. There were more than 100 notaries who were reported by PPATK because they were dragged into the alleged money laundering case. This shows that the notary profession is often used by the perpetrators of money laundering, which can damage the image of the notary and harm them. The obligation to report suspicious financial transactions that could be an indication of money laundering and the confidential principle has long been a debate. Considering that the confidential principle can actually provide a safe place for the perpetrators of money laundering to secure their results. Juridical normative is the research method used by the author. The problem approach is the statutory approach and the concept approach. The results of the study are the involvement of a notary as the reporting party is expected to facilitate PPATK to prevent and eradicate money laundering. Regulatory function regarding to this matter also serves to provide legal protection to notaries. Prevention and eradication of money laundering cannot be carried out only by improving/renewing the law but also the formulation of law enforcement policies.Keywords: money laundry; notary; reporting partiesAbstrakSalah satu kejahatan yang turut terkembang seiring perkembangan jaman adalah tindak pidana pencucian uang (money laundry). Terdapat lebih dari 100 notaris yang turut dilaporkan oleh PPATK karena terseret kasus dugaan TPPU dalam pembuatan aktanya. Hal ini merupakan bukti bahwa profesi notaris sering dimanfaatkan oleh para pelaku TPPU, yang pada akhirnya dapat merusak citra notaris dan merugikan para notaris. Kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dapat menjadi suatu indikasi akan adanya TPPU dan kewajiban menjaga rahasia jabatan memang telah lama menjadi perdebatan. Mengingat kerahasiaan jabatan justru dapat memberikan celah dan tempat perlindungan bagi para pelaku TPPU untuk mengamankan hasil TPPU. Yuridis normative adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis dan pendekatan masalah yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian yaitu dengan dilibatkannya notaris sebagai pihak pelapor diharapkan dapat mempermudah PPATK memberantas TPPU. Fungsi regulasi mengenai pelibatan notaris sebagai pihak pelapor berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum kepada notaris dalam menjalankan profesinya. Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU perlu dikaitkan dengan formulasi kebijakan penegakan hukumnya (law enforcement policy) karena apabila hanya dilakukan dengan membenahi atau menyempurnakan Undang-Undangnya (law reform) saja maka kurang optimal.Kata kunci: pencucian uang; notaris; pihak pelapor AbstractOne of the crimes that has developed over time is the crime of money laundry. There were more than 100 notaries who were reported by PPATK because they were dragged into the alleged money laundering case. This shows that the notary profession is often used by the perpetrators of money laundering, which can damage the image of the notary and harm them. The obligation to report suspicious financial transactions that could be an indication of money laundering and the confidential principle has long been a debate. Considering that the confidential principle can actually provide a safe place for the perpetrators of money laundering to secure their results. Juridical normative is the research method used by the author. The problem approach is the statutory approach and the concept approach. The results of the study are the involvement of a notary as the reporting party is expected to facilitate PPATK to prevent and eradicate money laundering. Regulatory function regarding to this matter also serves to provide legal protection to notaries. Prevention and eradication of money laundering cannot be carried out only by improving/renewing the law but also the formulation of law enforcement policies.Keywords: money laundry; notary; reporting partiesAbstrakSalah satu kejahatan yang turut terkembang seiring perkembangan jaman adalah tindak pidana pencucian uang (money laundry). Terdapat lebih dari 100 notaris yang turut dilaporkan oleh PPATK karena terseret kasus dugaan TPPU dalam pembuatan aktanya. Hal ini merupakan bukti bahwa profesi notaris sering dimanfaatkan oleh para pelaku TPPU, yang pada akhirnya dapat merusak citra notaris dan merugikan para notaris. Kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dapat menjadi suatu indikasi akan adanya TPPU dan kewajiban menjaga rahasia jabatan memang telah lama menjadi perdebatan. Mengingat kerahasiaan jabatan justru dapat memberikan celah dan tempat perlindungan bagi para pelaku TPPU untuk mengamankan hasil TPPU. Yuridis normative adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis dan pendekatan masalah yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian yaitu dengan dilibatkannya notaris sebagai pihak pelapor diharapkan dapat mempermudah PPATK memberantas TPPU. Fungsi regulasi mengenai pelibatan notaris sebagai pihak pelapor berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum kepada notaris dalam menjalankan profesinya. Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU perlu dikaitkan dengan formulasi kebijakan penegakan hukumnya (law enforcement policy) karena apabila hanya dilakukan dengan membenahi atau menyempurnakan Undang-Undangnya (law reform) saja maka kurang optimal.Kata kunci: pencucian uang; notaris; pihak pelapor Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42407 10.14710/nts.v16i3.42407 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1321-1332 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42407/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31165 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

PENAFSIRAN CIDERA JANJI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN IMPLIKASINYA Maulana, Agung Pitra Azhar, Muhamad Application for testing Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law No. 42 of 1999 has been decided by Constitutional Court on January 6, 2020. The purpose of this study is to find out how the interpretation of Constitutional Court on meaning of "default" related to fiducia security execution and what implications are. This research used normative legal research method. The results showed that Constitutional Court interpreted: first, the existence of "default" was not determined unilaterally by creditor, but on the basis of an agreement between creditor and debtor. Second, for fiduciary security objects for which there is no agreement "default", then all legal mechanisms in execution apply as same as implementation of a court decision with permanent legal force. The implication: first, the meaning of "default" must be agreed by both parties. Second, if debtor refuses execution, then creditor must file a lawsuit in court. Third, the potential for widespread testing of Mortgage Law. Fourth, the court will be far more active and creditor will incur more expensive fees. Fifth, there will be potential debtor who deliberately gain time through a lawsuit in court. In addition to juridical implications, this can also have implications for economic sector. Keywords:  constitutional court; default; fiducia security. AbstrakPermohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 1999 telah diputus Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Januari 2020. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap pemaknaan “cidera janji” terkait eksekusi jaminan fidusia dan apa implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan: pertama, adanya “cidera janji” tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kedua, terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan “cidera janji”, maka segala mekanisme hukum dalam eksekusi berlaku sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Implikasinya: pertama, pemaknaan ‘cidera janji’ harus disepakati kedua belah pihak. Kedua, jika debitur menolak eksekusi, maka kreditur harus melakukan gugatan ke pengadilan. Ketiga, potensi meluasnya pengujian terhadap UU Hak Tanggungan. Keempat, pengadilan akan jauh lebih aktif dan kreditur akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Kelima, akan ada potensi debitur yang sengaja mengulur waktu melalui gugatan di pengadilan. Selain implikasi yuridis, hal tersebut dapat juga berimplikasi pada sektor perekonomian. Kata kunci: putusan mahkamah konstitusi; cidera janji; jaminan fidusia. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-06-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31165 10.14710/nts.v13i2.31165 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 763-776 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31165/17474 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/52340 2024-12-31T08:18:31Z notarius:LIT

Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Pembuktian di Pengadilan Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Pembuktian di Pengadilan Yudistiara, Danti Santoso, Budi Hukum Agraria Legal Force; Electronic Land Certificate. Hukum Agraria Legal Force; Electronic Land Certificate. ABSTRACTThe Law on Information and Electronic Transactions and the Ministerial Regulation on the Implementation of Systems and Electronic Transactions guarantee that electronic transactions have clear legal force. This research article discusses the proof of electronic land certificates and the power and legal provisions for proving electronic certificates in court. The research method used is normative juridical in which research refers to the norms contained in laws and regulations. Based on the results of the study it was concluded that electronic land certificates in proving in court have a position as strong and valid evidence in the law of registration of land rights in Indonesia. The legal strength of electronic land certificates is valid based on procedural law provisions in IndonesiaKeyword: Legal Force; Electronic Land Certificate.                                                                       ABSTRAKUndang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menjamin bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Artikel penelitian ini membahas mengenai pembuktian atas sertipikat tanah elektronik dan kekuatan serta ketetapan hukum atas pembuktian sertipikat elektronik di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sertipikat tanah elektronik dalam pembuktian di pengadilan memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum pendafaran hak atas tanah di Indonesia sebagaimana sertipikat tanah konvensional. Kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik bersifat valid berdasarkan ketetapan hukum acara di Indonesia.Kata Kunci: Kekuatan Hukum; Sertipikat Tanah Elektronik. ABSTRACTThe Law on Information and Electronic Transactions and the Ministerial Regulation on the Implementation of Systems and Electronic Transactions guarantee that electronic transactions have clear legal force. This research article discusses the proof of electronic land certificates and the power and legal provisions for proving electronic certificates in court. The research method used is normative juridical in which research refers to the norms contained in laws and regulations. Based on the results of the study it was concluded that electronic land certificates in proving in court have a position as strong and valid evidence in the law of registration of land rights in Indonesia. The legal strength of electronic land certificates is valid based on procedural law provisions in IndonesiaKeyword: Legal Force; Electronic Land Certificate. ABSTRAKUndang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menjamin bahwa transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Artikel penelitian ini membahas mengenai pembuktian atas sertipikat tanah elektronik dan kekuatan serta ketetapan hukum atas pembuktian sertipikat elektronik di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sertipikat tanah elektronik dalam pembuktian di pengadilan memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum pendafaran hak atas tanah di Indonesia sebagaimana sertipikat tanah konvensional. Kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik bersifat valid berdasarkan ketetapan hukum acara di Indonesia.Kata Kunci: Kekuatan Hukum; Sertipikat Tanah Elektronik Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/52340 10.14710/vol%viss%ipp%p Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2173-2190 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/52340/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5683 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

ASPEK HUKUM KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP HAK CIPTA Rizqiya Rijae, Amani Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana proses terjadinya Hak Cipta pada suatu Karya Sinematografi menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan penegakan hukum atas pelanggaran Hak Cipta suatu karya sinematografi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer  diperoleh melalui informan dan situasi sosial tertentu yang dipilih secara purposive (sesuai dengan maksud penelitian). Data primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa proses terjadinya hak cipta atas suatu karya sinematografi diawali dari Tahap Pra-Produksi, Tahap Produksi dan Tahap Pasca Produksi yang melibatkan beberapa ciptaan audio dan visual dengan menggunakan berbagai macam teknologi dan teknik sinema. Penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta karya sinematografi, belum secara jelas diatur, hal ini disebabkan budaya hukum masyarakat Indonesia yang kurang memberikan penghargaan terhadap para pencipta dan karya ciptaannya dan kurangnya kemauan (political will) dari para aparat penegak hukum, sehingga perlu evaluasi terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta karya sinematografi.   Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5683 10.14710/nts.v4i1.5683 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 9 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46060 2023-04-06T21:20:45Z notarius:LIT

Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Permasalahan Yang Terjadi Di Pelaksanaan Praktik Notaris Raditya, Riva Roisah, Kholis Notaris notary; practice; notary code of ethics Notaries in carrying out their profession must be based on law Number 2 of 2014 and the Notary Code of Ethics. The purpose of writing this journal is to find out the problems that often occur regarding violations of the Notary Code of Ethics and the implementation of the Notary's Code of Ethics in Notary practice. The research method used is Normative. The results of the discussion of this journal are problems that usually occur in violations of the Notary Code of Ethics, namely the installation of a nameplate outside the scope of the office, promotions by sending condolences or congratulations, and determining honoraria that are not in accordance with the association agreement or the Notary's Code of Ethics, the second application of the Code. Notary ethics is not maximal due to lack of firmness and monitoring from the Honorary Council and the Supervisory Board in carrying out their duties. The conclusion from this journal is that the problems that often occur in the Notary Code of Ethics, namely the installation of name boards, congratulations and sorrows and determination of honoraria, the application of the Notary Code of Ethics is considered less than optimal and less effective.Keywords: notary; practice; notary code of ethicsAbstrakNotaris dalam melaksanakan profesinya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20l4 dan Kode Etik Notaris. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi terkait pelanggaran Kode Etik Notaris dan pelaksanaan penerapan Kode Etik Notaris dalam praktik Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu Normatif. Hasil pembahasan jurnal ini adalah permasalahan yang biasa terjadi dalam pelanggaran Kode Etik Notaris yaitu pemasangan papan nama di luar lingkup kantor, promosi dengan mengirimkan ucapan duka cita atau ucapan selamat, serta penetapan honorarium yang tidak sesuai dengan kesepakatan perkumpulan atau Kode Etik Notaris, kedua penerapan Kode Etik Notaris kurang maksimal karena kurang tegasnya dan pemantauan dari Dewan Kehormatan serta Majelis Pengawas dalam menjalankan tugasnya. Simpulan dari jurnal ini yaitu permasalahan yang sering terjadi dalam Kode Etik Notaris yaitu pemasangan papan nama, ucapan selamat dan duka serta penetapan honorarium, penerapan Kode Etik Notaris dinilai kurang maksimal dan kurang efektif.Kata kunci: notaris; penerapan; kode etik notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46060 10.14710/nts.v15i1.46060 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 531-541 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46060/pdf Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38864 2021-06-16T16:47:18Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29013 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMILIKAN APARTEMEN GREEN PARKVIEW DAAN MOGOT JAKARTA BARAT Budi Febramitha, Delzia Abstract In practice, the sale of many vertical house is done through the Sales and Purchase Binding Agreement, sales with this pattern are not only done in ordinary vertical house but also in owned vertical house. In the sale as long as the prospective buyer has not paid in full, the position concerned is only as a tenant. In connection with disputes between prospective buyers and developers regarding unit ownership F.203 Green Parkview Apartment. there are a number of things in question that is Who is the owner of unit F.203 Green Parkview Apartment, what is his authority, The research method is juridical-normative, analytical descriptive using secondary data, and analyzed qualitatively, so the conclusion is made using inductive logic Overall the authors argue that the owner of unit F.203 is a developer and its authority includes but is not limited to selling or transferring, including canceling the Sales and Purchase Binding Agreement. Keywords: Vertical house; SPA; breach of contract; Abstrak Dalam praktek penjualan rumah susun banyak dilakukan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), penjualan dengan pola tersebut tidak hanya dilakukan pada rumah susun biasa tetapi juga pada Rusunami (Rumah Susun Milik). Dalam penjualan tersebut selama calon pembeli belum membayar lunas maka kedudukan yang bersangkutan hanya sebagai penyewa. Sehubungan dengan perselisihan antara calon pembeli dengan developer mengenai kepemilikan unit F.203 Apartemen Green Parkview ada beberapa hal yang dipersoalkan yaitu siapakah yang menjadi pemilik dari unit F.203 Apartemen Green Parkview, apakah yang menjadi kewenangannya. Metode penelitian yuridis-normatif, bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder, dan dianalisis secara kualitatif, sehingga pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika induktif. Secara keseluruhan penulis berpendapat bahwa yang menjadi pemilik unit F.203 yaitu developer dan kewenangannya antara lain menjual atau memindahtangankan termasuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut. Kata Kunci : Rumah susun; PPJB; wanprestasi; Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-03-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29013 10.14710/nts.v12i2.29013 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 743-761 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29013/16780 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45414 2024-04-30T08:30:21Z notarius:LIT

Analisis Yuridis Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Batal Berdasarkan Peraturan PPAT Analisis Yuridis Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Batal Berdasarkan Peraturan PPAT Syahputra, Muhammad Arief Silviana, Ana Hukum Agraria sale and purchase; land rights; ppat. Hukum Agraria sale and purchase; land rights; ppat AbstractOne of the legal PPAT do is in terms of buying and selling land rights. However, not agreements run smoothly. The sale and purchase agreement that doesn't work properly can be canceled. This writing aims to analyze the sale and purchase deed of land rights which is canceled. The research method used in writing this is using a normative juridical approach. Data collection techniques are literature study and secondary data. The results of this study are first, the legal basis that can cancel the sale and purchase deed of land rights is Article 28 paragraph (2) Perkaban, which does not meet the requirements determined by law and or other regulations. Second, the legal consequences of not fulfilling the obligations of a notary, namely a notary can be subject to sanctions in the form of an oral warning, written warning, temporary dismissal, or rough dismissal. This sanction applies to notaries, deputy notaries, special representatives of notaries, and temporary civil servants. Basically a Notary must comply with all the provisions stipulated in the code of ethics for the position of a Notary, and all applicable laws and regulations in Indonesia.Keywords: sale and purchase; land rights; ppat.AbstrakSalah satu yang halal dilakukan PPAT adalah sejauh memperdagangkan kebebasan tanah. Meskipun demikian, pengaturan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pengaturan kesepakatan dan pembelian yang tidak berjalan seperti yang diharapkan dapat dibatalkan. Penyusunan ini bertujuan untuk membedah kesepakatan dan membeli akta hak milik atas tanah yang dijatuhkan. Teknik eksplorasi yang digunakan direkam dalam bentuk hard copy yaitu dengan menggunakan metodologi yuridis standarisasi. Metode pengumpulan informasi adalah studi penulisan dan informasi tambahan. Akibat dari penelitian ini adalah pertama, premis sah yang dapat membatalkan kesepakatan dan pembelian akta pembebasan tanah adalah Pasal 28 ayat (2) Perkaban, yang tidak memenuhi tidak seluruhnya diatur dalam peraturan dan pedoman yang berbeda. Kedua, akibat yang sah dari tidak terpenuhinya komitmen akuntan publik, tepatnya pejabat hukum dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, permohonan izin tidak tetap, atau permohonan izin tidak menyenangkan. Persetujuan ini berlaku untuk akuntan publik, akuntan publik delegasi, agen unik pejabat hukum, dan pegawai pemerintah sementara. Pada hakekatnya seorang Notaris harus mengikuti setiap pengaturan yang ditentukan dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan seorang Notaris, dan setiap peraturan dan pedoman yang relevan di Indonesia.Kata kunci: jual beli; hak atas tanah; ppat. AbstractOne of the legal PPAT do is in terms of buying and selling land rights. However, not agreements run smoothly. The sale and purchase agreement that doesn't work properly can be canceled. This writing aims to analyze the sale and purchase deed of land rights which is canceled. The research method used in writing this is using a normative juridical approach. Data collection techniques are literature study and secondary data. The results of this study are first, the legal basis that can cancel the sale and purchase deed of land rights is Article 28 paragraph (2) Perkaban, which does not meet the requirements determined by law and or other regulations. Second, the legal consequences of not fulfilling the obligations of a notary, namely a notary can be subject to sanctions in the form of an oral warning, written warning, temporary dismissal, or rough dismissal. This sanction applies to notaries, deputy notaries, special representatives of notaries, and temporary civil servants. Basically a Notary must comply with all the provisions stipulated in the code of ethics for the position of a Notary, and all applicable laws and regulations in Indonesia. Keywords: sale and purchase; land rights; ppat.AbstrakSalah satu yang halal dilakukan PPAT adalah sejauh memperdagangkan kebebasan tanah. Meskipun demikian, pengaturan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pengaturan kesepakatan dan pembelian yang tidak berjalan seperti yang diharapkan dapat dibatalkan. Penyusunan ini bertujuan untuk membedah kesepakatan dan membeli akta hak milik atas tanah yang dijatuhkan. Teknik eksplorasi yang digunakan direkam dalam bentuk hard copy yaitu dengan menggunakan metodologi yuridis standarisasi. Metode pengumpulan informasi adalah studi penulisan dan informasi tambahan. Akibat dari penelitian ini adalah pertama, premis sah yang dapat membatalkan kesepakatan dan pembelian akta pembebasan tanah adalah Pasal 28 ayat (2) Perkaban, yang tidak memenuhi tidak seluruhnya diatur dalam peraturan dan pedoman yang berbeda. Kedua, akibat yang sah dari tidak terpenuhinya komitmen akuntan publik, tepatnya pejabat hukum dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, permohonan izin tidak tetap, atau permohonan izin tidak menyenangkan. Persetujuan ini berlaku untuk akuntan publik, akuntan publik delegasi, agen unik pejabat hukum, dan pegawai pemerintah sementara. Pada hakekatnya seorang Notaris harus mengikuti setiap pengaturan yang ditentukan dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan seorang Notaris, dan setiap peraturan dan pedoman yang relevan di Indonesia.Kata kunci: jual beli; hak atas tanah; ppat. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45414 10.14710/nts.v17i1.45414 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 84-96 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45414/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/45414/10392 Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38918 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Urgensi Pendaftaran Pada Nanas Madu Asal Kabupaten Pemalang Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Mahargiyaning Tyas, Larasati Santoso, Budi Irawati, Irawati AbstractLegal protection of geographical indication is regulated in the Act number 20 year 2016 concerning trademarks and geographical indications; in the article 53 to 71. Honey pineapple size tends to be smaller and has sweeter taste, it makes both domestic and abroad people are keen on it. Hence, the local government of Pemalang need to act promptly by giving legal protection of geographical indication for their local honey pineapple to seize that opportunity. This study is aimed at discussing the implementation of legal protection for honey pineapple as the potential commodity of Pemalang regency. The method used in this study was empirical juridical approach. The results of this study showed that honey pineapple has specific characteristics because it is influenced by natural factors exist in its cultivation area, so it is needed to register honey pineapple to the general directorate of intellectual property rights (HKI) with certain procedures to gain the geographical indication right. Whereas, the implementation of legal protection for honey pineapple as the potential commodity of Pemalang regency will get a certificate of geographical indication and collective property right by the society for the name of honey pineapple and able to use the term of “Pemalang honey pineapple”. Keywords :    Geographical indication;  pemalang regency; honey pineapple; registration urgency Abstrak Perlindungan hukum Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, termaktub pada Pasal 53 sampai dengan Pasal 71. Nanas madu yang berukuran cenderung lebih kecil dan memiliki rasa yang lebih manis menjadikan nanas madu mempunyai banyak penggemar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Diperlukan kecekatan Pemerintah Daerah kabupaten Pemalang dalam menangkap peluang ini dengan berperan aktif memberikan perlindungan Indikasi Geografis nanas madu asal kabupaten Pemalang. Tujuan penelitian membahas perlindungan hukum terhadap nanas madu sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis kabupaten Pemalang dan implementasi perlindungan hukum terhadap nanas madu sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini bahwa nanas madu memiliki karakteristik yang khas karena dipengaruh faktor alam yang ada di kawasan budidaya nanas madu, sehingga untuk mendapatkan hak Indikasi Geografis harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan prosedur tertentu. Sedangkan implementasi perlindungan hukum terhadap nanas madu sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis kabupaten Pemalang akan mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis dan hak milik secara kolektif oleh masyarakat atas nanas madu serta dapat memanfaatkan istilah “nanas madu Pemalang”. Kata Kunci:   Indikasi geografis; kabupaten pemalang; nanas madu; urgensi pendaftaran Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-04-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38918 10.14710/nts.v14i1.38918 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 302 -317 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38918/19563 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/67422 2025-04-25T02:02:15Z notarius:LIT

Analisis Hukum Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian P.T. PMA Abidin, Nafil Prakoso Trihastuti, Nanik Hukum Perusahaan Notary; PT; Foreign Investment. ABSTRACTThe involvement of notaries in establishing Foreign Investment Limited Liability Companies (PT PMA) facilitates a smooth process for foreign investors by providing guidance on regulatory compliance, protecting against legal risks, and drafting the deed of establishment and supporting documents per Indonesian legal standards. This research aims to examine the role of notaries in PT PMA establishment, identify challenges faced, and offer solutions and recommendations. Utilizing a normative research method, findings reveal that notaries play a crucial role in managing PTs in Indonesia, responsible for document legalization and deed preparation, and act as a bridge between investors and local regulations. Collaboration with the government is essential to improve the licensing system and support sustainable economic growth.Keywords: Notary; PT; Foreign Investment.ABSTRAKKeterlibatan notaris dalam proses pendirian PT PMA memastikan kelancaran bagi investor asing dengan memberikan bimbingan tentang peraturan yang harus dipatuhi, melindungi dari risiko hukum, dan menyusun akta pendirian serta dokumen pendukung lainnya sesuai standar hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran notaris dalam pendirian PT PMA, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan memberikan solusi dan rekomendasi. Metode penelitian menggunakan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran krusial dalam mendirikan dan mengelola Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia dengan tanggung jawab legalisasi dokumen dan penyusunan akta, serta sebagai penghubung antara investor dan regulasi lokal, yang membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan sistem perizinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.Kata Kunci: Notaris; PT; Penanaman Modal Asing. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/67422 10.14710/nts.v18i1.67422 Notarius; Vol 18, No 1 (2025): Notarius; 283-301 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/67422/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5882 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM LISENSI HAK CIPTA BUKU DI CV. ANEKA ILMU SEMARANG -, Albani, S.H. Perlindungan hukum terhadap pencipta atau penerbit sudah selayaknya mendapat perhatian serius mangingat arti pentingnya buku guna kemajuan dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun penerbit (Das Sollen). Perjanjian Iisensi yang didaftarkan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali jika diperjanjikan lain. Permasalahan eksternal yang sering terjadi yaitu penerjemahan tidak meminta izin terlebih dahulu dari Pemegang Hak Cipta asli, tidak dituliskannya nama Pemegang Hak Cipta asli dalam buku terjemahan yang diterbitkan oleh penerbit (Das Sein). Problem yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pemberian lisensi terhadap hak cipta buku di CV. Aneka Ilmu Semarang? Bagaimana hak dan kewajiban para pihak mengenai lisesnsi hak cipta buku di CV. Aneka Ilmu Semarang? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran lisensi hak cipta buku di CV. Aneka Ilmu Semarang? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis maksudnya adalah bahwa dalam penelitian ini berpedoman  kepada peraturan perundang undangan yang berlaku (hukum  positif) yang relevan dengan masalah yang diteliti.  Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Objek penelitian ini adalah di Penerbit CV. Aneka Ilmu Semarang. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena di penerbit ini menerbitkan naskah buku yang ditulis oleh penulis penulis memakai cara atau model analisa yang disebut analisa data mengalir berupa peraturan-peraturan, perundang undangan yang berlaku Implementasi pemberian lisensi terhadap hak cipta buku di CV. Aneka Ilmu Semarang yaitu melalui bentuk kesepakatan antara pengarang dengan penerbit dalam melakukan kerjasama penerbitan buku dituangkan dalam kontrak atau perjanjian yang disepakati para pihak Hak dan kewajiban para pihak mengenai lisesnsi hak cipta buku di CV. Aneka Ilmu Semarang untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak moral dan hak-hak ekonomi pencipta buku maka dalam Penerbitan suatu buku untuk melindungi hak cipta dari siapapun atas penerbitan karya tulisnya maka harus diadakan perjanjian tertulis terlebih dahulu Perlindungan hukum terhadap pencipta atau penerbit sudah selayaknya mendapat perhatian serius mangingat arti pentingnya buku guna kemajuan dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun penerbit . Saran dari penelitian ini adalah, bagi pemerintah sebaiknya mulai melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta agar penerbit dapat terlindungi hak-hak nya sebagai bentuk tindakan represif dari pemerintah. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5882 10.14710/nts.v4i1.5882 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 37 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37140 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Tanggung Jawab Instansi Atas Kerugian Immateril Terhadap Wiraswasta Akibat Adanya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yuan, Amira Karana Sharira Handoko, Widhi Hukum Agraria pengadaan tanah; tanggung jawab; ganti rugi AbstractLand acquisition for public interest carried out by the government must be accountable to the parties that have been harmed, the responsibility is in the form of compensation for material and immaterial losses. The research method used by this journal is normative research. The results of the discussion of this journal are the government's responsibility in terms of land acquisition for the public interest of entrepreneurs, namely in the form of material compensation and immaterial damages based on Law Number 2 of 2012, Indonesian Assessment Standards (SPI) Number 204 of 2018 and other regulations as well as 6 (six) principles of land acquisition. The conclusion from the discussion of this journal is that in reality the government's responsibility for entrepreneurs in land acquisition for the public interest is only in the form of material compensation while non-physical or immaterial compensation has not been implemented, besides Law Number 2 of 2012 does not explicitly regulate immaterial compensation .Keywords: land acquisition; responsible; compensationAbstrakPengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah harus bertanggung jawab kepada para pihak yang telah dirugikan, tanggung jawab berupa penggantian kerugian secara materiil dan immaterial. Metode penelitian yang digunakan oleh jurnal ini yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap wiraswasta yaitu berupa ganti rugi secara materiil dam immaterial yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Standar Penilaian Indonesia (SPI) Nomor 204 Tahun 2018 dan peraturan lainnya serta 6 (enam) prinsip pengadaan tanah. Kesimpulan dari pembahasan jurnal ini bahwa pada kenyataannya tanggung jawab pemerintah terhadap wiraswasta dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya berbentuk ganti rugi secara materiil sedangkan non fisik atau immaterial belum dilaksanakan, selain itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak mengatur secara tegas mengenai ganti rugi immaterial.Kata Kunci: pengadaan tanah; tanggung jawab; ganti rugi Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37140 10.14710/nts.v15i2.37140 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 953-962 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37140/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43722 2023-04-07T07:39:31Z notarius:LIT

Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia Cintani, Annisa Fita Santoso, Budi Cahyaningtyas, Irma Hukum Internasional illegal fishing; country; policy. hukum kelautan illegal fishing; country; policy. Illegal fishing is a fishing activity that is against the laws of a certain country and international law. The forms of illegal fishing practices that occur in Indonesian territorial waters include fishing without a permit using a fake license, fishing using illegal fishing gear and catching fish species that are not in accordance with the valid permit In relation to the prevention of illegal fishing, every country has the task of eradicating illegal fishing, each country also has different ways of dealing with the problem of illegal fishing, one of which is Indonesia. The Joko Widodo administration made a policy by sinking ships. This article discusses the impact of illegal fishing in Indonesian waters and the efforts of the Indonesian government to overcome it. This article uses a normative juridical method, namely by discussing the conceptualized law as written in the applicable laws and regulations. The policy against illegal fishing by sinking boats has a positive impact where there is an increase in the catch of local fishermen so that exports and imports in the fisheries sector also increase. Actions against illegal fishing are in accordance with Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries, and also international law UNCLOS 1982.Keywords : illegal fishing; country; policy.AbstrakIllegal fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum dalam suatu negara tertentu dan hukum Internasional. Bentuk praktik pencurian ikan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang telah dilarang dan penangkapan jenis (spesies) ikan tidak sesuai dengan izin yang berlaku. Sehubungan dengan pencegahan pencurian ikan setiap negara mempunyai tugas pemberantasan pencurian ikan, tiap-tiap negara juga mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menangani masalah pencurian ikan, salah satunya Indonesia. Pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan dengan cara menenggelamkan kapal. Artikel ini membahas mengenai dampak “illegal fishing” di wilayah perairan Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasinya. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara membahas tentang hukum yang dikonsepkan sebagaimana yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan terhadap illegal fishing dengan cara penenggelaman kapal berdampak positif dimana terjadi peningkatan tangkapan ikan nelayan lokal sehingga ekspor dan impor disektor perikanan ikut meningkat. Tindakan atas illegal fishing sesuai dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan juga hukum internasional UNCLOS 1982.Kata kunci : kebijakan; negara; pencurian ikan Illegal fishing is a fishing activity that is against the laws of a certain country and international law. The forms of illegal fishing practices that occur in Indonesian territorial waters include fishing without a permit using a fake license, fishing using illegal fishing gear and catching fish species that are not in accordance with the valid permit In relation to the prevention of illegal fishing, every country has the task of eradicating illegal fishing, each country also has different ways of dealing with the problem of illegal fishing, one of which is Indonesia. The Joko Widodo administration made a policy by sinking ships. This article discusses the impact of illegal fishing in Indonesian waters and the efforts of the Indonesian government to overcome it. This article uses a normative juridical method, namely by discussing the conceptualized law as written in the applicable laws and regulations. The policy against illegal fishing by sinking boats has a positive impact where there is an increase in the catch of local fishermen so that exports and imports in the fisheries sector also increase. Actions against illegal fishing are in accordance with Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries, and also international law UNCLOS 1982.Keywords : illegal fishing; country; policy.AbstrakIllegal fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum dalam suatu negara tertentu dan hukum Internasional. Bentuk praktik pencurian ikan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang telah dilarang dan penangkapan jenis (spesies) ikan tidak sesuai dengan izin yang berlaku. Sehubungan dengan pencegahan pencurian ikan setiap negara mempunyai tugas pemberantasan pencurian ikan, tiap-tiap negara juga mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menangani masalah pencurian ikan, salah satunya Indonesia. Pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan dengan cara menenggelamkan kapal. Artikel ini membahas mengenai dampak “illegal fishing” di wilayah perairan Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasinya. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara membahas tentang hukum yang dikonsepkan sebagaimana yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan terhadap illegal fishing dengan cara penenggelaman kapal berdampak positif dimana terjadi peningkatan tangkapan ikan nelayan lokal sehingga ekspor dan impor disektor perikanan ikut meningkat. Tindakan atas illegal fishing sesuai dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan juga hukum internasional UNCLOS 1982.Kata kunci : kebijakan; negara; pencurian ikan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43722 10.14710/nts.v14i2.43722 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 708-722 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43722/20762 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/68319 2025-09-28T21:37:16Z notarius:LIT

Hak dan Kewajiban Pemegang Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Ikram, Muhammad Dzul Santoso, Budi Hukum Kekayaan Intelektual; Hukum Perdata; Hukum Merek Trademark Holder Rights; Registered Trademarks ABSTRACTA trademark is a legal entity that provides protection for its owner against unauthorized use of trade signs by others. This study aims to examine the implementation of trademark registration for goods and services, as well as the rights and obligations of registered trademark holders under Law Number 20 of 2016, in supporting legal certainty, brand reputation protection, and consumer protection for authentic products. The research method employed is normative juridical. The findings reveal that trademark registration in Indonesia grants exclusive rights to the first party to register the trademark, ensuring its use in the trade of goods and services. Legal protection of trademarks aims to create legal certainty, safeguard brand reputation, and ensure a fair market with consumer protection for authentic and high-quality products.Keywords: Trademark Holder Rights; Registered Trademarks.ABSTRAKMerek merupakan entitas hukum yang memberikan perlindungan bagi pemiliknya terhadap penggunaan tanda perdagangan oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran merek produk barang dan jasa, serta hak dan kewajiban pemegang merek terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mendukung kepastian hukum, perlindungan reputasi merek, dan perlindungan konsumen terhadap produk asli. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek dan melindungi penggunaannya dalam perdagangan barang dan jasa. Perlindungan hukum atas merek bertujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi reputasi merek, serta memastikan pasar yang adil dengan perlindungan konsumen terhadap produk asli dan berkualitas.Kata Kunci: Hak Pemegang Merek; Merek Terdaftar. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-09-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/68319 10.14710/nts.v18i3.68319 Notarius; Vol 18, No 3 (2025): Notarius; 698-717 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/68319/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5905 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PENJUALAN BARANG JAMINAN OLEH KREDITOR TANPA MELALUI LELANG UMUM DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI (Suatu Studi Terhadap Putusan Mahakmah Agung No. 1361 K/Pdt/2010) NORIEGA, TAURINA HAPPY Dalam perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia sekarang ini, membuat meningkatnya kegiatan pembangunan, dengan begitu meningkat pula keperluan akan tersedianya dana. Dana yang dibutuhkan masyarakat, sebagian besar diperoleh melalui lembaga perkreditan, salah satunya adalah Bank. Proses untuk memperoleh kredit dengan jaminan sertipikat tanah harus melalui berbagai tahap dan proses eksekusinya apabila Debitor wanprestasi juga harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan yang Penulis temukan dalam Putusan Mahakmah Agung No.1361 K/Pdt/2010, yaitu Kreditor (Bank) yang menjual tanah agunan Debitor kredit macet pada Pihak Ketiga tanpa melalui lelang umum. Jual beli tersebut dilakukan oleh Kreditor (Bank) pada pihak ketiga tanpa adanya pemberitahuan/tanpa sepengetahuan Debitor dan tanpa melalui lelang umum terlebih dahulu. Problem yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada? serta apakah sah penjualan barang jaminan yang dilakukan Kreditor tanpa melalui lelang umum dan tanpa sepengetahuan Debitor dalam hal Debitor wanprestasi. Metode Penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu Penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan Penulisan hukum normatif atau Penulisan hukum kepustakaan untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup teori-teori hukum, azas-azas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam tesis. Penulis juga berusaha untuk mensinkronkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya terhadap masalah yang diangkat dalam Penulisan. Hasil Penulisan yang diperoleh mengenai permasalahan tersebut diatas adalah dengan dilaksanakannya pelelangan umum, melaksanakan penjualan dibawah tangan yang hanya dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan, dan melaksanakan title eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan. Saran dari penelitian ini terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan seharusnya dapat lebih bersikap adil terhadap kasus yang terjadi didalam masyarakat. Bagi kreditor agar lebih cermat dalam analisa kredit sehingga nasabah yang diberikan kredit benar-benar merupakan nasabah yang mampu sehingga jika terjadi wanprestasi dan eksekusi hak tanggungan dapat dilaksanakan tanpa membebani debitor dikemudian hari Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5905 10.14710/nts.v4i1.5905 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 60 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39614 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Kebijakan Kepemilikan Rumah Susun Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Maharani, Nabella Devy Santoso, Budi Hukum Perumahan kebijakan; kepemilikan; rumah susun; UU cipta kerja Hukum Perumahan policy; ownership; flats; Job Creation Law AbstractThe purpose of writing this article discusses changes in policy of flats ownership in Indonesia in Job Creation Law and legal implications of flats ownership rights that collapsed due to natural disasters. The research method used in this article is juridical normative. The direction of changing policy on flats ownership in Indonesia as stipulated in Article 49 of the Job Creation Law is to provide facilities for community, especially business actors in obtaining business permits and ease investment requirements from public works and housing sectors. The change in flats policy is more emphasized in Job Creation Law with addition of phrase "Business Licensing in accordance with norms, standards, procedures, and criteria set by Central Government". Job Creation Law also mandates the establishment of the Agency for the Acceleration of Housing Management. Legal implications of flats ownership rights that collapsed due to natural disasters is ending and being erased, this is because objects have been lost or destroyed. The formation of PPPSRS is one of obligations of Conductors of Flat Construction which is regulated in UURS juncto Job Creation Law. This can be a form of legal protection for flats ownership rights that collapsed due to natural disasters.Keywords: policy; ownership; flats; Job Creation LawAbstrakTujuan penulisan artikel ini membahas mengenai perubahan kebijakan kepemilikan rumah susun di Indonesia dalam UU Cipta Kerja dan implikasi hukum mengenai status hak kepemilikan rumah susun yang roboh akibat bencana alam. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Arah perubahan kebijakan kepemilikan rumah susun di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 UU Cipta Kerja adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Perubahan kebijakan rumah susun lebih ditekankan pada UU Cipta Kerja penambahan frasa Perizinan Berusaha sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. UU Cipta Kerja juga mengamanatkan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Implikasi hukum terhadap status hak kepemilikan rumah susun yang roboh akibat bencana alam adalah berakhir dan hapus, hal tersebut karena objeknya telah hilang atau musnah. Pembentukan PPPSRS merupakan salah satu kewajiban Pelaku Pembangunan Rumah Susun yang diatur di UURS jo UU Cipta Kerja. Hal tersebut dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan rumah susun yang roboh karena bencana alam.Kata kunci: kebijakan; kepemilikan; rumah susun; UU cipta kerja Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39614 10.14710/nts.v16i1.39614 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 181-194 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39614/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30884 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DALAM SISTEM KEWARISAN PATRILINEAL MENURUT MASYARAKAT TIMIKA, PAPUA Kunto Dewandaru, Hilarius Prananingtyas, Paramita Hafidh Prasetyo, Mujiono Indonesia is a very diverse country in inheritance law. Inheritance law in Indonesia is currently based on the Civil Code, Islamic Law and Customary Law. Inheritance laws based on custom is very diverse depending on the nature of their territories. The Timika people, especially Papua itself adheres to the patrilineal kinship system, which in the system draws lineage from the father's side, as well as the inheritance law. The purpose of this study was to find out how the distribution of inheritance in the patrilineal inheritance system, and whether girls would get inheritance in the patrilineal kinship system. Besides this writing is also to find out how to resolve disputes in the implementation of the distribution of inheritance. The results of this research are that the distribution of inheritance can be carried out by means of grants and wills, and girls have the opportunity to continue to get inheritance rights from their parents. Dispute resolution in the distribution of inheritance can be resolved as a family. Keywords: inheritance law; customary law; patrilineal Abstrak Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dalam hukum kewarisan. Hukum waris di Indonesia saat ini berdasar kepada KUHPerdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Hukum waris berdasarkan adat sangatlah beragam tergantung pada sifat kedaerahannya. Masyarakat Timika, khususnya Papua sendiri menganut pada sistem kekerabatan patrilineal, dimana dalam sistem tersebut menarik garis keturunan dari sisi ayah, begitu pula dengan hukum warisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian waris dalam sistem kewarisan patrilineal, serta apakah anak perempuan akan mendapatkan waris dalam sistem kekerabatan patrilineal. Selain itu penulisan ini juga untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pembagian waris. Hasil penelitiannya adalah bahwa pembagian waris dapat dilaksanakan dengan cara hibah dan wasiat, serta anak perempuan berpeluang untuk tetap mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Penyelesaian sengketa dalam pembagian waris ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kata kunci: hukum waris; hukum adat; patrilineal Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30884 10.14710/nts.v13i2.30884 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 493-503 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30884/17407 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/52023 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Pelaksanaan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Widiastuti, Ina Widiastuti Mahfud, Muh. Afif Hukum Agraria Implementation; Article 35; UUPA. ABSTRACTIn Article 35 UUPA (Agrarian law) or in Government Regulation Number 40 of 1996 or in Article 37 Government Regulation Number 18 of 2021 describes that Right to Build can be given or imposed on state land and land submitted to the Right of Management for a period of 30 (thirty) years, extended for maximum 20 (twenty) years, and renewed for maximum 30 (thirty) years. According to writer’s experience during process the extension Right to Build on state land in 2018 – 2022, how many times the extension can be given interpreted differently by Land Office’s officer. Writer uses descriptive analysis methods to describe and explain the extension of Right to Build on state land process in Land Office of Semarang City.  Keywords: Implementation; Article 35; UUPA.ABSTRAKJangka waktu Hak Guna Bangunan di atas tanah negara dan tanah Hak Pengelolaan diatur dalam Pasal 35 UUPA jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yaitu diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun, diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan diperbarui paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Tidak ada peraturan mengenai berapa kali perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan dapat diberikan. Berdasarkan pengalaman penulis dalam melakukan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan pada tahun 2018 – 2022, terdapat penafsiran yang berbeda mengenai ketentuan berapa kali pemberian perpanjangan jangka waktu tersebut dapat diberikan. Penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis untuk memaparkan secara lengkap pemberian perpanjangan Hak Guna Bangunan yang berasal dari Tanah Negara, pada kantor Pertanahan Kota Semarang.Kata Kunci: Pelaksanaan; Pasal 35; UUPA. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/52023 10.14710/nts.v17i2.52023 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 958-973 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/52023/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38358 2023-09-06T07:00:41Z notarius:LIT

Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan Medahalyusa, Jeanette Agire Busro, Achmad Hukum Perjanjian cancellation of the agreement; abuse of circumstances Hukum Perjanjian cancellation of the agreement; abuse of circumstances AbstractThe dispute case that occurred between Rugaya Hadadi (Wife/Plaintiff) and Achmad Zulfikar (Husband/Defendant) in the PN Decision Number 3/Pdt./2015/PN.Sos is a real example of misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) in Indonesia. The purpose of this study is to find out the judge's considerations in giving a decision on abuse of circumstances and the legal consequences of canceling an agreement caused by abuse of circumstances. The research method used is normative juridical. This research results that the dispute cases that occur are not defaults, but misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden). The legal consequence of canceling the agreement requested by the judge is the restoration of the right to claim compensation and other parties who have already received the achievement must return it.Keywords: cancellation of the agreement; abuse of circumstancesAbstrakKasus sengketa yang terjadi diantara Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) dan Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) pada Putusan PN Nomor 3/Pdt./2015/PN.Sos merupakan contoh riil terjadinya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap penyalahgunaan keadaan dan akibat hukum batalnya suatu perjanjian yang disebabkan karena adanya penyalahgunaan keadaan. Metode penelitian yang digunakan adah yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa kasus sengketa yang terjadi bukanlah wanprestasi, melainkan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Akibat hukum dari pembatalan perjanjian yang dimintakan batal oleh Hakim adalah pemulihan hak untuk menuntut ganti rugi dan pihak lain yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikannya.Kata kunci: pembatalan perjanjian; penyalahgunaan keadaan AbstractThe dispute case that occurred between Rugaya Hadadi (Wife/Plaintiff) and Achmad Zulfikar (Husband/Defendant) in the PN Decision Number 3/Pdt./2015/PN.Sos is a real example of misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) in Indonesia. The purpose of this study is to find out the judge's considerations in giving a decision on abuse of circumstances and the legal consequences of canceling an agreement caused by abuse of circumstances. The research method used is normative juridical. This research results that the dispute cases that occur are not defaults, but misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden). The legal consequence of canceling the agreement requested by the judge is the restoration of the right to claim compensation and other parties who have already received the achievement must return it.Keywords: cancellation of the agreement; abuse of circumstancesAbstrakKasus sengketa yang terjadi diantara Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) dan Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) pada Putusan PN Nomor 3/Pdt./2015/PN.Sos merupakan contoh riil terjadinya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap penyalahgunaan keadaan dan akibat hukum batalnya suatu perjanjian yang disebabkan karena adanya penyalahgunaan keadaan. Metode penelitian yang digunakan adah yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa kasus sengketa yang terjadi bukanlah wanprestasi, melainkan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Akibat hukum dari pembatalan perjanjian yang dimintakan batal oleh Hakim adalah pemulihan hak untuk menuntut ganti rugi dan pihak lain yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikannya.Kata kunci: pembatalan perjanjian; penyalahgunaan keadaan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38358 10.14710/nts.v16i2.38358 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 631-647 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38358/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/38358/8321 Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43805 2023-04-07T10:21:11Z notarius:LIT

anggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris Fara Difah, Zumroh Pembajeng Wisnaeni, Fifiana Sukma, Novira Maharani notaris notary; regulation; responsible notaris notaris; peraturan; tanggung jawab he notary has theduty listed in article 16 of (1) the letter f UUJN that is to keep everything connected with the deed and other papers private in order to protect the interests of all concerned with the deed. The study was intended to describe the responsibilities of a notary in by renouncing the contents of the deed by virtue of ingkar’s notary rights and by describing the responsibilities of a notary in by disproving the contents of the deed by the rights of ingkar’s forfeited rights. The method used was normative juridical that emphasis a secondary data source with a legal and conceptual approach that has analytical descriptive research specifications. The results of research which is: first, the notary has obligation of ingkar mentioned in UUJN, but this does not make notary legal proof. Second, the ruling can ovveride the notary rights relating to crimes in the extraordinary crime category. This did not prevent the notary from violating the UUJN and can’t sanctioned on article 16 of (11) UUJN as long as the law for canceling ingkar’s rights had a more immediate and necessary interest from a notary to address the contents of the deed made by the notary.Keywords: notary; regulation; responsibleAbstrakNotaris memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yaitu merahasiakan seluruh hal yang berkaitan dengan akta dan surat-surat lainnya bertujuan guna memberi perlindungan pada kepentingan seluruh pihak terkait akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggungjawab notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar notaris dan mendeskripsikan tanggungjawab notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar terhadap peraturan-peraturan yang menggugurkan hak ingkar notaris. Metode yang dipergunakan berupa yuridis normatif yang mengacu kepada sumber data sekunder memanfaatkan pendekatan konseptual dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan pendekatan undang-undang. Hasilnya yakni: Pertama, Notaris memiliki kewajiban ingkar yang disebutkan pada UUJN, tetapi hal ini tidak membuat notaris menjadi kebal terhadap hukum. Kedua, Peraturan yang dapat menggugurkan hak ingkar Notaris yang berkaitan dengan kejahatan dalam kategori extraordinary crime. Hal ini tidak menjadikan Notaris melanggar UUJN dan tidak bisa dikenakan sanksi yang disebutkan pada Pasal 16 ayat (11) UUJN sepanjang peraturan yang untuk menggugurkan hak ingkar memiliki kepentingan yang lebih diutamakan dan dibutuhkan dari Notaris untuk menyampaikan isi akta yang dibuat oleh Notaris.Kata Kunci: notaris; peraturan; tanggung jawab The notary has theduty listed in article 16 of (1) the letter f UUJN that is to keep everything connected with the deed and other papers private in order to protect the interests of all concerned with the deed. The study was intended to describe the responsibilities of a notary in by renouncing the contents of the deed by virtue of ingkar’s notary rights and by describing the responsibilities of a notary in by disproving the contents of the deed by the rights of ingkar’s forfeited rights. The method used was normative juridical that emphasis a secondary data source with a legal and conceptual approach that has analytical descriptive research specifications. The results of research which is: first, the notary has obligation of ingkar mentioned in UUJN, but this does not make notary legal proof. Second, the ruling can ovveride the notary rights relating to crimes in the extraordinary crime category. This did not prevent the notary from violating the UUJN and can’t sanctioned on article 16 of (11) UUJN as long as the law for canceling ingkar’s rights had a more immediate and necessary interest from a notary to address the contents of the deed made by the notary.Keywords: notary; regulation; responsible AbstrakNotaris memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yaitu merahasiakan seluruh hal yang berkaitan dengan akta dan surat-surat lainnya bertujuan guna memberi perlindungan pada kepentingan seluruh pihak terkait akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggungjawab notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar notaris dan mendeskripsikan tanggungjawab notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar terhadap peraturan-peraturan yang menggugurkan hak ingkar notaris. Metode yang dipergunakan berupa yuridis normatif yang mengacu kepada sumber data sekunder memanfaatkan pendekatan konseptual dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan pendekatan undang-undang. Hasilnya yakni: Pertama, Notaris memiliki kewajiban ingkar yang disebutkan pada UUJN, tetapi hal ini tidak membuat notaris menjadi kebal terhadap hukum. Kedua, Peraturan yang dapat menggugurkan hak ingkar Notaris yang berkaitan dengan kejahatan dalam kategori extraordinary crime. Hal ini tidak menjadikan Notaris melanggar UUJN dan tidak bisa dikenakan sanksi yang disebutkan pada Pasal 16 ayat (11) UUJN sepanjang peraturan yang untuk menggugurkan hak ingkar memiliki kepentingan yang lebih diutamakan dan dibutuhkan dari Notaris untuk menyampaikan isi akta yang dibuat oleh Notaris.Kata Kunci: notaris; peraturan; tanggung jawab Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43805 10.14710/nts.v14i2.43805 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 795-808 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43805/20818 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/70834 2026-03-31T00:54:49Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Lender pada P2P Lending yang Dilikuidasi OJK Perlindungan Hukum Lender pada P2P Lending yang Dilikuidasi OJK Muslimah, Honest Puji, Bunga Jasmine Hukum Perusahaan Lender; P2P Lending; Legal Protection Hukum Perusahaan Lender; P2P Lending; Legal Protection. ABSTRACTLenders in P2P Lending are exposed to significant risks, particularly the risk of default on the funds they have invested, which becomes more critical when the P2P lending platform is liquidated by the Financial Services Authority. This study aims to examine the applicable legal framework and the forms of legal protection available to lenders in the event of such liquidation. Using a normative juridical research method, the study identifies two types of legal protection: preventive and repressive. Preventive legal protection is established through OJK regulations that set out specific obligations and restrictions for P2P lending operators. Repressive legal protection can be exercised through legal remedies such as civil lawsuits against fraudulent operators and breach of contract claims against borrowers who default on their obligations.Keywords: Lender; P2P Lending; Legal Protection.ABSTRAKLender sebagai pihak yang menginvestasikan dananya di peer to peer lending (P2P Lending) memiliki risiko gagal bayar atas dana yang telah diinvestasikannya. Terlebih apabila penyelenggara P2P Lending dilikuidasi oleh OJK. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum Lender pada perusahaan P2P Lending yang dilikuidasi OJK. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Lender pada P2P Lending yang dilikuidasi terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan dengan adanya regulasi OJK yang berisi kewajiban dan larangan bagi penyelenggara P2P Lending. Sedangkan, perlindungan hukum represif dapat ditempuh melalui upaya hukum gugatan terhadap penyelenggara yang terbukti melakukan fraud dan gugatan wanprestasi terhadap borrower yang gagal melaksanakan kewajibannya.Kata Kunci: Lender; P2P Lending; Perlindungan Hukum. ABSTRACTLenders in P2P Lending are exposed to significant risks, particularly the risk of default on the funds they have invested, which becomes more critical when the P2P lending platform is liquidated by the Financial Services Authority. This study aims to examine the applicable legal framework and the forms of legal protection available to lenders in the event of such liquidation. Using a normative juridical research method, the study identifies two types of legal protection: preventive and repressive. Preventive legal protection is established through OJK regulations that set out specific obligations and restrictions for P2P lending operators. Repressive legal protection can be exercised through legal remedies such as civil lawsuits against fraudulent operators and breach of contract claims against borrowers who default on their obligations.Keywords: Lender; P2P Lending; Legal Protection.ABSTRAKLender sebagai pihak yang menginvestasikan dananya di peer to peer lending (P2P Lending) memiliki risiko gagal bayar atas dana yang telah diinvestasikannya. Terlebih apabila penyelenggara P2P Lending dilikuidasi oleh OJK. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum Lender pada perusahaan P2P Lending yang dilikuidasi OJK. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Lender pada P2P Lending yang dilikuidasi terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan dengan adanya regulasi OJK yang berisi kewajiban dan larangan bagi penyelenggara P2P Lending. Sedangkan, perlindungan hukum represif dapat ditempuh melalui upaya hukum gugatan terhadap penyelenggara yang terbukti melakukan fraud dan gugatan wanprestasi terhadap borrower yang gagal melaksanakan kewajibannya.Kata Kunci: Lender; P2P Lending; Perlindungan Hukum. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2026-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/70834 10.14710/nts.v19i0.70834 Notarius; Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT; 126-143 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/70834/pdf Copyright (c) 2026 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26890 2019-12-03T01:05:53Z notarius:LIT

Analisis Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian Kristinah, Maria Magdalena surat edaran; ujaran kebencian; kebebasan berpendapat Since this country was founded (independence), freedom of expression is stated in the 1945 Constitution. That is, expressing an opinion is protected by law because expressing an idea is one of the human rights. The research method used in this study is normative research. The results of the study note that the circular is an official script whose content is about notification and is addressed (address at) only to the circles themselves. Circular is not regulating. Regarding the drafting of this official document, it is regulated in Permenpan No. 80 of 2012 concerning Manuscripts of Government Agency Services. This Circular Letter issued by the Indonesian Police does not follow the model for preparing official manuscripts about the circular as determined by the Permenpan. Because the circular is not a legal product, the circular is not in the hierarchy of legislation, so there is no inclusion of sanctions in the circular. Keywords: circular; hate speech; freedom of opinion AbstrakSejak negara ini didirikan (merdeka), kebebasan mengemukakan pendapat dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, mengemukakan pendapat dilindungi dalam UU. Karena, mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia.Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif.Hasil penelitian diketahui bahwa surat edaran merupakan naskah dinas yang isinya tentang pemberitahuan dan ditujukan (adressaat) hanya untuk kalangan sendiri. Surat edaran tidak bersifat mengatur (regeling). Tentang penyusunan naskah dinas ini diatur dalam Permenpan No. 80 tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Surat Edaran yang diterbitkan Kepolisian RI ini tidak mengikuti model penyusunan naskah dinas tentang surat edaran sebagaimana yang ditentukan oleh Permenpan tersebut. Karena, surat edaran bukan merupakan produk hukum, maka surat edaran tidak berada di dalam hierarkiperundang-undangan, sehingga tidak ada pencantuman sanksi di dalam surat edaran tersebut.Kata Kunci : surat edaran; ujaran kebencian; kebebasan berpendapat Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-05-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26890 10.14710/nts.v12i1.26890 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 219 - 230 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26890/16174 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42383 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Penyelesaian Sengketa Kedudukan Ahli Waris Pa’rinding Dalam Mewaris Berdasarkan Hukum Waris Adat Toraja Penyelesaian Sengketa Kedudukan Ahli Waris Pa’rinding Dalam Mewaris Berdasarkan Hukum Waris Adat Toraja Sari, Ita Purwita Santoso, Budi Hukum Waris Adat adat inheritance law; toraja adat Hukum Waris Adat adat inheritance law; toraja adat AbstractInheritance law is one part of civil law as a whole and is the smallest part of family law. Inheritance problems in Indonesia often occur in every region, such as in Toraja, there is a form of inheritance distribution pa'rinding which is the giving of inheritance based on animal sacrifices at the time of the death ceremony of the testator. The problem is how the position of heirs pa’rinding inherits based on Toraja customary inheritance law and whether the decision of the Makale District Court panel of judges Number: 3-PDT.G-2015-PN.MAK regarding the position of heirs pa'rinding is appropriate or not according to customary inheritance law Toraja. This research method uses normative juridical, using secondary data through library research and primary data as complementary data conducted by interviews and qualitative data analysis with deductive conclusions. The position of heirs pa'rinding in Toraja is legally recognized and the heirs who are entitled to pa'rinding are those who are biological children of the heirs including adopted children. Court Decision Number 3-PDT.G-2015-PN.MAK is not in accordance with the provisions of customary inheritance law in Toraja regarding inheritance pa'rinding.Keywords: adat inheritance law; toraja adatAbstrakPermasalahan waris di Indonesia sering terjadi di setiap daerahnya, seperti di Toraja dikenal bentuk pembagian warisan secara pa’rinding yang merupakan pemberian harta warisan didasarkan oleh pengorbanan hewan pada saat upacara kematian pewaris. Artikel ini membahas mengenai bagaimana kedudukan ahli waris pa’rinding mewaris berdasarkan hukum waris adat Toraja serta apakah putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makale Nomor: 3-PDT.G-2015-PN.MAK tentang kedudukan ahli waris pa’rinding sudah sesuai atau tidak menurut hukum waris adat Toraja. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dara primer sebagai data pelengkap yang dilakukan dengan wawancara dan analisis data secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kedudukan ahli waris pa’rinding di Toraja diakui secara sah keberadaannya serta ahli waris yang berhak melakukan pa’rinding adalah mereka yang merupakan anak kandung dari pewaris termasuk anak angkat. Putusan Pengadilan Nomer 3-PDT.G-2015-PN.MAK tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris adat di Toraja mengenai pewarisan secara pa’rinding.Kata kunci: hukum waris adat; adat toraja AbstractInheritance law is one part of civil law as a whole and is the smallest part of family law. Inheritance problems in Indonesia often occur in every region, such as in Toraja, there is a form of inheritance distribution pa'rinding which is the giving of inheritance based on animal sacrifices at the time of the death ceremony of the testator. The problem is how the position of heirs pa’rinding inherits based on Toraja customary inheritance law and whether the decision of the Makale District Court panel of judges Number: 3-PDT.G-2015-PN.MAK regarding the position of heirs pa'rinding is appropriate or not according to customary inheritance law Toraja. This research method uses normative juridical, using secondary data through library research and primary data as complementary data conducted by interviews and qualitative data analysis with deductive conclusions. The position of heirs pa'rinding in Toraja is legally recognized and the heirs who are entitled to pa'rinding are those who are biological children of the heirs including adopted children. Court Decision Number 3-PDT.G-2015-PN.MAK is not in accordance with the provisions of customary inheritance law in Toraja regarding inheritance pa'rinding.Keywords: adat inheritance law; toraja adatAbstrakPermasalahan waris di Indonesia sering terjadi di setiap daerahnya, seperti di Toraja dikenal bentuk pembagian warisan secara pa’rinding yang merupakan pemberian harta warisan didasarkan oleh pengorbanan hewan pada saat upacara kematian pewaris. Artikel ini membahas mengenai bagaimana kedudukan ahli waris pa’rinding mewaris berdasarkan hukum waris adat Toraja serta apakah putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makale Nomor: 3-PDT.G-2015-PN.MAK tentang kedudukan ahli waris pa’rinding sudah sesuai atau tidak menurut hukum waris adat Toraja. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dara primer sebagai data pelengkap yang dilakukan dengan wawancara dan analisis data secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kedudukan ahli waris pa’rinding di Toraja diakui secara sah keberadaannya serta ahli waris yang berhak melakukan pa’rinding adalah mereka yang merupakan anak kandung dari pewaris termasuk anak angkat. Putusan Pengadilan Nomer 3-PDT.G-2015-PN.MAK tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris adat di Toraja mengenai pewarisan secara pa’rinding.Kata kunci: hukum waris adat; adat toraja Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42383 10.14710/nts.v16i3.42383 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1175-1186 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42383/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31096 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH BANK UMUM Wibowo, Widiyo Suryo Wibowo Yunanto, Yunanto Hafidh Prasetyo, Mujiono The limited collateral provided by UMKM implies that it is difficult for this business unit to obtain credit at banks, which is one of the facilities for UMKM to get the needed assistance.In research evaluating this law using the normative juridical discussion method. The results of the study which stated that the regulation of UMKM in Lending by Commercial Banks was approved was Act Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, which contained a general understanding, criteria and objectives of UMKM. UMKM in bank loans by commercial banks that are in Decree Number: KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Concerning Operational Standards and Procedures for the Implementation of People's Business Loans, which specifically discusses procedures for granting community business loans to UMKM by commercial banks Keywords : UMKM; lending; commercial banks AbstrakTerbatasnya jaminan yang dimiliki oleh UMKM berimplikasi sulitnya bagi unit usaha ini untuk mendapatkan kredit pada perbankan yang merupakan salah satu sarana bagi UMKM untuk mendapatkan bantuan pendanaan.Dalam penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan UMKM dalam Pemberian Kredit oleh Bank Umum diantaranya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mengatur secara umum pengertian, kriteria dan tujuan UMKM. Secara lebih rinci pengaturan UMKM dalam pemberian kredit oleh Bank Umum terdapat pada Keputusan Nomor: KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang khusus mengatur prosedur dalam pemberian kredit usaha rakyat kepada UMKM oleh bank umum. Kata kunci : UMKM, pemberian kredit, bank umum Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31096 10.14710/nts.v13i2.31096 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 710-726 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31096/17448 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44153 2024-12-31T08:44:09Z notarius:LIT

Konflik Undang-Undang Mengenai Batas Kedewasaan Berdasarkan Umur dalam Perjanjian Konflik Undang-Undang Mengenai Batas Kedewasaan Berdasarkan Umur dalam Perjanjian Sadtyafitri, Murti Yunanto, Yunanto Hukum Perjanjian Legal Age; Agreement; Notary. Hukum Perjanjian Legal Age; Agreement; Notary. ABSTRACTThe ability to act in making agreements is assessed based on the legal age. The Civil Code stipulates that the age of adulthood is 21 (twenty-one) years, while according to law no. 2 of 2014 is 18 (eighteen) years. The research objective is to analyze which legal age is used in the agreement. This study uses a normative approach with analytical-descriptive specifications. The results of this study are agreement made efore a notary, the age limit is 18 (eighteen) years, this is in accordance with the provisions of the position of a notary, while an underhand agreement as long as the parties acknowledge the agreement, there is no problem with it.Keywords: Legal Age; Agreement; Notary.ABSTRAKKecakapan bertindak dalam membuat perjanjian dinilai berdasarkan batas umur kedewasaan. KUHperdata menentukan umur dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan menurut undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah 18 (delapan belas) tahun manakah batas yang digunakan dalam melakukan suatu perjanjian. Tujuan Penelitian adalah menganalisis batas umur dewasa manakah yang digunakan dalam perjanjian dan solusi untuk mengatasi konflik Undang-Undang tentang batas umur dewasa dalam melakukan suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris maka batas umur adalah 18 (delapan belas) sedangkan perjanjian di bawah tangan sepanjang para pihak mengakui perjanjian tersebut maka tidak ada masalah terhadapnya.Kata Kunci: Batas Umur Kedewasaan; Perjanjian; Notaris ABSTRACTThe ability to act in making agreements is assessed based on the legal age. The Civil Code stipulates that the age of adulthood is 21 (twenty-one) years, while according to law no. 2 of 2014 is 18 (eighteen) years. The research objective is to analyze which legal age is used in the agreement. This study uses a normative approach with analytical-descriptive specifications. The results of this study are agreement made efore a notary, the age limit is 18 (eighteen) years, this is in accordance with the provisions of the position of a notary, while an underhand agreement as long as the parties acknowledge the agreement, there is no problem with it.Keywords: Legal Age; Agreement; Notary.ABSTRAKKecakapan bertindak dalam membuat perjanjian dinilai berdasarkan batas umur kedewasaan. KUHperdata menentukan umur dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan menurut undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah 18 (delapan belas) tahun manakah batas yang digunakan dalam melakukan suatu perjanjian. Tujuan Penelitian adalah menganalisis batas umur dewasa manakah yang digunakan dalam perjanjian dan solusi untuk mengatasi konflik Undang-Undang tentang batas umur dewasa dalam melakukan suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris maka batas umur adalah 18 (delapan belas) sedangkan perjanjian di bawah tangan sepanjang para pihak mengakui perjanjian tersebut maka tidak ada masalah terhadapnya.Kata Kunci: Batas Umur Kedewasaan; Perjanjian; Notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44153 10.14710/nts.v17i3.44153 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2004-2019 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44153/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39009 2023-09-06T07:00:42Z notarius:LIT

Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Terhadap Notaris Wilayah Lampung Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Terhadap Notaris Wilayah Lampung Nabila, Sarah Santoso, Budi Majelis Kehormatan Notaris honorary council; notary public; justice Majelis Kehormatan Notaris honorary council; notary public; justice AbstractThe Regional Notary Honorary Council (MKNW) is a newly born institution based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions as an institution that replaces some of the powers that were previously the authority of the Regional Supervisory Council. This research was conducted aimed at finding out the stages of MKNW Lampung Province's decision making on the judicial process, and the role of Lampung Province MKNW when making decisions on the judicial process related to the tasks and notary positions. This research used juridical normative as its approach. The data source used primary and secondary data using primary legal material. The data collections used are field study and literature. Data processing is based on data selection, data clarification, systematic and logical data preparation. The results reveals that the decision-making procedure by the MKNW in call out the Notaries into the court is very helpful in the judicial process which runs more effective and more comprehensive. Judging from the 3 concepts of organizational effectiveness, the MKNW reveal that MKNW has an important role in the judicial process.Keywords: honorary council; notary public; justiceAbstrakMajelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) ialah sebuah lembaga yang baru lahir berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selaku lembaga yang mengganti sebagian kewenangan yang sebelumnya adalah kewenangan Majelis Pengawas Daerah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tahapan pengambilan keputusan MKNW Provinsi Lampung terhadap proses peradilan, dan peran MKNW Provinsi Lampung saat mengambil keputusan terhadap proses peradilan yang berhubungan pada tugas serta jabatan notaris. Penelitian berikut berjenis normatif atau penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data menggunakan studi lapangan serta kepustakaan. Pengolahan data dijalankan melalui penyeleksian data, klarifikasi, penyusunan data secara sistematis dan logis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa prosedur pengambilan keputusan oleh MKNW dalam pemanggilan Notaris ke dalam persidangan sangatlah membantu jalannya persidangan secara lebih efektif serta komprehensif. Dilihat dari 3 konsep keefektifan organisasi, secara menyeluruh MKNW memperlihatkan bahwa MKNW berperan penting pada proses peradilan.Kata kunci: majelis kehormatan; notaris; peradilan AbstractThe Regional Notary Honorary Council (MKNW) is a newly born institution based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions as an institution that replaces some of the powers that were previously the authority of the Regional Supervisory Council. This research was conducted aimed at finding out the stages of MKNW Lampung Province's decision making on the judicial process, and the role of Lampung Province MKNW when making decisions on the judicial process related to the tasks and notary positions. This research used juridical normative as its approach. The data source used primary and secondary data using primary legal material. The data collections used are field study and literature. Data processing is based on data selection, data clarification, systematic and logical data preparation. The results reveals that the decision-making procedure by the MKNW in call out the Notaries into the court is very helpful in the judicial process which runs more effective and more comprehensive. Judging from the 3 concepts of organizational effectiveness, the MKNW reveal that MKNW has an important role in the judicial process.Keywords: honorary council; notary public; justiceAbstrakMajelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) ialah sebuah lembaga yang baru lahir berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selaku lembaga yang mengganti sebagian kewenangan yang sebelumnya adalah kewenangan Majelis Pengawas Daerah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tahapan pengambilan keputusan MKNW Provinsi Lampung terhadap proses peradilan, dan peran MKNW Provinsi Lampung saat mengambil keputusan terhadap proses peradilan yang berhubungan pada tugas serta jabatan notaris. Penelitian berikut berjenis normatif atau penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data menggunakan studi lapangan serta kepustakaan. Pengolahan data dijalankan melalui penyeleksian data, klarifikasi, penyusunan data secara sistematis dan logis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa prosedur pengambilan keputusan oleh MKNW dalam pemanggilan Notaris ke dalam persidangan sangatlah membantu jalannya persidangan secara lebih efektif serta komprehensif. Dilihat dari 3 konsep keefektifan organisasi, secara menyeluruh MKNW memperlihatkan bahwa MKNW berperan penting pada proses peradilan.Kata kunci: majelis kehormatan; notaris; peradilan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39009 10.14710/nts.v16i2.39009 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 1013-1028 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39009/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46050 2023-04-06T21:13:05Z notarius:LIT

Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Karena Overlapping Di Kantor Pertanahan Kota Semarang Saraswati, Annisa Meinar Ratna M.S., Edith Hukum Agraria Soil; Cancellation of Ownership Certificate; Overlapping Right of Ownership is the right desired by everyone, because property rights are the highest rights and the strongest rights compared to other land rights. The purpose of this research was to find out the implementation of land ownership certificate cancellation due to overlapping in the Semarang City Land Office, to find out the legal consequences of the cancellation of land ownership certificates due to overlapping, and to find out what the injured party could do to cancel the certificate of rights belongs to the land because of overlapping. Based on the research carried out, it can be seen that the cancellation of the certificate of ownership of land was carried out due to overlapping in the issuance of certificates, namely 2 (two) fields of SHM No. 518 and 519 which were boarded by 3 (three) No. SHMs. 2361, 2362 and 2363 which were later canceled by the State Administrative Decision Number: 049 / G / 2014 / PTUN. Smg. the legal consequences of the cancellation of land title certificates, namely the land ownership certificate disputed in the case will be transferred to the party who wins the case, while those who lose the case must give up their rights.Keywords: Soil; Cancellation of Ownership Certificate; Overlapping AbstrakHaki Miliki adalahi haki yangi diinginkani oleh isetiapi orang, ikarena haki miliki merupakani hak yangi palingi tinggii sertai haki palingi kuati dibandingkani dengani haki atasi tanahi yangiilain. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah iuntuk imengetahui ipelaksanaan ipembatalan sertifikati haki miliki atasi tanahi karenai overlappingi di iKantor iPertanahan iKota iSemarang, untuki mengetahuii akibati hukumi terhadapi adanyai pembatalani sertifikati haki miliki atasiitanah karenaiioverlapping, serta iuntuk imengetahui iyang bisai dilakukani pihaki yangi dirugikani atas pembatalani sertifikati haki miliki atasi tanahi karenai overlapping. Berdasarkan ipenelitian yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa ipembatalan isertifikat haki miliki atasi tanahi dilakukan ikarena adanya ioverlapping dalam penerbitan sertifikat, yaitu 2 (dua) bidang SHM No. 518 dan 519 yang ditumpangi 3 (tiga) SHM No. 2361, 2362 dan 2363 yangi kemudiani dibatalkani olehi Putusani Tata Usahai NegaraiiNomor: 049/G/2014/PTUN.Smg. iakibat ihukum idari ipembatalan isertifikat ihak miliki atasi tanahi yaitui sertifikat ihak milik iatas tanahi yang idisengketakan dalam perkara akan beralihi kepadai pihaki yangiimemenangkan iperkara, sedangkan bagi pihak yang kalah dalam perkara harus melepaskan haknya.Kata Kunci: Tanah; PembatalaniSertifikatiHakiMilik; Overlapping Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46050 10.14710/nts.v15i1.46050 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 403-418 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46050/21414 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28936 2020-03-09T09:11:46Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29001 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT DALAM KEPUTUSAN ADMINISTRASI PERTANAHAN (Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR) Purnomo, Setyo Wisnaeni, Fifiana AbstractThis legal research is through library research where the problem is the accountability of officials in land administration decisions, case studies on: Semarang District Court Decision Number 52 / PID / SUS / 2013 / PN.TIPIKOR.The conclusion is that administrative officials who make mistakes in carrying out their authority in the land administration process may be subject to administrative sanctions in accordance with applicable regulations.The use of discretionary authority in the context of carrying out land services can be carried out by benchmarks: The state is not disadvantaged, the public interest is served and officials who do not get profit. Although an act is in accordance with the formulation of the law, it is not always that the act must be punished, because it must be proven whether it is an illegal act materially or not. Keywords: Accountability Of Public OfficialsAbstrakPenelitian hukum ini melalui penelitian kepustakaan yang permasalahannya adalah pertanggungjawaban pejabat dalam keputusan administrasi pertanahan, studi kasus pada: Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Kesimpulannya adalah pejabat administrasi yang melakukan kesalahan dalam menjalankan kewenangannya dalam proses administrasi pertanahan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan berlaku. Penggunaan kewenangan diskresioner dalam rangka menyelenggarakan pelayanan pertanahan dapat dilakukan dengan tolok ukur: Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan pejabat yang melakukan tidak mendapat untung. Meskipun suatu perbuatan telah sesuai dengan rumusan undang-undang tidaklah selalu perbuatan itu harus di hukum, karena harus dibuktikan apakah merupakan perbuatan melawan hukum secara materiil atau tidak. Kata kunci: pertanggungjawaban pejabat publik. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-03-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29001 10.14710/nts.v12i2.29001 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 636-644 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29001/16770 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40263 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Efektivitas Tanda Tangan Elektonik Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Efektivitas Tanda Tangan Elektonik Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Albaaits, Aushof Turisno, Bambang Eko Notaris digital signature; certificate; notary Notaris digital signature; certificate; notary AbstractThe electornic system is used to explain the existence of an information system which the application of information technology based on telecommunicaton network and electronic media. A digital signature is a.n. electronically generated signature that functions the same as a regular signature on paper documents. Sudikno Mertokusumo gives the definition of a certificate as evidence that is signed, which contains events that form the basis of a thing or an engagement, which was made from the beginning intentionally for proof. As a public office holder, a notary has the authority to inaugurate various certificate as long as it is not under the authority of other officials. The theory of this research is the triadism law theory which was initiaded by Gustav Radburch, which contains the principle of justice, and the principle of legal certainty. The theory of legal protection was initiated by Roscue Pound which says “the law is a social engineering tool and the writing method used is normative juridical. The results of this study are that digital signature have benefits are authenticity (guaranteed exstence), integrity (cannot be modified), non-repudiation (cannot be denied its existence), and confidentiality.Keyword: digital signature; certificate; notaryAbstrakSistem elektronik berfungsi untuk menerangkan posisi sistem informasi sebagai implementasi dari teknologi informasi menggunakan media elektronik dan jaringan telekomunikasi. Tanda tangan elektronik dilakukan secara elektronik yang memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan biasa. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta merupakan alat bukti yang disertai dengan tanda tangan, sebagai bukti bahwa telah terjadi perikatan. Dalam menjalankan profesinya, Notaris berhak untuk mengesahkan segala akta kecuali akta yang menjadi wewenang lembaga lain. Studi ini menggunakan Teori Triadism Law dari Gustav Radburch, yang di dalamnya memuat asas kemanfaatan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu juga teori dari Roscue Pound mengenai perlindungan hukum yang menerangkan bahwa hukum adalah media rekayasa sosial, dimana metode penelitiannya yaitu yuridis normatif. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa tanda tangan elektronik berguna sebagai authenticity (terjaminnya keberadaannya), integrity (tidak dapat dimodifikasi), non-repudiation (tidak dapat disangkal keberadaannya), dan confidentiality (bersifat rahasia).Kata kunci: tanda tangan elektronik; akta; notaris AbstractThe electornic system is used to explain the existence of an information system which the application of information technology based on telecommunicaton network and electronic media. A digital signature is a.n. electronically generated signature that functions the same as a regular signature on paper documents. Sudikno Mertokusumo gives the definition of a certificate as evidence that is signed, which contains events that form the basis of a thing or an engagement, which was made from the beginning intentionally for proof. As a public office holder, a notary has the authority to inaugurate various certificate as long as it is not under the authority of other officials. The theory of this research is the triadism law theory which was initiaded by Gustav Radburch, which contains the principle of justice, and the principle of legal certainty. The theory of legal protection was initiated by Roscue Pound which says “the law is a social engineering tool and the writing method used is normative juridical. The results of this study are that digital signature have benefits are authenticity (guaranteed exstence), integrity (cannot be modified), non-repudiation (cannot be denied its existence), and confidentiality.Keyword: digital signature; certificate; notaryAbstrakSistem elektronik berfungsi untuk menerangkan posisi sistem informasi sebagai implementasi dari teknologi informasi menggunakan media elektronik dan jaringan telekomunikasi. Tanda tangan elektronik dilakukan secara elektronik yang memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan biasa. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta merupakan alat bukti yang disertai dengan tanda tangan, sebagai bukti bahwa telah terjadi perikatan. Dalam menjalankan profesinya, Notaris berhak untuk mengesahkan segala akta kecuali akta yang menjadi wewenang lembaga lain. Studi ini menggunakan Teori Triadism Law dari Gustav Radburch, yang di dalamnya memuat asas kemanfaatan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu juga teori dari Roscue Pound mengenai perlindungan hukum yang menerangkan bahwa hukum adalah media rekayasa sosial, dimana metode penelitiannya yaitu yuridis normatif. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa tanda tangan elektronik berguna sebagai authenticity (terjaminnya keberadaannya), integrity (tidak dapat dimodifikasi), non-repudiation (tidak dapat disangkal keberadaannya), dan confidentiality (bersifat rahasia).Kata kunci: tanda tangan elektronik; akta; notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40263 10.14710/nts.v16i3.40263 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1741-1755 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40263/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38841 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Individu Yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan Dalam Putusan No. 74/pailit/2010/pn.niaga.jkt.pst. jo Putusan No. 156 k/pdt.sus.2011 Adriyanti, Avita Wisnaeni, Fifiana Cahyaningtyas, Irma Abstract” One of the ways that entrepreneurs can develop their business is debt, but debt can also lead to bankruptcy. In essence, bankruptcy can serve by both individuals and legal entities which are included in Article 1 number 3 in jo. 11 of UU No. 37/2004. One of the bankruptcy cases against individuals who have family relation is the case between HERRY SUSANTO HARSONO vs ALIONG and NY. JOIN TO FAH. In fact, the defendants are mother and son who run a family business. The research method in the article uses the normative juridical method, namely research on positive legal principles with the literature study data technique from secondary data. The research results of this article include: first, the familial relationship in the bankruptcy petition against individuals whose debtors have familial relationships, in fact, it does not affect the Decision No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No. 156 K/Pdt.Sus.2011. Second, the legal consequences of bankruptcy decisions against individuals can be seen from the consequences related to bankruptcy assets as well as on their personal status as well as other rights as citizens and other private rights against debtors. Key words: legal consequences; bankruptcy; individual; family relation Abstrak Salah satu cara yang dapat ditempuh pengusaha dalam mengambangkan bisnisnya adalah utang, namun utang juga dapat mengakibatkan pailit. Hakikatnya pailit dapat dialami oleh siapapun, baik individu maupun”badan hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 3”jo 11 UU No. 37/ 2004. Salah satu kasus kepailitan terhadap individu yang memiliki hubungan kekeluargaan adalah kasus antara HERRY SUSANTO HARSONO melawan ALIONG dan NY. TJU TO FAH. Para Termohon Pailit faktanya adalah Ibu dan anak yang menjalankan usaha keluarga. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum positif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dari data sekunder. Hasil penelitian dari artikel ini meliputi: pertama, hubungan kekeluargaan pada permohonan pailit terhadap individu yang debiturnya memiliki hubungan kekeluargaan kenyataannya tidak berpengaruh pada Putusan No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No. 156 K/Pdt.Sus.2011. Kedua, Akibat hukum atas putusan pailit terhadap individu dapat dilihat dari akibat terkait harta pailit serta terhadap status diri pribadinya serta hak-hak lain selaku warga negara dan hak privat lainnya terhadap debitur. Kata kunci: akibat hukum; kepailitan; individu; hubungan kekeluargaan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-04-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38841 10.14710/nts.v14i1.38841 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 162 - 177 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38841/19510 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/60148 2025-04-25T01:53:30Z notarius:LIT

Implikasi Hukum Terhadap Pengajuan Perkawinan Beda Agama Marta, Fakhirah M.S., Edith Ratna Hukum Perkawinan Legal Implication; Interfaith Marriage; Legal Implementation.                                                                                  ABSTRACT                                                            Conventionally interfaith marriages are not regulated in detail in UU No. 1 of 1974 concerning Marriage. The aim of this research is to understand the consequences of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 on the sociological conditions of society on interfaith marriages in Indonesia and alternative recognition of interfaith marriages in Indonesia is the purpose of this research. The author conducts normative or theoretical research. The research results obtained are that SEMA Number 2 of 2023 does not allow judges to grant applications for interfaith marriages. Alternative recognition of interfaith marriages before the existence of SEMA Number 2 of 2023 was carried out by first submitting an application to the District Court or Religious Court to obtain a decision that legalizes interfaith marriages.Keywords: Legal Implication; Interfaith Marriage; Legal Implementation.ABSTRAKSejatinya Perkawinan beda agama tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menegetahui Dampak Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap kondisi sosiologis masyarakat atas perkawinan beda agama di Indonesia dan alternatif pengakuan atas perkawinan beda agama di Indonesia merupakan tujuan dalam penelitian ini. Penulis melakukan penelitian normatif atau teoritis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak meperbolehkan hakim untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Alternatif pengakuan perkawinan beda agama sebelum adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama untuk memperoleh putusan yang mengesahkan perkawinan beda agama.Katakunci: Implikasi Hukum; Perkawinan Beda Agama; Implementasi hukum. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/60148 10.14710/nts.v18i1.60148 Notarius; Vol 18, No 1 (2025): Notarius; 126-139 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/60148/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5706 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA SENI TARI TRADISIONAL ACEH Novalia, vivi Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh banyaknya karya seni tari Indonesia yang diakui/diklaim oleh pihak asing. Seni tari tradisional Aceh sebagai bagian dari budaya Indonesia harus dilestarikan keberadaannya. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai eksistensi seni Tari Tradisional Aceh dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan mengenai upaya Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam melindungi seni tari tradisional Aceh dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.     Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi seni tari tradisional Aceh telah diakui di dunia internasional. Dalam upaya khusus untuk melindungi seni tari tradisional Aceh. Kebanyakan upaya yang dilakukan adalah di bidang pelestarian tari itu sendiri, bukan perlindungan di bidang hukumnya. Maka untuk itu, Tari tradisional Aceh sebaiknya diberikan perlindungan hukum yang khusus dan memadai. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah Aceh dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia. Selain itu, Pemerintah Daerah Aceh juga harus segera melakukan sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 kepada seniman tari Aceh supaya para seniman tersebut memiliki pengetahuan hukum tentang perlindungan hak cipta atas hasil karya mereka. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5706 10.14710/nts.v4i1.5706 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 32 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38016 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Penguatan Pengelolaan Wakaf Tanah Melalui Lembaga Muhammadiyah Blora Dari Perspektif Kepastian Hukum Kurniawati, Elfasari Sarono, Agus hukum Agraria penguatan; pendaftaran tanah; wakaf tanah AbstractIn waqf process, problems occur  which is only done verbally and is not registered at the Land Office. This causes because there is no land certificate that provides legal certainty. This study aims to analyze the urgency of legal certainty in strengthening the management of Muhammadiyah Blora's land waqf and to strengthening of Muhammadiyah Blora's land waqf management. This study uses a socio legal approach, analytical descriptive research type. The data used are secondary and primary data. Data collection techniques using literature study, documents, and interviews. Analyze data since researchers are in the field. After the data is considered valid, it will be concluded qualitatively inductively. The results  waqf began with a pledge of waqf  then registered at the land office. Strengthening  is to produce a certificate of waqf land that can provide legal certainty so all kinds of disputes can be easily resolved. To strengthen the management of waqf Muhamadiyah Blora, is accompanying who will donate the land. The waqf assets can be managed properly in accordance the waqf pledge. The conclusion to strengthen the management of Muhammadiyah Blora's land waqf by always accompanying the waqf who will donate the land so that the waqf can run properly.Keywords: legal certainty; land registration; land waqfAbstrakDalam proses perwakafan tanah sering terjadi masalah diantaranya wakaf tanah hanya dilakukan secara lisan saja dan tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan. Hal ini menyebabkan sengketa di kemudian hari karena tidak ada sertipikat tanah yang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis urgensitas kepastian hukum dalam penguatan pengelolaan wakaf tanah Muhammadiyah Blora dan untuk mengungkap penguatan pengelolaan wakaf tanah Muhammadiyah Blora. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosio legal, tipe penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dokumen, serta wawancara. Menganalisis data sejak peneliti berada dilapangan. Setelah data dianggap valid maka akan disimpulkan secara induktif kualitatif. Hasil penelitian bahwa perwakafan tanah di Muhammadiyah Blora dimulai dengan ikrar wakaf dan selanjutnya didaftarkan di kantor pertanahan. Penguatan hal ini untuk menghasilkan sertipikat tanah wakaf yang dapat memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan perwakafan tanah sehingga segala macam sengketa dapat dengan mudah diselesaikan. Untuk penguataan pengelolaan wakaf Muhamadiyah Blora dimulai dengan pendampingan wakif yang akan mewakafkan tanahnya. Dengan begitu harta benda wakaf dapat dikelola dengan baik sesuai dengan ikrar wakaf. Kesimpulan bahwa untuk penguatan pengelolaan wakaf tanah Muhammadiyah Blora dengan selalu mendampingi wakif yang akan mewakafkan tanahnya agar wakaf berjalan dengan semestinya.Kata kunci: penguatan; pendaftaran tanah; wakaf tanah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38016 10.14710/nts.v15i2.38016 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 833-846 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38016/pdf Copyright (c) 2022 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29152 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PADA PT. MITRA USAHA CEMERLANG Nabila, Farida Khansa Santoso, Budi Abstract Article No. 212K/Pdt. Sus-Pailit/2015 where the applicant PT. Bank Mayapada Internasional TBK filed the application for bankruptcy against the respondent Arifin as a guarantee of insurance from PT. Mitra Usaha Cemerlang because it can not paid the debt that has been due and can be charged to the applicant. The research aims to determine the basis of judgment and the legal consequences of the bankruptcy in determining the ruling on the application of bankruptcy in PT Mitra Usaha Cemerlang. This research uses normative legal research methods or legal research doctrinal with this kind of descriptive research. Data sources consist of secondary data that includes primary, secondary and tertiary legal materials. Methods of collecting data with library studies, in connection with qualitative analysis. The results of the study showed the basis of the Supreme Court consideration of No. 212k/PDT. Sus-Bankruptcy/2015 that PT Mitra Usaha Cemerlang has fulfilled the requirement for bankruptcy, which is more than one creditor and has been overdue and invoiced debt that has been set in Law No. 37 year 2004 concerning the postponement of debt repayment obligations. While the legal result is Arifin as a guarantee of PT Mitra Usaha Cemerlang loses its right to do the management of wealth seized by the curator in the calculate from the date of bankruptcy. Keywords: bankruptcy; judge's decision; legal effect Abstrak Perkara No. 212K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dimana Pemohon PT. Bank Mayapada Internasional Tbk mengajukan Permohonan Pailit terhadap Termohon Arifin sebagai penanggung jaminan dari PT. Mitra Usaha Cemerlang dikarenakan tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum kasasi tentang kepailitan dalam menentukan putusan terhadap permohonan pailit pada PT Mitra Usaha Cemerlang.Penelitianinimenggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisisdengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 212K/Pdt.Sus-Pailit/2015 bahwa PT Mitra Usaha Cemerlang telah memenuhi persyaratan pailit yaitu lebih dari satu kreditur dan adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan akibat hukumnya adalah Arifin sebagai penanggung jaminan PT Mitra Usaha Cemerlang kehilangan haknya untuk berbuat terhadap pengurusan harta kekayaan yang disita oleh kurator di hitung sejak tanggal kepailitan itu. Kata kunci : permohonan pailit; putusan hakim; akibat hukum. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29152 10.14710/nts.v12i2.29152 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 1040-1052 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29152/16805 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48460 2024-04-30T09:54:03Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Hasil Pelepasan Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1337 K/Pdt/2021) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Hasil Pelepasan Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1337 K/Pdt/2021) Saraswati, Deira M.S., Edith Ratna Hukum Agraria land rights; waiver of rights; compensation Hukum Agraria land rights; waiver of rights; compensation. AbstractOwnership of land rights is legally proven by the existence of a certificate of land rights. In practice, the party who has held this land certificate can relinquish his land rights so that the party who has land rights is no longer the legal holder of land rights according to law. legislation in the field of national agrarian law and legal protection for holders of land rights resulting from the relinquishment of rights associated with compensation. The research method used is a qualitative approach, this method will focus on efforts to create analytical descriptive writing. The results show that the provisions for the release of land rights are contained in Law Number 5 of 1960, Government Regulation Number 24 of 1997, and PMPT Number 3 of 1997. Legal protection for holders of land rights resulting from the release of rights and its relation to compensation that must be given to holders of land rights that have been relinquished arise when compensation has been paid. The theory of legal certainty strengthens efforts to provide legal protection for holders of land rights resulting from the relinquishment of rights. The theory of public interest accelerates efforts to guarantee legal certainty.keywords: land rights; waiver of rights; compensation.AbstrakKepemilikan hak atas tanah secara hukum dibuktikan dengan adanya sertifikat hak atas tanah. Pada pelaksanaannya, pihak yang telah memegang sertipikat tanah ini dapat melakukan pelepasan hak atas tanahnya sehingga pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut tidak lagi merupakan pemegang hak atas tanah yang sah menurut hukum. Artikel ini membahas persoalan mengenai ketentuan dalam pelepasan hak atas tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum agraria nasional dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah hasil pelepasan hak yang dikaitkan dengan kompensasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, metode ini akan berfokus pada upaya menciptakan tulisan yang deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa ketentuan pelepasan hak atas tanah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan PMPT Nomor 3 Tahun 1997. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah hasil pelepasan hak dan kaitannya dengan kompensasi yang wajib diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang telah dilepaskan timbul ketika kompensasi telah dibayarkan. Teori kepastian hukum memperkuat upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah hasil pelepasan hak. Teori kepentingan umum mengakselerasi upaya jaminan kepastian hukum.Kata kunci: hak atas tanah; pelepasan hak; kompensasi. AbstractOwnership of land rights is legally proven by the existence of a certificate of land rights. In practice, the party who has held this land certificate can relinquish his land rights so that the party who has land rights is no longer the legal holder of land rights according to law. legislation in the field of national agrarian law and legal protection for holders of land rights resulting from the relinquishment of rights associated with compensation. The research method used is a qualitative approach, this method will focus on efforts to create analytical descriptive writing. The results show that the provisions for the release of land rights are contained in Law Number 5 of 1960, Government Regulation Number 24 of 1997, and PMPT Number 3 of 1997. Legal protection for holders of land rights resulting from the release of rights and its relation to compensation that must be given to holders of land rights that have been relinquished arise when compensation has been paid. The theory of legal certainty strengthens efforts to provide legal protection for holders of land rights resulting from the relinquishment of rights. The theory of public interest accelerates efforts to guarantee legal certainty.keywords: land rights; waiver of rights; compensation.AbstrakKepemilikan hak atas tanah secara hukum dibuktikan dengan adanya sertifikat hak atas tanah. Pada pelaksanaannya, pihak yang telah memegang sertipikat tanah ini dapat melakukan pelepasan hak atas tanahnya sehingga pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut tidak lagi merupakan pemegang hak atas tanah yang sah menurut hukum. Artikel ini membahas persoalan mengenai ketentuan dalam pelepasan hak atas tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum agraria nasional dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah hasil pelepasan hak yang dikaitkan dengan kompensasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, metode ini akan berfokus pada upaya menciptakan tulisan yang deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa ketentuan pelepasan hak atas tanah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan PMPT Nomor 3 Tahun 1997. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah hasil pelepasan hak dan kaitannya dengan kompensasi yang wajib diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang telah dilepaskan timbul ketika kompensasi telah dibayarkan. Teori kepastian hukum memperkuat upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah hasil pelepasan hak. Teori kepentingan umum mengakselerasi upaya jaminan kepastian hukum.Kata kunci: hak atas tanah; pelepasan hak; kompensasi. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/48460 10.14710/nts.v17i1.48460 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 446-461 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/48460/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/48460/11456 Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/64661 2025-06-29T16:26:14Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum bagi Kreditor atas Pembebanan Jaminan Kredit dalam Jaminan Hak Tanggungan Perlindungan Hukum bagi Kreditor atas Pembebanan Jaminan Kredit dalam Jaminan Hak Tanggungan Soebagio, Novia Boedi M.S., Edith Ratna Hukum Jaminan; Hukum Perbankan; Hukum Agraria Guarantee; Credit; Mortgage Hukum Jaminan; Hukum Perbankan; Hukum Agraria Guarantee; Credit; Mortgage ABSTRACTThe protection to creditors when a debtor defaults on a credit agreement. The purpose of this writing is to find out what legal protection is for creditors and what the legal remedies are. The research method used is juridical-empirical and the type of research is analytical descriptive. The types of data used are primary data and secondary data. The results of the research conclude that legal protection for creditors for the imposition of credit guarantees is by carrying out a credit bond followed by registration at the Land Office until the Mortgage Rights Certificate is issued and the legal action that can be taken by creditors is to take the first step, namely by peaceful settlement or secondly by executing the credit guarantee.Keywords: Guarantee; Credit; MortgageABSTRAKBentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditur ketika Debitur wanprestasi kaitannya dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan diawali dengan proses pengikatan perjanjian kredit. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Kreditur atas pembebanan jaminan kredit dalam Hak Tanggungan dan bagaimana upaya hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dan jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi Kreditur atas pembebanan jaminan kredit yaitu dengan dilakukannya pengikatan kredit diikuti pendaftaran di Kantor Pertanahan hingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan dan upaya hukum yang dapat ditempuh Kreditur ialah dilakukan upaya pertama yaitu dengan jalur penyelesaian secara damai atau kedua upaya eksekusi jaminan kredit.Kata kunci: Jaminan; Kredit; Hak Tanggungan ABSTRACTThe protection to creditors when a debtor defaults on a credit agreement. The purpose of this writing is to find out what legal protection is for creditors and what the legal remedies are. The research method used is juridical-empirical and the type of research is analytical descriptive. The types of data used are primary data and secondary data. The results of the research conclude that legal protection for creditors for the imposition of credit guarantees is by carrying out a credit bond followed by registration at the Land Office until the Mortgage Rights Certificate is issued and the legal action that can be taken by creditors is to take the first step, namely by peaceful settlement or secondly by executing the credit guarantee.Keywords: Guarantee; Credit; Mortgage.ABSTRAKBentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditur ketika Debitur wanprestasi kaitannya dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan diawali dengan proses pengikatan perjanjian kredit. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Kreditur atas pembebanan jaminan kredit dalam Hak Tanggungan dan bagaimana upaya hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dan jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi Kreditur atas pembebanan jaminan kredit yaitu dengan dilakukannya pengikatan kredit diikuti pendaftaran di Kantor Pertanahan hingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan dan upaya hukum yang dapat ditempuh Kreditur ialah dilakukan upaya pertama yaitu dengan jalur penyelesaian secara damai atau kedua upaya eksekusi jaminan kredit.Kata kunci: Jaminan; Kredit; Hak Tanggungan. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/64661 10.14710/nts.v18i2.64661 Notarius; Vol 18, No 2 (2025): Notarius; 518-534 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/64661/pdf Copyright (c) 2025 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5896 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM ASING PADA SEKTOR PERBANKAN DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN BANK INDONESIA No.14/8/PBI/2012 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM (STUDI PADA AKUISISI BANK DBS TERHADAP BANK DANAMON) FRANSISCA, LYDIA Bank merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya di Indonesia. Selama ini aturan kepemilikan saham bank di Indonesia sangat liberal. Terlihat dari PEPRES No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang sejalan dengan PBI No. 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum (Das Sollen), dimana asing boleh memiliki saham bank hingga 99%. Pada perkembangannya, muncul perdebatan sejak 13 Juli 2012, ketika BI menerbitkan PBI No.14/8/PBI/2012 untuk membatasi kepemilikan saham mayoritas pada sektor perbankan (Das Sein). Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pokok tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis struktur kepemilikan saham asing pada industri perbankan nasional ditinjau dari hukum perbankan di Indonesia dan mengetahui akibat hukum akuisisi bank DBS terhadap bank Danamon ditinjau dari PBI No.14/8/PBI/2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskritif analitis. Teknik pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan penjelasan bahwa telah terjadi disharmonisasi antara PEPRES No.29 Tahun 1999, PBI No.11/1/PBI/2009, PBI No.13/27/PBI/2011, dan PBI No.14/8/PBI/2011, dalam hal presentasi kepemilikan saham asing. Disharmonisasi menghambat akuisisi Bank DBS terhadap Bank Danamon, karena syarat utama Bank Indonesia dipengaruhi oleh perolehan tingkat kesehatan. Selama hal tersebut tidak terselesaikan maka terjadi ketidakpastian hukum mengenai kepemilikan saham asing serta rencana akuisisi antara Bank DBS dengan Bank Danamon tidak dapat terlaksana. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah dan Bank Indonesia melakukan beberapa tindakan demi kepastian hukum, yaitu pencabutan PEPRES No.29 Tahun 1999; dan pencabutan Pasal 6 ayat (2) pada PBI No.11/1/PBI/2009 jo. PBI No.13/27/PBI/2011 dengan menetapkan PBI baru yang secara tegas mencabut ketentuan pada PBI No.11/1/PBI/2009 jo. PBI No.13/27/PBI/2011 dengan berlakunya PBI No.14/8/PBI/2012 Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5896 10.14710/nts.v4i1.5896 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 51 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38219 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Urgensi Pemisahan Peraturan Perundangan Indikasi Geografis Dengan Peraturan Perundangan Merek Di Indonesia Puteri, Rinda Fitria Tamara Santoso, Budi Hukum HaKI, Merek urgensi; indikasi geografis; merek AbstractAnalyze the urgency of separating geographic indication regulations from brand regulations in Indonesia. Discusses the urgency of establishing Geographical Indication regulations that are independent of the brand legislation. This type of juridical normative research uses a statutory approach, because this research intends to examine the laws and deficiencies in them. The specification of this research is descriptive analytical. For the type of data used in this study, the type of data used in this study is secondary data. Law Number 20 of 2016 actually requires renewal and the formation of separate regulations that are specific and separate from the trademark law. registering its geographic indication, considering that currently the registration of Geographical Indication is still relatively low due to the complexity of the existing registration process. Renewal of this statutory regulation is also deemed necessary in order to renew and improve the protection of Geographical Indications through the threat of sanctions and penalties which so far still use criminal threats in the trademark law.Keywords : urgency; geographical indication; brand AbstrakAnalisa urgensi pemisahan peraturan perundangan indikasi geografis dengan peraturan merek di indonesia. Membahas mengenai urgensi pembentukan peraturan perundangan Indikasi Geografis yang terlepas dari peraturan perundangan merek. Jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundangan, sebab penelitian ini hendak mengkaji peraturan perundangan serta kekurangan di dalamnya. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sejatinya memerlukan pembaharuan serta pembentukan peraturan tersendiri yang khusus dan terpisah dari undang-undang merek, perlu sebuah peraturan khusus yang memiliki birokrasi pendaftaran yang lebih sederhana, agar dapat mendukung peran aktif masyarakat dalam mendaftarkan indikasi geografisnya, mengingat saat ini pendaftaran Indikasi Geografis masih tergolong rendah akibat rumitnya proses pendaftaran yang ada. Pembaharuan peraturan perundangan ini juga dirasa perlu guna memperbaharui dan meningkatkan perlindungan Indikasi Geografis melalui ancaman sanksi dan pidana yang selama ini masih menggunakan ancaman pidana dalam undang-undang merek.Kata kunci : urgensi; indikasi geografis; merek Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38219 10.14710/nts.v16i1.38219 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 48-65 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38219/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30389 2020-09-27T05:50:14Z notarius:LIT

HAK ATAS TANAH DENGAN BUKTI GIRIK SEBAGAI OBYEK JAMINAN UTANG DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR Wibowo, Ari Malikthun Badriyah, Siti Paramita Prabandari, Adya Many lands owned by the community that do not yet have certificates, whereas the evidence they have is only in the form of Girik (Letter C), which is only proof of payment of tax, not proof of land rights. Therefore, its position in the modern economic era will be a polemic when the land is used as collateral for banks to obtain credit as venture capital. This study uses a sociological juridical approach, namely by observing the enactment of law in the community, among others, comparing the laws and regulations with the implementation of giving credit with Girik (Letter C) proof  as collateral. This study aims to find out the implementation of Bank Indonesia Regulation Number 13/26/PBI/2011 in according to Act of Republic of Indonesia Number 4 Year 1996 concerning Mortgage and Objects Related to Land and Government Ordinance of Republic of Indonesia Number 24 Year 1997 concerning Land Registration and how to protect the law against creditors in the event of a default from the debtor that provides Girik. The results of the study show that Girik (Letter C) is not proof of ownership of land rights as stipulated in the legislation, but only as proof of payment of taxes. However, Girik is one of the proofs as a condition for the legal registration of rights to land. In addition to protecting creditors as holders of mortgage rights, a Notary / PPAT can be requested to make SKMHT together with land registration,  can it be tied up with the APHT.Keywords: land property rights with girik evidence (letter c); mortgage; legal protection. Abstrak Tanah-tanah yang dimiliki masyarakat masih banyak yang belum mempunyai sertipikat sedangkan bukti yang mereka miliki hanyalah berupa Girik (Letter C) yang hanya merupakan bukti pembayaran pajak bukan bukti alas hak atas tanah. Oleh karena itu kedudukannya di era ekonomi modern ini akan menjadi polemik ketika tanah tersebut dijadikan jaminan bank untuk memperoleh kredit sebagai modal usaha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis, yaitu dengan melihat berlakunya hukum di masyarakat antara lain membandingkan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan pemberian kredit dengan bukti Girik (Letter C) sebagai jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor :13/26/PBI/2011 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor jika terjadi wanprestasi dari pihak debitor yang memberikan jaminan tanah berupa Girik. Hasil penelitian menunjukan bahwa Girik (Letter C) bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak. Namun demikian, Girik merupakan salah satu bukti sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah yang sah. Selain itu untuk melindungi kreditor sebagai pemegang hak tanggungan, dapat dimintakan bantuan Notaris/PPAT untuk dibuatkan SKMHT bersama-sama dengan pendaftaran tanah, baru kemudian dapat diikat dengan APHT. Kata kunci : hak atas tanah dengan bukti girik (letter c); hak tanggungan; perlindungan hukum; Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-05-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30389 10.14710/nts.v13i1.30389 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 282-293 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30389/17250 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/56589 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Waktu Kerja Lembur Sopir Angkutan PT. Midun Dharma Dibyana, Donni Lukman Priyono, Ery Agus Hukum Perburuhan violation of working time; overtime; driver. ABSTRACTRegulations governing working hours and overtime pay for long-distance transport drivers' employment remain unaddressed, resulting in a legal vacuum and complications for businesses with contractual agreements. This research aims to identify and analyze legal protection measures against infractions related to working hours and overtime pay for long-distance transport drivers, along with methods for conflict resolution, such as PT settlement. The research methodology employed is empirical-juridical. Findings reveal legal safeguards against violations involving the Industrial Relations Court and the enforcement of work norms by labor inspectors. Problem resolution involves establishing legal certainty, defining working hours, and determining overtime wages for long-distance transport drivers through well-calculated work agreements.Keywords: violation of working time; overtime; driver.ABSTRAKPengaturan mengenai waktu kerja dan upah kerja lembur untuk pekerjaan sopir angkutan jarak jauh belum diatur dan menimbulkan permasalahan berupa kekosongan hukum bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak kerja. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran waktu kerja dan upah kerja lembur bagi sopir angkutan jarak jauh dan bentuk penyelesaian PT. Midun Dharma. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu bentuk perlindungan hukum atas pelanggaran waktu kerja dan upah kerja lembur sopir angkutan jarak jauh melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan penegakan norma kerja oleh pengawas ketenagakerjaan. Penyelesaian permasalahan dilakukan dengan memberikan kepastian hukum, pengaturan waktu kerja dan upah kerja lembur sopir angkutan jarak jauh berupa perjanjian kerja bersama sepanjang memiliki nilai perhitungan yang lebih baik.Kata Kunci: Pelanggaran Waktu Kerja; Lembur; Sopir. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/56589 10.14710/nts.v17i2.56589 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 804-823 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/56589/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43794 2023-04-07T09:55:50Z notarius:LIT

Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Kredit yang Dibebani Hak Tanggungan Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Kredit yang Dibebani Hak Tanggungan Wijayanto, Pradana Arie Turisno, Bambang Eko Prasetyo, Mujiono Hafidh Hukum Jaminan Barriers; Solutions; Mediation; Auction Execution; Dependent Rights Hukum Lelang Hambatan; Solusi; Mediasi; Eksekusi Lelang; Hak Tanggungan The purpose of this researchs to study and analyze the implementation of mediation for the cancellation of credit guarantee auction execution which s burdened with mortgage rights. Review and analyze obstacles and solutions n the implementation of mediation for the cancellation of credit guarantee auction execution. The writing of this thesis uses an empirical juridical approach which s used to examine legal materials and library data to match the facts n the field, the research specifications are descriptive analytical, data analysis techniques use data analysis techniques using qualitative methods, namely from data obtained from the field then analyzed. to draw conclusions. The mediation n the mortgage auction process at the Sragen District Court was carried out n two stages, namely the premediation stage and the mediation process stage. The pre-mediation stage, namely: the judge orders the disputing parties to take mediation, an explanation of the mediation procedure by the judge, and selects a mediator. For the stage of the mediation process, namely: submitting a resume of the parties' case to the mediator, making a meeting schedule by the mediator, meetings, formulating an agreement n written form, and determining the deed of agreement by the judge.Keywords: Barriers; Solutions; Mediation; Auction Execution; Dependent RightsAbstrakTujuan dari penelitian ni adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan mediasi pembatalan eksekusi lelang jaminan kredit yang dibebani hak tanggungan. Mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi dalam pelaksanaan mediasi pembatalan eksekusi lelang jaminan kredit. Penulisan tesis ni menggunakan pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk meneliti bahan hukum dan data pustaka untuk dicocokkan dengan fakta yang ada di lapangan, spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, teknik analisis data menggunakan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Pelaksanaan mediasi dalam proses lelang hak tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen dilaksanakan dengan dua tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi. Tahap pra mediasi yaitu : hakim memerintahkan kepada pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi, penjelasan tentang prosedur mediasi oleh hakim, dan memilih mediator. Untuk tahap proses mediasi yaitu: penyerahan resume perkara para pihak kepada mediator, pembuatan jadwal pertemuan oleh mediator, pertemuan-pertemuan, perumusan kesepakatan dalam bentuk tertulis, dan penetapan akta kesepakatan oleh hakim.Kata Kunci: Hambatan; Solusi; Mediasi; Eksekusi Lelang; Hak Tanggungan The purpose of this researchs to study and analyze the implementation of mediation for the cancellation of credit guarantee auction execution which s burdened with mortgage rights. Review and analyze obstacles and solutions n the implementation of mediation for the cancellation of credit guarantee auction execution. The writing of this thesis uses an empirical juridical approach which s used to examine legal materials and library data to match the facts n the field, the research specifications are descriptive analytical, data analysis techniques use data analysis techniques using qualitative methods, namely from data obtained from the field then analyzed. to draw conclusions. The mediation n the mortgage auction process at the Sragen District Court was carried out n two stages, namely the premediation stage and the mediation process stage. The pre-mediation stage, namely: the judge orders the disputing parties to take mediation, an explanation of the mediation procedure by the judge, and selects a mediator. For the stage of the mediation process, namely: submitting a resume of the parties' case to the mediator, making a meeting schedule by the mediator, meetings, formulating an agreement n written form, and determining the deed of agreement by the judge.Keywords: Barriers; Solutions; Mediation; Auction Execution; Dependent Rights AbstrakTujuan dari penelitian ni adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan mediasi pembatalan eksekusi lelang jaminan kredit yang dibebani hak tanggungan. Mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi dalam pelaksanaan mediasi pembatalan eksekusi lelang jaminan kredit. Penulisan tesis ni menggunakan pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk meneliti bahan hukum dan data pustaka untuk dicocokkan dengan fakta yang ada di lapangan, spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, teknik analisis data menggunakan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Pelaksanaan mediasi dalam proses lelang hak tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen dilaksanakan dengan dua tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi. Tahap pra mediasi yaitu : hakim memerintahkan kepada pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi, penjelasan tentang prosedur mediasi oleh hakim, dan memilih mediator. Untuk tahap proses mediasi yaitu: penyerahan resume perkara para pihak kepada mediator, pembuatan jadwal pertemuan oleh mediator, pertemuan-pertemuan, perumusan kesepakatan dalam bentuk tertulis, dan penetapan akta kesepakatan oleh hakim.Kata Kunci: Hambatan; Solusi; Mediasi; Eksekusi Lelang; Hak Tanggungan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43794 10.14710/nts.v14i2.43794 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 658-675 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43794/20809 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48810 2025-12-30T20:22:52Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Pembelian Rumah Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Pembelian Rumah Budi, Alan Pradigdo Setyo Silviana, Ana Hukum Perlindungan Konsumen; Hukum Dagang; Hukum Perjanjian Legal Protection; Consumers; Sale Purchase Hukum Perlindungan Konsumen; Hukum Dagang; Hukum Perjanjian Legal Protection; Consumers; Sale Purchase ABSTRACTThe Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is a preliminary agreement arising from the possibility of consent between the parties, reflecting the principle of consensualism in contract law. This research examines forms of consumer protection and the application of legal remedies in residential property transactions conducted through the PPJB mechanism. The study uses a normative juridical method based on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through literature and document studies and analyzed qualitatively using a descriptive analytical approach. The findings show that legal protection is essential to ensure legal certainty and to prevent arbitrary actions that may harm the parties, and that the provisions of the PPJB safeguard interests of sellers and buyers. Keywords: Legal Protection; Consumers; Sale PurchaseABSTRAK Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan suatu kesepakatan pendahuluan yang lahir berdasarkan adanya peluang tercapainya persetujuan antara para pihak, yang erat kaitannya dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen serta penerapan upaya hukum dalam transaksi jual beli rumah melalui mekanisme PPJB. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah tindakan sewenang-wenang yang merugikan para pihak, dan bahwa pokok-pokok pembuatan PPJB bertujuan melindungi kepentingan calon penjual dan calon pembeli.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Jual Beli ABSTRACTThe Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is a preliminary agreement arising from the possibility of consent between the parties, reflecting the principle of consensualism in contract law. This research examines forms of consumer protection and the application of legal remedies in residential property transactions conducted through the PPJB mechanism. The study uses a normative juridical method based on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through literature and document studies and analyzed qualitatively using a descriptive analytical approach. The findings show that legal protection is essential to ensure legal certainty and to prevent arbitrary actions that may harm the parties, and that the provisions of the PPJB safeguard interests of sellers and buyers. Keywords: Legal Protection; Consumers; Sale PurchaseABSTRAK Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan suatu kesepakatan pendahuluan yang lahir berdasarkan adanya peluang tercapainya persetujuan antara para pihak, yang erat kaitannya dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen serta penerapan upaya hukum dalam transaksi jual beli rumah melalui mekanisme PPJB. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah tindakan sewenang-wenang yang merugikan para pihak, dan bahwa pokok-pokok pembuatan PPJB bertujuan melindungi kepentingan calon penjual dan calon pembeli.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Konsumen; Jual Beli Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-12-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/48810 10.14710/nts.v18i4.48810 Notarius; Vol 18, No 4 (2025): Notarius; 1164-1181 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/48810/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23763 2020-04-17T13:24:58Z notarius:LIT

KETERKAITAN ASAS TERJANGKAU DARI PENDAFTARAN TANAH DENGAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH BERUPA PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI TERHADAP PIHAK TERTENTU Ardani, Mira Novana The series of land registration activities requires expenditures in the form of tariffs charged at each stage. The principle that we can associate with the provisions of Article 9 paragraph (4) of the UUPA is an affordable principle, in the government regulation, the costs related to land registration are regulated, provided that the people who are not able to be released are paid for the fees. we can also find it in Government Regulation Number 128 of 2015 concerning Types and Rates of Types of Non-Tax State Revenues that Apply to the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency. How is the affordable principle of land registration with the land registration service in the form of the first land registration service for certain parties? This study uses a normative juridical approach. Affordable principles in land registration can be seen in Government Regulation No. 128 of 2015, Article 22 and Article 24, which will certainly ease the burden on certain designated parties, so that they can reach those who need, especially the poor. Keywords: Affordable Principle, Land Registration, First Time, Parties Abstrak Rangkaian kegiatan pendaftaran tanah memerlukan pengeluaran berupa tarif yang dikenakan pada masing-masing tahapannya. Asas yang dapat kita kaitkan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) UUPA adalah asas terjangkau,dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.Peraturan pemerintah yang dimaksud pun dapat kita jumpai pada Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Bagaimana keterkaitan asas terjangkau dari pendaftaran tanah dengan pelayanan pendaftaran tanah berupa pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali terhadap pihak tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Asas terjangkau dalam pendaftaran tanah dapat dilihat penerapannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor  128  Tahun  2015, Pasal 22 dan Pasal 24, tentu akan meringankan beban bagi pihak tertentu yang ditunjuk tersebut, sehingga dapat menjangkau pihak-pihak yang memerlukan, khususnya masyarakat tidak mampu. Kata Kunci: Asas Terjangkau, Pendaftaran Tanah, Pertama kali, Pihak Tertentu Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23763 10.14710/nts.v12i1.23763 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 69-82 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23763/15340 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42233 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Akta Jaminan Fidusia Penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Akta Jaminan Fidusia Suryani, Fanny Prananingtyas, Paramita Hukum Jaminan cessie; fiduciary guarantee certificate Fidusia Fiduciary Security; Transfer of Receivable, Cessie; Fiduciary Deed; Fiduciary Guarantee Certificate AbstractThe transfer of ownership is based on trust, where the object of the fiduciary security is physically in the control of the fiduciary provider, and the ownership rights have been transferred to the fiduciary beneficiary. The author wants to review the firmness of the arrangements in the fiduciary deed is. This study was to determine the urgency of implementing the provisions of Article 613 of the Civil Code in the fiduciary deed. This research is normative legal research with a conceptual approach, as well as a statutory approach with secondary data collection techniques. The result is that the application of Article 613 of the Civil Code is a form of legal protection for creditors and debtors, so that they know the legal steps that must be taken. Fiduciary Guarantee Certificate is evidence of ownership to provide assurance that the debtor will repay his debt, and such certificate has the same power as an enforceable court decision. The conclusion is that the application of Article 613 of the Civil Code in the fiduciary deed is essential, by adding a clause regarding the transfer of underlying receivables must be followed by registration at the Fiduciary Registration Office.Keywords: cessie; fiduciary guarantee certificateAbstrakPenyerahan jaminan secara fidusia berdasarkan kepercayaan, dimana kekuasaan mengenai objek jaminan fidusia secara fisik ada pada pemberi fidusia, meskipun hak kepemilikan sudah beralih ke penerima fidusia. Melihat kenyataan tersebut penulis ingin meninjau ketegasan pengaturan dalam akta jaminan fidusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui urgensi penerapan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam akta jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang memberi alternatif penyelesaian masalah dari sisi konsep hukum yang melatarbelakanginya, serta pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tagih atas piutang dan bagi debitur sebagai pemilik jaminan sehingga mengetahui langkah hukum yang harus ditempuh. Mengingat Sertipikat Jaminan Fidusia merupakan bukti dan jaminan untuk memberikan kayakinan bagi penerima fidusia bahwa debitur akan melunasi hutangnya, apabila debitur wanprestasi, Sertipikat Jaminan Fidusia dapat dijalankan karena memiliki kekuatan eksekutorial, artinya tidak memerlukan putusan pengadilan dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam akta jaminan fidusia sangatlah penting yaitu dengan penambahan klausul mengenai pengalihan piutang yang dijamin dengan fidusia harus diikuti dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertipikat Jaminan Fidusia.Kata kunci: cessie; sertipikat jaminan fidusia Fiduciary security is one of the alternative security forms to provide legal assurance for interested parties in terms of debt repayment. The transfer of ownership is based on trust, where the object of the fiduciary security is physically in the control of the fiduciary provider, even though the ownership rights have been transferred to the fiduciary beneficiary. Seeing this fact, the author wants to review the extent to which the firmness of the arrangements in the fiduciary deed is, considering the importance of the fiduciary deed in facilitating the interests of the parties. The purpose of this study was to determine the urgency of implementing the provisions of Article 613 of the Civil Code in the fiduciary deed. This research is normative legal research or often referred to doctrinal legal research with a conceptual approach that provides alternative solutions to problems in terms of the legal concept behind it, as well as a statutory approach with secondary data collection techniques. The conclusion is that the application of Article 613 of the Civil Code in the fiduciary deed is essential, by adding a clause regarding the transfer of underlying receivables that are secured by fiduciary security must be followed by registration at the Fiduciary Registration Office so that Fiduciary Guarantee Certificate can be issued. This is a form of legal protection for creditors who has a receivable due to agreement and for debtors who has a debt due to agreement, so that they know the legal steps that must be taken. Considering that the Fiduciary Guarantee Certificate is evidence of ownership to provide assurance for the fiduciary beneficiary that the debtor will repay his debt, and such certificate has the same power as an enforceable court decision, which means that the Fiduciary Beneficiary does not require a court decision in order to sell the object, in the event the Fiduciary Provider is in default. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42233 10.14710/nts.v16i1.42233 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 516-528 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42233/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31080 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

ANALISIS TENTANG PENGGUNAAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI DASAR PEMBERIAN PINJAMAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN Psake P.S., Muhammad Priyono, Joko Maharani Sukma, Novira Financial institution is a business entitles that intended to do a financing activities such as providing funds or capital goods, and one of the business activities is Consumer Financing. In practices, the securities used is Fiduciary Security whereby the Fiduciary Grantor must be the owner of the fiduciary object. An agree and concur statement between fiduciary grantor and fiduciary assignor don’t automatically transferred the ownership over fiduciary object before a transfer of rights occurs. The issue raised here is the application of Fiduciary Security as a basis lending by Financial Institutions. The writer use a normative method, and all the data analyzed qualitatively through the deductive method in order to reach the conclusions. This journal concludes: First: The object which has purchased by fiduciary assignor can be lended as Fiduciary Security to fiduciary grantor; Second : Regarding the movement or transfer of the fiduciary objects must still refer to the legal system warranty, which guarantees that fiduciary grantor doesn’t become the owner of a fully justified on the fiduciary object; Third: Legality of Fiduciary Security for debt provided by the Financial  Institution is based on the description of the fiduciary object.Keywords : financial institution; consumer financing; fiduciary security AbstrakLembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, dan salah satu kegiatan usahanya yaitu Pembiayaan Konsumen. Dalam prakteknya, jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia dimana pemberi fidusia haruslah pemilik barang. Dalam hal pembiayaan konsumen dikaitkan dengan jual beli, adanya kata sepakat pembayaran belum mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik sebelum dilakukan penyerahan. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas adalah penggunaan jaminan fidusia sebagai dasar pemberian pinjaman oleh lembaga pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang hasil penelitiannya dianalisis dengan menggunakan metode analisis sumber hukum kualitatif. Penulis berkesimpulan: Pertama: barang yang dibeli oleh Pelanggan yang dibayarkan oleh lembaga pembiayaan dapat dijaminkan dengan fidusia kepada pemberi hutang/lembaga pembiayaan. Kedua: pihak yang dibiayai/pemberi jaminan/pembeli belum berkedudukan sebagai pemilik, dalam hal harga belum dibayarkan oleh lembaga pembiayaan. Ketiga: Legalitas Jaminan Fidusia untuk hutang yang diberikan Lembaga Pembiayaan didasarkan pada uraian objek jaminan fidusia.Kata kunci: lembaga pembiayaan; pembiayaan konsumen; jaminan fidusia Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31080 10.14710/jis.%v.%i.%Y.%p Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 595-604 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31080/17438 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/55663 2024-12-31T08:29:42Z notarius:LIT

Pemberian Hak Milik di Atas Tanah Negara Pada Kantor Pertanahan Pemalang Pemberian Hak Milik di Atas Tanah Negara Pada Kantor Pertanahan Pemalang Farisi, Salman Al Bardriyah, Siti Malikhatun Hukum Agraria Ownership Rights; Land Controlled by the State. Hukum Agraria Ownership Rights; Land Controlled by the State. ABSTRACTLand registration is a mandatory process for landowners to acquire ownership status of land controlled by the state. This study aims to describe the process of registering ownership rights for state-controlled land and identify obstacles encountered at the Pemalang Land Office. The research method employed is field research with an empirical juridical approach, using interview data collection techniques and qualitative analysis. The findings revealed that applicants must be aware of the legal status of the land before submitting an application. One major obstacle is the prevalence of state land being occupied by impoverished communities, resulting in difficulties due to the BPHTB tax burden on applicants. This research serves as valuable information and insight for students, academics, practitioners, and other relevant stakeholders.Keywords: Ownership Rights; Land Controlled by the State.ABSTRAKPendaftaran hak atas tanah adalah kewajiban pemilik tanah untuk mengajukan pendaftaran guna mendapatkan status kepemilikan atas tanah yang dikuasai negara. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pendaftaran hak milik atas tanah yang dikusai negara dan mengkaji hambatan dalam prosesnya di Kantor Pertanahan Pemalang. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data wawancara, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum mengajukan permohonan, pemohon harus mengetahui status hukum tanah yang akan dimohon. Salah satu hambatan adalah banyak tanah negara yang dikuasi oleh masyarakat tidak mampu, yang sulit diproses karena pajak BPHTB yang dibebankan kepada pemohon. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pihak lain yang membutuhkannya.Kata Kunci: Hak Milik; Tanah Dikuasai Negara ABSTRACTLand registration is a mandatory process for landowners to acquire ownership status of land controlled by the state. This study aims to describe the process of registering ownership rights for state-controlled land and identify obstacles encountered at the Pemalang Land Office. The research method employed is field research with an empirical juridical approach, using interview data collection techniques and qualitative analysis. The findings revealed that applicants must be aware of the legal status of the land before submitting an application. One major obstacle is the prevalence of state land being occupied by impoverished communities, resulting in difficulties due to the BPHTB tax burden on applicants. This research serves as valuable information and insight for students, academics, practitioners, and other relevant stakeholders.Keywords: Ownership Rights; Land Controlled by the State.ABSTRAKPendaftaran hak atas tanah adalah kewajiban pemilik tanah untuk mengajukan pendaftaran guna mendapatkan status kepemilikan atas tanah yang dikuasai negara. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pendaftaran hak milik atas tanah yang dikusai negara dan mengkaji hambatan dalam prosesnya di Kantor Pertanahan Pemalang. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data wawancara, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum mengajukan permohonan, pemohon harus mengetahui status hukum tanah yang akan dimohon. Salah satu hambatan adalah banyak tanah negara yang dikuasi oleh masyarakat tidak mampu, yang sulit diproses karena pajak BPHTB yang dibebankan kepada pemohon. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pihak lain yang membutuhkannya.Kata Kunci: Hak Milik; Tanah Dikuasai Negara Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/55663 10.14710/nts.v17i3.55663 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 1855-1870 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/55663/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41566 2023-09-06T07:00:42Z notarius:LIT

Pembatalan dan Penghapusan Merek Dagang Karena Ada Persamaan Pada Pokoknya Pithaloka, Ardlini Eta Roisah, Kholis Hukum Merek Trtrademark; cancellation; removal AbstractThere are cases of trademarks that are violated by other parties due to the discovery of trademarks that have similarities to the main elements such as the trademark "Lameson" and Flameson on the same type of goods. The purpose of this study is to analyze the process of cancellation and deletion of trademarks which contain similarities in essence and legal consequences. This research method is normative juridical with descriptive analytical specifications so that the main data of this research is secondary data obtained through literature and documentation studies and then analyzed qualitatively. The results of this study are that the use of the "Flameson" trademark is proven to contain similarities in essence with the "Lameson" trademark so that it is canceled through a court lawsuit by an interested party, namely the owner of the first mark according to Article 77 paragraph (1) because they feel aggrieved. The “Flameson” brand after being canceled was later removed from the brand list. The court's decision to cancel and delete the registered mark will directly result in legal protection also ending for the trademark owner.Keywords: trademark; cancellation; removal.AbstrakAdanya kasus-kasus terhadap merek dagang yang dilanggar oleh pihak lain karena ditemukannya merek dagang yang memiliki kesamaan pada unsur pokok seperti merek dagang “Lameson” dan Flameson pada jenis barang yang sama. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis proses pembatalan dan penghapusan merek dagang yang mengandung persamaan pada pokoknya dan akibat hukumnya. Metode penelitian ini yaitu yuridis normative dengan spesifikasi berupa deskriptif analitis sehingga data utama penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu penggunaan merek dagang “Flameson” terbukti mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek dagang “Lameson” sehingga dilakukan pembatalan melalui gugatan pengadilan oleh pihak yang berkepentingan yaitu pemilik merek pertama sesuai Pasal 77 ayat (1) karena merasa dirugikan. Merek “Flameson” setelah dibatalkan kemudian dihapus dalam daftar merek. Adanya keputusan pengadilan untuk membatalkan dan menghapus merek terdaftar tersebut maka secara langsung berakibat pada perlindungan hukum juga berakhir bagi pemilik merek.Kata kunci: merek dagang; pembatalan; penghapusan. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41566 10.14710/nts.v16i2.41566 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 907-915 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41566/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/41566/9242 Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46041 2023-04-06T21:03:13Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umroh/Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum Hidayat, Wahyu Sarono, Agus Hukum Perlindungan konsumen Umrah travel; legal protection; Umrah pilgrims. Minister of Religion Regulation No. 8 of 2018 concerning the implementation of Umrah worship expeditions has provided a sufficient basis for protection for Umrah pilgrims, including in the form of health protection, life insurance coverage, incidents, or management of congregational documents that have disappeared during the worship expedition. The limited funds that travel operators often feel cause obstacles when providing the protection facilities that have been mentioned, due to the low costs imposed on the congregation by cutting insurance costs. The type of research used in this article is normative juridical research in the case approach, because it will conceptualize law as something that refers to legal norms and principles contained in statutory regulations and court decisions. It is known that there are also umrah organizers who from the beginning did not intend to insure the Umrah congregation. Such a situation, among others, is the absence of routine controls on the organizers of the Umrah trip, through repressive steps, namely the government acts when there is a complaint from the congregation.Keywords: Umrah travel; legal protection; Umrah pilgrims.Abstrak Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ekspedisi Ibadah Umroh telah memberikan landasan proteksi yang cukup bagi Jemaah Umroh, antara lain berupa proteksi kesehatan, jaminan asuransi jiwa, insiden, ataupun pengelolaan dokumen Jemaah yang lenyap sepanjang ekspedisi beribadah. Keterbatasan dana yang kerap dirasakan penyelenggara travel menyebabkan hambatan ketika menyediakan fasilitas perlindungan yang telah disebutkan, disebabkan dari rendahnya biaya yang diberlakukan untuk Jemaah dengan memangkas beban asuransi. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif dalam pendekatan kasus, karena akan mengkonsepkan hukum sebagai sesuatu yang mengacu kepada norma dan prinsip hukum yang tercantum pada peraturan undang-undang dan putusan pengadilan. Diketahui terdapat pula pelaku usaha umroh yang sejak awal tidak berniat mengasuransikan jemaah umroh. Keadaan seperti itu antara lain dengan tidak terdapatnya pengendalian rutin pada penyelenggara perjalanan umroh, melalui langkah bersifat represif, yaitu pemerintah bertindak apabila ada pengaduan dari Jemaah.Kata Kunci : travel umroh; perlindungan hukum; jemaah umroh. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46041 10.14710/nts.v15i1.46041 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 283-295 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46041/21405 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26871 2019-12-02T08:17:27Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28901 2020-03-07T18:14:04Z notarius:LIT

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SERTIPIKAT DALAM PENERAPAN STELSEL PUBLITIAS NEGATIF BERUNSUR POSITIF Bella Tarusita, Alya Malikthun Badriyah, siti AbstractLand registration is a case that must be done by the land owner in order to obtain certainty of the land owned. This is in accordance with government regulation Number 24 of 1997 regarding Land registration. Land registration results in deeds of the land as proof of legal ownership. But with an interest. The method of approach used in this study is the empirical juridical approach, the analysis of this research is analytical descriptive. The results of this study are the mechanism for revoking certificates on the basis of the element of data falsification based on the Regulation of the Head of BPN Number 3 of 2011, so that with the act of forgery the Supreme Court's land is lost. Legal Consequences for the falsification of authentic deed done by a Notary that is according to UUJN, the Notary can be dismissed, the Civil Sanction article 1365 of the Civil Code, and according to the Criminal Code Article 264 paragraph (1), namely the falsification of an aggravated letter. Legal protection for holders of land rights in accordance with applicable law, although it must go through a fairly lengthy and time-consuming judicial process.Keywords: because of law, cancellation, certificates. AbstrakPendaftaran tanah merupakan perkara yang harus dilakukan oleh pemilik tanah guna memperoleh kepastian atas tanah yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah menghasilkan akta-akta atas tanah tersebut sebagai bukti kepemilikan yang sah. Namun dengan adanya kepentingan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, Analisa penelitian ini bersifat  deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah mekanisme pembatalan sertipikat atas dasar adanya unsur pemalsuan data didasarkan pada Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011, sehingga dengan perbuatan pemalsuan tersebut tanah milik MA menjadi hilang. Akibat Hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris yaitu menurut UUJN, Notaris dapat diberhentikan, Sanksi Keperdataan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 264 ayat (1) yaitu pemalsuan surat yang diperberat. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun harus melalui proses peradilan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama. Kata Kunci : Akibat hukum, pembatalan, sertipikat Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28901 10.14710/nts.v12i1.28901 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 511-523 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28901/16739 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42558 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya Nugroho, Rifqi Dwiakta Silviana, Ana Notaris notary; notary protocol; responsibility Notaris notary; notary protocol; responsibility AbstractA notary, a state-appointed public official sworn to execute legal duties, plays a crucial role in ensuring legal legitimacy within the field of law. The creation of an authentic notary deed involves the preservation of deed minutes as part of the notary protocol procedure, consisting of a deed copy and accompanying minutes. These minutes, integral to the notary protocol, are stored and maintained by the notary as they represent a significant state document. The storage of notary protocols is a distinct responsibility that mandates special care to prevent damage, thereby preserving the legal certainty of authentic deeds. This study endeavors to determine the extent of the notary recipient's responsibility for the entrusted protocol and their obligations under relevant laws and regulations. Employing a normative juridical approach, the research seeks to outline the notary's responsibilities concerning the notary protocol, both as a creator and as a recipient. The findings indicate that the notary bears responsibility for the notary protocol, irrespective of their role as the protocol recipient. The protocol recipient can be appointed directly by the concluding notary, the heirs of a deceased notary, or through direct appointment by the MPD, aligning with legal provisions.Keywords: notary; notary protocol; responsibilityAbstrakNotaris adalah merupakan pejabat publik yang ditunjuk dan disumpah oleh negara untuk mengemban jabatan sebagai pelaksana legalitas hukum di bidang hukum. Perihal pembuatan akta otentik notaris perlu menyimpan minuta akta sebagai prosedur protokol notaris, akta otentik terdiri atas Salinan akta dan minuta akta. Minuta akta disimpan dan di pelihara oleh notaris yang merupakan bagian dari protokol notaris yang harus dijaga karena merupakan dokumen negara. Penyimpanan protokol notaris adalah bentuk dari tanggung jawab notaris yang harus dilaksanakan notaris dengan penyimpanan yang khusus dan baik agar terhindar dari kerusakan dan tetap menjaga kepastian hukum dari akta otentik tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab notaris penerima protokol atas protokol yang diserahkan kepadanya dan berkewajiban secara hukum dan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab notaris terhadap protokol notaris dan sebagai penerima protokol notaris. Notaris penerima protokol dapat ditunjuk langsung oleh notaris yang telah mengakhiri masa jabatannya atau kepada ahli waris notaris yang telah meninggal dunia atau dapat ditunjuk langsung oleh MPD.Kata kunci: notaris; protokol notaris; tanggung jawab AbstractA notary, a state-appointed public official sworn to execute legal duties, plays a crucial role in ensuring legal legitimacy within the field of law. The creation of an authentic notary deed involves the preservation of deed minutes as part of the notary protocol procedure, consisting of a deed copy and accompanying minutes. These minutes, integral to the notary protocol, are stored and maintained by the notary as they represent a significant state document. The storage of notary protocols is a distinct responsibility that mandates special care to prevent damage, thereby preserving the legal certainty of authentic deeds. This study endeavors to determine the extent of the notary recipient's responsibility for the entrusted protocol and their obligations under relevant laws and regulations. Employing a normative juridical approach, the research seeks to outline the notary's responsibilities concerning the notary protocol, both as a creator and as a recipient. The findings indicate that the notary bears responsibility for the notary protocol, irrespective of their role as the protocol recipient. The protocol recipient can be appointed directly by the concluding notary, the heirs of a deceased notary, or through direct appointment by the MPD, aligning with legal provisions.Keywords: notary; notary protocol; responsibilityAbstrakNotaris adalah merupakan pejabat publik yang ditunjuk dan disumpah oleh negara untuk mengemban jabatan sebagai pelaksana legalitas hukum di bidang hukum. Perihal pembuatan akta otentik notaris perlu menyimpan minuta akta sebagai prosedur protokol notaris, akta otentik terdiri atas Salinan akta dan minuta akta. Minuta akta disimpan dan di pelihara oleh notaris yang merupakan bagian dari protokol notaris yang harus dijaga karena merupakan dokumen negara. Penyimpanan protokol notaris adalah bentuk dari tanggung jawab notaris yang harus dilaksanakan notaris dengan penyimpanan yang khusus dan baik agar terhindar dari kerusakan dan tetap menjaga kepastian hukum dari akta otentik tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab notaris penerima protokol atas protokol yang diserahkan kepadanya dan berkewajiban secara hukum dan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab notaris terhadap protokol notaris dan sebagai penerima protokol notaris. Notaris penerima protokol dapat ditunjuk langsung oleh notaris yang telah mengakhiri masa jabatannya atau kepada ahli waris notaris yang telah meninggal dunia atau dapat ditunjuk langsung oleh MPD.Kata kunci: notaris; protokol notaris; tanggung jawab Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42558 10.14710/nts.v16i3.42558 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1577-1590 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42558/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37600 2021-06-16T16:49:22Z notarius:LIT

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dalam Menjalankan Profesinya Maharani, Afirna Dias Santoso, Budi Wisnaeni, Fifiana Abstract PPAT is a pub1ic officia1 who has the authority to make deeds rather than agreements that intend to transfer 1and rights, grant new rights to 1and, mortgage 1and or borrow money with 1and rights as dependents. In carrying out their profession, PPAT Code of Conduct vio1ations often occur. The research method used in this journa1 is Normative research. The resu1ts of the discussion of this journa1 are PPAT's responsibi1ity for vio1ations of the Code of Ethics in carrying out its profession if it causes 1osses, then PPAT must compensate for the 1oss and carry out the sanctions that have been given by the Honorary Counci1 for the vio1ations that have been committed. The conc1usion of this journa1 is that there are 2 (two) types of PPAT responsibi1ities, name1y civi1 1iabi1ity in the form of compensation and administrative responsibi1ity in the form of the app1ication of sanctions in accordance with Artic1e 6 of the PPAT Code of Ethics. Keywords: PPAT; responsib1e; code of Ethics Abstrak PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta daripada perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan. Da1am me1aksanakan profesinya sering terjadi pe1anggaran Kode Etik PPAT yang di1akukan o1eh PPAT. Metode pene1itian yang digunakan jurna1 ini yaitu pene1itian Normatif. Hasi1 pembahasan jurna1 ini ada1ah Tanggung Jawab PPAT terhadap pe1anggaran Kode Etik da1am me1aksanakan profesinya jika menyebabkan kerugian maka PPAT haus menganti kerugian tersebut dan me1aksanakan sanksi yang te1ah diberikan o1eh Maje1is Kehormatan atas pe1anggaran yang te1ah diperbuat. Kesimpu1an dari jurna1 ini ada1ah terdapat 2 (dua) macam Tanggung Jawab PPAT yaitu tanggung jawab secara perdata berupa ganti kerugian dan tanggung jawab administratif berupa penerapan sanksi sesuai dengan Pasa1 6 Kode Etik PPAT. Kata Kunci: PPAT; tanggung jawab; kode etik  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-03-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37600 10.14710/nts.v14i1.37600 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 39-46 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37600/19101 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/59610 2024-12-31T09:08:39Z notarius:LIT

Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dalam Meminimalisir Terjadinya Bukti Kepemilikan Ganda Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dalam Meminimalisir Terjadinya Bukti Kepemilikan Ganda Dewi, Annisa Candra Mahfud, Muh. Afif Hukum Agraria BPN; Double Ownership Proof Hukum Agraria BPN; Double Ownership Proof ABSTRACTSeveral things that can cause evidence of double ownership include a lack of transparency in land ownership information, village officials and land owners who are not honest in providing information to BPN. As is the reality in the Supreme Court decision Number 397 K/Pdt/2018. This research aims to find and analyze the causes of evidence of double ownership in one plot of land as in the case in Supreme Court Decision Number 397 K/Pdt/2018 and to find and analyze BPN's efforts to minimize the occurrence of evidence of double ownership. The type of method used is empirical juridical regarding actual conditions that occur in society with a qualitative approach.Keywords: BPN; Double Ownership ProofABSTRAKBeberapa hal yang dapat menyebabkan bukti kepemilikan ganda antara lain adalah kurangnya transparansi informasi kepemilikan tanah, aparat desa dan pemilik tanah yang tidak jujur dalam memberikan informasi kepada BPN. Seperti kenyataan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 397 K/Pdt/2018. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisa penyebab terjadinya bukti kepemilikan ganda dalam satu bidang tanah seperti yang terdapat pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 397 K/Pdt/2018 dan untuk menemukan dan menganalisa upaya BPN dalam meminimalisir terjadinya bukti kepemilikan ganda. Jenis metode yang digunakan adalah yuridis empiris terhadap keadaan sebenarnya secara nyata yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan kualitatif. Kata Kunci: BPN; Bukti Kepemilikan Ganda ABSTRACTSeveral things that can cause evidence of double ownership include a lack of transparency in land ownership information, village officials and land owners who are not honest in providing information to BPN. As is the reality in the Supreme Court decision Number 397 K/Pdt/2018. This research aims to find and analyze the causes of evidence of double ownership in one plot of land as in the case in Supreme Court Decision Number 397 K/Pdt/2018 and to find and analyze BPN's efforts to minimize the occurrence of evidence of double ownership. The type of method used is empirical juridical regarding actual conditions that occur in society with a qualitative approach.Keywords: BPN; Double Ownership ProofABSTRAKBeberapa hal yang dapat menyebabkan bukti kepemilikan ganda antara lain adalah kurangnya transparansi informasi kepemilikan tanah, aparat desa dan pemilik tanah yang tidak jujur dalam memberikan informasi kepada BPN. Seperti kenyataan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 397 K/Pdt/2018. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisa penyebab terjadinya bukti kepemilikan ganda dalam satu bidang tanah seperti yang terdapat pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 397 K/Pdt/2018 dan untuk menemukan dan menganalisa upaya BPN dalam meminimalisir terjadinya bukti kepemilikan ganda. Jenis metode yang digunakan adalah yuridis empiris terhadap keadaan sebenarnya secara nyata yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan kualitatif. Kata Kunci: BPN; Bukti Kepemilikan Ganda Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/59610 10.14710/nts.v17i3.59610 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2399-2414 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/59610/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5697 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DARI TANAH NEGARA MENJADI TANAH HAK MILIK ATAS RUMAH DINAS BAGI 17 PEGAWAI PT PLN YANG TELAH PENSIUN DI KABUPATEN UNGARAN Nidya Dewanti, Annisa Pemberian Hak Atas Tanah dari tanah negara menjadi tanah hak milik bagi pegawai PT PLN Kabupaten Ungaran yang pernah menempati rumah dinas tersebut tidak melalui mekanisme jual beli pada umumnya, karena status rumah dan tanah tersebut adalah milik negara sebagaimana Keputusan Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian hak atas tanah dari tanah negara menjadi tanah hak milik atas rumah dinas bagi 17 pegawai PT PLN yang telah pensiun di Kabupaten Ungaran, dan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Hak Atas Tanah dari rumah dinas PT PLN kepada 17 pegawainya yang telah pensiun melalui tahapan sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Hambatannya adalah mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dan kurangnya pemahaman dalam hal pengajuan permohonan Hak Atas Rumah DInas tersebut, serta lamanya waktu yang diperlukan untuk proses penerbitan Sertipikat. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5697 10.14710/nts.v4i1.5697 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 23 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26892 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Menjaga Rahasia Dagang Franchise Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Menjaga Rahasia Dagang Franchise Trenggono, Alkautsar Raga Ispriyarso, Budi Hukum Dagang hak kewajiban; franchise; rahasia dagang Hukum Dagang hak kewajiban; franchise; rahasia dagang AbstractThere are many franchise businesses, one of which was researched in this writing is the "Choco Latte" beverage franchise. In this study try to see whether the franchise agreement "Choco Latte" including Franchise as stipulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising and how the rights and obligations of the parties referred to in the franchise contract. The approach method used in this study is socio legal. Based on the results of this study, the rights and obligations of the parties referred to in the Choco Latte franchise contract as the franchisor give rights to the franchisee everything needed such as providing products, training services, network development and marketing and other rights stipulated in the agreement. While the franchisee's obligations to the franchisor include paying royalties, helping to develop the company in accordance with its vision and mission, carrying out business activities in accordance with the specified Standard Operating Procedures.Keywords: liability rights; franchise; trade secretsAbstrakAda banyak usaha waralaba, salah satu yang diteliti dalam penulisan ini yaitu franchise minuman “Choco Latte”. Dalam penelitian ini mencoba melihat apakah perjanjian waralaba “Choco Latte” termasuk Franchise sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan bagaimana hak dan kewajiban para pihak yang ditujukan dalam kontrak franchise. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal. Berdasarkan hasil penelitian ini, hak dan kewajiban para pihak yang ditujukan dalam kontrak franchise pihak Choco Latte sebagai franchisor memberikan haknya kepada franchisee segala sesuatu yang diperlukan seperti memberikan produk, pelayanan training, pengembangan jaringan maupun pemasaran dan hak-hak lain yang diatur dalam perjanjian. Sedangkan kewajiban franchisee terhadap franchisor diantaranya membayar royalti, membantu mengembangkan perusahaan sesuai dengan visi misinya, menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditentukan.Kata kunci: hak kewajiban; franchise; rahasia dagang AbstractThere are many franchise businesses, one of which was researched in this writing is the "Choco Latte" beverage franchise. In this study try to see whether the franchise agreement "Choco Latte" including Franchise as stipulated in Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising and how the rights and obligations of the parties referred to in the franchise contract. The approach method used in this study is socio legal. Based on the results of this study, the rights and obligations of the parties referred to in the Choco Latte franchise contract as the franchisor give rights to the franchisee everything needed such as providing products, training services, network development and marketing and other rights stipulated in the agreement. While the franchisee's obligations to the franchisor include paying royalties, helping to develop the company in accordance with its vision and mission, carrying out business activities in accordance with the specified Standard Operating Procedures.Keywords: liability rights; franchise; trade secretsAbstrakAda banyak usaha waralaba, salah satu yang diteliti dalam penulisan ini yaitu franchise minuman “Choco Latte”. Dalam penelitian ini mencoba melihat apakah perjanjian waralaba “Choco Latte” termasuk Franchise sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan bagaimana hak dan kewajiban para pihak yang ditujukan dalam kontrak franchise. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal. Berdasarkan hasil penelitian ini, hak dan kewajiban para pihak yang ditujukan dalam kontrak franchise pihak Choco Latte sebagai franchisor memberikan haknya kepada franchisee segala sesuatu yang diperlukan seperti memberikan produk, pelayanan training, pengembangan jaringan maupun pemasaran dan hak-hak lain yang diatur dalam perjanjian. Sedangkan kewajiban franchisee terhadap franchisor diantaranya membayar royalti, membantu mengembangkan perusahaan sesuai dengan visi misinya, menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditentukan.Kata kunci: hak kewajiban; franchise; rahasia dagang Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26892 10.14710/nts.v15i2.26892 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 706-717 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26892/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29137 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

PELAKSANAAN AKAD QARDH SEBAGAI AKAD TABBARU Hidayati, Nurul Sarono, Agus AbstractIn principle the new tabad is to give something or lend something, where if in the contract is lending something where the object can be in the form of money or services. Although in its provisions the borrower is forbidden to take advantage of the new tabungan contract considering that it is usury, but the borrower can still receive the good from other parties in the form of costs which have been incurred for the new tabbaru agreement, with the record still not to take advantage even though with a small nominal. Keywords : Contract; Qardh; Tabbaru. AbstrakPada prisipnya akad tabbaru adalah memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu, dimana apabila dalam akadnya adalah meminjamkan sesuatu yang mana objeknya dapat berupa uang maupun jasa. Walaupun dalam ketentuannya pihak peminjam dilarang mengambil keuntungan dari akad tabbaru mengingat hal tersebut adalah riba, namun pihak peminjam masih dapat menerima kebaikan dari pihak lain dalam bentuk berupa biaya-biaya yang mana telah dikeluarkan untuk akad tabbaru tersebut, dengan catatan tetap tidak boleh mengambil keuntungan meskipun dengan nominal yang sedikit.Kata Kunci : Akad; Qardh; Tabbaru. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29137 10.14710/nts.v12i2.29137 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 931-947 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29137/16796 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41937 2024-04-29T23:58:00Z notarius:LIT

Analisis Yuridis Pembatalan 56 Sertipikat HM di Kelurahan Tanjung Mas Semarang Karunyabuddhi, Adyana Badriyah, Siti Malikhatun hukum Agraria certificate; right of ownership; land AbstractJudges in deciding land cases are guided by the evidence available to the parties. The problem of this research First, how is the judge's consideration of the land case that occurred in Tanjung Mas Village with Decision Number 002/G/2017/PTUN.Smg Jo. Number 162/B/2017/PT.TUN.Sby Jo. Number 176 K/TUN/2018 and Decision Number 019/G/2017.PTUN.Smg Jo. Number 190/B/2017/PT.TUN.Sby Jo. Number 241.K/TUN/2018 regarding the canceled Certificate of Ownership and Second, how is the legal protection. This writing aims to find out and analyze the cancellation of 56 HM Certificates in Tanjung Mas Village, Semarang. The research method is normative juridical. It was concluded that, there was no legal release letter from the BPN of Semarang City and the legal protection was very weak.Keywords: certificate; right of ownership; landAbstrakHakim dalam memutus perkara pertanahan berpedoman pada alat bukti yang ada pada para pihak. Permasalahan penelitian ini Pertama, bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara pertanahan yang terjadi di Kelurahan Tanjung Mas dengan Putusan Nomor 002/G/2017/PTUN.Smg Jo. Nomor 162/B/2017/PT.TUN.Sby Jo. Nomor 176 K/TUN/2018 dan Putusan Nomor 019/G/2017.PTUN.Smg Jo. Nomor 190/B/2017/PT.TUN.Sby Jo. Nomor 241.K/TUN/2018 terkait Sertipikat Hak Milik yang dibatalkan dan Kedua, bagaimana perlindungan hukumnya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembatalan 56 Sertipikat HM di Kelurahan Tanjung Mas Semarang. Metode penelitian ialah yuridis normatif. Disimpulkan bahwa, tidak ditemukannya surat pelepasan hak atas tanah negara yang sah dari BPN Kota Semarang dan perlindungan hukumnya sangat lemah.Kata kunci: sertipikat; hak milik; pertanahan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41937 10.14710/nts.v17i1.41937 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 292-310 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41937/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39136 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Berakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 Ristiyana, Gandes Prananingtyas, Paramita Irawati, Irawati AbstractThe problems in this article aim to find out the legal consequences of violating the use of foreign languages as stated in Article 31 of Law Number 24 of 2009 as well as legal certainty for foreign language business contracts in the same law. According to Law Number 24 of 2009 concerning Flag, Language, and State Symbol, and National Anthem in Article 36 paragraphs (3) and (4), it is stated that the Indonesian language must be used for the name of a building or building unless it has historical, cultural, customary values, and / or religious This article uses the normative juridical legal method. sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The data collection technique used is literature study. The analysis technique used is qualitative. The legal consequence of the mandatory use of the Indonesian language in a contract agreement is null and void then can be requested for cancellation to the court, with Article 87 of Law Number 12 of 2011 providing legal certainty that after Law Number 24 of 2009 is passed, a business contract is made. foreign language is against the law so that it is null and void.Key words :business contract; legal effect; legal certainty AbstrakPada artikel ini lebih mengangkat permasalahan mengenai akibat yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa asing, sesuai dengan pasal 31 undang-undnag nomor 24 tahun 2009 serta mengenai kepastian hukum yang di dapat apabila terdapat konrrak bisnis yang sudah terlanjur berbahasa asing menurut undang-undang tersebut diatas. Pada undnag-undang tersebutterdapat beberapa pasal yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia harud digunakan untuk nama-nama tempat terkecuali pada bangunan tersebut memang memiliki sejarah budaya yang terkandung di dalamnya. Pada artikel ini menggunakan metode hukum yuridisnormative, mengambil beberapa sumber hukum berupa sumber hukum primer dan sekunder, serta menggunakan tekhnik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang menggunakan tekhnik analisis kualitatif. Artikel ini menyimpulkan bahwa akibat hukum yang di capai apabila tidak menggunakan bahasa indonesia dalam perjanjian kontrak adalah batal demi hukum yang kemudian dapat berlanjut ke ranah pengadilan, pada pasal 87 pada undnag0undnag nomor 12 tahun 2011 memberikan kepastian bahwa bahasa yang di gunakan pada suatu kontrak bertentangan dehingga dapat batal demi hukum.Kata kunci: kontrak bisnis; akibat hukum; kepastian hukum  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-05-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39136 10.14710/nts.v14i1.39136 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 598 - 615 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39136/19627 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29170 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP SERTIFIKAT GANDA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL Dewandaru, Prasetyo Aryo Tri Hastuti, Nanik Wisnaeni, Fifiana Abstract The land is very important to the human life. Of course not only in their life, until they died they will need a land. The importance of land makes people want to obtain and conquer it. The will of obtain a land will enventualy make a dispute of a land. One of its problems is create a double (overlapping) certificate. Double certificate occur because of there two certificate in one plot of land that issued officialy by the National Land Agency. As a result of the overlapping of rights in a part or whole, it cause a dispute between the parties. Issue that will disquss is, what is the factor that cause a double certificate in the National Land Agency. The process of completion is resolve by mediation, follow by the process of mediation conducted by the National Land Agency by providing one of the parties paying the agreed compensation. Keywords : direct dispute, double certificate, mediation Abstrak Tanah dinilai sangat penting bagi kehidupan manusia, tidak hanya dalam kehidupan, bahkan saat mati manusia juga membutuhkan tanah. Peran tanah yang penting membuat manusia ingin mendapatkan dan menguasai tanah. Keinginan untuk menguasai tanah ini pada akhirnya menghasilkan sengketa tanah, salah satunya adalah adanya sertifikat tanah ganda dalam sebidang tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional secara resmi. Sebagai hasil dari serifikat ganda dengan menumpuknya hak secara sebagian atau utuh, mengakibatkan sengketa bagi para pihak - pihak yang bersangkutan. Permasalahan yang dibahas adalah faktor apa saja yang mengakibatkan timbulnya serifikat ganda bagi Badan Pertanahan Nasional. Proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi, diikuti dengan proses mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan cara salah satu piha membayar biaya kerugian. Kata kunci : penyelesaian sengketa, sertifikat ganda, mediasi Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-03-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29170 10.14710/nts.v13i1.29170 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 154-169 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29170/16820 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/49875 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Notaris dalam Kedudukannya Sebagai Pihak dalam Sengketa Perdata Berkaitan dengan Produk Akta yang Dibuatnya Notaris dalam Kedudukannya Sebagai Pihak dalam Sengketa Perdata Berkaitan dengan Produk Akta yang Dibuatnya Laukitasari, Reiny Santoso, Budi Notaris Notary; Dispute; Civil; Deed. Notaris Notary; Dispute; Civil; Deed ABSTRACTEvery unlawful act causing harm obligates the perpetrator to provide compensation. This study analyzes the judge's considerations in Court Decision Number 267/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, which offers protection to consumers. The research method used is normative. The findings indicate that consumer rights protection remains weak. Investors typically commit to being responsible for damages or breaches of construction contracts in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, in practice, it is difficult for consumers to demand accountability from developers. The conclusion highlights the importance of implementing concrete and fair compensation responsibilities for consumers in the process of purchasing a home on credit.Keywords: Notary; Dispute; Civil; Deed.ABSTRAKSetiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 267/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak konsumen masih lemah. Investor biasanya berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ganti rugi terkait kerusakan atau pelanggaran kontrak konstruksi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam praktiknya, sulit bagi konsumen untuk menuntut tanggung jawab pengembang. Kesimpulannya adalah pentingnya pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi yang konkret dan adil bagi konsumen dalam proses pembelian tempat tinggal secara kredit.Kata Kunci: Notaris; Sengketa; Perdata; Akta. ABSTRACTEvery unlawful act causing harm obligates the perpetrator to provide compensation. This study analyzes the judge's considerations in Court Decision Number 267/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, which offers protection to consumers. The research method used is normative. The findings indicate that consumer rights protection remains weak. Investors typically commit to being responsible for damages or breaches of construction contracts in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, in practice, it is difficult for consumers to demand accountability from developers. The conclusion highlights the importance of implementing concrete and fair compensation responsibilities for consumers in the process of purchasing a home on credit.Keywords: Notary; Dispute; Civil; Deed.ABSTRAKSetiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 267/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak konsumen masih lemah. Investor biasanya berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ganti rugi terkait kerusakan atau pelanggaran kontrak konstruksi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam praktiknya, sulit bagi konsumen untuk menuntut tanggung jawab pengembang. Kesimpulannya adalah pentingnya pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi yang konkret dan adil bagi konsumen dalam proses pembelian tempat tinggal secara kredit.Kata Kunci: Notaris; Sengketa; Perdata; Akta. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/49875 10.14710/nts.v17i2.49875 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 671-682 2686-2425 2086-1702 id https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/49875/11944 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/49875/11945 Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43782 2023-04-07T09:25:02Z notarius:LIT

Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan di Dalam Perjanjian Baku Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan di Dalam Perjanjian Baku Setiawan, Muhammad Tommy Busro, Achmad Prasetyo, Mujiono Hafidh Hukum Perjanjian Perjanjian Baku; Franchisee; Keadilan hukum perjanjian Perjanjian Baku; Franchisee; Keadilan Everyone has the freedom to enter into any agreement provided that it does not conflict with applicable laws, morality and public order. Franchisee candidates are given the freedom to choose to accept or reject the agreement (take it or leave it) by not participating in determining its contents. This article discusses the issue of the benchmarks of fairness in the franchise agreement between the franchisor and the franchisee and the legal consequences of injustice that occurs in the agreement. The method used is normative juridical. The results of the study found that the agreement was legal according to law, as for the contents of the contract which were considered unfair by some parties, this did not cause the cancellation of the contract application. The parties who have agreed and agreed to the contract (take it) and also signed the contract so that they must bear the legal consequences that arise, except when an element of fraud and oversight is found, then the other party gets a wrong or wrong understanding of the contract, both parties should have good intentions to solve the problem.Keywords: Standard Agreement; Franchisee; JusticeAbstrakSetiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan segala perjanjian dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. Calon Franchisee diberikan kebebasan untuk memilih menerima atau menolak perjanjian tersebut dengan tidak ikut serta menentukan isinya. Artikel ini membahas persoalan tentang tolok ukur keadilan di dalam perjanjian franchise antara franchisor dan franchisee serta akibat hukum atas ketidakdilan yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian tersebut sah menurut hukum, adapun terkait isi kontrak yang dinilai tidak adil oleh sebagian pihak, hal tersebut tidak menyebabkan dibatalkannya permohonan kontrak. Para pihak yang telah sepakat dan menyetujui kontrak (take it) serta ikut bertandatangan sehingga harus menanggung konsekuensi hukum yang ditimbulkan, kecuali ketika ditemukan adanya unsur penipuan dan kekhilafan, maka pihak lain mendapat pemahaman yang keliru atau salah tentang kontrak seharusnya kedua belah beri’tikad baik guna menyelesaikan persoalan tersebut.Kata kunci : Perjanjian Baku; Franchisee; Keadilan Everyone has the freedom to enter into any agreement provided that it does not conflict with applicable laws, morality and public order. Franchisee candidates are given the freedom to choose to accept or reject the agreement (take it or leave it) by not participating in determining its contents. This article discusses the issue of the benchmarks of fairness in the franchise agreement between the franchisor and the franchisee and the legal consequences of injustice that occurs in the agreement. The method used is normative juridical. The results of the study found that the agreement was legal according to law, as for the contents of the contract which were considered unfair by some parties, this did not cause the cancellation of the contract application. The parties who have agreed and agreed to the contract (take it) and also signed the contract so that they must bear the legal consequences that arise, except when an element of fraud and oversight is found, then the other party gets a wrong or wrong understanding of the contract, both parties should have good intentions to solve the problem.Keywords: Standard Agreement; Franchisee; JusticeAbstrakSetiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan segala perjanjian dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. Calon Franchisee diberikan kebebasan untuk memilih menerima atau menolak perjanjian tersebut dengan tidak ikut serta menentukan isinya. Artikel ini membahas persoalan tentang tolok ukur keadilan di dalam perjanjian franchise antara franchisor dan franchisee serta akibat hukum atas ketidakdilan yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian tersebut sah menurut hukum, adapun terkait isi kontrak yang dinilai tidak adil oleh sebagian pihak, hal tersebut tidak menyebabkan dibatalkannya permohonan kontrak. Para pihak yang telah sepakat dan menyetujui kontrak (take it) serta ikut bertandatangan sehingga harus menanggung konsekuensi hukum yang ditimbulkan, kecuali ketika ditemukan adanya unsur penipuan dan kekhilafan, maka pihak lain mendapat pemahaman yang keliru atau salah tentang kontrak seharusnya kedua belah beri’tikad baik guna menyelesaikan persoalan tersebut.Kata kunci : Perjanjian Baku; Franchisee; Keadilan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43782 10.14710/nts.v14i2.43782 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 905-915 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43782/20796 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/70796 2025-12-29T02:08:01Z notarius:LIT

Kedudukan Hukum Sertipikat Tanah Analog Pada Era Digitalisasi Kedudukan Hukum Sertipikat Tanah Analog Pada Era Digitalisasi Zain, Rania Noorfatimah Santoso, Budi Hukum Agraria Digitalization; Legal standing; Land certificate Hukum Agraria Digitalization; Legal standing; Land certificate ABSTRACTThe advancement of information and communication technology has accelerated digital transformation in the land sector, particularly through the transition from analog to electronic land certificates. This study examines the legal status of analog land certificates in digital land registration and the challenges encountered by the Indonesian government in this transition. Employing a doctrinal approach with a descriptive research design, this study analyzes secondary data from legal materials through literature review and content analysis. The findings indicate that: (1) analog land certificates remain legally valid; and (2) the government faces challenges, including infrastructure limitations, regional disparities in technological adoption, and human resource readiness. Addressing these challenges is crucial to ensuring a smooth transition and maintaining legal certainty in Indonesia’s land administration system.Keywords: Digitalization; Legal standing; Land certificateABSTRAKKemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mendorong terjadinya transformasi digital di sektor pertanahan, salah satunya adalah peralihan sertipikat tanah analog menuju sertipikat elektronik. Penulisan ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum sertipikat tanah analog di era digitalisasi penerapan sertipikat elektronik, serta tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam masa transisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder berupa bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis melalui content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sertipikat analog masih berlaku sah; 2) tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam proses transisi dari sertipikat tanah analog ke sertipikat elektronik, seperti kesiapan infrastruktur, perbedaan tingkat kemajuan teknologi antardaerah, hingga keterlibatan dan kesiapan sumber daya manusia.Kata Kunci: Digitalisasi; Kedudukan hukum; Sertipikat tanah ABSTRACTThe advancement of information and communication technology has accelerated digital transformation in the land sector, particularly through the transition from analog to electronic land certificates. This study examines the legal status of analog land certificates in digital land registration and the challenges encountered by the Indonesian government in this transition. Employing a doctrinal approach with a descriptive research design, this study analyzes secondary data from legal materials through literature review and content analysis. The findings indicate that: (1) analog land certificates remain legally valid; and (2) the government faces challenges, including infrastructure limitations, regional disparities in technological adoption, and human resource readiness. Addressing these challenges is crucial to ensuring a smooth transition and maintaining legal certainty in Indonesia’s land administration system.Keywords: Digitalization; Legal standing; Land certificateABSTRAKKemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mendorong terjadinya transformasi digital di sektor pertanahan, salah satunya adalah peralihan sertipikat tanah analog menuju sertipikat elektronik. Penulisan ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum sertipikat tanah analog di era digitalisasi penerapan sertipikat elektronik, serta tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam masa transisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder berupa bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis melalui content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sertipikat analog masih berlaku sah; 2) tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam proses transisi dari sertipikat tanah analog ke sertipikat elektronik, seperti kesiapan infrastruktur, perbedaan tingkat kemajuan teknologi antardaerah, hingga keterlibatan dan kesiapan sumber daya manusia.Kata Kunci: Digitalisasi; Kedudukan hukum; Sertipikat tanah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-12-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/70796 10.14710/nts.v18i4.70796 Notarius; Vol 18, No 4 (2025): Notarius; 997-1014 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/70796/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23460 2020-04-17T13:24:19Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MOTIF BATIK BUKETAN SEBAGAI WARISAN BUDAYA DI PEKALONGAN (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Pekalongan) Mustika, Asri Cahaya Perlindungan, Motif Batik, Tradisional Pekalongan. Abstract The legal basis for the protection of traditional works of art is contained in Copyright Act of 2014 that the work of unknown copy of the inspector then the work is protected by the State. In fact, this article has not been optimal in protecting artwork especially Batik Buketan Pekalongan because it is still only limited to acknowledged but legally not yet have strong protection. The method used in this research is with empirical juridical approach.Research findings show that in the implementation on the field, UUHC Year 2014 can not accommodate the Copyright protection of traditional batik motif as part of folklore, this is because the Copyright Law still has some weaknesses if it is to be applied consequently in order to protect folklore. Therefore, special arrangement of folklore is required, with the establishment of a separate regulatory framework concerning traditional knowledge / folklore (sui generis). Keywords: Protection, Batik motif, Traditional Pekalongan. Abstrak Dasar hukum perlindungan karya seni tradisional tertuang pada UU Hak Cipta Tahun 2014 bahwa karya cipta yang tidak diketahui peniliknya maka karya tersebut dilindungi oleh Negara. Faktanya pasal ini belum optimal melindungi karya seni khususnya Batik Buketan Pekalongan karena masih karya tersebut hanya sebatas diakui namun secara legalitas belum memiliki perlindungan yang kuat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam implementasi di lapangan, UUHC Tahun 2014 belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional sebagai bagian dari folklore, hal ini dikarenakan UU Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan untuk melindungi folklore, yakni perlunya pengaturan secara khusus terhadap folklore, yaitu dengan dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/folklore (sui generis).  Kata Kunci: Perlindungan, Motif Batik, Tradisional Pekalongan. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2018-11-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23460 10.14710/nts.v11i2.23460 Notarius; Vol 11, No 2 (2018): Notarius; 146-163 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23460/15158 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42289 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Berstatus Absentee Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Berstatus Absentee Nuradini, Priasti Aminah, Aminah Hukum Agraria land registration; absentee land; PTSL Hukum Agraria land registration; absentee land; PTSL AbstractLand registration is an effort to guarantee legal certainty and legal protection. In 2018, the Government through the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) issued Complete Systematic Land Registration program or commonly referred as PTSL where one of the objects of the PTSL program is absentee land. However, the implementation of the PTSL program, especially for absentee land, is not going well because in Indonesia there are still many absentee lands. This study aims to specify the implementation of the PTSL program on land with absentee status. This study used normative juridical approach. Related to data collection techniques, this research uses a literature study. The data analysis method is qualitative. The research results indicate that the PTSL Program, especially with absentee land registration has been implemented by the Government from 2018 to the present. The PTSL procedures for absentee land are generally the same as for other land objects. However, there are exceptions related to absentee land ownership which are allowed where this only applies to landowners who are carrying out state duties, landowners who fulfill religious obligations, civil servants, military officials and/or their equivalent, or other provisions that determined by the Minister.Keywords: land registration; absentee land; PTSLAbstrakPendaftaran tanah merupakan upaya dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum. Pada tahun 2018, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan program yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau biasa disebut PTSL yang mana salah satu objek program PTSL adalah tanah absentee. Akan tetapi, implementasi program PTSL, khususnya terhadap tanah absentee tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan di Indonesia masih banyak terdapat tanah absentee hingga saat ini. Adapun penelitian berikut bertujuan guna mengetahui bagaimana implementasi program PTSL terhadap tanah berstatus absentee. Dipergunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Terkait dengan teknik pengumpulan data, penelitian berikut mempergunakan studi kepustakaan. Dipergunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Program PTSL, khususnya dengan pendaftaran tanah absentee telah dilaksanakan oleh Pemerintah dari Tahun 2018 hingga saat ini. Adapun prosedur PTSL tanah absentee secara umumnya sama dengan objek tanah lainnya. Akan tetapi, terdapat pengecualian terkait dengan kepemilikan tanah absentee yang diperbolehkan dimana hal tersebut hanya berlaku bagi pemilik tanah yang menunaikan kewajiban agama, pemilik tanah yang sedang menjalani tugas negara, pejabat militer dan/atau yang dipersamakan dengan mereka, pegawai negeri, atau ketentuan lain yang ditetapkan Menteri.Kata kunci: pendaftaran tanah; tanah absentee; PTSL AbstractLand registration is an effort to guarantee legal certainty and legal protection. In 2018, the Government through the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) issued Complete Systematic Land Registration program or commonly referred as PTSL where one of the objects of the PTSL program is absentee land. However, the implementation of the PTSL program, especially for absentee land, is not going well because in Indonesia there are still many absentee lands. This study aims to specify the implementation of the PTSL program on land with absentee status. This study used normative juridical approach. Related to data collection techniques, this research uses a literature study. The data analysis method is qualitative. The research results indicate that the PTSL Program, especially with absentee land registration has been implemented by the Government from 2018 to the present. The PTSL procedures for absentee land are generally the same as for other land objects. However, there are exceptions related to absentee land ownership which are allowed where this only applies to landowners who are carrying out state duties, landowners who fulfill religious obligations, civil servants, military officials and/or their equivalent, or other provisions that determined by the Minister.Keywords: land registration; absentee land; PTSLAbstrakPendaftaran tanah merupakan upaya dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum. Pada tahun 2018, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan program yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau biasa disebut PTSL yang mana salah satu objek program PTSL adalah tanah absentee. Akan tetapi, implementasi program PTSL, khususnya terhadap tanah absentee tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan di Indonesia masih banyak terdapat tanah absentee hingga saat ini. Adapun penelitian berikut bertujuan guna mengetahui bagaimana implementasi program PTSL terhadap tanah berstatus absentee. Dipergunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Terkait dengan teknik pengumpulan data, penelitian berikut mempergunakan studi kepustakaan. Dipergunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Program PTSL, khususnya dengan pendaftaran tanah absentee telah dilaksanakan oleh Pemerintah dari Tahun 2018 hingga saat ini. Adapun prosedur PTSL tanah absentee secara umumnya sama dengan objek tanah lainnya. Akan tetapi, terdapat pengecualian terkait dengan kepemilikan tanah absentee yang diperbolehkan dimana hal tersebut hanya berlaku bagi pemilik tanah yang menunaikan kewajiban agama, pemilik tanah yang sedang menjalani tugas negara, pejabat militer dan/atau yang dipersamakan dengan mereka, pegawai negeri, atau ketentuan lain yang ditetapkan Menteri.Kata kunci: pendaftaran tanah; tanah absentee; PTSL Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42289 10.14710/nts.v16i1.42289 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 382-392 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42289/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30883 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

OPTIMALISASI PENGAWASAN SISTEM OUTSOURCING SEBAGAI UPAYA MENUNJANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI INDONESIA Nuriya, Ellida Ispriyarso, Budi Cahyaningtyas, Irma This article aims to determine the condition of labor law enforcement in the field of supervision and efforts to optimize oversight of the outsourcing system to realize protection of labor. Used juridical-normative legal writing method. Based on the results of the discussion, the condition of the implementation of outsourcing system supervision in Indonesia is currently not optimal. Labor law enforcement efforts, especially in outsourcing systems that aim to protect workers can be done through the optimization of supervision.Keywords: supervision; protection; outsourcing; employment AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kondisi penegakan hukum ketenegakerjaan di bidang pengawasan dan upaya optimalisasi pengawasan sistem outsourcing untuk mewujudkan perlindungan terhadap tenaga kerja. Menggunakan penulisan hukum yuridis-normatif. Berdasarkan hasil pembahasan, kondisi pelaksanaan pengawasan sistem outsourcing di Indonesia saat ini belum optimal. Upaya penegakan hukum ketenagakerjaan khususnya dalam sistem outsourcing yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dapat dilakukan melalui optimalisasi pengawasan.Kata kunci: pengawasan; perlindungan; outsourcing; ketenagakerjaan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30883 10.14710/nts.v13i1.30883 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 298-311 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30883/17406 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43352 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Kepailitan Akibat Pembatalan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Oleh Kreditor Separatis Karar, Tegar Amar Yunanto, Yunanto Hukum Perjanjian Bankruptcy; Separatist Creditors; Peace Agreement. ABSTRACTPT. Bank QNB Indonesia, Tbk.. and Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch, as separatist creditors, considered that the ratification of the peace agreement had not met the requirements and then filed an appeal. The purpose of this study is to examine the position of separatist creditors in ratifying peace agreements and to analyze the Supreme Court Decision Number 1434K/Pdt.Sus-Bankrupt/2020 according to the provisions ofthe Bankruptcy Law. The research method used is normative juridical. The results ofthe study show that the Bankruptcy Law regulates the position of separatist creditors in the ratification of peace agreements within the framework of PKPU. Supreme Court Decision Number 1434K/Pdt.Sus-Bankrupt/2020 annulled the Central Jakarta Commercial Court Decision, resulting in PT. Plaza Adika Lestari was declared bankrupt, according to the Bankruptcy Law.Keywords: Bankruptcy; Separatist Creditors; Peace Agreement.ABSTRAKPT. Bank QNB Indonesia, Tbk.. dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch, selaku kreditor separatis beranggapan bahwa pengesahan perjanjian perdamaian belum memenuhi persyaratan dan kemudian mengajukan upaya kasasi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kedudukan kreditor separatis dalam pengesahan perjanjian perdamaian dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434K/Pdt.Sus-Pailit/2020 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Undang-Undang Kepailitan mengatur kedudukan kreditor separatis terhadap pengesahan perjanjian perdamaian dalam rangka PKPU. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1434K/Pdt.Sus-Pailit/2020 membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga akibatnya PT. Plaza Adika Lestari dinyatakan pailit, sudah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan.Kata Kunci: Kepailitan; Kreditor Separatis; Perjanjian Perdamaian. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43352 10.14710/nts.v17i2.43352 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 1215-1231 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43352/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42278 2023-09-06T07:00:41Z notarius:LIT

Dampak Hukum Perkawinan Janda Tanpa Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dampak Hukum Perkawinan Janda Tanpa Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Akil, Sulkifli M. Wisnaeni, Fifiana Hukum Perkawinan legal consequences; marriage; widow Hukum Perkawinan legal consequences; marriage; widow AbstractMarriage is legal if it is carried out according to each other's beliefs and also recorded based on the laws and regulations and divorce can only be done before a court session. This paper aims to specify the legal consequences of widowed marriages without a court decision which had permanent legal force. This research uses the type of doctrinal research, namely research that emphasizes the legal conception seen as a set of laws and regulations that are arranged systematically based on the order with the characteristic of harmonization. The results reveals that: the legal consequences of widows' marriages without court decisions that had permanent legal force are a) legal consequences for the widow (wife), namely her marital status is invalid and has no legal relationship with her husband because it does not meet the requirements of marriage and is considered still bound by previous marriages. b) legal consequences for children, namely children born from a second marriage only have a legal relationship with the mother and her mother's family, c) legal consequences for assets, namely assets obtained from a second marriage are not joint assets.Keywords: legal consequences; marriage; widowAbstrakPerkawinan sah bila dijalankan berdasarkan kepercayaan masing-masing serta dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perceraian hanya bisa dijalankan di hadapan sidang pengadilan. Tujuan dari penulisan adalah guna mengidentifikasi dampak hukum perkawinan janda tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian menggunakan tipe penelitian doktrinal yakni penelitian yang memfokuskan kepada konsepsi hukum dilihat selaku seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun sistematis menurut tata urutan dengan ciri khas berupa harmonisasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya dampak hukum perkawinan janda tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ialah a) dampak hukum terhadap janda (istri) yakni status perkawinannya tidak sah serta tak mempunyai hubungan hukum dengan suaminya, dikarenakan tak memenuhi persyaratan perkawinan dan dianggap masih terikat perkawinan sebelumnya. b) dampak hukum terhadap anak yakni anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu serta keluarga ibunya, c) dampak hukum terhadap harta yakni harta benda yang didapat dari perkawinan kedua bukan ialah harta bersama.Kata kunci: dampak hukum; perkawinan; janda AbstractMarriage is legal if it is carried out according to each other's beliefs and also recorded based on the laws and regulations and divorce can only be done before a court session. This paper aims to specify the legal consequences of widowed marriages without a court decision which had permanent legal force. This research uses the type of doctrinal research, namely research that emphasizes the legal conception seen as a set of laws and regulations that are arranged systematically based on the order with the characteristic of harmonization. The results reveals that: the legal consequences of widows' marriages without court decisions that had permanent legal force are a) legal consequences for the widow (wife), namely her marital status is invalid and has no legal relationship with her husband because it does not meet the requirements of marriage and is considered still bound by previous marriages. b) legal consequences for children, namely children born from a second marriage only have a legal relationship with the mother and her mother's family, c) legal consequences for assets, namely assets obtained from a second marriage are not joint assets.Keywords: legal consequences; marriage; widowAbstrakPerkawinan sah bila dijalankan berdasarkan kepercayaan masing-masing serta dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perceraian hanya bisa dijalankan di hadapan sidang pengadilan. Tujuan dari penulisan adalah guna mengidentifikasi dampak hukum perkawinan janda tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian menggunakan tipe penelitian doktrinal yakni penelitian yang memfokuskan kepada konsepsi hukum dilihat selaku seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun sistematis menurut tata urutan dengan ciri khas berupa harmonisasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya dampak hukum perkawinan janda tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ialah a) dampak hukum terhadap janda (istri) yakni status perkawinannya tidak sah serta tak mempunyai hubungan hukum dengan suaminya, dikarenakan tak memenuhi persyaratan perkawinan dan dianggap masih terikat perkawinan sebelumnya. b) dampak hukum terhadap anak yakni anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu serta keluarga ibunya, c) dampak hukum terhadap harta yakni harta benda yang didapat dari perkawinan kedua bukan ialah harta bersama.Kata kunci: dampak hukum; perkawinan; janda Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42278 10.14710/nts.v16i2.42278 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 795-804 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42278/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46032 2023-04-06T20:40:13Z notarius:LIT

Praktik Penerapan Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Kepada Pegawai Perusahaan Surya Santika, Bernadete Sonia Santoso, Budi Hukum Jaminan Fiduciary Principle; Unsecured Credit; Bank Policy Nowadays, the practice of providing unsecured credit facilities (KTA) has been widely practiced. The provision of this facility is greatly supported by the application of the Fiduciary Principle, which was built on the results of the Bank cooperation with trusted customers. The interesting things to examine in this research is about realisation process of this KTA to employees of a company by considering the risk of loss even though it is based on the principle of trust. In this study using the Juridical Empirical method. The results of the research found that the principle of trust plays an important role in the process of granting credit, although in applying for Unsecured Credit Facilities, company employees are still required to comply with all requirements set by the bank. The KTA application process is also still going through an analysis procedure to consider whether the application is approved or not. Furthermore, the existence of Unsecured Loans has created a new trend for employees that can also bring positive and negative sides. From the emergence of these two impacts, it can be seen how effective the existence of Unsecured Loans is for employees.Keywords: Fiduciary Principle; Unsecured Credit; Bank PolicyAbstrakDewasa ini praktik Pemberian Fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) sudah banyak dilakukan. Pemberian fasilitas ini sangat ditunjang dengan penerapan Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) yang dibangun dari hasil Kerjasama Bank dengan nasabah yang terpercaya. Namun yang menarik untuk diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberian KTA terhadap pegawai sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan resiko kerugian meskipun dilandasi dengan asas kepercayaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti menemukan bahwa asas kepercayaan memegang peranan penting dalam proses pemberian kredit, meskipun dalam mengajukan Fasilitas Kredit Tanpa Agunan, para karyawan perusahaan tetap wajib mematuhi seluruh persyaratan yang ditentukan bank. Proses pengajuan KTA juga masih melalui prosedur analisa untuk mempertimbangkan apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak. Selanjutnya dengan keberadaan Kredit Tanpa Agunan ini memunculkan trend baru bagi karyawan yang juga dapat membawa sisi positif dan juga sisi negatif. Dari munculnya kedua dampak tersebut dapat terlihat sejauh mana keefektifan keberadaan Kredit Tanpa Agunan bagi karyawan.Kata kunci: Asas Kepercayaan; Kredit Tanpa Agunan; Kebijakan Perbankan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46032 10.14710/nts.v15i1.46032 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 158-173 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46032/pdf Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/82940 2026-04-08T21:18:51Z notarius:LIT

Implikasi Etik dan Hukum Pencarian Klien Notaris dan PPAT Melalui Media Sosial Fadilah, Bendah Nur Wibawa, Kadek Cahya Susilo Hukum Kenotariatan Ethics; Law; Notary and PPAT ABSTRACTSocial media platforms such as Instagram, Facebook, TikTok, and YouTube are increasingly used not only for personal purposes but also for professional activities, including by Notaries and Land Deed Officials (PPAT). This development raises ethical and legal issues, particularly when social media is used as a means of seeking clients. This study aims to analyze the ethical and legal implications of client solicitation by Notaries and PPAT through social media and to examine the applicable regulations governing such practices. This research uses normative legal research with a descriptive qualitative approach. The results show that using social media to seek clients may violate professional ethics and affect the dignity of the office. Therefore, Notaries and PPAT must comply with applicable ethical and legal regulations. Keywords: Ethics; Law; Notary and PPAT.ABSTRAKPlatform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube tidak lagi hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga dimanfaatkan dalam aktivitas profesional, termasuk oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pemanfaatan media sosial tersebut menimbulkan persoalan etika dan hukum, terutama ketika digunakan sebagai sarana pencarian klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi etika dan hukum dari praktik pencarian klien oleh Notaris dan PPAT melalui media sosial serta mengkaji peraturan yang mengaturnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial untuk mencari klien berpotensi menimbulkan pelanggaran etika profesi dan menurunkan kehormatan jabatan, oleh karena itu, Notaris dan PPAT harus mematuhi Kode Etik Notaris, peraturan jabatan PPAT, Undang-Undang Jabatan Notaris.Kata Kunci: Etika; Hukum; Notaris dan PPAT. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2026-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/82940 10.14710/nts.v19i1.82940 Notarius; Vol 19, No 1 (2026): Notarius; 204-223 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/82940/pdf Copyright (c) 2026 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26979 2019-12-05T14:51:58Z notarius:LIT

AKTA KUASA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA SEMARANG Laksita, Safira Dini Sa'adah, Nabitatus Anggita Lumban Raja, Doramia Akta Kuasa; Perjanjian; Pajak Deed of authority to sell the rights to land and buildings in Semarang city is often used as a tool to make deviations in everyday life. The background of this research is that there are deviations in the use of the Deed of Authority, so that on the other hand, it can harm certain parties and have an impact on state revenues, especially taxes on the transfer of land and buildings. This can be detrimental to the state in the tax sector revenue and harm other parties that have an impact in the future if new problems arise. This deed of power is null and void according to Article 1320 of the Civil Code because it does not meet the objective requirements of an agreement, namely an agreement is made not because of lawful reasons but is made because of prohibited or violated laws and regulations so that the Sale and Purchase Act sells like mentioned above to be invalid. The Deed of Authority Selling that stands alone can be said as a tax evasion because it is an effort made to avoid taxes illegally.Key Words: Deed of authority; Agreement; Tax AbstrakAkta Kuasa untuk menjual hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Semarang sering dijadikan alat untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupan sehari-hari. metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data primer yang diperoleh dari informan dilakukan dengan wawancara dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang juga menjabat sebagai Notaris, pihak penjual tanah, pihak pembeli tanah, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, serta Kantor Pelayanan Pajak. Adanya penyimpangan dalam penggunaan Akta Kuasa sehingga di sisi lain dapat merugikan pihak-pihak tertentu dan berdampak pada penerimaan negara khususnya pajak atas pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan.Akta Kuasa seperti inilah yang batal demi hukum menurut Pasal 1320 K.U.H.Perdata karena tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian yaitu perjanjian dibuat bukan karena sebab yang halal melainkan dibuat karena sebab terlarang atau melanggar peraturan perundang-undangan sehingga Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan Akta Kuasa menjual seperti di sebut di atas menjadi tidak sah. Akta Kuasa Menjual yang berdiri sendiri dapat dikatakan sebagai tax evasion karena merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak secara ilegal.Kata Kunci: Akta Kuasa; Perjanjian; Pajak Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26979 10.14710/nts.v12i1.26979 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 373 - 385 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26979/16226 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42045 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Pelaksanaan Prinsip Business Judgment Rule (BJR) Oleh Direksi Pada PT. Tirta Amarta Bottling Company Noer, Muhammad Halil Gilbran Handoko, Widhi Hukum Perusahaan company: business judgment rule: directors AbstractThe laws and regulations divide the form of the company into two, namely legal entities and non-legal entities. Limited Liability Company as a company with legal entity is a capital alliance and was established based on agreement and the existence of a company organ. Board of Directors has the duties and functions to carry out the "management" of the company. This study examines responsibility and protection of the directors of PT. TAB in carrying out business decisions have a direct impact on the company. The research method used normative juridical with point of view the object of research being legal norms. The result of research is that board of directors as the company's organ is a legal subject who is directly the executor of the company's sustainability which is regulated by Law Number 40/2007. Business Judgment Rule is a doctrine of immunity for directors if something unexpected happens that has direct impact on the company. Article 97 paragraph 5 of Law Number 40/2007 explains that a director is exempt from responsibility have to prove that decision was not due to negligence/error of board of directors and was carried out in good faith and under accordance with objectives of the company.Keywords: company: business judgment rule: directorsAbstrakPeraturan perundang-undangan membagi bentuk perusahaan menjadi dua yaitu badan hukum dan non-badan hukum. Perseroan Terbatas sebagai perusahaan yang berbadan hukum merupakan sekumpulan modal dan dirikan melalui perjanjian serta adanya organ perseroan. Direksi merupakan salah satu struktural perseroan yang memiliki amanah dan fungsi untuk menjalankan “kepengurusan” perseroan. Penelitian ini menelisik terhadap tanggung jawab dan perlindungan terhadap direksi PT. Tirta Amarta Bottling (PT. TAB) dalam menjalankan keputusan bisnis yang berdampak langsung kepada perusahaan. Metode Penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif yang meneliti dari sudut pandang internal dengan objek penelitian adalah norma hukum. Hasil dari penelitian ini adalah direksi sebagai organ perseroan merupakan subjek hukum yang secara langsung sebagai pelaksana dari keberlangsungan perusahaan yang diatur berdasarkan UUPT 40/2007. BJR merupakan doktrin imunitas bagi direksi apabila terjadi sesuatu diluar dugaan yang berdampak langsung kepada perusahaan. Pasal 97 ayat 5 UUPT 40/2007 menjelaskan bahwa seorang direksi bebas dari tanggung jawab ketika mampu membuktikan bahwa keputusan tersebut bukan karena kelalaian/kesalahan dari direksi beriringan itikad baik dan sesuai maksud dan/atau tujuan perseroan.Kata kunci: perusahaan, business judgment rule, direksi Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42045 10.14710/nts.v16i3.42045 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1392-1407 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42045/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31291 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

AKTA PENGIKATAN JUAL BELI TANAH SEBELUM DIBUATNYA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Anggatiastara Cipta, Rifky Land Purchase Binding Deed (PJB) of land cannot yet be used as a basis for land registration because it is still temporary before the buying and selling process is completed, because the registration requirements for the transfer of land rights are used by AJB PPAT. This study aims to determine the position of the PJB deed in the sale and purchase of land, its strengths and weaknesses. The method used is normative juridical. The results of the study showed that the PJB's position was an initial agreement before the AJB was made as a condition for the transfer of land rights in the certificate. In conclusion, the PJB Deed is not proof of the transfer of land rights. AJB must be made immediately after the PJB Deed is completed (paid off) as proof of the transfer of land rights. The power of the PJB deed is very strong because the PJB made before a notary is an authentic deed. Weaknesses of the PJB still need other legal action, namely the making of AJB as a condition for changing the ownership rights to the land due to buying and selling on certificates. Keywords:  deed; binding of buying and selling land  Abstrak Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) tanah belum dapat digunakan dasar pendaftaran tanah karena masih bersifat sementara sebelum proses jual belinya selesai, karena syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah digunakan AJB PPAT. Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan akta PJB dalam jual beli tanah, kekuatan dan kelemahannya. Metode yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan PJB merupakan perjanjian awal sebelum dibuatnya AJB sebagai syarat peralihan hak atas tanah dalam sertipikat. Kesimpulannya Akta PJB bukan tanda bukti peralihan hak atas tanah. Agar segera dibuat AJB setelah Akta PJB selesai (lunas) sebagai bukti peralihan hak atas tanah. Kekuatan akta PJB yaitu sangat kuat karena PJB yang dibuat dihadapan notaris, merupakan akta otentik. Kelemahan PJB masih perlu tindakan hukum lain yaitu pembuatan AJB sebagai syarat perubahan hak milik atas tanah karena jual beli pada sertipikat. Katakunci: akta; pengikatan jual beli tanah  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31291 10.14710/nts.v13i2.31291 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 890-905 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31291/17546 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50311 2024-12-31T15:43:00Z notarius:LIT

Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bandar Lampung Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bandar Lampung Alawi, Indriani Citra Santoso, Budi Hukum Pajak Effectiveness; Service Fees; Parking Hukum Pajak Effectiveness; Service Fees; Parking ABSTRACTIncreasing Regional Original Revenue (PAD) can be achieved through the collection of Public Roadside Parking Service Fees. The roadside parking fees in Bandar Lampung City are regulated under Bandar Lampung Mayor Regulation Number 13 of 2017 concerning General Service Fees. This study aims to evaluate the effectiveness of roadside parking service fee collection and identify its inhibiting factors. A normative juridical approach was employed, utilizing secondary data supported by interviews conducted with the Regional Transportation Agency (UPT) of Bandar Lampung City. The findings indicate that the collection of roadside parking service fees is ineffective, as revenue targets set by the Bandar Lampung City Government have never been met. This issue arises from both internal and external factors.Keywords: Effectiveness; Service Fees; ParkingABSTRAKDalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) yaitu dengan adaya pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. Retribusi parkir tepi jalan umum Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Retribusi Jasa Umum. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui efektivitas dari Retribusi pelayan parkir di tepi jalan umum dan mengetahui faktor penghambatnaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yuridis. Jenis data terdiri dari data sekunder yang didukung oleh hasil Wawancara yang dilakukan dengan UPT Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukan kurang efektivitasnya hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, pendapatan retribusi tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan Peemerintah Kota Bandar lampung. Hal ini di sebabkan faktor internal dan faktor eksternal.Kata Kunci: Efektivitas; Retribusi Pelayanan; Parkir ABSTRACTIncreasing Regional Original Revenue (PAD) can be achieved through the collection of Public Roadside Parking Service Fees. The roadside parking fees in Bandar Lampung City are regulated under Bandar Lampung Mayor Regulation Number 13 of 2017 concerning General Service Fees. This study aims to evaluate the effectiveness of roadside parking service fee collection and identify its inhibiting factors. A normative juridical approach was employed, utilizing secondary data supported by interviews conducted with the Regional Transportation Agency (UPT) of Bandar Lampung City. The findings indicate that the collection of roadside parking service fees is ineffective, as revenue targets set by the Bandar Lampung City Government have never been met. This issue arises from both internal and external factors.Keywords: Effectiveness; Service Fees; ParkingABSTRAKDalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) yaitu dengan adaya pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. Retribusi parkir tepi jalan umum Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Retribusi Jasa Umum. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui efektivitas dari Retribusi pelayan parkir di tepi jalan umum dan mengetahui faktor penghambatnaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yuridis. Jenis data terdiri dari data sekunder yang didukung oleh hasil Wawancara yang dilakukan dengan UPT Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukan kurang efektivitasnya hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, pendapatan retribusi tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan Peemerintah Kota Bandar lampung. Hal ini di sebabkan faktor internal dan faktor eksternal.Kata Kunci: Efektivitas; Retribusi Pelayanan; Parkir  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50311 10.14710/vol%viss%ipp939-955 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2249-2264 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50311/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5688 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

KAJIAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA KALIREJO STUDI KASUS PADA PT. ADI SASONGKO ADHI SAYOGO, SUYONO Dewasa ini dengan semakin gencarnya pembangunan di Indonesia memicu respon dari pihak swasta untuk ikut terjun kedalamnya baik sebagai investor maupun kontraktor. PT. Adi Sasongko sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, sudah barang tentu berusaha  untuk mendapatkan suatu kontrak kontruksi,  harus mengikuti tender atau mengajukan penawaran harga kepada pihak pengguna jasa.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta metode case study. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan bangunan gedung Serbaguna Kalirejo antara PT. Adi Sasongko dengan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Semarang yang telah dituangkan kedalam surat perjanjian (kontrak) terdapat hambatan-hambatan baik bersifat eksternal seperti tambah dan kurang pekerjaan yang menyebabkan mundurnya jangka waktu pelaksanaan serta berubahnya nilai  harga kontrak, maupun bersifat internal seperti standar mutu, dan sumber daya manusia. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5688 10.14710/nts.v4i1.5688 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 14 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33674 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri Di Sosial Media Instagram Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri Di Sosial Media Instagram Noviyanti, Tri M.S., Edith Ratna Notaris Notaris, Kode Etik Notaris Notaris notaris; dan kode etik notaris. AbstractThe use of social media for publication and the promotion of a notary public, is in serious violation of the code of ethics and must abide by the current laws of the law. To address these infractions is to apply oversight of the notary. Based on this matter it has a problem set up with how the law will result when the notary promotes itself in the social media account of instagram, and the approach method used in this article is pedekatan yuridis normatif. According to the results of the notary paper, notary notaries violated the promotion and self-publication of social media on instagram, the notary was not allowed because of this restriction asa result of notary professorship asa public official in accordance with the ethical code of the notary. As the enforcement of the ethics of the notary, the honorary council of the notary and the control of the notary has a duty of ensuring that the notary understands and executes its code. The notarization of sanctions to the notary to the main chamber of the circuit overseer's chamber was the authority of the circuit overseer's chamber: a dishonorably discharge, and a temporary discharge of 3 (three) months through 6 (six) months. The decisions of the circuit overseer's chamber are final.Keywords: notary; and notary ethics;AbstrakPenggunaan media sosial untuk publikasi dan mempromosikan jasa notaris, dinilai sangat melanggar kode etik dan harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi adanya pelanggaran ini adalah diterapkan adanya pengawasan terhadap notaris. Artikel ini mengangkat rumusan masalah mengenai akibat hukum apabila notaris mempromosikan dirinya di akun media sosial Instagram.Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa notaris melakukan pelanggaran apabila melakukan promosi dan publikasi diri di sosial media yaitu instagram, notaris ini tidak diperbolehkan karena larangan ini adalah akibat dari kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum sesuai dengan kode etik notaris. Sebagai penegak Kode etik notaris, Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawasan Notaris memiliki tugas yaitu telah dipastikan supaya notaris paham pada pelaksanaan kode etik dengan sebaik-baiknya. Pengusulan dalam penetapan sanksi kepada pihak notaris ke majelis pengawas pusat merupakan kewenangan yang dimiliki dari majelis pengawas wilayah berupa yaitu diberhentikan dengan cara yang tidak hormat, dan diberhentikan dalam kurun waktu 3 bulan hingga 6 bulan. Keputusan yang dikeluarkan dari majelis pengawas wilayah ini bersifat sebagai suatu keputusan yang dianggap final.Kata kunci: notaris; dan kode etik notaris. AbstractThe use of social media for publication and the promotion of a notary public, is in serious violation of the code of ethics and must abide by the current laws of the law. To address these infractions is to apply oversight of the notary. Based on this matter it has a problem set up with how the law will result when the notary promotes itself in the social media account of instagram, and the approach method used in this article is pedekatan yuridis normatif. According to the results of the notary paper, notary notaries violated the promotion and self-publication of social media on instagram, the notary was not allowed because of this restriction asa result of notary professorship asa public official in accordance with the ethical code of the notary. As the enforcement of the ethics of the notary, the honorary council of the notary and the control of the notary has a duty of ensuring that the notary understands and executes its code. The notarization of sanctions to the notary to the main chamber of the circuit overseer's chamber was the authority of the circuit overseer's chamber: a dishonorably discharge, and a temporary discharge of 3 (three) months through 6 (six) months. The decisions of the circuit overseer's chamber are final.Keywords: notary; and notary ethics;AbstrakPenggunaan media sosial untuk publikasi dan mempromosikan jasa notaris, dinilai sangat melanggar kode etik dan harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi adanya pelanggaran ini adalah diterapkan adanya pengawasan terhadap notaris. Artikel ini mengangkat rumusan masalah mengenai akibat hukum apabila notaris mempromosikan dirinya di akun media sosial Instagram.Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa notaris melakukan pelanggaran apabila melakukan promosi dan publikasi diri di sosial media yaitu instagram, notaris ini tidak diperbolehkan karena larangan ini adalah akibat dari kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum sesuai dengan kode etik notaris. Sebagai penegak Kode etik notaris, Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawasan Notaris memiliki tugas yaitu telah dipastikan supaya notaris paham pada pelaksanaan kode etik dengan sebaik-baiknya. Pengusulan dalam penetapan sanksi kepada pihak notaris ke majelis pengawas pusat merupakan kewenangan yang dimiliki dari majelis pengawas wilayah berupa yaitu diberhentikan dengan cara yang tidak hormat, dan diberhentikan dalam kurun waktu 3 bulan hingga 6 bulan. Keputusan yang dikeluarkan dari majelis pengawas wilayah ini bersifat sebagai suatu keputusan yang dianggap final.Kata kunci: notaris; dan kode etik notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/33674 10.14710/nts.v15i2.33674 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 566-576 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/33674/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43785 2021-12-31T07:06:33Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29121 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI TERHADAP TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT MELALUI PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT Widyaningsih, Kartika Santoso, Budi Abstract The National Agrarian Program is a national policy in the field of land that aims to provide legal certainty guarantees, for holders of land rights in order to enhance and support the implementation of land reforms and resolve disputes completely at a low cost. The main issues raised are 1) How the implementation of land registration carried out through the National Agrarian Program (PRONA) takes place; 2) Constraints faced in the implementation of the National Agrarian Program; 3) Efforts are made to overcome obstacles arising from the National Agrarian Program (PRONA).This type of research in this juridical normative, descriptive analytical. The data used are secondary and primary. Conclusions are drawn logical deductive. The results showed that the implementation of land registration for the first time for land that had not been certified through the national agrarian program (PRONA) at the West Jakarta Land Office was successful, as seen from the percentage of the target number that met more than 80%, but it was necessary to increase it again in order to achieve the target perfect, through improvements in the HR sector and equitable information Keywords: Land Registration, First Land Registration, PRONA. Abstrak Program Nasional Agraria yaitu kebijakan nasional di bidang pertanahan yang bermaksud untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam rangka meningkatkan maupun menunjang pelaksanaan landreform dan menyelesaikan sengketa-sengketa secara tuntas dengan biaya yang murah. Pokok permasalahan yang diangkat adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan melalui Program Nasional Agraria (PRONA) berlangsung; 2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Nasional Agraria; 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul akibat Program Agraria Nasional (PRONA). Tipe penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan sekunder dan primer. Penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali terhadap tanah milik yang belum bersertipikat melalui program nasional agraria (PRONA) di Kantor Pertanahan Jakarta Barat berhasil dengan baik dilihat dari persentase jumlah target yang memenuhi lebih 80%, namun perlu adanya peningkatan kembali agar target tercapai sempurna, melalui upaya pembenahan dalam sektor SDM dan informasi yang merata.Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Pertama Kali, PRONA Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-12-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29121 10.14710/nts.v12i2.29121 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 824-841 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29121/16787 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42923 2024-04-30T08:50:26Z notarius:LIT

Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Terkait Fitur-Fitur Maritim Di Laut China Selatan Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Terkait Fitur-Fitur Maritim Di Laut China Selatan Fitriatmoko, Riyan M.S., Edith Ratna Hukum Laut arbitration; maritime; south china sea. Hukum Laut arbitration; maritime; south china sea. Abstrak AbtractChina refuses settle the South China Sea dispute with Phipippines even though has been lawsuit Arbitration Tribunal. This paper examines status maritime features after Tribunal’s decision and its implications for Indonesia. The method uses normative juridicial approach. Analytical using descriptive analytical based on dispute resolution 1982 Law of Sea Convention. Data used secondary data obtained from results literature study. The collected legal materails were analyzed with qualitative studies and conclusions were drawn using deductive method. Result the study, it is known that none of the disputed maritime features in the South China Sea are island and entitled to maritime zone in the form of exclusive economic zone, implications Tribunal’s arbitration decision for Indonesia can be used basis for resolving maritime boundary negotiations with neigboring countries.Keywords: arbitration; maritime; south china sea.Abstrak Tiongkok menolak penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan Filipina meskipun telah ada gugatan ke Arbitrase Tribunal. Penulisan ini meneliti bagaimanakah status fitur maritim setelah adanya putusan Tribunal dan implikasinya bagi Indonesia. Metode penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis menggunakan deskritif analitis didasarkan pada penyelesaian sengketa dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan kajian yang bersifat kualitiatif dan diambil kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada satupun fitur maritim yang dipersengketakan di Laut Tiongkok Selatan berstatus sebagai pulau dan berhak atas zona maritim berupa zona ekonomi eksklusif, implikasi putusan arbitrase Tribunal terhadap Indonesia dapat dijadikan sebagai dasar penyelesaian perundingan batas maritim dengan negara tetangga.Kata kunci: arbitrase; maritim; laut tiongkok selatan AbtractChina refuses settle the South China Sea dispute with Phipippines even though has been lawsuit Arbitration Tribunal. This paper examines status maritime features after Tribunal’s decision and its implications for Indonesia. The method uses normative juridicial approach. Analytical using descriptive analytical based on dispute resolution 1982 Law of Sea Convention. Data used secondary data obtained from results literature study. The collected legal materails were analyzed with qualitative studies and conclusions were drawn using deductive method. Result the study, it is known that none of the disputed maritime features in the South China Sea are island and entitled to maritime zone in the form of exclusive economic zone, implications Tribunal’s arbitration decision for Indonesia can be used basis for resolving maritime boundary negotiations with neigboring countries.Keywords: arbitration; maritime; south china sea.Abstrak Tiongkok menolak penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan Filipina meskipun telah ada gugatan ke Arbitrase Tribunal. Penulisan ini meneliti bagaimanakah status fitur maritim setelah adanya putusan Tribunal dan implikasinya bagi Indonesia. Metode penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis menggunakan deskritif analitis didasarkan pada penyelesaian sengketa dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan kajian yang bersifat kualitiatif dan diambil kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada satupun fitur maritim yang dipersengketakan di Laut Tiongkok Selatan berstatus sebagai pulau dan berhak atas zona maritim berupa zona ekonomi eksklusif, implikasi putusan arbitrase Tribunal terhadap Indonesia dapat dijadikan sebagai dasar penyelesaian perundingan batas maritim dengan negara tetangga.Kata kunci: arbitrase; maritim; laut tiongkok selatan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42923 10.14710/nts.v17i1.42923 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 155-172 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42923/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/42923/9601 Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39003 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Implikasi Perubahan Status Desa Bergas Lor Menjadi Kelurahan Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Surjadi, Tresty Putri Yunanto, Yunanto Irawati, Irawati AbstractLaw Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law) Article 11 permits the transfer of status from village to village so that the change in status will have legal consequences. Then after the change of status as did the Bergas Lor Village, Bergas District, Semarang Regency, it can be known about the purpose of the change, namely in improving the welfare of the community. The method used in this study is sociological juridical that is analyzed and connected with applicable legal materials. The data used in this research were obtained from literature study and field study. Field study here is by conducting direct interviews with the village head / lurah concerned. The results showed that there were three legal consequences of the change in status, namely in terms of autonomy, the administration of government affairs, and the use of shifting budgets. The change in status can improve the welfare of the community for the Bergas Lor District. Bergas Lor Urban Village uses welfare indicators in Article 46 of the Minister of Home Affairs Regulation 1 of 2017 concerning Village Arrangement. Keywords: legal consequences; village; kelurahan; community welfareAbstrakUndang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) Pasal 11 diperbolehkan perpindahan status dari desa menjadi kelurahan sehingga dari perubahan status tersebut akan memunculkan akibat hukum. Kemudian setelah perubahan status tersebut seperti yang dilakukan oleh Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dapat diketahui mengenai tujuan perubahan tersebut yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu dianalisa dan dihubungkan dengan bahan-bahan hukum yang berlaku.  Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.  Studi lapangan di sini adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada kepala desa/lurah yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga akibat hukum dari perubahan status tersebut yaitu dari segi otonomi, penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan penggunaan anggaran yang beralih.  Perubahan status tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi Kelurahan Bergas Lor.  Kelurahan Bergas Lor memakai indikator kesejahteraan dalam Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Kata kunci : akibat hukum; desa; kelurahan; kesejahteraan masyarakat Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-05-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39003 10.14710/nts.v14i1.39003 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 368 - 382 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39003/19574 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/65865 2025-06-29T16:26:14Z notarius:LIT

Peran Notaris dalam Transaksi Fidusia untuk Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum Ulfa, Maria Wisnaeni, Fifiana Hukum Kenotariatan; Hukum Jaminan: Hukum Perdata Notary; Legal Certainty; Fiduciary Transactions ABSTRACT The role of the Notary is crucial as they are authorized to create authentic deeds, thereby maintaining legal certainty and protecting the parties in fiduciary transactions. This research aims to explore the role of Notaries in safeguarding legal certainty and the rights of parties involved in such transactions. Using normative legal research methods, the study reveals that Notaries are essential in ensuring legal certainty by drafting, validating, and authenticating fiduciary deeds, while also verifying the identities and authorities of the involved parties. Despite challenges like false documents and insufficient information, Notaries remain responsible for protecting the rights of debtors and creditors, thus serving as integral guardians of legal certainty in these transactions.Keywords: Notary; Legal Certainty; Fiduciary TransactionsABSTRAKPeran Notaris menjadi sangat krusial. Notaris, sebagai profesi yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, memegang peranan penting dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi para pihak dalam transaksi fidusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran Notaris menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak dalam transaksi fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris berperan krusial dalam menjaga kepastian hukum transaksi fidusia dengan menyusun, mengesahkan, dan memastikan keabsahan akta fidusia, serta melakukan verifikasi identitas dan kewenangan pihak-pihak yang terlibat. Meskipun menghadapi tantangan seperti dokumen palsu dan kekurangan informasi, Notaris tetap bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak debitur dan kreditur, sehingga berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum yang integral dalam transaksi tersebut.Kata Kunci: Notaris; Kepastian Hukum; Transaksi Fidusia Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/65865 10.14710/nts.v18i2.65865 Notarius; Vol 18, No 2 (2025): Notarius; 357-373 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/65865/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5887 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PENDAFTARAN DAN PENJAMINAN KAPAL LAUT DENGAN UKURAN DIBAWAH 20 m³ MUJAHIDI, DAROR Para pelaku usaha pelayaran dalam menjalankan usaha membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha. Permodalan melalui lembaga keuangan khususnya perbankan banyak dilakukan oleh nelayan. Terhadap bidang pelayaran khususnya kapal dapat dilakukan jaminan terhadap utang yaitu terhadap kapal dengan ukuran di bawah 20 m³ dengan lembaga hipotik (Das Sollen). Pada kenyataannya banyak nelayan-nelayan kecil yang membutuhkan kredit sedangkan kapal yang dimiliki dibawah 20 m³, yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak jelas diatur tentang bagaimana pendaftaran dan kesempatan untuk menjaminkan kapal tersebut (Das Sein). Problem dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemberian jaminan hipotik terhadap kapal laut dengan ukuran dibawah 20 m3? Apa saja yang menjadi kendala dan hambatan dalam pendaftaran jaminan kapal laut dengan ukuran dibawah 20 m3? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analisis. Penelitian dilaksanakan di Kota Semarang, dengan subyek penelitian: Pejabat pendaftaran kapal, penyedia dana, pemilik kapal, dan pejabat pencatat jaminan kapal. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa didalam prakteknya pelaksanaan pendaftaran kapal belum berjalan dengan baik karena kendala-kendala yang dihadapi Dishubkominfo Kota Semarang dan kurangnya kesadaran pemilik kapal untuk mendaftarkan kapalnya. Jaminan kapal nelayan dengan ukuran dibawah 20 m³ belum pernah ada dan pihak perbankan tidak mau menerima penjaminan dengan kapal laut dengan alasan kapal berpindah-pindah sehingga tidak bisa diketahui keberadaannya dan waktu melakukan eksekusi membutuhkan biaya yang besar, fungsi pas kecil yang belum optimal. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah seharusnya merifisi undang-undang jaminan terkait Kapal Laut. Agar nelayan-nelayan kecil yang membutuhkan dana dapat menjaminkan kapalnya sebagai ke perbankan untuk mendapat tambahan modal dalam melakukan kegiatan usaha nya. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5887 10.14710/nts.v4i1.5887 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 42 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37314 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Status Dan Perlindungan Hukum Tanah Magersari Di Lingkungan Kraton Yogyakarta Status Dan Perlindungan Hukum Tanah Magersari Di Lingkungan Kraton Yogyakarta Raja Dolok, Kevin Notario Wisnaeni, Fifiana Hukum Agraria status hukum; perlindungan hukum; tanah magersari Hukum Agraria status hukum; perlindungan hukum; tanah magersari AbstractTanah Magersari is a land owned by the Sultanate and the Duchy which is widely used by people in the Special Region of Yogyakarta to become a place of residence or business. Tanah Magersari can only be used by indigenous people based on the Rijksblad Sultanate 1918 Number 16 jo. 1925 No.23, and Rijksblad 1918 No.18 jo Rijksblad 1925 Number 25. The purpose of this study is to determine the ownership status of Tanah Magersari in the Sultan's Palace in terms of national land law and legal protection given to Tanah Magersari rights holders. Based on the results of the study it is known that: 1. The status of Tanah Magersari within the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate Palace based on the laws and regulations of Yogyakarta is the land of the Sultanate and the Duchy has been declared a legal entity, so the Sultanate has ownership rights over the Sultanate's land and the Duchy has ownership of the Duchy land . 2. Legal protection granted to holders of Tanah Magersari rights is based on Special Regional Regulations and Basic Agrarian Laws.Keywords: legal status; legal protection; tanah magersariAbstrakTanah magersari adalah tanah kepunyaan Kasultanan dan Kadipaten yang sering dipergunakan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tanah hunian atau untuk wirausaha. Tanah magersari hanya dapat dipergunakan masyarakat asli didasarkan Rijksblad Kesultanan 1918 Nomor 16 jo. 1925 No.23, serta Rijksblad 1918 No.18 jo Rijksblad 1925 Nomor 25. Tujuan penelitian ini gar diketahui pemilik sah dari tanah magersari di daerah Kraton Yogyakarta dilihat dari hukum tanah nasional serta perlindungan hukum yang diserahkan pada pemegang hak tanah magersari. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1. Status tanah magersari dalam lingkungan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan peraturan perundang-undangan Yogyakarta adalah tanah Kasultanan dan Kadipaten sudah dinyatakan sebagai badan hukum, menyebabkan Kasultanan mempunyai hak milik dari tanah Kasultanan serta Kadipaten mempunyai hak milik dari tanah Kadipaten. 2. Perlindungan hukum yang diserahkan pada pemegang hak dari tanah magersari adalah didasarkan Peraturan Daerah Istimewa dan Undang-undang Pokok Agraria.Kata kunci : status hukum; perlindungan hukum; tanah magersari AbstractTanah Magersari is a land owned by the Sultanate and the Duchy which is widely used by people in the Special Region of Yogyakarta to become a place of residence or business. Tanah Magersari can only be used by indigenous people based on the Rijksblad Sultanate 1918 Number 16 jo. 1925 No.23, and Rijksblad 1918 No.18 jo Rijksblad 1925 Number 25. The purpose of this study is to determine the ownership status of Tanah Magersari in the Sultan's Palace in terms of national land law and legal protection given to Tanah Magersari rights holders. Based on the results of the study it is known that: 1. The status of Tanah Magersari within the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate Palace based on the laws and regulations of Yogyakarta is the land of the Sultanate and the Duchy has been declared a legal entity, so the Sultanate has ownership rights over the Sultanate's land and the Duchy has ownership of the Duchy land . 2. Legal protection granted to holders of Tanah Magersari rights is based on Special Regional Regulations and Basic Agrarian Laws.Keywords: legal status; legal protection; tanah magersariAbstrakTanah magersari adalah tanah kepunyaan Kasultanan dan Kadipaten yang sering dipergunakan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tanah hunian atau untuk wirausaha. Tanah magersari hanya dapat dipergunakan masyarakat asli didasarkan Rijksblad Kesultanan 1918 Nomor 16 jo. 1925 No.23, serta Rijksblad 1918 No.18 jo Rijksblad 1925 Nomor 25. Tujuan penelitian ini gar diketahui pemilik sah dari tanah magersari di daerah Kraton Yogyakarta dilihat dari hukum tanah nasional serta perlindungan hukum yang diserahkan pada pemegang hak tanah magersari. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1. Status tanah magersari dalam lingkungan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan peraturan perundang-undangan Yogyakarta adalah tanah Kasultanan dan Kadipaten sudah dinyatakan sebagai badan hukum, menyebabkan Kasultanan mempunyai hak milik dari tanah Kasultanan serta Kadipaten mempunyai hak milik dari tanah Kadipaten. 2. Perlindungan hukum yang diserahkan pada pemegang hak dari tanah magersari adalah didasarkan Peraturan Daerah Istimewa dan Undang-undang Pokok Agraria.Kata kunci : status hukum; perlindungan hukum; tanah magersari Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37314 10.14710/nts.v15i2.37314 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 1022-1036 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37314/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45534 2024-04-30T15:51:32Z notarius:LIT

Peranan Notaris Dan PPAT Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik (Menghadapi Revolusi Industri 4.0) Peranan Notaris Dan PPAT Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik (Menghadapi Revolusi Industri 4.0) Fahrurrozie, Muhamad Anas Priyono, Ery Agus HHukum Perjanjian; Notaris legal certainty; agreement; notary. Hukum Perjanjian legal certainty; agreement; notary AbstractThe rapid use of information technology in activities based on electronic transactions, for example, online loans through Finance Technology e-commerce, brand registration, registration of fiduciary certificates, etc. In fact, it has’nt been followed by legal developments that can keep up with the development of advances in communication and information technology. Therefore, it is necessary to have legal certainty so there are no problems or disputes that occur in cyberspace. The problem that arises is the difference in authority between a Notary and PPAT; What are the legal consequences of a Notary deed and PPAT in an agreement through electronic media? How to prove the authentic deed through electronic media if there is dispute in court? The method used is a normative juridical method. The purpose of the Notary and PPAT is to stabilize the legal relationship between the parties in a written form and certain format, so that an authentic deed is a strong document maker in a legal process so that there is no dispute between the Notary and the PPAT in the implementation of their duties and authorities, namely in making a good deed. the parties or the deed that must face or meet physically in one place.Keywords: legal certainty; agreement; notary.AbstrakPesatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik seperti halnya pinjaman online untuk e-commerce teknologi keuangan, pendaftaran merek dagang, pendaftaran sertifikat perwalian, dll. Bahkan hukum terus mengikuti kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang saat ini. Oleh karena ini dibutuhkan kehadiran kepastian hukum agar dapat tidak terjadi permasalahan atau sengketa yang terjadi di dunia maya. Permasalahan yang muncul Apakah perbedaan kewenangan antara Notaris dan PPAT; Bagaimana akibat hukum dari akta Notaris dan PPAT dalam suatu perjanjian melalui media elektronik? Bagaimanakah pembuktian akta otentik melalui media elektronik apabila ada suatu sengketa di pengadilan? Metode yang digunakan menggunakan metode yuridis normative. Tujuan notaris dan PPAT adalah memberi pernyataan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan dalam format tertentu, sehingga autentikator merupakan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. pelaksanaan tugas dan wewenangnya, yaitu dalam pelaksanaan suatu perbuatan baik para pihak atau perbuatan saling berhadapan atau bertemu di suatu tempat.Kata kunci : kepastian hukum; perjanjian; notaris.  AbstractThe rapid use of information technology in activities based on electronic transactions, for example, online loans through Finance Technology e-commerce, brand registration, registration of fiduciary certificates, etc. In fact, it has’nt been followed by legal developments that can keep up with the development of advances in communication and information technology. Therefore, it is necessary to have legal certainty so there are no problems or disputes that occur in cyberspace. The problem that arises is the difference in authority between a Notary and PPAT; What are the legal consequences of a Notary deed and PPAT in an agreement through electronic media? How to prove the authentic deed through electronic media if there is dispute in court? The method used is a normative juridical method. The purpose of the Notary and PPAT is to stabilize the legal relationship between the parties in a written form and certain format, so that an authentic deed is a strong document maker in a legal process so that there is no dispute between the Notary and the PPAT in the implementation of their duties and authorities, namely in making a good deed. the parties or the deed that must face or meet physically in one place.Keywords: legal certainty; agreement; notary.AbstrakPesatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik seperti halnya pinjaman online untuk e-commerce teknologi keuangan, pendaftaran merek dagang, pendaftaran sertifikat perwalian, dll. Bahkan hukum terus mengikuti kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang saat ini. Oleh karena ini dibutuhkan kehadiran kepastian hukum agar dapat tidak terjadi permasalahan atau sengketa yang terjadi di dunia maya. Permasalahan yang muncul Apakah perbedaan kewenangan antara Notaris dan PPAT; Bagaimana akibat hukum dari akta Notaris dan PPAT dalam suatu perjanjian melalui media elektronik? Bagaimanakah pembuktian akta otentik melalui media elektronik apabila ada suatu sengketa di pengadilan? Metode yang digunakan menggunakan metode yuridis normative. Tujuan notaris dan PPAT adalah memberi pernyataan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan dalam format tertentu, sehingga autentikator merupakan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. pelaksanaan tugas dan wewenangnya, yaitu dalam pelaksanaan suatu perbuatan baik para pihak atau perbuatan saling berhadapan atau bertemu di suatu tempat.Kata kunci : kepastian hukum; perjanjian; notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45534 10.14710/nts.v17i1.45534 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 531-546 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45534/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/45534/10433 Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43748 2023-04-07T08:05:10Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Fafitrasari, Destiara Meisita Roisah, Kholis Prasetyo, Mujiono Hafidh Hukum Hak Cipta Copyright; Arrangement; Legal Protection haKI Copyright; Arrangement; Legal Protection The case of infringement of music copyrights uploaded through the Youtube website platform between Nagaswara Music Publisherindo resulted in a lawsuit filed by Nagaswara for alleged copyright infringement on the song with the title "Lagi Syantik" Nagaswara filed a claim for compensation of Rp. 9.5 billion. The problem in this article is to discuss the legal protection of the original composer of the song that has been rearranged and uploaded to Youtube media and the dispute resolution mechanism between Nagaswara and Halilintar Anofial Asmid and Lenggogeni “Faruk based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that song arrangement for a copyrighted work is an act of renewal which includes the use of a copyrighted work. In terms of Article 95 paragraph (1) of the Copyright Law, disputes that arise can be resolved through alternative dispute resolution, arbitration, or courts. Copyright holders can file a cassation if they are not satisfied with the decision issued by the commercial court.Keywords: Copyright; Arrangement; Legal ProtectionAbstrakKasus pelanggaran karya cipta musik yang diunggah melalui Platform website Youtube antara Nagaswara Music Publisherindo berujung pada gugatan yang diajukan oleh Nagaswara atas dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu dengan judul “Lagi Syantik” Nagaswara melayangkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 9,5 miliar. Permasalahan dalam artikel ini adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta asli lagu yang mengalami aransemen ulang dan diunggah di media Youtube dan mekanisme penyelesaian sengketa antara Nagaswara melawan Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni“Faruk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Aransemen lagu terhadap suatu karya cipta merupakan tindakan pembaruan yang termasuk pada pemanfaatan sebuah karya cipta. Ditinjau dari Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pemegang hak cipta dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila merasa belum puas terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga.Kata Kunci: Hak Cipta; Aransemen; Perlindungan Hukum The case of infringement of music copyrights uploaded through the Youtube website platform between Nagaswara Music Publisherindo resulted in a lawsuit filed by Nagaswara for alleged copyright infringement on the song with the title "Lagi Syantik" Nagaswara filed a claim for compensation of Rp. 9.5 billion. The problem in this article is to discuss the legal protection of the original composer of the song that has been rearranged and uploaded to Youtube media and the dispute resolution mechanism between Nagaswara and Halilintar Anofial Asmid and Lenggogeni “Faruk based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that song arrangement for a copyrighted work is an act of renewal which includes the use of a copyrighted work. In terms of Article 95 paragraph (1) of the Copyright Law, disputes that arise can be resolved through alternative dispute resolution, arbitration, or courts. Copyright holders can file a cassation if they are not satisfied with the decision issued by the commercial court.Keywords: Copyright; Arrangement; Legal ProtectionAbstrakKasus pelanggaran karya cipta musik yang diunggah melalui Platform website Youtube antara Nagaswara Music Publisherindo berujung pada gugatan yang diajukan oleh Nagaswara atas dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu dengan judul “Lagi Syantik” Nagaswara melayangkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 9,5 miliar. Permasalahan dalam artikel ini adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta asli lagu yang mengalami aransemen ulang dan diunggah di media Youtube dan mekanisme penyelesaian sengketa antara Nagaswara melawan Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni“Faruk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Aransemen lagu terhadap suatu karya cipta merupakan tindakan pembaruan yang termasuk pada pemanfaatan sebuah karya cipta. Ditinjau dari Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pemegang hak cipta dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila merasa belum puas terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga.Kata Kunci: Hak Cipta; Aransemen; Perlindungan Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43748 10.14710/nts.v14i2.43748 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 772-789 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43748/20770 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/65432 2025-09-28T21:37:16Z notarius:LIT

Peran Camat sebagai PPATS dalam Pelayanan Pembuatan Akta Hibah di Pringsurat Peran Camat sebagai PPATS dalam Pelayanan Pembuatan Akta Hibah di Pringsurat Ahadsa, Avedeanty Silviana, Ana Hukum Agraria; Hukum Kenotariatan; Hukum Administrasi Negara Sub-District Head; PPATS; Services; Grant Deed Hukum Agraria; Hukum Kenotariatan; Hukum Administrasi Negara Sub-District Head; PPATS; Services; Grant Deed ABSTRACTThe sub-district head can serve as a Temporary Land Deed Official (PPATS) if the area lacks or has insufficient PPATs. As a PPATS, the sub-district head holds the same authority as regular PPATs, including drafting grant deeds. This study aims to uncover the reasons for establishing PPATS in Pringsurat Sub-district and analyze the role of the sub-district head in providing grant deed services to the community. Using an empirical juridical method, the study finds that the sub-district head was appointed as a PPATS to enhance land service accessibility and efficiency, ensure legal certainty, and improve transparency and accountability. This appointment aligns with the principles of utilitarianism and authority, benefiting the community by facilitating land administration.Keywords: Sub-District Head; PPATS; Services; Grant Deed.ABSTRAKCamat dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) jika di daerahnya belum terdapat atau kekurangan PPAT. Dalam menjalankan tugasnya sebagai PPATS, Camat memiliki kewenangan yang sama dengan PPAT pada umumnya, salah satunya adalah membuat akta hibah. Tujuan penelitian untuk mengungkap alasan dibentuknya PPATS di Kecamatan Pringsurat serta menganalisis peran Camat Pringsurat dalam pelayanan pembuatan akta hibah bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa Camat Pringsurat ditunjuk sebagai PPATS untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan pertanahan, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penunjukan ini mendukung kepastian hukum bagi masyarakat dan mempermudah administrasi pertanahan, sejalan dengan teori utilitarianisme dan kewenangan.Kata Kunci: Camat; PPATS; Pelayanan; Akta Hibah. ABSTRACTThe sub-district head can serve as a Temporary Land Deed Official (PPATS) if the area lacks or has insufficient PPATs. As a PPATS, the sub-district head holds the same authority as regular PPATs, including drafting grant deeds. This study aims to uncover the reasons for establishing PPATS in Pringsurat Sub-district and analyze the role of the sub-district head in providing grant deed services to the community. Using an empirical juridical method, the study finds that the sub-district head was appointed as a PPATS to enhance land service accessibility and efficiency, ensure legal certainty, and improve transparency and accountability. This appointment aligns with the principles of utilitarianism and authority, benefiting the community by facilitating land administration.Keywords: Sub-District Head; PPATS; Services; Grant Deed.ABSTRAKCamat dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) jika di daerahnya belum terdapat atau kekurangan PPAT. Dalam menjalankan tugasnya sebagai PPATS, Camat memiliki kewenangan yang sama dengan PPAT pada umumnya, salah satunya adalah membuat akta hibah. Tujuan penelitian untuk mengungkap alasan dibentuknya PPATS di Kecamatan Pringsurat serta menganalisis peran Camat Pringsurat dalam pelayanan pembuatan akta hibah bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa Camat Pringsurat ditunjuk sebagai PPATS untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan pertanahan, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penunjukan ini mendukung kepastian hukum bagi masyarakat dan mempermudah administrasi pertanahan, sejalan dengan teori utilitarianisme dan kewenangan.Kata Kunci: Camat; PPATS; Pelayanan; Akta Hibah. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-09-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/65432 10.14710/nts.v18i3.65432 Notarius; Vol 18, No 3 (2025): Notarius; 791-810 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/65432/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23123 2020-04-17T13:23:43Z notarius:LIT

HAK PENSIUN JANDA KEDUA DARI SUAMI YANG BEKERJA SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Sawitri, Dian woro Hak Pensiun, Janda Kedua, Aparatur Sipil Negara. AbstractState Civil Apparatus (ASN) according to Article 1 paragraph 1 of Law Number 5 Year 2014 on ASN is a profession for civil servants and government employees with employment agreements working in government agencies. In the case of a Civil Servant or the employee's pension recipient having more than one wife, the widow's pension shall be granted to the wife who was then the longest and uninterruptedly married. The purpose of this study is to know and analyze the legal efforts that can be done by a second widow if not get the right pension from husband who work as ASN. The approach method used in this research is the method of Juridical Normative Approach While Analysis in this Research is Descriptive analitif. The result of this research is the right of pension income to widow more than one person not listed in pension recipients that can be distributed to all legitimate wives and the division is 36% (divided equally) from minimum 75% minimum wage according to government regulation but must have the main proof of the legitimate marriage certificate is the marriage certificate / marriage certificate. The legal means that may be filed by the related party (the second widow of ASN) is through the provisions of the Marriage Act through the marriage herbat of the second widow and the related ASN who has passed away. AbstrakAparatur Sipil Negara (ASN) menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam hal Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai pria tersebut beristri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh janda kedua apabila tidak memperoleh hak pensiun dari suami yang bekerja sebagai ASN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif Sedangkan Analisa dalam Penelitian ini bersifat Deskriptif analitif. Hasil penelitian ini adalah Hak penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftardalam daftar penerima pensiun yaitu dapat dibagikan kesemua istri yang sah dan pembagianya adalah 36% (dibagi rata) dari minimal 75% gaji terendah menurut peraturan pemerintah yang berlaku tetapi harus memiliki bukti utama dari pengakuan perkawinan yang sah yaitu akta nikah/ surat nikah.Upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak terkait (janda kedua dari ASN) adalah melalui ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu melalui itsbat nikah dari janda kedua dan ASN terkait yang telah meninggal dunia. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2018-05-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23123 10.14710/nts.v11i1.23123 Notarius; Vol 11, No 1 (2018): Notarius; 32-42 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23123/15080 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42157 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Pertukaran Harta Waris Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Ahli Waris Marsono dan Darmami) Rahmawati, Aisyah Sarono, Agus Hukum Waris Islam tukar-menukar; waris; sengketa AbstractThe problem of exchanging inheritance carried out by the late Mr. Marsono and the late Mrs. Darmami. The land that had exchanged earlier, by the late Mr. Marsono, was not re-registered, so there was a dispute between the respective heirs who fought over the land that was used as the object of the exchange. The purpose of this study is to determine the view of civil law on the consequences of the exchange of inheritance that is not registered in the case of the heirs of Mr. Marsono and heirs of Mrs. Darmami. This research was conducted using an empirical juridical approach. This researchs (research on primary data). The result of this research is that the implementation of the inheritance exchange carried out by the late Mr. Marsono with the late Mrs. Darmami is not in accordance with the Civil Code Articles 616, 617, and 620. Because there is no authentic evidence or certificate that can prove that the land belaongs to the deceased Mr. Marsono. Although at the time of the incident, Mrs. Siti Mujayanah was with the late Mr. Marsono and the late Mrs. Darmami, but only one witness cannot be considered a witmess.Keywords: exchange; inheritance; dispute                                                                               Abstrak                                                                               Permasalahan tukar menukar harta waris yang dilakukan oleh almarhum Bapak Marsono dan almarhumah Ibu Darmami. Tanah yang telah mereka tukar dahulu, oleh almarhum Bapak Marsono tidak didaftarkan kembali, sehingga terjadilah sengketa antara masing-masing ahli waris yang memperebutkan tanah yang dijadikan objek pertukaran tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan hukum perdata terhadap akibat pertukaran harta waris yang tidak didaftarkan pada kasus ahli waris Bapak Marsono dan ahli waris Ibu Darmami. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer). Hasil dari penelitian ini pelaksanaan pertukaran harta waris yang dilakukan oleh almarhum Bapak Marsono dengan almarhum Ibu Darmami tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 616, 617 dan 620. Karena tidak adanya bukti otentik atau sertifikat yang bisa membuktikan bahwa tanah tersebut milik almarhum Bapak Marsono. Meskipun pada saat kejadian berlangsung Ibu Siti Mujayanah berada bersama dengan almarhum Bapak Marsono dan almarhum Ibu Darmami, namun saksi hanya seorang saja tidak bisa dianggap sebagai saksiKata kunci: tukar-menukar; waris; sengketa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42157 10.14710/nts.v16i1.42157 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 253-268 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42157/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30470 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

PERKAWINAN DAN PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) Adiyasa, Gandha Patria Turisno, Bambang Eko Prabandari, Adya Paramita Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife who have the goal of achieving happiness in fostering an eternal household based on a supreme God. But in marriage various problems can occur, including divorce. One of the efforts to help overcome the problems in the household is the formation of an institution called the Marriage Counseling and Conservation Agency (BP4). The role of BP4 is to create a happy, prosperous Muslim household, reduce divorce rates, prevent divorce and reconcile disputes by maintaining confidentiality by using the method of assistance (mediation) with various forms of counseling and guidance. The research method used in this study is a normative approach.Keywords : role; BP4; marriageAbstrakPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk meraih kebahagiaan dalam membina rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Namun dalam perkawinan dapat terjadi berbagai problem, antara lain perceraian. Adapun salah satu upaya untuk membantu mengatasi problem-problem dalam rumah tangga tersebut adalah dengan dibentuknya suatu lembaga bernama Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Peranan BP4 yaitu mewujudkan rumah tangga muslim yang bahagia, sejahtera, mengurangi angka perceraian, mencegah perceraian serta mendamaikan perselisihan dengan menjaga kerahasiaanya yaitu dengan menggunakan metode pendampingan (mediasi) dengan berbagai bentuk penasihatan dan bimbingan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.Kata kunci : peran; BP4; perkawinan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-05-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30470 10.14710/nts.v13i1.30470 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 372-387 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30470/17284 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/51265 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Apabila Klien Menggunakan Identitas Palsu Dzulqarnain, Salsabilla Prasetyo, Mujiono Hafidh Akta Notaris Notary; Notary Deed; Legal Protection. ABSTRACTCurrently, there are more notaries in Indonesia than ever before, which forces them to concentrate solely on the numerous deeds that are created every day, opening a legal gap that allows appearers to use fictitious names. This research aims to ascertain the legal ramifications of a genuine deed if the signer employs a fictitious identity as well as the legal protection for notaries in such a scenario. The paper adopts a normative legal perspective. The study's findings indicate that a notary's fraudulently signed document cannot be considered a valid document. This can be accomplished by including a provision at the conclusion of the deed regarding the notary's legal protection.Keywords: Notary; Notary Deed; Legal Protection.ABSTRAKSaat ini jumlah Notaris di Indonesia semakin meningkat dan membuat Notaris hanya berfokus pada banyaknya jumlah akta yang dibuat setiap harinya, sehingga hal ini menimbulkan celah hukum yaitu para penghadap dapat menggunakan identitas palsu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta autentik apabila penghadapnya menggunakan identitas palsu dan perlindungan hukum terhadap Notaris apabila penghadapnya menggunakan identitas palsu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, akta Notaris yang penghadapnya menggunakan identitas palsu tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik. Terkait perlindungan hukum terhadap Notaris dapat dilakukan dengan menambahkan klausul di akhir akta yang menyatakan Notaris tidak bertanggungjawab terhadap data palsu penghadapnya.Kata Kunci: Notaris; Akta Notaris; Perlindungan Hukum. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/51265 10.14710/nts.v17i2.51265 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 1051-1068 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/51265/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50236 2023-09-06T07:00:42Z notarius:LIT

Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Pelanggaran Tata Ruang Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Pelanggaran Tata Ruang Irwan, Hensi Novelly Sukirno, Sukirno Hukum Tata Ruang restorative justice; spatial planning; offense Hukum Tata Ruang restorative justice; spatial planning; offense AbstractSpatial planning problems are closely related to urban development and development that exploits the widest possible space for economic factors, but ignores environmental functions. This research aims to provide conceptual ideas for resolving violations restorative justice approach. This research uses normative juridical. The collection technique uses literature study, then analysed using qualitative data analysis method. The result research is a law enforcement mechanism in the field of spatial planning for criminal offences can begin after the ultimum remedium principle is applied. Spatial law enforcement for the settlement of criminal offences of imprisonment and fines is not appropriate so that case settlement is needed by prioritising restoration actions to restore the function of space according to the RTR as a form of awareness and responsibility of the perpetrator.Keywords: restorative justice; spatial planning; offenseAbstrakPermasalahan penataan ruang erat kaitannya dengan perkembangan perkotaan dan pembangunan yang mengeksploitasi ruang seluas-luasnya demi faktor ekonomi, tetapi mengabaikan fungsi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan konseptual bagi penyelesaian pelanggaran dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan menggunakan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian adalah mekanisme penegakan hukum pada bidang tata ruang untuk tindak pidana dapat dimulai setelah prinsip ultimum remedium diterapkan. Penegakan hukum tata ruang untuk penyelesaian perkara tindak pidana kurungan penjara dan denda tidak tepat sehingga diperlukan penyelesaian perkara dengan mengedepankan aksi-aksi restorasi pemulihan fungsi ruang sesuai RTR sebagai bentuk keinsyafan dan tanggung jawab pelaku.Kata kunci: keadilan restoratif; tata ruang; pelanggaran AbstractSpatial planning problems are closely related to urban development and development that exploits the widest possible space for economic factors, but ignores environmental functions. This research aims to provide conceptual ideas for resolving violations restorative justice approach. This research uses normative juridical. The collection technique uses literature study, then analysed using qualitative data analysis method. The result research is a law enforcement mechanism in the field of spatial planning for criminal offences can begin after the ultimum remedium principle is applied. Spatial law enforcement for the settlement of criminal offences of imprisonment and fines is not appropriate so that case settlement is needed by prioritising restoration actions to restore the function of space according to the RTR as a form of awareness and responsibility of the perpetrator.Keywords: restorative justice; spatial planning; offenseAbstrakPermasalahan penataan ruang erat kaitannya dengan perkembangan perkotaan dan pembangunan yang mengeksploitasi ruang seluas-luasnya demi faktor ekonomi, tetapi mengabaikan fungsi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan konseptual bagi penyelesaian pelanggaran dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan menggunakan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian adalah mekanisme penegakan hukum pada bidang tata ruang untuk tindak pidana dapat dimulai setelah prinsip ultimum remedium diterapkan. Penegakan hukum tata ruang untuk penyelesaian perkara tindak pidana kurungan penjara dan denda tidak tepat sehingga diperlukan penyelesaian perkara dengan mengedepankan aksi-aksi restorasi pemulihan fungsi ruang sesuai RTR sebagai bentuk keinsyafan dan tanggung jawab pelaku.Kata kunci: keadilan restoratif; tata ruang; pelanggaran Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50236 10.14710/nts.v16i2.50236 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 961-977 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50236/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/50236/12103 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/50236/12104 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/50236/12105 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/50236/12106 Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46022 2023-04-06T20:29:22Z notarius:LIT

Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19 Karmel, Cheung Joan Yunanto, Yunanto notaris Cyber Notary; Technology; Urgency   The world is now facing a novel pandemic caused by COVID-19, prompting countries, including Indonesia to take steps to contain gushing numbers of COVID-19 cases. The pillar of Indonesia’s response is enforcing a Large Scale Social Restriction (LSSR) to minimize physical contacts in society, one of them through closing down schools and workplaces. Notary, as a member of society, is also obliged to maintain this social distancing policy and minimize meetings with clients physicaly. Such means is possible through Cyber Notary Concept, a concept where notaries do their jobs using various high technologies, including internet.  Indonesian Regulation has mentioned this concept once in the Indoensian Notary Codes, but no further regulation follows to execute this concept. Author will be using the normative legal research method for this paper. This reasearch is aiming is to study the urgenciesof forming regulations regarding the practice of Cyber Notary to prop up the government in the attempt of surpressing the escalating numbers of those who are infected by the virus. Cyber Notary is one effective way to decrease physical contacts between notaries and their clients, because this kind of activities could be done with the technology of ellectronics, therefore following regulation is desperatelyneeded.Keywords: Cyber Notary; Technology; UrgencyAbstrak Dunia sekarang ini dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang menuntut setiap negara, termasuk Indonesia untuk melakukan upaya-upaya sedemikian rupa untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Salah satu cara adalah dengan melakukan penjagaan jarak fisik melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Notaris sebagai warga negara juga memilik kewajiban untuk sedapat mungkin menghindari kontak fisik ataupun berhadapan dengan kliennya. Hal demikian dimungkinkan melalui konsep Cyber Notary, suatu konsep dimana dalam menjalankan fungsi jabatannya, seorang notaris menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Namun konsep ini belum dapat diterapkan karena kekaburan dan minimnya pengaturan Cyber Notary di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami urgensi pengaturan Cyber Notary sebagai salah satu upaya penanganan pandemi COVID-19. Hasil dari penelitian ini adalahpemerintah harusnya segera dapat lebih memperhatikan peraturan pelaksanaan praktik Cyber Notary di Indonesia melalui pembuatan peraturan baru maupun pembaharuan Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai penyempurna dan penjelas pengaturan Cyber Notary yang secara cepat dibutuhkan masyarakat untuk meminimalisis kegiatan tatap muka dan kehadiran fisik di depan notaris, yang seharusnya dapat dilakukan melalui media telekonferensi dan tanda tangan elektronik.Kata Kunci: Cyber Notary; Teknologi; Urgensi Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46022 10.14710/nts.v15i1.46022 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 18-33 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46022/21386 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/67276 2026-03-31T00:54:49Z notarius:LIT

Peran Notaris Menjamin Keabsahan Penghadap dalam Pembuatan Akta Peran Notaris Menjamin Keabsahan Penghadap dalam Pembuatan Akta Hapsari, Nindy Mawa Shadiq, Ahmad Nur Hukum Kenotariatan Validity; Parties; Deed; Notary. Hukum Kenotariatan Validity; Parties; Deed; Notary. ABSTRACTThe issue of the validity of the signatory's position in the creation of notarial deeds often leads to legal uncertainty and potential disputes. This problem arises due to doubts about the validity of the parties making agreements before the notary, which risks creating legal uncertainty. This study aims to analyze legal issues related to the validity of the signatory's position and examine measures notaries can take to ensure its validity, particularly when facing doubts about the signatory's identity. The method used is a descriptive-analytical doctrinal approach with secondary data from literature studies. The results show that notaries need to implement the principle of caution comprehensively as mandated in several articles of the Notary Public Law to ensure legal certainty and strong proof in court.Keywords: Validity; Parties; Deed; Notary. ABSTRAKPermasalahan mengenai keabsahan kedudukan penghadap dalam pembuatan akta notaris sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa. Permasalahan ini umumnya muncul karena keraguan terhadap keabsahan kedudukan pihak yang membuat perjanjian di hadapan notaris, yang berisiko menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait keabsahan penghadap dan mengkaji langkah-langkah yang dapat diambil notaris untuk memastikan keabsahan tersebut, khususnya dalam menghadapi keraguan identitas penghadap. Metode yang digunakan adalah pendekatan doktrinal deskriptif analitis dengan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya untuk mengatasi adanya permasalahan tersebut, maka notaris perlu mengimplementasikan prinsip kehati-hatian secara komprehensif sebagaimana telah diamanatkan dalam beberapa Pasal pada UUJN. Adanya kehati-hatian tersebut diperlukan agar akta yang disusun di hadapan notaris memiliki kepastian hukum, serta memiliki pembuktian yang kuat di hadapan hukum.Kata Kunci: Keabsahan; Penghadap; Akta; Notaris. ABSTRACTThe issue of the validity of the signatory's position in the creation of notarial deeds often leads to legal uncertainty and potential disputes. This problem arises due to doubts about the validity of the parties making agreements before the notary, which risks creating legal uncertainty. This study aims to analyze legal issues related to the validity of the signatory's position and examine measures notaries can take to ensure its validity, particularly when facing doubts about the signatory's identity. The method used is a descriptive-analytical doctrinal approach with secondary data from literature studies. The results show that notaries need to implement the principle of caution comprehensively as mandated in several articles of the Notary Public Law to ensure legal certainty and strong proof in court.Keywords: Validity; Parties; Deed; Notary. ABSTRAKPermasalahan mengenai keabsahan kedudukan penghadap dalam pembuatan akta notaris sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa. Permasalahan ini umumnya muncul karena keraguan terhadap keabsahan kedudukan pihak yang membuat perjanjian di hadapan notaris, yang berisiko menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait keabsahan penghadap dan mengkaji langkah-langkah yang dapat diambil notaris untuk memastikan keabsahan tersebut, khususnya dalam menghadapi keraguan identitas penghadap. Metode yang digunakan adalah pendekatan doktrinal deskriptif analitis dengan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya untuk mengatasi adanya permasalahan tersebut, maka notaris perlu mengimplementasikan prinsip kehati-hatian secara komprehensif sebagaimana telah diamanatkan dalam beberapa Pasal pada UUJN. Adanya kehati-hatian tersebut diperlukan agar akta yang disusun di hadapan notaris memiliki kepastian hukum, serta memiliki pembuktian yang kuat di hadapan hukum.Kata Kunci: Keabsahan; Penghadap; Akta; Notaris. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2026-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/67276 10.14710/nts.v19i0.67276 Notarius; Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT; 160-179 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/67276/pdf Copyright (c) 2026 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26904 2019-12-03T07:15:30Z notarius:LIT

IMPLIKASI HABISNYA JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN BAGI KREDITOR UNTUK MELAKSANAKAN EKSEKUSI Nuryati, Nuryati Badriyah, Siti Malikhatun Wisnaeni, Fifiana Jaminan Kredit; Perlindungan Hukum, Kreditor. Lembaga HT dimaksudkan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditor maupun debitor serta pemberi HT. Esensi dibuatnya SKMHT merupakan pelimpahan kewenangan debitor atau pemilik HAT kepada kreditor,agar kreditor tidak melampaui kewenangan yang ada dalam perjanjian pemberian kuasa. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis mengenai implikasi habisnya jangka waktu SKMHT dalam perjanjian kredit bagi kreditor dan mengetahui perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal pemberian HT baru sampai pembuatan SKMHT debitor wanprestasi. Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris berdasarkan hukum yang berlaku dimasyarakat dan berdasarkan kenyataan dalam praktik serta terhadap efektivitas hukum dimana hukum tersebut beroperasi didalam sendi kehidupan masyarakat. Implikasi habisnya jangka waktu SKMHT dalam perjanjian kredit, debitor wanprestasi, kedudukan kreditor menjadi kreditorpreferen apabila SKMHT belum dilanjutkan dengan APHT, maka kreditor tidak bisa melakukan eksekusi terhadap HT tersebut,upaya yang dapat dilakukan kreditor melakukan gugatan kepengadilan. Perjanjian kredit yang pengikatan jaminannya didahului SKMHT tidak dilanjutkan dengan APHT menjadikan HT tidak pernah ada dan kreditor tidak dapat melakukan eksekusi terhadap HT tersebut. Perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal pemberian HT baru sampai pembuatan SKMHT terdapat dua bentuk yaitu secara preventif dan secara represif. Dalam Pasal 1 UUHT memberikan kedudukan yang diutamakan atau didahulukan kepada pemegang HT (droit de preference). Kata Kunci: Jaminan Kredit; Perlindungan Hukum, Kreditor. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-05-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26904 10.14710/nts.v12i1.26904 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 253 - 269 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26904/16176 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41328 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Peran Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Syariah Guna Menegakkan Good Corporate Governance Peran Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Syariah Guna Menegakkan Good Corporate Governance Zulva, Amalia Roisah, Kholis Hukum Perusahaan; Notaris notary; contract; syariah banking Hukum Perusahaan; Notaris notary; contract; syariah banking AbstractGood Corporate Governance of sharia banking can be said as an effort to create healthy sharia economic business, which fulfills Islamic principles transactions in sharia banks. Notary achievement to carry out the things that encourage the creation of good corporate governance in Islamic banking. This writing aims to identify and analyze responsibilities of Notary in making financing contracts in Islamic Banking and the role of Notary in implementation of good corporate governance in Islamic Banking towards the financing process. Researchers use legal research methods using normative juridical approach and concept of positivist legis. This concept views law identical with written norms made and promulgated by special officials or officials. The results’s study indicate that  Notary as public official who has deed or contract and or agreements that fall within his authority cannot be held accountable for the data provided to the Notary. The notary is the last filter before the financing is realized/disbursed, considering that the financing contract made by and before notary became an authentic deed that has perfect proving power, therefore the notary could act as party that supports the enforcement of GCG in Islamic banks.Keywords: notary; contract; syariah bankingAbstrakGood Corporate Governance perbankan syariah dapat dikatakan sebagai usaha terciptanya bisnis ekonomi syariah yang sehat, yang memenuhi sejumlah prinsip Islam pada transaksi di bank syariah. Notaris dituntut dapat menjalankan sejumlah hal yang memicu terciptanya “good corporate governance” di perbankan syariah. Penulisan berikut bertujuan guna mengetahui serta menganalisa tanggung jawab Notaris pada pembuatan akad pembiayaan di Perbankan Syariah serta peran Notaris pada implementasi “good corporate governance” di Perbankan Syariah terhadap proses pembiayaan. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum melalui pendekatan yuridis normatif yakni menggunakan konsep legis positivis. Konsep tersebut melihat hukum sama dengan sejumlah norma tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Hasil penelitian berikut memperlihatkan bahwasanya tanggung jawab Notaris selaku pejabat publik yang berwenang membuat akta atau akad dan atau sejumlah perjanjian yang masuk dalam wewenangnya tak dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait keterangan, data serta dokumen yang diberikan kepada Notaris. Notaris ialah penyaring terakhir sebelum merealisasikan/mencairkan pembiayaan, mengingat akad pembiayaan yang dibuat oleh serta di hadapan notaris menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga notaris dapat bertindak selaku pihak yang mendukung penegakkan GCG di bank syariah.Kata kunci: notaris; akad; perbankan syariah AbstractGood Corporate Governance of sharia banking can be said as an effort to create healthy sharia economic business, which fulfills Islamic principles transactions in sharia banks. Notary achievement to carry out the things that encourage the creation of good corporate governance in Islamic banking. This writing aims to identify and analyze responsibilities of Notary in making financing contracts in Islamic Banking and the role of Notary in implementation of good corporate governance in Islamic Banking towards the financing process. Researchers use legal research methods using normative juridical approach and concept of positivist legis. This concept views law identical with written norms made and promulgated by special officials or officials. The results’s study indicate that  Notary as public official who has deed or contract and or agreements that fall within his authority cannot be held accountable for the data provided to the Notary. The notary is the last filter before the financing is realized/disbursed, considering that the financing contract made by and before notary became an authentic deed that has perfect proving power, therefore the notary could act as party that supports the enforcement of GCG in Islamic banks.Keywords: notary; contract; syariah bankingAbstrakGood Corporate Governance perbankan syariah dapat dikatakan sebagai usaha terciptanya bisnis ekonomi syariah yang sehat, yang memenuhi sejumlah prinsip Islam pada transaksi di bank syariah. Notaris dituntut dapat menjalankan sejumlah hal yang memicu terciptanya “good corporate governance” di perbankan syariah. Penulisan berikut bertujuan guna mengetahui serta menganalisa tanggung jawab Notaris pada pembuatan akad pembiayaan di Perbankan Syariah serta peran Notaris pada implementasi “good corporate governance” di Perbankan Syariah terhadap proses pembiayaan. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum melalui pendekatan yuridis normatif yakni menggunakan konsep legis positivis. Konsep tersebut melihat hukum sama dengan sejumlah norma tertulis yang dibuat serta diundangkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Hasil penelitian berikut memperlihatkan bahwasanya tanggung jawab Notaris selaku pejabat publik yang berwenang membuat akta atau akad dan atau sejumlah perjanjian yang masuk dalam wewenangnya tak dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait keterangan, data serta dokumen yang diberikan kepada Notaris. Notaris ialah penyaring terakhir sebelum merealisasikan/mencairkan pembiayaan, mengingat akad pembiayaan yang dibuat oleh serta di hadapan notaris menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga notaris dapat bertindak selaku pihak yang mendukung penegakkan GCG di bank syariah.Kata kunci: notaris; akad; perbankan syariah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41328 10.14710/nts.v16i3.41328 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1251-1268 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41328/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31101 2020-06-22T03:19:18Z notarius:LIT

PEMBERIAN JASA HUKUM BIDANG KENOTARIATAN BERDASARKAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS NOTARIS DI KOTA SEMARANG) Kristyanto, Helena Sheila Arkisanti Wisnaeni, Fifiana Notary as a public official appointed by the state, does not receive honorarium from the state but receives an honorarium for legal services provided in accordance with his authority. The issue of honorarium becomes an obstacle in its implementation when the Notary in other cases also requires material for office operations, salary of Notary employees, the cost of making deeds (paper, stamp, etc.), and other costs incurred related to other agencies. this is empirical juridical. The data analysis method used in this study is a qualitative data analysis method. Unclear arrangements regarding the category of people who are unable to become ambiguous themselves. It is expected that a more detailed explanation of the forms and procedures for the free provision of legal services in the field of notary that will be carried out by Notaries and the criteria of disadvantaged communities is aimed at protecting the Notary himself from fraud. Either it is issued by Notary organizations or by the government as the authorities. Keywords: Keywords: Notary, Honorarium, Legal Services Notary Abstrak Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Permasalahan honorarium menjadi hambatan dalam pelaksanaannya ketika Notaris di lain hal juga membutuhkan material untuk operasional kantor, gaji pegawai Notaris, biaya pembuatan akta (kertas, materai, dan lainnya), serta biaya lainnya yang harus dikeluarkan terkait dengan instansi lain Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Ketidakjelasan pengaturan mengenai kategori masyarakat yang tidak mampu menjadi keambiguan tersendiri. Diharapkan adanya penjelasan yang lebih rinci lagi, mengenai bentuk dan tata cara pemberian jasa hukum secara cuma-cuma dibidang kenotariatan yang akan dilakukan oleh Notaris serta kriteria masyarakat tidak mampu dengan bertujuan melindungi Notaris sendiri akan adanya penipuan. Baik itu dikeluarkan oleh organisasi Notaris maupun oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang. Kata Kunci: Notaris, Honorarium, Jasa Hukum Notaris  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2018-10-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31101 10.14710/jis.%v.%i.%Y.%p Notarius; Vol 11, No 2 (2018): Notarius; 266-282 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31101/17453 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/59667 2024-12-31T09:51:20Z notarius:LIT

Penerapan Daerah Kerja PPAT Berdasarkan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Fellisia, Mega Aminah, Aminah PPAT Work Area; PPAT ABSTRACTThe passage discusses amendments to PPAT's working area in paragraph (1) of Article 12, adding a new paragraph (3). This redefines Article 12, expanding PPAT's jurisdiction to cover an entire provincial area. It emphasizes that temporary and Special PPATs must work within their designated government areas, forming the basis for appointments. The research scrutinizes how PPAT executes its responsibilities and authority, broadening its scope to a provincial level, using normative methods. Findings suggest that the effectiveness of Government Regulations requires supplementary Ministerial Regulations. This warrants further examination by the Minister of Agrarian Affairs/Head of National Land Agency, involving PPAT Organizations, Notaries, and Banks for compliance and efficiency.Keywords: Work Area; PPATABSTRAKPerluasan daerah kerja PPAT yang diatur dalam Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 12 berbunyi menjadi Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi; Daerah kerja PPAT sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai Pejabat Pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penerapan pelaksanaan tugas dan wewenang PPAT dalam perluasann daerah kerja menjadi satu wilayah provinsi. Penelitian ini menggunakann metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan keberlakuan dan penerapan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas masih memerlukan Peraturan Menteri dengan kajian lebih lanjut antara lain dengan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepalaa Badann Pertanahann Nasional, Organisasi PPAT dann Notaris, serta atas  praktek pada Bank.Kata Kunci: Daerah Kerja; PPAT Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/59667 10.14710/nts.v17i3.59667 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2091-2108 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/59667/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5679 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR PENERIMA FIDUSIA APABILA OBJEK JAMINAN FIDUSIA MUSNAH (Studi Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Semarang) Ikayanti, Lutfi Malikhatun, B, Siti Apabila benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitor kepada pihak bank terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Pasal 25 UU Fidusia, maka tidak jelas atau adanya kekaburan pengaturan tentang indikator musnahnya jaminan fidusia dan lebih lanjut juga terjadi ketidakjelasan pengaturan tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kredit di bank. Selain itu, tidak jelas perlindungan hukum bagi para pihak karena musnahnya jaminan fidusia. Akibat hukum bagi kreditor penerima fidusia apabila objeknya musnah pada PT. Bank BNI Syariah menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah piutang tetap ada tetapi tidak dijamin dengan jaminan fidusia. Perjanjian pokok tetap ada dengan pemberian jaminan secara umum sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa jika objek jaminan fidusia musnah, sedangkan debitor melakukan wanprestasi pada PT. Bank BNI Syariah terkait dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit baik terhadap masalah musnahnya benda jaminan fidusia sangat lemah. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5679 10.14710/nts.v4i1.5679 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 2 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46055 2023-04-06T21:23:03Z notarius:LIT

Peralihan Hak Atas Tanah Jual Beli Dibawah Tangan Untuk Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Kabupaten Kubu Raya Al-Himni, Muhammad Aldi Ratna M.S., Edith Hukum Dagang buying and selling under the hand; registration; affirmation of rights Transfer of Land Rights is a legal act of transferring rights to land whether intentionally or not, with the aim of releasing these rights from the original holders and becoming the rights of other parts. In reality, transfer of land rights is still carried out under hand because land ownership is still difficult to obtain legal certainty. The formulations of the problems that will be discussed in this study are firstly, how is the legal consequences for purchase of land which carried out under the hands and the registration process for the first time, second how the implementation of registration of land rights which uncertified at the Land Office of Kubu Raya Regency. This study used a normative juridical approach and the specifications in this study are descriptive analysis. Based on the results of the research, it can be concluded that the sale and purchase that occurs under the hand is considered valid as long as there are material conditions that can be fulfilled.Keywords: buying and selling under the hand; registration; affirmation of rightsAbstrakPeralihan hak atas tanah merupakan bentuk dari perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak yang pada dasarnya bertujuan supaya hak tersebut dapat terlepas dari pemilik awal dan menjadi hak dari pihak lain. Namun pada kenyataannya, masih banyak yang melakukan peralihan hak atas tanah dibawah tangan sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah tersebut masih sulit didapatkan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu pertama,  bagaimanakah akibat hukum yang terjadi pada jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan dan proses pendaftarannya untuk pertama kali, kedua bagaimanakah contoh dari implementasi pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan terhadap beberapa tanah tanpa sertifikat di kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi pada penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Berdasarkan dari hasil penelitian maka di dapat hasil jual beli yang terjadi di bawah tangan di anggap tetap sah selama terdapat syarat-syarat materiil yang dapat terpenuhi.Kata kunci: jual beli di bawah tangan; pendaftaran; penegasan hak Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46055 10.14710/nts.v15i1.46055 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 475-484 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46055/21419 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30469 2020-06-02T11:04:16Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29009 2020-09-27T03:50:50Z notarius:LIT

PERAN NOTARIS TERHADAP KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP LINGKUNGAN Ernawati, Arita AbstractA company if in carrying out its business activities managing and utilizing natural resources and its business activities have an impact on the function of natural resource capabilities, in addition to aiming for profit, it must also pay attention to the concern for the surrounding social and environmental impacts arising as a result of its business activities. The purpose of this paper is to find out why companies are required to carry out Corporate SocialResponsibility and know the role of the notary in the implementation of Corporate SocialResponsibility. This method uses a normative juridical approach with qualitative methods. Corporate SocialResponsibility is the Company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial, for the company, the local community, and society in general. So that it is expected to lead to a harmonious, balanced, and appropriate relationship with the environment, values, norms, and culture of the local community. The notary is expected to be able to implement and socialize and play an active role in carrying out what has been regulated and desired by law. The notary also has a role as a counselor, advisor, and provides information in the field of law. The obligation to carry out Corporate SocialResponsibility determined by law is compelling, it needs to be informed to the founder and / or shareholders so as not to forget these obligations. Keywords : Corporate Social Responsibility, CSR, Limited Liability Company, Notary  AbstrakSuatu perseroan apabila dalam melakukan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka selain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan juga harus memperhatikan kepedulian terhadap dampak sosial dan lingkungan sekitarnya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui alasan perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan mengetahui peran serta notaris dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Metode ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.  Sehingga diharapkan dapat menimbulkan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Notaris diharapkan mampu mengimplementasikan dan mensosialisasikan serta berperan aktif untuk melaksanakan apa yang telah diatur dan dikehendaki oleh undang-undang. Notaris juga mempunyai peran sebagai penyuluh, penasihat, dan memberikan informasi dibidang hukum. Kewajiban utuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah ditentukan oleh undang-undang bersifat memaksa, perlu diinformasikan kepada pendiri dan/atau para pemegang saham agar tidak melupakan kewajiban tersebut. Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, CSR, Perseroan Terbatas, Notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-03-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29009 10.14710/nts.v12i2.29009 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 691-702 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29009/16776 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42049 2024-04-30T06:49:44Z notarius:LIT

Pertanggungjawaban Pejabat Notaris dan Penghadap dalam Pembuatan Akta Melawan Hukum Pertanggungjawaban Pejabat Notaris dan Penghadap dalam Pembuatan Akta Melawan Hukum Ras, Askan Sabri Putra Yunanto, Yunanto Notaris accountability; notary public; deed Notaris accountability; notary public; deed AbstractANotaryincarryingouthisobligationsandwork is requiredtobeabletoprovideguaranteesoflegalcertaintyandservethecommunityprofessionally. A notary Job is variousrisks, one of whichifthereisamistakeinmakingadeed.ErrorsmadebytheNotarymayresultinlossofrightsorincreasedburdenoncertainobligationsfortheindividual.Toavoidsucherrors,theNotaryincarryingouthisdutiesmustbein accordancewiththerulesorcodesof ethics thatapplyasstatedintheUUJN.Theauthorwilldiscussissuesrelatedto notaries accountabilitywhocommitunlawfulactsandfalsificationofdocumentsandsanctionsagainstpartieswhoprovidefalsestatementsinauthenticdeeds.Thisresearchisnormative typejuridicalstudywithregulatoryapproach.NotarieswhofalsifyauthenticdeedswillbesanctionedasmentionedinLawNumber30of2004concerningNotaryPositions,namely"theapplication of Administrativesanctionsor Administrative Notary Code of Ethics of law enforcement instruments in the Notary Department Law, including preventive measures and repressive measures". As for the face of false information will be subject to sanctions as stated in Article 264 paragraph (1) KUHP.Keywords: accountability; notary public; deedAbstrakSeorang Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan pekerjaannya diharuskan mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan melayani masyarakat secara profesional. Pekerjaan sebagai notaris sering dihadapkan dengan berbagai risiko, salah satunya jika terjadi kekeliruan dalam pembuatan akta. Kekeliruan yang dilakukan oleh Notaris tersebut dapat mengakibatkan hilangnya hak atau bertambahnya beban atas kewajiban tertentu bagi individu. Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan tersebut maka Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan aturan atau kode etik yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam UUJN. Dalam kajian ini penulis akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pihak notaris yang melakukan tindakan melawan hukum dan pemalsuan dokumen serta sanksi terhadap pihak-pihak yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Penelitian ini berjenis studi yuridis normatif dan deskriptif analitis dengan pendekatan peraturan perundangan. Hasil menunjukkan bahwa Notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik akan diberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu penerapan sanksi administratif atau kode etik notaris secara administratif instrumen penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (Pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Sedangkan untuk penghadap pemberi keterangan palsu akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP.Kata kunci: pertanggungjawaban;notaris;akta AbstractANotaryincarryingouthisobligationsandwork is requiredtobeabletoprovideguaranteesoflegalcertaintyandservethecommunityprofessionally. A notary Job is variousrisks, one of whichifthereisamistakeinmakingadeed.ErrorsmadebytheNotarymayresultinlossofrightsorincreasedburdenoncertainobligationsfortheindividual.Toavoidsucherrors,theNotaryincarryingouthisdutiesmustbein accordancewiththerulesorcodesof ethics thatapplyasstatedintheUUJN.Theauthorwilldiscussissuesrelatedto notaries accountabilitywhocommitunlawfulactsandfalsificationofdocumentsandsanctionsagainstpartieswhoprovidefalsestatementsinauthenticdeeds.Thisresearchisnormative typejuridicalstudywithregulatoryapproach.NotarieswhofalsifyauthenticdeedswillbesanctionedasmentionedinLawNumber30of2004concerningNotaryPositions,namely"theapplication of Administrativesanctionsor Administrative Notary Code of Ethics of law enforcement instruments in the Notary Department Law, including preventive measures and repressive measures". As for the face of false information will be subject to sanctions as stated in Article 264 paragraph (1) KUHP.Keywords: accountability; notary public; deedAbstrakSeorang Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan pekerjaannya diharuskan mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan melayani masyarakat secara profesional. Pekerjaan sebagai notaris sering dihadapkan dengan berbagai risiko, salah satunya jika terjadi kekeliruan dalam pembuatan akta. Kekeliruan yang dilakukan oleh Notaris tersebut dapat mengakibatkan hilangnya hak atau bertambahnya beban atas kewajiban tertentu bagi individu. Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan tersebut maka Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan aturan atau kode etik yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam UUJN. Dalam kajian ini penulis akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pihak notaris yang melakukan tindakan melawan hukum dan pemalsuan dokumen serta sanksi terhadap pihak-pihak yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Penelitian ini berjenis studi yuridis normatif dan deskriptif analitis dengan pendekatan peraturan perundangan. Hasil menunjukkan bahwa Notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik akan diberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu penerapan sanksi administratif atau kode etik notaris secara administratif instrumen penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (Pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Sedangkan untuk penghadap pemberi keterangan palsu akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP.Kata kunci: pertanggungjawaban;notaris;akta Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42049 10.14710/nts.v17i1.42049 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 28-43 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42049/xml Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38912 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Pelaksanaan Akta Jual Beli Bukti Letter C Oleh Camat Selaku Pejambat Pembuat Akta TanahSementara di Kecamatan Tirtomoyo Prasasti, Inicafony Yunanto, Yunanto Sukma, Novira Maharani AbstractBuying and selling land is a legal act which is the submission of property rights (the surrender of land for eternity). Proof of ownership of land is the condition of Formil on the buy and sell object related to the requirements of transitional land rights set forth in the Government Regulation article 37 paragraph (1) Number 24year 1997 about land registration. Letter C is the land ownership rights in the village area that formed from the village map issued by agrarian, and is evidence of administration and legal certainty in the sale and purchase of land. The purpose of research to deepen how the act of buying and selling deed with Letter C in Tirtomoyo District of Wonogiri Regency of Central Java province. The research method uses a socio-legal juridical/sociological approach. This type of research is qualitative and quantitative. The empirical/sociological juridical is a combination of a rule of law approach with the incorporation of a wide range of elements from empirical. This method examines the gap between Das Sollen and Das sein. Research conducted in District Tirtomoyo Wonogiri Regency Central Java province. Keywords : land deed official (ppat); buying and selling act; letter cAbstrakJual beli tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya). Bukti kepemilikan atas tanah merupakan syarat Formil pada objek Jual Beli terkait dengan persyaratan peralihan hak atas tanah yang di atur dalam Peraturan Pemerintahan Pasal 37 ayat (1) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Letter C merupakan hak kepemilikan tanah di wilayah desa yang terbentuk dari peta desa yang dikeluarkan oleh Agraria, serta merupakan bukti administrasi dan kepastian hukum dalam jual beli tanah tersebut. Tujuan penelitian untuk mendalami bagaimana pelaksaanaan Akta Jual Beli dengan Letter C di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian mengunakan pendekatan Yuridis Empiris/Sosiologis socio-legal. Jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yuridis Empiris/Sosiologis merupakan gabungan antara pendekatan aturan hukum dengan penggabungan dari berbagai macam unsur dari empiris. Metode ini mengkaji kesenjangan antara das sollen dengan das sein. Penelitian dilakukan di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Kata kunci : pejabat pembuat akta tanah (PPAT); akta jual beli, letter C Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-04-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38912 10.14710/nts.v14i1.38912 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 250 - 258 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38912/19559 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/62621 2025-04-25T01:58:50Z notarius:LIT

Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen SIM Card Swab Mobile Banking Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen SIM Card Swab Mobile Banking Megawati, Santi Candra Prananda, Rahandy Rizki Hukum Perlindungan Konsumen Consumer Protection; Mobile Banking; SIM Card Swab Hukum Perlindungan Konsumen Consumer Protection; Mobile Banking; SIM Card Swab ABSTRACTIn the digital era, mobile banking become the main choice for urban communities; Even though it practical, but it’s threaten by fraudsters such as SIM card swabs; This research aim to examine legal regulations related to transactions via mobile banking and protection steps from banks and telecommunications companies to protect mobile banking users; This research uses a normative juridical method, then analyzed qualitatively and conclusions drawn by deductive method; Even though it has not been regulated in Banking Law no. 7 of 1992, but the OJK has issued POJK which regulates banking digitalization in detail; Meanwhile, the Telecommunications Law has regulated the protection of consumers who use telecommunications facilities via SIM cards; Banks and telecommunications companies have both taken protection step for their users.Keywords: Consumer Protection; Mobile Banking; SIM Card SwabABSTRAKDi era digital, transaksi melalui mobile banking menjadi pilihan utama masyarakat urban; Meskipun memudahkan transaksi, pembayaran melalui sistem perbankan memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh fraudster salah satunya melalui SIM card swab; Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peraturan hukum terkait transaksi melalui mobile banking dan langkah apa yang telah dilakukan perbankan dan perusahaan telekomunikasi untuk melindungi pengguna mobile banking; Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan mengunakan metode deduktif; Meskipun belum diatur dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, namun OJK telah mengeluarkan POJK yang mengatur terkait digitalisasi perbankan ini secara rinci; Sementara itu, Undang-Undang Telekomunikasi telah mengatur terkait perlindungan konsumen pengguna sarana telekomunikasi melalui SIM card; Perbankan dan perusahaan telekomunikasi sama-sama telah melakukan langkah perlindungan bagi pengguna mobile banking.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Mobile Banking; SIM Card Swab ABSTRACTIn the digital era, mobile banking become the main choice for urban communities; Even though it practical, but it’s threaten by fraudsters such as SIM card swabs; This research aim to examine legal regulations related to transactions via mobile banking and protection steps from banks and telecommunications companies to protect mobile banking users; This research uses a normative juridical method, then analyzed qualitatively and conclusions drawn by deductive method; Even though it has not been regulated in Banking Law no. 7 of 1992, but the OJK has issued POJK which regulates banking digitalization in detail; Meanwhile, the Telecommunications Law has regulated the protection of consumers who use telecommunications facilities via SIM cards; Banks and telecommunications companies have both taken protection step for their users.Keywords: Consumer Protection; Mobile Banking; SIM Card SwabABSTRAKDi era digital, transaksi melalui mobile banking menjadi pilihan utama masyarakat urban; Meskipun memudahkan transaksi, pembayaran melalui sistem perbankan memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh fraudster salah satunya melalui SIM card swab; Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peraturan hukum terkait transaksi melalui mobile banking dan langkah apa yang telah dilakukan perbankan dan perusahaan telekomunikasi untuk melindungi pengguna mobile banking; Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan mengunakan metode deduktif; Meskipun belum diatur dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, namun OJK telah mengeluarkan POJK yang mengatur terkait digitalisasi perbankan ini secara rinci; Sementara itu, Undang-Undang Telekomunikasi telah mengatur terkait perlindungan konsumen pengguna sarana telekomunikasi melalui SIM card; Perbankan dan perusahaan telekomunikasi sama-sama telah melakukan langkah perlindungan bagi pengguna mobile banking.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Mobile Banking; SIM Card Swab Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/62621 10.14710/nts.v18i1.62621 Notarius; Vol 18, No 1 (2025): Notarius; 192-210 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/62621/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/62621/16058 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/62621/16059 Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5711 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia pada Perjanjian Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Simping Artha Sokaraja Setiadi, Arif Indra Fokus penelitian ini adalah  surat kuasa membebankan jaminan fidusia (SKJMF), yang digunakan untuk melakukan perbuatan hukum menghadap Notaris pada saat pembuatan akta jaminan fidusia di PT BPR Gunung Simping Artha Sokaraja yang tidak diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembuatan akta jaminan fidusia yang menggunakan SKJMF dan perlindungan hukum bagi penerima fidusia terhadap SKMJF yang belum dilanjutkan dengan pendaftaran fidusia tetapi pemberi fidusia telah lebih dahulu cedera janji. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dan dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara terpimpin, serta data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Praktik pembuatan akta jaminan fidusia di BPR Gunung Simping Artha Sokaraja, dilakukan dengan terlebih dahulu dibuat SKMJF, yang diberikan oleh pemilik benda jaminan kepada bank, untuk melakukan perbuatan hukum menghadap Notaris, sehingga dengan surat kuasa tersebut pihak bank disamping sebagai pihak pemberi kuasa juga sebagai pihak penerima kuasa dalam akta jaminan fidusia, hal ini bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada pihak bank. Dengan penggunaan SKMJF ini, jaminan fidusia tidak harus didaftarkan, karena sewaktu-waktu dengan surat kuasa tersebut pihak bank dapat menghadap Notaris untuk membuat akta jaminan fidusia sebagai syarat untuk mendaftarkan jaminan fidusia, jika debitor berindifikasi wanprestasi. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5711 10.14710/nts.v4i1.5711 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 4 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37371 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Perlindungan Konsumen Terhadap Keterlambatan Penyerahan Rumah Perlindungan Konsumen Terhadap Keterlambatan Penyerahan Rumah Shabrina, Riana Aminah, Aminah Hukum Perlindungan Konsumen perlindungan konsumen; wanprestasi; jual beli rumah Hukum Perlindungan Konsumen perlindungan konsumen; wanprestasi; jual beli rumah AbstractAlong with the continuous increase in the population in Indonesia, the availability of various facilities that support life has also increased. This is what encourages the Government and the private sector to always create innovations to meet the needs of the community in the field of development, especially residential buildings, but in buying and selling between the consumer and the developer, the developer defaults, causing a dispute related to the delay in the delivery of the house building by the parties. developers. This study examines consumer protection in the event of a delay in the delivery of housing units by the developer. In analyzing the author uses the type of empirical juridical research and is descriptive analytical and the legal basis refers to the UUPK. Consumer rights have been partially protected and can be said not to be comprehensive, in the process through legal channels, the Judge's consideration in this decision only confirms the BPSK decision regarding the fulfillment of consumer rights because the decision has made a pledge. In this case, the consumer's rights have been protected by UUPK although not comprehensively, both in terms of getting compensation, compensation and/or replacement due to goods and/or services received not properly.Keywords : consument protection; default; buying and selling housesAbstrakSeiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang berlangsung terus menerus maka ketersediaan berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan juga mengalami peningkatan. Hal ini yang mendorong pihak Pemerintah maupun Swasta untuk selalu menciptakan inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan khususnya Bangunan Rumah Tinggal, akan tetapi dalam jual beli antara pihak konsumen dengan developer, pihak developer melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan persengketaan terkait adanya keterlambatan penyerahan bangunan rumah oleh pihak developer. Penelitian ini mengkaji mengenai Perlindungan Konsumen apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan unit rumah oleh pihak developer. Dalam menganalisa penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dan bersifat Deskriptif Analitis serta landasan hukumnya mengacu pada UUPK. Hak konsumen telah dilindungi sebagian dan dapat dikatakan tidak secara menyeluruh,dalam proses melalui jalur hukum,  Pertimbangan Hakim dalam putusan ini hanya menegaskan putusan BPSK terkait pemenuhan hak konsumen karena putusan tersebut sudah ikrar. Dalam hal ini hak konsumen telah dilindungi oleh UUPK walaupun tidak secara menyeluruh baik dalam hal mendapatkan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian akibat barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya.Kata kunci : perlindungan konsumen; wanprestasi; jual beli rumah AbstractAlong with the continuous increase in the population in Indonesia, the availability of various facilities that support life has also increased. This is what encourages the Government and the private sector to always create innovations to meet the needs of the community in the field of development, especially residential buildings, but in buying and selling between the consumer and the developer, the developer defaults, causing a dispute related to the delay in the delivery of the house building by the parties. developers. This study examines consumer protection in the event of a delay in the delivery of housing units by the developer. In analyzing the author uses the type of empirical juridical research and is descriptive analytical and the legal basis refers to the UUPK. Consumer rights have been partially protected and can be said not to be comprehensive, in the process through legal channels, the Judge's consideration in this decision only confirms the BPSK decision regarding the fulfillment of consumer rights because the decision has made a pledge. In this case, the consumer's rights have been protected by UUPK although not comprehensively, both in terms of getting compensation, compensation and/or replacement due to goods and/or services received not properly.Keywords : consument protection; default; buying and selling housesAbstrakSeiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang berlangsung terus menerus maka ketersediaan berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan juga mengalami peningkatan. Hal ini yang mendorong pihak Pemerintah maupun Swasta untuk selalu menciptakan inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan khususnya Bangunan Rumah Tinggal, akan tetapi dalam jual beli antara pihak konsumen dengan developer, pihak developer melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan persengketaan terkait adanya keterlambatan penyerahan bangunan rumah oleh pihak developer. Penelitian ini mengkaji mengenai Perlindungan Konsumen apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan unit rumah oleh pihak developer. Dalam menganalisa penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dan bersifat Deskriptif Analitis serta landasan hukumnya mengacu pada UUPK. Hak konsumen telah dilindungi sebagian dan dapat dikatakan tidak secara menyeluruh,dalam proses melalui jalur hukum,  Pertimbangan Hakim dalam putusan ini hanya menegaskan putusan BPSK terkait pemenuhan hak konsumen karena putusan tersebut sudah ikrar. Dalam hal ini hak konsumen telah dilindungi oleh UUPK walaupun tidak secara menyeluruh baik dalam hal mendapatkan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian akibat barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya.Kata kunci : perlindungan konsumen; wanprestasi; jual beli rumah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37371 10.14710/nts.v15i2.37371 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 893-908 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37371/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/37371/7956 Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29160 2023-04-05T21:55:12Z notarius:LIT

PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PRAKTEK PENGADILAN AGAMA SAMBAS Ramadhani, Andre Gema Ngadino, Ngadino irawati, Irawati Hukum Waris wasiat wajibah; anak angkat AbstractIn the case of adoption of children, it often happens that adopted children do not obtain the slightest property because their adoptive parents do not know that their adopted children have the right to obtain the assets of their adoptive parents, therefore the authors are interested in conducting research in the form of a journal entitled "Implementation of Mandatory Wills According to the Compilation of Islamic Law in In Sambas Court Practice "The process of adopting a child has resulted in new legal provisions. According to the compilation of Islamic law adopted children are entitled to a mandatory will of 1/3 part. In this case, the implementation of the compulsory testament has not been carried out in the Sambas Religious Court because of ignorance or do not recognize the obligatory testament for adopted children in Islamic inheritance law. Mandatory wills are supposed to be carried out because mandatory inheritance is a will after the law that has been set out in article 209 Compilation of Islamic Law. To be able to understand and know the obligatory wills according to the Compilation of Islamic Law there needs to be socialization to the community especially in Sambas District. In conducting this research, the type of research the author uses is empirical legal research. Keywords: mandatory wills; adopted childrenAbstrakDalam hal pengangkatan anak,Sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak tahu bahwa anak angkatnya berhak memperoleh harta orang tua angkatnya, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Dalam Praktek Pengadilan Sambas”Proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru. Menurut kompilasi hukum islam anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah sebanyak 1/3 bagian.Dalam hal ini, pelaksanaan wasiat wajibah belum di laksanakan di Pengadilan Agama Sambas di karenakan faktor ketidak tahuan atau belum mengenal wasiat wajibah bagi anak angkat dalam hukum waris islam. Wasiat wajibah seharusnya hendak di laksanakan karena wasiat wajibah adalah wasiat demi hukum yang sudah di atur pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.Untuk dapat memahami dan mengetahui wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Sambas. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian hukum empiris.Kata kunci:  wasiat wajibah; anak angkat Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-03-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29160 10.14710/nts.v13i1.29160 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 37-46 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29160/16811 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43711 2023-04-07T10:46:18Z notarius:LIT

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner Anggraen, Adelia Dwi Santoso, Budi Prabandari, Adya Paramita HKI IPR; SME; batik craftsmen; culinary entrepreneurs HaKI IPR; SME; batik craftsmen; culinary entrepreneurs AbstractUMKM as a sector that has not been handled seriously, is actually the backbone of the nation's economy today. Protection is needed, especially in the culinary sector and batik craftsmen, because it is a UMKM that many entrepreneurs cultivate. The problem in this article discusses the protection of IPR in Indonesia for MSMEs in the batik and culinary industry, and the procedures for processing their registration. The research method used is normative juridical. The research specification used is analytical descriptive. The data analysis technique used qualitative analysis. The results showed that IPR protection needs to be done for the works of batik craftsmen that have a high selling value. The government must conduct socialization and assistance to MSMEs to obtain IPR certificates, so that if a violation occurs, prosecution can be carried out. The Minister of Law and Human Rights, through the Directorate General of Intellectual Works, has made procedural arrangements for copyright registration. When the requirements submitted are complete, the Directorate of Copyright, Patents and Trademarks will enter the submitted work into the general list of works, evidenced by the issuance of 2-copy creation letter and signed by the Directorate General of Information and Information as proof of registration.Keywords: IPR; SME; batik craftsmen; culinary entrepreneursAbstrakUMKM sebagai sektor yang belum tertangani secara serius, justru menjadi penopang ekonomi bangsa saat ini. Diperlukan adanya perlindungan khususnya di bidang kuliner dan pengrajin batik, karena menjadi UMKM yang banyak digeluti pengusaha. Permasalahan dalam artikel ini membahas mengenai perlindungan HKI di Indonesia terhadap UMKM di bidang industri batik dan kuliner, dan prosedur dalam pengurusan pendaftarannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptifaanalitis. Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan HKI perlu dilakukan terhadap karya-karya pengrajin batik yang memiliki nilai jual yang tinggi. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikat HKI, sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat dilakukan penuntutan. Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen Karya Intelektual telah membuat prosedural dalam pengurusan pendaftaran Hak Cipta. Ketika persyaratan yang diajukan lengkap maka Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek memasukan karya yang diajukan ke dalam daftar umum ciptaan, dibuktikan dengan terbitnya surat penciptaan 2 rangkap dan ditandatangani Ditjen KI sebagai bukti pendaftaran.Kata kunci: HKI; UMKM; pengrajin batik; pengusaha kuliner AbstractUMKM as a sector that has not been handled seriously, is actually the backbone of the nation's economy today. Protection is needed, especially in the culinary sector and batik craftsmen, because it is a UMKM that many entrepreneurs cultivate. The problem in this article discusses the protection of IPR in Indonesia for MSMEs in the batik and culinary industry, and the procedures for processing their registration. The research method used is normative juridical. The research specification used is analytical descriptive. The data analysis technique used qualitative analysis. The results showed that IPR protection needs to be done for the works of batik craftsmen that have a high selling value. The government must conduct socialization and assistance to MSMEs to obtain IPR certificates, so that if a violation occurs, prosecution can be carried out. The Minister of Law and Human Rights, through the Directorate General of Intellectual Works, has made procedural arrangements for copyright registration. When the requirements submitted are complete, the Directorate of Copyright, Patents and Trademarks will enter the submitted work into the general list of works, evidenced by the issuance of 2-copy creation letter and signed by the Directorate General of Information and Information as proof of registration.Keywords: IPR; SME; batik craftsmen; culinary entrepreneursAbstrakUMKM sebagai sektor yang belum tertangani secara serius, justru menjadi penopang ekonomi bangsa saat ini. Diperlukan adanya perlindungan khususnya di bidang kuliner dan pengrajin batik, karena menjadi UMKM yang banyak digeluti pengusaha. Permasalahan dalam artikel ini membahas mengenai perlindungan HKI di Indonesia terhadap UMKM di bidang industri batik dan kuliner, dan prosedur dalam pengurusan pendaftarannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptifaanalitis. Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan HKI perlu dilakukan terhadap karya-karya pengrajin batik yang memiliki nilai jual yang tinggi. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikat HKI, sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat dilakukan penuntutan. Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen Karya Intelektual telah membuat prosedural dalam pengurusan pendaftaran Hak Cipta. Ketika persyaratan yang diajukan lengkap maka Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek memasukan karya yang diajukan ke dalam daftar umum ciptaan, dibuktikan dengan terbitnya surat penciptaan 2 rangkap dan ditandatangani Ditjen KI sebagai bukti pendaftaran.Kata kunci: HKI; UMKM; pengrajin batik; pengusaha kuliner Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43711 10.14710/nts.v14i2.43711 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 650-665 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43711/20737 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/64618 2025-09-28T21:54:03Z notarius:LIT

Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak Tanpa Sepengetahuan Penjual Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak Tanpa Sepengetahuan Penjual Natalia, Ria Evarini Priyono, Ery Agus Hukum Agraria Deed; Absolute Power of Attorney; Agreement Hukum Agraria Deed; Absolute Power of Attorney; Agreement. ABSTRACTPPAT is authorized to execute deeds in land rights transfers. In debt and credit agreements, the use of an absolute power of attorney for transferring land rights is a frequent practice, though absolute power of attorney has been prohibited. This article examines the validity of land sale deeds relying on an absolute power of attorney in debt agreements and the responsibility of PPAT in executing such deeds. Using a normative legal approach, the research concludes that land sale deeds based on absolute power of attorney in debt agreements are null and void and the PPAT who drafts the deed can be held accountable under civil, and administrative law.    Keywords: Deed; Absolute Power of Attorney; Agreement.ABSTRAKPada saat proses pemindahan hak atas tanah yang berwenang membuat akta adalah PPAT. Dalam Perjanjian hutang piutang sering kali ditemukan penggunaan kuasa jual sebagai dasar pemindahan hak atas tanah. Surat kuasa mutlak telah dilarang penggunaannya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta jual beli tanah berdasarkan surat kuasa mutlak tanpa sepengetahuan penjual dan tanggung jawab PPAT dalam membuat akta berdasarkan surat kuasa mutlak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu pembuatan akta jual beli berlandaskan surat kuasa mutlak tanpa sepengetahuan penjual merupakan batal demi hukum, dan PPAT yang membuat akta dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan administratif. Kata Kunci: Akta; Surat Kuasa Mutlak; Perjanjian. ABSTRACTPPAT is authorized to execute deeds in land rights transfers. In debt and credit agreements, the use of an absolute power of attorney for transferring land rights is a frequent practice, though absolute power of attorney has been prohibited. This article examines the validity of land sale deeds relying on an absolute power of attorney in debt agreements and the responsibility of PPAT in executing such deeds. Using a normative legal approach, the research concludes that land sale deeds based on absolute power of attorney in debt agreements are null and void and the PPAT who drafts the deed can be held accountable under civil, and administrative law.    Keywords: Deed; Absolute Power of Attorney; Agreement.ABSTRAKPada saat proses pemindahan hak atas tanah yang berwenang membuat akta adalah PPAT. Dalam Perjanjian hutang piutang sering kali ditemukan penggunaan kuasa jual sebagai dasar pemindahan hak atas tanah. Surat kuasa mutlak telah dilarang penggunaannya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta jual beli tanah berdasarkan surat kuasa mutlak tanpa sepengetahuan penjual dan tanggung jawab PPAT dalam membuat akta berdasarkan surat kuasa mutlak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu pembuatan akta jual beli berlandaskan surat kuasa mutlak tanpa sepengetahuan penjual merupakan batal demi hukum, dan PPAT yang membuat akta dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan administratif. Kata Kunci: Akta; Surat Kuasa Mutlak; Perjanjian. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-09-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/64618 10.14710/nts.v18i3.64618 Notarius; Vol 18, No 3 (2025): Notarius; 627-644 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/64618/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5901 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA SEMARANG TRI LUKITO, RAHMAT Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan pilihan 3 (tiga) cara pelaksanaan eksekusi. Yaitu berdasrkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, berdasarkan pertolongan hakim dan dengan penjualan di bawah tangan (Das Sollen). Salah satu ciri hak tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitor cidera janji, akan tetapi permasalahan muncul dengan belum adanya peraturan perundangan yang khusus mengatur mengenai eksekusi Hak Tanggungan (Das Sein). Problem dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang dan apa saja hambatan serta bagaimana solusi terkait keabsahan lelang eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL Semarang. Metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis terhadap bahan hukum dan data. Lokasi penelitian Kota Semarang dengan Subyek pelaksana eksekusi pertolongan hakim, pelaksana lelang dan kuasa hukum pemohon dan Termohon eksekusi. Berdasarkan analisa kualitatif diketahui pelaksanaaan eksekusi Hak Tanggungan dilakukan menurut eksekusi Parat (Pasal 6 UUHT), nilai limit eksekusi hak tanggungan ditentukan oleh Pemohon Lelang dengan syarat tidak di bawah nilai likuidasi, hambatan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan adanya gangguan pelaksanaan lelang berasal dari debitor dan atau sedikitnya peminat lelang, solusi masalah menyerahkan eksekusi obyek rawan konflik ke Pengadilan Negeri dan dibuat peraturan perundangan secara khusus mengatur eksekusi Hak Tanggungan, dan eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL Semarang tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 26 UUHT. Saran dari penelitian ini kepada pemerintah adalah untuk segera membuat Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 26 UUHT dan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat edaran tentang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 26 UUHT agar pelaksanaan eksekusi. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5901 10.14710/nts.v4i1.5901 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 56 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39498 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal Supriyadi, Supriyadi Handoko, Widhi Notaris legal certainty; formal officials; notary Abstract A Notary as a formal official helps the community by providing public services for the community, especially in making authentic deeds. The purpose of the research is an analysis of the juridical review of the Notary profession as a formal official and the role of the Notary profession in creating legal certainty in the provision of public services based on the UUJN-P. This research is a type of normative legal research, namely research that refers to the legislation in force in Indonesia. The legal materials used are collections from a literature study. A person who works as a Notary is called a formal official because his appointment is appointed by an authorized official. Notaries are not government employees who are paid and compensated by the government, but get their salaries from clients who use their services. Notaries have a heavy responsibility, because in providing legal services to the community, especially in the field of civil law, Notaries are required to be able to provide legal certainty that is legally guaranteed in every authentic deed making.Keywords: Legal Certainty; Formal Officials; Notary Profession Abstrak Seorang Notaris  selaku pejabat formal membantu masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan publik untuk masyarakat khususnya dalam pembuatan akta otentik. Tujuan penelitian yaitu analisis tinjauan yuridis terhadap profesi Notaris  selaku pejabat formal dan peran profesi Notaris  dalam menciptakan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan publik berdasarkan UUJN-P. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan dari sebuah studi kepustakaan. Seorang yang berprofesi sebagai Notaris  disebut sebagai pejabat formal karena pengangkatannya ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Notaris  bukanlah pegawai pemerintah yang digaji dan mendapat kompensasi dari pemerintah, melainkan mendapatkan gajinya dari klien yang menggunakan jasanya. Notaris  memiliki tanggung jawab berat, karena dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata, Notaris  dituntut untuk dapat memberikan kepastian hukum yang terjamin secara sah dalam setiap pembuatan akta otentik. Kata Kunci : Kepastian Hukum; Pejabat Formal; Profesi Notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39498 10.14710/nts.v16i1.39498 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 126-140 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39498/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30394 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA Imania, Diah Ngadino, Ngadino Hafidh Prasetyo, Mujiono This study examines the form of liability and legal protection in civil Notary on the deeds made. This law research is empirical juridical kind. The results of this study indicate that a civil liability of a Notary who committed an unlawful act is the Notary shall account for his actions with civil sanctions in the form of reimbursement or compensation to the injured party on an unlawful act committed by a Notary. But before Notary sanctioned civil then Notary must first be proven that there has been any loss arising out of a tort Notary against the parties, and between the losses and the tort of Notaries are causal relationships, and tort or negligence due to an error that can be accounted to the Notary concerned. While the form of legal protection for Notary on the deeds which made related to civil liability Notary is the Honorary Council of notaries who are independent, in this case the existence of MKN not a sub part of the government who appointed him. Keywords : notary; civil responsibility; protection law Abstrak Penelitian ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya. Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Notaris terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata adalah adanya Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. Kata kunci : notaris; tanggung jawab perdata; perlindungan hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30394 10.14710/nts.v13i1.30394 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 250-265 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30394/17255 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/49512 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Penggunaan Doktrin Piercing The Corporate Veil Terhadap Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero) Indrawan, Wilson Mahmudah, Siti Hukum Perusahaan Corporate Law; Board of Commissioners; Piercing The Corporate Veil. ABSTRACTThe role of the board of directors in a company and the potential for them to be held personally responsible for legal matters. The board is responsible for overseeing and advising the directors as per the Limited Liability Company Law. The article focuses on the board of commissioners at PT Pertamina and investigates if they have fulfilled their duties as supervisors and if the piercing the corporate veil doctrine can be applied against them. The research uses a normative juridical method and concludes that the board of commissioners at PT Pertamina have acted in accordance with the law and company articles, making them exempt from personal accountability.Keywords: Corporate Law; Board of Commissioners; Piercing The Corporate Veil.ABSTRAKDewan Komisaris dalam perusahaan berbentuk PT.,  bertugas sebagai pengawas dan memberikan nasihat kepada direksi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun, mungkin saja mereka bertanggung jawab secara pribadi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memeriksa apakah Dewan Komisaris PT. Pertamina telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan bagaimana penerapan doktrin piercing the corporate veil pada Dewan Komisaris PT. Pertamina berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris PT. Pertamina telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perusahaan, sehingga tidak bisa diminta pertanggungjawaban pribadi menurut doktrin piercing the corporate veil.Kata Kunci: Dewan Komisaris; Piercing The Corporate Veil, PT. Pertamina. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/49512 10.14710/nts.v17i2.49512 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 894-909 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/49512/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/49512/11778 Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43801 2023-04-07T10:06:18Z notarius:LIT

Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis Andrianti, Waras Putri Santoso, Budi Prasetyo, Mujiono Hafidh Hukum Kontrak Business Contracts; Covid-19 Pandemic; Force Majeure Hukum Kontrak Kontrak Bisnis; Pandemi Covid-19; Force Majeure The most significant impact of physical distancing by government policy during Covid-19 pandemic is implementation of business contracts. The purpose of writing this article is to study Covid-19 pandemic as justification for force majeure in business contracts. The research method used in this article is normative juridical research. Based on the possible implementation of achievements in business contracts, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for relative force majeure. Based on the cause, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for force majeure due to government policies or regulations. Based on the subject, Covid-19 Pandemic can be categorized as a reason for subjective force majeure. Based on its nature, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for temporary force majeure. In addition, based on other criteria in contract law, Covid-19 pandemic can be categorized as force majeure due to impracticability. The Covid-19 pandemic is a relative force majeure, so it only postpones it or temporarily suspend the debtor's contractual obligations, not cancel the business contract. Therefore, the parties to a business contract should consider restructuring contract by re-scheduling related to achievement fulfillment.Keyword: Business Contracts; Covid-19 Pandemic; Force MajeureAbstrakDampak yang paling signifikan dari adanya physical distancing oleh kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid-19 yaitu terhadap pelaksanaan kontrak bisnis. Tujuan penulisan artikel ini hendak mengkaji mengenai pandemi Covid-19 sebagai justifikasi force majeure dalam kontrak bisnis. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak bisnis, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure relatif. Berdasarkan penyebabnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure karena kebijakan atau peraturan pemerintah. Berdasarkan subyeknya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure yang bersifat subyektif. Berdasarkan sifatnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure sementara. Selain itu, berdasarkan kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure karena ketidakpraktisan (impracticability). Pandemi Covid-19 merupakan force majeure bersifat relatif, sehingga hanya menunda atau menangguhkan kewajiban kontraktual debitur untuk sementara waktu, bukan membatalkan kontrak bisnis. Oleh sebab itu, para pihak dalam kontrak bisnis hendaknya mempertimbangkan upaya restrukturisasi kontrak dengan melakukan re-scheduling terkait pemenuhan prestasi.Kata Kunci: Kontrak Bisnis; Pandemi Covid-19; Force Majeure The most significant impact of physical distancing by government policy during Covid-19 pandemic is implementation of business contracts. The purpose of writing this article is to study Covid-19 pandemic as justification for force majeure in business contracts. The research method used in this article is normative juridical research. Based on the possible implementation of achievements in business contracts, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for relative force majeure. Based on the cause, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for force majeure due to government policies or regulations. Based on the subject, Covid-19 Pandemic can be categorized as a reason for subjective force majeure. Based on its nature, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for temporary force majeure. In addition, based on other criteria in contract law, Covid-19 pandemic can be categorized as force majeure due to impracticability. The Covid-19 pandemic is a relative force majeure, so it only postpones it or temporarily suspend the debtor's contractual obligations, not cancel the business contract. Therefore, the parties to a business contract should consider restructuring contract by re-scheduling related to achievement fulfillment.Keyword: Business Contracts; Covid-19 Pandemic; Force Majeure Abstrak Dampak yang paling signifikan dari adanya physical distancing oleh kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid-19 yaitu terhadap pelaksanaan kontrak bisnis. Tujuan penulisan artikel ini hendak mengkaji mengenai pandemi Covid-19 sebagai justifikasi force majeure dalam kontrak bisnis. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak bisnis, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure relatif. Berdasarkan penyebabnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure karena kebijakan atau peraturan pemerintah. Berdasarkan subyeknya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure yang bersifat subyektif. Berdasarkan sifatnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure sementara. Selain itu, berdasarkan kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure karena ketidakpraktisan (impracticability). Pandemi Covid-19 merupakan force majeure bersifat relatif, sehingga hanya menunda atau menangguhkan kewajiban kontraktual debitur untuk sementara waktu, bukan membatalkan kontrak bisnis. Oleh sebab itu, para pihak dalam kontrak bisnis hendaknya mempertimbangkan upaya restrukturisasi kontrak dengan melakukan re-scheduling terkait pemenuhan prestasi.Kata Kunci: Kontrak Bisnis; Pandemi Covid-19; Force Majeure Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43801 10.14710/nts.v14i2.43801 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 739-756 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43801/20814 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/65113 2026-03-31T01:05:23Z notarius:LIT

Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu Purnamachandra, Augusta Bayu Badriyah, Siti Malikhatun HAKI; Hukum Hak Cipta Indonesian; Copyright; Foundation. HAKI; Hukum Hak Cipta Indonesian; Copyright; Foundation. ABSTRACTThe lack of public awareness about the importance of copyright leads to frequent violations due to minimal socialization and low legal awareness among users. This study aims to analyze YKCI’s authority in song copyright licensing, identify challenges, and formulate solutions in the YKCI regions of Central Java and Yogyakarta. The research employs a socio-legal approach with a descriptive-analytical specification, combining interviews and literature studies. The findings show that YKCI manages song copyright licensing, particularly performing rights, while mechanical rights are still being developed. YKCI faces challenges such as royalty collection discrepancies and low user awareness, which are addressed through socialization, capacity building, and dispute mediation to ensure copyright protection for song creators.Keywords: Indonesian; Copyright; Foundation.ABSTRAKMasyarakat kurang memahami pentingnya Hak Cipta yang menyebabkan pelanggaran sering terjadi akibat minimnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengguna karya cipta. Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis kewenangan YKCI dalam lisensi hak cipta lagu, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan solusinya di wilayah YKCI Jawa Tengah dan DIY. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggabungkan wawancara dengan studi literatur. Hasil penelitian menujukkan, YKCI memiliki kewenangan dalam mengelola perjanjian lisensi hak cipta lagu di wilayah Jawa Tengah dan DIY, khususnya dalam performing rights, sementara mechanical rights masih dalam proses pengupayaan. Dalam pelaksanaannya, YKCI menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian penagihan royalti dan rendahnya kesadaran pengguna, yang diatasi melalui sosialisasi, peningkatan sumber daya manusia, serta mediasi sengketa untuk memastikan perlindungan hak pencipta lagu.Kata Kunci: Yayasan; Karya Cipta; Indonesia. ABSTRACTThe lack of public awareness about the importance of copyright leads to frequent violations due to minimal socialization and low legal awareness among users. This study aims to analyze YKCI’s authority in song copyright licensing, identify challenges, and formulate solutions in the YKCI regions of Central Java and Yogyakarta. The research employs a socio-legal approach with a descriptive-analytical specification, combining interviews and literature studies. The findings show that YKCI manages song copyright licensing, particularly performing rights, while mechanical rights are still being developed. YKCI faces challenges such as royalty collection discrepancies and low user awareness, which are addressed through socialization, capacity building, and dispute mediation to ensure copyright protection for song creators.Keywords: Indonesian; Copyright; Foundation.ABSTRAKMasyarakat kurang memahami pentingnya Hak Cipta yang menyebabkan pelanggaran sering terjadi akibat minimnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengguna karya cipta. Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis kewenangan YKCI dalam lisensi hak cipta lagu, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan solusinya di wilayah YKCI Jawa Tengah dan DIY. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggabungkan wawancara dengan studi literatur. Hasil penelitian menujukkan, YKCI memiliki kewenangan dalam mengelola perjanjian lisensi hak cipta lagu di wilayah Jawa Tengah dan DIY, khususnya dalam performing rights, sementara mechanical rights masih dalam proses pengupayaan. Dalam pelaksanaannya, YKCI menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian penagihan royalti dan rendahnya kesadaran pengguna, yang diatasi melalui sosialisasi, peningkatan sumber daya manusia, serta mediasi sengketa untuk memastikan perlindungan hak pencipta lagu.Kata Kunci: Yayasan; Karya Cipta; Indonesia. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2026-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/65113 10.14710/nts.v19i0.65113 Notarius; Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT; 36-54 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/65113/pdf Copyright (c) 2026 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23774 2020-04-17T13:25:14Z notarius:LIT

IMPLIKASI PENGADAAN LAHAN RELOKASI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PASAR SURYOKUSUMO TLOGOSARI DI SEMARANG Syarif Prakoso, Ramzy Aminah, Aminah The relocation of Tlogosari street vendors to the street park Suryokusumo road shelter is still reaping polemics among traders. Process of land acquisition for market street vendor Suryokusumo Tlogosari relocation is carried out by the Semarag City government because the distance is not so far from the initial location. Granting of HPL  on HGB must be based on a written agreement. Granting of HGB is used by street vendors for only 3 years and can be guaranteed only 2 years for which 1 year is used for an extension application. The implication of relocation is that the location where the relocation to the Suyokusumo shelter is not strategic has resulted in many people not knowing the whereabouts of the relocation, having the status of a trading place and business certainty, a quiet relocation environment far from the reach of buyers. Keywords : Relocation, The land acquisition, Street Vendors     Abstrak Relokasi pedagang kaki lima Tlogosari ke shelter jalan Taman Suryokusumo masih menuai polemik diantara para pedagang. Proses pengadan lahan untuk relokasi pedagang kaki lima pasar Suryokusumo Tlogosari dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang karena jaraknya tidak begitu jauh dari lokasi awal. Pemberian Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolan harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis. Pemberian Hak Guna Bangunan digunakan oleh pedagang kaki lima hanya 3 tahun dan bisa di jaminkan hanya 2 tahun yang 1 tahun digunakan permohonan perpanjangan. Adapun implikasinya terhadap relokasi adalah Lokasi tempat relokasi ke shelter Suyokusumo yang tidak strategis mengakibatkan banyak masyarakat tidak mengetahui keberadaan relokasi tersebut, lingkungan relokasi yang sepi jauh dari jangkauan pembeli.            Kata Kunci : Relokasi, Pengadaan Lahan, Pedagang Kaki Lima Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23774 10.14710/nts.v12i1.23774 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 127-133 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23774/15345 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42357 2024-12-11T20:50:14Z notarius:LIT

Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19 Abdal, Opi Kirana Handoko, Widhi Notaris notary; authority; authentic deed; covid-19. Notaris notary; authority; authentic deed; covid-19. AbstractThe authority of a Notary is explained in Article 15 paragraph (1-2) of Law Number 30 of 2014 concerning the Position of a Notary. However, since the Covid-19 pandemic, the government has issued a policy that limits the activities of each individual.  Notary whose activities are reduced by the policy, This Covid-19 makes it very difficult for a Notary to carry out the authority of a Notary, which results in a slight conflict with Article 1863 of the Civil Code. So the question arises how a Notary carries out his authority during the COVID-19 pandemic and cannot be separated from still upholding the value of the Notary's code of ethics. This study focuses on making authentic deeds by notaries during the Covid-19 pandemic, this research aims to improve the quality of the performance of Notaries, this type of research uses normative law. As for the results of this study, a Notary can make an authentic deed during the first COVID-19 pandemic by using a Cyber Notary. Second, a Notary can make an authentic deed during the Covid-19 pandemic, which is divided into two groups, namely, making a deed that can be postponed and making a deed that cannot be postponed.Keywords: notary; authority; authentic deed; covid-19.AbstrakKewenangan Notaris dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Namun, semenjak adanya pandemi covid-19, yang belakangan ini menjadi perbincangan antar negara, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membatasi aktivitas setiap individu. Bahkan dalam suatu pekerjaanpun dibatasi oleh pemerintah, termasuk Notaris yang aktivitasnya dikurangi oleh kebijakan tersebut, dimana Notaris tidak dapat leluasanya membuat akta autentik. Covid-19 membuat kewenangan Notaris sangat susah untuk dilaksanakan, seperti halnya dalam pembuatan akta autentik tersebut, yang mana berakibat sedikit bertentangan dengan pasal 1863 KUHPerdata, sehingga timbul pertanyaan bagaimana Notaris menjalankan kewenangannya selama pandemi covid-19 dan tidak lepas masih menjunjung tinggi nilai kode etik Notaris. Penelitian ini mengambil fokus pada pembuatan akta autentilk oleh Notaris pada saat pandemi Covid-19, penelitian ini bertujuan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kinerja Notaris khususnya dalam pembuatan akta autentik untuk para Notaris pada saat Pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif, jenis sumber data menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Notaris dapat membuat akta autentik pada saat pandemi covid-19 yang pertama dengan menggunakan Cyber Notary. Kedua, Notaris bisa membuat akta autentik pada saat pandemi Covid-19 ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu, pembuatan akta yang bisa ditunda dan pembuatan akta yang tidak dapat ditunda.Kata kunci: notaris; kewenangan; akta autentik; covid-19. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42357 10.14710/nts.v16i3.42357 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1121-1138 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42357/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31086 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK Atsetya, Tri Ciar Santoso, Budi Paramita Prabandari, Adya This study intends to analyze the terms of contract conditions in electronic commerce (E-Commerce) type of B2C (Business-to-Consumer or company-with-consumers) that really determine the level of protection for consumers. The main focus is on 3 (three) things, namely: regarding the level of fairness, weaknesses in the information on contract terms as a signal of imbalance position between business actors and consumers, as well as efforts to reconstruct fair consumer protection. Based on the focus of the study, this research is socio-legal research (socio-legal research). The results of this study are the provisions in the ITE Law and the Consumer Protection Act are still very simplistic (simple) to say there is a guarantee of justice in electronic commerce, especially for consumers. Even the ITE Law has not yet regulated the validity of contracts as part of contract conditions information. To this extent justice is still not fully distributed to consumers in electronic commerce. Weaknesses in consumer protection which indicate an imbalance in position between business actors and consumers, namely the ITE Law and the Consumer Protection Law and information on contract conditions allows for unbalanced standard contracts; information on contract conditions is difficult to access; and information on contract terms is incomplete and unclear.Keywords : information; contract terms; consumer AbstrakPenelitian ini bermaksud menganalisis mengenai informasi syarat kontrak dalam perdagangan secara elektronik (E-Commerce) jenis B2C (Business-to-Consumer atau perusahaan-dengan-konsumen) yang sangat menentukan tingkatan perlindungan pada konsumen. Fokus utamanya pada 3 (tiga) hal, yaitu : mengenai tingkatan keadilannya, kelemahan informasi syarat kontrak sebagai sinyal ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, serta upaya merekonstruksi perlindungan konsumen yang adil. Berdasarkan fokus studi tersebut, penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal (socio-legal research).Hasildaripenelitian ini adalah ketentuan-ketentuan dalam UU ITE maupun UU Perlindungan Konsumen masih sangat simplistis (sederhana) untuk mengatakan telah adanya jaminan keadilan dalam perdagangan secara elektronik khususnya bagi konsumen.Bahkan UU ITE belum mengatur mengenai validitas kontrak sebagai bagian dari informasi syarat kontrak. Sampai pada batas ini keadilan masih belum sepenuhnya terdistribusi pada konsumen dalam perdagangan secara elektronik. Kelemahan perlindungan konsumen yang menunjukkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumenyaitu UU ITE maupun UU Perlindungan Konsumen dan informasi syarat kontrak memungkinkan pada kontrak baku yang tidak seimbang; informasi syarat kontrak sulit diakses; serta informasi syarat kontrak tidak lengkap dan jelas. Kata kunci : informasi; syarat kontrak; konsumen Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31086 10.14710/jis.%v.%i.%Y.%p Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 655-666 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31086/17443 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50651 2024-12-31T08:18:31Z notarius:LIT

Keabsahan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah pada Proses Jual Beli di Bawah Tangan Imadhani, Intan Santoso, Budi Hukum Jual Beli; Agraria; Validity; Agreements; Deeds Under Hand ABSTRACTLand is investment property that many people are interested. The acquisition of property rights to land is through selling, with notarial deeds or deeds under hand. In Judgment Number 48/Rev.G/2019/PN.Bdg, sale and purchase made under hands using evidence with receipts and the seller's are unknown. The purpose’s to find out of the legal validity purchase agreement under hands and to analyze the judge’s consideration of the case. Method of normative juridical approach, Positivist legist concept. Specifics of descriptive research analysis. Sourced primary, secondary, tertiary legal materials. The treaty under hand was the transfer of rights to land remained valid as the obligatoir agreement. The judge's contention was appropriate because the plaintiff had made a payment using receipt.Keywords: Validity; Agreements; Deeds Under HandABSTRAKTanah merupakan property untuk investasi yang diminati banyak orang. Perolehan hak milik atas tanah melalui jual beli, dengan akta notariil maupun akta di bawah tangan. Dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Bdg jual beli di bawah tangan menggunakan bukti dengan kwitansi lalu penjual tidak diketahui keberadaannya. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui keabsahan hukum perjanjian jual beli di bawah tangan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara a quo. Metode pendekatan yuridis normatif, Konsep legis positivis. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil penelitian kekuatan mengikat perjanjian di bawah tangan tersebut adalah peralihan hak atas tanah perjanjiannya tetap sah sebagai pelaksana perjanjian obligatoir. Pertimbangan hakim tersebut sesuai karena penggugat telah melakukan pembayaran lunas pada tanah tersebut dengan bukti kwitansi.Kata Kunci: Keabsahan; Perjanjian; Akta dibawah Tangan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50651 10.14710/nts.v17i3.50651 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 1937-1953 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50651/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42375 2023-09-06T07:00:42Z notarius:LIT

Tingkat Keberhasilan Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Cirebon Tingkat Keberhasilan Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Cirebon Dewi, Ninda Puspita Wisnaeni, Fifiana Hukum Agraria success; complete systematic land registration Hukum Agraria success; complete systematic land registration AbstractComplete Systematic Land Registration is one of the efforts echoed by the government in order to achieve success of land data collection throughout Indonesia. The purpose of this study is to determine the success rate of the implementation of Complete Systematic Land Registration in the City of Cirebon, and the efforts made to achieve the level of success of Complete Systematic Land Registration in the City of Cirebon. The research method used is empirical juridical law research, analyzed qualitatively and conclusions are drawn using deductive logic. The implementation of PTSL in Cirebon City meets the complete city which is second in West Java Province. The success rate towards the implementation of the land has supporting factors. Efforts made to achieve the success rate of Complete Systematic Land Registration in Cirebon City are to increase the Implementation of PTSL officers, provide a patok at the land boundary, create a communication network to the village, Rukun Tetangga and Rukun Warga.Keywords: success;  complete systematic land registrationAbstrakPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap salah satu upaya yang digaungkan pemerintah guna mencapai keberhasilan pendataan tanah di seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Cirebon, dan upaya yang dilakukan guna mencapai tingkat keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Cirebon. Dipergunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dianalisis secara kualitatif kemudian pengambilan kesimpulan mempergunakan logika deduktif. Pelaksanaan PTSL di Kota Cirebon memenuhi Kota lengkap yang dimana menjadi urutan kedua di Provinsi Jawa Barat. Adapun tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan tanah memiliki faktor-faktor pendukung. Upaya yang dilakukan guna mencapai tingkat keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Cirebon yakni menambah Pelaksana petugas PTSL, memberikan patok pada batas tanah, membuat jaringan komunikasi kepada pihak kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga.Kata kunci: keberhasilan; pendaftaran tanah sistematis lengkap AbstractComplete Systematic Land Registration is one of the efforts echoed by the government in order to achieve success of land data collection throughout Indonesia. The purpose of this study is to determine the success rate of the implementation of Complete Systematic Land Registration in the City of Cirebon, and the efforts made to achieve the level of success of Complete Systematic Land Registration in the City of Cirebon. The research method used is empirical juridical law research, analyzed qualitatively and conclusions are drawn using deductive logic. The implementation of PTSL in Cirebon City meets the complete city which is second in West Java Province. The success rate towards the implementation of the land has supporting factors. Efforts made to achieve the success rate of Complete Systematic Land Registration in Cirebon City are to increase the Implementation of PTSL officers, provide a patok at the land boundary, create a communication network to the village, Rukun Tetangga and Rukun Warga.Keywords: success;  complete systematic land registrationAbstrakPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap salah satu upaya yang digaungkan pemerintah guna mencapai keberhasilan pendataan tanah di seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Cirebon, dan upaya yang dilakukan guna mencapai tingkat keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Cirebon. Dipergunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dianalisis secara kualitatif kemudian pengambilan kesimpulan mempergunakan logika deduktif. Pelaksanaan PTSL di Kota Cirebon memenuhi Kota lengkap yang dimana menjadi urutan kedua di Provinsi Jawa Barat. Adapun tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan tanah memiliki faktor-faktor pendukung. Upaya yang dilakukan guna mencapai tingkat keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Cirebon yakni menambah Pelaksana petugas PTSL, memberikan patok pada batas tanah, membuat jaringan komunikasi kepada pihak kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga.Kata kunci: keberhasilan; pendaftaran tanah sistematis lengkap Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42375 10.14710/nts.v16i2.42375 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 1070-1081 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42375/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46046 2023-04-06T21:09:21Z notarius:LIT

Prosedur Eksekusi Objek Lelang Hak Tanggungan Dimana Objek Masih Dikuasai Pihak Lain Hidayah, Hikmah Nurul Badriyah, Siti Malikhatun Hukum Jaminan Execution; Auction; Civil Cases Civil cases arise from a hindrance relationship in which the debtor's performance obligations and the creditor's right to performance will be without hindrance if each party fulfills its obligations. Execution is an attempt by a creditor to realize his rights by force because the debtor does not fulfill his obligations voluntarily. The definition above the purpose of writing this law is to find out how the legal protection given to the auction winner for the auction object which is still controlled by another party, along with the execution procedure and the obstacles it encounters. Procedure for legal protection that can be given to auction subjects, first the winner of the auction submits a request for vacant execution at the Semarang District Court, then the Chairperson of the Semarang District Court gives Aanmaning to carry out voluntary vacating, if it has not been heeded then Aanmaning will be carried out again so that he will be executed heeding the warning from the Chairman Semarang District Court, then if the person executed continues to control the auction item, the Chief Justice will order a bailiff to vacate.Keywords: Execution; Auction; Civil CasesAbstrakPerkara perdata timbul dari suatu hubungan perintangan dimana debitur memiliki memiiki kewajiban untuk mendapatkan prestasi dan kreditur berhak terhadap prestasi, akan tanpa hambatan jika seluruh pihak melakukan pemenuhan kewajiban yang mengenainya. Eksekusi menjadi usaha kreditor menjadikan hak secara paksa menjadi nyata sebab kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh debitor secara sukarela. Definisi diatas tujuan penulisan hukum ini adalah guna melihat bagaimana pemenang lelang dilindungi oleh hukum atas objek lelang yang masih dikuasai pihak lain, berikut prosedur eksekusinya serta hambatan-hambatan yang ditemuinya. Prosedur Perlindungan hukum yang dapat diperoleh subjek lelang, terlebih dahulu pemenang lelang melakukan pengajuan di Pengadilan Negeri Semarang terkait permohonan eksekusi pengosongan, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Semarang  memberikan Aanmaning untuk melakukan pengosongan secara sukarela, bilamana  belum diindahkan maka akan dilakukan Aanmaning lagi supaya tereksekusi mengindahkan teguran dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, maka bila tereksekusi masih terus menguasai barang lelang Ketua Pengadilan akan memerintahkan seorang juru sita untuk melakukan pengosongan.Kata Kunci : Ekskusi; Lelang; Perkara Perdata Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46046 10.14710/nts.v15i1.46046 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 350-364 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46046/21410 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28904 2020-03-09T09:11:46Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28998 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERBANKAN INDONESIA Sudarto, Sudarto Santoso, Budi AbstractThe main activity of a bank is lending. Credit provided by banks needs to be secured, without bank security it is difficult to evade risks arising as a result of debtor underachievement. Before the bank approves the loan application from the debtor, the bank will first conduct an economic and legal analysis. The formulation of the problem in this study are: 1) How is the resolution of problem loans in Indonesian Banking? 2) What constraints are faced in the settlement of problem loans in Indonesian Banking. The research method to be used, research specifications, types and sources of library materials, journals and analyzed are then matched with existing theories or scientific studies. The results of the study: 1) Settlement of lending to banks has been carried out in accordance with applicable procedures and regulations with sound lending guidelines. Settlement of non-performing loans using peaceful settlement of loans, namely through rescheduling, resonditioning, and restructuring. 2) Obstacles to settlement of bad debts are bad intentions from the debtor, lack of awareness of the debtor in completing the loan facility, Inaccurate debtor in repaying the debt resulting in a long settlement, the burden borne by the debtor is greater. Keywords: banking; credit; non-performing loans. Abstrak Kegiatan utama bank adalah pemberian kredit. Kredit yang diberikan bank perlu diamankan, tanpa pengamanan bank sulit untuk mengelak risiko yang timbul sebagai akibat dari tidak berprestasinya debitur. Sebelum bank menyetujui permohonan kredit dari debitur, bank akan melakukan analisis terlebih dahulu secara ekonomis dan yuridis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada Perbankan Indonesia? 2) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah pada Perbankan Indonesia. Metode penelitian yang akan digunakan, spesifikasi penelitian, jenis-jenis dan sumber bahan pustaka, jurnal-jurnal serta dianalisis kemudian dicocokan dengan teori atau kajian ilmiah yang sudah ada. Hasil penelitian : 1) Penyelesaian pemberian kredit pada Perbankan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan pedoman pemberian kredit yang sehat. Penyelesaian kredit bermasalah dengan mempergunakan penyelesaian kredit secara damai yaitu melalui rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan), restructuring (penataan). 2) Kendala penyelesaian kredit macet ini adalah itikad tidak baik dari debitor, kurang kesadaran debitor dalam menyelesaikan fasilitas pinjamannya, Ketidak tepatnya debitor dalam membayar kembali hutangnya mengakibatkan penyelesaian menjadi lama, beban yang di tanggung debitor semakin besar. Kata kunci:  perbankan; perkreditan; kredit bermasalah. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-03-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28998 10.14710/nts.v12i2.28998 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 591-607 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28998/16767 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41612 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Penanganan Konflik Hubungan Industrial yang Terjadi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Penanganan Konflik Hubungan Industrial yang Terjadi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nugrahela, Aisha Rifki Silviana, Ana Hukum Perburuhan mediation; employment; industrial relations Hukum Perburuhan mediation; employment; industrial relations AbstractTermination of Employment Relations (PHK) is a problem that is highlighted by the current government. This study aims to analyze the problems and settlement of industrial relations of PT PT. Jawa Peni with employees through mediation at the Semarang City Manpower Service and also to find out the obstacles experienced by the mediator, as well as the methods used by the mediator to overcome these obstacles. The method used in this study is an empirical juridical method. The specification of the research that uses is analytical descriptive. The method in data collection is by using primary data and secondary dataa. The results of the study indicate that The employees ask for their severance pay in accordance with the years of service at the company PT. Jawa Peni. Both parties receive a recommendation from the industrial relations mediator of the Semarang City Manpower Office with a request from the company to pay severance pay for workers in three times installments, and provide awareness to all parties to understand the applicable regulations, mediators provide opportunities for employers and workers to consult on industrial relations, consolidate with companies and workers, empower workers/labor unions, conduct guidance on company regulations and work agreements together.Keywords: mediation; employment; industrial relationsAbstrakPemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi masalah yang disorot oleh pemerintah saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah dan penyelesaian hubungan industrial PT. Jawa Peni dengan karyawan melalui cara mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dan juga untuk mengetahui kendala yang dialami oleh mediator, serta cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi dalam riset ini menggunakan deskriptif analitis. Metode dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak karyawan meminta hak pesangonnya sesuai dengan masa kerja di perusahaan PT. Jawa Peni. Kedua belah pihak menerima anjuran dari mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dengan permintaan dari perusahaan akan mencicil pembayaran pesangon untuk pekerja yang dicicil dalam 3 kali pembayaran, memberikan kesadaran pada semua pihak untuk memahami peraturan-peraturan yang berlaku, mediator memberikan waktu kepada kedua belah pihak yaitu pengusaha dan pekerja untuk berkonsultasi mengenai hubungan industrial, mengadakan konsolidasi dengan perusahaan dan pekerja, melakukan pemberdayaan terhadap serikat pekerja/buruh, melakukan pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja Bersama.Kata kunci: mediasi; ketenagakerjaan; hubungan industrial AbstractTermination of Employment Relations (PHK) is a problem that is highlighted by the current government. This study aims to analyze the problems and settlement of industrial relations of PT PT. Jawa Peni with employees through mediation at the Semarang City Manpower Service and also to find out the obstacles experienced by the mediator, as well as the methods used by the mediator to overcome these obstacles. The method used in this study is an empirical juridical method. The specification of the research that uses is analytical descriptive. The method in data collection is by using primary data and secondary dataa. The results of the study indicate that The employees ask for their severance pay in accordance with the years of service at the company PT. Jawa Peni. Both parties receive a recommendation from the industrial relations mediator of the Semarang City Manpower Office with a request from the company to pay severance pay for workers in three times installments, and provide awareness to all parties to understand the applicable regulations, mediators provide opportunities for employers and workers to consult on industrial relations, consolidate with companies and workers, empower workers/labor unions, conduct guidance on company regulations and work agreements together. Keywords: mediation; employment; industrial relationsAbstrakPemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi masalah yang disorot oleh pemerintah saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah dan penyelesaian hubungan industrial PT. Jawa Peni dengan karyawan melalui cara mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dan juga untuk mengetahui kendala yang dialami oleh mediator, serta cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi dalam riset ini menggunakan deskriptif analitis. Metode dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak karyawan meminta hak pesangonnya sesuai dengan masa kerja di perusahaan PT. Jawa Peni. Kedua belah pihak menerima anjuran dari mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dengan permintaan dari perusahaan akan mencicil pembayaran pesangon untuk pekerja yang dicicil dalam 3 kali pembayaran, memberikan kesadaran pada semua pihak untuk memahami peraturan-peraturan yang berlaku, mediator memberikan waktu kepada kedua belah pihak yaitu pengusaha dan pekerja untuk berkonsultasi mengenai hubungan industrial, mengadakan konsolidasi dengan perusahaan dan pekerja, melakukan pemberdayaan terhadap serikat pekerja/buruh, melakukan pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja Bersama.Kata kunci: mediasi; ketenagakerjaan; hubungan industrial Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41612 10.14710/nts.v16i3.41612 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1605-1696 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41612/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/41612/9251 Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38831 2021-06-16T16:49:22Z notarius:LIT

Analisis Dampak Hukum Penerapan Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Maksimal Lima Bidang Candra, Bananda Janu Handoko, Widhi Lumbanraja, Anggita Doramia Abstract Land in general has an important role in social life, especially in Jepara City, therefore the land is often used by the people of Jepara to develop their business in the furniture sector for furniture companies in Jepara. There are regulations on limiting land rights to a maximum of 5 plots, so the company Jepara is affected by these restrictions, and the authors examine whether the regulations regarding these restrictions are ideal for furniture companies in Jepara. In discussing this problem the author uses the empirical juridical research method and in this study the author finds that there are positive and negative impacts of limiting the land to a maximum of 5 fields and legal consequences for the Jepara company, namely the positive impact is the absence of monopoly by furniture companies in Jepara, but the negative With the limitation, furniture entrepreneurs are hampered in developing their business. Keywords: Land Rights; UUPA; Land Policy. Abstrak Tanah pada umumnya memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, khususnya di Kota Jepara, maka dari itu tanah sering kali dijadikan oleh masyarakat Jepara untuk mengembangkan usahanya dalam bidang Meubel. Bagi perusahaan meubel di Jepara adanya peraturan tentang pembatasan hak atas tanah maksimal 5 bidang, membuat perusahaan di Jepara terkena dampak dari pembatasan tersebut, dan dalam tuisan ini penulis meneliti apakah peraturan mengenai pembatasan tersebut apakah sudah ideal untuk perusahaan meubel di Jepara. Dalam membahas permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan dalam penelitian ini penulis mendapatkan ada dampak positif maupun negatif dari pembatasan tanah maksimal 5 bidang tersebut dan berakibat hokum bagi perusahaan jepara, yakni dampak positifnya adalah tidak adanya monopoli oleh perusahaan meubel di Jepara, namun negatifnya dengan adanya pembatasan para pengusaha meubel jadi terhambat dalam melakukan pengembangan usahanya. Kata Kunci : Hak Atas Tanah; UUPA; Kebijakan di Bidang Pertanahan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-05-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38831 10.14710/nts.v14i1.38831 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 106 -118 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38831/19497 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/51556 2025-04-25T01:43:28Z notarius:LIT

Pertanggungjawaban Lurah Selaku PPATS Terhadap Kelalaian Dalam Pembuatan SKJB Tanah Kawasan Hutan Pertanggungjawaban Lurah Selaku PPATS Terhadap Kelalaian Dalam Pembuatan SKJB Tanah Kawasan Hutan Amal, Ichlasul Yunanto, Yunanto Agraria Pertanggungjawaban, PPATS, SKJB, Kawasan Hutan PPATS Accountability; PPAT; SKJB; Forest Area Kepala Desa/Lurah untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Lurah selaku PPATS berwenang untuk melayani masyarakat, memberikan kepastian dalam bentuk SKJB tanah. Tujuan dari penulisan adalah guna mengidentifikasi pertanggungjawaban Lurah selaku PPATS terhadap kelalaian dalam pembuatan SKJB tanah kawasan hutan. Penelitian menggunakan tipe penelitian doktrinal yakni penelitian yang memfokuskan kepada konsepsi hukum dilihat selaku seperangkat peraturan perundangan-undangan yang tersusun sistematis menurut tata urutan dengan ciri khas berupa harmonisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwanya tanggungjawab Lurah selaku PPATS terhadap SKJB yang objeknya berada dalam kawasan hutan menunjukkan bahwa surat keterangan jual beli tanah dibuat oleh Lurah selaku PPATS merupakan surat keterangan yang cacat hukum dan atas kelalaiannya dapat dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya, berupa pertanggungjawaban administrasi, pidana mauapun perdata. Dikarenakan kelalaian tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak pembeli. ABSTRACTLurah or camat to do good deeds in areas where PPAT is scarce. As PPATS, the Lurah has the authority to serve the community by providing security in the form of a land SKJB. The purpose of this paper is to identify the Lurah as PPATS who were negligent in the creation of the SKJB Forest Area land. The study makes use of doctrinal research, specifically study concentrated on the concept of law as a set of regulations and laws arranged systematically according to sequence with function of harmonization. The study's findings indicate that the Lurah's certificate of sale and purchase of land is legally flawed, and he may face sanctions as accountability for his actions in the form of administrative, criminal, or civil liability.Keywords: Accountability; PPAT; SKJB; Forest AreaABSTRAKLurah atau camat  melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Lurah selaku PPATS berwenang untuk melayani masyarakat, memberikan kepastian dalam bentuk SKJB tanah. Tujuan dari penulisan adalah guna mengidentifikasi pertanggungjawaban Lurah selaku PPATS terhadap kelalaian dalam pembuatan SKJB tanah kawasan hutan. Penelitian menggunakan tipe penelitian doktrinal yakni penelitian yang memfokuskan kepada konsepsi hukum dilihat selaku seperangkat peraturan perundangan-undangan yang tersusun sistematis menurut tata urutan dengan ciri khas berupa harmonisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat keterangan jual beli tanah oleh Lurah merupakan surat keterangan yang cacat hukum dan atas kelalaiannya dapat dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya, berupa pertanggungjawaban administrasi, pidana mau pun perdata.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; PPATS; SKJB; Kawasan Hutan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/51556 10.14710/nts.v18i1.51556 Notarius; Vol 18, No 1 (2025): Notarius; 38-56 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/51556/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5702 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DEBITORNYA MENGADAKAN PERJANJIAN KAWIN (Studi Kasus Macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Semarang Pattimura) Prasasti, Ken Dalam praktek perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan memakai hak tanggungan atau fidusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Semarang Pattimura yang awalnya sederhana mengalami kompleksitas ketika debitor mengadakan perjanjian kawin dengan istrinya. Hal ini menjadi hambatan tersendiri apabila kredit tersebut mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran yang disebabkan debitor meninggal dunia. Masalah yang dirumuskan yaitu pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Semarang Pattimura yang debitornya mengadakan perjanjian kawin; penyelesaian hukumnya apabila dalam penjualan jaminan hak tanggungan terdapat sisa hasil penjualan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh, pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Semarang Pattimura yang debitornya mengadakan perjanjian kawin, yaitu tahap pengajuan permohonan kredit; peninjauan ke lapangan; pembuatan surat penawaran putusan kredit; penandatanganan perjanjian kredit hanya oleh debitor (tidak mengikutsertakan istri sebagai pihak yang berhutang); proses pengikatan jaminan. Penyelesaian hukum apabila penjualan hak tanggungan memiliki sisa penjualan adalah dengan menentukan siapa ahli waris dari debitor yaitu istri dari debitor karena perjanjian kawin yang di adakan oleh keduanya tidak meniadakan hak mewaris sang istri. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5702 10.14710/nts.v4i1.5702 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 28 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37605 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta PT Metro Hotel Internasional Semarang (Studi Putusan:43PK/Pdt.Sus-HKI/2017) Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta PT Metro Hotel Internasional Semarang (Studi Putusan:43PK/Pdt.Sus-HKI/2017) Fauziah, Sifa Santoso, Budi HaKI putusan; mahkamah agung; hak cipta HAKI putusan; mahkamah agung; hak cipta AbstractInter Sprot Marketing Company (ISM Company) filed a lawsuit at the Semarang Commercial Court. At the judicial review level, the Panel of Judges at the Supreme Court stated that the Defendant was proven to have committed an illegal act in the form of copyright. There needs to be a juridical study of the judges' considerations in adjudicating copyright cases between ISM Company and Metro Hotel Internasional Semarang Company at the Judicial Review level. The approach method that will be used by the writer is normative juridical and comparative study. The results of the discussion of the problem are 1) The basis for the consideration of the Supreme Court Council on the Judicial Review Decision is in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, because world broadcasts are included in the category of cinematographic works, so they are automatically protected by copyright. 2) The World Cup broadcast is a cinematographic work based on Article 40 paragraph (1) letter m of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.Keywords: decision; supreme court; copyrightAbstrakPT Inter Sprot Marketing (PT ISM) mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Semarang. Pada tingkat Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Tergugat terbukti sudah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta Perlu adanya kajian yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam mengadili perkara pelanggaran hak cipta antara PT ISM dengan PT Metro Hotel Internasional Semarang pada tingkat PK. Metode pendekatan yang akan digunakan Peneliti adalah pendekatan yuridis normative dan studi komparatif. Hasil pembahasan permasalahan adalah 1) Dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali dinilai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena tayangan siaran piala dunia masuk dalam kategori karya sinematografi, sehingga secara otomatis dilindungi oleh hak cipta. 2) Tayangan siaran Piala Dunia merupakan karya sinematografi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Kata kunci: putusan; mahkamah agung; hak cipta AbstractInter Sprot Marketing Company (ISM Company) filed a lawsuit at the Semarang Commercial Court. At the judicial review level, the Panel of Judges at the Supreme Court stated that the Defendant was proven to have committed an illegal act in the form of copyright. There needs to be a juridical study of the judges' considerations in adjudicating copyright cases between ISM Company and Metro Hotel Internasional Semarang Company at the Judicial Review level. The approach method that will be used by the writer is normative juridical and comparative study. The results of the discussion of the problem are 1) The basis for the consideration of the Supreme Court Council on the Judicial Review Decision is in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, because world broadcasts are included in the category of cinematographic works, so they are automatically protected by copyright. 2) The World Cup broadcast is a cinematographic work based on Article 40 paragraph (1) letter m of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.Keywords: decision; supreme court; copyrightAbstrakPT Inter Sprot Marketing (PT ISM) mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Semarang. Pada tingkat Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Tergugat terbukti sudah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta Perlu adanya kajian yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam mengadili perkara pelanggaran hak cipta antara PT ISM dengan PT Metro Hotel Internasional Semarang pada tingkat PK. Metode pendekatan yang akan digunakan Peneliti adalah pendekatan yuridis normative dan studi komparatif. Hasil pembahasan permasalahan adalah 1) Dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali dinilai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena tayangan siaran piala dunia masuk dalam kategori karya sinematografi, sehingga secara otomatis dilindungi oleh hak cipta. 2) Tayangan siaran Piala Dunia merupakan karya sinematografi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Kata kunci: putusan; mahkamah agung; hak cipta Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37605 10.14710/nts.v15i2.37605 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 771-784 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37605/pdf Copyright (c) 2022 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29143 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

SUBTANSI PERJANJIAN KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Valencia Granetta, Vio Yunanto, Yunanto AbstractMarriage agreement is the one of most crucial agreements in Indonesia. Themarriage agreement in Regulation Number 1 of 1974 concerning Marriage is stipulated that a marriage agreement must be made before marriage. However, with the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, the marriage agreement can be executed after marriage is legalized or made during the marriage.however, in the Regulation Number 1 of 1974 concerning Marriage or the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 doesn,t assign about content of the marriage agreement. the Regulation Number 1 of 1974 Concerning Marriage only warn that marriage agreement couldn,t beauthorized by the law if break the law, religion, and decency.whereas about what have to listed in the marriage agreement haven’t regulated yet. This is making a big question and confusing for the person who made the prenuptial or postnuptial agreement. Then, based on the valid regulation, marriage agreement can be establish about every deals (not only for field of wealth property) provided that not break the law, regulation, and decency. Keywords : marriage agreement; marriage property. Abstrak Perjanjian kawin merupakan salah satu perjanjian yang paling krusial di Indonesia. Perjanjian kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 maka perjanjian kawin dapat dilaksanakan setelah perkawinan disahkan atau dibuat selama perkawinan berlangsung. Namun, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang  Perkawinan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak mengatur mengenai isi dari perjanjian kawin tersebut. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya mengatur bahwa perjanjian tidak dapat disahkan apabila melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Sedangkan mengenai apa yang harus tercantum dalam perjanjian kawin tidak diatur. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi berbagai pihak, baik bagi para pihak pelaku perjanjian kawin maupun notaris. Sehingga berdasarkan Undang-undang yang berlaku, perjanjian kawin dapat memuat mengenai segala kesepakatan (tidak hanya dalam lapangan harta kekayaan) asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan Kata kunci : perjanjian kawin; harta kekayaan perkawinan. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-12-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29143 10.14710/nts.v12i2.29143 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 995-1003 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29143/16801 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41904 2024-04-29T23:58:00Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Motif Batik Grombyang Khas Kabupaten Pemalang Perlindungan Hukum Motif Batik Grombyang Khas Kabupaten Pemalang Setiaji, Dede Alvin Silviana, Ana Hukum Hak Cipta legal protection; industrial design; copyright Hukum Hak Cipta legal protection; industrial design; copyright AbstractGrombyang batik motifs are closely related to intellectual property, because Grombyang batik motifs are works created by humans through their intellectual power and obtain economic results from these creations. This research method uses a qualitative approach with empirical juridical research types. The results showed that The Grombyang batik motif can be legally protected from the Industrial Design Law Number 31 of 2000 by applying for registration because it is included in the two or three dimensional work category that is an industrial commodity product or also included in the Copyright Act Number 28 of 2014 namely the right The moral is automatically inherent in the eternal self of its creator. Pemalang Regency Government is less than optimal in providing legal protection for Grombyang batik motifs. The conclusion of the research is Grombyang batik motifs can be registered and carried out legal protection by applying for the registration of Industrial Designs and recording of Copyright. The role of the Pemalang Regency Government is less than optimal in terms of protecting the Grombyang batik motif, there is no clear regulation that regulates, the government is less active in conducting socialization as well as the limited human resources and budget of the government.Keywords: legal protection; industrial design; copyrightAbstrakMotif batik Grombyang erat kaitannya dengan kekayaan intelektual, sebab motif batik Grombyang merupakan karya yang diciptakan oleh manusia melalui daya intelektualnya dan memperoleh hasil secara ekonomis dari ciptaannya tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif batik Grombyang dapat dilakukan perlindungan hukum dari Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 dengan cara permohonan pendaftaran karena masuk dalam kategori karya dua atau tiga dimensi yang menjadi produk komoditas industri maupun masuk juga dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yakni hak Moral yang otomatis melekat abadi kepada diri penciptanya. Pemerintah Kabupaten Pemalang kurang maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap motif batik Grombyang.. Simpulan penelitian bahwa Motif batik Grombyang dapat didaftarkan dan dilakukan perlindungan hukum dengan cara permohonan pendaftaran Desain Industri maupun pencatatan Hak Cipta. Peran Pemerintah Kabupaten Pemalang kurang maksimal dalam hal melindungi motif batik Grombyang, belum adanya Perda yang mengatur secara jelas, pemerintah kurang aktif dalam melakukan sosialisasi serta terbatasanya SDM dan anggaran yang dimiliki pemerintah.Kata kunci: perlindungan hukum; desain industri; hak cipta AbstractGrombyang batik motifs are closely related to intellectual property, because Grombyang batik motifs are works created by humans through their intellectual power and obtain economic results from these creations. This research method uses a qualitative approach with empirical juridical research types. The results showed that The Grombyang batik motif can be legally protected from the Industrial Design Law Number 31 of 2000 by applying for registration because it is included in the two or three dimensional work category that is an industrial commodity product or also included in the Copyright Act Number 28 of 2014 namely the right The moral is automatically inherent in the eternal self of its creator. Pemalang Regency Government is less than optimal in providing legal protection for Grombyang batik motifs. The conclusion of the research is Grombyang batik motifs can be registered and carried out legal protection by applying for the registration of Industrial Designs and recording of Copyright. The role of the Pemalang Regency Government is less than optimal in terms of protecting the Grombyang batik motif, there is no clear regulation that regulates, the government is less active in conducting socialization as well as the limited human resources and budget of the government.Keywords: legal protection; industrial design; copyrightAbstrakMotif batik Grombyang erat kaitannya dengan kekayaan intelektual, sebab motif batik Grombyang merupakan karya yang diciptakan oleh manusia melalui daya intelektualnya dan memperoleh hasil secara ekonomis dari ciptaannya tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif batik Grombyang dapat dilakukan perlindungan hukum dari Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 dengan cara permohonan pendaftaran karena masuk dalam kategori karya dua atau tiga dimensi yang menjadi produk komoditas industri maupun masuk juga dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yakni hak Moral yang otomatis melekat abadi kepada diri penciptanya. Pemerintah Kabupaten Pemalang kurang maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap motif batik Grombyang.. Simpulan penelitian bahwa Motif batik Grombyang dapat didaftarkan dan dilakukan perlindungan hukum dengan cara permohonan pendaftaran Desain Industri maupun pencatatan Hak Cipta. Peran Pemerintah Kabupaten Pemalang kurang maksimal dalam hal melindungi motif batik Grombyang, belum adanya Perda yang mengatur secara jelas, pemerintah kurang aktif dalam melakukan sosialisasi serta terbatasanya SDM dan anggaran yang dimiliki pemerintah.Kata kunci: perlindungan hukum; desain industri; hak cipta Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41904 10.14710/nts.v17i1.41904 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 370-390 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41904/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48297 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Rekonstruksi Sistem Validasi BPHTB dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dikaji dari Perspektif Zakat Rekonstruksi Sistem Validasi BPHTB dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dikaji dari Perspektif Zakat Musyafah, Aisyah Ayu Putrijanti, Aju Hukum Agraria BPHTB; validasi; zakat Hukum Agraria BPHTB; validation; zakat AbstractBPHTB (Land and Building Rights Acquisition Fee) payments in Yogyakarta require validation from BPKAD (Regional Financial and Asset Management Agency). The validation process which takes a long time does not allow BPHTB payments to be carried out according to the provisions of the Regional Tax Law. The purpose of this study is to obtain a validation system scheme that allows BPHTB payments not to violate the provisions in the Regional Tax Law. This study uses an empirical juridical method with the qualitative analytical and descriptive nature of the study. The results of this study are the need to hold a BPHTB validation system reconstruction in the process of transferring land rights in Yogyakarta in order that the process of transferring land rights is not hampered and validation can run smoothly without having to contradict the provisions of the law. The assessment of the BPHTB validation system reconstruction was conducted by reflecting on the zakat payment system which was running well.Keywords: BPHTB; validation; zakatAbstrakPembayaran BPHTB di Kota Yogyakarta memerlukan validasi dari BPKAD karena bukti validasi ini kemudian menjadi syarat proses peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Proses validasi yang memakan waktu lama, tidak memungkinkan pembayaran BPHTB dilakukan sesuai ketentuan UU Pajak Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan skema sistem validasi yang memungkinkan pembayaran BPHTB tidak menyalahi ketentuan dalam UU Pajak Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analitis kualitatif dan sifat penelitian yang deskriptif. Hasil dari Penelitian ini adalah perlu diadakannya rekonstruksi sistem validasi BPHTB dalam proses peralihan hak atas tanah di Kota Yogyakarta agar proses peralihan hak atas tanah tidak terhambat dan validasi dapat berjalan lancar tanpa harus bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Pengkajian rekonstruksi sistem validasi BPHTB dilakukan berkaca dari sistem pembayaran zakat yang telah berjalan dengan baik.Kata kunci: BPHTB; validasi; zakat AbstractBPHTB (Land and Building Rights Acquisition Fee) payments in Yogyakarta require validation from BPKAD (Regional Financial and Asset Management Agency). The validation process which takes a long time does not allow BPHTB payments to be carried out according to the provisions of the Regional Tax Law. The purpose of this study is to obtain a validation system scheme that allows BPHTB payments not to violate the provisions in the Regional Tax Law. This study uses an empirical juridical method with the qualitative analytical and descriptive nature of the study. The results of this study are the need to hold a BPHTB validation system reconstruction in the process of transferring land rights in Yogyakarta in order that the process of transferring land rights is not hampered and validation can run smoothly without having to contradict the provisions of the law. The assessment of the BPHTB validation system reconstruction was conducted by reflecting on the zakat payment system which was running well.Keywords: BPHTB; validation; zakatAbstrakPembayaran BPHTB di Kota Yogyakarta memerlukan validasi dari BPKAD karena bukti validasi ini kemudian menjadi syarat proses peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Proses validasi yang memakan waktu lama, tidak memungkinkan pembayaran BPHTB dilakukan sesuai ketentuan UU Pajak Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan skema sistem validasi yang memungkinkan pembayaran BPHTB tidak menyalahi ketentuan dalam UU Pajak Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analitis kualitatif dan sifat penelitian yang deskriptif. Hasil dari Penelitian ini adalah perlu diadakannya rekonstruksi sistem validasi BPHTB dalam proses peralihan hak atas tanah di Kota Yogyakarta agar proses peralihan hak atas tanah tidak terhambat dan validasi dapat berjalan lancar tanpa harus bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Pengkajian rekonstruksi sistem validasi BPHTB dilakukan berkaca dari sistem pembayaran zakat yang telah berjalan dengan baik.Kata kunci: BPHTB; validasi; zakat Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/48297 10.14710/nts.v15i2.48297 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 1083-1099 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/48297/pdf Copyright (c) 2022 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30326 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

TINJAUAN YURIDIS PROSES PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Yuliasari, Arviana Yunanto, Yunanto Lumbanraja, Anggita Doramia PT Federal Internasional Finance (FIFGROUP) Cibubur branch in the Process, often the rules made and agreed by both parties do not meet and not in accordance with the agreement, either because of negligence. In addition, customers usually do not read and understand the contents of standard agreements (standard contracts) that have been made by finance companies. The purpose of this research is to find out things related to the consumer financing agreement process with the applicable rules. The research methods used in this study are Normative Juridical and Empirical Juridical. The results of the study are that in the process, the consumer financing agreement has fulfilled the legal requirements of the agreement. The obstacles that arise in the process of consumer financing agreements can come from PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cibubur Branch as a creditor and consumer as a debtor. This agreement based on the Civil Code (Civil Code), Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, and Financial Services Authority Regulation Number 29 / POJK.05 / 2014 concerning Company Business Administration Financing, Government Regulation Number 21 of 2015 concerning Procedures for Registration of Fiduciary Guarantees and Financing by this decree can find out matters relating to the implementation of consumer financing agreements with applicable regulations. Keywords: consumer financing agreement; fiduciary; default AbstrakPT Federal Internasional Finance (FIFGROUP) cabang Cibubur dalam Prosesnya, seringkali aturan yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan perjanjian, baik karena kelalaian. Selain itu, biasanya nasabah tidak membaca dan memahami isi perjanjian baku (standard contract) yang telah dibuat oleh perusahaan pembiayaan. Tujuan penelitian dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Proses perjanjian pembiayaan konsumen dengan aturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Yuridis empiris. Penulis menemui bahwa dalam proses perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Oleh karena itu, Proses perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur telah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, diantaranya KUHPerdata, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Hambatan yang timbul dalam proses perjanjian pembiayaan konsumen bisa berasal dari PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Cibubur sebagai kreditur maupun konsumen sebagai debitur. Kata kunci :  perjanjian pembiayaan konsumen; fidusia; wanprestasi                 Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30326 10.14710/nts.v13i1.30326 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 224-239 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30326/17231 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/49883 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Pada Seni Tradisional Langgam Jawa Wulandari, Keksi Aidi, Zil Hukum HaKI Traditional Arts; Javanese Style. ABSTRACTLanggam Jawa is the result of traditional Indonesian folk culture and becomes the common ownership of the Indonesian people and correlated with this, the Copyright Law (UUHC) stipulates that the copyright of songs, dances, and other works of art in Indonesia is held by the state.  But it is not accompanied by a spirit of legal protection against it. This research is normative legal research, with a statutory approach, using primary and secondary legal materials. Carried out using qualitative analysis, with deductive reasoning. As a result of research on Langgam Jawa as a traditional artwork that has been going on for generations, the copyright protection of traditional works will be held by the state as regulated in Pasa1 10 paragraph 2 of the UUHC.Keywords: Traditional Arts; Javanese Style.ABSTRAKLanggam Jawa ialah hasil kultur tradisional rakyat Indonesia dan menjadi kepemilikan bersama masyarakat Indonesia dan berkorelasi dengan hal tersebut, Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) menetapkan hak cipta lagu, tari, dan karya seni lainnya yang ada di Indonesia dipegang oleh negara.  Namun tak diiringi dengan spirit proteksi hukum terhadapnya. Riset ini ialah riset hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, memakai bahan hukum primer dan sekunder. Dilaksanakan dengan memakai analisis kualitatif, dengan penalaran deduktif. Hasil riset Langgam Jawa sebagai karya seni tradisional yang sudah berlangsung turun temurun, maka proteksi Hak Cipta atas karya tradisional akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasa1 10 ayat 2 UUHC. Dalam rangka mengembangkan Langgam Jawa dibutuhkan peran masyarakat dan seniman untuk memakai Langgam Jawa dalam segala aktivitas.Kata Kunci: Kesenian Tradisional; Langgam Jawa. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/49883 10.14710/vol%viss%ipp81-97 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 749-761 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/49883/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43788 2023-04-07T09:39:02Z notarius:LIT

Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional Muliasari, Ruri Suci Santoso, Budi Irawati, Irawati Hukum Merek violation; good faith; international famous brand Hukum Merek pelanggaran; itikad baik; merek terkenal internasional. The analysis of the Supreme Court Decision Number:789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 concerning Famous International Brand the urgency of the principle of good faith and Legal Effects on the Supreme Court Decision. This juridical normative research used a case approach as it conceptualized the law as written in legislation by analyzing the Supreme Court Decision. Based on the specification, this research is descriptive-analytical. It used secondary data. The Urgency of Good Faith Principle Based on the principle of First To File System, which describes only brands that have good faith and those registered have legal protection. In the case of the LOIS brand, a breach of good faith IS an act that deeply misleads the customer. Based on the evidence presented by PT Intigarmindo Persada before the trial, it was quite convincing that PT Intigarmindo Persada was the party entitled to the LOIS brand. Therefore, at the trial at the final stage, all the material for the lawsuit from PT Intigarmindo Persada was accepted by the Panel of Judges so that Agus Salim was declared defeated and had to bear all the consequences of his fraudulent acts.Keywords: violation; good faith; international famous brandAbstrakAnalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor:789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Pelanggaran Merek Internasional Terkenal, membahas mengenai Urgensi prinsip itikad baik dan Akibat Hukum. Jenis artikel yuridis normatif dengan pendekatan kasus, sebab artikel ini hendak mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan menganalisis Akibat Putusan Mahkamah Agung. Spesifikasi artikel ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder. Urgensi Prinsip Itikad Baik Berdasarkan prinsip First To File System, yang menjelaskan hanya merek yang beritikad baik dan yang terdaftar memiliki perlindungan hukum. Dalam kasus merek LOIS, pelanggaran itikad baik ADALAH tindakan yang sangat menyesatkan pelanggan. Berdasar pada beberapa bukti yang dihadirkan PT Intigarmindo Persada dipersidangan telah cukup meyakinkan bahwa PT Intigarmindo Persada merupakan pihak yang berhak atas merek LOIS. Sehingga pada sidang tahap akhir, semua materi gugatan dari PT Intigarmindo Persada. diterima oleh Majelis Hakim dan Agus Salim dinyatakan kalah serta wajib menanggung seluruh konsekuensi dari tindak kecurangan yang dilakukannya.Kata kunci : pelanggaran; itikad baik; merek terkenal internasional. The analysis of the Supreme Court Decision Number:789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 concerning Famous International Brand the urgency of the principle of good faith and Legal Effects on the Supreme Court Decision. This juridical normative research used a case approach as it conceptualized the law as written in legislation by analyzing the Supreme Court Decision. Based on the specification, this research is descriptive-analytical. It used secondary data. The Urgency of Good Faith Principle Based on the principle of First To File System, which describes only brands that have good faith and those registered have legal protection. In the case of the LOIS brand, a breach of good faith IS an act that deeply misleads the customer. Based on the evidence presented by PT Intigarmindo Persada before the trial, it was quite convincing that PT Intigarmindo Persada was the party entitled to the LOIS brand. Therefore, at the trial at the final stage, all the material for the lawsuit from PT Intigarmindo Persada was accepted by the Panel of Judges so that Agus Salim was declared defeated and had to bear all the consequences of his fraudulent acts.Keywords: violation; good faith; international famous brand AbstrakAnalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor:789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Pelanggaran Merek Internasional Terkenal, membahas mengenai Urgensi prinsip itikad baik dan Akibat Hukum. Jenis artikel yuridis normatif dengan pendekatan kasus, sebab artikel ini hendak mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan menganalisis Akibat Putusan Mahkamah Agung. Spesifikasi artikel ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder. Urgensi Prinsip Itikad Baik Berdasarkan prinsip First To File System, yang menjelaskan hanya merek yang beritikad baik dan yang terdaftar memiliki perlindungan hukum. Dalam kasus merek LOIS, pelanggaran itikad baik ADALAH tindakan yang sangat menyesatkan pelanggan. Berdasar pada beberapa bukti yang dihadirkan PT Intigarmindo Persada dipersidangan telah cukup meyakinkan bahwa PT Intigarmindo Persada merupakan pihak yang berhak atas merek LOIS. Sehingga pada sidang tahap akhir, semua materi gugatan dari PT Intigarmindo Persada. diterima oleh Majelis Hakim dan Agus Salim dinyatakan kalah serta wajib menanggung seluruh konsekuensi dari tindak kecurangan yang dilakukannya.Kata kunci : pelanggaran; itikad baik; merek terkenal internasional. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43788 10.14710/nts.v14i2.43788 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 972-589 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43788/20803 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/78030 2025-12-30T20:02:00Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dalam Penerbitan Sertipikat Berbasis Digital (Sertipikat Elektronik) Aritonng, Yehezkiel Frans Markus Busro, Achmad Notaris-PPAT; Akta PPAT Legal Protection; Issuance of Digital Certificates ABSTRACTThe new policy on electronic land certificates, regulated by Ministerial Regulation of ATR/BPN Number 1 of 2021, has generated both support and concern among the public. On one hand, electronic certificates represent an important step toward modernizing land administration by improving efficiency, transparency, and security. On the other hand, people remain worried about the guarantee of legal certainty and protection in a digital-based system. This study aims to analyze the implementation of electronic land certificates and their legal protection. Using a normative juridical method with descriptive qualitative data, the research concludes that electronic certificates strengthen land administration, while legal protection is provided through the Consumer Protection Law and the Personal Data Protection Law, though infrastructure and consistency need improvement.Keywords: Legal Protection; Issuance of Digital CertificatesABSTRAKKebijakan baru terkait sertipikat elektronik pada pendaftaran tanah, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipkat Elektronik menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sertipikat elektronik merupakan langkah yang tepat demi mewujudkan modernisasi di bidang pertanahan, namun di sisi lain masyarakat resah terhadap jaminan kepastian dan perlindungan hukum sertipikat elektronik yang berbasis digital tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi penerbitan sertipikat berbasis digital dan perlindungan sertipikat elektronik berbasis digital. Jenis penelitian ini adalah yuriidis normatif, dengan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan sertifikat tanah elektronik meningkatkan efisiensi, transparansi, keamanan, dan kepastian hukum dalam administrasi pertanahan. Perlindungan hukumnya dijamin melalui UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi, namun masih perlu penguatan infrastruktur dan konsistensi implementasi.Kata Kunci: Perlindungan hukum; Penerbitan Sertipikat Digital Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-12-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/78030 10.14710/nts.v18i4.78030 Notarius; Vol 18, No 4 (2025): Notarius; 1088-1106 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/78030/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23759 2020-04-17T13:24:44Z notarius:LIT

PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN MAKAM SUNAN MURIA Riyatno, Jagi Sukirno, Sukirno Horizontal conflict often occurs in people who have different interests. What often happens is a dispute over land ownership rights. But there are also conflicts in the form of tomb management disputes. As happened in the Tomb of Sunan Muria which is located in Colo Village, Dawe District, Kudus Regency. This study discusses how to settle cases before entering the judicial domain and after decisions from a number of levels of justice and whether the decision is in accordance with applicable regulations to the extent to which the local government acts on the case. This study uses a descriptive qualitative research method with a sociological juridical approach. Data collection is done by collecting data sources both primary and secondary data, which are adjusted to the research. The absence of enforcement of regulations on Cultural Heritage Objects. In each case, the court has not fully considered social factors and historical factors, it is seen that in terms of management of the object of the family dispute the caretaker is not involved at all. Keywords: Dispute Resolution, Management, Tomb of Sunan Muria  AbstrakKonflik horizontal sering terjadi pada masyarakat yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Yang sering terjadi ialah sengketa perselisihan kepemilikan hak atas tanah. Namun terdapat pula konflik yang berupa sengketa pengelolaan makam. Seperti yang terjadi pada Makam Sunan Muria yang terletak di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Penelitian ini membahas bagaimana penyelesaian kasus sebelum masuk pada ranah peradilan maupun setelah adanya putusan dari sejumlah tingkat peradilan.serta apakah putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku hingga sejauh mana PEMDA setempat bertindak atas kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan dilakukan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data  dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan penelitian. Belum adanya penegakan terhadap peraturan tentang Benda Cagar Budaya. Dalam setiap putusanya, pengadilan belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor sosial dan faktor historis, hal tersebut terlihat bahwa dalam hal pengelolaan atas objek sengketa pihak keluarga juru kunci sama sekali tidak dilibatkan.Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Pengelolaan, Makam Sunan Muria  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23759 10.14710/nts.v12i1.23759 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 12-22 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23759/15336 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41234 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Peran Notaris Dalam Antisipasi Perusahaan Pailit Di Era New Normal Peran Notaris Dalam Antisipasi Perusahaan Pailit Di Era New Normal Darusman, Alan Handoko, Widhi Notaris notary; anticipation; bankruptcy; new normal Hukum Perussahaan, Hukum Kepailitan, Notaris peran notaris; antisipasi; pailit; new normal AbstractThe Covid-19 pandemi period is a difficult time. One of the real impacts that our economy has become chaotic because many companies are facing the threat of bankruptcy due to the temporary inactivity of their businesses. The problems raised in this article how government policies deal with the threat of bankruptcy experienced by companies and what is the role of notaries in anticipating bankrupt companies in the new normal era. The writing of this article uses the normative juridical method, which is to examine the law from an internal perspective with the object of research being the applicable legal norms with secondary data collection techniques. The results of this article include: First, the government issued several policies that companies can implement to minimize the occurrence of bankruptcy such as tax relief, restructuring. Second, the role of Notary in preventing companies from going bankrupt in the new normal era is to provide input on restructuring by looking at the capabilities the debtor, the agreement that has been approved of the restructuring can be written down by the Notary in an Authentic Deed, especially the Deed of Relaas concerning the Restructuring of the Company usually stated in the Minutes of the GMS.Keywords: notary; anticipation; bankruptcy; new normalAbstrakMasa pandemi Covid-19 merupakan masa sulit dan berat yang harus dijalani dengan penuh perjuangan. Dampak nyata salah satunya perekonomian kita menjadi kacau balau karena banyak perusahaan-perusahaan mengalami ancaman kepailitan akibat tidak beroperasinya usaha mereka untuk sementara waktu. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani ancaman pailit yang dialami perusahaan di era new normal serta bagaimana peran notaris dalam mengantisipasi perusahaan pailit di era new normal. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian norma hukum yang berlaku dengan teknik pengumpulan dari data sekunder. Hasil dari artikel ini meliputi: Pertama, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk diterapkan oleh perusahaan agar meminimalisir terjadinya kepailitan seperti keringanan pembayaran pajak, restrukturisasi, dan lain sebagainya. Kedua, peran Notaris didalam mencegah perusahaan pailit di era new normal adalah dengan memberikan masukan mengenai restrukturisasi dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh debitor, kesepakatan yang telah disetujui didalam pelaksanaan restrukturisasi tersebut dapat dituangkan Notaris ke dalam Akta Autentik khususnya Akta Relaas mengenai restrukturisasi perusahaan yang biasanya dituangkan di dalam Berita Acara RUPS.Kata kunci: notaris; antisipasi; pailit; new normal Masa pandemi Covid-19 merupakan masa sulit dan berat yang harus dijalani dengan penuh perjuangan. Berbagai sektor dari kerugian yang nyata salah satunya perekonomian kitamenjadi kacau balau karena banyak mengeluarkan biaya tak terduga, perusahaan-perusahaan mengalami ancaman kepailitan akibat tidak beroperasinya usaha mereka untuk sementara waktu. Perjuangan dan perubahan yang nyata dapat dilakukan guna membangkitkan kembali kondisi kita di Era New Normal. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif,yaitu meneliti hukum dari perspektif internal denganobjek penelitian norma hukum yang berlaku dengan teknik pengumpulan dari data sekunder. Hasildari artikel ini meliputi: Pertama,Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dijadikan sebagaiuntuk dapat diterapkan oleh perusahaan untuk meminimalisir terjadinya kepailitan seperti keringanan pembayaran pajak, restrukturisasi, dan lain sebagainya. Kedua,peran Notaris di dalam mencegah perusahaan pailit di Era New Normal adalah dengan memberikan masukan mengenai restrukturisasi dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh debitor, kesepakatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan restrukturisasi tersebut dapat dituangkan Notaris ke dalam Akta Autentik khususnya Akta Relaas mengenai Restrukturisasi Perusahaan yang biasanya dituangkan di dalam Berita Acara RUPS. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41234 10.14710/nts.v16i1.41234 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 456-470 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41234/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31073 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERLANTAR ATAS HAK ANAK MENDAPATKAN JAMINAN KESEHATAN Khoirunnisa, Khoirunnisa Ratna, Edith Irawati, Irawati Street children is a child who spends most of his time to make money or wandering in the streets or other public places. Article 28 B of the 1945 Law states that the state guarantees every child to live, grow and develop and is entitled to protection from violence and discrimination. Children also have the right to obtain proper health services according to their physical and mental spiritual needs. This research uses a juridical-empirical legal approach (socio-legal research). Adequate child health services are guaranteed in article 8 of the Child Protection Act and Article 62 of Law number 39 of 1999 concerning Human Rights, both for children who have families and abandoned children without families. This study discusses how abandoned children who do not have an identity self and it is unknown who the family can get legal guarantees in terms of health insurance because in Article 34 paragraph (1) of the 1945 Law that the poor and neglected children are looked after by the state. Keyword : street children; protection ; health Abstrak Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Pasal 28 B Undang–undang 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskiminasi. Anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Artikelini menggunakan pendekatan hukum yuridis–empiris (sosio-legal research).Pelayanan kesehatan anak secara layak dijamin dalam pasal 8 Undang – undang Perlindungan anak maupun Pasal 62 Undang–undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, baik bagi anak yang memiliki keluarga maupun anak terlantar tanpa keluarga Artikelini membahas bagaimana anak terlantar yang tidak memiliki identitas diri dan tidak diketahui siapa keluarganta dapat memperoleh jaminan hukum dalam hal jaminan kesehatan karena dalam Pasal 34 ayat (1) Undang–undang 1945 bahwa fakir miskin dan anak–anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata kunci : anak jalanan; perlindungan; kesehatan. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31073 10.14710/nts.v13i2.31073 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 546-556 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31073/17432 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/49912 2024-12-31T08:23:00Z notarius:LIT

Tinjauan Hukum Penerapan Asuransi Jiwa pada Kredit Pemilikan Rumah di BCA Tinjauan Hukum Penerapan Asuransi Jiwa pada Kredit Pemilikan Rumah di BCA Masita, Nur Zhafira Silviana, Ana Hukum Asuransi life insurance; mortgage credit Kredit Perumahan life insurance; mortgage credit ABSTRACTThe public's increasing awareness of the importance of protecting themselves against potential risks has led to a surge in insurance users, especially among those obtaining bank loans. This research aims to analyze the implementation of life insurance in mortgage loans at PT. Bank Central Asia Tbk., and the legal implications if the insured person passes away before the loan is fully repaid. Employing a juridical-empirical approach, the study examines how laws operate within society. Findings reveal that life insurance transfers the risk of borrower death during the loan term from the bank to the insurance institution, acting as a guarantor. Consequently, life insurance serves as a risk mitigator in unforeseen circumstances, ensuring financial security for both the borrower and the lender.Keywords:  life insurance;  mortgage creditABSTRAKKesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini terlebih lagi bagi pihak yang mengambil kredit di bank. Tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan asuransi jiwa dalam pengambilan KPR di PT. Bank Central Asia Tbk. dan dampak hukum jika tertanggung meninggal sebelum KPR selesai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi jiwa digunakan untuk mentransfer risiko kematian debitur selama masa pinjaman, dimana risiko yang semula ditanggung bank dialihkan ke lembaga asuransi sebagai penjamin, sehingga asuransi jiwa berfungsi sebagai pemindah risiko dalam peristiwa yang tidak diinginkan.Kata kunci: asuransi jiwa; kredit pemilikan rumah ABSTRACTThe public's increasing awareness of the importance of protecting themselves against potential risks has led to a surge in insurance users, especially among those obtaining bank loans. This research aims to analyze the implementation of life insurance in mortgage loans at PT. Bank Central Asia Tbk., and the legal implications if the insured person passes away before the loan is fully repaid. Employing a juridical-empirical approach, the study examines how laws operate within society. Findings reveal that life insurance transfers the risk of borrower death during the loan term from the bank to the insurance institution, acting as a guarantor. Consequently, life insurance serves as a risk mitigator in unforeseen circumstances, ensuring financial security for both the borrower and the lender.Keywords:  life insurance;  mortgage creditABSTRAKKesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini terlebih lagi bagi pihak yang mengambil kredit di bank. Tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan asuransi jiwa dalam pengambilan KPR di PT. Bank Central Asia Tbk. dan dampak hukum jika tertanggung meninggal sebelum KPR selesai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi jiwa digunakan untuk mentransfer risiko kematian debitur selama masa pinjaman, dimana risiko yang semula ditanggung bank dialihkan ke lembaga asuransi sebagai penjamin, sehingga asuransi jiwa berfungsi sebagai pemindah risiko dalam peristiwa yang tidak diinginkan.Kata kunci: asuransi jiwa; kredit pemilikan rumah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/49912 10.14710/nts.v17i3.49912 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 1784-1800 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/49912/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41167 2023-09-06T07:00:41Z notarius:LIT

Keabsahan Akta Notaris yang Ditandatangani Penghadap Penderita Demensia Keabsahan Akta Notaris yang Ditandatangani Penghadap Penderita Demensia Hapsari, Bunga Jasmine Puji Putrijanti, Aju Notaris notary; appear; proficient; dementia. Notaris notary; appear; proficient; dementia. AbstractNotary is a public official who is authorized to make an authentic deed. In making an authentic deed, the Notary also has a role in identifying the parties who will make an authentic deed. One of the basic elements is the skill of the presenters. In practice, the Notary often meets the appearers who have entered the elderly phase and some of them have experienced dementia. The research method used is normative juridical. The result of the discussion in this article is that the validity of the Notary deed signed by the person suffering from dementia is valid because there are no regulations governing the maximum age limit for a person's skills but the Notary needs to apply the precautionary principle in order to minimize disputes or problems in the future. The conclusion of this article is that the validity of the Notary deed signed by the person suffering from dementia is legal but the Notary must apply the precautionary principle.Keywords: notary; appear; proficient; dementia.AbstrakNotaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam membuat akta otentik Notaris juga memiliki peran dalam mengidentifikasi para penghadap yang akan membuat akta otentik. Salah satu unsur yang mendasar adalah kecakapan para penghadap. Dalam praktiknya Notaris kerap menemui para penghadap yang sudah memasuki fase lanjut usia dan diantaranya telah mengalami demensia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil pembahasan dalam artikel ini adalah keabsahan akta Notaris yang ditandatangani penghadap yang menderita demensia adalah sah karena belum ada peraturan yang mengatur tentang batas usia maksimal kecakapan seseorang tetapi Notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian agar meminimalisir adanya sengketa atau permasalahan di kemudian hari. Simpulan dari artikel ini adalah keabsahan akta Notaris yang ditandatangani penghadap yang menderita demensia adalah sah menurut hukum tetapi Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian.Kata kunci: notaris; penghadap; cakap; demensia. AbstractNotary is a public official who is authorized to make an authentic deed. In making an authentic deed, the Notary also has a role in identifying the parties who will make an authentic deed. One of the basic elements is the skill of the presenters. In practice, the Notary often meets the appearers who have entered the elderly phase and some of them have experienced dementia. The research method used is normative juridical. The result of the discussion in this article is that the validity of the Notary deed signed by the person suffering from dementia is valid because there are no regulations governing the maximum age limit for a person's skills but the Notary needs to apply the precautionary principle in order to minimize disputes or problems in the future. The conclusion of this article is that the validity of the Notary deed signed by the person suffering from dementia is legal but the Notary must apply the precautionary principle.Keywords: notary; appear; proficient; dementia.AbstrakNotaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam membuat akta otentik Notaris juga memiliki peran dalam mengidentifikasi para penghadap yang akan membuat akta otentik. Salah satu unsur yang mendasar adalah kecakapan para penghadap. Dalam praktiknya Notaris kerap menemui para penghadap yang sudah memasuki fase lanjut usia dan diantaranya telah mengalami demensia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil pembahasan dalam artikel ini adalah keabsahan akta Notaris yang ditandatangani penghadap yang menderita demensia adalah sah karena belum ada peraturan yang mengatur tentang batas usia maksimal kecakapan seseorang tetapi Notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian agar meminimalisir adanya sengketa atau permasalahan di kemudian hari. Simpulan dari artikel ini adalah keabsahan akta Notaris yang ditandatangani penghadap yang menderita demensia adalah sah menurut hukum tetapi Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian.Kata kunci: notaris; penghadap; cakap; demensia. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41167 10.14710/nts.v16i2.41167 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 731-740 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41167/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46037 2023-04-06T20:58:58Z notarius:LIT

Peran Dan Tanggung Jawab PPAT Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Rachmayanti, Pradesti Elva Ngadino, Ngadino PPAT land deed officials (ppat); electronic based mortgage rights; responsibility The enactment of Ministerial Regulation ATR/BPN Number 5 of 2020 is starting to implement electronic mortgage rights services in every Land Office in Indonesia. Before the implementation of the electronic mortgage rights service, the task of the Land Deed Officials (PPAT) was to submit the Deed of Encumbrance (APHT) as well as registration of Mortgage Rights to the Land Office. However, after the regulation enacted the task of PPAT is only to convey APHT through an electronic system of mortgage rights. The purpose of this research is to see the submission of the APHT deed carried out by PPAT in the service of Electronic Mortgage Rights and the PPAT responsibility if there is an error in the electronic mortgage certificate. This study is using a normative juridical research method. The results showed that PPAT delivered APHT through the HT-el system by uploading APHT and other completeness documents. Then if there is an error in the Mortgage Certificate, it is not te responsibility of the PPAT but the creditor. Therefore, creditors are expected to be more careful when inputting data on the HT-el system so that there are no errors in the HT-el certificate.Keywords : land deed officials (ppat); electronic based mortgage rights; responsibility AbstrakDengan diberlakukannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 pelayanan hak jaminan yang sebelumnya dengan cara manual saat ini mulai diberlakukan layanan hak tanggungan elektronik disetiap kantor pertanahan di Indonesia. Sebelum diberlakukannya pelayanan hak tanggungan elektronik tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah menyampaikan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sekaligus dengan listing Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan. Namun pada regulasi Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tugas PPAT hanya menyampaikan APHT melalui sistem elektronik hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan agar diketahui penyampaian akta APHT yang dilakukan PPAT dalam pelayanan Hak Tanggungan Elektronik serta tanggungjawab PPAT apabila terdapat kesalahan dalam sertifikat hak tanggungan elektronik. Dalam penelitian ini memakai teknik penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPAT menyampaikan APHT melalui sistem HT-el dengan mengunggah APHT dan dokumen kelengkapan lainnya. Kemudian apabila terdapat kesalahan dalam sertifikat Hak Tanggungan bukan merupakan tanggung jawab PPAT melainkan kreditur. Oleh sebab itu, kreditur diharapkan agar lebih teliti saat menginput data pada sistem HT-el supaya tidak terdapat kesalahan dalam sertifikat HT-el.Kata Kunci : pejabat pembuat akta tanah (PPAT); hak tanggungan secara elektronik;                       tanggung jawabThe enactment of Ministerial Regulation ATR/BPN Number 5 of 2020 is starting to implement electronic mortgage rights services in every Land Office in Indonesia. Before the implementation of the electronic mortgage rights service, the task of the Land Deed Officials (PPAT) was to submit the Deed of Encumbrance (APHT) as well as registration of Mortgage Rights to the Land Office. However, after the regulation enacted the task of PPAT is only to convey APHT through an electronic system of mortgage rights. The purpose of this research is to see the submission of the APHT deed carried out by PPAT in the service of Electronic Mortgage Rights and the PPAT responsibility if there is an error in the electronic mortgage certificate. This study is using a normative juridical research method. The results showed that PPAT delivered APHT through the HT-el system by uploading APHT and other completeness documents. Then if there is an error in the Mortgage Certificate, it is not te responsibility of the PPAT but the creditor. Therefore, creditors are expected to be more careful when inputting data on the HT-el system so that there are no errors in the HT-el certificate.Keywords : land deed officials (ppat); electronic based mortgage rights; responsibility AbstrakDengan diberlakukannya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 pelayanan hak jaminan yang sebelumnya dengan cara manual saat ini mulai diberlakukan layanan hak tanggungan elektronik disetiap kantor pertanahan di Indonesia. Sebelum diberlakukannya pelayanan hak tanggungan elektronik tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah menyampaikan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sekaligus dengan listing Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan. Namun pada regulasi Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tugas PPAT hanya menyampaikan APHT melalui sistem elektronik hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan agar diketahui penyampaian akta APHT yang dilakukan PPAT dalam pelayanan Hak Tanggungan Elektronik serta tanggungjawab PPAT apabila terdapat kesalahan dalam sertifikat hak tanggungan elektronik. Dalam penelitian ini memakai teknik penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPAT menyampaikan APHT melalui sistem HT-el dengan mengunggah APHT dan dokumen kelengkapan lainnya. Kemudian apabila terdapat kesalahan dalam sertifikat Hak Tanggungan bukan merupakan tanggung jawab PPAT melainkan kreditur. Oleh sebab itu, kreditur diharapkan agar lebih teliti saat menginput data pada sistem HT-el supaya tidak terdapat kesalahan dalam sertifikat HT-el.Kata Kunci : pejabat pembuat akta tanah (PPAT); hak tanggungan secara elektronik;                       tanggung jawab Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46037 10.14710/nts.v15i1.46037 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 230-240 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46037/21403 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/32495 2022-07-01T00:21:14Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28897 2020-03-07T17:56:10Z notarius:LIT

ASPEK HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA Syamdan, Addin Daniar Djumadi Purwoatmodjo, Djumadi Abstract Marriage which requires a husband if he wants more than one wife, must get the approval of his wife or his wives and get permission from the Religious Court. This study uses normative juridical research methods, and the problem is how the legal aspects of the validity of marital marriages? and what are the legal consequences of a Siri marriage on a wife and children resulting from a Siri marriage? From the results of the study that the marriage of Siri is not legal in the eyes of the law. In siri marriage law is legal according to Islamic law as long as it meets the harmony and legal requirements of marriage. As a result of the siri marriage law for the wife, the wife is not considered a legal wife and a wife is not entitled to the livelihood of her husband and the wife is not entitled to burdens in case of divorce. The results of the conclusions in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Government Regulation Number 9 of 1975 put marriage registration as a condition (formal) that must be fulfilled in a marriage. A wife is also not entitled to a living from her husband, is not entitled to inheritance if her husband has passed away. Keywords: marriage; siri; law Abstrak Perkawinan yang mengharuskan seorang suami apabila ingin beristeri lebih dari satu, harus mendapat persetujuan dari isterinya atau isteri-isterinya dan mendapat izin dari Pengadilan Agama.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, dan permasalahannyabagaimana aspek hukum mengenai keabsahan perkawinan siri? dan bagaimana akibat hukum dari perkawinan siri terhadap isteri dan anak hasil nikah siri?Dari hasil penelitian bahwa perkawinan siri itu tidak sah dimata hukum. Didalam hukum perkawinan siri adalah sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Akibat hukum perkawinan siri bagi isteri, isteri tidak dianggap sebagai isteri sah dan seorang isteri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya serta isteri tersebut tidak berhak atas harta goni-gini jika terjadi perceraian.Hasil kesimpulan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mendudukkan pencatatan perkawinan sebagai suatu syarat (formil) yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Seorang isteri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya, tidak berhak atas warisan jika suaminya telah meninggal dunia. Kata Kunci : perkawinan; siri; hukum  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28897 10.14710/nts.v12i1.28897 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 452-466 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28897/16735 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42412 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Pemungutan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Secara Online Di Kabupaten Tangerang Pemungutan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Secara Online Di Kabupaten Tangerang Arwi, Fauzan Ispriyarso, Budi Hukum Pajak tax; bphtb; electronic Hukum Pajak tax; bphtb; electronic AbstractThe Customs for the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) is a form of tax that is mandatory in accordance with the provisions of Law no. 21 of 1997 concerning Fees for Acquisition of Land and Building Rights jo. UU no. 20 of 2000 concerning Amendments to Law no. 21 of 1997. The law states that BPHTB must be submitted online. This study aims to find out and analyze the background and procedures for depositing BPHTB online. This research is doctrinal in nature with two approaches, namely statutory and conceptual approaches. The legal material used is literature which is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the aspect behind the online BPHTB deposit is to make it easier for taxpayers to pay BPHTB obligations due to buying and selling transactions, inheritance and will grants. The steps for depositing BPHTB are done manually and online. The manual steps are to collect physical evidence.Keywords: tax; bphtb; electronicAbstrakBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah bentuk pajak yang bersifat wajib sesuai dengan ketetapan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa BPHTB harus disetorkan secara online. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisa latar belakang dan tata cara untuk menyetorkan BPHTB secara online. Penelitian ini bersifat doktrinal dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu kepustakaan yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yang melatarbelakangi penyetoran BPHTB secara online adalah guna memudahkan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban BPHTB sebab transaksi jual-beli, waris dan hibah wasiat. Tahapan dalam penyetoran BPHTB ini dilakukan secara manual dan online. Adapun tahapan secara manual ini untuk mengumpulkan bukti-bukti fisik.Kata kunci: pajak; bphtb; elektronik AbstractThe Customs for the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) is a form of tax that is mandatory in accordance with the provisions of Law no. 21 of 1997 concerning Fees for Acquisition of Land and Building Rights jo. UU no. 20 of 2000 concerning Amendments to Law no. 21 of 1997. The law states that BPHTB must be submitted online. This study aims to find out and analyze the background and procedures for depositing BPHTB online. This research is doctrinal in nature with two approaches, namely statutory and conceptual approaches. The legal material used is literature which is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the aspect behind the online BPHTB deposit is to make it easier for taxpayers to pay BPHTB obligations due to buying and selling transactions, inheritance and will grants. The steps for depositing BPHTB are done manually and online. The manual steps are to collect physical evidence.Keywords: tax; bphtb; electronicAbstrakBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah bentuk pajak yang bersifat wajib sesuai dengan ketetapan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa BPHTB harus disetorkan secara online. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisa latar belakang dan tata cara untuk menyetorkan BPHTB secara online. Penelitian ini bersifat doktrinal dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu kepustakaan yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yang melatarbelakangi penyetoran BPHTB secara online adalah guna memudahkan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban BPHTB sebab transaksi jual-beli, waris dan hibah wasiat. Tahapan dalam penyetoran BPHTB ini dilakukan secara manual dan online. Adapun tahapan secara manual ini untuk mengumpulkan bukti-bukti fisik. Kata kunci: pajak; bphtb; elektronik Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42412 10.14710/nts.v16i3.42412 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1471-1482 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42412/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33077 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Di Era Otonomi Daerah Koni, Justriany Ngadino, Ngadino Lumbanraja, Anggita Doramia Abstract District / City Government policies in the health sector should also support national policies in the National Social Security System stipulated by Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, the implementation of which is stipulated by Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency. The approach method used in this research is the Normative Juridical approach. As for the results of this study, among others, FKTP I does not yet have the ability to handle 155 types of diseases as required, both in terms of HR and health infrastructure, but even though FKTP I has not been able to carry out its obligations to the maximum, FKTP I still receives capitation payments from BPJS every month, and BPJS participants are also required to pay dues every month. Weaknesses in the implementation of the Social Security System in the field of health include low public trust, still confusion from the organizers of Health Insurance, increasingly burdening the community, discrimination in services, low quality of services, BPJS payment system, resulting in community disappointment, complicated BPJS service procedures cases, and medicines not funded by BPJS.Keywords : social security; health law ; regional autonomy. Abstrak Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang kesehatan pun seharusnya mendukung kebijakan nasional yang termaktub dalam UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan pengaturan pelaksanaannya diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Adapun hasil dari penelitian ini antara lain FKTP I ini belum memiliki kemampuan untuk menangani 155 jenis penyakit sebagaimana yang disyaratkan, baik dari segi SDM maupun sarana prasarana kesehatan, tetapi walaupun FKTP I ini belum bisa menjalankan kewajibannya secara maksimal, FKTP I tetap menerima pembayaran kapitasi dari BPJS setiap bulannya, dan peserta BPJS diwajibkan pula membayar iuran setiap bulannya.Kelemahan-kelemahan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial bidang kesehatan diantaranya masih rendahnya kepercayaan masyarakat, masih adanya kebingungan dari pihak penyelenggara Jaminan Kesehatan, semakin membebani masyarakat, adanya diskriminasi pelayanan, masih rendahnya mutu pelayanan, system pembayaran BPJS,mengakibatkan kekecewaan masyarakat, prosedur pelayanan BPJS yang berbelit-belit, dan obat-obatan yang tidak dibiayai oleh BPJS.Kata kunci : jaminan sosial ; hukum kesehatan ; otonomi daerah. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-09-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/33077 10.14710/interaksi.%v.%i.%p Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 961 - 971 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/33077/17959 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/68032 2024-12-31T09:23:30Z notarius:LIT

Sema No. 2 Tahun 2023: antara Kebebasan, Syariat, dan Pluralisme Hukum Sema No. 2 Tahun 2023: antara Kebebasan, Syariat, dan Pluralisme Hukum Hidayat, Fitri Putrijanti, Aju Hukum Perkawinan SEMA; Freedom; Islamic Law; Legal Pluralism Hukum Perkawinan SEMA; Freedom; Islamic Law; Legal Pluralism ABSTRACTCircular Letter of the Supreme Court (SEMA) No. 2 of 2023 clarifies regulations related to interfaith marriage in Indonesia. This article analyzes the SEMA from the perspective of human rights in Islam about interfaith marriage. It also explores whether the regulation is in line with the principles of human rights in Islam. Using a legislative approach, a conceptual approach, and a systematic interpretation as well as teleology, it was concluded that SEMA Number 2 of 2023 concerning interfaith marriage is a step that tries to solve social problems in Indonesia, which are multicultural and multireligious. From the perspective of Islamic human rights, the freedom to choose a spouse remains recognized, but is limited by sharia principles aimed at protecting religion and heredity.Keywords: SEMA; Freedom; Islamic Law; Legal PluralismABSTRAKSurat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 memperjelas regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Artikel ini menganalisis SEMA tersebut dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya mengenai kebebasan untuk melakukan perkawinan dan kebebasan beragama dengan perspektif hukum Islam. Juga mengeksplorasi apakah regulasi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hak  asasi manusia dalam Islam. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta penafsiran sistematis juga teleologi,  disimpulkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang perkawinan beda agama adalah langkah yang mencoba untuk menyelesaikan persoalan sosial di Indonesia, yang multikultural dan multiagama. Dari perspektif hak asasi manusia Islam, kebebasan untuk memilih pasangan tetap diakui, tetapi dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat yang bertujuan untuk melindungi agama dan keturunan.Kata Kunci: SEMA; Kebebasan; Syariat; Pluralisme Hukum ABSTRACTCircular Letter of the Supreme Court (SEMA) No. 2 of 2023 clarifies regulations related to interfaith marriage in Indonesia. This article analyzes the SEMA from the perspective of human rights in Islam about interfaith marriage. It also explores whether the regulation is in line with the principles of human rights in Islam. Using a legislative approach, a conceptual approach, and a systematic interpretation as well as teleology, it was concluded that SEMA Number 2 of 2023 concerning interfaith marriage is a step that tries to solve social problems in Indonesia, which are multicultural and multireligious. From the perspective of Islamic human rights, the freedom to choose a spouse remains recognized, but is limited by sharia principles aimed at protecting religion and heredity.Keywords: SEMA; Freedom; Islamic Law; Legal PluralismABSTRAKSurat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 memperjelas regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Artikel ini menganalisis SEMA tersebut dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya mengenai kebebasan untuk melakukan perkawinan dan kebebasan beragama dengan perspektif hukum Islam. Juga mengeksplorasi apakah regulasi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hak  asasi manusia dalam Islam. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta penafsiran sistematis juga teleologi,  disimpulkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang perkawinan beda agama adalah langkah yang mencoba untuk menyelesaikan persoalan sosial di Indonesia, yang multikultural dan multiagama. Dari perspektif hak asasi manusia Islam, kebebasan untuk memilih pasangan tetap diakui, tetapi dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat yang bertujuan untuk melindungi agama dan keturunan.Kata Kunci: SEMA; Kebebasan; Syariat; Pluralisme Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/68032 10.14710/nts.v17i3.68032 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2329-2346 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/68032/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5693 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PELAKSANAAN PEMBATALAN SERTIPIKAT PENGGANTI ATAS SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2308.K/Pdt/2004 tanggal 26 Oktober 2005 -, Hartono Di Kota Madiun terjadi gugatan/sengketa atas sebidang tanah SHM No. 1814/Kejuron Surat Ukur No. 109/Kejuron/2001 tertanggal 29 Oktober 2001 atas nama para Penggugat. Berdasarkan putusan MA-RI No. 2308 K/PDT/2004 tertanggal 26 Oktober 2005, keputusan ini  tidak dapat dipergunakan sebagai alat untuk membatalkan sertipikat pengganti atas nama para Penggugat menjadi atas nama pemilik semula Ny. X. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis proses pelaksanaan pembatalan sertipikat pengganti dan untuk mengkaji kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative gramatikal dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan studi pustaka (library research). Data yang diperoleh diteliti, diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan sertipikat pengganti yang diajukan pada kantor pertanahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan alasan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut amarnya tidak memerintahkan kantor pertanahan untuk membatalkan sertipikat pengganti. Saran: Perlu adanya reformasi birokrasi Badan Pertahanan Nasional secara nyata dan perlu peningkatan kwalitas sumber daya manusianya sehingga dapat menjalankan pelayanan publik dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan umum yang baik demi kepastian hukum masyarakat yang  membutuhkan bukti sertipikat hak milik.   Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5693 10.14710/nts.v4i1.5693 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 19 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36938 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Prosedur Pelaksanaan Dan Pengumuman Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Prosedur Pelaksanaan Dan Pengumuman Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Astriani, Ersa Malida Ngadino, Ngadino Hukum Lelang pelaksanaan; lelang ; KPKNL Hukum Lelang implementation; auction; KPKNL AbstractAuction is a method of buying and selling of goods which is carried out by a person or agency authorized by law to carry out an auction, one of which is the Wealth and auction Service Office. The purpose of writing this article is to find out the procedures for the implementation of the auction conducted by KPKNL. The research method used is the normative juridical method. The results of the discussion of this article are that the auction conducted by the KPKNL is divided into 6 stages including the auction preparation stage in the form of submitting an auction application, determining the auction schedule, announcement of auction, and place of auction time, the second stage of auction implementation conducted by auction officials or someone who authorized to carry out the auction, the bid stage, the payment stage, the stage of submitting documents of ownership of goods and the stage of preparing auction minutes. The conclusion of this article is that the auction is carried out by the State Wealth Service Office and the auction is carried out in accordance with PMK No.106 / PMK.06 / 20l3 and PMK No.93 / PMK.06 / 20l0 regarding the Implementation Guidelines for the auction, the implementation of the KPKNL auction is carried out in 6 stages. Keywords: implementation; auction; KPKNLAbstrakLelang merupakan salah satu metode jual-beli barang yang mana dilakukan oleh seseorang atau instansi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan lelang salah satunya yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Dan lelang. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Hasil dari pembahasan artikel ini yaitu lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL dibagi menjadi 6 tahap diantaranya tahap persiapan lelang berupa pengajuan permohonan lelang, penetapan jadwal pelaksanaan lelang, pengumuman lelang,dan tempat waktu lelang, tahap kedua tahap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang atau seseorang yang berwenang untuk melaksanakan lelang, tahap penawaran, tahap pembayaran, tahap penyerahan dokumen kepemilikan barang dan tahap pembuatan risalah lelang. Simpulan dari artikel ini adalah pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang dilaksanakan sesuai dengan PMK No.l06/PMK.06/20l3 dan PMK No.93/PMK.06/20l0 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Pelaksanaan lelang KPKNL dilaksanakan melalui 6 tahap.Kata kunci: pelaksanaan; lelang ; KPKNL AbstractAuction is a method of buying and selling of goods which is carried out by a person or agency authorized by law to carry out an auction, one of which is the Wealth and auction Service Office. The purpose of writing this article is to find out the procedures for the implementation of the auction conducted by KPKNL. The research method used is the normative juridical method. The results of the discussion of this article are that the auction conducted by the KPKNL is divided into 6 stages including the auction preparation stage in the form of submitting an auction application, determining the auction schedule, announcement of auction, and place of auction time, the second stage of auction implementation conducted by auction officials or someone who authorized to carry out the auction, the bid stage, the payment stage, the stage of submitting documents of ownership of goods and the stage of preparing auction minutes. The conclusion of this article is that the auction is carried out by the State Wealth Service Office and the auction is carried out in accordance with PMK No.106 / PMK.06 / 20l3 and PMK No.93 / PMK.06 / 20l0 regarding the Implementation Guidelines for the auction, the implementation of the KPKNL auction is carried out in 6 stages.Keywords: implementation; auction; KPKNLAbstrakLelang merupakan salah satu metode jual-beli barang yang mana dilakukan oleh seseorang atau instansi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan lelang salah satunya yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Dan lelang. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Hasil dari pembahasan artikel ini yaitu lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL dibagi menjadi 6 tahap diantaranya tahap persiapan lelang berupa pengajuan permohonan lelang, penetapan jadwal pelaksanaan lelang, pengumuman lelang,dan tempat waktu lelang, tahap kedua tahap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang atau seseorang yang berwenang untuk melaksanakan lelang, tahap penawaran, tahap pembayaran, tahap penyerahan dokumen kepemilikan barang dan tahap pembuatan risalah lelang. Simpulan dari artikel ini adalah pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang dilaksanakan sesuai dengan PMK No.l06/PMK.06/20l3 dan PMK No.93/PMK.06/20l0 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Pelaksanaan lelang KPKNL dilaksanakan melalui 6 tahap.Kata kunci: pelaksanaan; lelang ; KPKNL Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/36938 10.14710/nts.v15i2.36938 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 649-659 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/36938/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43792 2022-01-13T00:13:19Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29133 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

PERBANDINGAN PENGATURAN PEMBERIAN WARIS PADA AHLI WARIS NON MUSLIM DI INDONESIA DAN MALAYSIA Ariphia, Meydina Dwi Wisnaeni, Fifiana Paramita Prabandari, Adya Abstract Indonesia has many regulation inheritance, that is, adat inheritance law, islamic inheritance The last, western inheritance law is a norm of heritage based on Burgerlijk Wetboek as legal product of Dutch government when occupied Indonesia. Issue of inheritance is a significant problem, because of the variety of existing provision especially Islamic Inheritance, although Al-Quran and Hadits have regulated in detail, but issues outside the provisions of the Al-Quran and Hadits is increasingly various. As the main issues of this study are to compare two countries that are mostly muslim in Indonesia and Malaysia, 1) In Indonesia the regulation of inheritance by non-Muslims was carried out with Ijtihad which refers to jurisprudence through compulsory testaments even though formally in the Compilation of Islamic Law there is no regulation, whereas in Malaysia  giving to non-Muslim heirs is actually not allowed in the Al-Quran and hadith, so if it is deemed necessary a grant can be given. The purpose of this research is to compare Indonesia and Malaysia law in giving to non-muslim because Al-Quran and hadits is not allowed a non-muslim inherit property from muslim and also to compare Study Case in Indonesia and Malaysia. Keywords: Comparative inheritance law Abstrak Indonesia memiliki 3 hukum waris yang berlaku, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan Hukum waris perdata barat sebagai produk yang diwariskan oleh belanda saat menjajah Indonesia. Permasalahan pewarisan adalah suatu masalah yang penting, karena beragam nya ketentuan yang dimiliki oleh Indonesia, khusus nya Hukum Waris Islam, meskipun Al-Quran dan Hadits telah mengatur secara rinci, namun permasalahan diluar ketentuan dari Al-Quran dan Hadits sangatlah beragam. Seperti permasalahan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dua negara yang berpenduduk mayoritas Islam, Indonesia dan Malaysia, 1) di Indonesia pengaturan pemberian kepada ahli waris non-muslim dilakukan dengan Ijtihadyang merujuk pada yurisprudensi melalui wasiat wajibahwalaupun secara formal dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pengaturannya, sedangkan di Malaysia pemberian kepada ahli waris non muslim sesungguhnya tidak diperbolehkan Al-Quran dan hadits , maka bila dirasa perlu dapat diberikan hibah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan Indonesia dan Malaysia dalam memberikan waris kepada ahli waris non muslim dan perbandingan kasus di Indonesia dan Malaysia dalam pemberian waris kepada ahli waris non muslim. Kata Kunci:Perbandingan hukum waris  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29133 10.14710/nts.v12i2.29133 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 883-899 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29133/16792 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42068 2024-04-29T23:58:00Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Untuk Pembeli Akibat Kelalaian PPAT Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Perlindungan Hukum Untuk Pembeli Akibat Kelalaian PPAT Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Wahyuningrum, Dian Anggraini Badriyah, Siti Malikhatun Hukum Perjanjian Legal Protection; Land Titles Registrar Hukum Perjanjian Legal Protection; Land Titles Registrar AbstractThis study aims to learn about and evaluate the limitations of PPAT's obligation as a general official about material truth to the deed that was later challenged, as well as to learn about and analyze the protection provided by PPAT legislation while carrying out its role as a PPAT. This legal research is in the area of normative law. The theory of responsibility, the theory of legal certainty, and the theory of legal protection were all employed in this study. Legislation, Conceptual, and Case Approaches were utilized as approach techniques. The limitations of PPAT's responsibility as a general official related to the material truth to the deed made then disputed are divided into three (three) forms of accountability, namely Civil Accountability, Criminal Accountability, and Administrative Accountability, based on the findings of the research. Each of these liabilities is a penalty that specifies what happens if PPAT fails to meet its obligations. Protection of PPAT legislation in carrying out its role as PPAT in the case of a conflict, including Preventive Legal Protection and Repressive Legal Protection.Keywords: Legal Protection; Land Titles Registrar.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengevaluasi batasan kewajiban PPAT sebagai pejabat umum dalam kaitannya dengan kebenaran materiil terhadap akta yang kemudian digugat, serta untuk mempelajari dan menganalisis perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan PPAT selama menjalankan tugasnya. perannya sebagai PPAT. Penelitian hukum ini berada dalam wilayah hukum normatif. Teori tanggung jawab, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum semuanya digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan Legislasi, Konseptual, dan Kasus digunakan sebagai teknik pendekatan. Batasan tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum yang berkaitan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat kemudian diperselisihkan dibagi menjadi tiga (tiga) bentuk pertanggungjawaban, yaitu Pertanggungjawaban Perdata, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pertanggungjawaban Administratif, berdasarkan hasil temuan PPAT. penelitian. Masing-masing kewajiban ini merupakan penalti yang menentukan apa yang terjadi jika PPAT gagal memenuhi kewajibannya. Perlindungan peraturan perundang-undangan PPAT dalam menjalankan perannya sebagai PPAT dalam hal terjadi konflik, termasuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.Kata kunci: perlindungan hukum; ppat. AbstractThis study aims to learn about and evaluate the limitations of PPAT's obligation as a general official about material truth to the deed that was later challenged, as well as to learn about and analyze the protection provided by PPAT legislation while carrying out its role as a PPAT. This legal research is in the area of normative law. The theory of responsibility, the theory of legal certainty, and the theory of legal protection were all employed in this study. Legislation, Conceptual, and Case Approaches were utilized as approach techniques. The limitations of PPAT's responsibility as a general official related to the material truth to the deed made then disputed are divided into three (three) forms of accountability, namely Civil Accountability, Criminal Accountability, and Administrative Accountability, based on the findings of the research. Each of these liabilities is a penalty that specifies what happens if PPAT fails to meet its obligations. Protection of PPAT legislation in carrying out its role as PPAT in the case of a conflict, including Preventive Legal Protection and Repressive Legal Protection.Keywords: Legal Protection; Land Titles Registrar.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengevaluasi batasan kewajiban PPAT sebagai pejabat umum dalam kaitannya dengan kebenaran materiil terhadap akta yang kemudian digugat, serta untuk mempelajari dan menganalisis perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan PPAT selama menjalankan tugasnya. perannya sebagai PPAT. Penelitian hukum ini berada dalam wilayah hukum normatif. Teori tanggung jawab, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum semuanya digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan Legislasi, Konseptual, dan Kasus digunakan sebagai teknik pendekatan. Batasan tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum yang berkaitan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat kemudian diperselisihkan dibagi menjadi tiga (tiga) bentuk pertanggungjawaban, yaitu Pertanggungjawaban Perdata, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pertanggungjawaban Administratif, berdasarkan hasil temuan PPAT. penelitian. Masing-masing kewajiban ini merupakan penalti yang menentukan apa yang terjadi jika PPAT gagal memenuhi kewajibannya. Perlindungan peraturan perundang-undangan PPAT dalam menjalankan perannya sebagai PPAT dalam hal terjadi konflik, termasuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.Kata kunci: perlindungan hukum; ppat. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42068 10.14710/nts.v17i1.42068 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 232-247 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42068/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39131 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Perolehan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Studi Di Star Apartemen) Shafiyuddin, Muhammad Aminah, Aminah AbstractObtaining the certificate property rights over units of Flats as a sign of ownership of units of flats. The existence of legal protection of property rights of the owner of the certificate upon the units of Flats are needed because most investors are just concerned with this aspect of the bona fide profits or merely for their companies without paying attention to the problems that occur in the future that impact for investors or occupants of high-rise units. Requirements for FOREIGNERS who want to inhabit flats in Indonesia should be determined for the FOREIGN NATIONAL must not have owned property rights over land or buildings. Based on research results, obtaining the certificate property rights over units of flats can be done by purchasing units of flats, then make payment, issuance of the certificate and the next handover apartments. Legal protection of the certificate owner's property rights over units of Flats already existed when the publication of the certificate by the national land Agency. Then there are different terms for FOREIGNERS who want to inhabit flats/apartments in Indonesia one of them to a FOREIGN NATIONAL can only inhabit flats/apartments which was founded above the land usage rights over State land. Keywords: flats; apartments; the certificate property rights, legal protection AbstrakPerolehan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sebagai tanda sebuah kepemilikan atas satuan rumah susun. Adanya perlindungan hukum terhadap pemilik Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun diperlukan karena kebanyakan investor hanya mementingkan aspek keuntungan atau bonafit semata bagi perusahaan mereka saja tanpa memperhatikan masalah yang terjadi dikemudian hari yang berdampak bagi para investor maupun penghuni satuan rumah susun. Persyaratan WNA yang ingin menghuni rumah susun di Indonesia harus ditentukan karena WNA tidak boleh memiliki hak milik milik atas tanah maupun bangunan.Berdasarkan hasil penelitian, perolehan sertipikat hak milik atas satuan rumah susun dapat dilakukan dengan cara melakukan pembelian unit rumah susun, kemudian melakukan pembayaran, penerbitan sertipikat dan selanjutnya yaitu serah terima unit apartemen. Perlindungan hukum terhadap pemilik Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sudah ada yaitu ketika diterbitkannya Sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional. Kemudian ada berbagai syarat bagi WNA yang ingin menghuni rumah susun/apartemen di Indonesia salah satunya yaitu bagi WNA hanya boleh menghuni rumah susun/apartemen yang didirikan diatas tanah hak pakai atas tanah negara. Kata kunci : rumah susun; apartemen; sertipikat hak milik ; perlindungan hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-05-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39131 10.14710/nts.v14i1.39131 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 444-451 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39131/19622 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/71691 2025-06-29T16:26:14Z notarius:LIT

Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal dalam Perlindungan Kesenian Tradisional Banjar Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal dalam Perlindungan Kesenian Tradisional Banjar Widyanti, Yenny Eta Suwardiyati, Rumi Dwithia H.P., Zora Febriena Hukum HAKI; Hukum Adat; Hukum Kebudayaan Culture; Local Wisdom; Arts; Banjar. Hukum HAKI; Hukum Adat; Hukum Kebudayaan Culture; Local Wisdom; Arts; Banjar ABSTRACTBanjar possesses traditional arts that require legal protection. The preservation of local culture encompasses values, norms, ethics, beliefs, customs (such as traditional ceremonies and marriage rituals), etiquette in daily life, and human relations with the environment (including nature, animals, and plants), all aimed at environmental conservation. Local wisdom is also reflected in wise sayings, proverbs, traditional poems, and oral folklore. This study aims to analyze efforts in preserving culture and local wisdom in order to protect Banjar traditional arts as part of intellectual property. This legal research employs a normative juridical method with a statutory and systematic interpretation approach. The findings indicate that cultural preservation and local wisdom complement each other and significantly contribute to the protection of Banjar’s traditional arts.Keywords: Culture; Local Wisdom; Arts; Banjar.ABSTRAKBanjar memiliki kesenian tradisional yang memerlukan perlindungan hukum. Pelestarian budaya lokal mencakup nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat (seperti upacara tradisional dan perkawinan), tata krama dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungan manusia dengan lingkungan (seperti alam, hewan, dan tumbuhan) yang bertujuan pada konservasi alam. Kearifan lokal juga tercermin dalam ungkapan bijak, pepatah, pantun, dan cerita lisan. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam rangka melindungi kesenian tradisional Banjar sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian budaya dan kearifan lokal saling melengkapi dan berkontribusi secara signifikan terhadap perlindungan kesenian tradisional Banjar.Kata Kunci: Budaya; Kearifan Lokal; Kesenian; Banjar. ABSTRACTBanjar possesses traditional arts that require legal protection. The preservation of local culture encompasses values, norms, ethics, beliefs, customs (such as traditional ceremonies and marriage rituals), etiquette in daily life, and human relations with the environment (including nature, animals, and plants), all aimed at environmental conservation. Local wisdom is also reflected in wise sayings, proverbs, traditional poems, and oral folklore. This study aims to analyze efforts in preserving culture and local wisdom in order to protect Banjar traditional arts as part of intellectual property. This legal research employs a normative juridical method with a statutory and systematic interpretation approach. The findings indicate that cultural preservation and local wisdom complement each other and significantly contribute to the protection of Banjar’s traditional arts.Keywords: Culture; Local Wisdom; Arts; BanjarABSTRAKBanjar memiliki kesenian tradisional yang memerlukan perlindungan hukum. Pelestarian budaya lokal mencakup nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat (seperti upacara tradisional dan perkawinan), tata krama dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungan manusia dengan lingkungan (seperti alam, hewan, dan tumbuhan) yang bertujuan pada konservasi alam. Kearifan lokal juga tercermin dalam ungkapan bijak, pepatah, pantun, dan cerita lisan. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam rangka melindungi kesenian tradisional Banjar sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian budaya dan kearifan lokal saling melengkapi dan berkontribusi secara signifikan terhadap perlindungan kesenian tradisional Banjar.Kata Kunci: Budaya; Kearifan Lokal; Kesenian; Banjar Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/71691 10.14710/nts.v18i2.71691 Notarius; Vol 18, No 2 (2025): Notarius; 443-460 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/71691/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5892 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR APABILA JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TELAH BERAKHIR DAN DEBITOR WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PT. BPR JATENG KOTA SEMARANG) PRADIPTA, FRIESKA DHIAR Ketentuan perjanjian kredit yang dilakukan dengan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diatur dalam Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) (Das Sollen). Pada dasarnya, pembebanan Hak Tangggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan, hanya apabila benar-benar diperlukan, karena sesuatu sebab tidak dapat hadir dihadapan PPAT, maka diperkenankan membuat SKMHT dalam perjanjian kredit BPR Jateng Kota Semarang (Das Sein). Problem yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perjanjian kredit dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Jateng Kota Semarang? serta bagaimanakah akibat hukum bagi kreditor apabila jangka waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan telah berakhir dan debitor wanprestasi?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Di dalam mencari data penelitian yuridis empiris ini bertitik tolak dari data primer yang diperoleh melalui wawancara maupun pengamatan. Selain data primer, penelitian yuridis empiris juga didukung oleh data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pada akhirnya menjeleskan praktek perjanjian kredit dengan dibuatnya SKMHT yang dilakukan di BPR Jateng dilaksanakan setelah adanya perjanjian utang piutang antara BPR Jateng sebagai kreditor dengan debitor berupa perorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan. Selain itu akibat hukum bagi kreditor apabila jangka waktu SKMHT berakhir dan debitor wanprestasi adalah kedudukan kreditor menjadi kreditor konkuren, untuk mendapatkan piutang kreditor kembali dapat melalui gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri atas dasar perjanjian kredit di bawah tangan yang dibuat oleh kreditor dengan debitor. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya pihak Bank apabila terdapat tanda-tanda debitor wanprestasi, SKMHT secepatnya diikuti dengan pembuatan APHT dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan.  Mengenai jangka waktu SKMHT terhadap tanah yang belum bersertipikat yaitu 3 (tiga) bulan agar benar-benar ditaati oleh Kantor Pertanahan. Dalam pembuatan sertipikat tanah terkadang pihak Kantor Pertanahan mengulur-ulur waktu sehingga jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut seyogyanya harus ditaati. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5892 10.14710/nts.v4i1.5892 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 47 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29166 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

REAKTUALISASI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS TERKAIT DIGITALISASI MINUTA AKTA OLEH NOTARIS Imtiyaz, Lana Santoso, Budi Paramita Prabandari, Adya Abstract Notary deed can be used as written evidence in court (civil and criminal). The notary then saves the deed as a million deed which is part of the notary protocol. The principle of prudence is needed by the Notary in saving the deed of minuta until the Notary retires. However, the reality is that the minutta deed is often scattered because of many things, such as changing positions, lack of employee responsibility, or coercing majors. In fact, UUJN does not regulate the completion of damaged or missing minuta. The purpose of this paper is to determine the position of the notary deed as evidence (civil and criminal) and analyze the need for the actualization of UUJN related to digitalization of the deed of minutes by the notary public. Research results and conclusions are; First, the position of the notary deed as evidence in criminal cases (only limited to the strength of evidence) and civil (strength of birth, formal, and material evidence). Second, the need for the actualization of UUJN related to digitalization of notary deed by a notary because it has economic and legal benefits. Keywords: notary; minuta; deed; UUJN; digitization Abstrak Akta notaril yang dibuat oleh notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis di persidangan (perdata maupun pidana). Notaris dalam hal ini kemudian menyimpan akta sebagai minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris. Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan oleh Notaris dalam menyimpan minuta akta sampai Notaris dinyatakan pensiun. Namun, kenyataannya seringkali minuta akta tercecer disebabkan banyak hal, seperti kantor berpindah, kurang bertanggungjawabnya karyawan kantor Notaris, kebakaran dan bencana alam (force majour). Kenyataannya, UUJN tidak mengatur mengenai penyelesaian minuta akta yang rusak atau hilang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan akta notaris sebagai alat bukti (perkara perdata maupun pidana) dan menganalisis perlunya reaktualisasi UUJN terkait digitalisasi minuta akta oleh notaris. Hasil penelitian dan kesimpulan dari penulisan ini adalah; pertama, kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam perkara pidana (hanya sebatas kekuatan pembuktian) dan perdata (kekuatan pembuktian lahir, formil, dan materiil). Kedua, perlunya reaktualisasi UUJN terkait digitalisasi minuta akta oleh notaris dikarenakan secara ekonomis, penyimpanan protokol notaris bertujuan agar lebih efisien, mudah, dan lain sebagainya. Sedangkan ditinjau dari aspek hukumnya, dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.  Kata kunci : notaris; minuta; akta; UUJN; digitalisasi Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-03-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29166 10.14710/nts.v13i1.29166 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 97-110 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29166/16816 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48667 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Pertanggungjawaban Hukum terhadap PPAT yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan Arsanti, Anisa Anggit Putrijanti, Aju Notaris PPAT; Corruption; Accountability. ABSTRACTCorruption can be committed by anyone, including Land Deed Officials (PPAT). This study aims to examine corruption committed by PPATs in the field of taxation and the associated criminal liability. The research method used is a normative juridical approach with a positivist legal concept, viewing law as a closed and independent system closely related to societal life. The study's findings indicate that PPATs have the potential to commit corruption, especially in overseeing tax payments related to the transfer of land and building rights. The criminal liability of PPATs is regulated by the Tax Law, the Anti-Corruption Law, and is linked to their oath of office and professional code of ethics. This underscores the importance of integrity in the execution of PPAT duties.Keywords: PPAT; Corruption; Accountability.ABSTRAKTndak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan mengkaji tindakan korupsi oleh PPAT dalam bidang perpajakan serta pertanggungjawaban pidana yang dikenakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan konsep legis positivis, di mana hukum dipandang sebagai sistem yang tertutup dan independen, namun erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki potensi untuk melakukan korupsi dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam pengawasan pembayaran pajak yang terkait dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Pertanggungjawaban pidana PPAT diatur oleh UU Perpajakan, UU Tindak Pidana Korupsi, serta dikaitkan dengan sumpah jabatan dan kode etik PPAT. Hal ini menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas PPAT.Kata Kunci: PPAT; Korupsi; Pertanggungjawaban. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/48667 10.14710/nts.v17i2.48667 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 609-624 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/48667/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/48667/11511 Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43754 2023-04-07T08:27:02Z notarius:LIT

Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Wicaksana Putra, Nito Rahmando Aminah, Aminah Prasetyo, Mujiono Hafidh Hukum Perusahaan Commanditaire Vennootschap, Limited Liability Company Hukum Perusahaan Commanditaire Vennootschap, Limited Liability Company The increasingly rapid world economic growth has led to many entrepreneurs establishing Business Entities, starting from what initially made a CV eventually turning into a Limited Liability Company. This article discusses the issue of the process of changing the form of a legal entity from CV to PT due to a third party when the process of changing the form of a Business Entity (CV) to a Legal Entity (PT) carried out by PT. Main Construction Work. This research uses a normative approach with a descriptive analytical specification. The results of this study indicate that the change in status to a legal entity has consequences, especially for third parties when the status changes. This depends on the responsibilities of the active partners who are also the founders of PT. in anticipating problems between active partners and third parties. It is necessary to hold a General Meeting of Shareholders, or hold a mutual agreement between all prospective founders of a PT so that they expressly accept or take over all rights and obligations arising from legal actions carried out by the Prospective Founders or their proxies.Keywords : Commanditaire Vennootschap, Limited Liability CompanyAbstrakPertumbuhan ekonomi dunia yang semakin pesat memunculkan banyak pengusaha yang mendirikan Badan Usaha, mulai dari yang semula membuat CV akhirnya beralih menjadi Perseroan Terbatas. Artikel ini membahas persoalan mengenai proses perubahan bentuk badan hukum dari CV menjadi PT akibat pihak ketiga ketika proses perubahan bentuk dari Badan Usaha (CV) menjadi Badan Hukum (PT) yang dilakukan oleh PT. Bina Utama Karya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan status menjadi badan hukum menimbulkan konsekuensi terutama pada pihak ketiga saat perubahan status tersebut. Hal tersebut tergantung pada tanggung jawab para sekutu aktif yang merangkap sebagai pendiri dari PT. dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan antara sekutu aktif dengan pihak ketiga. Perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham, atau mengadakan persetujuan bersama antara semua calon pendiri PT sehingga secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Calon Pendiri atau kuasanya.Kata Kunci : Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas The increasingly rapid world economic growth has led to many entrepreneurs establishing Business Entities, starting from what initially made a CV eventually turning into a Limited Liability Company. This article discusses the issue of the process of changing the form of a legal entity from CV to PT due to a third party when the process of changing the form of a Business Entity (CV) to a Legal Entity (PT) carried out by PT. Main Construction Work. This research uses a normative approach with a descriptive analytical specification. The results of this study indicate that the change in status to a legal entity has consequences, especially for third parties when the status changes. This depends on the responsibilities of the active partners who are also the founders of PT. in anticipating problems between active partners and third parties. It is necessary to hold a General Meeting of Shareholders, or hold a mutual agreement between all prospective founders of a PT so that they expressly accept or take over all rights and obligations arising from legal actions carried out by the Prospective Founders or their proxies.Keywords : Commanditaire Vennootschap, Limited Liability CompanyAbstrakPertumbuhan ekonomi dunia yang semakin pesat memunculkan banyak pengusaha yang mendirikan Badan Usaha, mulai dari yang semula membuat CV akhirnya beralih menjadi Perseroan Terbatas. Artikel ini membahas persoalan mengenai proses perubahan bentuk badan hukum dari CV menjadi PT akibat pihak ketiga ketika proses perubahan bentuk dari Badan Usaha (CV) menjadi Badan Hukum (PT) yang dilakukan oleh PT. Bina Utama Karya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan status menjadi badan hukum menimbulkan konsekuensi terutama pada pihak ketiga saat perubahan status tersebut. Hal tersebut tergantung pada tanggung jawab para sekutu aktif yang merangkap sebagai pendiri dari PT. dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan antara sekutu aktif dengan pihak ketiga. Perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham, atau mengadakan persetujuan bersama antara semua calon pendiri PT sehingga secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Calon Pendiri atau kuasanya.Kata Kunci : Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43754 10.14710/nts.v14i2.43754 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 851-866 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43754/20779 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/69052 2025-09-28T21:37:16Z notarius:LIT

Perlindungan Konsumen dalam Rekayasa Genetika: Kajian Penegakan Hukum di Indonesia Ramadhani, Rosita Riskiana Santoso, Budi Hukum Perlindungan Konsumen; Hukum Kesehatan / Hukum Bioteknologi; Hukum Perdata Consumer Protection; Genetic Engineering ABSTRACTThe Consumer Protection Law has not specifically regulated the safety of genetically modified products, creating a gap between biotechnology and consumer protection, and lacking harmonization with international protocols. This study aims to analyze the legal framework for consumer protection of genetically modified agricultural products in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach, focusing on the analysis of the Consumer Protection Law, the Food Law, and other regulations related to consumer rights protection regarding genetically modified products. The study finds that consumer protection of genetically modified products in Indonesia requires stronger regulations, improved monitoring capacity, better information transparency, and active involvement of relevant institutions to ensure product safety and compliance with standards, addressing challenges in regulation implementation and the lack of specific regulations.Keywords: Consumer Protection; Genetic Engineering.ABSTRAKUndang-undang perlindungan konsumen belum mengatur secara khusus keamanan produk rekayasa genetik, menciptakan kesenjangan antara bioteknologi dan perlindungan konsumen, serta kurangnya harmonisasi dengan protokol internasional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk rekayasa genetik di bidang pertanian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menekankan pada analisis terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan, serta ketentuan lain yang mengatur perlindungan hak-hak konsumen atas produk rekayasa genetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap produk rekayasa genetik di Indonesia membutuhkan penguatan regulasi, kapasitas pengawasan, transparansi informasi, serta peran aktif lembaga terkait untuk memastikan produk yang dikonsumsi aman dan sesuai standar, mengingat implementasi pengaturan yang masih menghadapi tantangan terkait pengawasan dan kurangnya regulasi khusus.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Rekayasa Genetika. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-09-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/69052 10.14710/nts.v18i3.69052 Notarius; Vol 18, No 3 (2025): Notarius; 885-904 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/69052/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23128 2020-04-17T13:24:01Z notarius:LIT

CACAT HUKUM DALAM HIBAH SEBAGAI PERJANJIAN SEPIHAK DAN IMPLIKASINYA Mandasari, Nila Pembatalan Akta, Perjanjian Hibah, Cacat Hukum Hibah AbstractGrant Agreement in the modern era has been regarded as a normal thing, but most of the implementations found incorrect according to legislation. The method used in this research is juridical empirical, specification of this research is descriptive. Deed of grant can be canceled after the grant was not carried out as required, that is done by notary deed pursuant to Article 1682 joint 1683 of the Civil Code. Then if the donated goods are not the property of the grantor in violation of the provisions of Article 200 Compilation of Islamic law is an act which is done in the framework of the delivery of goods / items from the grantor to the grantee and the goods delivered are the properties of their own. Then, if the grantor proved to have died when the deed of grant was made contrary to the provisions of Article 1666 of the Civil Code clearly confirms that the grant is an agreement by who provides grants, at the time of his life, freely and irrevocably, handed some object for the purposes of the grant recipient to take advantage of it. Then grant that exceed 1/3 of his property contrary to the provisions of Article 210 paragraph (2) Compilation of Islamic Law. As a result the consequences of legal defect for internal party and the third party of the cancellation of the deed of grant ownership of the property / land will be returned to the grantor / owner of the land. AbstrakPembuatan Perjanjian Hibah di era modern sudah dianggap sebagai hal yang lumrah, akan tetapi dalam implementasinya banyak pembuatan perjanjian hibah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pemberian hibah sebagai perjanjian sepihak terjadi cacat hukum jika hal tersebut tidak dengan akta Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1682 jo 1683 KUHPerdata. Apabila barang yang dihibahkan bukan barang milik pemberi hibah, melanggar ketentuan Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka penyerahan suatu barang/benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah dan barang yang diserahkan tersebut adalah barang milik sendiri. Kemudian apabila si pemberi hibah terbukti sudah meninggal dunia ketika akta hibah dibuat, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata menegaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Kemudian pengibahan yang melebihi 1/3 harta bendanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Implikasi dari akta hibah yang cacat hukum bagi pihak interrnal dan pihak ketiga adalah kepemilikan atas harta/tanah tersebut akan kembali kepada pemberi hibah/pemilik tanah.   Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2018-05-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23128 10.14710/nts.v11i1.23128 Notarius; Vol 11, No 1 (2018): Notarius; 100-114 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23128/15085 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42397 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Tindakan Mengunggah Cuplikan Film Bioskop (Cinema) Melalui Instastory Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta Alfiyani, Ike Santoso, Budi HaKI film bioskop; instastory; hak cipta AbstractThe act of uploading movie trailers without the permission of the creator for personal use is a copyright infringement that harms producers as well as commercially. This action is related to Law Number 28 of 2014 on Copyright which is the exclusive right of the creator which arises automatically based on the declarative principle of a work that is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of the legislation. This article discusses the legal rules for uploading film footage through social media and efforts to prevent copyright infringement. This research method uses normative juridical. The results of the study concluded that copyright infringement related to uploading movie trailers to instagram social media on the instastory feature can be categorized as a violation of moral rights or economic rights. Violation of moral rights, namely uploading film footage to the cinema into instastory by not maintaining the author's right to modify the work that violates the moral rights of the work which can also be said to violate the rights that protect the creator's personal interests.Keywords: cinema film; instastory; copyrightAbstrakPerbuatan mengunggah cuplikan film bioskop tanpa seijin pencipta untuk keperluan pribadi merupakan pelanggaran hak cipta yang merugikan produser juga merugikan komersial. Tindakan ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif suatu ciptaan yang diwujudkan dalambentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artikel ini membahas tentang aturan hukum terhadap tindakan mengunggah cuplikan film melalui media sosial dan upaya pencegahan pelanggaran hak cipta. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelanggaran hak cipta terkait pengunggahan cuplikan film bioskop ke dalam media sosial Instagram pada fitur instastory dapat dikategorikan merupakan pelanggaran hak moral ataupun hak ekonomi. Pelanggaran hak moral yaitu pengunggahan cuplikan film ke bioskop ke dalam instastory dengan tidak mempertahankan hak pencipta dalam memodifikasi ciptaan yang melanggar hak moral dari ciptaan yang dapat juga dikatakan melanggar hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta.Kata kunci : film bioskop; instastory; hak cipta Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42397 10.14710/nts.v16i1.42397 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 327-336 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42397/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/42397/9470 Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30504 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN KARYA SASTRA NOVEL VERSI E-BOOK DI TOKOPEDIA Simangunsong, Helena Lamtiur Santoso, Budi Lumbanraja, Anggita Doramia Tokopedia as one of e-commerce sites has made it easy for every user to make buying and selling transactions online. In Tokopedia there are several sellers who sell e-book versions of literary novels without first asking permission from the creator. This study aims to find out when the e-book version of the literary novel in Tokopedia is said to be a piracy, but also to find out the protection of copyright law and law enforcement efforts in case of copyright infringement. In this study using a normative juridical approach. The results of this study can be concluded that the form of piracy of copyrighted works of e-book novels is to use copy paste technology. Violations in the field of copyright in literary works of e-book novels provide strict sanctions in terms of both civil and criminal. Therefore, government interference cannot be released to eradicate the piracy problem. With the presence of legal protection against copyright is expected to reduce the occurrence of piracy against novels of literary works in the e-book version in Tokopedia.AbstrakTokopedia sebagai salah satu e-commerce telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi setiap penggunanya untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Di Tokopedia terdapat beberapa pihak penjual yang menjual novel karya sastra versi e-book tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapan novel karya sastra versi e-book di Tokopedia dikatakan sebagai suatu pembajakan, selain itu juga untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta serta upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pembajakan hak cipta karya sastra novel e-book yaitu dengan memanfaatkan teknologi copy paste. Pelanggaran dalam bidang hak cipta karya sastra novel e-book memberikan sanksi yang tegas dari segi perdata maupun pidana. Maka dari itu campur tangan pemerintah tidak bisa dilepaskan untuk memberantas masalah pembajakan tersebut. Dengan kehadiran perlindungan hokum terhadap hak cipta diharapkan dapat mengurangi terjadinya pembajakan terhadap novel karya sastra versi e-book di Tokopedia.  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30504 10.14710/nts.v13i2.30504 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 442-454 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30504/17290 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/59037 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Pelaksanaan Pengumpulan Data Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dalam Pelaksanaan PTSL Hastuti, Intan Nindi Badriyah, Siti Malikhatun Hukum Agraria Data Yuridis; PTSL; Kantor Pertanahan ABSTRACTPTSL involves registering unregistered or previously registered land in a village or equivalent administrative area. This study aims to analyze the implementation of juridical data collection during PTSL at the Pekalongan Regency Land Office amid the COVID-19 pandemic and identify obstacles encountered. The Pekalongan District Land Office successfully implemented online mechanisms for electronic complaints and public information disclosure, specifically related to the issuance of land certificates. Despite these achievements, obstacles persist in the form of legal constraints, such as incomplete cost coverage, and non-legal constraints involving human resources, facilities, infrastructure, and counseling aspects. The findings underscore the need for addressing both legal and non-legal challenges to enhance the effectiveness of PTSL implementation.Keywords: Juridical Data; Ptsl; Land Office.                                     ABSTRAKPTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang belum terdaftar maupun yang telah terdaftar, dalam suatu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengumpulan data yuridis dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan pada masa pandemi COVID-19 serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian diketahui bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan menerapkan adanya aduan elektronik dan keterbukaan informasi publik mengenai penerbitan sertipikat tanah secara online. Serta terdapat kendala dalam pelaksanaan PTSL berupa kendala hukum berupa tidak tercovernya seluruh biaya serta kendala non hukum berupa aspek SDM, sarana dan prasarana dan aspek penyuluhan.Kata Kunci: Data Yuridis; PTSL; Kantor Pertanahan. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/59037 10.14710/nts.v17i2.59037 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 1144-1161 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/59037/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39312 2023-09-06T07:00:41Z notarius:LIT

Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Triyanita, Luluk Septaniar Prananingtyas, Paramita Hukum Perkawinan; Hukum Perceraian due to divorce; children's rights; hadhanah Hukum Perkawinan; Hukum Perceraian due to divorce; children's rights; hadhanah AbstractAnalyzing children's rights after parents' divorce and the legal consequences for parents who are less responsible for caring for children, based on Law Number 16/2019 concerning Amendments to Law Number 1/1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. This study aims to analyze the perspective of Law No. 16/2019 concerning Amendments to Law No. 1/1974 and the Compilation of Islamic Law related to fulfilling child custody after divorce, as well as analyzing the legal consequences for divorced parents based on this Law for negligence in fulfilling children's rights. The research method used is normative juridical. The results of the study concluded that Law No. 16/2019 concerning Amendments to Law No. 1/1974 clearly pays attention to fulfilling a number of children's rights properly, both in situations of intact husband and wife relationships and after divorce. There are consequences for parents who are negligent in the hadhanah obligation, with the implication of revoking the parent's control rights over the child. Keyword: due to divorce; children's rights; hadhanahAbstrakMenganalisis hak anak setelah perceraian orang tua dan konsekuensi hukum bagi orang tua yang kurang bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16/2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif UU No 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam terkait pemenuhan hak asuh anak setelah perceraian, serta menganalisis konsekuensi hukum bagi orang tua yang bercerai berdasarkan UU tersebut terhadap kelalaian dalam pemenuhan hak anak. Metode penelitian yang dipergunakan yakni yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU No 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No 1/1974 dengan jelas memperhatikan pemenuhan sejumlah hak anak dengan baik, baik dalam situasi hubungan suami istri yang utuh maupun setelah bercerai. Terdapat konsekuensi bagi orang tua yang lalai dalam kewajiban hadhanah, dengan implikasi pencabutan hak penguasaan orang tua terhadap anak tersebut.Kata kunci:  akibat perceraian; hak anak; hadhanah AbstractAnalyzing children's rights after parents' divorce and the legal consequences for parents who are less responsible for caring for children, based on Law Number 16/2019 concerning Amendments to Law Number 1/1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. This study aims to analyze the perspective of Law No. 16/2019 concerning Amendments to Law No. 1/1974 and the Compilation of Islamic Law related to fulfilling child custody after divorce, as well as analyzing the legal consequences for divorced parents based on this Law for negligence in fulfilling children's rights. The research method used is normative juridical. The results of the study concluded that Law No. 16/2019 concerning Amendments to Law No. 1/1974 clearly pays attention to fulfilling a number of children's rights properly, both in situations of intact husband and wife relationships and after divorce. There are consequences for parents who are negligent in the hadhanah obligation, with the implication of revoking the parent's control rights over the child. Keyword: due to divorce; children's rights; hadhanahAbstrakMenganalisis hak anak setelah perceraian orang tua dan konsekuensi hukum bagi orang tua yang kurang bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16/2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif UU No 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam terkait pemenuhan hak asuh anak setelah perceraian, serta menganalisis konsekuensi hukum bagi orang tua yang bercerai berdasarkan UU tersebut terhadap kelalaian dalam pemenuhan hak anak. Metode penelitian yang dipergunakan yakni yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU No 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No 1/1974 dengan jelas memperhatikan pemenuhan sejumlah hak anak dengan baik, baik dalam situasi hubungan suami istri yang utuh maupun setelah bercerai. Terdapat konsekuensi bagi orang tua yang lalai dalam kewajiban hadhanah, dengan implikasi pencabutan hak penguasaan orang tua terhadap anak tersebut.Kata kunci:  akibat perceraian; hak anak; hadhanah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39312 10.14710/nts.v16i2.39312 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 850-860 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39312/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/39312/8617 Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46026 2023-04-06T21:28:41Z notarius:LIT

Dampak Hukum Dan Non Hukum Perkawinan Adat Ngemblok Di Kabupaten Rembang Mutoharoh, Mutoharoh Purwoatmodjo, Djumadi Hukum Perkawinan Adat hukum perkawinan adat; laki-laki,; ngemblok; perempuan AbstractThe sprawling pattern in sebang county is known as bogging. Ngemblock is a tradition of proposing to men form women with a panjer. The unique ngemblock tradition is that there are consequences of a long return. The writing purposes to analyze and identify the reasons people still carry out the ngemblock tradition, the impact of the law and non-law phenomenon in Rembang county. The research method used in this article is empirical juridical with a descriptive qualitive approach. Research (1) The reason people in the remand community still carry out the ngemblock tradition viewed asa legacy, a society with a higher view of the male position than the female, the presence of a dwelling determined that the observance of the tradition and the failure of the law and non law would have no legal effect on the bride and groom who had no legal effect. For both female an male candidates who drop off the strong roots in society have become a code of customary laws that live in the community. Remitting societies are expected to maintain and preserve the ngemblock tradition as unique ancestral legacyKeywords : customary marriage law; boys, ngemblock; womenAbstrakPola peminangan di Kabupaten Rembang dikenal dengan ngemblok. Ngemblok merupakan tradisi lamaran dari perempuan kepada laki-laki dengan membawa panjer. Uniknya tradisi ngemblok ialah ada konsekuensi pengembalian panjer. Tujuan penulisan untuk menganalisis dan mengidentifikasi alasan masyarakat tetap melaksanakan tradisi ngemblok, dampak hukum dan non hukum fenomena ngemblok di Kabupaten Rembang. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian (1) Alasan masyarakat Rembang masih melaksanakan tradisi ngemblok karena dipandang sebagai warisan leluhur, masyarakat berpandangan kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, keberadaan tempat tinggal menentukan masyarakat mentaati dan tidaknya tradisi (2) Dampak hukum dan non hukum yaitu Bagi calon mempelai yang tidak melaksanakan ngemblok tidak ada dampak hukumnya, Bagi calon perempuan maupun laki-laki yang membatalkan hubungan social kurang baik dengan calon besan. Tradisi ngemblok sudah menjadi kebiasaan karena nilainya sudah mengakar kuat di masyarakat sehingga telah menjadi kaidah hukum adat yang hidup di masyarakat. Masyarakat Rembang diharapkan dapat menjaga dan melestarikan tradisi ngemblok sebagai warisan leluhur yang memiliki keunikan.Kata Kunci: hukum perkawinan adat; laki-laki,; ngemblok; perempuan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46026 10.14710/nts.v15i1.46026 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 85-104 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46026/21392 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/78798 2026-04-08T21:18:51Z notarius:LIT

Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah WNI dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah WNI dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin Irfani, Abida Zulira Aidi, ZIl Hukum Agraria Legal Certainty; Mixed Marriage; Land Ownership Right. Hukum Agraria Legal Certainty; Mixed Marriage; Land Ownership Right ABSTRACTMixed marriages involving differences in nationality between WNI and WNA give rise to legal consequences regarding land ownership, particularly when such marriages are conducted without a prenuptial agreement. This issue is significant because legal certainty for WNI in maintaining land ownership, which  is reserved exclusively for Indonesian citizens, has not been fully ensured. This study aims to examine legal certainty concerning land ownership for WNI in mixed marriages without a marital property separation agreement. The research employs a normative juridical method with a literature-based approach. The findings indicate that in mixed marriages without a prenuptial agreement, WNI may lose certain land rights, as land acquired during the marriage is considered joint marital property, thereby granting WNA an indirect legal interest in the land.  Keywords: Legal Certainty; Mixed Marriage; Land Ownership Right.ABSTRAKPerkawinan campuran yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan antara WNI dan WNA menimbulkan akibat hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah apabila perkawinan dilangsungkan tanpa perjanjian kawin. Kondisi ini penting dikaji karena belum terdapat kepastian hukum yang memadai bagi WNI dalam mempertahankan hak atas tanah yang secara hukum hanya dapat dimiliki WNI. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum kepemilikan tanah bagi WNI dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan pemisahan harta. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta bagi WNI berpotensi kehilangan hak atas tanah tertentu karena kepemilikan tanah akan menjadi harta bersama dan WNA secara tidak langsung memiliki bagian dari tanah tersebut.Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perkawinan Campuran; Hak Milik Atas Tanah. ABSTRACTMixed marriages involving differences in nationality between WNI and WNA give rise to legal consequences regarding land ownership, particularly when such marriages are conducted without a prenuptial agreement. This issue is significant because legal certainty for WNI in maintaining land ownership, which  is reserved exclusively for Indonesian citizens, has not been fully ensured. This study aims to examine legal certainty concerning land ownership for WNI in mixed marriages without a marital property separation agreement. The research employs a normative juridical method with a literature-based approach. The findings indicate that in mixed marriages without a prenuptial agreement, WNI may lose certain land rights, as land acquired during the marriage is considered joint marital property, thereby granting WNA an indirect legal interest in the land.  Keywords: Legal Certainty; Mixed Marriage; Land Ownership Right.ABSTRAKPerkawinan campuran yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan antara WNI dan WNA menimbulkan akibat hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah apabila perkawinan dilangsungkan tanpa perjanjian kawin. Kondisi ini penting dikaji karena belum terdapat kepastian hukum yang memadai bagi WNI dalam mempertahankan hak atas tanah yang secara hukum hanya dapat dimiliki WNI. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum kepemilikan tanah bagi WNI dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan pemisahan harta. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta bagi WNI berpotensi kehilangan hak atas tanah tertentu karena kepemilikan tanah akan menjadi harta bersama dan WNA secara tidak langsung memiliki bagian dari tanah tersebut.Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perkawinan Campuran; Hak Milik Atas Tanah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2026-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/78798 10.14710/nts.v19i1.78798 Notarius; Vol 19, No 1 (2026): Notarius; 128-145 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/78798/pdf Copyright (c) 2026 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26973 2020-01-03T07:02:20Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DENGAN SISTEM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NOTARIS DAN KARYAWAN Prastyanto, Yusman Aminah, Aminah Wisnaeni, Fifiana Perlindungan Hukum; Notaris; Karyawan Notaris With the goal of efficiency, a part of the Notary Public Makes the Time Work Agreement (PKWT) and assumes that the costs incurred by the Notary for a job are smaller. This study aims to look at the factors and legal consequences if the Notary performs a default in a Specific Time Work Agreement (PKWT). The study uses an empirical juridical approach, descriptive specifications with primary and secondary data and analyzed qualitatively.              The conclusions of this study are 1) The factors that underlie the Notary Public to Make a Specific Time Work Agreement (PKWT) are (1) the Notary Factor wants to take as much profit as possible, (2) the position factor (Bargaining) of the Notary and different employees and (3) Uncertain legal regulations. 2) Legal consequences in the event of default by a Notary Public, the employee can only be passive because the employee's position is lower than the notary. Keywords : Legal Protection; Notary; Notary Employee Abstrak Dengan tujuan efisiensi sebagian Notaris Membuat Perjanjian Kerja Waktu Tersebut (PKWT) dan berasumsi bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Notaris untuk suatu pekerjaan menjadi lebih kecil.Penelitian ini bertujuan melihat faktor faktor dan akibat hukum jika Notaris melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi deskriptif dengan data primer dan sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Faktor-faktor yang mendasari pihak Notaris membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)adalah (1) Faktor Notaris ingin mengambil keuntungan sebesar mungkin, (2) Faktor kedudukan (Tawar Menawar) Notaris dan karyawan yang berbeda dan (3) Faktor Peraturan Perundang-Undangan yang tidak tegas. 2) Akibat hukum bilamana terjadi wanprestasi oleh Notaris maka karyawan hanya bisa bersikap pasif dikarenakan posisi karyawan lebih rendah daripada notaris. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Notaris; Karyawan Notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26973 10.14710/nts.v12i1.26973 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 321 - 331 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26973/16222 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42424 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Wahyudi, Anis Rifdi Handoko, Widhi Notaris double occupation; lecturer; notary Notaris double occupation; lecturer; notary AbstractNotaries are public officials, carrying out their professions as per Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notaries and the Notary Code of Ethics. Public accountants are expected to comply with the law, including the denial of simultaneous situations as common authorities, advocates, lawful authorities and others. In addition, most notaries work as lecturers and serve as leaders of public and private universities, which raises the question of whether a notary can hold concurrent positions as leader of a university. This question can be argued and affects lawful conviction. This article intends to analyze whether a Notary who likewise fills in as a college chief truly abuses the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics. This article is juridical regulating, utilizing optional information that contains essential, auxiliary and tertiary legitimate materials. This article is dissected subjectively. Concurrent positions as leaders of higher education institutions are not justified and violate the UUJN and the Notary Code of Ethics wherever they serve in state universities or those established by foundations.Keywords: double occupation; lecturer; notaryAbstrakNotaris adalah pejabat publik, menjalankan profesinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Notaris wajib menaati hukum termasuk larangan merangkap jabatan sebagai pejabat sipil, advokat, pejabat hukum dan lain-lain. Selain itu, demi beradaptasi dengan kurikulum pendidikan untuk kebutuhan praktek seorang Notaris dimasa yang akan datang, beberapa Perguruan Tinggi Program Magister Kenotariatan mengangkat seorang Notaris yang menjadi dosen pengajar untuk memiliki jabatan struktural. Situasi tersebut dihadapkan dengan aturan larangan rangkap Jabatan Notaris di dalam ketentuan UUJN. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji apakah notaris yang juga berprofesi sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi telah melanggar undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Artikel ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Artikel ini dianalisis secara kualitatif. Merangkap jabatan sebagai pimpinan Perguruan Tinggi tidak dibenarkan dan melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris dimanapun menjabat di perguruan tinggi negeri maupun yang didirikan oleh yayasan.Kata kunci: larangan; rangkap jabatan; notaris AbstractNotaries are public officials, carrying out their professions as per Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notaries and the Notary Code of Ethics. Public accountants are expected to comply with the law, including the denial of simultaneous situations as common authorities, advocates, lawful authorities and others. In addition, most notaries work as lecturers and serve as leaders of public and private universities, which raises the question of whether a notary can hold concurrent positions as leader of a university. This question can be argued and affects lawful conviction. This article intends to analyze whether a Notary who likewise fills in as a college chief truly abuses the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics. This article is juridical regulating, utilizing optional information that contains essential, auxiliary and tertiary legitimate materials. This article is dissected subjectively. Concurrent positions as leaders of higher education institutions are not justified and violate the UUJN and the Notary Code of Ethics wherever they serve in state universities or those established by foundations.Keywords: double occupation; lecturer; notaryAbstrakNotaris adalah pejabat publik, menjalankan profesinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Notaris wajib menaati hukum termasuk larangan merangkap jabatan sebagai pejabat sipil, advokat, pejabat hukum dan lain-lain. Selain itu, demi beradaptasi dengan kurikulum pendidikan untuk kebutuhan praktek seorang Notaris dimasa yang akan datang, beberapa Perguruan Tinggi Program Magister Kenotariatan mengangkat seorang Notaris yang menjadi dosen pengajar untuk memiliki jabatan struktural. Situasi tersebut dihadapkan dengan aturan larangan rangkap Jabatan Notaris di dalam ketentuan UUJN. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji apakah notaris yang juga berprofesi sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi telah melanggar undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Artikel ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Artikel ini dianalisis secara kualitatif. Merangkap jabatan sebagai pimpinan Perguruan Tinggi tidak dibenarkan dan melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris dimanapun menjabat di perguruan tinggi negeri maupun yang didirikan oleh yayasan.Kata kunci: larangan; rangkap jabatan; notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42424 10.14710/nts.v16i3.42424 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1309-1320 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42424/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31168 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN TEORI DEAN G.PRUITT DAN JEFFREY Z.RUBIN Boboy, Juwita Tarochi Boboy Santoso, Budi Irawati, Irawati The State of Indonesia is an agricultural country, so land has a very important meaning for the lives of the people of Indonesia. Once the importance of the position of land for humans is not uncommon to cause disputes about land. Theoretically, dispute resolution can be done in 2 (two) ways, namely through formal justice mechanisms in the court (litigation) and outside the judicial process (non litigation). One form of settlement outside the court is Mediation. Mediation is the settlement of disputes through negotiations with the help of a neutral third party (mediator) in order to find a form of settlement that can be agreed by the parties.Mediation is basically a deliberation and consensus, namely as a way or process other than other ways or processes either through arbitration, negotiation, conciliation, and others. If there is an agreement in mediation, and is stated in a peace deed, this peace deed is actually a legal product and has binding power as the characteristics of the consensual principle according to Article 1338 of the Civil Code. Accordingly, agreements made legally, act as laws for the parties to the dispute. This Articel is a analytical descriptive social legal approach through the qualitative methods.  Keywords : dispute resolution; mediation Abstrak  Negara Indonesia merupakan salah satu negara agraris, sehingga tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan rakyat Indonesia. Begitu pentingnya kedudukan tanah bagi manusia tidak jarang menyebabkan terjadinya sengketa tentang tanah. Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui mekanisme peradilan formal dalam pengadilan (litigasi) dan diluar proses peradilan (non litigasi). Salah satu bentuk penyelesaian diluar pengadilan adalah Mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.Mediasi pada dasarnya adalah musyawarah dan mufakat, yakni sebagai suatu cara atau proses selain cara atau proses lainnya baik melalui arbitrase, negosiasi, konsiliasi, dan lain-lainnya. Jika secara mediasi terdapat kata sepakat, dan dituangkan dalam suatu akta perdamaian, sebenarnya akta perdamaian ini adalah produk hukum dan memiliki kekuatan mengikat sebagaimana karakteristik asas konsensual menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian, kesepakatan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang bersengketa. Artikel ini menggunakan pendekatan socio legal secara deskriptif analitis melalui metode kualitatif. Kata kunci : penyelesaian sengketa; mediasi  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31168 10.14710/nts.v13i2.31168 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 803-818 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31168/17477 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/57734 2024-12-31T09:56:15Z notarius:LIT

Penyelesaian Gugatan Sederhana Melalui E-court Pasca Diundangkannya Perma 7 Tahun 2022 Penyelesaian Gugatan Sederhana Melalui E-court Pasca Diundangkannya Perma 7 Tahun 2022 Tambunan, Jonathan Hiero Yunanto, Yunanto Persidangan Elektronik Settlement; Simple Lawsuit; E-Court. Peradilan Settlement; Simple Lawsuit; E-Court. ABSTRACTSupreme Court Regulation (Perma) Number 7 of 2022 amends Perma Number 1 of 2019 on the Administration of Cases and Trials Electronically, providing an alternative mechanism for simple lawsuits involving breach of contract and unlawful acts. This study examines the summons of simple lawsuit cases filed electronically through the E-court system and the duration of the objection process. Using a normative juridical method with a statutory approach, the research is descriptive-analytical and relies on secondary data. The findings reveal differences in summons procedures and notifications between Perma Number 4 of 2019 and Perma Number 7 of 2022, including ambiguities in the definitions of working days and calendar days. Legal certainty and protection are crucial in resolving simple lawsuits through E-court following the enactment of Perma Number 7 of 2022.Keywords: Settlement; Simple Lawsuit; E-Court.ABSTRAKPeraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 mengubah Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, menyediakan mekanisme alternatif untuk gugatan sederhana terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini membahas panggilan perkara gugatan sederhana yang didaftarkan secara elektronik melalui E-court serta durasi proses pengajuan keberatan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder. Hasilnya menunjukkan perbedaan tata cara panggilan dan pemberitahuan pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022, termasuk ambiguitas definisi hari kerja dan kalender. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi esensial dalam penyelesaian gugatan sederhana melalui E-court pasca diundangkannya Perma Nomor 7 Tahun 2022.Kata Kunci : Panyelesaian; Gugatan Sederhana; E-Court ABSTRACTSupreme Court Regulation (Perma) Number 7 of 2022 amends Perma Number 1 of 2019 on the Administration of Cases and Trials Electronically, providing an alternative mechanism for simple lawsuits involving breach of contract and unlawful acts. This study examines the summons of simple lawsuit cases filed electronically through the E-court system and the duration of the objection process. Using a normative juridical method with a statutory approach, the research is descriptive-analytical and relies on secondary data. The findings reveal differences in summons procedures and notifications between Perma Number 4 of 2019 and Perma Number 7 of 2022, including ambiguities in the definitions of working days and calendar days. Legal certainty and protection are crucial in resolving simple lawsuits through E-court following the enactment of Perma Number 7 of 2022.Keywords: Settlement; Simple Lawsuit; E-Court.ABSTRAKPeraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 mengubah Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, menyediakan mekanisme alternatif untuk gugatan sederhana terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini membahas panggilan perkara gugatan sederhana yang didaftarkan secara elektronik melalui E-court serta durasi proses pengajuan keberatan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder. Hasilnya menunjukkan perbedaan tata cara panggilan dan pemberitahuan pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022, termasuk ambiguitas definisi hari kerja dan kalender. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi esensial dalam penyelesaian gugatan sederhana melalui E-court pasca diundangkannya Perma Nomor 7 Tahun 2022.Kata Kunci : Panyelesaian; Gugatan Sederhana; E-Court Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/57734 10.14710/nts.v17i3.57734 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2191-2206 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/57734/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5684 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

AKIBAT HUKUM BILA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA TIDAK DI ROYA (STUDI PADA KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT) Rita Hutagaol, Eva Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam praktik perkreditan masih ada dari para Debitor yang tidak melakukan Pencoretan (Roya) pada buku Daftar Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Akibat hukum dari debitor yang tidak melakukan perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti ‘droit de suite’ dan ‘hak preferen’ tidak melekat pada kreditor penerima fidusia. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan data primer di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan akta jaminan Fidusia di PT. BPR Bank Dana Wira Buana dan akibat hukum bagi penerima Fidusia terhadap akta jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia jika debitor wanprestasi. Dalam hal debitor wanprestasi, sedangkan objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, maka tidak lahir jaminan fidusia, dan apabila tidak lahir jaminan fidusia, maka perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian utang piutang biasa, sehingga kedudukan kreditor hanya sebagai kreditor konkuren. Perlindungan hukumnya bagi kreditor, apabila kreditor merasa dirugikan dan ingin menuntut piutangnya kembali, maka kreditor dapat menuntut berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5684 10.14710/nts.v4i1.5684 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 10 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46061 2023-04-06T21:21:31Z notarius:LIT

Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yusuf, Ramadhani S. Mohamad Roisah, Kholis Hukum Perburuhan Employment agreement; Worker Rights; Contracting Principle The practice of working agreements for a specified period in Indonesia still faces many problems and obstacles in the field. This raises the question of whether the implementation of PKWT is in accordance with statutory regulations or vice versa. The purpose of writing this journal is to determine the implementation of the work agreement for a certain period of time made by the employer whether it is in accordance with statutory regulations or not. This research uses empirical normative research method. The results of this study, the researcher found that the practice of fixed-time working agreements in the field still contradicts existing laws and regulations. This is because the Manpower Law is still unable to accommodate the risk if one of the parties to the agreement ends the working relationship unilaterally before the agreed period ends. This has led to confusion in the claim for compensation against the party who canceled the agreement. This condition is not conducive to creating jobs that are conducive to protecting the rights of workers and employers themselves.Keywords: Employment agreement; Worker Rights; Contracting Principle AbstrakPraktik Perjanjiannkerja untukkwaktu tertentui(PKWT) di Indonesia masih menemui banyak permasalahan dan hambatan di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pelaksanaan PKWT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sebaliknya. Tujuanidari penulisanijurnal inimyaitu untukmmengetahui penerapan perjanjiannkerja waktuntertentu yanggdibuat pihak pemberi kerja apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil dari penelitian ini, Peneliti menemukan bahwa praktik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di lapangan masih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dikarenakan UU Ketenagarkerjaan masih belum mampu mengakomodir mengenai resiko apabila salah satu pihak dalam perjanjian mengakhiri hubungan kerja secara sepihak sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini menimbulkan carut marut dalam penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang membatalkan perjanjian tersebut yang. Kondisi ini tidaklah kondusif dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang kondusif terhadap perlindungan hak-hak pekerja maupun terhadap pemberi kerja sendiri.Kata Kunci: Perjanjian Kerja; Hak Pekerja; Asas Berkontrak Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46061 10.14710/nts.v15i1.46061 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 542-552 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46061/21424 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39034 2021-06-13T00:36:20Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29014 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PEMBERI FIDUSIA YANG WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 78/Pdt.G/2016/Pn.Rap) Kurniawan, Dicky Ispriyarso, Budi Cahyaningtyas, Irma AbstractFiduciary is the transfer of ownership rights of an object based on trust with the provision that the object in which the ownership rights are held remains in control of the owner of the object. In a fiduciary agreement, if the fiduciary giver does breach of contract then the fiduciary recipient can execute the object that is the collateral object of the fiduciary.The research method used in this article is normative juridical.The purpose of this study is to find out and analyze the responsibility of the fiduciary giver whose breach is based on court decision number: 78/Pdt.G/2016/PN.RAP and execution of fiduciary collateral object for the injured fiduciary giver promises based on court decision number:78/Pdt.G/ 2016/PN.RAP. This article shows that the obligation of default fiduciary givers must submit fiduciary collateral objects to fiduciary recipients and repay his debt and also his object that is guaranteed can be executed using a fiduciary guarantee certificate which contains an executorial title and the verdic that the fiduciary object can be auctioned by the fiduciary recipients.Keywords: fiduciary; breach of contract; execution of collateral fiduciarry objects  AbstrakFidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Dalam perjanjian fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji maka penerima fidusia dapat mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pemberi fidusia yang cidera janji berdasarkan putusan pengadilan nomor: 78/Pdt.G/2016/PN.RAP dan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap pemberi fidusia yang cidera janji berdasarkan putusan pengadilan nomor: 78/Pdt.G/2016/PN.RAP. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Artikel ini menghasilkan bahwa pertanggungjawaban pemberi fidusia yang wanprestasi harus menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia dan melakukan pelunasan hutang serta objek yang menjadi jaminan dapat di eksekusi menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang didalamnya mengandung titel eksekutorial dan putusan hakim yang menyatakan bahwa objek jaminan fidusia dapat dilelang oleh penerima fidusia.Kata Kunci: fidusia; wanprestasi; eksekusi objek jaminan fidusia Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-12-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29014 10.14710/nts.v12i2.29014 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 762-776 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29014/16781 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43055 2024-04-30T08:38:58Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Titik Koordinat Tanah Berbeda Dengan Tertera di Sertipikat Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Titik Koordinat Tanah Berbeda Dengan Tertera di Sertipikat Ulfiyah, Maryani M.S., Edith Ratna Hukum Agraria legal protection; coordinate point; certificate Hukum Agraria legal protection; coordinate point; certificate AbstractLaw Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles states that "the state has the obligation to provide legal certainty regarding the ownership of a plot of land, namely through the application and registration of land rights as a form of legal certainty in the field of land tenure and ownership, therefore certainty of the location and boundaries of land rights. the boundaries in each plot of land cannot be simply ignored, or there will be many land disputes due to the inappropriate location of the plots. A normative juridical approach is used in this study. The results of this study are the error in the location of objects on the certificate can be caused by lack of discipline and order government officials related to the land sector in carrying out their duties. The legal protection used is preventive legal protection, where legal subjects are given the opportunity to submit objections or opinions, the aim is to prevent disputes. personal responsibility, because it relates to a functional approach or a person's behavioral approach.Keywords: legal protection; coordinate point; certificateAbstrakUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang baiknya dimanfaatkan untuk semaksimalnya bagi kepentingan rakyat. Karena negara memiliki kewajiban untuk menguasai dan bukan melaksanakan hak kepemilikannya, maka negara berkewajiban untuk menjamin kejelasan hukum dengan menerapkan dan mendaftarkan hak milik atas tanah untuk dijadikan dasar pengukuran pada penerbitan sertifikat hak milik atas tanah. Disetujui dalam Undang-Undang Pokok Agraria untuk menjamin kejelasan undang-undang tentang penguasaan dan pemilikan tanah, faktor-faktor yang menentukan letak dan batas-batas setiap tanah tidak dapat diabaikan, dan banyak sengketa tanah yang timbul karena letak kepemilikan tanah yang tidak tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan letak objek tanah pada sertipikat dapat disebabkan oleh kurang disiplin dan tertibnya kinerja pejabat publik yang terkait dengan bidang pertanahan. Perlindungan hukum yang digunakan adalah perlindungan hukum preventif yang memungkinkan subjek hukum untuk berkeberatan dan mengemukakan pendapat guna mencegah timbulnya sengketa. Sebagai akibat dari kesalahan tersebut, tanggung jawab pribadi dapat dikenakan untuk tindakan atau perilaku manusia.Kata kunci: perlindungan hukum; titik koordinat; sertipikat  AbstractLaw Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles states that "the state has the obligation to provide legal certainty regarding the ownership of a plot of land, namely through the application and registration of land rights as a form of legal certainty in the field of land tenure and ownership, therefore certainty of the location and boundaries of land rights. the boundaries in each plot of land cannot be simply ignored, or there will be many land disputes due to the inappropriate location of the plots. A normative juridical approach is used in this study. The results of this study are the error in the location of objects on the certificate can be caused by lack of discipline and order government officials related to the land sector in carrying out their duties. The legal protection used is preventive legal protection, where legal subjects are given the opportunity to submit objections or opinions, the aim is to prevent disputes. personal responsibility, because it relates to a functional approach or a person's behavioral approach.Keywords: legal protection; coordinate point; certificateAbstrakUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang baiknya dimanfaatkan untuk semaksimalnya bagi kepentingan rakyat. Karena negara memiliki kewajiban untuk menguasai dan bukan melaksanakan hak kepemilikannya, maka negara berkewajiban untuk menjamin kejelasan hukum dengan menerapkan dan mendaftarkan hak milik atas tanah untuk dijadikan dasar pengukuran pada penerbitan sertifikat hak milik atas tanah. Disetujui dalam Undang-Undang Pokok Agraria untuk menjamin kejelasan undang-undang tentang penguasaan dan pemilikan tanah, faktor-faktor yang menentukan letak dan batas-batas setiap tanah tidak dapat diabaikan, dan banyak sengketa tanah yang timbul karena letak kepemilikan tanah yang tidak tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan letak objek tanah pada sertipikat dapat disebabkan oleh kurang disiplin dan tertibnya kinerja pejabat publik yang terkait dengan bidang pertanahan. Perlindungan hukum yang digunakan adalah perlindungan hukum preventif yang memungkinkan subjek hukum untuk berkeberatan dan mengemukakan pendapat guna mencegah timbulnya sengketa. Sebagai akibat dari kesalahan tersebut, tanggung jawab pribadi dapat dikenakan untuk tindakan atau perilaku manusia.Kata kunci: perlindungan hukum; titik koordinat; sertipikat  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43055 10.14710/nts.v17i1.43055 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 97-109 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43055/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38998 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Perjanjian Angkutan Bansos Rastra Antara Perum Bulog Jambi Dengan PT. Jasa Prima Logistik Meitiarany Bakhtiar, Rahmah Prananingtyas, Paramita Prasetyo, Mujiono Hafidh Abstract Perum Bulog Jambi in collaboration with PT. Jasa Prima Logistik for the transportation of Bansos Rastra in Batanghari Regency and Muaro Jambi Regency. In the agreement, it is inseparable from constraints that result in losses to one of the parties. The problems raised in this matter are the implementation of the transportation agreement made by both parties, the obstacles in its implementation, and efforts to resolve the obstacles faced. The approach method used in writing is juridical empirical, which aims to determine the extent to which the law works in society. From the research results, that in the implementation of the transportation agreement between Perum Bulog Jambi and PT. Jasa Prima Logistik there is a problem in the distribution of Bansos Rastra which is not routine every month according to the provisions and is not properly maintained the quantum integrity of Bansos Rastra when in power of the carrier. As the carrier, PT. Jasa Prima Logistik should carry out the agreement made properly so as not to cause losses to Perum Bulog Jambi. Keyword : transportation agreement; transportation; bansos rastraAbstrakPerum Bulog Jambi bekerjasama dengan PT. Jasa Prima Logistik untuk pengangkutan Bansos Rastra yang berada di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi. Dalam perjanjian angkutan tersebut tidak terlepas dari Kendala-kendala yang mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak. Permasalahan yang diangkat dalam masalah ini adalah pelaksanaan perjanjian angkutan yang dilakukan kedua belah pihak, kendala dalam pelaksanannya, serta upaya penyelesaian kendala yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hokum bekerja di dalam masyarakat. Dari hasil penelitian, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian angkutan antara Perum Bulog Jambi dengan PT. Jasa Prima Logistik terdapat adanya masalah dalam penyaluran Bansos Rastra yang tidak rutin setiap bulan sesuai ketentuan dan tidak terjaga dengan baik keutuhan kuantum Bansos Rastra pada saat dalam kuasa pengangkut. Sebagai pihak pengangkut, PT. Jasa Prima Logistik seharusnya melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan semestinya agar tidak menimbulkan kerugian terhadap Perum Bulog Jambi.Kata kunci : perjanjian angkutan; pengangkutan; bansos rastra Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38998 10.14710/nts.v14i1.38998 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 318 - 330 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38998/19570 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/57144 2025-04-25T02:01:17Z notarius:LIT

Proses Jual Beli Tanah Harta Warisan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kota Pekalongan Proses Jual Beli Tanah Harta Warisan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kota Pekalongan Zulfa, Diah Ayu Kholivia Yunanto, Yunanto Hukum Pewarisan Buying and Selling Inheritance; Court ruling Hukum Pewarisan Buying and Selling Inheritance; Court ruling ABSTRACTThe sale of inherited assets can be carried out because they have become the right of the heir, thus making waqf, gift, or sale entirely the heir's rights, considering that the rights related to the inherited assets have been fulfilled. The aim of the research is to analyze the legal strength of judicial decisions in the process of buying and selling inherited land, and to analyze the process itself. The method used is an empirical legal research approach. Based on the results of an examination of the process of buying and selling the husband's inherited land conducted at a notary/PPAT, according to the decision of the Pekalongan City Religious Court, every action is legal, with similar consequences for PPAT's disobedience.Keywords: Buying and Selling Inheritance; Court ruling                                                                        ABSTRAKPenjualan harta warisan dapat dilakukan karena harta peninggalan telah menjadi hak pewaris, sehingga wakaf, hibah, atau penjualan sepenuhnya menjadi hak ahli waris dengan memperhatikan hak-hak yang terkait dengan harta warisan telah dipenuhi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kekuatan hukum putusan peradilan di proses jual beli tanah warisan dan menganalisis proses jual beli tanah warisan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis pendekatan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap proses jual beli tanah warisan suami yang dilakukan di notaris/PPAT berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan bahwa setiap perbuatan selalu sah. akibat yang sama dengan pantasnya tindakan PPAT yang tidak patuh.Kata Kunci: Jual Beli Waris; Putusan Pengadilan ABSTRACTThe sale of inherited assets can be carried out because they have become the right of the heir, thus making waqf, gift, or sale entirely the heir's rights, considering that the rights related to the inherited assets have been fulfilled. The aim of the research is to analyze the legal strength of judicial decisions in the process of buying and selling inherited land, and to analyze the process itself. The method used is an empirical legal research approach. Based on the results of an examination of the process of buying and selling the husband's inherited land conducted at a notary/PPAT, according to the decision of the Pekalongan City Religious Court, every action is legal, with similar consequences for PPAT's disobedience.Keywords: Buying and Selling Inheritance; Court ruling                                                                        ABSTRAKPenjualan harta warisan dapat dilakukan karena harta peninggalan telah menjadi hak pewaris, sehingga wakaf, hibah, atau penjualan sepenuhnya menjadi hak ahli waris dengan memperhatikan hak-hak yang terkait dengan harta warisan telah dipenuhi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kekuatan hukum putusan peradilan di proses jual beli tanah warisan dan menganalisis proses jual beli tanah warisan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis pendekatan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap proses jual beli tanah warisan suami yang dilakukan di notaris/PPAT berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan bahwa setiap perbuatan selalu sah. akibat yang sama dengan pantasnya tindakan PPAT yang tidak patuh.Kata Kunci: Jual Beli Waris; Putusan Pengadilan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/57144 10.14710/nts.v18i1.57144 Notarius; Vol 18, No 1 (2025): Notarius; 248-265 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/57144/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5883 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG MENGGUNAKAN PERJANJIAN BAKU (STUDI PADA PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR) Nindya, Andina Perjanjian diatur pada KUHPerdata buku ketiga tentang perikatan. Definisi tentang perjanjian dijelaskan pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Terkait perjanjian pengiriman barang yang dibuat antara para pihak akan menimbulkan hak, kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak (Das Sollen). Dalam perjanjian pengiriman barang biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang dibuat oleh Perusahaan Jasa Expedisi dalam hal ini adalah PT JNE. Hal ini akhirnya menimbulkan adanya kesepakatan yang secara tidak langsung dipaksakan kepada konsumen dan mengurangi kewajiban dari perusahaan jasa (Das Sein). Problem dalam penelitian ini adalah mengapa dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang antara konsumen dengan PT. Jalur Nugraha Ekakurir menggunakan perjanjian baku?  Bagaimana tanggung jawab pengangkut dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat hilang atau rusaknya barang dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Jalur Nugraha Ekakurir dengan Konsumen? Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dengan mengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan di perusahaan PT. Jalur Nugraha Ekakurir  tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena kedudukan pihak pengirim tidak seimbang, sehingga tidak ada kebebasan pengirim untuk menentukan isi perjanjian. Dalam perjanjian baku yang dibuat, pihak perusahaan PT. Jalur Nugraha Ekakurir telah menentukan secara sepihak tanggung jawabnya mengenai ganti rugi. Selain itu, dalam perjanjian baku pengiriman barang tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak pengirim (konsumen), sehingga dalam hal ini pihak pengirim (konsumen) merasa dirugikan. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya klausula baku yang memberatkan dan bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen dan sebaiknya indonesia memiliki suatu badan hukum kusus yang bergerak sebagai pengawas perjanjian dengan klausula baku. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5883 10.14710/nts.v4i1.5883 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 38 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/35974 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Debitor Yang Berprofesi Sebagai Notaris Fifiana, Evelin Badriyah, Siti Malikhatun hukum perdata; kepailitan kepailitan; notaris; akibat hukum AbstractNotary is a public official who has the authority to make authentic deeds and other powers in practice as regulated in Article 12 of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position which regulates notaries who can be subject to bankruptcy decisions. This study aims to determine that bankruptcy can be the basis for dismissal of a notary position and legal consequences of a debtor's bankruptcy decision as a notary. The method used in this research is normative legal research. This study uses legal materials obtained from the results of library research. From this literature research, legal materials are collected which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The approach used in this research is the statute approach and the conceptual approach. The results of the research show that the provisions of Article 9 paragraph 1 letter a and Article 12 letter a of the Notary Position Law regulate the dismissal of a notary which is combined with bankruptcy decisions contrary to the Law on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations provides arrangements for bankruptcy legal subjects, namely individuals and bodies. law, not in a position that is carried out by the debtor, therefore a bankrupt notary who is a position cannot be removed from that position and the legal consequences of a bankrupt notary based on the Bankruptcy Law only cause a person to lose the right to act freely on his assets but not to lose. the right to carry out a profession and position.Keywords: bankruptcy; notary; legal consequencesAbstrakNotaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya dalam praktik sebagaimana diatur didalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang notaris yang dapat dijatuhkan putusan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepailitan dapat menjadi dasar pemberhentian jabatan notaris dan akibat hukum putusan pailit debitor yang berprofesi sebagai notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian didapatkan bahwa kententuan Pasal 9 ayat 1 huruf a dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang pemberhentian notaris yang dijatukan putusan pailit bertentangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pengaturan terhadap subjek hukum kepailitan yaitu orang pribadi dan badan hukum,bukan pada jabatan yang dijalankan oleh debitor oleh sebab itu notaris pailit yang merupakan suatu jabatan tidaklah dapat diberhentikan dari jabatannya tersebut dan Akibat hukum dari notaris pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan hanya menyebabkan seorang kehilangan hak untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya saja tetapi tidak kehilangan hak untuk menjalankan profesi dan jabatannya.Kata kunci: kepailitan; notaris; akibat hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/35974 10.14710/nts.v15i2.35974 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 963-975 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/35974/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43724 2023-04-07T07:45:50Z notarius:LIT

Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Kode Etik Notaris Di Kabupaten Grobogan Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Kode Etik Notaris Di Kabupaten Grobogan Lutviandany, Auly Wisnaeni, Fifiana Cahyaningtyas, Irma Notaris implementation; supervision; notary Notaris, Majelis Pengawas daerah implementation; supervision; notary With such a large responsibility of the notary on the community, all the rights and obligations given need supervision. The establishment of the MPD in Grobogan Regency is the implementation of a notary supervisory body that carries out a supervisory function in accordance with the mandate of the law. In practice, there are still many cases committed by notaries. The purpose of this research is to study and analyze the implementation of the supervision of the Regional Supervisory Council for the code of ethics of Notaries in Grobogan Regency. The research method used by researchers is juridical empirical. The result of the research is that the implementation of MPD's supervision of the notary's Code of Ethics in Grobogan Regency has not been able to run optimally in accordance with the ideals in UUJN and statutory regulations. The factors that hinder the implementation of the code of ethics supervision of notaries in Grobogan Regency include internal and external factors.Keywords : implementation; supervision; notaryAbstrakSeiring dengan tanggung jawab notaris yang begitu besar pada masyarakat, maka segala hak dan kewajiban yang diberikan tersebut perlu adanya mekanisme pengawasan. Pembentukan MPD di Kabupaten Grobogan merupakan implementasi suatu badan pengawas notaris yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai amanat perundang-undangan. Dalam praktiknya masih sering terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan notaris. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian adalah pelaksanaan pengawasan MPD terhadap Kode Etik notaris di Kabupaten Grobogan belum dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan cita-cita di dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengawasan kode etik terhadap notaris di Kabupaten Grobogan diantaranya adalah faktor internal dan eksternal.Kata Kunci : pelaksanaan; pengawasan; notaris With such a large responsibility of the notary on the community, all the rights and obligations given need supervision. The establishment of the MPD in Grobogan Regency is the implementation of a notary supervisory body that carries out a supervisory function in accordance with the mandate of the law. In practice, there are still many cases committed by notaries. The purpose of this research is to study and analyze the implementation of the supervision of the Regional Supervisory Council for the code of ethics of Notaries in Grobogan Regency. The research method used by researchers is juridical empirical. The result of the research is that the implementation of MPD's supervision of the notary's Code of Ethics in Grobogan Regency has not been able to run optimally in accordance with the ideals in UUJN and statutory regulations. The factors that hinder the implementation of the code of ethics supervision of notaries in Grobogan Regency include internal and external factors.Keywords : implementation; supervision; notaryAbstrakSeiring dengan tanggung jawab notaris yang begitu besar pada masyarakat, maka segala hak dan kewajiban yang diberikan tersebut perlu adanya mekanisme pengawasan. Pembentukan MPD di Kabupaten Grobogan merupakan implementasi suatu badan pengawas notaris yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai amanat perundang-undangan. Dalam praktiknya masih sering terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan notaris. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian adalah pelaksanaan pengawasan MPD terhadap Kode Etik notaris di Kabupaten Grobogan belum dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan cita-cita di dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengawasan kode etik terhadap notaris di Kabupaten Grobogan diantaranya adalah faktor internal dan eksternal.Kata Kunci : pelaksanaan; pengawasan; notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43724 10.14710/nts.v14i2.43724 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 723-737 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43724/20763 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/68444 2025-09-28T21:37:16Z notarius:LIT

Tinjauan Yuridis atas Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Kredit Kepemilikan Rumah Salsabila, Nabila Badriyah, Siti Malikhatun Hukum Kenotariatan; Hukum Perdata; Hukum Perbankan Notary Role; Mortgage Ownership ABSTRACTThe duties and responsibilities of a Notary in the mortgage loan (KPR) process often face challenges, including legally defective deeds due to negligence, disputes arising from the debtor's lack of understanding of the agreement, and misuse of documents by third parties. This research aims to analyze the role and responsibilities of Notaries in drafting mortgage loan deeds from a juridical perspective. Using a normative juridical approach with a literature study method, the research examines legal norms and regulations. The findings reveal that Notaries play a critical role in ensuring legal certainty and protecting the rights of both parties. By preparing agreements and providing legal advice, Notaries ensure that mortgage transactions are valid, binding, and legally secure.Keywords: Notary Role; Mortgage Ownership.ABSTRAKPelaksanaan tugas dan tanggung jawab Notaris dalam proses KPR tidak jarang menghadapi berbagai tantangan, antara lain: keberadaan akta yang cacat hukum akibat kelalaian Notaris, sengketa yang timbul karena isi perjanjian tidak dipahami sepenuhnya oleh debitur, hingga penyalahgunaan dokumen oleh pihak ketiga. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ditinjau dari perspektif yuridis. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode kajian literatur untuk mengkaji norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris dalam pembuatan akta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak kedua belah pihak. Dengan menyusun akta perjanjian dan memberikan nasihat hukum, Notaris menjamin bahwa transaksi KPR sah, mengikat, dan terlindungi secara hukum.Kata Kunci: Peran Notaris; Kredit Kepemilikan Rumah. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-09-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/68444 10.14710/nts.v18i3.68444 Notarius; Vol 18, No 3 (2025): Notarius; 718-735 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/68444/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5906 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

KEDUDUKAN AHLI WARIS TRANSGENDER DITINJAU DARI HUKUM ISLAM RATHU NEGARI, YURISS Pembagian waris bagi tiap-tiap ahli waris pada dasarnya sudah diatur didalam Al-Quran (Das Sollen). Namun ternyata di Indonesia ada sekelompok orang yang sangat kecil jumlahnya, yaitu Khuntsa / transgender. Di dalam Al-quran dan Al hadist, tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waris Khuntsa / trangender, jumlah besar bagian yang mereka terima, ataupun halangan mereka untuk mewaris (Das Sein). Problem  yang ketentuan mewaris bagi ahli waris khuntsa / transgender ditinjau dari hukum Islam dan adakah hambatan bagi ahliwaris transgender/ khuntsa untuk mewaris dan solusi mengatasi hambatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui ketentuan mewaris bagi ahliwaris transgender ditinjau dari Hukum Islam dan Untuk mengetahui hambatan mewaris bagi ahliwaris transgender dan cara mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu cara / prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan penelitian terhadap data sekunder, yang fokus perhatiannya menekankan pada hukum positif. Penelitian dalam penulisan tesis termasuk dalam penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penulisan yang membuat deskriptif atau suatu gambaran secara sistematis , faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, memberikan makna terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan Pembagian waris bagi ahliwaris transgender. Ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender ditinjau dari Hukum Islam adalah hak waris yang diberikan kepadanya hendaklah yang paling sedikit di antara dua keadaannya, keadaan bila ia sebagai laki-laki dan sebagai wanita. Kemudian untuk sementara sisa harta waris yang menjadi haknya dibekukan sampai statusnya menjadi jelas, atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli waris, atau sampai banci itu meninggal hingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya. Namun bila khuntsa tersebut telah menjadi jelas statusnya maka berlaku hukum waris baginya sesuai status jenis kelaminya yang baru. Hambatan mewaris bagi ahliwaris transgender dan bagaimana solusinya, bagi Khuntsa Musykil yang tidak melakukan operasi ubah kelamin bagian khuntsa itu ialah separoh dari dua bagian laki-laki dan perempuan, disebabkan statusnya masih dipertengkarkan oleh para ahli waris. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya di Indonesia diadakan peraturan khusus yang mengatur perihal pergantian kelamin ini karena hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia secara langsung. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5906 10.14710/nts.v4i1.5906 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 61 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41238 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Merek Terkenal Yang Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 206/G/2020/PTUN.JKT) Perlindungan Hukum Merek Terkenal Yang Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 206/G/2020/PTUN.JKT) Saputra, Bayu Handoko, Widhi Hukum HaKI legal protection; brand; registration Hukum Merek perlindungan hukum; merek; pendaftaran AbstractProtection for well-known brand owners aims to protect the exclusive rights owned by well-known brand owners, by the provisions in Article 20 of 2016 concerning marks and applications. “The registration of a mark against a well-known mark owner to imitate, plagiarize, or following the mark of another party for the sake of his business creates conditions of unfair business competition, deceives, or misleads consumers to become the basis for the trademark office to reject the application for trademark registration” as stated in Article 21 paragraph (3) Law Number 20 of 2016, including for the reputation of famous brands by making a brand that resembles a well-known brand, the act of bad faith was carried out by PT. Golden Surya Jaya in registering the brand “GSJ Premiere Battery NX 110-5L 12V 80Ah” whose property has similarities with PT. GS Yuasa Corporation with the brand “GS Premium NS 60LS Battery”. In Article 21 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning equality in principle. Therefore, this paper aims to determine the legal protection of the owner of a well-known mark, based on the judge's consideration in determining his legal action.Keywords: legal protection; brand; registrationAbstrakPerlindungan terhadap pemilik merek terkenal pada dasarnya bertujuan untuk menyerahkan perlindungan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek terkenal, sesuai dengan ketetapan Pasal 20 Tahun 2016 tentang merek dan permohonan. Pendaftaran merek terhadap pemilik merek terkenal yang bertujuan untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen menjadi dasar bagi perusahaan pemilik merek untuk menolak permohonan pendaftaran merek yang tercantum Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, diantaranya untuk nama baik merek terkenal dengan cara membuat suatu merek yang menyerupai merek terkenal, tindakan iktikad tidak baik dilaksanakan oleh PT. Golden Surya Jaya dalam mendaftarkan merek “GSJ Premiere Battery NX 110-5L 12V 80Ah” yang miliknya mempunyai kesamaan dengan PT. GS Yuasa Corporation dengan merek “Aki GS Premium NS 60LS”. Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang kesamaan pada intinya. Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal, atas dasar pertimbangan hakim dalam menentukan tindakan hukumnya.Kata kunci: perlindungan hukum; merek; pendaftaran AbstractProtection for well-known brand owners aims to protect the exclusive rights owned by well-known brand owners, by the provisions in Article 20 of 2016 concerning marks and applications. “The registration of a mark against a well-known mark owner to imitate, plagiarize, or following the mark of another party for the sake of his business creates conditions of unfair business competition, deceives, or misleads consumers to become the basis for the trademark office to reject the application for trademark registration” as stated in Article 21 paragraph (3) Law Number 20 of 2016, including for the reputation of famous brands by making a brand that resembles a well-known brand, the act of bad faith was carried out by PT. Golden Surya Jaya in registering the brand “GSJ Premiere Battery NX 110-5L 12V 80Ah” whose property has similarities with PT. GS Yuasa Corporation with the brand “GS Premium NS 60LS Battery”. In Article 21 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning equality in principle. Therefore, this paper aims to determine the legal protection of the owner of a well-known mark, based on the judge's consideration in determining his legal action.Keywords: legal protection; brand; registration AbstrakPerlindungan terhadap pemilik merek terkenal pada dasarnya bertujuan untuk menyerahkan perlindungan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek terkenal, sesuai dengan ketetapan Pasal 20 Tahun 2016 tentang merek dan permohonan. “Pendaftaran merek terhadap pemilik merek terkenal yang bertujuan untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat mengecoh, atau menyesatkan konsumen menjadi dasar bagi kantor merek untuk menolak permohonan pendaftaran merek” yang tercantum Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, di antaranya untuk nama baik merek terkenal dengan cara membuat suatu merek yang menyerupai merek terkenal, tindakan iktikad tidak baik dilaksanakan oleh PT. Golden Surya Jaya dalam mendaftarkan merek “GSJ Premiere Battery NX 110-5L 12V 80Ah” yang miliknya mempunyai kesamaan dengan PT GS Yuasa Corporation dengan merek “Aki GS Premium NS 60LS”. Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang kesamaan pada intinya. Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal, atas dasar pertimbangan hakim dalam menentukan tindakan hukumnya.Kata kunci: perlindungan hukum; merek; pendaftaran Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41238 10.14710/nts.v16i1.41238 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 195-210 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41238/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30441 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PERSEROAN TERBATAS YANG TERBUKTI MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN Nugraha, Eril Aditya Putrijanti, Aju Cahyaningtyas, Irma notariat, kenotariatan, magister, pascasarjana PT. Cahaya Bintan Abadi which has a waste collection embankment resulting from mining activities damages the embankment, resulting in contamination of the Los Strait sea waters by hazardous and toxic materials, which is detrimental to the fishermen whose livelihoods catch fish and shrimp in the Los Strait sea waters (Supreme Court Decision) Republic of Indonesia, Number 26 / PDT.G / 2009 / PN.TPI). The legal issues raised in this study concerning judges' considerations in giving decisions on Limited Liability Companies that have been proven to pollute the environment and on the mechanisms of civil liability Limited Liability Companies that are proven to do environmental pollution. Civil liability mechanism for limited liability companies that pollute the environment can be done outside the court or through the court process, with claims for compensation and environmental recovery. Recommendations from judges in addition to providing fines must also impose sanctions for the restoration of environmental limited liability companies that carry out environmental pollution. In addition there is supervision of orders or related parties on Limited Liability Companies that have the potential to pollute the environment.Keywords: civil liability; limited liability company; environmental pollutionAbstrakPT. Cahaya Bintan Abadi yang memiliki tanggul penampungan limbah hasil kegiatan penambangan mengalami kerusakan tanggul sehingga mengakibatkan tercemarnya perairan laut Selat Losoleh bahan berbahaya dan beracun, dimana hal ini merugikan para nelayan yang mata pencahariannya menangkap ikan dan udang di perairan laut Selat Los tersebut (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 26/PDT.G/2009/ PN.TPI).Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap Perseroan Terbatas yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan serta mengenai mekanisme pertanggungjawaban perdata Perseroan Terbatas yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Mekanisme pertanggungjawaban perdata bagi perseroan terbatas yang melakukan pencemaran lingkungan dapat dilakukan di luar pengadilan maupun melalui proses pengadilan, dengan tuntutan ganti rugi maupun pemulihan lingkungan. Rekomendasi dari hakim selain memberikan sanksi denda juga harus memberikan sanksi pemulihan lingkungan terhadap Perseroan Terbatas yang melakukan pencemaran lingkungan. Selain itu adanya pengawasan dari perintah atau pihak terkait terhadap Perseroan Terbatas yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan.Kata kunci : pertanggungjawaban perdata; perseroan terbatas; pencemaran lingkungan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-05-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30441 10.14710/nts.v13i1.30441 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 312-327 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30441/17267 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50573 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Koperasi Model Multipihak Sebagai Perwujudan Pembentukan Koperasi Modern di Indonesia Usman, Miryany Ispriyarso, Budi Koperasi Multistakeholder Cooperatives; Cooperative Articles of Association. ABSTRACTCooperatives, crucial in Indonesia's economy based on Pancasila and the 1945 Constitution, aim to enhance both community and cooperative members' economic well-being, aligning with a just and prosperous social order. This study delves into the characteristics of Cooperatives with a Multi-Stakeholder Model, engaging members, government, private sector, and the community. Utilizing a normative juridical approach, the findings highlight the collaborative model's encouragement of active stakeholder participation and reinforcement of sustainability. Regulatory disparities between Law Number 25 of 1992 on Cooperatives and Minister of Cooperatives and SMEs Regulation Number 8 of 2021 center around the cooperative model approach, with the 1992 Law being more general and the 2021 Regulation more specifically addressing the multi-stakeholder model in the cooperative's articles of association.Keywords: Multistakeholder Cooperatives;  Cooperative Articles of Association.ABSTRAK Koperasi, sebagai pilar ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan anggota koperasi, serta mendukung cita-cita tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik Koperasi Dengan Model Multi-Pihak, yang melibatkan anggota koperasi, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kolaboratif ini mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan dan memperkuat keberlanjutan. Perbedaan regulasi antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021 terletak pada pendekatan model koperasi, dengan Undang-Undang 1992 bersifat umum, sementara Permenkop 2021 lebih khusus mengatur model multi-pihak dalam anggaran dasar koperasi.Kata Kunci: Koperasi Multipihak;  Anggaran Dasar Koperasi. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50573 10.14710/nts.v17i2.50573 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 974-994 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50573/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40989 2023-09-06T07:00:41Z notarius:LIT

Tanggung Jawab Notaris Yang Mengubah Isi Akta Pengikatan Jual Beli Tanggung Jawab Notaris Yang Mengubah Isi Akta Pengikatan Jual Beli Hage, Andro A.do Hastuti, Nanik Tri Notaris deed; notary public; responsibility Notaris deed; notary public; responsibility Abstract Multiple cases have emerged involving notarial deeds that exhibited bias towards one party. Notaries have been implicated as either culprits or collaborators in perpetrating criminal acts, particularly through the fabrication or manipulation of data in notarial deeds. This research aims to assess the legality of deeds when a notary alters a deed related to a binding sale and purchase in contravention of the established laws and regulations. Additionally, it delves into the liability of notaries who modify such deeds without the consent of the legal owner. Conducted as normative legal research, this study adheres to Indonesia's prevailing legal framework. Employing a Social Legal approach within a descriptive analytical research framework, the investigation concludes that Notary MS's alteration of the binding sale and purchase deed, unbeknownst to the rightful landowner, constitutes an authenticated document lacking the necessary subjective agreement. Hence, the sale and purchase binding deed should be rendered null and void under legal provisions upon the aggrieved party's or legal shophouse owner's request. The intentional tampering or falsification of the deed by Notary MS, at the behest of Tri Rahardian Sapta, might lead to criminal penalties being levied upon the notary.Top of Form Keywords: deed; notary public; responsibilityAbstrak Terdapat beberapa kasus ditemukan, terkait akta notaris yang memihak pada satu pihak. Notaris dikaitkan menjadi pelakunya ataupun pihaknya yang ikut melaksanakan maupun menolong untuk melaksanakan sesuatu tindak pidana, khususnya memberikan atau menciptakan pemalsuan data dalam akta Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum akta apabila notaris dalam mengubah akta pengikatan jual beli tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan tanggung jawab notaris yang mengubah akta pengikatan jual beli tanpa sepengetahuan pemilik yang sah. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berpedoman pada aturan perundangan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Social Legal dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis.  Hasil penelitian dalam kasus ini, perbuatan Notaris MS yang mengubah akta pengikatan jual beli tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang sah dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang tidak memenuhi syarat subjektif dari perjanjian, yaitu sepakat. Seharusnya Akta pengikatan jual beli tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum atas permintaan pihak yang tidak sepakat atau pemilik ruko yang sah. Notaris MS dapat dikenai sanksi pidana, karena perbuatan Notaris MS yang dengan sengaja mengubah atau memalsukan akta atas permintaan Tri Rahardian Sapta. Kata kunci: akta; notaris; tanggung jawab Abstract Multiple cases have emerged involving notarial deeds that exhibited bias towards one party. Notaries have been implicated as either culprits or collaborators in perpetrating criminal acts, particularly through the fabrication or manipulation of data in notarial deeds. This research aims to assess the legality of deeds when a notary alters a deed related to a binding sale and purchase in contravention of the established laws and regulations. Additionally, it delves into the liability of notaries who modify such deeds without the consent of the legal owner. Conducted as normative legal research, this study adheres to Indonesia's prevailing legal framework. Employing a Social Legal approach within a descriptive analytical research framework, the investigation concludes that Notary MS's alteration of the binding sale and purchase deed, unbeknownst to the rightful landowner, constitutes an authenticated document lacking the necessary subjective agreement. Hence, the sale and purchase binding deed should be rendered null and void under legal provisions upon the aggrieved party's or legal shophouse owner's request. The intentional tampering or falsification of the deed by Notary MS, at the behest of Tri Rahardian Sapta, might lead to criminal penalties being levied upon the notary.Top of Form Keywords: deed; notary public; responsibilityAbstrak Terdapat beberapa kasus ditemukan, terkait akta notaris yang memihak pada satu pihak. Notaris dikaitkan menjadi pelakunya ataupun pihaknya yang ikut melaksanakan maupun menolong untuk melaksanakan sesuatu tindak pidana, khususnya memberikan atau menciptakan pemalsuan data dalam akta Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum akta apabila notaris dalam mengubah akta pengikatan jual beli tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan tanggung jawab notaris yang mengubah akta pengikatan jual beli tanpa sepengetahuan pemilik yang sah. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berpedoman pada aturan perundangan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Social Legal dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis.  Hasil penelitian dalam kasus ini, perbuatan Notaris MS yang mengubah akta pengikatan jual beli tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang sah dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang tidak memenuhi syarat subjektif dari perjanjian, yaitu sepakat. Seharusnya Akta pengikatan jual beli tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum atas permintaan pihak yang tidak sepakat atau pemilik ruko yang sah. Notaris MS dapat dikenai sanksi pidana, karena perbuatan Notaris MS yang dengan sengaja mengubah atau memalsukan akta atas permintaan Tri Rahardian Sapta. Kata kunci: akta; notaris; tanggung jawab Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40989 10.14710/nts.v16i2.40989 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 613-630 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40989/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43806 2023-04-07T10:23:59Z notarius:LIT

anggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta Pratama, Iqbal Putra Wisnaeni, Fifiana Cahyaningtyas, Irma Notaris notary; responsible; reading of the deed notaris notaris; tanggung jawab; pembacaan akta Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds also have obligations, one of which is to read the deed in front of the audience. The research method used in this article is normative research. The result of the discussion of this article is that the Notary is responsible for the deed he makes, starting from the making, reading to signing, the reading of the deed must be carried out by the Notary even though the Notary has attribution authority and can delegate it to staff but the deed read by the staff can be considered null and void. The conclusion of this article is that the reading of the deed must be carried out by the Notary Public, the Notary's responsibility if the deed is read by the staff, namely receiving administrative sanctions or sanctions from the Notary's code of ethics and if there is an error that harms the parties, the Notary is liable in civil terms by compensating for losses.Keywords: notary; responsible; reading of the deedAbstrakNotaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik juga mempunyai kewajiban salah satunya yaitu pembacaan akta dihadapan penghadap. Metode penelitian yang digunakan artikel ini adalan penelitian normatif. Hasil pembahasan artikel ini yaitu Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya mulai dari pembuatan, pembacaan sampai dengan penandatanganan, pembacaan akta wajib dilakukan oleh Notaris meskipun Notaris mempunyai kewenangan atribusi dan bisa melimpahkan ke staf tetapi akta yang dibacakan oleh staf bisa dianggap batal demi hukum. Simpulan dari artikel ini yaitu pembacaan akta wajib dilakukan oleh Notaris, tanggung jawab Notaris jika akta dibacakan oleh staf yaitu menerima sanksi administratif atau sanksi dari kode etik Notaris dan jika terdapat kesalahan yang merugikan para pihak maka Notaris bertanggung jawab secara perdata dengan mengganti kerugian.Kata Kunci: notaris; tanggung jawab; pembacaan akta Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds also have obligations, one of which is to read the deed in front of the audience. The research method used in this article is normative research. The result of the discussion of this article is that the Notary is responsible for the deed he makes, starting from the making, reading to signing, the reading of the deed must be carried out by the Notary even though the Notary has attribution authority and can delegate it to staff but the deed read by the staff can be considered null and void. The conclusion of this article is that the reading of the deed must be carried out by the Notary Public, the Notary's responsibility if the deed is read by the staff, namely receiving administrative sanctions or sanctions from the Notary's code of ethics and if there is an error that harms the parties, the Notary is liable in civil terms by compensating for losses.Keywords: notary; responsible; reading of the deed AbstrakNotaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik juga mempunyai kewajiban salah satunya yaitu pembacaan akta dihadapan penghadap. Metode penelitian yang digunakan artikel ini adalan penelitian normatif. Hasil pembahasan artikel ini yaitu Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya mulai dari pembuatan, pembacaan sampai dengan penandatanganan, pembacaan akta wajib dilakukan oleh Notaris meskipun Notaris mempunyai kewenangan atribusi dan bisa melimpahkan ke staf tetapi akta yang dibacakan oleh staf bisa dianggap batal demi hukum. Simpulan dari artikel ini yaitu pembacaan akta wajib dilakukan oleh Notaris, tanggung jawab Notaris jika akta dibacakan oleh staf yaitu menerima sanksi administratif atau sanksi dari kode etik Notaris dan jika terdapat kesalahan yang merugikan para pihak maka Notaris bertanggung jawab secara perdata dengan mengganti kerugian.Kata Kunci: notaris; tanggung jawab; pembacaan akta Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43806 10.14710/nts.v14i2.43806 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 809-817 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43806/20819 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/73289 2026-03-31T00:54:49Z notarius:LIT

Tinjauan Hukum Tentang Asas Pemisahan Horizontal dalam Hukum Pertanahan Indonesia Ananta, Yoga Andrean Mahfudh, Afif Hukum Agraria Horizontal Separation Principle; Land Law ABSTRACTThe horizontal separation principle in Indonesian land law stipulates that land and buildings are distinct objects that may be owned separately. This study analyzes the concept and implementation of this principle in the establishment of security right as a proprietary security interest over land, as well as the legal mechanism for granting Hak Tanggungan as an encumbrance. Using a normative juridical method, the research reveals that the principle restricts Hak Tanggungan to land only, excluding buildings. Therefore, Notaries and Land Deed Officials (PPAT) must ensure valid ownership to maintain legal certainty. The Deed of Granting of Security Rights (APHT) must explicitly state the rights over land, since land and buildings are considered separate and require clear legal treatment under the horizontal separation principle.Keywords: Horizontal Separation Principle; Land Law.ABSTRAKAsas pemisahan horizontal dalam hukum pertanahan Indonesia menyatakan bahwa tanah dan bangunan di atasnya adalah objek yang terpisah dan dapat dimiliki secara berbeda. Tujuna penelitian ini untuk mengetahui konsep dan keberlakuan asas pemisahan horizontal dalam pembentukan Hak Tanggungan sebagai jaminan kebendaan atas tanah dan pemberian Hak Tanggungan atas tanah sebagai bentuk pembebanan dalam lembaga jaminan menurut hukum pertanahan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa Asas pemisahan horizontal membatasi objek Hak Tanggungan pada tanah saja, sehingga Notaris dan PPAT wajib memastikan keabsahan kepemilikan untuk menjamin kepastian hukum. Pemberian Hak Tanggungan harus dirumuskan jelas dalam APHT karena, sesuai asas pemisahan horizontal, tanah dan bangunan adalah objek terpisah yang memerlukan kepastian hukum.Kata Kunci: Asas Pemisahan Horizontal; Hukum Pertanahan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2026-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/73289 10.14710/nts.v19i0.73289 Notarius; Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT; 109-125 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/73289/pdf Copyright (c) 2026 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26886 2019-12-02T20:40:04Z notarius:LIT

IMPLEMENTASI HAK-HAK AHLI WARIS ERFSTELLING TERHADAP HARTA WARISAN Lukmandan, Aden Djais, Moch Implementasi; Ahli Waris Erfstelling; Harta Pewaris This study discusses the implementation of the rights of Erfstelling heirs to inheritance treasures. When people talk about inheritance, people will come to two fundamental problems: one who dies who leave his wealth as an inheritance and leave the people who are entitled to receive relics The. The purpose of this research is to know the legal position of Erfstelling's heirs to the treasures of inheritance and to know the implementation of the rights of Erfstelling heirs to inheritance. From the results of the study can be obtained the fact that the position of heir in the case of a more precedence, with the exception of the contents and divisions in the Testament is not contrary to the law. Then on the testament of the type of erfstelling, i.e. the person who acquired the rights with a general title, he was responsible and assumed the debts of the relics, for all or for the comparable portion. While the recipient (Testament) is the right recipient with a special title, he does not have the debt of the debts of the person who wills. The difference between the two is a testament of the type of erfstelling, the person appointed, as the person who acquired the rights with the general title, he was responsible and assumed the debts of the relic, for all or for the comparable portion. While the recipient (Testament) is the right recipient with a special title, he does not have the debt of the debts of the person who wills.            Keywords: Implementation; Erfstelling  heirs; property of Legacy Abstrak Penelitian ini membahas tentang Implementasi Hak-Hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta Warisan.   Bilamana orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yaitu seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang–orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum ahli waris Erfstelling terhadap harta warisan serta mengetahui implementasi hak-hak ahli waris Erfstelling terhadap harta warisan.Dari hasil penelitian dapat diperoleh fakta bahwa kedudukan ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian mengenai wasiat jenis erfstelling, yaitu  orang yang memperoleh hak dengan titel umum, ia bertanggung jawab dan memikul hutang dari harta peninggalan, untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding. Sedangkan penerima legaat (hibah wasiat) sebagai penerima hak dengan titel khusus, ia tidak ada sangkut pautnya dengan hutang-hutang orang yang memberi wasiat tersebut. Perbedaan diantara keduanya adalah wasiat jenis erfstelling, orang yang ditunjuknya, sebagai orang yang memperoleh hak dengan titel umum, ia bertanggung jawab dan memikul hutang dari harta peninggalan, untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding. Sedangkan penerima legaat (hibah wasiat) sebagai penerima hak dengan titel khusus, ia tidak ada sangkut pautnya dengan hutang-hutang orang yang memberi wasiat tersebut. Kata Kunci : Implementasi; Ahli Waris Erfstelling; Harta Pewaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-05-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26886 10.14710/nts.v12i1.26886 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 174 - 186 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26886/16170 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42414 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Tinjauan Yuridis Aroma Sebagai Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual Tinjauan Yuridis Aroma Sebagai Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual Dewi, Nur Ismayanti Silviana, Ana Hukum Merek legal protection; brand; aroma Hukum Merek legal protection; brand; aroma AbstractThe newest brands that are in development are not only two-dimensional signs but also appear in the form of: holograms, sounds, aromas, textures and even flavors, however, there are no regulations regarding aroma in Indonesia. Therefore, this study aims to determine the legal protection of aroma as a brand in intellectual property rights and to compare legal regulations to non-traditional brand aromas. The method used in this research is normative juridical with descriptive analysis. The result of this study is that the renewal of aroma as a brand in the perspective of intellectual property rights in Indonesia is very important for Indonesia because Indonesia has not carried out any reforms related to aroma regulations to obtain protection in the field of intellectual property and in terms of the legal views of brands in each country. has initiated the spirit of fragrance protection in various countries in the world. fragrance protection in countries that already have aroma regulations and apply them where these countries are members of the World Intellectual Property Organization.Keywords: legal protection; brand; aromaAbstrakMerek terbaru yang ada didalam perkembangannya tidak hanya berupa tanda dua dimensi tetapi juga muncul berupa: hologram, suara, aroma, tekstur bahkan rasa akan tetapi, belum adanya aturan tentang aroma di Indonesia. Oleh karenanya penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum aroma sebagai merek dalam hak kekayaan intelektual dan perbandingan peraturan hukum terhadap aroma merek non tradisional. Metode yang digunakan pada penelitian ini yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pembaharuan aroma sebagai merek di dalam perspektif hak kekayaan intelektual di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk Indonesia. Karena Indonesia belum melakukan pembaharuan terkait aturan aroma untuk mendapatkan perlindungan di bidang kekayaan intelektual dan dalam hal pandangan hukum merek pada masing-masing Negara telah memprakarsai semangat perlindungan aroma di berbagai Negara di dunia. perlindungan aroma pada negara-negara yang sudah mempunyai aturan aroma dan menerapkannya dimana negara-negara tersebut tergabung di dalam World Intellectual Property Organization.Kata kunci: perlindungan hukum; merek; aroma AbstractThe newest brands that are in development are not only two-dimensional signs but also appear in the form of: holograms, sounds, aromas, textures and even flavors, however, there are no regulations regarding aroma in Indonesia. Therefore, this study aims to determine the legal protection of aroma as a brand in intellectual property rights and to compare legal regulations to non-traditional brand aromas. The method used in this research is normative juridical with descriptive analysis. The result of this study is that the renewal of aroma as a brand in the perspective of intellectual property rights in Indonesia is very important for Indonesia because Indonesia has not carried out any reforms related to aroma regulations to obtain protection in the field of intellectual property and in terms of the legal views of brands in each country. has initiated the spirit of fragrance protection in various countries in the world. fragrance protection in countries that already have aroma regulations and apply them where these countries are members of the World Intellectual Property Organization.Keywords: legal protection; brand; aromaAbstrakMerek terbaru yang ada didalam perkembangannya tidak hanya berupa tanda dua dimensi tetapi juga muncul berupa: hologram, suara, aroma, tekstur bahkan rasa akan tetapi, belum adanya aturan tentang aroma di Indonesia. Oleh karenanya penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum aroma sebagai merek dalam hak kekayaan intelektual dan perbandingan peraturan hukum terhadap aroma merek non tradisional. Metode yang digunakan pada penelitian ini yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pembaharuan aroma sebagai merek di dalam perspektif hak kekayaan intelektual di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk Indonesia. Karena Indonesia belum melakukan pembaharuan terkait aturan aroma untuk mendapatkan perlindungan di bidang kekayaan intelektual dan dalam hal pandangan hukum merek pada masing-masing Negara telah memprakarsai semangat perlindungan aroma di berbagai Negara di dunia. perlindungan aroma pada negara-negara yang sudah mempunyai aturan aroma dan menerapkannya dimana negara-negara tersebut tergabung di dalam World Intellectual Property Organization.Kata kunci: perlindungan hukum; merek; aroma Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42414 10.14710/nts.v16i3.42414 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1187-1203 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42414/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31097 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA TERSANGKA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN BLORA Pamungkas, Winar Dwi Yusriadi, Yusriyadi Irawati, Irawati This article discusses legal assistance to disadvantaged people in the case of illegal logging that occurred on 17 February 2008 handled by Randublatung Sector Police at the investigation stage that occurred in Blora District. Providing legal assistance when investigating gives a sense of calm to the recipients of legal aid. This research uses an empirical juridical approach. This article aims to examine the process of traveling a program, as well as outlining the facts of how law works in society. This article also analyzes legal assistance to suspects in illegal logging in Blora district. The data analysis method used is qualitative analysis. From this article, it is known that the terms and procedures for providing legal assistance in illegal logging criminal cases in Blora Regency are in accordance with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 42 of 2013 concerning Terms and Procedures for Providing Legal Aid and Distribution of Legal Aid Funds and Government Regulation Number 83 of 2008 concerning Requirements and Procedures for Providing Legal Aid for Free.Keywords : legal assistance; investigation; illegal loggingAbstrakArtikel ini membahas tentang  bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu pada kasus  illegal logging yang terjadi pada tanggal 17 Februari 2008 ditangani oleh Polsek Randublatung di tahap penyidikan yang terjadi di Kabupaten Blora. Dilakukannya pemberian bantuan hukum pada saat penyidikan memberikan rasa lebih tenang kepada penerima bantuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Artikel ini bertujuan untuk memeriksa proses perjalanan suatu program, sekaligus menguraikan fakta-fakta bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Artikel ini juga menganalisis mengenai bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana illegal logging di Kabupaten Blora. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari artikel ini diketahui bahwa syarat dan prosedur pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana illegal logging di Kabupaten Blora sudah sesuai dengan Undang–undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.Kata kunci : bantuan hukum; penyidikan; illegal logging Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31097 10.14710/nts.v13i2.31097 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 727-737 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31097/17449 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/53253 2024-12-31T08:18:31Z notarius:LIT

Pelanggaran Hak Atas Merek dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby) Pelanggaran Hak Atas Merek dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby) Irawati, Novi Santoso, Budi HAKI pelanggaran; merek; penyelesaian; putusan Merek Violation; Brand; Settlement; Decision AbstractThe rise of issues regarding brands can disrupt the economy both inside and outside the country, so a system is needed that can control dispute resolution. This article discusses trademarks as part of Intellectual Property Rights (IPR) which need protection and the most effective form of settlement in the event of a trademark dispute. The research method uses normative juridical where the research refers to the norms contained in laws and regulations. Based on the results of the study, it was concluded that the protection of Intellectual Property Rights is carried out constitutively through arrangements for registering Intellectual Property Rights. The first applicant determines the Intellectual Property Right he registers. Legal efforts to prevent trademark disputes that have been registered through civil disputes and criminal proceedings. Efforts to prevent the emergence of trademark disputes should manufacturers carry out trademark registration and follow proper procedures.Keywords : violation; brand; settlement; decision AbstrakMaraknya persoalan mengenai merek dapat mengganggu perekonomian baik didalam dan diluar negeri, sehingga diperlukannya sistem yang dapat mengontrol penyelesaian perselisihan. Artikel ini membahas mengenai merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang perlu mendapatkan perlindungan dan bentuk penyelesaian yang paling efektif  pada saat terjadi sengketa merek. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Perlindungan HaKI dilakukan secara konstitutif melalui pengaturan pendaftaran merek HaKI. Pendaftar pertama menjadi penentu atas HaKI yang didaftarkannya. Upaya hukum untuk mencegah terjadinya sengketa merek yang telah terdaftar melalui sengketa keperdataan dan proses pemidanaan. Upaya pencegahan timbulnya sengketa merek sebaiknya produsen melakukan pendaftaran merek dan mengikuti prosedur yang tepat.Kaca Kunci : pelanggaran; merek; penyelesaian; putusan ABSTRACTThe issue of trademarks can disrupt both domestic and international economies. Therefore, a system is needed to control trademark dispute resolutions. This research aims to determine the importance of trademark protection as part of Intellectual Property Rights (IPR) and the most effective forms of trademark dispute resolution. The research method used is normative juridical. The results conclude that legal protection for trademarks must be done constitutively (first to file), meaning only registered trademarks will receive legal protection, while unregistered ones will not be protected by the law. Trademark dispute resolution can be pursued through civil litigation, mediation, arbitration, or other alternative methods, including resorting to court proceedings as the final legal measure to prevent disputes concerning registered trademarks.Keywords: Violation; Brand; Settlement; DecisionABSTRAKPersoalan merek dapat mengganggu perekonomian baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat mengontrol penyelesaian perselisihan terkait merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya perlindungan merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan bentuk penyelesaian sengketa merek yang paling efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum atas merek harus dilakukan secara konstitutif (first to file), yang berarti hanya merek yang telah didaftarkan yang akan mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan merek yang tidak didaftarkan tidak akan dilindungi oleh hukum. Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui jalur keperdataan, mediasi, arbitrase, atau metode alternatif penyelesaian sengketa lainnya, termasuk pengadilan sebagai upaya hukum terakhir untuk mencegah terjadinya sengketa bagi merek yang telah terdaftarkan.Kaca Kunci: Pelanggaran; Merek; Penyelesaian; Putusan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/53253 10.14710/nts.v17i3.53253 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2020-2037 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/53253/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41412 2023-09-06T07:00:42Z notarius:LIT

Rasio Legis Perbuatan Tercela Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah Rasio Legis Perbuatan Tercela Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah Al Asy'arie, Mohammad Asadullah Hasan Handoko, Widhi PPAT temporary dismissal; ppat; disgraceful deeds PPAT temporary dismissal; ppat; disgraceful deeds AbstractLand Deed Making Official (referred as PPAT) is a public official who is given the authority to make authentic deeds regarding certain legal actions, land rights or property rights to flat units. PPAT can be given sanctions, if in carrying out its obligations it is not based on the position regulations. One of the sanctions is temporary dismissal from his position if he commits a disgraceful act. There is a vagueness of norms in related regulations, namely disgraceful acts as the basis for dismissing PPAT. The meaning of a disgraceful act is not explained in the relevant regulations, so it cannot provide legal certainty for PPAT. This research was conducted aiming to get the ideal formulation of the regulation of disgraceful acts. The research method is normative juridical. The results show that the meaning of disgraceful acts is based on the norms that live in society. Disgraceful acts that have been proven are considered to degrade the dignity of the PPAT profession so that temporary suspension can be imposed as a sanction. The ideal formulation of a disgraceful act must be determined through a clear and unambiguous formulation, so as to provide legal certainty for PPAT in carrying out their positions.Keywords: temporary dismissal; ppat; disgraceful deedsAbstrakPejabat Pembuat Akta Tanah (yang berikutnya dinamakan PPAT) ialah pejabat umum yang diberi wewenang dalam membuat sejumlah akta otentik terkait perbuatan hukum tertentu terkait hak atas tanah ataupun hak milik terhadap satuan rumah susun. PPAT bisa diberikan sanksi, bila dalam menjalankan kewajibannya tidak berdasarkan peraturan jabatan. Salah satu sanksinya adalah pemberhentian sementara dari jabatannya bila melakukan perbuatan tercela. Terdapat kekaburan norma dalam peraturan terkait, yakni perbuatan tercela sebagai dasar pemberhentian PPAT. Makna perbuatan tercela tidak dijelaskan dalam peraturan terkait, sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap PPAT. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan rumusan ideal pengaturan perbuatan tercela. Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis ialah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa makna perbuatan tercela didasarkan pada norma yang hidup di masyarakat. Perbuatan tercela yang telah terbukti, dianggap merendahkan martabat profesi PPAT sehingga dapat diberlakukan pemberhentian sementara sebagai sanksinya. Rumusan ideal mengenai perbuatan tercela harus ditetapkan melalui rumusan yang jelas dan tidak kabur, sehingga memberikan kepastian hukum bagi PPAT dalam melaksanakan jabatannya.Kata kunci: pemberhentian sementara; ppat; perbuatan tercela AbstractLand Deed Making Official (referred as PPAT) is a public official who is given the authority to make authentic deeds regarding certain legal actions, land rights or property rights to flat units. PPAT can be given sanctions, if in carrying out its obligations it is not based on the position regulations. One of the sanctions is temporary dismissal from his position if he commits a disgraceful act. There is a vagueness of norms in related regulations, namely disgraceful acts as the basis for dismissing PPAT. The meaning of a disgraceful act is not explained in the relevant regulations, so it cannot provide legal certainty for PPAT. This research was conducted aiming to get the ideal formulation of the regulation of disgraceful acts. The research method is normative juridical. The results show that the meaning of disgraceful acts is based on the norms that live in society. Disgraceful acts that have been proven are considered to degrade the dignity of the PPAT profession so that temporary suspension can be imposed as a sanction. The ideal formulation of a disgraceful act must be determined through a clear and unambiguous formulation, so as to provide legal certainty for PPAT in carrying out their positions.Keywords: temporary dismissal; ppat; disgraceful deedsAbstrakPejabat Pembuat Akta Tanah (yang berikutnya dinamakan PPAT) ialah pejabat umum yang diberi wewenang dalam membuat sejumlah akta otentik terkait perbuatan hukum tertentu terkait hak atas tanah ataupun hak milik terhadap satuan rumah susun. PPAT bisa diberikan sanksi, bila dalam menjalankan kewajibannya tidak berdasarkan peraturan jabatan. Salah satu sanksinya adalah pemberhentian sementara dari jabatannya bila melakukan perbuatan tercela. Terdapat kekaburan norma dalam peraturan terkait, yakni perbuatan tercela sebagai dasar pemberhentian PPAT. Makna perbuatan tercela tidak dijelaskan dalam peraturan terkait, sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap PPAT. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan rumusan ideal pengaturan perbuatan tercela. Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis ialah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa makna perbuatan tercela didasarkan pada norma yang hidup di masyarakat. Perbuatan tercela yang telah terbukti, dianggap merendahkan martabat profesi PPAT sehingga dapat diberlakukan pemberhentian sementara sebagai sanksinya. Rumusan ideal mengenai perbuatan tercela harus ditetapkan melalui rumusan yang jelas dan tidak kabur, sehingga memberikan kepastian hukum bagi PPAT dalam melaksanakan jabatannya.Kata kunci: pemberhentian sementara; ppat; perbuatan tercela Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41412 10.14710/nts.v16i2.41412 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 998-1012 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41412/xml https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41412/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46051 2023-04-06T21:14:04Z notarius:LIT

Penunjukan Camat Sebagai Ppat Sementara Di Wilayah Kerja Yang Formasi PPAT Telah Terpenuhi Sari, Rizki Fitria Sa’adah, Nabitatus PPAT The Landeed Official; Sub-District Head; The Land Office The Land Deed Official, every year continues to increase, and the role of the sub-district head as a temporary PPAT is needed because the PPAT formation is unfulfilled in the working area. While the number of PPATs in the East Java Region is quite a bit, however in several districts in East Java with a large number of PPAT there are also have Temporary PPAT. Based on this legal issue, this study aims to determine the role of the sub-district head as a temporary PPAT and what the consequences will be with the appointment of a sub-district head in areas where the PPAT formation has been fulfilled. The research method used in this writing is juridical and empirical, because in this study it will try to find and find the extent of the implementation of the applicable positive law. The results showed that the role of the sub-district head was still needed by Pertanahan Office, sub-district head was considered an official who was able to know the characteristics of his area. Meanwhile, the result of the appointment of the camat led to competition for services between the sub-district head as temporary PPAT and notary PPAT.Keyword : The Landeed Official;  Sub-District Head;  The Land OfficeAbstrakPejabat Pembuat Akta Tanah setiap tahunnya terus meningkat, dan peran camat sebagai PPAT Sementara diperlukan karena kurang terpenuhinya formasi PPAT di wilayah kerja tersebut. Jumlah PPAT Sementara di Wilayah Jawa Timur tergolong sedikit namun dibeberapa kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah PPAT yang banyak masih juga terdapat PPAT Sementara. Berdasarkan isu hukum tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan camat sebagai PPAT Sementara dan bagaimana akibat yang ditimbulkan dengan tetap dilakukannya pengangkatan camat di wilayah yang formasi PPAT telah terpenuhi. Metode peneltian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis dan empiris, karena dalam penelitian ini akan berusaha mencari dan menemukan sejauh mana implementasi hukum postif yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan camat masih diperlukan oleh Kantor Pertanahan, camat dirasa sebagai pejabat yang mampu mengetahui karakteristik wilayahnya. Sementara itu akibat dari penunjukan camat menimbulkan persaingan jasa antara camat sebagai PPAT Sementara dan PPAT Notaris. Kata Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah; Camat; Kantor Pertanahan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46051 10.14710/nts.v15i1.46051 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 419-429 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46051/21415 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28937 2020-03-09T09:11:46Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29002 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

HAK PENERIMAAN PENSIUN TERHADAP JANDA LEBIH DARI SATU ORANG YANG TIDAK TERDAFTAR Anita Rahmi, Renya Abstract The right of receiving a pension to a widow of more than one person who is not registered in the list of pension recipients is possible, that is, it can be shared by all legal wives according to applicable government regulations but must have primary proof of legal marriage recognition, namely marriage certificate/marriage certificate. Legal remedies that can be submitted by related parties (the second widow of ASN) which is a form of legal protection of their rights and justice is through the provisions applied in the Marriage Law, namely through the marriage of the second widow and related ASN who have died . This research uses normative juridical. From the results of this study, it is known that the right to receive pension from widows of more than one person who is not registered in the list of pension recipients is possible, that is, it can be shared by all the right wives, the government in force but must have primary evidence of legal recognition of marriage, namely marriage certificate/marriage certificate. Keywords: Pension rights; State civil apparatus  Abstrak           Hak penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftar dalam daftar penerima pensiun dimungkinkan yaitu dapat dibagikan kesemua istri yang sah menurut peraturan pemerintah yang berlaku tetapi harus memiliki buktiutama dari pengakuan perkawinan yang sah yaitu akta nikah/surat nikah. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak terkait (janda kedua dari ASN) yang merupakan bentuk perlindungan hukum akan hak dan keadilannya adalah melalui ketentuan yang diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu melalui itsbat nikah dari janda kedua dan ASN terkait yang telah meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa hak penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftardalam daftar penerima pensiun dimungkinkan yaitu dapat dibagikan kesemua istri yang saH, pemerintah yang berlaku tetapi harus memiliki buktiutama dari pengakuan perkawinan yang sah yaitu akta nikah/surat nikah.Kata Kunci: Hak pensiun; Aparatur sipil negara Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-03-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29002 10.14710/nts.v12i2.29002 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 645-655 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29002/16771 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42308 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Penerapan Asas Keadilan Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Insfrastruktur Jalan Tol Trans Jawa Penerapan Asas Keadilan Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Insfrastruktur Jalan Tol Trans Jawa Wicaksono, Fikri Arif Turisno, Bambang Eko Hukum Agraria justice; land; procurement; infrastructure; laws Hukum Agraria justice; land; procurement; infrastructure; laws AbstractLand is increasing, for development. Land acquisition is acquired from land rights holders based compensation given to rights holders, accordance with the legal basis of Article 18 Law No. 5 1960. The aim is to analyze the compensation mechanism received by the Sambongsari Village residents applies principle of justice, obstacles faced by the community.occurs in the provision of compensation to solve the problem. Method is empirical juridical law research with reference to writing, direct observation for granting compensation certificates through deliberation, the form of determining compensation in compensation process must apply the principles of land acquisition, such as justice principle, good faith, legal certainty, propriety, well-being. Based on the study results, there’re no obstacles in compensation land acquisition for construction toll road in SambongsariVillage.Keywords: justice; land; procurement; infrastructure; lawsAbstrakKebutuhan lahan semakin meningkat, untuk pembangunan. Perolehan lahan diakuisisi dari pemegang hak atas tanah berdasarkan ganti kerugian yang diberikan kepada pemegang hak, sesuai landasan hukum Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah mekanisme ganti rugi yang diterima oleh warga Desa Sambongsari menerapkan prinsip keadilan, kendala yang terjadi pada pemberian ganti rugi dan cara penyelesaian masalahnya. Metode yang digunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan mengacu pada tertulis, observasi langsung serta wawancara pemberian sertifikat ganti rugi melalui musyawarah, bentuk penetapan ganti rugi dalam proses pemberian ganti kerugian harus menerapkan asas pengadaan tanah, seperti asas keadilan, itikad baik, kepastian hukum, keseimbangan, kepatutan, dan  kesejahteraan. Berdasarkan hasil penelitian tidak ada kendala dalam proses ganti rugi pembebasan lahan pembangunan Tol Di Desa Sambongsari, Weleri Kabupaten Kendal.Kata kunci: keadilan; tanah; pengadaan; infrastruktur; hukum AbstractLand is increasing, for development. Land acquisition is acquired from land rights holders based compensation given to rights holders, accordance with the legal basis of Article 18 Law No. 5 1960. The aim is to analyze the compensation mechanism received by the Sambongsari Village residents applies principle of justice, obstacles faced by the community.occurs in the provision of compensation to solve the problem. Method is empirical juridical law research with reference to writing, direct observation for granting compensation certificates through deliberation, the form of determining compensation in compensation process must apply the principles of land acquisition, such as justice principle, good faith, legal certainty, propriety, well-being. Based on the study results, there’re no obstacles in compensation land acquisition for construction toll road in SambongsariVillage.Keywords: justice; land; procurement; infrastructure; lawsAbstrakKebutuhan lahan semakin meningkat, untuk pembangunan. Perolehan lahan diakuisisi dari pemegang hak atas tanah berdasarkan ganti kerugian yang diberikan kepada pemegang hak, sesuai landasan hukum Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah mekanisme ganti rugi yang diterima oleh warga Desa Sambongsari menerapkan prinsip keadilan, kendala yang terjadi pada pemberian ganti rugi dan cara penyelesaian masalahnya. Metode yang digunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan mengacu pada tertulis, observasi langsung serta wawancara pemberian sertifikat ganti rugi melalui musyawarah, bentuk penetapan ganti rugi dalam proses pemberian ganti kerugian harus menerapkan asas pengadaan tanah, seperti asas keadilan, itikad baik, kepastian hukum, keseimbangan, kepatutan, dan  kesejahteraan. Berdasarkan hasil penelitian tidak ada kendala dalam proses ganti rugi pembebasan lahan pembangunan Tol Di Desa Sambongsari, Weleri Kabupaten Kendal.Kata kunci: keadilan; tanah; pengadaan; infrastruktur; hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42308 10.14710/nts.v16i3.42308 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1756-1767 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42308/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/42308/9446 Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39129 2021-06-16T16:49:22Z notarius:LIT

Implementasi Aturan-Aturan Etika Profesi Dalam Mengatasi Perbedaan Honorarium Notaris Amalia, Maya Ngadino, Ngadino Abstract                                                               The implementation of the code of ethics for a notary, especially in the provision of honoraria by clients, is that there is an inequality in determining the minimum honorarium limit, and there is a difference in the honorarium between the notary profession. The Notary Code of Ethics is based on the fact that the Notary profession is someone who has expertise and knowledge in the notary field. This article used the juridical normative method. From this article it is known that notaries have regulations that bind each member to comply, known as the notary code of ethics. In accordance with article 4 point 10 of the rules of the notary code of ethics, it is stated that notaries are not allowed to set their own fees that must be paid by clients which are lower than the fees set by the association. The determination of the professional organization for the position of a Notary has a certainty in determining the honorarium based on the Law on the Position of Notary Public. Thus, a similarity will be formed between one notary public and another.Keywords: code of ethics; notary public; honorarium.AbstrakKode etik Notaris dalam implementasinya khususnya dalam pemberian honorarium oleh kliennya terjadi ketidaksamaan dalam penentuan batas minimal honororium, terjadi perbedaan honororium diantara profesi Notaris. Kode Etik Notaris berdasarkan pada kenyataan bahwa profesi Notaris adalah seorang yang mempunyai suatu keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan. Artikel ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Dari artikel ini diketahui bahwa notaris memiliki peraturan yang mengikat setiap anggotanya untuk mematuhinya yang dikenal dengan istilah kode etik notaris. Sesuai dengan pasal 4 angka 10 peraturan kode etik notaris disebutkan bahwa notaris tidak diperbolehkan menetapkan sendiri honorarium yang harus dibayarkan oleh klien lebih rendah dari honorarium yang ditetapkan oleh perkumpulan. Penetapan organisai profesi jabatan Notaris mempunyai sebuah kepastian dalam menetapkan honorarium berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, akan terbentuklah suatu kesamaan antara Notaris satu dengan lainnya.Kata kunci: kode etik; notaris; honorarium. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-04-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39129 10.14710/nts.v14i1.39129 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 119 - 134 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39129/19620 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/57791 2025-04-25T01:55:05Z notarius:LIT

Kepastian Hukum Atas Pemilik Tanah Yang Tumpang Tindih Akibat Penerbitan Sertifikat PTSL Kepastian Hukum Atas Pemilik Tanah Yang Tumpang Tindih Akibat Penerbitan Sertifikat PTSL Artika, Shinta Dewi Silviana, Ana Hukum Agraria Overlapping; Land; Certificate; PTSL. Hukum Agraria Overlapping; Land; Certificate; PTSL. ABSTRACTConventional land registration processes often take a long time and are marked by various potential abuses, such as extortion, bribery, and abuse of power. This study aims to understand the legal protection for parties experiencing overlapping land ownership due to the issuance of PTSL certificates and the legal certainty in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program. The research uses a normative juridical method. The findings indicate that legal protection for overlapping land ownership due to PTSL certificate issuance is often neglected due to procedural violations, thus necessitating more effective protection and faster, more accurate land registration to prevent conflicts and enhance legal certainty, given the existing challenges in PTSL regulation and enforcement.Keywords: Overlapping; Land; Certificate; PTSL.ABSTRAKProses pendaftaran tanah konvensional sering kali memakan waktu yang lama dan diwarnai dengan berbagai potensi penyalahgunaan, seperti tindakan pemerasan, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami tumpang tindih kepemilikan tanah akibat penerbitan sertifikat PTSL dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap tumpang tindih kepemilikan tanah akibat penerbitan sertifikat PTSL sering terabaikan karena pelanggaran prosedur, sehingga diperlukan perlindungan yang lebih efektif serta pendaftaran tanah yang cepat dan akurat untuk mencegah konflik dan meningkatkan kepastian hukum, mengingat tantangan yang masih ada dalam pengaturan dan penegakan hukum terkait PTSL.Kata Kunci: Tumpang Tindih; Tanah; Sertifikat; PTSL. ABSTRACTConventional land registration processes often take a long time and are marked by various potential abuses, such as extortion, bribery, and abuse of power. This study aims to understand the legal protection for parties experiencing overlapping land ownership due to the issuance of PTSL certificates and the legal certainty in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program. The research uses a normative juridical method. The findings indicate that legal protection for overlapping land ownership due to PTSL certificate issuance is often neglected due to procedural violations, thus necessitating more effective protection and faster, more accurate land registration to prevent conflicts and enhance legal certainty, given the existing challenges in PTSL regulation and enforcement.Keywords: Overlapping; Land; Certificate; PTSL.ABSTRAKProses pendaftaran tanah konvensional sering kali memakan waktu yang lama dan diwarnai dengan berbagai potensi penyalahgunaan, seperti tindakan pemerasan, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami tumpang tindih kepemilikan tanah akibat penerbitan sertifikat PTSL dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap tumpang tindih kepemilikan tanah akibat penerbitan sertifikat PTSL sering terabaikan karena pelanggaran prosedur, sehingga diperlukan perlindungan yang lebih efektif serta pendaftaran tanah yang cepat dan akurat untuk mencegah konflik dan meningkatkan kepastian hukum, mengingat tantangan yang masih ada dalam pengaturan dan penegakan hukum terkait PTSL.Kata Kunci: Tumpang Tindih; Tanah; Sertifikat; PTSL. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/57791 10.14710/nts.v18i1.57791 Notarius; Vol 18, No 1 (2025): Notarius; 140-156 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/57791/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5707 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN (Studi Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Semarang) Zuhri, Nana Saptunah Salah satu produk perusahaan pembiayaan adalah Sewa Guna Usaha (Leasing) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance lense) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating lense). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012  perusahaan pembiayaan diwajibkan melakukan pembebanan jaminan fidusia dengan cara mendaftarnya di Kantor Pendaftaran Fidusia. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan ketentuan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Semarang dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan jaminan fidusia apabila tidak didaftarkan pada kantor  Pendaftaran Fidusia Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan ketentuan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Semarang berdasarkan PMK Nomor 130/PMK.010/2012 bersifat wajib dan apabila perusahaan pembiayaan melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan jaminan fidusia yang tidak terdaftar adalah lemah, sehingga kreditor tidak dapat melakukan penarikan apabila terjadi wanprestasi atau keterlambatan atau itikad tidak baik dari pihak debitor. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5707 10.14710/nts.v4i1.5707 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 33 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/35813 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Kepastian Hukum Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah Kepastian Hukum Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah Arum Sari, Tri Wahyuni Sukirno, Sukirno Perbankan;Ekonomi Syari'ah kepastian hukum; perbuatan melawan hukum; sengketa ekonomi syariah Perbankan;Ekonomi Syari'ah kepastian hukum; perbuatan melawan hukum; sengketa ekonomi syariah AbstractDevelopments in the business world that have agreements based on syariah principles in Indonesia, may lead to a conflict that ends in a syariah economic dispute,either in the form of default or against the law. This article aims to analyze acts against the law in syariah economic disputes. This research is a library research with a normative method. The analysis results show that elements of illegal acts arguedby the plaintiff  has actually been fulfilled, but the defendant can prove otherwise so that the religious court's decision rejects all existing claims.For the second case, the element of the act against the law was fulfilled, even though the other defendant was only the affected party.From several existing decisions,both the plaintiff and panel of judges did’nt include the arguments for illegal acts in  Syariah Economic Law Compilation (KHES),So that another conclusion is that actions against the law are not clearly regulated in Syariah Economic Law Compilation (KHES).keyword: legal certainty; tort; syariah economic disputeAbstrakPerkembangan dalam dunia usaha yang perjanjiannya berdasarkan pada prinsip syariah di Indonesia, tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah konflik yang berujung sengketa ekonomi syariah, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan melawan hukum dalam gugatan sengketa ekonomi syariah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan metode normatif . Hasil analisis  menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh penggugat sebenarnya telah terpenuhi unsurnya, tetapi tergugat dapat membuktikan sebaliknya sehingga putusan pengadilan agama menolak seluruh gugatan yang ada. Untuk kasus yang kedua, unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, walaupun pihak tergugat lain hanyalah pihak yang terkena imbasnya. Dari beberapa putusan yang ada, penggugat maupun majelis hakim tidak mencantumkan dalil perbuatan melawan hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sehingga kesimpulan lain bahwa perbuatan melawan hukum sebenarnya belum tersusun secara gamblang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).Kata kunci: kepastian hukum; perbuatan melawan hukum; sengketa ekonomi syariah AbstractDevelopments in the business world that have agreements based on syariah principles in Indonesia, may lead to a conflict that ends in a syariah economic dispute,either in the form of default or against the law. This article aims to analyze acts against the law in syariah economic disputes. This research is a library research with a normative method. The analysis results show that elements of illegal acts arguedby the plaintiff  has actually been fulfilled, but the defendant can prove otherwise so that the religious court's decision rejects all existing claims.For the second case, the element of the act against the law was fulfilled, even though the other defendant was only the affected party.From several existing decisions,both the plaintiff and panel of judges did’nt include the arguments for illegal acts in  Syariah Economic Law Compilation (KHES),So that another conclusion is that actions against the law are not clearly regulated in Syariah Economic Law Compilation (KHES).keyword: legal certainty; tort; syariah economic disputeAbstrakPerkembangan dalam dunia usaha yang perjanjiannya berdasarkan pada prinsip syariah di Indonesia, tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah konflik yang berujung sengketa ekonomi syariah, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan melawan hukum dalam gugatan sengketa ekonomi syariah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan metode normatif . Hasil analisis  menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh penggugat sebenarnya telah terpenuhi unsurnya, tetapi tergugat dapat membuktikan sebaliknya sehingga putusan pengadilan agama menolak seluruh gugatan yang ada. Untuk kasus yang kedua, unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, walaupun pihak tergugat lain hanyalah pihak yang terkena imbasnya. Dari beberapa putusan yang ada, penggugat maupun majelis hakim tidak mencantumkan dalil perbuatan melawan hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sehingga kesimpulan lain bahwa perbuatan melawan hukum sebenarnya belum tersusun secara gamblang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).Kata kunci: kepastian hukum; perbuatan melawan hukum; sengketa ekonomi syariah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/35813 10.14710/nts.v15i2.35813 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 847-862 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/35813/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29153 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

TINJAUAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU Khalidah, Ghina Ari Ratna, Edith Abstract The purpose of this research is to be able to implement the registration of subway sporadic in the land office of Dompu District, the method of research used in this research is a research method empirical Yuridis aims of examining The process of travel program created by the government is a sporadic land registration and then connected theoretically based on applicable laws and regulations. The results of this study stated that the implementation of land registration is a very important activity that must be done in order to protect and obtain legal certainty in the field of land and land rights holders. The implementation of the sporadic land registration in the district of Dompu has been in accordance with what is governed in the law and there are still many factors for the implementation of land registration in Sporadik both from the public and from the parties GovernmentKeywords :Registration of Land, Sporadic, Land Affairs.Abstrak Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahuiPelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis empiris yang bertujuan untuk memeriksa proses perjalanan program yang diciptakan oleh pemerintah yaitu pendaftaran tanah secara sporadik kemudian dihubungkan secara teoritik berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan Pendaftaran tanah adalah kegiatan yang sangat penting yang harus dilakukan demi melindungi dan mendapatkan kepastian hukum terhadap bidang tanah dan pemegang  hak atas tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di kabupaten Dompu sudah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang dan masih terdapat banyak faktor penghambat pelaksanan pendaftaran tanah secara sporadik baik dari masyarakat maupun dari pihak pemerintah. Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Sporadik, Pertanahan. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-12-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29153 10.14710/nts.v12i2.29153 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 1053-1066 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29153/16806 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46628 2024-04-29T23:58:00Z notarius:LIT

Sengketa Tanah Bersertipikat Ganda (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 134/Pdt.G/2019/Pn Amb) Sengketa Tanah Bersertipikat Ganda (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 134/Pdt.G/2019/Pn Amb) Sa'diyah, Adibatus Aminah, Aminah Hukum Agraria dispute; land; dual certificate. Hukum Agraria dispute; land; dual certificate. Dalam prakteknya, pelaksanaan pendaftaran tanah sudah dilakukan dan sudah digalakkan salah satunya melalui program prona dari pemerintah. Namun ternyata tidak berjalan semulus sesuai yang diinginkan. Masih terjadi beberapa permasalahan salah satunya seperti terbitnya sertipikat ganda. Sebagaimana sengketa tanah yang terjadi di Ambon, yang mana Penggugat adalah Helmi Algladie dan terdapat 49 (empat puluh Sembilan) Tergugat, yang diantaranya adalah La Alima, Wa Nenjo, Pemerintah/Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, dll. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah penyebab terbitnya sertipikat ganda pada sengketa tanah Pengadilan Negeri Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Amb. dan bagaimanakah pertanggungjawaban BPN sebagai pihak yang mengeluarkan sertipikat ganda atas sengketa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalan penelitian hukum yuridis normative. Hasil penelitian adalah penyebab terbitnya sertipikat ganda karena pernah terjadi kebakaran atau kerusuhan pada tahun 1990an yang menyebabkan beberapa data hilang dan upaya yang dapat dilakukan atas keluarnya sertipikat ganda adalah dengan mengajukan keberatan dan banding, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun jika banding pun masyarakat masih tidak menerima keputusan, maka bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.Kata Kunci: Sengketa; Tanah; Sertipikat Ganda. AbstractThe implementation and promotion of land registration have taken place, including through the Government's National Agrarian Operation Project initiative. However, there are still some issues, such as the issuance of duplicate certificates. This is evident in the land dispute in Ambon, where Helmi Algladie acts as the plaintiff, and 49 others as defendants. The purpose of this writing is to investigate and evaluate the reasons behind the issuance of duplicate certificates in the land dispute of the District Court No. 134/Pdt.G/2019/PN Amb., as well as to understand the resolution process by the National Land Agency (BPN) as the party issuing the duplicate certificates. This article employs normative legal research as its methodology. The research findings attribute the issuance of duplicate certificates to fires or riots in the 1990s, and hold the Ambon City BPN accountable for issuing duplicate certificates by only revoking the certificates of the defendants based on the final court decision. Therefore, if the defendants feel aggrieved, they may follow the provisions of Minister of ATR/BPN Regulation No. 21 of 2020 concerning Land Case Handling and Resolution, or file objections and appeals in accordance with Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration.Keywords: dispute; land; dual certificate.AbstrakPelaksanaan dan promosi pendaftaran tanah telah terjadi, termasuk melalui inisiatif Proyek Operasi Nasional Agraria pemerintah. Masih ada beberapa masalah, termasuk penerbitan sertipikat ganda. Seperti dalam sengketa tanah Ambon, dimana Helmi Algladie sebagai penggugat dan 49 orang lainnya sebagai tergugat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi penyebab diterbitkannya sertifikat ganda dalam sengketa tanah Pengadilan Negeri No. 134/Pdt.G/2019/PN Amb., serta untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa BPN sebagai pihak yang memberikan sertifikat ganda. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitiannya. Hasil penelitian bertanggungjawab atas penerbitan sertipikat ganda karena kebakaran atau huru hara pada tahun 1990-an, dan pertanggungjawaban BPN Kota Ambon sebagai pihak yang mengeluarkan sertipikat ganda hanya mencabut sertipikat milik para Tergugat berdasarkan putusan yang sudah incracht. Sehingga terhadap para Tergugat apabila merasa dirugikan, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan atau dengan mengajukan keberatan dan banding sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Kata kunci: sengketa; tanah; sertipikat ganda. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46628 10.14710/nts.v17i1.46628 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 462-479 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46628/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/46628/10824 Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/63050 2025-06-29T16:26:14Z notarius:LIT

Peran Kanwil BPN Jawa Tengah dalam Menertibkan Tanah Terindikasi Terlantar Peran Kanwil BPN Jawa Tengah dalam Menertibkan Tanah Terindikasi Terlantar Rosana, Annisa Suci Silviana, Ana Hukum Agraria; Hukum Administrasi Negara Regional Office; Land indicated Abandoned Hukum Agraria; Hukum Administrasi Negara Regional Office; Land indicated abandoned ABSTRACTThis study aims determine the role Regional Office of the National Land Agency of Central Java Province in curbing indicated abandoned lands with the status of Building Rights Title. This research method uses empirical juridical research, empirical juridical research is research find out how the law works in society. Based on this research, known in Semarang there are 10 lands included object inventory land indicated as abandoned with the status of Building Rights Title in 2023, one of which is PT. Hijau Cipta Harmoni. The result of this research shows that role Regional Office National Land Agency of Central Java Province curbing indicated abandoned land is very important, which is to communicate or dialogue with right holders so that they return to utilize their land.Keywords: Regional Office; Land indicated AbandonedABSTRAKPenelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menertibkan tanah-tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian untuk mengetahui cara hukum bekerja di masyarakat. Berdasar penelitian ini diketahui di Kota Semarang terdapat 10 tanah yang masuk kedalam objek inventarisasi tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan pada tahun 2023, salah satunya yakni atas nama PT. Hijau Cipta Harmoni. Hasil dari penelitian ini diketahui peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menertibkan tanah terindikasi terlantar yang sangat penting ialah melakukan komunikasi atau dialog kepada para pemegang hak agar kembali memanfaatkan tanahnya yang dimilikinya.Kata Kunci: Kantor Wilayah; Tanah Terindikasi Terlantar ABSTRACTThis study aims determine the role Regional Office of the National Land Agency of Central Java Province in curbing indicated abandoned lands with the status of Building Rights Title. This research method uses empirical juridical research, empirical juridical research is research find out how the law works in society. Based on this research, known in Semarang there are 10 lands included object inventory land indicated as abandoned with the status of Building Rights Title in 2023, one of which is PT. Hijau Cipta Harmoni. The result of this research shows that role Regional Office National Land Agency of Central Java Province curbing indicated abandoned land is very important, which is to communicate or dialogue with right holders so that they return to utilize their land.Keywords: Regional Office; Land indicated abandonedABSTRAKPenelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menertibkan tanah-tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian untuk mengetahui cara hukum bekerja di masyarakat. Berdasar penelitian ini diketahui di Kota Semarang terdapat 10 tanah yang masuk kedalam objek inventarisasi tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan pada tahun 2023, salah satunya yakni atas nama PT. Hijau Cipta Harmoni. Hasil dari penelitian ini diketahui peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menertibkan tanah terindikasi terlantar yang sangat penting ialah melakukan komunikasi atau dialog kepada para pemegang hak agar kembali memanfaatkan tanahnya yang dimilikinya.Kata Kunci: Kantor Wilayah; Tanah Terindikasi Terlantar Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/63050 10.14710/nts.v18i2.63050 Notarius; Vol 18, No 2 (2025): Notarius; 535-554 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/63050/pdf Copyright (c) 2025 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5897 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 -, MESRAFENY Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penghimpunan dana masyarakat melalui zakat jika dikelola dengan benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Das Sollen), namun pada kenyataannya dana masyarakat yang dihimpun melalui zakat belum sebanding dengan jumlah wajib zakat yang ada (Das Sein). Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai    berikut : Bagaimana pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 ? Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dan bagaimana solusinya ? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan sumber data berupa data primer, dan data sekunder adapun teknik pengumpulan data pada tesis ini adalah dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu  bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka mengoptimalkan peran dan kinerja BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kota Pekanbaru menetapkan 5 (lima) program unggulan, yaitu Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Taqwa, Pekanbaru sehat, Pekanbaru Peduli. Bentuk-Bentuk pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu pendistribusian periodesasi tiga bulan sekali, pendistribusian bersifat  program, pendistribusian bersifat insidentil. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru. Saran dari penelitian ini adalah, bagi pemerintah sebaiknya melakukan tertib administrasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat agar terdaftar dan secara sah menjalankan kegiatannya dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat.   Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5897 10.14710/nts.v4i1.5897 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 52 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37294 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Urgensi Formulasi Besaran Minimal Honorarium Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Urgensi Formulasi Besaran Minimal Honorarium Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Salshabilla, Fadhilla Neyma Putrijanti, Aju Notaris notaris; honorarium; formulasi Notaris notary: honorarium; formulation AbstractThe determination of notary honorarium constitutes an essential factor of cost imposition for client or people who want to use notary service, base to determine the maximum honorarium accorded to economical and sociological values as explained in Article 36 of Act No. 2 of 2014 about Notary Public Job but there is no base to determine the minimum honorarium of notary. This research used juridical empirical research as the method, the specification is descriptive-analytical. The urgency to determine the minimum honorarium of notary should be considered because there is no base to determine the minimum honorarium of a Notary Public in Law No. 2 of 2014 about Notary Public Job, as well as sanctions for violations of honorarium of a notary. Honorarium is expected to have a clear base in order to support the professionalism of notary public. The formulation of minimum basic honorarium that is ideal for notaries is to add formulations in Article 36 of Law No. 2 of 2014 to mention the determination of the minimum amount of honorarium determined by the organization of notary positions contained in the Notary Code of Ethics in accordance with their respective regions by also considering several factors.Keywords: notary; honorarium; formulationAbstrakPenentuan honorarium notaris merupakan faktor penting bagi pengenaan biaya untuk klien atau orang yang menggunakan jasa notaris, dasar menentukan maksimal honorarium notaris yang dibebankan pada klien diberikan sesuai dengan nilai ekonomis dan sosiologis sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tetapi tidak ada dasar untuk menentukan minimal honorarium notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, spesifikasi artikel ini adalah deskriptif analitis. Urgensi untuk menentukan minimal honorarium notaris harus dipertimbangkan karena tidak adanya dasar untuk menentukan honorarium minimum notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, begitu juga dengan sanksi atas pelanggaran honorarium notaris. Honorarium diharapkan memiliki dasar yang jelas untuk mendukung profesionalisme notaris. Formulasi honorarium minimal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang ideal bagi notaris adalah dengan menambahkan Formulasi dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 agar juga menyebutkan penetapan besaran minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan notaris tertuang di dalam Kode Etik Notaris sesuai dengan daerah masing-masing dengan juga mempertimbangkan beberapa faktor.Kata kunci: notaris; honorarium; formulasi AbstractThe determination of notary honorarium constitutes an essential factor of cost imposition for client or people who want to use notary service, base to determine the maximum honorarium accorded to economical and sociological values as explained in Article 36 of Act No. 2 of 2014 about Notary Public Job but there is no base to determine the minimum honorarium of notary. This research used juridical empirical research as the method, the specification is descriptive-analytical. The urgency to determine the minimum honorarium of notary should be considered because there is no base to determine the minimum honorarium of a Notary Public in Law No. 2 of 2014 about Notary Public Job, as well as sanctions for violations of honorarium of a notary. Honorarium is expected to have a clear base in order to support the professionalism of notary public. The formulation of minimum basic honorarium that is ideal for notaries is to add formulations in Article 36 of Law No. 2 of 2014 to mention the determination of the minimum amount of honorarium determined by the organization of notary positions contained in the Notary Code of Ethics in accordance with their respective regions by also considering several factors.Keywords: notary: honorarium; formulationAbstrakPenentuan honorarium notaris merupakan faktor penting bagi pengenaan biaya untuk klien atau orang yang menggunakan jasa notaris, dasar menentukan maksimal honorarium notaris yang dibebankan pada klien diberikan sesuai dengan nilai ekonomis dan sosiologis sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tetapi tidak ada dasar untuk menentukan minimal honorarium notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, spesifikasi artikel ini adalah deskriptif analitis. Urgensi untuk menentukan minimal honorarium notaris harus dipertimbangkan karena tidak adanya dasar untuk menentukan honorarium minimum notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, begitu juga dengan sanksi atas pelanggaran honorarium notaris. Honorarium diharapkan memiliki dasar yang jelas untuk mendukung profesionalisme notaris. Formulasi honorarium minimal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang ideal bagi notaris adalah dengan menambahkan Formulasi dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 agar juga menyebutkan penetapan besaran minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan notaris tertuang di dalam Kode Etik Notaris sesuai dengan daerah masing-masing dengan juga mempertimbangkan beberapa faktor.Kata kunci: notaris; honorarium; formulasi Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37294 10.14710/nts.v16i1.37294 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 66-82 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37294/pdf Copyright (c) 2023 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30390 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

PRINSIP TIMBULNYA PERIKATAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS SYARIAH Cahyo Figur Satrio, Wilopo Sukirno, Sukirno Paramita Prabandari, Adya The principle or principle of buying and selling transactions in Islam (Sharia) is freedom of contract, with this principle, every Muslim is free to make, arrange or even change the form of a contract agreement as long as it does not violate the provisions of religion and positive law. The development of Islamic economics in Indonesia through both financial institutions and non-bank financial institutions is expected to be able to answer problems related to social and economic aspects of society. The writing method used in this study is normative juridical by collecting secondary data obtained from legislation, books, scientific journals, and electronic media. Islamic buying and selling transactions (sharia) have conditions and harmony in buying and selling, which includes 4 things, namely: there must be a akid (people who make a contract), ma'qud alayhi (goods that are contracted) and shighat, which consists of consent ( offer) qabul (acceptance), and exchange value for substitute goods. It aims to find out whether the sale and purchase transaction is legitimate according to the view of Islamic law. So the prohibition on transactions based on Sharia law can be avoided. Keywords: Principles, Freedom of Contract, Sharia Abstrak Asas atau prinsip transaksi jual beli dalam Islam (Syariah) ialah kebebasan berkontrak, dengan prinsip tersebut, setiap orang muslim bebas membuat, mengatur atau bahkan merubah bentuk akad perjanjian selama tidak melanggar ketentuan agama dan hukum positif. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia baik melalui lembaga keuangan dan lembaga keuangan non bank diharapkan mampu menjawab permasalahan terkait aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan media elektronik. Transaksi jual beli secara Islam (syariah) memiliki syarat dan rukun dalam jual beli, yaitu meliputi 4 hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma’qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan), dan nilai tukar pengganti barang. Hal ini bertujuan untuk megetahui sah atau tidaknya transaksi jual beli terebut menurut pandangan hukum Islam. Sehingga larangan dalam bertransaksi berdasarkan hukum Syariah dapat dihindari. Kata Kunci: Prinsip, Kebebasan Berkontrak,  Syariah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30390 10.14710/nts.v13i1.30390 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 294-311 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30390/17251 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47805 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Wanprestasi Masa Pandemi Covid 19 di BPR Artomoro Semarang Zahradinda, Agnia Yunanto, Yunanto Hukum Kredit Legal Protection; Credit Agreement; Default. ABSTRACTThe current Covid-19 pandemic situation has had an adverse impact on the economy in Indonesia, causing default by default debtors in credit agreements during the Covid-19 pandemic at BPR Artomoro Semarang. This study aims to reveal legal protection efforts for creditors for default debtors in credit agreements during the Covid-19 pandemic. The research method uses empirical juridical research. The results show that the form of legal protection that can be carried out in resolving defaults committed by debtors is by using preventive legal protection and repressive legal protection which are regulated based on the Civil Code Articles 1131 and 1132.Keywords:  Legal Protection; Credit Agreement; Default.ABSTRAKSituasi pandemic covid-19 saat ini telah banyak mengakibatkan dampak buruk pada perekonomian di Indonesia sehingga menyebabkan wanprestasi oleh Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPR Artomoro Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan upaya perlindungan hukum terhadap kreditur atas debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu dengan menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1132.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perjanjian Kredit; Wanprestasi Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/47805 10.14710/nts.v17i2.47805 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 824-840 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/47805/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43795 2023-04-07T09:58:51Z notarius:LIT

Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Pembuatan Akta Notaris Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Pembuatan Akta Notaris Firstanier, Rafli Adlana Santoso, Budi Prabandari, Adya Paramita Notaris Indonesian language; local language; notarial deed Abstrak notaris bahasa Indonesia; bahasa daerah; akta notaris Humans are social creatures who live together and need one another. Interaction and communication are needed by humans as social beings in conveying their will. Apart from Indonesian, the use of regional languages is also used in everyday life by Indonesians. This article discusses the position of regional languages in the National Law System and the legal consequences that arise when a Notary Deed contains regional languages. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. From the research results, it is concluded that regional languages may be included in a Notary Deed as an explanation of the Indonesian language used in the Notary Deed. Furthermore, in preparing the deed, it is required to use the Indonesian language, in addition to using the Indonesian language it is declared null and void by lawKeywords: Indonesian language; local language; notarial deedAbstrakManusia adalah makhluk sosial yang hidup secara bersama-sama dan saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi dan komunikasi dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk sosial dalam menyampaikan kehendaknya. Selain bahasa Indonesia, penggunaan bahasa daerah juga digunakan dalam kehidupan seharihari oleh masyarakat Indonesia. Artikel ini membahas mengenai kedudukan bahasa daerah dalam Sistem Hukum Nasional dan akibat hukum yang timbul apabila dalam suatu Akta Notaris terdapat bahasa daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pada hasil penelitian, disimpulkan bahwa bahasa daerah dimungkinkan dimuat dalam suatu Akta Notaris sebagai penjelas dari bahasa Indonesia yang digunakan dalam Akta Notaris. Lebih lanjut, dalam penyusunan akta diharuskan menggunakan Bahasa Indonesia, selain menggunakan Bahasa Indonesia maka dinyatakan batal demi hukum.Kata kunci: bahasa Indonesia; bahasa daerah; akta notaris Humans are social creatures who live together and need one another. Interaction and communication are needed by humans as social beings in conveying their will. Apart from Indonesian, the use of regional languages is also used in everyday life by Indonesians. This article discusses the position of regional languages in the National Law System and the legal consequences that arise when a Notary Deed contains regional languages. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. From the research results, it is concluded that regional languages may be included in a Notary Deed as an explanation of the Indonesian language used in the Notary Deed. Furthermore, in preparing the deed, it is required to use the Indonesian language, in addition to using the Indonesian language it is declared null and void by lawKeywords: Indonesian language; local language; notarial deed Abstrak Manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara bersama-sama dan saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi dan komunikasi dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk sosial dalam menyampaikan kehendaknya. Selain bahasa Indonesia, penggunaan bahasa daerah juga digunakan dalam kehidupan seharihari oleh masyarakat Indonesia. Artikel ini membahas mengenai kedudukan bahasa daerah dalam Sistem Hukum Nasional dan akibat hukum yang timbul apabila dalam suatu Akta Notaris terdapat bahasa daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pada hasil penelitian, disimpulkan bahwa bahasa daerah dimungkinkan dimuat dalam suatu Akta Notaris sebagai penjelas dari bahasa Indonesia yang digunakan dalam Akta Notaris. Lebih lanjut, dalam penyusunan akta diharuskan menggunakan Bahasa Indonesia, selain menggunakan Bahasa Indonesia maka dinyatakan batal demi hukum.Kata kunci: bahasa Indonesia; bahasa daerah; akta notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43795 10.14710/nts.v14i2.43795 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 676-691 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43795/20810 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/78719 2025-12-29T02:08:01Z notarius:LIT

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Pembuat Konten Digital dalam Kepentingan Komersial Putra, Virano Feza Archile Keyla Restu Santoso, Budi Syafiuddin, Afif Hukum HKI Protection; Intellectual Property Rights; Digital Content ABSTRACTThe growth of digital technologies that ease the distribution of creative works while increasing piracy highlights the importance of Intellectual Property Rights (IPR) in preserving economic value, encouraging innovation, and ensuring the sustainability of the creative industry. This study aims to analyze the implementation of IPR and the forms of protection provided to digital content creators in commercializing their works. Using a doctrinal research method through a literature review of legislation, doctrinal writings, and relevant court decisions, this study applies a qualitative descriptive analysis. The results show that IPR protection is essential for preventing piracy and strengthening monetization; however, its effectiveness depends on literacy, law enforcement, technological support, and stakeholder collaboration to ensure sustainable digital content commercialization. Keywords: Protection; Intellectual Property Rights; Digital ContentABSTRAKPerkembangan digital yang memudahkan penyebaran karya sekaligus meningkatkan pembajakan menegaskan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna menjaga nilai ekonomi, mendorong inovasi, dan memastikan keberlanjutan industri kreatif di era teknologi dan globalisasi. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi HKI serta bentuk-bentuk perlindungan HKI yang diberikan kepada pembuat konten digital dalam menjalankan kegiatan komersialisasi karya mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan terkait untuk menganalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi pemanfaatan HKI bagi pembuat konten digital untuk kepentingan komersial menegaskan bahwa perlindungan HKI menjadi dasar pencegahan pembajakan dan penguatan monetisasi karya, namun keberhasilannya bergantung pada literasi, penegakan hukum, teknologi, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan agar komersialisasi konten digital berjalan efektif dan berkelanjutan.Kata Kunci: Perlindungan; Hak Kekayaan Inteltual; Konten Digital Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-12-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/78719 10.14710/nts.v18i4.78719 Notarius; Vol 18, No 4 (2025): Notarius; 1182-1200 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/78719/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23764 2020-04-17T13:25:02Z notarius:LIT

PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH GUNA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL Permata Sari, Mia Suteki, Suteki In resolving land acquisition disputes for the public interest, it is fitting for the state to pay attention to values outside of the rule of law itself, including the value of social justice and the value of benefits to guarantee the basic rights of affected communities. This study aims to find out what factors cause the settlement of land acquisition disputes in terms of juridical aspects not reflecting the value of justice and benefit for the parties and formulating land acquisition dispute resolution models in a legal socio perspective that can realize the value of social justice and benefits for party. an appropriate method is needed that can accommodate the value of social justice and the benefits in resolving the dispute, among others, promoting the Consensus Meeting and the Need for Alternative Dispute Resolution (ADR) as an alternative solution. In addition, the need to calculate non-physical losses in the assessment of compensation for people who have lost their livelihoods due to land acquisition projects Keywords: Land Acquisition, Land Dispute Settlement, Public Interest AbstrakDalam penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah sepatutnya negara memperhatikan nilai-nilai diluar daripada aturan hukum itu sendiri, diantaranya nilai keadilan sosial dan nilai kemanfaatan untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk  untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan penyelesaian sengketa pengadaan tanah tersebut ditinjau dari aspek yuridis belum mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak sertaa merumuskan model penyelesaian sengketa pengadaan tanah dalam perspektif socio legal yang dapat mewujudkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan bagi para pihak. dibutuhkan suatu metode yang tepat yang dapat mengakomodasi nilai keadilan sosial dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa tersebut diantaranya mengedepankan Musyawarah Mufakat dan Perlunya Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai solusi alternatif.. Selain itu, perlunya memperhitungkan kerugian non fisik dalam penilaian ganti rugi sehingga, terdapat solusi bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharianya akibat proyek pengadaan tanah Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Tanah , Kepentingan Umum  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23764 10.14710/nts.v12i1.23764 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 83-98 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23764/15341 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42116 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM di Indonesia Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM di Indonesia Fatmawati, Fatmawati Aminah, Aminah Hukum Merek legal protection; brand; umkm HAKI Notariat AbstractUMKM as a small-scale industry still think that protection of intellectual property is Nomort important. This proved by still few UMKM Trademark registration at Ditjen of Intellectual Property. Research method is used Yuridical Nomorrmative. The results of this study is Trademark is one of the protected rights from intellectual property rights. Trademark used as instrument to distinguishing goods and services that produced by aNomorther company that similar, or used to marking product to indicate the origin. The conclusion of this study is efforts in provide trademark protection againts UMKM in a away registering UMKM trademark. Because UMKM have capital limitations, assets and yearly outcomes if compared business Nomorn UMKM, because of that goverment provide ease for UMKM to trademark registration, that is through cheaper cost for UMKM trademark registration policy compared Nomorn UMKM trademark, cooperate between Dirjen HKI Kementrian Hukum dan HAM and Kementrian Koperasi dan UMKM, giving financing incentives UMKM trademark registration, and collective trademark registration of UMKM.Keywords: legal protection; brand; umkmAbstrakUMKM selaku suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah merupakan hal yang penting. Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya registrasi Merek UMKM di Ditjen Kekayaan Intelektual. Metode penelitian yang dipakai yaitu adalah Yuridis Nomorrmatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Merek merupakan salah satu hak yang dilindungi dari HKI. Merek sejak lama digunakan selaku alat untuk membedakan benda dan jasa yang di produksi oleh suatu perusahaan lain yang sejenis, atau digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukan asal-usul dari suatu produk. Kesimpulan penelitian ini adalah upaya dalam memberikan perlindungan merek terhadap UMKM adalah dengan metode mendaftarkan merek UMKM. Karena kriteria pelaku usaha UMKM mempunyai keterbatasan dari modal, aset maupun hasil penjualan tahunan jika dibandingkan dengan usaha Nomorn-UMKM, oleh karenanya pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek, yaitu lewat kebijakan biaya registrasi merek UMKM yang lebih murah dibandingkan merek Non-UMKM, melakukan kerasama antara Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi dan UMKM, memberikan insentif pembiayaan registrasi registrasi merek UMKM, serta registrasi merek kolektif UMKM.Kata kunci: perlindungan hukum; merek; umkm UMKM sebagai suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah merupakan hal yang penting. Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya pendaftaran Merek UMKM di Ditjen Kekayaan Intelektual. Metode penelitian yang dipakai yaitu adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Merek merupakan salah satu hak yang dilindungi dari hak kekayaan intelektual. Merek sejak lama digunakan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang di produksi oleh suatu perusahaan lain yang sejenis, atau digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukan asal-usul dari suatu produk. Kesimpulan penelitian ini adalah upaya dalam memberikan perlindungan merek terhadap UMKM adalah dengan cara mendaftarkan merek UMKM. Karena kriteria pelaku usaha UMKM memiliki keterbatasan dari modal, aset maupun hasil penjualan tahunan jika dibandingkan dengan usaha Non-UMKM, oleh karenanya pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek, yaitu melalui kebijakan biaya registrasi merek UMKM yang lebih murah dibandingkan merek Non-UMKM, melakukan kerasama antara Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi dan UMKM, memberikan insentif pembiayaan pendaftaran pendaftaran merek UMKM, serta pendaftaran merek kolektif UMKM. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42116 10.14710/nts.v16i1.42116 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 529-539 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42116/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/42116/9373 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/42116/9374 Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31081 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

PENITIPAN GANTI RUGI PEMEGANG HAK DALAM PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG Faizrosadi, Nurazima Priyono, Pujiono Cahyaningtyas, Irma The background in the construction of toll roads in Batang Regency is based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest, there are holders of land rights who do not want land acquisition so that compensation payments take place at the District Court (Consignment). Research is determinelegal protection land rights holderscompensation is consigned and know legal consequences of rights holders in the process of land acquisition for toll roads in Batang Regency. Research method is empirical juridical, analyzing the problem, applicable regulations with legal theory, and implementing  object. Results of study, the implementation of land acquisition for toll roads in Batang Regency  based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest. Residents who refused the amount of compensation, so submitted a letter requesting for compensation to the Batang District Court. Conclusion, legal consequences of holders of land rights are they can a lawsuit in district court and land belongs to the state, and legal protection in aspect of human rights does not guarantee legal protection, but land law has been regulated to obtain land. anyone and with the principles of agreement, humanity, and justice. Keywords : consignment; land acquisition; toll road Abstrak Latar belakang dalam pembangunan jalan tol di Kabupaten Batang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ada pemegang hak atas tanah yang tidak mau dilakukan pengadaan tanah sehingga terjadi penitipan ganti rugi di Pengadilan Negeri (Konsinyasi). Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang ganti ruginya dikonsinyasikan dan mengetahui pelaksanaan ganti rugikepada para pemegang hak dalam proses pengadaan tanah untuk jalan tol di Kabupaten Batang. Metode penelitian adalah yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan, mengaitkan peraturan yang berlaku dengan teori hukum, dan pelaksanaan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol di Kabupaten Batang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Terdapat warga yang menolak besarnya ganti rugi, sehingga panitia mengajukan surat permohonan penitipan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Batang. Kesimpulannya konsekuensi yuridis pemegang hak atas tanah adalah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri serta tanah mereka menjadi milik negara, dan perlindungan hukum dalam aspek hak asasi manusia kurang menjamin adanya perlindungan hukum, namun dalam hukum pertanahan sudah mengaturnya untuk memperoleh tanah tidak dibenarkan adanya paksaan oleh pihak siapapun dan dengan asas kesepakatan, kemanusiaan, dan keadilan. Kata kunci : konsinyasi; pengadaan tanah; jalan tol Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31081 10.14710/jis.%v.%i.%Y.%p Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 605-618 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31081/17439 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48756 2024-12-31T08:33:21Z notarius:LIT

Fungsi Akta Otentik Sebagai Instrumen Pelindung Bagi Pemegang Hak Cipta di Indonesia Fungsi Akta Otentik Sebagai Instrumen Pelindung Bagi Pemegang Hak Cipta di Indonesia Widya Dewi, Norma Yustisia Santoso, Budi HAKI Authentic Deed; Protective Instrument; Copyright. Hak Cipta Authentic Deed; Protective Instrument; Copyright ABSTRACTCopyright is a form of legal protection granted by the state for original works. To ensure legal certainty, these works must be registered with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). This research aims to analyze the function of authentic deeds as protective instruments for copyright holders in Indonesia using a normative juridical approach. The findings reveal that copyrights can be transferred to other parties, who then become the copyright holders. This transfer is formalized through written agreements in the form of authentic deeds prepared by a Notary. Authentic deeds serve as primary written evidence in legal proceedings and play a crucial role. The clauses drafted by Notaries provide legal protection and serve as a basis for claims or dispute resolution.Keywords: Authentic Deed; Protective Instrument; Copyright.ABSTRAKHak Cipta merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara atas karya yang dihasilkan. Untuk memperoleh kepastian hukum, karya tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tujuan penelitian untuk mengetahui fungsi akta otentik sebagai instrumen pelindung bagi pemegang Hak Cipta di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang Hak Cipta. Pengalihan ini dilakukan melalui perjanjian tertulis berupa akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Akta otentik berfungsi sebagai alat bukti tertulis utama dalam persidangan dan memiliki peran penting. Klausul yang disusun oleh Notaris dalam perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum serta dapat dijadikan dasar hukum bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan atau penyelesaian sengketa.Kata Kunci: Akta Otentik; Instrumen Pelindung; Hak Cipta ABSTRACTCopyright is a form of legal protection granted by the state for original works. To ensure legal certainty, these works must be registered with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). This research aims to analyze the function of authentic deeds as protective instruments for copyright holders in Indonesia using a normative juridical approach. The findings reveal that copyrights can be transferred to other parties, who then become the copyright holders. This transfer is formalized through written agreements in the form of authentic deeds prepared by a Notary. Authentic deeds serve as primary written evidence in legal proceedings and play a crucial role. The clauses drafted by Notaries provide legal protection and serve as a basis for claims or dispute resolution.Keywords: Authentic Deed; Protective Instrument; Copyright.ABSTRAKHak Cipta merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara atas karya yang dihasilkan. Untuk memperoleh kepastian hukum, karya tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tujuan penelitian untuk mengetahui fungsi akta otentik sebagai instrumen pelindung bagi pemegang Hak Cipta di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang Hak Cipta. Pengalihan ini dilakukan melalui perjanjian tertulis berupa akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Akta otentik berfungsi sebagai alat bukti tertulis utama dalam persidangan dan memiliki peran penting. Klausul yang disusun oleh Notaris dalam perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum serta dapat dijadikan dasar hukum bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan atau penyelesaian sengketa.Kata Kunci: Akta Otentik; Instrumen Pelindung; Hak Cipta. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/48756 10.14710/nts.v17i3.48756 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 1871-1882 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/48756/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41632 2023-09-06T07:00:42Z notarius:LIT

Eksistensi Sertifikat Elektronik Terhadap UU Cipta Kerja Dalam Menjamin Kepastian Hukum Eksistensi Sertifikat Elektronik Terhadap UU Cipta Kerja Dalam Menjamin Kepastian Hukum Rizkiana, Qonita Handoko, Widhi Hukum Agraria certificate; electronic certificate; copy right Hukum Agraria certificate; electronic certificate; copy right. Abstract Land is an important element in human life, especially land administration, the Government provides Land Registration program, however, there are still many problems, especially in the form of certificates as evidence of rights, so that the Minister of Atr/Head of Bpn Regulation No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates, which stipulates the change of Analog Certificates to Electronic Certificates. Which proclaimed the change of formaat Certificates, as well as derivatives of Article 147 of the Job Creation Law. Which has many problems so that it still requires further research as What is the Existence of Electronic Certificates according to the Job Creation Act? And what is the role of Electronic Certificates in the Job Creation Act for legal certainty? The purpose of this research is to find out the existence of electronic certificates according to the Job Creation Act and the role of Electronic Certificates to the Job Creation Law to ensure legal certainty. The method in this research is the normative juridical method, which uses legal materials in solving legal facts and problems, and uses literature study analysis. The results of the study show that the Importance of Electronic Certificates to the Job Creation Act in Creating Legal Certainty.Keywords: certificate; electronic certificate; copy right.AbstrakTanah merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, terutama administrasi pertanahan, Pemerintah memiliki program Pendaftaran Tanah, namun, dalam penerapannya masih terdapat banyak masalah, terutama dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak, sehingga Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, yang mengatur perubahan Sertifikat Analog menjadi Sertifikat Elektronik. Memproklamirkan perubahan format Sertifikat, serta turunan dari Pasal 147 UU Cipta Lapangan Kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberadaan sertifikat elektronik sesuai UU Cipta Lapangan Kerja dan peran sertifikat elektronik dalam UU Cipta Lapangan Kerja untuk kepastian hukum? Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui keberadaan sertifikat elektronik sesuai UU Cipta Lapangan Kerja dan peran Sertifikat Elektronik terhadap UU Cipta Lapangan Kerja untuk menjamin kepastian hukum. Metode yuridis normatif digunakan sebagai metode dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum dalam memecahkan fakta dan masalah hukum, dan menggunakan analisis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pentingnya Sertifikat Elektronik terhadap UU Cipta Lapangan Kerja dalam Menciptakan Kepastian Hukum.Kata kunci: sertifikat; sertifikat elektronik;  cipta kerja. AbstractLand is an important element in human life, especially land administration, the Government provides Land Registration program, however, there are still many problems, especially in the form of certificates as evidence of rights, so that the Minister of Atr/Head of Bpn Regulation No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates, which stipulates the change of Analog Certificates to Electronic Certificates. Which proclaimed the change of formaat Certificates, as well as derivatives of Article 147 of the Job Creation Law. Which has many problems so that it still requires further research as What is the Existence of Electronic Certificates according to the Job Creation Act? And what is the role of Electronic Certificates in the Job Creation Act for legal certainty? The purpose of this research is to find out the existence of electronic certificates according to the Job Creation Act and the role of Electronic Certificates to the Job Creation Law to ensure legal certainty. The method in this research is the normative juridical method, which uses legal materials in solving legal facts and problems, and uses literature study analysis. The results of the study show that the Importance of Electronic Certificates to the Job Creation Act in Creating Legal Certainty.Keywords: certificate; electronic certificate; copy right.AbstrakTanah merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, terutama administrasi pertanahan, Pemerintah memiliki program Pendaftaran Tanah, namun, dalam penerapannya masih terdapat banyak masalah, terutama dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak, sehingga Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, yang mengatur perubahan Sertifikat Analog menjadi Sertifikat Elektronik. Memproklamirkan perubahan format Sertifikat, serta turunan dari Pasal 147 UU Cipta Lapangan Kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberadaan sertifikat elektronik sesuai UU Cipta Lapangan Kerja dan peran sertifikat elektronik dalam UU Cipta Lapangan Kerja untuk kepastian hukum? Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui keberadaan sertifikat elektronik sesuai UU Cipta Lapangan Kerja dan peran Sertifikat Elektronik terhadap UU Cipta Lapangan Kerja untuk menjamin kepastian hukum. Metode yuridis normatif digunakan sebagai metode dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum dalam memecahkan fakta dan masalah hukum, dan menggunakan analisis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pentingnya Sertifikat Elektronik terhadap UU Cipta Lapangan Kerja dalam Menciptakan Kepastian Hukum.Kata kunci: sertifikat; sertifikat elektronik;  cipta kerja. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41632 10.14710/nts.v16i2.41632 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 891-906 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41632/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46042 2023-04-06T21:03:57Z notarius:LIT

Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Gunawan, Muhamad Rivansyah Badriyah, Siti Malikhatun Hukum Jaminan Executions; Fiduciary Guarantee’s Object; Loan Agreement Execution of the fiduciary’s object is carried out when the debtor is unable to fulfill his performance. To protect the interests of the aggrieved creditors, the object of collateral in the agreement must be executed to fulfill the creditor's interests. The purpose of this studyois to determine the procedure of the execution of thefiduciary’s object based on Law Number 42 of 1999 and knowing the obstacles in the execution of the fiduciary’s object in the motor vehicle loan agreement. The result is the execution of thefiduciary’s object according to Law Number 42 of 1999 is carried out by giving 3 times warning letters to debtors who are in default, then selling the object and sharing the proceeds of the sale with creditors and other related parties. The obstacles were objects of fiduciary that were transferred illegally, the loss of objects or debtors, the limitation of creditor’s human resources in the selection of prospective debtors, the absence of post-credit supervision, and the lack of information about fiduciary. The conclusion of this research is that the execution of fiduciary is in accordance with Law Number 42 of 1999 on Fiduciary, but there are still obstacles on its implementation.Keywords: Executions; Fiduciary Guarantee’s Object; Loan Agreement AbstrakEksekusi objek jaminan fidusia dilakukan ketika debitor tidak dapat memenuhi prestasinya, untuk melindungi kepentingan kreditor yang dirugikan harus dilakukan eksekusi atas objek jaminan dalam perjanjian untuk memenuhi kepentingan kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusiadalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Hasil dari pembahasan jurnal ini adalah pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di1akukan dengan pemberian surat peringatan sebanyak 3(tiga) kali kepada debitor yang mengalami wanprestasi, kemudian menjual objek tersebut dan membagi hasil penjualan dengan kreditor dan pihak-pihak lain terkait. Hambatan yang dialami adalah objek jaminan fidusia yang dialihkan secara tidak resmi, hilanganya objek atau debitor, keterbatasan SDM dari kreditor dalam pemilihan calon debitor, tidak adanya pengawasan pasca kredit, dan kurangnya penyampaian informasi tentang jaminan fidusia kepada masyarakat. Simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia namun masih terdapat kendala dalam praktiknya.Kata Kunci: Eksekusi; Jaminan Fidusia; Kredit Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46042 10.14710/nts.v15i1.46042 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 296-309 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46042/21406 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26885 2019-12-02T20:40:04Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28902 2020-03-07T18:17:52Z notarius:LIT

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN DENGAN PERANTARAAN BALAI LELANG SWASTA Citra Lavenia, Amelia Abstract The Private Auction Center (BLS) is not authorized to conduct an auction for the execution of objects of mortgages, but many creditors use BLS services rather than directly through the KPKNL, due to the large amount of pre-auction and / or post auction services conducted by BLS in accordance with the agreement. This study aims to determine the process of carrying out the auction execution of objects of mortgage rights between the Private Auction Hall and the effectiveness of the auction execution of objects of mortgage rights with the Private Auction Hall. The approach method used is normative juridical. The pre-auction services performed by the BLS are checking auction documents, submitting applications to the KPKNL, submitting notification of pre-auction processes, pre-auction notifications, surveying auction objects, photographing auction objects, notifying auction dates to creditors, handling auction announcements, taking care of SKPT, and conducting auction object marketing. . The post-auction services of the BLS are submitting the auction object, giving instructions to reverse the name, and giving advice to the buyer to immediately evacuate when the auction object is still inhabited. The use of BLS services in the auction of object mortgages execution is more time efficient, auctioning at optimal prices.Keywords:auction room; mortgage rights AbstrakBalai Lelang Swasta (BLS) tidak berwenang melakukan lelang eksekusi obyek hak tanggungan, namun banyak kreditur yang menggunakan jasa BLS dibandingkan langsung melalui KPKNL, karena besarnya imbalan jasa pralelang dan/atau pasca lelang yang dilakukan oleh BLS sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan lelang eksekusi obyek hak tanggungan dengan perantaraan Balai Lelang Swasta dan efektivitas pelaksanaan lelang eksekusi obyek hak tanggungan dengan perantaraan Balai Lelang Swasta. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Jasa pralelang yang dilakukan BLS adalah memeriksa dokumen lelang, mengajukan permohonan kepada KPKNL, menyerahkan surat pemberitahuan proses pralelang, pemberitahuan pralelang, survey obyek lelang, memfoto obyek lelang, memberitahukan tanggal lelang kepada kreditur, mengurus pengumuman lelang, mengurus SKPT, dan melakukan pemasaran obyek lelang. Jasa pasca lelang BLS yaitu menyerahkan obyek lelang, memberi petunjuk untuk melakukan balik nama, dan memberikan saran kepada pembeli untuk segera melakukan pengosongan ketika obyek lelang masih berpenghuni. Penggunaan jasa BLS pada lelang eksekusi obyek hak tanggungan lebih efisien waktu, lelang laku dengan harga yang optimal. Kata Kunci:balai lelang; hak tanggungan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-05-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28902 10.14710/nts.v12i1.28902 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 524-536 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28902/16740 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41225 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Bantuan Hukum dan Pendampingan Oleh INI Kepada Notaris Dalam Proses Peradilan Perdata Bantuan Hukum dan Pendampingan Oleh INI Kepada Notaris Dalam Proses Peradilan Perdata Rafidah, Nur Atika Putrijanti, Aju Notaris notary; notary protection; legal aid Notaris notary; notary protection; legal aid AbstractLegal issues between the two interested parties who are bound by an authentic deed made by a Notary as a general official resulted in not a few notaries being dragged both as defendants and co-defendants in a civil case. The method used is to use normative juridical legal research methods. Based on the discussion it can be known that the legal basis of supervision and protection measures by the Ikatan Notaris Indonesia is based on the provisions of Article 6 paragraph (5) of the Ikatan Notaris Indonesia Household Budget so that the issuance of association regulation number 08/PERKUM/INI /2017; Efforts to protect the Ikatan Notaris Indonesia against Notaries in civil cases are in the form of assistance and legal assistance starting from legal consultation to assist in the stages of the court case.Keyword: notary; notary protection; legal aidAbstrakPermasalahan hukum antara kedua belah pihak yang yang berkepentingan yang terikat berdasarkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum mengakibatkan tidak sedikit notaris ikut terseret baik sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam suatu perkara perdata. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum/yuridis Normatif. Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa dasar hukum tindakan pengawasan dan perlindungan oleh Ikatan Notaris Indonesia ialah berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, sehingga diterbitkannya peraturan perkumpulan nomor 08/PERKUM/INI/2017; Upaya perlindungan Ikatan Notaris Indonesia terhadap  Notaris dalam perkara perdata ialah berupa pendampingan dan bantuan hukum dimulai dari konsultasi hukum hingga turut membantu dalam tahapan-tahapan perkara di peradilan.Kata kunci: notaris; perlindungan notaris; bantuan hukum   AbstractLegal issues between the two interested parties who are bound by an authentic deed made by a Notary as a general official resulted in not a few notaries being dragged both as defendants and co-defendants in a civil case. The method used is to use normative juridical legal research methods. Based on the discussion it can be known that the legal basis of supervision and protection measures by the Ikatan Notaris Indonesia is based on the provisions of Article 6 paragraph (5) of the Ikatan Notaris Indonesia Household Budget so that the issuance of association regulation number 08/PERKUM/INI /2017; Efforts to protect the Ikatan Notaris Indonesia against Notaries in civil cases are in the form of assistance and legal assistance starting from legal consultation to assist in the stages of the court case.Keyword: notary; notary protection; legal aid AbstrakPermasalahan hukum antara kedua belah pihak yang yang berkepentingan yang terikat berdasarkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum mengakibatkan tidak sedikit notaris ikut terseret baik sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam suatu perkara perdata. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum/yuridis Normatif. Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa dasar hukum tindakan pengawasan dan perlindungan oleh Ikatan Notaris Indonesia ialah berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, sehingga diterbitkannya peraturan perkumpulan nomor 08/PERKUM/INI/2017; Upaya perlindungan Ikatan Notaris Indonesia terhadap  Notaris dalam perkara perdata ialah berupa pendampingan dan bantuan hukum dimulai dari konsultasi hukum hingga turut membantu dalam tahapan-tahapan perkara di peradilan.Kata kunci: notaris; perlindungan notaris; bantuan hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41225 10.14710/nts.v16i3.41225 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1543-1560 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41225/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37601 2021-06-16T16:49:22Z notarius:LIT

Efektivitas Pendaftaran Badan Usaha Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wicaksono, Arinda Wicaksono Praningtyas, Paramita badan usaha; pendaftaran; efektivitas Abstract Current1y, the registration of business entities is based on Permenkumham No. 17 of 2018 is carried out on1ine through the SABU system, not through the District Court. The purpose of writing this journa1 is to determine the effectiveness of the imp1ementation of business entity registration based on Permenkumham 17/2018 and the obstac1es that hinder the imp1ementation of on1ine business entity registration. The research method used is normative research. The resu1ts of the discussion of this journa1 show that the imp1ementation of business entity registration according to Permenkumham 17/2018 is more effective in terms of time and power compared to the imp1ementation of business entity registration in accordance with Artic1e 23 of the KUHD and in the imp1ementation of on1ine business entity registration there are sti11 obstac1es, name1y the system that sometimes errors and 1ack of pub1ic know1edge re1ated to the system and on1ine registration process at SABU or OSS. The conc1usion from this journa1 is that the imp1ementation of business entity registration through the SABU system is more effective and there are obstac1es that hinder the imp1ementation of the on1ine business entity registration process. Key word: business entity; registration; effectiveness Abstrak Saat ini pendaftaran Badan Usaha berdasarkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 di1aksanakan secara on1ine me1a1ui sistem SABU tidak 1agi me1a1ui Pengadi1an Negeri. Tujuan dari penu1isan jurna1 ini yaitu untuk mengetahui ke efektifan pe1aksanaan pendaftaran badan usaha berdasarkan Permenkumham 17/2018 dan kenda1a yang menghambat pe1aksanaan pendaftaran badan usaha on1ine. Metode pene1itian yang digunakan yaitu pene1itian normatif. Hasi1 pembahasan jurna1 ini bahwa pe1aksanaan pendaftaran badan usaha menurut Permenkumham 17/2018 1ebih efektif dari segi waktu dan tenaga dibandingkan dengan pe1aksanaan pendaftaran badan usaha sesuai Pasa1 23 KUHD dan da1am pe1aksanaan pendaftaran badan usaha on1ine masih terdapat kenda1a yaitu sistem yang kadang eror dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sistem dan proses pendaftaran on1ine di SABU ataupun OSS. Simpu1an dari jurna1 ini yaitu pe1aksanaan pendaftaran Badan Usaha me1a1ui sistem SABU 1ebih efektif dan terdapat kenda1a yang menghambat pe1aksanaan proses pendaftaran badan usaha secara on1ine. Kata Kunci: badan usaha; pendaftaran; efektivitas  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-03-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37601 10.14710/nts.v14i1.37601 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 47-57 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37601/19102 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/47166 2024-12-31T09:05:50Z notarius:LIT

Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu Sakina, Nesha Santoso, Budi Notaris Accountability; Notary; Autenthic Acta Notaris Accountability; Notary; Autenthic Acta ABSTRACTNotaries are obligated to ensure legal certainty and provide professional services under the Notary Office Act (UUJN). Their duties carry risks, such as errors in drafting deeds that may harm rights or impose obligations. This study examines notary accountability in unlawful acts and the consequences for parties providing false statements in authentic deeds. Using a normative juridical method with a statutory approach and secondary data, this descriptive study finds that sanctions for notaries involved in deed falsification are regulated by Law Number 30 of 2004, including administrative sanctions and those under the Notary Code of Ethics. Law enforcement includes preventive supervision and repressive sanctions.Keywords: Accountability; Notary; Autenthic ActaABSTRAKNotaris memiliki tugas dan kewajiban untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan pelayanan profesional sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam melaksanakan tugasnya, notaris menghadapi risiko, termasuk kekeliruan dalam pembuatan akta yang dapat merugikan hak atau membebankan kewajiban seseorang. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban notaris dalam perbuatan melawan hukum serta konsekuensi hukum bagi pihak yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan data sekunder, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi bagi notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berupa sanksi administratif dan sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris. Penegakan hukum meliputi langkah preventif melalui pengawasan serta langkah represif melalui penerapan sanksi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Notaris; Akta Otentik ABSTRACTNotaries are obligated to ensure legal certainty and provide professional services under the Notary Office Act (UUJN). Their duties carry risks, such as errors in drafting deeds that may harm rights or impose obligations. This study examines notary accountability in unlawful acts and the consequences for parties providing false statements in authentic deeds. Using a normative juridical method with a statutory approach and secondary data, this descriptive study finds that sanctions for notaries involved in deed falsification are regulated by Law Number 30 of 2004, including administrative sanctions and those under the Notary Code of Ethics. Law enforcement includes preventive supervision and repressive sanctions.Keywords: Accountability; Notary; Autenthic ActaABSTRAKNotaris memiliki tugas dan kewajiban untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan pelayanan profesional sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam melaksanakan tugasnya, notaris menghadapi risiko, termasuk kekeliruan dalam pembuatan akta yang dapat merugikan hak atau membebankan kewajiban seseorang. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban notaris dalam perbuatan melawan hukum serta konsekuensi hukum bagi pihak yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan data sekunder, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi bagi notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berupa sanksi administratif dan sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris. Penegakan hukum meliputi langkah preventif melalui pengawasan serta langkah represif melalui penerapan sanksi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Notaris; Akta Otentik Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/47166 10.14710/nts.v17i3.47166 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2415-2429 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/47166/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5698 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PENGEMBANGAN USAHA KECIL MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Unit Cibingbin YULIYANTI, ADE PENGEMBANGAN USAHA KECIL MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Unit Cibingbin Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5698 10.14710/nts.v4i1.5698 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 24 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37492 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris Maramis, Kezia Deborapingkanangel Setyowati, Rofah Hukum Kenotariatan sidik jari; notaris; minuta akta Akta Notaris sidik jari; notaris; minuta akta AbstractIn making the Minuta Deed, it is required to sign the parties' signatures and attach letters and documents and fingerprints of the parties in accordance with Article 16 number (1) letter c of Law Number 2 of 2014. The research method used in this journal is Normative research. The result of the discussion of this journal is that Notaries are required to sign and fingerprints of the parties in the Minuta deed, Interviewers who are able to sign are obliged to sign their signature on the minimum sheet or paper, while Interviewers who are not able to sign are obliged to affix their fingerprints on a separate sheet of paper which Then attached to the Minuta Deed of the sheet of paper is special and only for tappers who cannot sign or only for the interlocutors put their fingerprints because they cannot sign. Conclusions from this journal related to the application of fingerprints in the Minutes of Notary Deed, there are still many interpretations in practice, especially on the affixing of fingerprints and there are no rules that clearly regulate themKeywords: fingerprint; notary public; minuta deedAbstrakNotaris dalam membuat Minuta Akta wajib mmbubuhkan tanda tangan para pihak dan melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap sesuai dengan Pasal 16 angka (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian Normatif. Hasil pembahasan jurnal ini adalah Notaris wajib membubuhkan tanda tangan dan sidik jari para penghadap dalam minuta akta, penghadap yang bisa tanda tangan wajib membubuhkan tanda tangannya pada lembar atau kertas minuta sedangkan penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan wajib membubuhkan sidik jarinya pada lembaran kertas tersendiri yang kemudian dilekatkan pada Minuta Akta  lembaran kertas tersebut khusus dan hanya untuk penghadap yang tidak bisa tandatangan atau hanya untuk penghadap membubuhkan sidik jarinya karena tidak bisa tanda tangan. Simpulan dari jurnal ini terkait dengan penerapan sidik jari dalam Minuta Akta Notaris masih terdapat banyak penafsiran dalam praktiknya terutama pada pembubuhan sidik jari dan belum ada peraturan yang mengatur secara tegas.Kata Kunci: sidik jari; notaris; minuta akta AbstractIn making the Minuta Deed, it is required to sign the parties' signatures and attach letters and documents and fingerprints of the parties in accordance with Article 16 number (1) letter c of Law Number 2 of 2014. The research method used in this journal is Normative research. The result of the discussion of this journal is that Notaries are required to sign and fingerprints of the parties in the Minuta deed, Interviewers who are able to sign are obliged to sign their signature on the minimum sheet or paper, while Interviewers who are not able to sign are obliged to affix their fingerprints on a separate sheet of paper which Then attached to the Minuta Deed of the sheet of paper is special and only for tappers who cannot sign or only for the interlocutors put their fingerprints because they cannot sign. Conclusions from this journal related to the application of fingerprints in the Minutes of Notary Deed, there are still many interpretations in practice, especially on the affixing of fingerprints and there are no rules that clearly regulate themKeywords: fingerprint; notary public; minuta deedAbstrakNotaris dalam membuat Minuta Akta wajib mmbubuhkan tanda tangan para pihak dan melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap sesuai dengan Pasal 16 angka (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian Normatif. Hasil pembahasan jurnal ini adalah Notaris wajib membubuhkan tanda tangan dan sidik jari para penghadap dalam minuta akta, penghadap yang bisa tanda tangan wajib membubuhkan tanda tangannya pada lembar atau kertas minuta sedangkan penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan wajib membubuhkan sidik jarinya pada lembaran kertas tersendiri yang kemudian dilekatkan pada Minuta Akta  lembaran kertas tersebut khusus dan hanya untuk penghadap yang tidak bisa tandatangan atau hanya untuk penghadap membubuhkan sidik jarinya karena tidak bisa tanda tangan. Simpulan dari jurnal ini terkait dengan penerapan sidik jari dalam Minuta Akta Notaris masih terdapat banyak penafsiran dalam praktiknya terutama pada pembubuhan sidik jari dan belum ada peraturan yang mengatur secara tegas.Kata Kunci: sidik jari; notaris; minuta akta Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37492 10.14710/nts.v15i2.37492 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 718-726 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37492/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29138 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI TANAH YANG BERSTATUS LETTER C DI KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN Palupi, Apit Rina Purwoatmodjo, Djumadi Paramita Prabandari, Adya Abstract                Land sale and purchase process that signed as Letter C is a practice for custom land type obtained hereditary which then, its right convension to the state is not registered through the land office. Generally, that sale and purchase practice oftenly happen in Kranggayam District, Kebumen Regency. Therefore, the author interested to find out how the practice of sale and purchase letter C land cause people in Karanggayam are still perform this practice. The research is analytically descriptive with Law Sociology research method. So that, the author can get real description related to sale and purchase practice of Letter C land in Karanggayam. Practice of sale and purchase letter C land in Karanggayam, the implementation run in front of village headman of Karanggayam. Trading the land only based on the letter of outstanding tax returns from the seller and the process of the land rights by the seller to the buyer done at the time when also at the same time as payment process. Several factors cause it often happens in Karanggayam, are: Many parcels of land that have not been certified, convoluted land certification process, community culture in Karanggayam sale and purchase process with trading system under the hand. Key words : sale and purchase; letter C land Abstrak Proses jual beli tanah yang berstatus letter C biasnya dilakukan terhadap tanah milik adat yang diperoleh secara turun-temurun kemudian konversi haknya ke Negara belum didaftarkan melalui Kantor Pertanahan. Praktik jual beli tersebut masih sering terjadi di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses jual beli tanah tersebut dan apa penyebab masyarakat Karanggayam masih melakukan praktik jual beli tanah berstatus letter C. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode penelitian sosiologi hukum. Sehingga penulis dapat memperoleh gambaran terkait dengan praktik jual beli tanah yang berstatus letter C di Kecamatan Karanggayam. Praktik jual beli tanah berstatus Letter C di Kecamatan Karanggayam pada umumnya dilakukan dihadapan Kepala Desa dan saksi aparat Desa Karanggayam. Jual beli tanah tersebut hanya didasarkan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dari penjual dan proses penyerahan hak atas tanah oleh penjual kepada pembeli dilakukan pada saat itu juga bersamaan dengan proses pembayaran harga dari pembeli kepada penjual. Beberapa faktor penyebab seringnya terjadi jual beli tanah tersebut yaitu: banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat, proses sertifikasi tanah yang berbelit-belit, serta kultur budaya masyarakat Kecamatan Karanggayam yang sudah terbiasa melakukan proses jual beli dibawah tangan. Kata kunci : jual beli; tanah letter C  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29138 10.14710/nts.v12i2.29138 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 848-960 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29138/16797 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34249 2026-05-07T07:42:53Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer) Norhamid, Muhammad Handoko, Widhi Hukum Perjanjian agreement; Build Operate Transfer; default AbstarctThe Build-Operate Transfer Agreement is a form of engagement so that it is also bound to book III of the Civil Code concerning engagements, BOT arises due to limited Government budget so that it gives to other parties in this case the private use of land for development is used and operated and then handed over at the end of the period. The BOT agreement has an agreement duration of tens of years so that with the length of time there is a risk of causing problems in the implementation of the agreement because the initial and final conditions of the agreement are very different and lead to a default which leads to a lawsuit in court. This article is to find out what causes a default and what legal protections can be taken by landowners and investors from problem studies taken by researchers. The research method that will be used is normative juridical with descriptive analytical specifications. The results of this research agreement are BOT Agreements and the protection against default is related to the principle of pacta sursevanda and Exceptio non adimpleti contractus and the permanent jurisprudence of the Supreme Court regarding the cancellation of the agreement.Keyword: agreement; Build Operate Transfer; defaultAbstrakPerjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer) merupakan suatu bentuk perikatan sehingga terikat pula pada buku III KUH Perdata tentang perikatan, BOT Timbul akibat keterbatasan anggaran Pemerintah sehingga memberikan kepada pihak lain dalam hal ini Swasta penggunaan tanah untuk pembangunan digunakan serta dioperasikan dan kemudian diserahterimakan pada akhir periode. perjanjian BOT memiliki durasi perjanjian puluhan Tahun sehingga dengan lamanya waktu beresiko menimbulkan permasalahan pada pelaksanaan perjanjian karena kondisi awal dan akhir perjanjian sangat berbeda dan berujung pada wanprestasi yang bermuara pada gugatan di pengadilan. Artikel ini untuk mengetahui apa penyebab terjadinya wanprestasi dan perlindungan hukum apa yang dapat diambil oleh pemilik tanah maupun investor dari studi permasalahan yang diambil oleh peneliti. Metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi secara deskriptif analitis. hasil penelitian Perjanjian ini merupakan Perjanjian BOT serta perlindungan terhadap wanprestasi adalah berkaitan asas pacta sursevanda serta Exceptio non adimpleti contractus serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tentang Pembatalan Perjanjian.Kata kunci:  perjanjian; bangun guna serah; wanprestasi Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/34249 10.14710/nts.v17i1.34249 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 311-326 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/34249/pdf Copyright (c) 2024 NOTARIUS https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39137 2022-07-01T01:26:43Z notarius:LIT

Kendala Regulasi Kewajiban Pemegang Paten oleh Investor Asing di Indonesia Kendala Regulasi Kewajiban Pemegang Paten oleh Investor Asing di Indonesia Dandy Hediyanto, Fahnizar Raisah, Kholis Lumbanraja, Anggita Doramia Kewajiban Pemegang Paten; Regulasi Paten; Investor Asing AbstractThe Obligations of patent holders based on Article 20 as regulated in Law Number 13 of 2016 concerning patents are still relatively problematic. The factors that hinder the process of patent implementation in Indonesia, both from patent holders and/or from the Indonesian government, are a separate problem for patent holders who are foreign citizens. This study uses a normative juridical method, using secondary data. The results of the study conclude that the Patent Law Number 13 of 2016 creates problems, especially for inventors from abroad. So that the Indonesian Government issued Permenkumham Number 30 of 2019 concerning Procedures for Granting Compulsory Patent Licenses as a solution to this problem through the Ministry of Law and Human Rights, where patent holders can submit applications for postponement of patent implementation to the Minister along with the background for the delay, in the case of patent holders has not been able to apply his patent in Indonesia after the patent application has been approved. Keywords: Obligations of Patent Holder; Patent Regulations; Foreign Investor ABSTRAKKewajiban pemegang paten berdasarkan Pasal 20 sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten masih relatif mengundang permasalahan. Faktor yang menghalangi untuk proses implementasi paten di Indonesia baik yang berasal dari pemegang paten dan/atau dari pemerintah Indonesia, menjadi permasalahan tersendiri bagi pemegang paten yang merupakan Warga Negara Asing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 menimbulkan permasalahan terutama untuk investor dari luar negeri. Sehingga Pemerintah Indonesia mengeluarkan Permenkumham Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten sebagai solusi atas permasalahan tersebut melalui Kementerian Hukum dan HAM, dimana Pemegang paten dapat menyampaikan permohonan penundaan pelaksanaan paten kepada Menteri beserta latar belakang atas penundaan tersebut, dalam hal pemegang paten belum mampu untuk menerapkan patennya di Indonesia setelah permohonan paten tersebut disetujui. Kata Kunci: Kewajiban Pemegang Paten; Regulasi Paten; Investor Asing Abstract The Obligations of patent holders based on Article 20 as regulated in Law Number 13 of 2016 concerning patents are still relatively problematic. The factors that hinder the process of patent implementation in Indonesia, both from patent holders and/or from the Indonesian government, are a separate problem for patent holders who are foreign citizens. This study uses a normative juridical method, using secondary data. The results of the study conclude that the Patent Law Number 13 of 2016 creates problems, especially for inventors from abroad. So that the Indonesian Government issued Permenkumham Number 30 of 2019 concerning Procedures for Granting Compulsory Patent Licenses as a solution to this problem through the Ministry of Law and Human Rights, where patent holders can submit applications for postponement of patent implementation to the Minister along with the background for the delay, in the case of patent holders has not been able to apply his patent in Indonesia after the patent application has been approved. Keywords: Obligations of Patent Holder; Patent Regulations; Foreign Investor ABSTRAKKewajiban pemegang paten berdasarkan Pasal 20 sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten masih relatif mengundang permasalahan. Faktor yang menghalangi untuk proses implementasi paten di Indonesia baik yang berasal dari pemegang paten dan/atau dari pemerintah Indonesia, menjadi permasalahan tersendiri bagi pemegang paten yang merupakan Warga Negara Asing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 menimbulkan permasalahan terutama untuk investor dari luar negeri. Sehingga Pemerintah Indonesia mengeluarkan Permenkumham Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten sebagai solusi atas permasalahan tersebut melalui Kementerian Hukum dan HAM, dimana Pemegang paten dapat menyampaikan permohonan penundaan pelaksanaan paten kepada Menteri beserta latar belakang atas penundaan tersebut, dalam hal pemegang paten belum mampu untuk menerapkan patennya di Indonesia setelah permohonan paten tersebut disetujui. Kata Kunci: Kewajiban Pemegang Paten; Regulasi Paten; Investor Asing Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-05-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39137 10.14710/nts.v14i1.39137 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 616 - 627 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39137/19628 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37014 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Utama, Razhez Akbar Wildan Santoso, Budi Hukum Perusahaan kepailitan; Perseroan Terbatas; direksi; tanggung jawab Hukum Perusahaan kepailitan; Perseroan Terbatas; direksi; tanggung jawab Abstractlimited liability Company is run by the management of a PT company involving PT organs, one of which is that the Board of Directors must be in accordance with the aims and objectives of a company as stated in the Company's Articles of Association and not in conflict with the applicable PT law The research method of this journal is normative. The result of the research is that in the UUK-PKPU bankruptcy of a legal entity, a company does not necessarily experience financial difficulties or bankruptcy, the responsibility of the Board of Directors is specified in Article 97 paragraph (4) of Company law Number 40 of 2007, which stipulates that in the event that the Board of Directors consists of for 2 (two) members of the Board of Directors or more, the responsibilities as referred to in Article 97 paragraph (3) of Company law Number 40 of 2007 shall apply jointly and severally to each member of the Board of Directors. The conclusion of this journal is that the responsibility of the Board of Directors is regulated in Article 97 paragraph (3) Company law Number 40 of 2007 and Article 104 paragraph (2) Company law Number 40 of 2007.Keywords : bankruptcy; limited company; directors; responsibleAbstrakPerusaahan Terbatas dijalankan oleh pengurusan perseroan PT yang melibatkan organ PT, salah satunya ialah Direksi. Dalam menjalankan tugasnya Direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan suatu perseroan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan tidak bertentangan dengan UU PT yang berlaku. Metode artikel jurnal ini yaitu Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis yang berumber pada data sekunder sebagai data utama, dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisis data, serta olah datanya menggunakaan analisis kualitatif. Hasil dari artikel jurnal yaitu dalam UUK-PKPU kepailitan suatu badan hukum tidak serta merta suatu perusahaan itu harus mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kebangkrutan, tanggung jawab Direksi ditentukan dalam Pasal 97 ayat (4) UUPT Nomor 40 tahun 2007, yang menetapkan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (3) UUPT Nomor 40 tahun 2007 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Simpulan dari hasil pembahasan terkait dengan pertanggung jawaban Direksi terhadap kepailitan PT yaitu anggota Direksi atau lebih, berlaku tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.Kata kunci : kepailitan; Perseroan Terbatas; direksi; tanggung jawab Abstractlimited liability Company is run by the management of a PT company involving PT organs, one of which is that the Board of Directors must be in accordance with the aims and objectives of a company as stated in the Company's Articles of Association and not in conflict with the applicable PT law The research method of this journal is normative. The result of the research is that in the UUK-PKPU bankruptcy of a legal entity, a company does not necessarily experience financial difficulties or bankruptcy, the responsibility of the Board of Directors is specified in Article 97 paragraph (4) of Company law Number 40 of 2007, which stipulates that in the event that the Board of Directors consists of for 2 (two) members of the Board of Directors or more, the responsibilities as referred to in Article 97 paragraph (3) of Company law Number 40 of 2007 shall apply jointly and severally to each member of the Board of Directors. The conclusion of this journal is that the responsibility of the Board of Directors is regulated in Article 97 paragraph (3) Company law Number 40 of 2007 and Article 104 paragraph (2) Company law Number 40 of 2007.Keywords : bankruptcy; limited company; directors; responsibleAbstrakPerusaahan Terbatas dijalankan oleh pengurusan perseroan PT yang melibatkan organ PT, salah satunya ialah Direksi. Dalam menjalankan tugasnya Direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan suatu perseroan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan tidak bertentangan dengan UU PT yang berlaku. Metode artikel jurnal ini yaitu Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis yang berumber pada data sekunder sebagai data utama, dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisis data, serta olah datanya menggunakaan analisis kualitatif. Hasil dari artikel jurnal yaitu dalam UUK-PKPU kepailitan suatu badan hukum tidak serta merta suatu perusahaan itu harus mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kebangkrutan, tanggung jawab Direksi ditentukan dalam Pasal 97 ayat (4) UUPT Nomor 40 tahun 2007, yang menetapkan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (3) UUPT Nomor 40 tahun 2007 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Simpulan dari hasil pembahasan terkait dengan pertanggung jawaban Direksi terhadap kepailitan PT yaitu anggota Direksi atau lebih, berlaku tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.Kata kunci : kepailitan; Perseroan Terbatas; direksi; tanggung jawab Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37014 10.14710/nts.v15i2.37014 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 1002-1011 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37014/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29171 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

KOMPETENSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN SYARIAH (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah) Audya Harahap, Windi Nurdin, Agus Santoso, Budi Abstrack This study discusses the competence of Notaries in making sharia agreements to provide services to the community according to applicable rules. The notary occupies a very important position in the Islamic banking industry today, because the notary has a role in making the deeds of Islamic banking product contracts and binding guarantees, especially in the case of Mortgage and Fiduciary Rights. In the practice of business agreements in the banking world today, it is very much in need of a notary who is able to understand the concepts of sharia contracts and their application in sharia banking practices so that a notary is required to equip themselves with sufficient knowledge about the types of contracts and financial products. at an Islamic bank. Because between Islamic banks and conventional banks are different characteristics. Keywords: notary, authentic deed, sharia agreementAbstrakPenelitian ini membahas tentang kompetensi Notaris dalam pembuatan perjanjian syariah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku.Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam industri perbankan syariah saat ini, karena notaris memiliki peranan dalam pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan khususnya dalam perkara Hak Tanggungan dan Fidusia.Dalam praktik perjanjian bisnis di dunia perbankan dewasa ini tentu sangat membutuhkan notaris yang mampu memahami konsep-konsep akad syariah dan penerapannya dalam praktek perbankan syariah sehingga seorang notaris pun dituntut untuk membekali diri dengan pengetahuan yang cukup memadai tentang jenis-jenis akad dan produk-produk keuangan di bank syariah. Karena antara bank syariah dengan bank konvensional merupakan karakteristik yang berbeda. Kata Kunci : notaris, akta otentik, perjanjian syariah  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-03-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29171 10.14710/nts.v13i1.29171 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 170-180 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29171/16821 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48669 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Penafsiran Hukum Mengenai Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pertanahan Betarqi, Bias Bumi Yunanto, Yunanto Notaris Notary Authority; Land Deed ABSTRACTThe Notary Law (UUJN) regulates the authority of notaries, but Article 15 paragraph (2) letter (f) of the UUJN grants notaries the power to draft land deeds, which were previously regulated by Government Regulation No. 37 of 1998 for PPATs. This article examines the legal interpretation of a notary's authority to draft land-related deeds based on Article 15 paragraph (2) letter (f) of the UUJN. Using a normative approach, it is found that a notary's authority is limited to legal actions concerning land that do not involve the transfer or encumbrance of land rights. This is supported by Constitutional Court Decision No. 5/PUU-XII/2014, which clarifies the distinction between the roles of notaries and PPATs in their respective duties.Keyword: Notary Authority; Land Deed.ABSTRAKUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kewenangan notaris, namun Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN memberi kewenangan kepada notaris untuk membuat akta tanah, yang sebelumnya diatur oleh PP No. 37 Tahun 1998 untuk PPAT. Artikel ini mengkaji penafsiran hukum terkait kewenangan notaris dalam pembuatan akta di bidang pertanahan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN. Dengan pendekatan normatif, ditemukan bahwa kewenangan notaris terbatas pada perbuatan hukum terkait tanah yang tidak melibatkan pengalihan atau pembebanan hak atas tanah. Hal ini diperkuat oleh Putusan MK No. 5/PUU-XII/2014 yang menegaskan perbedaan kewenangan antara notaris dan PPAT dalam menjalankan tugasnya.Kata Kunci: Kewenangan Notaris; Akta Tanah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/48669 10.14710/nts.v17i2.48669 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 683-694 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/48669/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/48669/11512 Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43783 2023-04-07T09:27:40Z notarius:LIT

Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan Ghassani, Nadya Fairuz Santoso, Budi Prabandari, Adya Paramita Hukum Pajak kauthority; customs and excise; tegahan goods Hukum Pajak authority; customs and excise; tegahan goods Law enforcement is absolutely necessary in order to protect the rights of the people so as to create justice for legal protection. This article discusses the mechanism for returning imported goods and the obstacles faced by customs and excise officers at the Supervision and Service Office of Customs and Excise Type Madya Tanjung Emas, Semarang City. The method used in this article is empirical juridical method, namely by conducting research in the field on the application of state administrative law, authority in the service of returned goods stored. The analysis of the research results was processed using the descriptive analysis method. In the discussion of this article, it is known that the process of preventing imported goods is carried out starting from inspection and enforcement. Furthermore, the goods are grouped into 2 types, namely goods that are auctioned off and destroyed. There are problems faced in the enforcement process, namely the lack of adequate supporting facilities and facilities, limited storage space to accommodate the goods being intercepted, requires a long process and time, and the lack of knowledge of the owners of the goods being prevented about the types of goods that can be sent into abroad through POS Indonesia.Keywords: authority; customs and excise; tegahan goodsAbstrakPenegakan hukum mutlak diperlukan guna melindungi hak-hak masyarakat sehingga tercipta keadilan perlindungan hukum. Artikel ini membahas tentang mekanisme pengembalian barang tegahan barang import dan kendala yang dihadapi oleh petugas bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan atas penerapan hukum administrasi negara, kewenangan dalam pelayanan pengembalian barang tegahan. Analisis hasil penelitian diolah menggunakan metode deskriptif analisis. Pembahasan artikel ini diketahui bahwa proses penegahan barang impor dilakukaan mulai dari pemeriksaan dan penegahan. Selanjutnya barang dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu barang yang dilelang dan dimusnahkan. Terdapat persoalan yang dihadapi dalam proses penegahan tersebut, yaitu kurangnya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai, terbatasnya tempat penyimpanan untuk menampung barang yang ditegah, membutuhkan proses dan waktu cukup lama, dan minimnya pengetahuan pemilik barang yang ditegah tentang jenis barang yang dapat dikirim ke dalam/luar negeri melalui POS Indonesia.  kewenangan; bea dan cukai; barang tegahanKata kunci: kewenangan; bea dan cukai; barang tegahan Law enforcement is absolutely necessary in order to protect the rights of the people so as to create justice for legal protection. This article discusses the mechanism for returning imported goods and the obstacles faced by customs and excise officers at the Supervision and Service Office of Customs and Excise Type Madya Tanjung Emas, Semarang City. The method used in this article is empirical juridical method, namely by conducting research in the field on the application of state administrative law, authority in the service of returned goods stored. The analysis of the research results was processed using the descriptive analysis method. In the discussion of this article, it is known that the process of preventing imported goods is carried out starting from inspection and enforcement. Furthermore, the goods are grouped into 2 types, namely goods that are auctioned off and destroyed. There are problems faced in the enforcement process, namely the lack of adequate supporting facilities and facilities, limited storage space to accommodate the goods being intercepted, requires a long process and time, and the lack of knowledge of the owners of the goods being prevented about the types of goods that can be sent into abroad through POS Indonesia.Keywords: authority; customs and excise; tegahan goodsAbstrakPenegakan hukum mutlak diperlukan guna melindungi hak-hak masyarakat sehingga tercipta keadilan perlindungan hukum. Artikel ini membahas tentang mekanisme pengembalian barang tegahan barang import dan kendala yang dihadapi oleh petugas bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan atas penerapan hukum administrasi negara, kewenangan dalam pelayanan pengembalian barang tegahan. Analisis hasil penelitian diolah menggunakan metode deskriptif analisis. Pembahasan artikel ini diketahui bahwa proses penegahan barang impor dilakukaan mulai dari pemeriksaan dan penegahan. Selanjutnya barang dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu barang yang dilelang dan dimusnahkan. Terdapat persoalan yang dihadapi dalam proses penegahan tersebut, yaitu kurangnya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai, terbatasnya tempat penyimpanan untuk menampung barang yang ditegah, membutuhkan proses dan waktu cukup lama, dan minimnya pengetahuan pemilik barang yang ditegah tentang jenis barang yang dapat dikirim ke dalam/luar negeri melalui POS Indonesia.Kata kunci: kewenangan; bea dan cukai; barang tegahan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43783 10.14710/nts.v14i2.43783 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 916-929 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43783/20798 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/67331 2025-12-30T19:50:26Z notarius:LIT

Akibat Hukum Akta Autentik yang Terdegradasi Menjadi Akta di Bawah Tangan Akibat Hukum Akta Autentik yang Terdegradasi Menjadi Akta di Bawah Tangan Hudsaha, Annisa Indira Hondhe Roisah, Kholis Notaris: Hukum Perjanjian Liability; Notary; Degradation of Deed Notaris; Hukum Perjanjian Liability; Notary; Degradation of Deed ABSTRACTAn authentic deed is official document with full evidentiary power in Indonesian legal system. However, in practice, there are situations where an authentic deed may be degraded to underhanded deed, which holds lower legal authority. This paper explores the causes of such degradation, the notary's liability, and the forms of legal protection available to notaries. Through a normative analysis of relevant legislation, case studies, and jurisprudence, the paper finds that the degradation of authentic deeds is generally caused by procedural errors, violations of formal requirements, and invalidity of signatures. Notaries are responsible for the deeds they create and may face legal sanctions if degradation occurs. To protect notaries, it’s recommended to strengthen oversight by professional organizations, enhance training, and implement professional liability insurance.Keywords: Liability; Notary; Degradation of DeedABSTRAKAkta autentik merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan pembuktian penuh dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dalam praktiknya, ada situasi dimana akta autentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, sehingga kedudukannya turun menjadi akta di bawah tangan. Artikel ini membahas penyebab terjadinya degradasi akta autentik, tanggung jawab notaris atas degradasi tersebut, dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris. Melalui yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kasus, dan yurisprudensi, jurnal ini menemukan bahwa degradasi akta autentik umumnya disebabkan oleh kesalahan prosedural, pelanggaran syarat materiil serta syarat formil, dan ketidakabsahan penandatanganan. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya dan dapat menghadapi sanksi hukum jika terjadi degradasi akta. Untuk melindungi notaris, disarankan adanya penguatan pengawasan oleh organisasi profesi, peningkatan pelatihan, dan penerapan asuransi profesi.Kata Kunci: Tanggung Jawab; Notaris; Degradasi Akta ABSTRACTAn authentic deed is official document with full evidentiary power in Indonesian legal system. However, in practice, there are situations where an authentic deed may be degraded to underhanded deed, which holds lower legal authority. This paper explores the causes of such degradation, the notary's liability, and the forms of legal protection available to notaries. Through a normative analysis of relevant legislation, case studies, and jurisprudence, the paper finds that the degradation of authentic deeds is generally caused by procedural errors, violations of formal requirements, and invalidity of signatures. Notaries are responsible for the deeds they create and may face legal sanctions if degradation occurs. To protect notaries, it’s recommended to strengthen oversight by professional organizations, enhance training, and implement professional liability insurance.Keywords: Liability; Notary; Degradation of DeedABSTRAKAkta autentik merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan pembuktian penuh dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dalam praktiknya, ada situasi di mana akta autentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sehingga kedudukannya turun menjadi akta di bawah tangan. Jurnal ini membahas penyebab terjadinya degradasi akta autentik, tanggung jawab notaris atas degradasi tersebut, dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris. Melalui yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kasus, dan yurisprudensi, jurnal ini menemukan bahwa degradasi akta autentik umumnya disebabkan oleh kesalahan prosedural, pelanggaran syarat materiil serta syarat formil, dan ketidakabsahan penandatanganan. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya dan dapat menghadapi sanksi hukum jika terjadi degradasi akta. Untuk melindungi notaris, disarankan adanya penguatan pengawasan oleh organisasi profesi, peningkatan pelatihan, dan penerapan asuransi profesi.Kata Kunci: Tanggung Jawab; Notaris; Degradasi Akta Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-12-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/67331 10.14710/nts.v18i4.67331 Notarius; Vol 18, No 4 (2025): Notarius; 1015-1033 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/67331/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23461 2020-04-17T13:24:25Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA ANTARA PT. AGRO MAKMUR SENTOSA DENGAN PETERNAK DI KABUPATEN KENDAL Dianita, Cicilia P Agreement Partnership, Breeders Partnership. Abstract In an effort to realize the justice and prosperity, the government has urged people in all sectors good people business small business sector and big business sector is developing. One business sector developing in public among other venture on the farm. Business in breeding having still good if efforts have special attention from the government, and the intensive management can improve the welfare of farmers. Highlights the difficulty in this research: how the protection of the law the parties in the agreement on the core partnership between PT. Agro Makmur Sentosa with a rancher in Kabupaten Kendal, how the authority of the government in the agreement on the partnership of livestock enterprises. The methodology used is juridical empirical. The empirical juridical chosen for research this requires data-data in the field based on the fact that is then used to analyze and make inferences on a question. There are 2 the protection of the law plasma namely preventive and repressive measures.P erformed with the preparation of the guidelines law partnership, the creation of conducive climate, counseling, supervision, give our resolve or to give relief advocacy.I n running the authority in accordance with the law, health department for husbandry and animals are still less active to engage in supervising and to create farmers who is, they are too fixated on the regulation and tends to wait for such as in.  Keywords: Agreement Partnership, Breeders Partnership. Abstrak Dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah mendorong masyarakat dalam semua sektor usaha rakyat baik sektor usaha kecil maupun sektor usaha besar yang kini sedang berkembang. Salah satu sektor usaha yang sedang berkembang dalam masyarakat antara lain usaha dibidang peternakan. Usaha di bidang peternakan memiliki prospek yang baik apabila usaha tersebut memperoleh perhatian khusus dari pemerintah, serta adanya suatu pengelolaan yang intensif dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Permasalahan dalam penelitian ini: Bagaimana Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Inti Plasma Antara PT. Agro Makmur Sentosa Dengan Peternak Di Kabupaten Kendal, Bagaimana Kewenangan Pemerintah Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Peternakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini memerlukan data-data yang ada di lapangan berdasarkan kenyataan yang ada yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Terdapat 2 perlindungan hukum plasma yaitu preventif dan represif. Dilakukan dengan penyiapan rambu-rambu hukum kemitraan, penciptaan iklim yang kondusif, pembimbingan, pengawasan, memberikan penyelesaiannya atau memberikan bantuan advokasi. Dalam menjalankan kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan masih kurang aktif untuk terlibat dalam mengawasi dan membina peternak yang ada, mereka terlalu terpaku pada peraturan dan lebih banyak menunggu laporan yang masuk. Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, Inti Plasma. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2018-11-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23461 10.14710/nts.v11i2.23461 Notarius; Vol 11, No 2 (2018): Notarius; 164-175 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23461/15159 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42790 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Kedudukan Bank Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia) Kedudukan Bank Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia) Maulana, Muhammad Adil Kelib, Abdullah Hukum Perbankan Syariah arbitration; Islamic banking disputes. Hukum Perbankan Syariah peranan; arbitrase; sengketa perbankan Islam AbstractThe development of Islamic banking into the global financial industry led to the development of Islamic banking products. It is possible there will be disputes relating to Islamic banking products. and requires a legal framework for dispute resolution truly "Islamic". This article discussed regarding the settlement of disputes through arbitration of Islamic banking in Indonesia and Malaysia, so hopefully will get an understanding of Islamic banking dispute resolution and arbitration role in developing an Islamic economics. The method in this article is a juridical-normative approach, that tried to synchronize the legal provisions applicable to the implementation of the case to be studied. Specifications of research were classified in descriptive analysis research. The result of this article is dispute settlement process through Badan Arbitrase National Indonesia and the Kuala Lumpur Regional for Arbitration beginning with the submission of arbitration agreement. After the examination process is completed then the award is decided by the arbitration is final and binding. National Sharia Arbitration and Kuala Lumpur Regional Arbitration for having similarities and differences. Settlement of Islamic banking disputes through arbitration Sharia should be returned to the application of the principles of Islamic Sharia are fully in favour of the economic advancement of Islam. Keywords: role; arbitration; Islamic banking disputes.AbstrakBerkembangnya perbankan Islam menjadi industri keuangan dan finansial global menyebabkan berkembangnya bentuk-bentuk produk bank Islam, sehingga, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi sengketa berkaitan dengan produk-produk bank Islam. Perbankan Islam memerlukan kerangka hukum penyelesaian sengketa yang efisien, dan benar-benar “Islam”. Artikel ini membahas mengenai penyelesaian sengketa perbankan Islam melalui arbitrase di Indonesia dan Malaysia, sehingga diharapkan akan mendapat pemahaman mengenai penyelesaian sengketa perbankan Islam dan peranan arbitrase dalam mengembangkan ekonomi Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya terhadap kasus yang akan diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriptif analisis. Hasil artikel ini adalah proses penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Kuala Lumpur Regional for Arbitration dimulai dengan adanya penundukkan melalui perjanjian arbitrase. Setelah proses pemeriksaan selesai, maka putusan yang diputus oleh kedua arbitrase ini bersifat final and binding. Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Kuala Lumpur Regional for Arbitration memiliki kesamaan dan perbedaan. Penyelesaian sengketa perbankan Islam melalui arbitrase syariah harus dikembalikan kepada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam yang sepenuhnya demi mengembangkan kemajuan ekonomi Islam.Kata kunci: peranan; arbitrase; sengketa perbankan Islam. AbstractThe development of Islamic banking into the global financial industry led to the development of Islamic banking products. It is possible there will be disputes relating to Islamic banking products. and requires a legal framework for dispute resolution truly "Islamic". This article discussed regarding the settlement of disputes through arbitration of Islamic banking in Indonesia and Malaysia, so hopefully will get an understanding of Islamic banking dispute resolution and arbitration role in developing an Islamic economics. The method in this article is a juridical-normative approach, that tried to synchronize the legal provisions applicable to the implementation of the case to be studied. Specifications of research were classified in descriptive analysis research. The result of this article is dispute settlement process through Badan Arbitrase National Indonesia and the Kuala Lumpur Regional for Arbitration beginning with the submission of arbitration agreement. After the examination process is completed then the award is decided by the arbitration is final and binding. National Sharia Arbitration and Kuala Lumpur Regional Arbitration for having similarities and differences. Settlement of Islamic banking disputes through arbitration Sharia should be returned to the application of the principles of Islamic Sharia are fully in favour of the economic advancement of Islam. Keywords: role; arbitration; Islamic banking disputes.AbstrakBerkembangnya perbankan Islam menjadi industri keuangan dan finansial global menyebabkan berkembangnya bentuk-bentuk produk bank Islam, sehingga, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi sengketa berkaitan dengan produk-produk bank Islam. Perbankan Islam memerlukan kerangka hukum penyelesaian sengketa yang efisien, dan benar-benar “Islam”. Artikel ini membahas mengenai penyelesaian sengketa perbankan Islam melalui arbitrase di Indonesia dan Malaysia, sehingga diharapkan akan mendapat pemahaman mengenai penyelesaian sengketa perbankan Islam dan peranan arbitrase dalam mengembangkan ekonomi Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya terhadap kasus yang akan diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriptif analisis. Hasil artikel ini adalah proses penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Kuala Lumpur Regional for Arbitration dimulai dengan adanya penundukkan melalui perjanjian arbitrase. Setelah proses pemeriksaan selesai, maka putusan yang diputus oleh kedua arbitrase ini bersifat final and binding. Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Kuala Lumpur Regional for Arbitration memiliki kesamaan dan perbedaan. Penyelesaian sengketa perbankan Islam melalui arbitrase syariah harus dikembalikan kepada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam yang sepenuhnya demi mengembangkan kemajuan ekonomi Islam.Kata kunci: peranan; arbitrase; sengketa perbankan Islam  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42790 10.14710/nts.v16i1.42790 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 393-408 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42790/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31166 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Tanri, Arif Eko Turisno, Bambang Paramita Prabandari, Adya The implementation of the Complete Systematic Land Registration Program encourages the role of Regency / City Land Offices not only as an institution that produces certificates of land rights, but at the same time helps land owners to obtain evidence of rights and empower land to improve welfare. Various problems also occur in land registration such as misinformation provided by the applicant. The approach method used in this study is the socio-legal approach. The results of this study are government policies in accelerating land registration through PTSL intended to provide legal certainty of land rights in the form of certificates for the community based on the principles of simple, fast, smooth, fair, equitable and open and accountable so as to improve the welfare and prosperity of the community and the country's economy and reduce and prevent land disputes and conflicts.Keywords: Government Policy; PTSL AbstrakPelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mendorong peran Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota tidak hanya sekedar sebagai lembaga yang memproduksi sertipikat hak atas tanah, tapi sekaligus membantu pemilik tanah untuk bisa memperoleh alat bukti hak dan memberdayakan tanah guna meningkatkan kesejahteraan. Berbagai permasalahan juga terjadi dalam pendaftaran tanah seperti adanya kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak pemohon, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan socio-legal. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalam mempercepat pendaftaran tanah melalui PTSL dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah berupa sertipikat bagi masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31166 10.14710/nts.v13i2.31166 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 777-787 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31166/17475 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/49922 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Sebelum Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Mega, Chrystianto Odolf Badriyah, Siti Malikhatun Hukum Jaminan Agreement; Financing; Registering; Fiduciary; Guarantee. ABSTRACTDuring the credit payment period in a consumer financing agreement, the collateral is also bound by a Fiduciary agreement. This study examines the urgency of fiduciary collateral registration for debtors and creditors in financing agreements and its legal consequences. Using a normative juridical method and secondary data, the research finds that fiduciary collateral registration is essential to fulfill the principle of publicity, ensuring legal certainty and protection in case of default. If collateral is transferred before registration, the creditor lacks legal protection as a fiduciary recipient, and the debtor who transfers the collateral cannot be subject to criminal sanctions, as the fiduciary collateral is considered non-existent.Keywords: Agreement; Financing; Registering; Fiduciary; Guarantee.ABSTRAKSelama jangka waktu pembayaran kredit dalam perjanjian pembiayaan konsumen, terdapat pengalihan jaminan yang juga diikat oleh perjanjian Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pendaftaran jaminan fidusia bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan dan akibat hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bertumpu pada data sekunder. Hasil penelitian menemukan bahwa pendaftaran jaminan fidusia bagi debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan menjadi sebagai syarat mutlak untuk memenuhi asas publisitas dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi. Pengalihan objek jaminan sebelum pendaftaran berakibat pada tidak adanya perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima fidusia sedangkan bagi debitur yang mengalihkan tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena dianggap tidak pernah ada jaminan fidusia.Kata Kunci: Perjanjian; Pembiayaan; Pendaftaran; Jaminan; Fidusia Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/49922 10.14710/nts.v17i2.49922 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 1232-1249 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/49922/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41030 2023-09-06T07:00:41Z notarius:LIT

Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah Sebagai Pembuat Sertifikat Fiktif Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah Sebagai Pembuat Sertifikat Fiktif Tumangger, Dita Dwinanta Garvania Santoso, Budi Hukum Agraria law enforcement; land mafia practices. Hukum Agraria law enforcement; land mafia practices. AbstractGovernment Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration was made as a solution to minimize land disputes in Indonesia. One of them is the practice of making fictitious certificates caused by elements who commit land misappropriation or land mafia. This study aims to determine the mechanism of action of the land mafia and legal actions that can be taken by the government in overcoming cases of land mafia practices. The method of approach used in this study is normative juridic. The results of this study indicate the stages of the land mafia action are starting from the original owner getting a large down payment, then submitting the proof to a fake notary, the fake certificate by the counterfeiter submits the original owner while the original is handed over to the mafia, then the original certificate is submitted to a notary and fake PPAT, a notary takes care of the process of changing the name to the BPN which is then submitted to a notary, then handed over to the mafia, the mafia sells the original certificate and gets the money. Law enforcement carried out is forming land mafia movement groups and checking the authenticity of land certificates.Keywords: law enforcement; land mafia practices.AbstrakPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dibuat sebagai solusi meminimalisir permasalahan sengketa tanah di Indonesia. Salah satunya terjadinya praktek pembuatan sertifikat fiktif yang disebabkan oknum-oknum yang melakukan penyelewengan tanah atau mafia tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme aksi mafia tanah serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi kasus praktik mafia tanah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan alur aksi mafia tanah yaitu dimulai dari Pemilik asli mendapat uang muka dengan jumlah besar, kemudian menyerahkan sertifikat aslinya ke notaris palsu, sertifikat palsu oleh pemalsu sertifikat diserahkan ke pemilik asli sedangkan yang asli diserahkan kepada mafia, lalu sertifikat asli diserahkan mafia ke notaris dan/atau PPAT palsu, notaris mengurus proses balik nama ke BPN yang kemudian diserahkan lagi ke notaris, kemudian diserahkan ke mafia, mafia melakukan penggadaian atau menjual sertifikat asli dan mendapatkan uang. Penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan membentuk kelompok pemberantasan gerakan mafia tanah dan melakukan pengecekan keaslian terhadap sertipikat tanah.Kata kunci: penegakan hukum; praktik mafia tanah. AbstractGovernment Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration was made as a solution to minimize land disputes in Indonesia. One of them is the practice of making fictitious certificates caused by elements who commit land misappropriation or land mafia. This study aims to determine the mechanism of action of the land mafia and legal actions that can be taken by the government in overcoming cases of land mafia practices. The method of approach used in this study is normative juridic. The results of this study indicate the stages of the land mafia action are starting from the original owner getting a large down payment, then submitting the proof to a fake notary, the fake certificate by the counterfeiter submits the original owner while the original is handed over to the mafia, then the original certificate is submitted to a notary and fake PPAT, a notary takes care of the process of changing the name to the BPN which is then submitted to a notary, then handed over to the mafia, the mafia sells the original certificate and gets the money. Law enforcement carried out is forming land mafia movement groups and checking the authenticity of land certificates.Keywords: law enforcement; land mafia practices.AbstrakPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dibuat sebagai solusi meminimalisir permasalahan sengketa tanah di Indonesia. Salah satunya terjadinya praktek pembuatan sertifikat fiktif yang disebabkan oknum-oknum yang melakukan penyelewengan tanah atau mafia tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme aksi mafia tanah serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi kasus praktik mafia tanah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan alur aksi mafia tanah yaitu dimulai dari Pemilik asli mendapat uang muka dengan jumlah besar, kemudian menyerahkan sertifikat aslinya ke notaris palsu, sertifikat palsu oleh pemalsu sertifikat diserahkan ke pemilik asli sedangkan yang asli diserahkan kepada mafia, lalu sertifikat asli diserahkan mafia ke notaris dan/atau PPAT palsu, notaris mengurus proses balik nama ke BPN yang kemudian diserahkan lagi ke notaris, kemudian diserahkan ke mafia, mafia melakukan penggadaian atau menjual sertifikat asli dan mendapatkan uang. Penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan membentuk kelompok pemberantasan gerakan mafia tanah dan melakukan pengecekan keaslian terhadap sertipikat tanah.Kata kunci: penegakan hukum; praktik mafia tanah. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41030 10.14710/nts.v16i2.41030 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 776-794 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41030/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46033 2023-04-06T20:41:23Z notarius:LIT

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Jual Beli Hak Atas Tanah Di Kota Semarang Aprilia, Annisa Putri Ratna M.S., Edith PPAT authority; PPAT; sale and purchase of land rights Authority is a power that is owned by one or several parties whose existence is recognized by the prevailing laws and regulations. PPAT has the task of carrying out land registration, namely making deeds of transferring rights related to land. With no document in the form of a PPAT deed, BPN is prohibited from registering the deeds concerned. The sale and purchase of land rights is a legal act in the form of transferring property rights by the seller to the buyer who at that time also hands over the price to the seller. However, it is undeniable that in the everyday life of the people there are still many land sales and purchases carried out between sellers and buyers in an underhand manner, meaning without the intervention of PPAT. This buying and selling activity is only proven by a receipt as evidence of a sale and purchase. Buying and selling in this case also meets the requirements of 1320 Civil Code. However, to obtain a transfer of title to land (reversing name), the buyer must have a deed drawn up by PPAT because the transfer of land rights must be in a sale and purchase to be proven by a deed made by PPAT which has been previously registered. This is in accordance with Article 19 of the UUPA. Keywords :authority; PPAT; sale and purchase of land rightsAbstrakKewenangan merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki oleh satu atau beberapa pihak yang keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPAT memiliki tugas untuk melaksanakan pendaftaran tanah yakni melakukan pembutan akta pemindahan hak terkait tanah. Dengan tidak ada dokumen berwujud akta PPAT, BPN dilarang mendaftar perbuatan yang bersangkutan.  Jual beli hak atas tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan cara dibawah tangan artinya tanpa adanya campur tangan PPAT. Kegiatan jual beli ini hanya dibuktikan dengan selembaran kwitansi sebagai bukti telah terjadi jual- beli. Jual beli dalam hal ini juga sudah memenuhi syarat 1320 KUHPerdata. Tetapi, untuk memperoleh peralihan hak milik atas tanah (balik nama) maka pembeli harus mempunyai akta yang dibuat oleh PPAT karena peralihan hak atas tanah harus dalam jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang sudah didaftarkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 UUPA. Kata kunci: kewenangan; PPAT; jual beli hak atas tanah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46033 10.14710/nts.v15i1.46033 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 174-190 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46033/21399 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46033/21399 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/82440 2026-04-08T21:18:51Z notarius:LIT

Kekuatan Hukum Akta Notaris Elektronik dalam Transaksi Perdata di Era Digital Atyanto, Fiqo Kurniawan Diamantina, Amalia Akta Notaris Electronic Notarial Deed; Authentic Deed; Civil Law; Digitalization. ABSTRACTThe development of digital technology has created legal uncertainty regarding the status and evidentiary strength of electronic notarial deeds in the Indonesian legal system. This study applies a normative juridical approach using secondary data analyzed qualitatively through library research to examine the legal position and evidentiary value of electronic notarial deeds in civil law. The results show that electronic notarial deeds have not been explicitly recognized as authentic deeds because the Civil Code, the Law on Notary Office, and the Law on Electronic Information and Transactions have not fully accommodated electronic mechanisms. Consequently, regulatory reconstruction is necessary to ensure legal certainty. In civil disputes, the evidentiary value of electronic notarial deeds remains relative and largely depends on judicial assessment.Keywords: Electronic Notarial Deed; Authentic Deed; Civil Law; Digitalization.ABSTRAKPerkembangan teknologi digital menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan untuk mengkaji kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan akta notaris elektronik dalam hukum perdata Indonesia belum diakui secara tegas sebagai akta autentik karena ketentuan KUH Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang ITE belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme elektronik, sehingga masih diperlukan rekonstruksi pengaturan untuk menjamin kepastian hukum. Kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam sengketa perdata masih bersifat relatif dan bergantung pada penilaian hakim karena belum diatur secara tegas sebagai akta autentik, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan antara KUH Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang ITE.Kata Kunci:  Akta Notaris Elektronik; Akta Autentik; Hukum Perdata; Digitalisasi. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2026-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/82440 10.14710/nts.v19i1.82440 Notarius; Vol 19, No 1 (2026): Notarius; 224-241 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/82440/pdf Copyright (c) 2026 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/27734 2020-01-03T01:47:28Z notarius:LIT

EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH Kusumawati, Sandra Kelib, Abdullah Eksekusi; Jaminan; Akad Murabahah Collateral or collateral are the assets of the borrower promised to the lender if the borrower is unable to return the loan. The purpose of this study was to determine the implementation of fiduciary collateral execution objects in the Murabaha contract at PT. Bank Syariah Mandiri and other objectives are obstacles and solutions. The method used in this study is the empirical juridical approach method, where analyzing the problem is done by combining legal materials with primary data obtained in the field. The specifications of this study are analytical descriptive. Based on the results of the study, it is known that the execution of the fiduciary guarantee object execution in the Murabaha contract at PT. Bank Syariah Mandiri is by submitting an application for execution through the Registrar of the Salatiga Religious Court. The Salatiga Religious Court responded to the request by issuing warning letters to the customer 2 (two) times to be given the opportunity to repay the loan to the bank. If the debtor is not present, the Chair of the Religious Court issues an executorial beslag.Furthermore, the Chair of the Religious Court will issue a seizure determination and carry out the sale through general auction. The obstacle faced in the execution of murabahah contract object guarantee execution is the difficulty in finding buyers of collateral objects, and this is overcome by optimizing the placement of collateral object sales advertisements. The existence of a lawsuit from the debtor, and this is resolved by examining carefully the documents relating to the Murabaha contract.  Keywords: Execution; Guarantee; Murabahah Agreement Abstrak Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam akad murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri, dan tujuan lainnya adalah  hambatan-hambatan dan solusinya.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan vuridis empiris, dimana dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara inemadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam akad murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga. Pengadilan Agama Salatiga menanggapi permohonan tersebut dengan menerbitkan surat peringatan kepada nasabah sebanyak 2 (dua) kali untuk diberikan kesempatan melakukan pelunasan pinjaman kepada bank. Apabila debitur tidak hadir, Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan executorial beslag. Selanjutnya Ketua PengadilanAgama akan mengeluarkan penetapan sita eksekusi dan melaksanakan penjualan melalui lelang secara umum. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan akad murabahah yaitu sulitnya mencari pembeli objek jaminan dan hal tersebut diatasi dengan lebik mengoptimalkan pemasangan iklan penjualan objek jaminan. Adanya gugatan dari debitor dan hal tersebut diatasi dengan meneliti secara cennat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan akad murabahah. Kata Kunci: Eksekusi; Jaminan; Akad Murabahah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-05-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/27734 10.14710/nts.v12i1.27734 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 386 - 397 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/27734/16495 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45112 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Kepemilikan Sarusun Pada HGB Di atas Hak Pengelolaan Dengan Perjanjian BOT Perlindungan Hukum Kepemilikan Sarusun Pada HGB Di atas Hak Pengelolaan Dengan Perjanjian BOT Firmansyah, Ade Miladi MS, Edith Ratna Hukum Bangunan dan Perumahan apartment; bot agreement Hukum Bangunan dan Perumahan apartment; bot agreement AbstractThe implementation of apartment development is an important issue because apartment development can minimize land use. Given the limitations of the state budget for revenues and expenditures, other alternatives are needed for funding the development, namely in collaboration with the private sector. The form of cooperation that can be done is using the Build Operate Transfer (BOT) agreement system. Based on the BOT agreement, the apartment that stands on the Right to Build on the Right of Management may result in a dispute in the future when the term of the BOT agreement expires. This study uses normative legal research, the results of this research are the ownership of apartment units built based on the BOT agreement in the hands of the private sector with the longest period of 30 years. Furthermore, when the grace period has expired, the private sector has an obligation to return the rights to the government. The holder of the Certificate of Ownership of the Apartment Unit can take legal protection efforts, namely by entering into an agreement with the Right to Build on the Land with the Right of Management and only exists during the period when the rights to the land are equal.Keywords: apartment; bot agreementAbstrakPenyelenggaraan pembangunan rumah susun menjadi issue yang penting karena dengan adanya pembangunan rumah susun, dapat meminimalisir penggunaan tanah. Dengan adanya keterbatasan APBN/APBD, maka diperlukan alternatif lain untuk pendanaan pembangunan tersebut, yakni dengan bekerja sama dengan pihak swasta. Bentuk Kerja sama yang dapat dilakukan yakni menggunakan sistem perjanjian Build Operate Transfer (BOT). Berdasarkan perjanjian BOT, rumah susun yang berdiri di atas Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan (HPL) dimungkinkan terjadi sengketa dikemudian pada saat jangka waktu perjanjian BOT berakhir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, hasil daripada penelitian ini yakni kepemilikan satuan rumah susun yang dibangun dengan berlandaskan perjanjian BOT dikuasai pihak swasta dengan kurun waktu terlama yakni 30 (tiga puluh) tahun. Selanjutnya ketika tenggang waktu tersebut telah berakhir, pihak swasta memiliki kewajiban untuk mengembalikan hak tersebut kepada pihak pemerintah. Pemegang sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dapat melakukan upaya perlindungan hukum terhadap dirinya yakni dengan melakukan perjanjian Hak Guna Bangunan di atas tanah HPL dan hanya ada pada saat kurun waktu hak atas tanah membersamai.Kata kunci: rumah susun; perjanjian bot AbstractThe implementation of apartment development is an important issue because apartment development can minimize land use. Given the limitations of the state budget for revenues and expenditures, other alternatives are needed for funding the development, namely in collaboration with the private sector. The form of cooperation that can be done is using the Build Operate Transfer (BOT) agreement system. Based on the BOT agreement, the apartment that stands on the Right to Build on the Right of Management may result in a dispute in the future when the term of the BOT agreement expires. This study uses normative legal research, the results of this research are the ownership of apartment units built based on the BOT agreement in the hands of the private sector with the longest period of 30 years. Furthermore, when the grace period has expired, the private sector has an obligation to return the rights to the government. The holder of the Certificate of Ownership of the Apartment Unit can take legal protection efforts, namely by entering into an agreement with the Right to Build on the Land with the Right of Management and only exists during the period when the rights to the land are equal.Keywords: apartment; bot agreementAbstrakPenyelenggaraan pembangunan rumah susun menjadi issue yang penting karena dengan adanya pembangunan rumah susun, dapat meminimalisir penggunaan tanah. Dengan adanya keterbatasan APBN/APBD, maka diperlukan alternatif lain untuk pendanaan pembangunan tersebut, yakni dengan bekerja sama dengan pihak swasta. Bentuk Kerja sama yang dapat dilakukan yakni menggunakan sistem perjanjian Build Operate Transfer (BOT). Berdasarkan perjanjian BOT, rumah susun yang berdiri di atas Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan (HPL) dimungkinkan terjadi sengketa dikemudian pada saat jangka waktu perjanjian BOT berakhir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, hasil daripada penelitian ini yakni kepemilikan satuan rumah susun yang dibangun dengan berlandaskan perjanjian BOT dikuasai pihak swasta dengan kurun waktu terlama yakni 30 (tiga puluh) tahun. Selanjutnya ketika tenggang waktu tersebut telah berakhir, pihak swasta memiliki kewajiban untuk mengembalikan hak tersebut kepada pihak pemerintah. Pemegang sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dapat melakukan upaya perlindungan hukum terhadap dirinya yakni dengan melakukan perjanjian Hak Guna Bangunan di atas tanah HPL dan hanya ada pada saat kurun waktu hak atas tanah membersamai.Kata kunci: rumah susun; perjanjian bot Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45112 10.14710/nts.v16i3.45112 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1408-1421 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45112/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31294 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DARI PENYALAHGUNAAN BARANG JAMINAN OLEH DEBITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA Yadev, Marconery Prananingtyas, Paramita Lumbanraja, Anggita Doramia The existence of fiduciary can help obtain venture capital for the community through credit and help develop the global economy. Fiduciary with a guarantee of inventory, has not protected the interests of banks that provide credit assistance to the public (debtors). The problem that often arises in fiduciary guarantees is the legal protection of collateral. There are often cases where creditors default on misusing Debtor's collateral without permission. The problem examined in this study is about how the legal protection for creditors in granting business loans with goods collateral and about what factors hinder the legal protection of fiduciary guarantees with objects of collateral. This research is a normative jurisdiction research. The results, legal protection in granting business loans with collateral for goods which were loaded with fiduciary, consisting of repressive legal protection, and preventive legal protection. Inhibiting factors in legal protection for those who receive fiduciary guarantees with the object of collateral inventory burdened of the articles in Law Number 42 of 1999, the completion of the legal process is long process, with the threat of punishment, there is no collaboration with relevant, the execution is difficult to realize because they still have to ask for the fiduciary approval.Keywords: fiduciary guarantee; creditors; legal protectionAbstrakKeberadaan fidusia dapat membantu memperoleh modal usaha bagi masyarakat melalui kredit dan membantu perkembangan ekonomi secara global. Fidusia dengan jaminan benda persediaan, belum melindungi kepentingan bank yang memberikan bantuan kredit kepada masyarakat (debitor). Permasalahan yang kerap timbul dalam jaminan fidusia adalah mengenai perlindungan hukum terhadap barang jaminan. Dewasa ini, sering ditemui kasus-kasus dimana kreditor melakukan wanprestasi menyalahgunakan barang jaminan milik Debitor tanpa izin sehingga merugikan kepentingan. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit usaha dengan jaminan barang dan faktor-faktor apa yang menghambat dalam perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia dengan objek jaminan barang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisi normatif. Hasil penelitian menunjukkan, Perlindungan hukum kreditor dalam pemberian kredit usaha dengan jaminan barang persediaan yang dibebani dengan fidusia, terdiri dari Perlindungan hukum represif, dan Perlindungan hukum preventif. Faktor-faktor yang menghambat dalam perlindungan hukum bagi yang menerima jaminan fidusia dengan objek jaminan barang persediaan yang dibebani dengan fidusia di dalam praktek perbankan saat ini adalah inkonsistensi pasal-pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, penyelesaian jalur hukum denga hukuman yang tidak seberapa, tidak adanya kerjasama dengan instansi yang berwenang, serta pelaksanaan eksekusi yang sulit terealisasi karena masih meminta persetujuan pemberi fidusia atau pelelangan umum.Kata kunci : jaminan fidusia; kreditor; perlindungan hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31294 10.14710/nts.v13i2.31294 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 920-931 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31294/17548 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/52541 2024-12-31T09:30:02Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online Dewi, Savitri Prastuti Sulistyawan, Aditya Yuli Kredit Perbankan Online Loans; Personal Data; Protection. Hukum Kredit Online Loans; Personal Data; Protection. ABSTRACTReceivables payable activities can be carried out Online where debtors required to upload personal data. Personal data is prohibited from being disseminated to public, unless obtaining the consent of owner and creditors obliged to maintain confidentiality. Important to examine how legal protection is given to debtors and what sanctions can be given to creditors if there is breach of personal data that has been provided. This research using the Normative Juridical method, by examining library materials. Based on the results of the study, legal protection, Online have been regulated in Article 26 of OJK Regulation Number 77 of 2016 which regulates the organizer is responsible for maintaining the confidentiality, integrity and availability of users' personal data.Keywords: Online Loans; Personal Data; Protection.ABSTRAKKegiatan utang piutang saat ini dapat dilakukan secara daring dimana debitur wajib mengupload data pribadi. Secara hukum data pribadi dilarang disebarluaskan kepada umum, kecuali mendapatkan persetujuan pemilik dan kreditur wajib menjaga kerahasiaannya. Hal ini menjadi penting diteliti bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pada debitur dan apa sanksi yang dapat diberikan kepada kreditur jika terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang telah diberikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasar hasil kajian, perlindungan hukum, layanan pinjaman Online telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 yang mengatur pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Pinjaman Online; Data Pribadi; Perlindungan. ABSTRACTReceivables payable activities can be carried out Online where debtors required to upload personal data. Personal data is prohibited from being disseminated to public, unless obtaining the consent of owner and creditors obliged to maintain confidentiality. Important to examine how legal protection is given to debtors and what sanctions can be given to creditors if there is breach of personal data that has been provided. This research using the Normative Juridical method, by examining library materials. Based on the results of the study, legal protection, Online have been regulated in Article 26 of OJK Regulation Number 77 of 2016 which regulates the organizer is responsible for maintaining the confidentiality, integrity and availability of users' personal data.Keywords: Online Loans; Personal Data; Protection.ABSTRAKKegiatan utang piutang saat ini dapat dilakukan secara daring dimana debitur wajib mengupload data pribadi. Secara hukum data pribadi dilarang disebarluaskan kepada umum, kecuali mendapatkan persetujuan pemilik dan kreditur wajib menjaga kerahasiaannya. Hal ini menjadi penting diteliti bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pada debitur dan apa sanksi yang dapat diberikan kepada kreditur jika terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang telah diberikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasar hasil kajian, perlindungan hukum, layanan pinjaman Online telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 yang mengatur pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Pinjaman Online; Data Pribadi; Perlindungan. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/52541 10.14710/nts.v17i3.52541 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2265-2282 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/52541/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5689 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

Menggugat Eksistensi Ikatan Notaris Indonesia sebagai Satu-satunya Wadah Organisasi Profesi Notaris di Indonesia dalam Proses Pengangkatan Calon Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Gusrita, Milla Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris, namun  kenyataannya ada beberapa organisasi profesi notaris. Lagi pula pemerintah hanya mengakui Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi profesi Notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil data penelitian dibahas secara deskriptif analitis, untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematik mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Kesimpulan penelitian adalah: 1). Eksistensi INI sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi notaris di Indonesia jika dianalisis dengan menggunakan stufenbautheorie, disimpulkan adanya ketidaksinkronisasi vertikal antara Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan Pasal 82 ayat (1) UUJN; 2) Pengaturan peran organisasi profesi notaris dalam proses pengangkatan calon notaris diatur pada Pasal 3 huruf f UUJN yang lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) huruf i juncto Pasal 2 ayat (2) huruf g tentang rekomendasi magang dan Pasal 2 ayat (2) huruf f tentang penyelenggaraan ujian kode etik, Permenkumham RI Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 sebagai persyaratan yang harus dilampirkan pada permohonan pengangkatan Notaris dengan tujuan dapat diangkat menjadi Notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5689 10.14710/nts.v4i1.5689 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 15 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36976 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Kajian Studi Kasus Hukum Waris Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/20l4 Terhadap Kententuan Hukum Waris Barat Kajian Studi Kasus Hukum Waris Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/20l4 Terhadap Kententuan Hukum Waris Barat Siregar, Gagah Hotma Parulian Handoko, Widhi Hukum Waris Perdata Barat hukum waris; uu perkawinan; kuh perdata Hukum Waris Perdata Barat hukum waris; uu perkawinan; kuh perdata AbstractMany problems regarding inheritance law occur due to distributions that are not in accordance with applicable regulations. One of the problems of inheritance law that was decided in the Supreme Court decision Number 784 K / Pdt / 20l4 raises several problems that are the focus of the study in this study, namely regarding the distribution of inheritance in the inheritance law case whether it is in accordance with the Civil Code. Likewise with the contents of the Supreme Court decision. The research method used in this research is normative juridical research method. This study found that in accordance with the provisions of the Civil Code, those who have the right to be the heirs of the two heirs who have passed away are the descendants of the two deceased heirs. However, the distribution of inheritance stipulated in the Supreme Court decision is not in accordance with the provisions of the Civil Code because the decision is based on the applicable Marriage Law.Keywords: inheritance law; marriage law; civil codeAbstrakPermasalahan mengenai hukum waris banyak terjadi disebabkan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu permasalahan hukum waris yang diputus di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/20l4 menimbulkan beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yakni  mengenai pembagian harta warisan dalam kasus hukum waris tersebut apakah telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata begitu juga dengan isi putusan Mahkamah Agung tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa yang sesuai dengan kententuan KUH Perdata bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari kedua pewaris yang telah meninggal dunia tersebut adalah anak keturunan dari kedua mendiang pewaris tersebut. Namun untuk pembagian warisan yang diatur di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KUH Perdata karena mendasarkan putusannya pada UU Perkawinan yang berlaku.Kata kunci: hukum waris; uu perkawinan; kuh perdata AbstractMany problems regarding inheritance law occur due to distributions that are not in accordance with applicable regulations. One of the problems of inheritance law that was decided in the Supreme Court decision Number 784 K / Pdt / 20l4 raises several problems that are the focus of the study in this study, namely regarding the distribution of inheritance in the inheritance law case whether it is in accordance with the Civil Code. Likewise with the contents of the Supreme Court decision. The research method used in this research is normative juridical research method. This study found that in accordance with the provisions of the Civil Code, those who have the right to be the heirs of the two heirs who have passed away are the descendants of the two deceased heirs. However, the distribution of inheritance stipulated in the Supreme Court decision is not in accordance with the provisions of the Civil Code because the decision is based on the applicable Marriage Law.Keywords: inheritance law; marriage law; civil codeAbstrakPermasalahan mengenai hukum waris banyak terjadi disebabkan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu permasalahan hukum waris yang diputus di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/20l4 menimbulkan beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yakni  mengenai pembagian harta warisan dalam kasus hukum waris tersebut apakah telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata begitu juga dengan isi putusan Mahkamah Agung tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa yang sesuai dengan kententuan KUH Perdata bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari kedua pewaris yang telah meninggal dunia tersebut adalah anak keturunan dari kedua mendiang pewaris tersebut. Namun untuk pembagian warisan yang diatur di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KUH Perdata karena mendasarkan putusannya pada UU Perkawinan yang berlaku.Kata kunci: hukum waris; uu perkawinan; kuh perdata Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/36976 10.14710/nts.v15i2.36976 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 607-615 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/36976/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43742 2021-12-30T08:30:02Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29129 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

KEBIJAKAN MENTERI ATR/BPN TERKAIT DENGAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH PADA PERSEROAN KOMANDITER Hadisti, Faizah Inas Abstract Land Rights are rights that authorize holders of rights to use and/or take advantage of the land it occupies. The subject ownership of land rights is intended for Indonesian citizens and legal entities. Limited Partnership (CV) is a business entity that doesn’t have legal entity status, therefore CV is not subject to land rights. Mid-2019 The Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency issued Circular Letter No.2/SE-HT.02.01/VI/2019, which circular letter contains policies regarding the ownership of land for the Right to Build (HGB) on the CV. The circular letter provides multiple interpretations as if the CV is a Legal Entity. The approach method used here is Social Legal, law is associated with social problems, which in this study aims to examine the effectiveness of the rule of law in society. The reason the Minister issued the policy was for the sake of investment in CV. The results of research at the Semarang District Land Office, the circular can not be applied. The Circular still needs to be reviewed because it isn’t in accordance with the regulations above. Keywords: land ownership rights; HGB; CV. Abstrak Hak Atas Tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Subjek kepemilikan hak atas tanah banyak diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum. Perseroan Komanditer (CV) merupakan suatu badan usaha yang belum memiliki status badan hukum, maka dari itu CV bukan merupakan subjek hak atas tanah. Pertengahan tahun 2019 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran No.2/SE-HT.02.01/VI/2019, yang mana surat edaran tersebut berisi mengenai  kebijakan kepemilikan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) pada CV. Surat edaran tersebut  memberikan multitafsir seakan-akan CV itu adalah sebuah Badan Hukum. Metode pendekatan yang digunakan disini yaitu Social Legal, hukum dikaitkan dengan masalah sosial.Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas aturan hukum dalam masyarakat. Alasan Menteri ATR/BPN mengeluarkan kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan investasi pada CV. Hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, surat edaran tersebut belum dapat diterapkan.Surat Edaran tersebut masih perlu dikaji kembali karena tidak sesuai dengan peraturan diatasnya. PPAT juga tidak mau membuatkan akta peralihan hak atas tanahnya tersebut karena tidak mau mengambil resiko dikemudian hari. Kata Kunci : hak kepemilikan tanah; HGB; CV. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29129 10.14710/nts.v12i2.29129 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 842-855 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29129/16788 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45238 2024-04-30T08:54:26Z notarius:LIT

Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Terkenal di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Terkenal di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan Nur Alif, Farras Panji Aminah, Aminah Hukum Merek famous brands; counterfeiting; legal protection Hukum Merek famous brands; counterfeiting; legal protection AbstractCounterfeiting of Famous Brands is still being carried out because of its high economic value. Counterfeiting of famous branded goods injures the government from the economic sector (tax) also harms brand owners due to reduced market share, the number of enthusiasts in counterfeit branded goods lies at a lower price than the original price. The purpose of this study was to determine the legal protection and inhibiting factors for protecting foreign famous brands against counterfeiting. This research was conducted using an empirical juridical approach to see the law in a real sense or it can be said to see, examine how the law works in society. The results showed that the legal protection of foreign famous brands in Taman Puring Market has not been effective yet. The inhibiting factors for legal protection of foreign well-known brands in the Taman Puring market are laws and laws / substance, suboptimal law enforcement, lack of support facilities and facilities, weak public legal awareness, and economic factors.Keywords: famous brands; counterfeiting; legal protection.AbstrakPemalsuan Merek Terkenal hingga saat ini masih banyak dilakukan karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Pemalsuan terhadap barang bermerek terkenal mencederai pemerintah dari sektor ekonomi (pajak) juga merugikan pemilik merek karena berkurangnya pangsa pasar, banyaknya peminat pada barang bermerek palsu terletak pada harga yang lebih murah dibandingkan harga asli. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum dan faktor penghambat perlindungan merek terkenal asing terhadap pemalsuan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukan perlindungan hukum merek terkenal asing di Pasar Taman Puring belum berlaku  efektif. Faktor penghambat perlindungan hukum Merek Terkenal Asing di Pasar Taman Puring adalah hukum dan Undang-Undang atau substansi, penegak hukum yang kurang optimal, sarana dan fasilitas yang kurang menujang, lemahnya kesadaran hukum masyarakat, dan faktor ekonomi.Kata kunci: merek terkenal; pemalsuan; perlindungan hukum AbstractCounterfeiting of Famous Brands is still being carried out because of its high economic value. Counterfeiting of famous branded goods injures the government from the economic sector (tax) also harms brand owners due to reduced market share, the number of enthusiasts in counterfeit branded goods lies at a lower price than the original price. The purpose of this study was to determine the legal protection and inhibiting factors for protecting foreign famous brands against counterfeiting. This research was conducted using an empirical juridical approach to see the law in a real sense or it can be said to see, examine how the law works in society. The results showed that the legal protection of foreign famous brands in Taman Puring Market has not been effective yet. The inhibiting factors for legal protection of foreign well-known brands in the Taman Puring market are laws and laws / substance, suboptimal law enforcement, lack of support facilities and facilities, weak public legal awareness, and economic factors.Keywords: famous brands; counterfeiting; legal protection.AbstrakPemalsuan Merek Terkenal hingga saat ini masih banyak dilakukan karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Pemalsuan terhadap barang bermerek terkenal mencederai pemerintah dari sektor ekonomi (pajak) juga merugikan pemilik merek karena berkurangnya pangsa pasar, banyaknya peminat pada barang bermerek palsu terletak pada harga yang lebih murah dibandingkan harga asli. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum dan faktor penghambat perlindungan merek terkenal asing terhadap pemalsuan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukan perlindungan hukum merek terkenal asing di Pasar Taman Puring belum berlaku  efektif. Faktor penghambat perlindungan hukum Merek Terkenal Asing di Pasar Taman Puring adalah hukum dan Undang-Undang atau substansi, penegak hukum yang kurang optimal, sarana dan fasilitas yang kurang menujang, lemahnya kesadaran hukum masyarakat, dan faktor ekonomi.Kata kunci: merek terkenal; pemalsuan; perlindungan hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45238 10.14710/nts.v17i1.45238 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 173-188 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45238/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39004 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Implikasi Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung Di Kabupaten Bekasi Silvia, Vina Wisnaeni, Fifiana Irawati, Irawati AbstractThe Land acquisition law stipulates that the implementation of development for public interest implemented by the indemnity provision of decent and fair to pay attention to the balance between the interests of development and interests of the community. Unfortunately, the implementation of the construction of the Fast Train from Jakarta to Bandung in Bekasi District occurs various deviations that could adversely impact parties affected. The purpose of this article is to analyze the various impacts and offers the ideal formula of development for the public interest. The method used in this article is a juridical empirical approach socio-legal. A variety of obstacles both related to the substance of the law, legal structures, culture and legal implications detrimental to the public good concerns the economic aspect, soil function, psychological and social. Therefore, the necessary reformulation of the procurement of land based on the conception of justice through the suppression of the distribution of rights and obligations and a fair deal to materialize social justice and the guarantee of legal protection for the parties. Keywords:  land acquisition; fast train; social justice AbstrakUndang-undang Pengadaan Tanah mengatur bahwa penyelenggaraan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil dengan  memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Sayangnya, pelaksanaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Bekasi terjadi berbagai penyimpangan yang berdampak merugikan pihak terdampak. Tujuan artikel ini adalah menganalisis berbagai dampak dan menawarkan formula ideal pembangunan untuk kepentingan umum. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan socio legal. Berbagai hambatan baik menyangkut substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum berimplikasi merugikan masyarakat baik menyangkut aspek ekonomi, fungsi tanah, psikologis dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengadaan tanah berlandaskan konsepsi keadilan melalui penekanan distribusi hak dan kewajiban dan kesepakatan yang adil agar terwujud keadilan sosial dan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak. Kata kunci : pengadaan tanah; kereta cepat ; keadilan sosial Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-03-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39004 10.14710/nts.v14i1.39004 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 383 - 399 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39004/19575 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/61354 2025-06-29T16:26:14Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemblokiran Balik Nama Objek Hibah Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemblokiran Balik Nama Objek Hibah Rizal, Zanik M.S., Edith Ratna Hukum Agraria; Hukum Perdata; Hukum Administrasi Negara PPAT; Grant Deed; Legal Protection Hukum Agraria; Hukum Perdata; Hukum Administrasi Negara PPAT; Grant Deed; Legal Protection ABSTRACT PPAT is obliged to ensure that all information contained in the land deed, namely the formal requirements, is fulfilled. Problems arise related to the registration of the reverse name of the grant registered by the PPAT but not processed by BPN. This research aims to analyze and explain the PPAT’s responsibility for blocking the transfer of the grant object and the legal protection for PPAT in the transfer process, based on KEPMEN ATR/BPN Number 112 of 2017 concerning the IPPAT Code of Ethics. Using normative juridical methods, the results show that PPATs performing duties properly cannot be declared to have committed unlawful acts. Legal protection includes guidance and supervision by the MPPD.Keywords: PPAT; Grant Deed; Legal ProtectionABSTRAKPPAT wajib memastikan bahwa semua informasi yang terkandung dalam akta tanah yakni syarat formil terpenuhi. Permasalahan muncul terkait pendaftaran balik nama hibah yang didaftarkan PPAT tidak di proses oleh BPN. Tujuan penilitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan tanggung jawab PPAT terhadap pemblokiran balik nama objek hibah dan perlindungan hukum terhadap PPAT dalam proses balik nama objek hibah ditinjau dari KEPMEN ATR/BPN Nomor 112 Tahun 2017 tentang Kode Etik IPPAT. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa PPAT yang melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada PPAT adalah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pembina dan Pengawas (MPPD) terkait kode etik.Kata kunci: PPAT; Akta Hibah; Perlindungan Hukum ABSTRACT PPAT is obliged to ensure that all information contained in the land deed, namely the formal requirements, is fulfilled. Problems arise related to the registration of the reverse name of the grant registered by the PPAT but not processed by BPN. This research aims to analyze and explain the PPAT’s responsibility for blocking the transfer of the grant object and the legal protection for PPAT in the transfer process, based on KEPMEN ATR/BPN Number 112 of 2017 concerning the IPPAT Code of Ethics. Using normative juridical methods, the results show that PPATs performing duties properly cannot be declared to have committed unlawful acts. Legal protection includes guidance and supervision by the MPPD.Keywords: PPAT; Grant Deed; Legal ProtectionABSTRAKPPAT wajib memastikan bahwa semua informasi yang terkandung dalam akta tanah yakni syarat formil terpenuhi. Permasalahan muncul terkait pendaftaran balik nama hibah yang didaftarkan PPAT tidak di proses oleh BPN. Tujuan penilitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan tanggung jawab PPAT terhadap pemblokiran balik nama objek hibah dan perlindungan hukum terhadap PPAT dalam proses balik nama objek hibah ditinjau dari KEPMEN ATR/BPN Nomor 112 Tahun 2017 tentang Kode Etik IPPAT. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa PPAT yang melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada PPAT adalah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pembina dan Pengawas (MPPD) terkait kode etik.Kata kunci: PPAT; Akta Hibah; Perlindungan Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/61354 10.14710/nts.v18i2.61354 Notarius; Vol 18, No 2 (2025): Notarius; 374-390 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/61354/pdf Copyright (c) 2025 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5888 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL YANG TELAH TERDAFTAR MELALUI HAK PRIORITAS (studi pada merek Crocs di Indonesia) PAKSI, DIAH EKA Merek Crocs telah terdaftar pada Ditjen HKI melalui hak prioritas, pada tanggal, 25 Nopember 2005 dengan nomor D002005026051, dengan nama pemilik Crocs inc, yang berkedudukanan  6273 Monarch Park Place, Niwot, code post 80503. Sebelumnya telah terdaftar di Negara asal Amerika Serikat pada tanggal 25 Mei 2005. Pada prakteknya di Indonesia banyak muncul produk sandal dari  Cina yang terindikasi mirip dengan sandal "Crocs". Hal ini memunculkan permasalahan mengenai berlakunya asas konstitutif pada pendaftaran merek terkenal melalui hak prioritas dan perlindungan hukum produk sandal dan sepatu merek "Crocs" terhadap membanjirnya produk sandal dan sepatu sejenis dari Cina. Problem yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap sandal "Crocs" di Indonesia? Apakah keberadaan sandal yang menyerupai sandal dan sepatu Crocs buatan China dapat diasumsikan sebagai pelanggaran hak prioritas "Crocs" Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library reseach), digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Kekayaan Intelektual khususnya tentang Merek, perlindungan hukum terhadap Merek terdaftar, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini akhirnya menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap merek terkenal "Crocs" yang berasal dari Amerika Serikat di wilayah yuridiksi Indonesia, hanya dapat dilakukan dengan pendaftaran melalui hak prioritas, karena bergabungnya Indonesia dalam perjanjian internasional pada World Intellectual Property Organization (WIPO). Keberadaan sendal dan sepatu merk China bukan merupakan perbuatan yang mengandung unsur praduga beritikad buruk (presumtion of bad faith) yang bertujuan untuk membonceng ketenaran (passing off) atau pembajakan terhadap merek "Crocs", merupakan pelaksanaan pemberian hak ekskusif merek "Crocs" Saran dari penelitian ini agar ada perubahan undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, dengan memasukkan Asas perlindungan kepentingan nasional (diplomatic protection), untuk melindungi merek original Indonesia, sehingga produk barang dan jasa yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk impor yang sejenis. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5888 10.14710/nts.v4i1.5888 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 43 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44078 2024-04-30T15:56:49Z notarius:LIT

Legalitas Tanda Tangan Elektronik Terhadap Akta Notaris Legalitas Tanda Tangan Elektronik Terhadap Akta Notaris Putri, Reski Haristya M.S., Edith Ratna Akta Notaris electronic signature; notary; authentic deed Akta Notaris electronic signature; notary; authentic deed. AbstractNotary as a Public Official authorized to make authentic deed. Notarial deed is a perfect proofing tool that can guarantee legal certainty in order to avoid the occurrence of the dispute. Along with the development of the times there are practices signatures electronically to the notary deed, but not yet recognized the power of the law. The presence of the consent of the signatory to the electronic information which will be signed electronically must use the mechanism to show the intent and purpose of the signature in an electronic transaction. Research methods writing this using the method of normative research, namely legal research that is done by researching library materials or secondary data as the basic material of the problems studied. The purpose of this study is to determine the legality of electronic signatures and determine the legal protection of the notary in the application of electronic signatures. The results of the research and conclusions of writing is the use of electronic signatures can not be applied in the deed because there is no regulation in detail on the legality of electronic signatures against notarial deed so it needs to be reconsidered the legal basis governing the position of notary.Keywords: electronic signature; notary; authentic deed.AbstrakNotaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik. Akta Notaris merupakan alat pembuktian sempurna yang dapat menjamin kepastian hukum guna menghindari terjadinya sengketa. Seiring dengan perkembangan zaman terdapat praktik tanda tangan secara elektronik terhadap akta notaris namun belum diakui kekuatan hukumnya. Adanya persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani secara elektronik harus menggunakan mekanisme untuk memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan dalam suatu transaksi elektronik. Metode penelitian penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar permasalahan yang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas tanda tangan elektronik dan mengetahui perlindungan hukum terhadap notaris dalam penerapan tanda tangan elektronik. Hasil penelitian dan kesimpulan dari penulisan adalah penggunaan tanda tangan elektronik belum dapat diterapkan dalam akta karena belum adanya peraturan secara rinci terhadap legalitas tanda tangan elektronik terhadap akta notaris, sehingga perlu dipertimbangkan kembali dasar hukum yang mengatur tentang jabatan notaris.Kata kunci: tanda tangan elektronik; notaris; akta. AbstractNotary as a Public Official authorized to make authentic deed. Notarial deed is a perfect proofing tool that can guarantee legal certainty in order to avoid the occurrence of the dispute. Along with the development of the times there are practices signatures electronically to the notary deed, but not yet recognized the power of the law. The presence of the consent of the signatory to the electronic information which will be signed electronically must use the mechanism to show the intent and purpose of the signature in an electronic transaction. Research methods writing this using the method of normative research, namely legal research that is done by researching library materials or secondary data as the basic material of the problems studied. The purpose of this study is to determine the legality of electronic signatures and determine the legal protection of the notary in the application of electronic signatures. The results of the research and conclusions of writing is the use of electronic signatures can not be applied in the deed because there is no regulation in detail on the legality of electronic signatures against notarial deed so it needs to be reconsidered the legal basis governing the position of notary.Keywords: electronic signature; notary; authentic deed.AbstrakNotaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik. Akta Notaris merupakan alat pembuktian sempurna yang dapat menjamin kepastian hukum guna menghindari terjadinya sengketa. Seiring dengan perkembangan zaman terdapat praktik tanda tangan secara elektronik terhadap akta notaris namun belum diakui kekuatan hukumnya. Adanya persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani secara elektronik harus menggunakan mekanisme untuk memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan dalam suatu transaksi elektronik. Metode penelitian penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar permasalahan yang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas tanda tangan elektronik dan mengetahui perlindungan hukum terhadap notaris dalam penerapan tanda tangan elektronik. Hasil penelitian dan kesimpulan dari penulisan adalah penggunaan tanda tangan elektronik belum dapat diterapkan dalam akta karena belum adanya peraturan secara rinci terhadap legalitas tanda tangan elektronik terhadap akta notaris, sehingga perlu dipertimbangkan kembali dasar hukum yang mengatur tentang jabatan notaris.Kata kunci: tanda tangan elektronik; notaris; akta. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44078 10.14710/nts.v17i1.44078 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 547-564 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44078/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43750 2023-04-07T08:10:46Z notarius:LIT

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Terhadap Proses Pengikatan Hak Tanggungan Di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan) Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Terhadap Proses Pengikatan Hak Tanggungan Di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan) Nasiha, Eli Durotun Badriyah, Siti Malikhatun Cahyaningtyas, Irma Hukum Perjanjian credit; collateral; mortgage right Perjanjian Kredit credit; collateral; mortgage right AbstractOne of the services provided by a bank in serving the financing needs of their customers is credit activities. The provision of credit by a bank with the object of collateral in the form of land or objects related to the land is called Mortgage Rights. The purpose of this research is determine how the implementation of a credit agreement with guarantees of Mortgage Rights at BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, what obstacles arise and how are the solutions. The method is a sociological juridical approach that is descriptive analysis. The results of this research indicate that the imposition of mortgage guarantees must go through a credit application process, survey and appraisal, credit approval, and credit agreement. There are several obstacles in implementing the Mortgage Agreement at BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, but there are also solutions to overcome these obstacles. The conclusion of this research is that the Mortgage Agreement can always be implemented anywway as long as it qualified by the laws and regulationsKeywords : credit; collateral; mortgage rightAbstrakSalah satu layanan yang diberikan bank untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabahnya yaitu kredit. Kredit dengan objek jaminan berupa tanah disebut Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan Hak Tanggungan di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, serta apa saja hambatan yang timbul dan bagaimana solusinya.  Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembebanan jaminan hak tanggungan harus melalui proses pengajuan permohonan kredit, survey dan apraissal, persetujuan kredit, dan akad kredit. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian Hak Tanggungan di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, namun ada pula solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah Perjanjian Hak Tanggungan akan tetap dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.Kata kunci: kredit; jaminan; hak tanggungan AbstractOne of the services provided by a bank in serving the financing needs of their customers is credit activities. The provision of credit by a bank with the object of collateral in the form of land or objects related to the land is called Mortgage Rights. The purpose of this research is determine how the implementation of a credit agreement with guarantees of Mortgage Rights at BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, what obstacles arise and how are the solutions. The method is a sociological juridical approach that is descriptive analysis. The results of this research indicate that the imposition of mortgage guarantees must go through a credit application process, survey and appraisal, credit approval, and credit agreement. There are several obstacles in implementing the Mortgage Agreement at BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, but there are also solutions to overcome these obstacles. The conclusion of this research is that the Mortgage Agreement can always be implemented anywway as long as it qualified by the laws and regulationsKeywords : credit; collateral; mortgage rightAbstrakSalah satu layanan yang diberikan bank untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabahnya yaitu kredit. Kredit dengan objek jaminan berupa tanah disebut Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan Hak Tanggungan di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, serta apa saja hambatan yang timbul dan bagaimana solusinya.  Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembebanan jaminan hak tanggungan harus melalui proses pengajuan permohonan kredit, survey dan apraissal, persetujuan kredit, dan akad kredit. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian Hak Tanggungan di BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan, namun ada pula solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah Perjanjian Hak Tanggungan akan tetap dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.Kata kunci: kredit; jaminan; hak tanggungan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43750 10.14710/nts.v14i2.43750 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 790-789 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43750/20772 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/63075 2025-09-28T21:37:16Z notarius:LIT

Tanggung Jawab PPAT dalam Pemungutan BPHTB Sebagai Sumber Penerimaan Negara Tanggung Jawab PPAT dalam Pemungutan BPHTB Sebagai Sumber Penerimaan Negara Yuliana, Klara Santoso, Budi Hukum Agraria / Pertanahan; Hukum Kenotariatan / PPAT; Hukum Pajak PPAT; BPHTB; Government Revenue Hukum Agraria / Pertanahan; Hukum Kenotariatan / PPAT; Hukum Pajak PPAT; BPHTB; Government Revenue ABSTRACTPPAT in making act must ensure that BPHTB has been paid by showing paying proof. The aim of this research is to find out what PPAT's responsibilities  in collecting BPHTB and what PPAT's role in managing BPHTB. The research used normative juridical and this type of research  analytical descriptive. The type of data used is secondary data. The first result is the importance of PPAT's responsibility for the application of BPHTB tax and purchase transactions as well regarding the process of determining BPHTB, the second result the role of PPAT in managing BPHTB due to the lack of knowledge of the parties regarding how to calculate tax, verification and validation processes. taxes, as well as limited time to make deposits.Keywords: PPAT; BPHTB; Government Revenue.ABSTRAKPPAT dalam membuat akta jual beli wajib memastikan BPHTB telah dibayar dengan memperlihatkan bukti setoran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PPAT dalam pemungutan BPHTB dan bagaimana peran PPAT dalam pengurusan BPHTB pada proses peralihan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan jenis penelitian ini deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian pertama yaitu pentingnya tanggung jawab PPAT atas penerapan pajak BPHTB pada transaksi jual beli tanah juga pentingnya penyampaian informasi yang dibutuhkan terkait proses penetapan BPHTB, yang kedua terkait peran PPAT hadir dalam pengurusan BPHTB dikarenakan kurangnya pengetahuan para pihak mengenai cara menghitung pajak, proses verifikasi dan validasi pajak, serta keterbatasan waktu untuk melakukan penyetoran.Kata Kunci: PPAT; BPHTB; Penerimaan Negara. ABSTRACTPPAT in making act must ensure that BPHTB has been paid by showing paying proof. The aim of this research is to find out what PPAT's responsibilities  in collecting BPHTB and what PPAT's role in managing BPHTB. The research used normative juridical and this type of research  analytical descriptive. The type of data used is secondary data. The first result is the importance of PPAT's responsibility for the application of BPHTB tax and purchase transactions as well regarding the process of determining BPHTB, the second result the role of PPAT in managing BPHTB due to the lack of knowledge of the parties regarding how to calculate tax, verification and validation processes. taxes, as well as limited time to make deposits.Keywords: PPAT; BPHTB; Government Revenue.ABSTRAKPPAT dalam membuat akta jual beli wajib memastikan BPHTB telah dibayar dengan memperlihatkan bukti setoran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PPAT dalam pemungutan BPHTB dan bagaimana peran PPAT dalam pengurusan BPHTB pada proses peralihan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan jenis penelitian ini deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian pertama yaitu pentingnya tanggung jawab PPAT atas penerapan pajak BPHTB pada transaksi jual beli tanah juga pentingnya penyampaian informasi yang dibutuhkan terkait proses penetapan BPHTB, yang kedua terkait peran PPAT hadir dalam pengurusan BPHTB dikarenakan kurangnya pengetahuan para pihak mengenai cara menghitung pajak, proses verifikasi dan validasi pajak, serta keterbatasan waktu untuk melakukan penyetoran.Kata Kunci: PPAT; BPHTB; Penerimaan Negara. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-09-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/63075 10.14710/nts.v18i3.63075 Notarius; Vol 18, No 3 (2025): Notarius; 811-827 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/63075/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23124 2020-04-17T13:23:46Z notarius:LIT

PEMBLOKIRAN BUKU TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PEMBELI BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Ibrahim, Filzah Azizah Pemblokiran, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Perlindungan Hukum Abstract               Blocking of a book of certified land begins with a legal relationship between two or more parties involving the certificate as the object of the dispute. Losses experienced by one party in the process of buying and selling led to the application of blocking the book of land certificate to the office. The significance of this writing is to know and analyze the status of the Deed of Sale and Purchase Agreement in the process of blocking the land book by the buyer in the land office and the form of legal protection provided by the land office to the injured party due to buyer blocking based on the Deed of Sale and Purchase Agreement. The result of this research is the position of the sale and purchase binding agreement in the process of blocking the land book conducted by the buyer in the land office only as evidence of actual delivery and juridical delivery between the seller and buyer on the object of sale and purchase, not as an administrative requirement blocking at the land office. The Land Affairs Office provides legal protection by implementing the provisions of Article 125 and Article 126 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 by limiting the party who wishes to file a blocking request to the land office is a party with a strong legal basis to file the request for blocking in an effort defend that right so that it will not harm the other party. AbstrakPemblokiran buku tanah sertipikat diawali oleh suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang melibatkan sertipikat sebagai obyek sengketa.Kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dalam proses jual beli memunculkan adanya permohonan pemblokiran buku tanah sertipikat ke kantor. Arti penting dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam proses pemblokiran buku tanah yang dilakukan pembeli pada kantor pertanahan dan  bentuk perlindungan hukum yang diberikan kantor pertanahan kepada pihak yang dirugikan karena pemblokiran oleh pembeli berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan akta perjanjian pengikatan jual beli dalam proses pemblokiran buku tanah yang dilakukan oleh pihak pembeli pada kantor pertanahan hanya sebagai alat bukti telah terjadinya penyerahan secara nyata dan penyerahan yuridis antara penjual dan pembeli atas objek jual beli, bukan sebagai persyaratan administratif permohonan pemblokiran pada kantor pertanahan. Kantor pertanahan memberikan perlindungan hukum dengan melaksanakan ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dengan membatasi pihak yang ingin mengajukan permohonan blokir ke kantor pertanahan adalah pihak yang memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan blokir dalam upaya mempertahankan haknya tersebut sehingga tidak akan merugikan pihak lain. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2018-05-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23124 10.14710/nts.v11i1.23124 Notarius; Vol 11, No 1 (2018): Notarius; 43-53 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23124/15081 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40369 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Akta Notaris/PPAT di Bali Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Akta Notaris/PPAT di Bali Ambarsari, Maria Nadea Busro, Achmad Hukum Agraria Tanah; Penguasaan; Warga Negara Asing; Akta Notaris/PPAT Hukum Agraria possession; land; foreigner; act of notary/PPAT Peraturan perundang – undangan di bidang pertanahan sesungguhnya telah mengatur secara tegas hak – hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh Warga Negara Asing. Warga Negara Asing hanya dapat mempunyai hak – hak atas tanah tertentu kecuali hak milik, namun dalam praktek banyak Warga Negara Asing menggunakan pola pinjam nama Warga Negara Indonesia untuk menguasai tanah di Bali. Oleh karena itu Notaris/PPAT membuatkan akta – akta untuk memberikan perlindungan hukum kepada Warga Negara Asing dalam penguasaan tanah di Bali. Metode pene1itian yang digunakan yaitu pene1itian normatif. Hasi1 pembahasan jurnal ini menunjukkan adanya bentuk – bentuk akta Notaris/PPAT dalam penguasaan tanah bagi Warga Negara Asing di Bali. Bentuk-bentuk akta tersebut antara lain : Bentuk pertama yaitu akta jual beli dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia, akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan, akta sewa menyewa, dan akta pemberian hak tanggungan. Bentuk kedua yaitu akta jual beli dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia, akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan dan akta pemberian Hak Tanggungan. Bentuk ketiga yaitu akta jual beli dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia, akta pernyataan, akta sewa menyewa , kuasa untuk menjual dan mengelola dan akta perjanjian pinjaman. AbstractLegislation in field of land has in fact strictly regulated the rights to land that can be controlled by Foreign Citizens. Foreign Citizens can only have rights to certain land except property rights, but in practice many Foreign Citizens use the pattern of borrowing the name of Indonesian Citizens to control land in Bali. Therefore, the Notary/PPAT makes deeds to provide legal protection to Foreign Citizens in land ownership in Bali. The research method used is normative research. The results of this journal's discussion show the existence of forms of Notary/PPAT deeds in land ownership for Foreign Citizens in Bali. The forms of the deed include: The first form is deed of sale and purchase by borrowing the name of an Indonesian citizen, deed of debt recognition by using collateral, deed of lease, and deed granting the right of dependents. The second form is deed of sale and purchase by borrowing the name of an Indonesian Citizen, deed of debt recognition by using collateral and deed granting Liability Rights. The third form is a deed of sale and purchase by borrowing the name of an Indonesian citizen, declaration deed, lease deed, power to sell and manage and loan agreement deed. Keyword: possession; land; foreigner; act of notary/PPATAbstrakPeraturan perundang–undangan di bidang pertanahan sesungguhnya telah mengatur secara tegas hak–hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh Warga Negara Asing. Warga Negara Asing hanya dapat mempunyai hak–hak atas tanah tertentu kecuali hak milik, namun dalam praktek banyak Warga Negara Asing menggunakan pola pinjam nama Warga Negara Indonesia untuk menguasai tanah di Bali. Oleh karena itu Notaris/PPAT membuatkan akta – akta untuk memberikan perlindungan hukum kepada Warga Negara Asing dalam penguasaan tanah di Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini menunjukkan adanya bentuk – bentuk akta Notaris/PPAT dalam penguasaan tanah bagi Warga Negara Asing di Bali. Bentuk-bentuk akta tersebut antara lain : Bentuk pertama yaitu akta jual beli dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia, akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan, akta sewa menyewa, dan akta pemberian hak tanggungan. Bentuk kedua yaitu akta jual beli dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia, akta pengakuan hutang dengan memakai jaminan dan akta pemberian Hak Tanggungan. Bentuk ketiga yaitu akta jual beli dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia, akta pernyataan, akta sewa menyewa , kuasa untuk menjual dan mengelola dan akta perjanjian pinjaman.Kata kunci: penguasaan; tanah; warga negara asing; akta notaris/PPAT Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40369 10.14710/nts.v16i1.40369 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 269-283 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40369/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30475 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

PELAKSANAAN TUGAS KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA TERHADAP PEMBERLAKUAN SISTEM ADMINISTRASI PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Sianipar, Gretel Marlene Yola Putrijanti, Aju Cahyaningtyas, Irma All activities related to registration of Fiduciary Transfer of Ownership formerly done in Fiduciary Registration Office. Then to improve service of Fiduciary Transfer of Ownership registration easily and quickly. This legal research aims to know how task execution of fiduciary registration office to the implementation of the administrative system fiduciary transfer of ownership registration electronically (online system) in the Provinces of a Special Region Yogyakarta. This legal research uses empirical research method with primary data and secondary data. The process of thinking is deductive. The conclusion in this legal research is Fiduciary Registration Office has a task that already executed by accordingly with legislation, but there is a task that not yet executed well which is checking authority list of sburdened objects with Fiduciary Transfer of Ownership electonically.Keywords: fiduciary; fiduciary registration office; electonic fiduciaryAbstrakSemua kegiatan yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia dahulu dilakukan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia.Kemudian untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah dan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online system) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris dengan sumber data primer dan data sekunder. Proses berpikir yang akan digunakan yaitu proses berpikir secara deduktif. Kesimpulan dalam penulisan hukum ini adalah Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki peran yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun ada peran yang belum sesuai yaitu mengenai kewenangan pengecekan daftar obyek yang dibebani jaminan fidusia secara elektronik.Kata kunci: fidusia; kantor pendaftaran fidusia; fidusia online Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-05-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30475 10.14710/nts.v13i1.30475 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 388-399 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30475/17286 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/57753 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertipikat Overlapping Pada Putusan PTUN Batang No. 044/g/2014/PTUN.Smg Azmi, Anisa Ulia Aminah, Aminah Hukum Agraria Land Dispute; Certificate; Overlapping. ABSTRACTLand certificate disputes arise from errors in land registration, both by the community and the Land Office, as seen in overlapping certificates in Jrakah Payung Village, Tulis District, Batang Regency. This study aims to analyze the resolution of these disputes and the Land Office's responsibilities post the PTUN decision. The empirical-juridical method was employed. Findings indicate that the six overlapping certificates were settled through reconciliation at Batang District Court and litigation at Semarang State Administrative Court. However, the Batang Regency Land Office couldn't proceed with certificate cancellation due to the absence of an application from the landowner. Hence, there remains no legal certainty regarding land ownership.Keywords: Land Dispute; Certificate; Overlapping.ABSTRAKSengketa sertipikat tanah terjadi karena kesalahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah oleh masyarakat dan Kantor Pertanahan, contohnya sertipikat overlapping di Desa Jrakah Payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa sertipikat overlapping dan tanggung jawab Kantor Pertanahan pasca putusan PTUN terkait sengketa di Desa Jrakah Payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Metode Penelitian menggunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa terhadap 6 sertipikat overlapping diselesaikan melalui perdamaian di Pengadilan Negeri Batang dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Namun, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang belum dapat memproses pembatalan sertipikat karena belum ada surat permohonan dari pemilik tanah. Sehingga, belum ada kepastian hukum terkait kepemilikan tanah.Kata Kunci: Sengketa tanah; Sertipikat Overlapping. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/57753 10.14710/nts.v17i2.57753 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 1069-1087 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/57753/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40918 2023-09-06T07:00:42Z notarius:LIT

Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Ransa, Heni Nikita Badriyah, Siti Malikhatun Hukum Bangunan dan Perumahan foreign citizens; flats; ownership Hukum Bangunan dan Perumahan foreign citizens; flats; ownership AbstractForeigners domiciled in Indonesia need a residential house or a residence in the form of an apartment unit. Foreigners may own flats in Indonesia but with certain limitations in which the regulations regarding ownership of flats for foreigners have been updated. The purpose of this research is to find out how the ownership of condominium units is arranged and how the ownership restrictions are for foreigners in Indonesia. The results obtained are that the first owner of flats for foreigners in Indonesia is now regulated in the Job Creation Law, PP No. 18 of 2021, and Permen ATR/Head of BPN No. 29 of 2016. Both foreigners have flats in Indonesia which are limited to flats built-in on plots of land with Right of Use or Right of Building on state land, Right of Use or Right of Building on land Right of Management and Right of Use or Right of Building on land with Hak Milik and foreigners who have immigration documents such as visas, passports or residence permits issued by the competent authority.Keywords: foreign citizens; flats; ownershipAbstrakWNA yang berkedudukan di Indonesia membutuhkan rumah hunian atau rumah tinggal berupa satuan rumah susun. WNA boleh memiliki rumah susun di Indonesia tetapi dengan batasan-batasan tertentu yang mana pengaturan mengenai kepemilikan rumah susun bagi WNA sudah diperbaharui. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemilikan sarusun dan bagaimana pembatasan kepemilikannya bagi WNA di Indonesia. Hasil yang diperoleh adalah pertama kepemilikan satuan rumah susun bagi WNA di Indonesia sekarang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PP No 18 Tahun 2021 dan Permen ATR/Kepala BPN No 29 Tahun 2016. Kedua WNA memiliki satuan rumah susun di Indonesia sebatas rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah Hak pakai atau Hak Guna Bangunan di atas tanah negara, Hak pakai atau Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan dan Hak pakai atau Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik dan WNA yang mempunyai dokumen keimigrasian seperti visa, paspor atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.Kata kunci: WNA; sarusun; kepemilikan AbstractForeigners domiciled in Indonesia need a residential house or a residence in the form of an apartment unit. Foreigners may own flats in Indonesia but with certain limitations in which the regulations regarding ownership of flats for foreigners have been updated. The purpose of this research is to find out how the ownership of condominium units is arranged and how the ownership restrictions are for foreigners in Indonesia. The results obtained are that the first owner of flats for foreigners in Indonesia is now regulated in the Job Creation Law, PP No. 18 of 2021, and Permen ATR/Head of BPN No. 29 of 2016. Both foreigners have flats in Indonesia which are limited to flats built-in on plots of land with Right of Use or Right of Building on state land, Right of Use or Right of Building on land Right of Management and Right of Use or Right of Building on land with Hak Milik and foreigners who have immigration documents such as visas, passports or residence permits issued by the competent authority.Keywords: foreign citizens; flats; ownershipAbstrakWNA yang berkedudukan di Indonesia membutuhkan rumah hunian atau rumah tinggal berupa satuan rumah susun. WNA boleh memiliki rumah susun di Indonesia tetapi dengan batasan-batasan tertentu yang mana pengaturan mengenai kepemilikan rumah susun bagi WNA sudah diperbaharui. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemilikan sarusun dan bagaimana pembatasan kepemilikannya bagi WNA di Indonesia. Hasil yang diperoleh adalah pertama kepemilikan satuan rumah susun bagi WNA di Indonesia sekarang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PP No 18 Tahun 2021 dan Permen ATR/Kepala BPN No 29 Tahun 2016. Kedua WNA memiliki satuan rumah susun di Indonesia sebatas rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah Hak pakai atau Hak Guna Bangunan di atas tanah negara, Hak pakai atau Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan dan Hak pakai atau Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik dan WNA yang mempunyai dokumen keimigrasian seperti visa, paspor atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.Kata kunci: WNA; sarusun; kepemilikan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40918 10.14710/nts.v16i2.40918 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 1082-1096 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40918/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46023 2023-04-06T20:30:39Z notarius:LIT

Pelaksanaan Jual Beli Dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Yani, Rusti Badriyah, Siti Malikhatun Hukum Dagang buy and sell; certificate of ownership of flat units; flats Abstract The implementation of the Sale and Purchase of Apartments is generally carried out by making a Sale and Purchase Agreement (PPJB) which is made under the hand with a standard contract model made unilaterally by the developer and the buyer only has to sign it. This article discusses whether a PPJB that is made under the hand can be considered an illegal act because the PPJB creation should have been carried out in front of a notary, especially PPJB where the position of the parties is not balanced. This article uses empirical normative research, which is carried out using secondary data by analyzing existing legal principles related to the implementation of PPJB for apartments and separation of ownership rights from apartments and continued with primary data through interviews. The result of this research is that PPJB which is made under hand does not provide legal certainty to consumers. Keywords: buy and sell; certificate of ownership of flat units; flats                                                                                                                                    Abstrak Pelaksanaan Jual Beli Apartemen pada umumnya dilakukan dengan permbuatan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang dibuat secara dibawah tangan dengan model kontrak baku yang dibuat sepihak oleh pengembang dan pembeli hanya tinggal menandatanganinya. Artikel ini membahas apakah sebuah PPJB yang dibuat secara dibawah tangan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena seharusnya pembuatan PPJB dilaksanakan di hadapan notaris khususnya PPJB yang kedudukan para pihaknya tidak seimbang.  Artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder dengan menganalisis kaidah hukum yang ada dan berkaitan dengan pelaksanaan PPJB apartemen serta pemisahan hak kepemilikan dari apartemen dan dilanjutkan dengan data primer yang dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB yang dibuat dibawah tangan tidak memberikan kepastikan hukum kepada konsumen.Kata kunci : jual beli; sertifikat hak milik atas satuan rumah susun; rumah susun Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46023 10.14710/nts.v15i1.46023 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 34-50 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46023/21387 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/82044 2026-04-08T21:18:51Z notarius:LIT

Problematika Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Hikam, Anwar Lutfil Al Asy’Arie, Muhammad Asadullah Hasan Widyawati, Anis Hukum Pidana Fraud; Criminal Sentencing; Court Decision ABSTRACTFraud committed through deception from the outset constitutes a violation of property rights as a form of human rights; therefore, even when framed within a contractual relationship, such conduct must remain subject to criminal liability under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) to ensure substantive justice. This study analyzes the fulfillment of the elements of Article 378 KUHP and examines whether the acquittal decision in Decision Number 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara aligns with the objectives of sentencing in the Indonesian criminal law system. Using a descriptive normative legal method with statutory and literature-based approaches, the study finds that the defendant’s conduct fulfilled all elements of fraud, yet the acquittal disregarded deception and victim losses, thereby undermining legal protection and substantive justice.Keywords: Fraud; Criminal Sentencing; Court Decision.ABSTRAKTindak pidana penipuan yang sejak awal dilakukan melalui tipu muslihat merupakan pelanggaran hak milik sebagai hak asasi manusia, sehingga meskipun dibungkus dalam hubungan perjanjian, perbuatan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP demi terwujudnya keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan unsur Pasal 378 KUHP dan kesesuaian putusan lepas dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, namun putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan karena mengabaikan unsur tipu muslihat dan kerugian korban, sehingga melemahkan perlindungan hukum dan keadilan substantif.Kata Kunci: Penipuan; Pemidanaan; Putusan Hakim. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2026-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/82044 10.14710/nts.v19i1.82044 Notarius; Vol 19, No 1 (2026): Notarius; 54-72 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/82044/pdf Copyright (c) 2026 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26905 2019-12-03T07:55:24Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI KONTRAK DI KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI BENGKULU Hesliano Winerungan, Lucky Ispriyarso, Budi Santoso, Budi Perlindungan Hukum; Pegawai Kontrak; Kantor Pertanahan The position of Government Employees with Work Agreements (PPPK) is an element of the state apparatus. Based on the research results it is known that (1) Contract employee work agreements within the National Land Agency have not yet fulfilled the legal requirements for making work agreements, (2) Legal protection for contract employees is regulated in Article 33 of Law Number 5 the Year 2014 concerning State Civil Apparatus. If the Bengkulu Province Land Office does not comply with the provisions stipulated in Article 33 of Law Number 5 the Year 2014 concerning the State Civil Apparatus, then it will be subject to sanctions. Keywords: Legal Protection; Contract Employees; Land Offices Abstrak Kedudukan Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian Kerja (PPPK)  adalah sebagai unsur  aparatur negara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Perjanjian kerja pegawai kontrak di lingkungan Badan Pertanahan Nasional ternyata belum memenuhi  syarat sah pembuatan perjanjian kerja, (2) Perlindungan hukum terhadap pegawai kontrak diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Apabila Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Bengkulu tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka akan mendapat sanksi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pegawai Kontrak; Kantor Pertanahan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-11-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26905 10.14710/nts.v12i1.26905 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 270 - 277 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26905/16177 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42386 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Tanggung Jawab Penerima Kuasa Jual Tanah Atas Kelalaiannya Tanggung Jawab Penerima Kuasa Jual Tanah Atas Kelalaiannya Hasan, Winda Lestari Santoso, Budi Hukum Agraria liability; authorization; negligence Agraria, Hukum Jaminan Tanggung Jawab; Pemberi Kuasa; Kelalaian AbstractThe granting of power is an agreement that a person gives power to another person, to receive and carry out an affair. This research aims to specify and explain the responsibilities of someone who is given power in exercising their power. This study used a normative juridical approach, by analyzing qualitative descriptive data. The result revealed that the responsibility of the power of attorney consists of two aspects, namely aspect of freedom of contract and aspect of legislation that regulates the obligations of a power of attorney.Keywords: liability; authorization; negligence AbstrakPemberian kuasa ialah sebuah perjanjian dimana seseorang memberikan kuasa ke orang lain, guna menerima serta menjalankan suatu urusan. Penelitian berikut bertujuan guna mengidentifikasi serta menjelaskan bagaimana tanggung jawab dari seseorang yang diberikan kekuasaan dalam menjalankan kuasanya. Jenis penelitian berikut menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis data secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab dari penerima kuasa mencakup dua aspek yakni aspek kebebasan berkontrak serta aspek perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban seorang penerima kuasa.Kata kunci: tanggung jawab; pemberi kuasa; kelalaian Pemberian kuasa ialah sebuah perjanjian dimana seseorang memberikan kuasa ke orang lain, gunba menerima serta menjalankan suatu urusan. Penelitian berikut bertujuan guna mengidentifikasi serta menjelaskan bagaimana tanggung jawab dari seseorang yang diberikan kekuasaan dalam menjalankan kuasanya. Jenis penelitian berikut mempergunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis data secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab dari penerima kuasa mencakup dua aspek yakni aspek kebebasan berkontrak serta aspek perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban seorang penerima kuasa.  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42386 10.14710/nts.v16i3.42386 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1269-1276 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42386/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31102 2020-06-22T03:22:49Z notarius:LIT

AKIBAT HUKUM HUTANG PIUTANG MENGGUNAKAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI Dewi, Kartika Malikthun Badriyah, Siti Debt indebtedness activities are not uncommon to cause problems, usually between creditor and debtor solve it by way of deliberation and if it can not be resolved through deliberation then the settlement through the judicial body is a last resort that can be taken. The problems in this research are about the legal effect on the parties in the debt payable agreement using the deed under the hand, and the strength of the debt indebtedness corrateral of land rights under the hand if there is default  to know and analyze the legal effect against the parties in the agreement payable debt agreement under the hand as well as the contractual power of the debt with the corrateral of the right to land if there is default.Ke words : Accounts payable, Agreement Abstrak Kegiatan hutang piutang ini tidak jarang menimbulkan permasalahan, biasanya antara kreditor dan debitor menyelesaikannya dengan jalan musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka penyelesaian melalui badan peradilan merupakan suatu upaya terakhir yang dapat ditempuh. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian hutang piutang menggunakan akta dibawah tangan, dan kekuatan hukum perjanjian hutang piutang dibawah tangan jika terjadi wanprestasi.Kata kunci : Hutang Piutang, Perjanjian di Bawah Tangan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2018-10-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31102 10.14710/jis.%v.%i.%Y.%p Notarius; Vol 11, No 2 (2018): Notarius; 283-291 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31102/17454 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50422 2024-12-31T08:52:24Z notarius:LIT

Status Harta Bawaan Akibat Perceraian dalam Perkawinan Patrilineal Anak di Bawah Umur Status Harta Bawaan Akibat Perceraian dalam Perkawinan Patrilineal Anak di Bawah Umur Christiana, Stefani Avelia Prananda, Rahandy Rizky Hukum Perkawinan Underage Marriage; Patrilineal; Property Hukum Perkawinan Underage Marriage; Patrilineal; Property ABSTRACTMarriage is a form and way of life with a bond that is most common for all humans with provisions regulated by the rule of law. Problems arise when a person is subject to customary law because customary law does not determine the age limit for a person to be able to marry. This research aims to provide an explanation of the status of inherited property in the divorce of patrilineal marriage of minors. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications. The results obtained from this research are that in underage marriages that are carried out in the event of a divorce, the property of the female party is under the authority of the male party and his family.Keywords: Underage Marriage; Patrilineal; PropertyABSTRAKPerkawinan merupakan bentuk dan jalan kehidupan dengan suatu ikatan yang paling lazim bagi seluruh manusia dengan ketentuan yang diatur oleh aturan hukum. Permasalahan timbul apabila seseorang tunduk pada hukum adat karena dalam hukum adat tidak menentukan batas umur seseorang untuk dapat melakukan perkawinan. Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan mengenai status harta bawaan dalam perceraian perkawinan patrilineal anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada perkawinan di bawah umur yang dilakukan apabila terjadi perceraian maka harta bawaan pihak perempuan berada di bawah kekuasaan pihak laki-laki dan keluarganya.Kata Kunci : Perkawinan Bawah Umur; Patrilineal; Harta  ABSTRACTMarriage is a form and way of life with a bond that is most common for all humans with provisions regulated by the rule of law. Problems arise when a person is subject to customary law because customary law does not determine the age limit for a person to be able to marry. This research aims to provide an explanation of the status of inherited property in the divorce of patrilineal marriage of minors. This research uses a normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications. The results obtained from this research are that in underage marriages that are carried out in the event of a divorce, the property of the female party is under the authority of the male party and his family.Keywords: Underage Marriage; Patrilineal; PropertyABSTRAKPerkawinan merupakan bentuk dan jalan kehidupan dengan suatu ikatan yang paling lazim bagi seluruh manusia dengan ketentuan yang diatur oleh aturan hukum. Permasalahan timbul apabila seseorang tunduk pada hukum adat karena dalam hukum adat tidak menentukan batas umur seseorang untuk dapat melakukan perkawinan. Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan mengenai status harta bawaan dalam perceraian perkawinan patrilineal anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada perkawinan di bawah umur yang dilakukan apabila terjadi perceraian maka harta bawaan pihak perempuan berada di bawah kekuasaan pihak laki-laki dan keluarganya.Kata Kunci : Perkawinan Bawah Umur; Patrilineal; Harta Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50422 10.14710/nts.v17i3.50422 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2109-2126 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50422/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5680 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARI’AH Chandra W., Hj. Eka Sistem bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan, secara prinsip dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah akad utama al-mudhorobah dan al-musyarokah, prinsip ini merupakan sistem yang menggantikan mekanis me penolakan atas bunga. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana ketentuan dari sistem bagi hasil, bagaimana Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam akad pembiayaan di Perbankan Syariah, serta apakah hambatan dari pelaksanaan sistem bagi hasil dan bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini menggunakan data primer berupa penelitian lapangan  dan data sekunder berupa penelitian kepustakaan guna menganalisis hubungan hukum atau peraturan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil dalam akad pembiayaan pada bank syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif kwalitatif, data yang diperoleh dari perpustakaan kemudian dianalisis dengan prakteknya. Hasil penelitian produk syariah dengan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah pada kenyataannya bukanlah merupakan produk syariah unggulan, walaupun sebenarnya sistem bagi hasil ini merupakan karakteristik dari perbankan syariah itu sendiri, dalam praktek ketentuan sistem bagi hasil ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan masih banyak mengalami hambatan menyangkut persepsi masyarakat yang belum maksimal tentang sistem bagi hasil itu sendiri. Sehingga sistem ini belum dapat diterapkan secara maksimal dan mampu meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi nasional. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5680 10.14710/nts.v4i1.5680 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 3 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46056 2023-04-06T21:32:46Z notarius:LIT

Pelaksanaan Penetapan Lokasi Tanah Milik Masyarakat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Sudrajat, Sangga Yulia Ratna M.S., Edith Hukum Agraria land acquisition; public interest The consideration of the implementation of this research is that there are problems that arise in land owners who are the object of land acquisition for development for the public interest, as a result of the provisions of Article 27 paragraph 3 of Law No.  2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest, which is essentially "After determining the location of development for Public Interest, the Entitled Party can only transfer their land rights to the agency requiring land through the Land Agency".  Meanwhile, after the Determination of Location and the payment of compensation by the Government it takes a long time, under these conditions the community does not have certainty about their land ownership rights.  The results showed that: Land acquisition for the public interest according to the laws and regulations must be for the greatest prosperity of the people, carried out and owned by the Government, not for profit.  Its implementation according to laws and regulations is not entirely in line with the principles and objectives of Land Acquisition for Public Interest.  This research is a juridical-normative legal research, a qualitative form using secondary data consisting of primary legal materials.Keywords: land acquisition; public interest. AbstrakPertimbangan melaksanakan penelitian ini yaitu ada permasalahan di masyarakat pemilik tanah yang menjadi obyek pengadaan tanah sebagai onjek pembangunan untuk kepentingan umum, sebagai akibat dari Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Tahun 2012 No. 2 tentang Pengaadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang intinya “Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan”. Sementara itu, sesudah Penetapan Lokasi hingga pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah memerlukan cukup lama waktu, dengan kondisi tersebut masyarakat tidak memperoleh kepastian tentang hak-hak kepemilikan tanahnya. Hasil penelitian memperlihatkan: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut hukum peraturan perundangan harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dijalankan dan dimiliki oleh Pemerintah, tidak mencari keuntungan. Pelaksanaannya menurut peraturan perundangan tidak seluruhnya sesuai tujuan dan asas dari Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini ialah penelitian hukum  yuridis-normatif, berbentuk kualitatif melalui penggunaan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer.Kata Kunci : pengadaan tanah; kepentingan umum. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46056 10.14710/nts.v15i1.46056 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 485-501 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46056/21420 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30440 2020-06-15T23:46:57Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29010 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

AKIBAT HUKUM ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH Andari, Cicilia Putri Abstract The National Land Law adheres to the principle of horizontal separation. The principle of horizontal separation is the principle which states that buildings and plants that are on the ground are not part of the land. Land rights do not automatically include the ownership of buildings and plants on them. Legal actions regarding land do not automatically include legal actions against buildings and plants. The approach method used in this research is the empirical juridical approach method, namely the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on any particular legal event that occurs in society. The results of the discussion are 1) Legal Consequences of the Horizontal Separation Principle in the Transition of Land Rights, it can be concluded that the practice of buying and selling land not accompanied by coconut trees on it also applies the principle of horizontal separation due to separation or differences in the legal subject of the holders of land ownership rights with legal subjects. holders of ownership of the coconut tree. 2) Legal Protection for the Parties Against the Application of the Principle of Horizontal Separation in the Transition of Land Rights is given to parties who have good intention to control land and / or buildings. Keywords: principle of horizontal separation; transfer of rights to land Abstrak Hukum Pertanahan Nasional menganut asas pemisahan horizontal. Asas pemisahan horizontal adalah asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman diatasnya. Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi perbuatan hukum terhadap bangunan dan tanaman.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.Hasil pembahasan permasalahan adalah 1) Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli tanah tidak beserta dengan pohon kelapa di atasnya juga menerapkan asas pemisahan horisontal karena adanya pemisahan atau perbedaan subjek hukum pemegang hak milik atas tanah dengan subjek hukum pemegang hak milik atas pohon kelapa. 2) Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah diberikan kepada pihak-pihak yang beritikad baik terhadap penguasaan tanah dan/atau bangunan. Kata kunci : asas pemisahan horizontal; peralihan hak atas tanah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-03-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29010 10.14710/nts.v12i2.29010 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 703-717 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29010/16777 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45335 2024-04-30T07:00:30Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan Setelah Berakhirnya Jangka Waktu Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan Setelah Berakhirnya Jangka Waktu Anggreani, Stevy Santoso, Budi Hukum Agraria legal protection; building rights. Hukum Agraria legal protection; building rights AbstractLand in human life serves as a key to survival and simultaneously holds a dual function as a Social Asset and Capital Asset. As a Social Asset, land acts as a means to bind social unity among communities for livelihoods, while as a Capital Asset, it functions as a capital factor in development and has evolved into a highly significant economic entity. The Right to Build (Hak Guna Bangunan) under the UUPA (Basic Agrarian Law) is specifically regulated from Article 35 to Article 40. It grants individuals the right to erect and own buildings on non-owned land for a maximum period of 30 years. Upon the expiry of this period, land rights are terminated according to the law. The position of the Right to Build entails the right to erect and own buildings on non-owned land for a maximum period of 30 years. However, after this period ends, the right to use the building can be renewed upon the request of the holder, considering the building's needs and conditions. This period can be extended for a maximum of 20 years, during which the Right to Build holder retains their rights, either through extension or renewal. Keywords: legal protection; building rights.AbstrakTanah dalam kehidupan manusia sebagai kunci kehidupan dan sekaligus memiliki fungi ganda yaitu sebagai Social Asset dan Capital Asset. Social Asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan Capital Asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting. Hak Guna Bangunan dalam UUPA diatur secara khusus dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40, yang menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dalam pemberian Hak Guna Banguan di atas Hak Milik setelah berakhirnya jangka waktu menurut undang-undang hak atas tanahnya menjadi hapus. Kedudukan Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun namun setelah jangka waktunya berakhir hak guna bangunan tersebut dapat diperbaharui atas permintaan pemegang hak dan juga mengingat keperluan serta keadaan bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun selama itu Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya berakhir tetap menjadi pemegang dan Hak Guna Bangunan tersebut, yaitu pertama melalui perpanjangan hak, kedua pembaharuan hak. Kata kunci: perlindungan hukum; hak guna bangunan. AbstractLand in human life serves as a key to survival and simultaneously holds a dual function as a Social Asset and Capital Asset. As a Social Asset, land acts as a means to bind social unity among communities for livelihoods, while as a Capital Asset, it functions as a capital factor in development and has evolved into a highly significant economic entity. The Right to Build (Hak Guna Bangunan) under the UUPA (Basic Agrarian Law) is specifically regulated from Article 35 to Article 40. It grants individuals the right to erect and own buildings on non-owned land for a maximum period of 30 years. Upon the expiry of this period, land rights are terminated according to the law. The position of the Right to Build entails the right to erect and own buildings on non-owned land for a maximum period of 30 years. However, after this period ends, the right to use the building can be renewed upon the request of the holder, considering the building's needs and conditions. This period can be extended for a maximum of 20 years, during which the Right to Build holder retains their rights, either through extension or renewal.Keywords: legal protection; building rights.AbstrakTanah dalam kehidupan manusia sebagai kunci kehidupan dan sekaligus memiliki fungi ganda yaitu sebagai Social Asset dan Capital Asset. Social Asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan Capital Asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting. Hak Guna Bangunan dalam UUPA diatur secara khusus dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40, yang menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dalam pemberian Hak Guna Banguan di atas Hak Milik setelah berakhirnya jangka waktu menurut undang-undang hak atas tanahnya menjadi hapus. Kedudukan Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun namun setelah jangka waktunya berakhir hak guna bangunan tersebut dapat diperbaharui atas permintaan pemegang hak dan juga mengingat keperluan serta keadaan bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun selama itu Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya berakhir tetap menjadi pemegang dan Hak Guna Bangunan tersebut, yaitu pertama melalui perpanjangan hak, kedua pembaharuan hak.Kata kunci: perlindungan hukum; hak guna bangunan. AbstractLand in human life serves as a key to survival and simultaneously holds a dual function as a Social Asset and Capital Asset. As a Social Asset, land acts as a means to bind social unity among communities for livelihoods, while as a Capital Asset, it functions as a capital factor in development and has evolved into a highly significant economic entity. The Right to Build (Hak Guna Bangunan) under the UUPA (Basic Agrarian Law) is specifically regulated from Article 35 to Article 40. It grants individuals the right to erect and own buildings on non-owned land for a maximum period of 30 years. Upon the expiry of this period, land rights are terminated according to the law. The position of the Right to Build entails the right to erect and own buildings on non-owned land for a maximum period of 30 years. However, after this period ends, the right to use the building can be renewed upon the request of the holder, considering the building's needs and conditions. This period can be extended for a maximum of 20 years, during which the Right to Build holder retains their rights, either through extension or renewal.Keywords: legal protection; building rights.AbstrakTanah dalam kehidupan manusia sebagai kunci kehidupan dan sekaligus memiliki fungi ganda yaitu sebagai Social Asset dan Capital Asset. Social Asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan Capital Asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting. Hak Guna Bangunan dalam UUPA diatur secara khusus dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40, yang menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dalam pemberian Hak Guna Banguan di atas Hak Milik setelah berakhirnya jangka waktu menurut undang-undang hak atas tanahnya menjadi hapus. Kedudukan Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun namun setelah jangka waktunya berakhir hak guna bangunan tersebut dapat diperbaharui atas permintaan pemegang hak dan juga mengingat keperluan serta keadaan bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun selama itu Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya berakhir tetap menjadi pemegang dan Hak Guna Bangunan tersebut, yaitu pertama melalui perpanjangan hak, kedua pembaharuan hak.Kata kunci: perlindungan hukum; hak guna bangunan. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45335 10.14710/nts.v17i1.45335 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 44-60 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45335/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38913 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma) Azmi, Haykal Wisnaeni, Fifiana Cahyaningtyas, Irma AbstractTrade secrets are specifically regulated in Law Number 30 of 2000 concerning trade secrets. Article 3 point 4 of the Law states that information is deemed to be kept confidential if the owner or the parties controlling it have taken appropriate and proper steps. This article discusses the extent of efforts made by the Director of PT. Haifa Paraestetiderma to protect its trade secrets is reviewed under the trade secret law in order to find out whether it is eligible to be considered a trade secret so that it gets maximum legal protection. The research method used in this research is a juridical empirical approach with research specifications in the form of descriptive analysis. Based on the research results, it is known that the Director of PT. Haifa Paraestetiderma has made various efforts to protect the trade secrets of its company so that it deserves recognition as a trade secret and maximum legal protection.Keywords: trade secret; legal protection; PT. Haifa ParaestetidermaAbstrakRahasia dagang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pada Pasal 3 angka 4 dinyatakan bahwa sebuah informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Artikel ini membahas sejauh mana upaya yang telah dilakukan Direktur PT. Haifa Paraestetiderma untuk melindungi rahasia dagangnya ditinjau berdasarkan undang-undang rahasia dagang guna mencari tau kelayakannya untuk dianggap sebagai rahasia dagang sehingga mendapat perlindungan hukum yang maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian berupa desktriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Direktur PT. Haifa Paraestetiderma telah melakukan berbagai upaya guna melindungi rahasia dagang perusahaannya sehingga patut mendapat pengakuan sebagai rahasia dagang dan perlindungan hukum secara maksimal.Kata kunci : rahasia dagang; perlindungan hukum; PT. Haifa Paraestetiderma Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-05-17 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38913 10.14710/nts.v14i1.38913 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 259 - 275 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38913/19560 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/62338 2025-04-25T01:59:25Z notarius:LIT

Tinjauan Hukum Sosiologis Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Wibowo, Awignamastu Santoso, Budi Hukum Perburuhan Child labor; Protection; Setu Village. ABSTRACTChildren are the nation's future generation and pivotal to national development as human investments deserving protection from both government and society. This study aims to elucidate the legal protection, barriers, and local cultural aspects concerning child labor in Desa Setu, Mundu District, Cirebon Regency. Utilizing a socio-legal approach, findings reveal suboptimal legal safeguards for child workers. Barriers include parents' lack of legal knowledge, inadequate oversight from the Manpower Office (Disnaker), and a culture encouraging child labor. The research underscores the need for improved legal awareness among parents, stricter oversight, and cultural shifts to enhance child protection in the workplace within Desa Setu, Mundu District, Cirebon Regency.Keywords: Child labor;  Protection; Setu Village.ABSTRAKAnak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan nasional sebagai investasi manusia yang seharusnya mendapatkan perlindungan baik dari pemerintah maupun masyarakat suatu negara. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum, hambatan dan budaya dalam masyarakat setempat terkait pekerja anak di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak belum optimal. Hambatan meliputi kurangnya pengetahuan hukum orang tua pekerja anak, pengawasan yang tidak memadai dari Disnaker, dan budaya masyarakat yang mendorong anak untuk bekerja. Penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan kesadaran hukum orang tua, pengawasan yang lebih ketat, dan perubahan budaya untuk meningkatkan perlindungan anak dalam lingkungan pekerjaan di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.Kata Kunci: Perlindungan; Pekerja Anak;  Desa Setu. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/62338 10.14710/nts.v18i1.62338 Notarius; Vol 18, No 1 (2025): Notarius; 211-229 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/62338/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5712 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KOTA SEMARANG Paiman, Maman Perwakafan tanah sebelum diatur dalam Hukum Agraria Nasional pelaksanannya sangat sederhana yaitu cukup ditandai oleh adanya rasa kepercayaan dan terpenuhinya beberapa unsur dan syarat sesuai dengan ajaran hukum Islam, akibatnya sering tidak didaftarkan ke kantor pertanahan. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kota Semarang  dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf tanah di Kota Semarang tidak dilaporkan ke kantor kecamatan. Salah satu kasus yang menarik adalah adanya sengketa tanah terhadap tanah wakaf yang sudah terbit sertipikat namun digugat oleh pihak lain yang memiliki Letter C. Pihak Kantor Urusan Agama tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan penyelesaian akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri semarang. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan perwakafan tanah di kota Semarang adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PP No. 28 Tahun  1977, sebagian surat-surat bukti hak tentang tanah itu sudah hilang dan kurang lengkap, kurangnya tenaga khusus pendaftaran tanah wakaf, adanya anggapan bahwa tanpa sertipikat pun, kedudukan tanah wakaf cukup kuat, serta masalah biaya pengurusan dan pendaftaran tanah.  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5712 10.14710/nts.v4i1.5712 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 5 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36949 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Legalitas Kedudukan Kontrak Sewa Kandungan Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia Prastiono, Rizky Ariesandhy Kurnia Handoko, Widhi Hukum Perikatan legalitas; kontrak sewa kandungan; hukum perdata AbstractThe phenomenon of the presence of a surrogate mother in the midst of a husband and wife who longs for a descendant has become widespread in Indonesia. Many married pasangans who are biologically unable to produce children are willing to take this step. This study aims to examine the legality aspect of the Substitute Mother phenomenon from the perspective of civil law. This research was conducted with a normative juridical method. In relation to the surrogate mother, this creates a problem because Indonesia does not yet have a valid fundamental law on how to do it, and it is permissible or not. However, even though there are no rules regarding the establishment of surrogate mothers in the Indonesian law, there are several positive laws that may touch on the surrogate mother contract, namely the Civil Code, Law No. 36 of 2009 on health, and regulations. in Islamic Law. However, on the other hand, the legality of the procedure is still questionable because it involves the rights of the children born in the agreement. The indications of thought in children's rights have become one of the debates in the community. Indonesia does not have a specific regulation regarding surrogacy in civil law because it is related to contracts/ consensus, civil law generally regulates it, but there are several laws that can be used as role models so that this uterine rental contract does not escape legal bondage.Keywords: legality; surrogate mother; civil lawAbstrakFenomena hadirnya Ibu Pengganti di tengah-tengah sepasang suami isteri yang mendambakan seorang keturunan menjadi marak di Indonesia. Banyak pasangan suami isteri yang secara biologis tidak mampu mendapatkan keturunan, rela menempuh Langkah ini. Penelitian ini hendak meneliti tentang aspek legalitas dari fenomena Ibu Pengganti ini dari persepektik hukum perdata.  Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative. Dalam kaitannya dengan Ibu Pengganti ini menimbulkan masalah yang disebabkan karena di Indonesia belum memiliki hukum fundamental yang sah tentang cara melakukannya, dan boleh atau tidak. Namun meski demikian, meski tidak ada aturan tentang pendirian ibu pengganti dalam Undang-Undang Indonesia, ada beberapa hukum positif yang mungkin menyinggung perihal kontrak ibu pengganti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan dan Regulasi dalam Hukum Islam. Namun di sisi lain, prosedur tersebut masih dipermasalahkan kehalalannya karena menyangkut hak buah hati yang dilahirkan dalam pemufakatan tersebut.Indikasi pengikiran dalam hak buah hati menjadi salah satu perdebatan dalam kalangan masyarakat.Indonesia tiada ada mengatur secara spesifik mengenai surogasi dalam hukum perdata karena terkait kontrak/pemufakatan,hukum perdatalah yang secara umum mengaturnya,namun ada beberapa undang-undang yang bisa dijadikan panutan agar kontrak sewa rahim ini tidaklah lolos dari jeratan hukum.Kata kunci: legalitas; kontrak sewa kandungan; hukum perdata Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/36949 10.14710/nts.v15i2.36949 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 909-921 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/36949/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29161 2023-04-05T21:57:40Z notarius:LIT

KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. MUSTIKA JAYA LESTARI DENGAN PETERNAK AYAM JATINEGARA TEGAL Qurrotul Uyun, Annisa Busyro, Achmad Cahyaningtyas, Irma Hukum Perjanjian standard clause; partnership agreement; default. AbstractPartnership agreement between PT. Mustika Jaya Lestari and Chicken Farmers ofJatinegaraTegal was made and agreed based on the standard clause.However, the implementation was not in accordance with the content of the agreement. The article aims to find out how the standard clause of partnership agreement between PT. Mustika Jaya Lestari with Chicken Farmers of Jatinegara Tegal and how the implementation is in the perspective of justice.The results of the article show that standard clause of partnership between PT.Mustika Jaya Lestari and Chicken Farmers of JatinegaraTegal was not contradictory with The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection.While for the implementation of the standard cause was not fair for the farmers,because there was a default by PT. Mustika Jaya Lestari to the farmers so that they had to take the loss independently. Keywords: standard clause; partnership agreement; default.AbstrakPerjanjian kemitraan antara PT.Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Jatinegara Tegal dibuat dan disepakati berdasarkan pada klausula baku.Namun implementasinya tidak sesuai dengan isi perjanjian.Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana klausula baku perjanjian kemitraan antara PT.Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Jatinegara Tegal dan bagaimana implementasinya dalam perspektif keadilan. Artikel ini menunjukan bahwa klausula baku perjanjian kemitraan antara PT.Mustika Jaya Lestari dengan Peternak ayam Jatinegara Tegal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan implementasi klausula baku tersebut tidak adil bagi pihak peternak, karena terjadi wanprestasi oleh pihak PT. Mustika Jaya Lestari kepada peternak sehingga peternak harus menanggung kerugian secara mandiri.                                                                                                     Kata kunci: klausula baku; perjanjian kemitraan; wanprestasi. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-03-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29161 10.14710/nts.v13i1.29161 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 47-59 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29161/16812 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43719 2023-04-07T10:33:22Z notarius:LIT

Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta Ratna Putri, Alya Regita Yunanto, Yunanto Sukma, Novira Maharani Hukum Perjanjian blank between the register of deed; deed under hand; notarial deed hukun perjanjian blank between the register of deed; deed under hand; notarial deed The authority of a notary that is given to create an opportunity for a violation of the authentic deed includes recording the notary deed between deeds that have been recorded in the form of notary deed. So that the implementation of the duties of the notary office needs to be monitored. Deeds that are recorded in the spacing guidelines between notary deeds that have been recorded in the list of deeds will have the strength of evidence as deeds that do not meet formal requirements and are canceled because they contain elements of fraud. As a result, notaries must be responsible for civil sanctions, administrative sanctions and criminal sanctions. Journals are compiled using normative juridical research methods with a statutory approach. Based on the survey results, it is known that there are very dangerous consequences if the notary deed and the deed recorded within the distance between the deeds have been recorded in the notary deed register. In addition to the legal status of a deed which is reduced to a fraudulent deed and is null and void which cannot be used as perfect evidence, the deed also contradicts the obligations of notaries as stipulated in Article 15 of Law Number 2 of 2014, namely the mandatory date for notaries. ensure certainty and timing.Keywords: blank between the register of deed; deed under hand; notarial deedAbstrakPemberian kewenangan notaris guna menciptakan peluang terjadinya pelanggaran akta otentik diantarana mencatat akta notaris disela-sela akta yang telah dibukukan register akta notaris kosong. Jadi pelaksanaan tugas kantor notaris perlu dimonitor. Akta yang tercatat pada pedoman spasi antar akta notaris yang sudah dilakukan pencatatan pada daftar akta tersebut akan mempunyai kekuatan alat bukti sebagai akta yang berada di bawah akibat tidak terpenuhinya persyaratan formil dan batal karena mengandung unsur kecurangan. Akibatnya, notaris harus bertanggung jawab atas sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana. Jurnal disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa terdapat akibat yang sangat berbahaya jika akta notaris dan akta yang tercatat dalam pedoman spasi antar akta sudah dilakukan pencatatan pada daftar akta notaris. Sementara status hukum akta diturunkan kepada akta dibawah tangan serta batal demi hukum yang tidak bisa menjadi kesempurnaan alat pembuktian, akta itu berlawanan pada kewajiban notaris yang ditetapkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan tanggal wajib notaris. memastikan ketetapan dan waktu.Kata kunci: sela-sela kosong buku daftar akta notaris; akta di bawah tangan; akta notaris The authority of a notary that is given to create an opportunity for a violation of the authentic deed includes recording the notary deed between deeds that have been recorded in the form of notary deed. So that the implementation of the duties of the notary office needs to be monitored. Deeds that are recorded in the spacing guidelines between notary deeds that have been recorded in the list of deeds will have the strength of evidence as deeds that do not meet formal requirements and are canceled because they contain elements of fraud. As a result, notaries must be responsible for civil sanctions, administrative sanctions and criminal sanctions. Journals are compiled using normative juridical research methods with a statutory approach. Based on the survey results, it is known that there are very dangerous consequences if the notary deed and the deed recorded within the distance between the deeds have been recorded in the notary deed register. In addition to the legal status of a deed which is reduced to a fraudulent deed and is null and void which cannot be used as perfect evidence, the deed also contradicts the obligations of notaries as stipulated in Article 15 of Law Number 2 of 2014, namely the mandatory date for notaries. ensure certainty and timing.Keywords: blank between the register of deed; deed under hand; notarial deedAbstrakPemberian kewenangan notaris guna menciptakan peluang terjadinya pelanggaran akta otentik diantarana mencatat akta notaris disela-sela akta yang telah dibukukan register akta notaris kosong. Jadi pelaksanaan tugas kantor notaris perlu dimonitor. Akta yang tercatat pada pedoman spasi antar akta notaris yang sudah dilakukan pencatatan pada daftar akta tersebut akan mempunyai kekuatan alat bukti sebagai akta yang berada di bawah akibat tidak terpenuhinya persyaratan formil dan batal karena mengandung unsur kecurangan. Akibatnya, notaris harus bertanggung jawab atas sanksi perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana. Jurnal disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa terdapat akibat yang sangat berbahaya jika akta notaris dan akta yang tercatat dalam pedoman spasi antar akta sudah dilakukan pencatatan pada daftar akta notaris. Sementara status hukum akta diturunkan kepada akta dibawah tangan serta batal demi hukum yang tidak bisa menjadi kesempurnaan alat pembuktian, akta itu berlawanan pada kewajiban notaris yang ditetapkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan tanggal wajib notaris. memastikan ketetapan dan waktu.Kata kunci: sela-sela kosong buku daftar akta notaris; akta di bawah tangan; akta notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43719 10.14710/nts.v14i2.43719 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 666-680 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43719/20753 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/74374 2025-09-28T21:37:16Z notarius:LIT

Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris terhadap Ketidaklengkapan Syarat Formil Data Pribadi Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris terhadap Ketidaklengkapan Syarat Formil Data Pribadi Rizal Yara, Muhammad Ismu Surono, Agus Zulpadli, Barus Hukum Kenotariatan; Hukum Perdata Notarial Deed; Formal Requirement; Personal Data. ABSTRAK Notaris Notarial Deed; Formal Requirement; Personal Data ABSTRACTA notary’s noncompliance with formal requirements for obtaining personal data may result in the deed losing its authentic evidentiary power and lead to legal consequences. This study aims to analyze the impact of the Personal Data Protection Law (PDP Law) on the implementation of the Notary Position Law (UUJN) regarding personal data acquisition, and to examine its legal implications on the evidentiary strength of notarial deeds if formal requirements are unmet. Using a normative juridical method and statutory approach, the findings indicate that the PDP Law strengthens notaries’ obligation to manage personal data lawfully and responsibly. Failure to comply may weaken the authenticity of the deed, create legal uncertainty, and undermine professional accountability.Keywords: Notarial Deed; Formal Requirement; Personal Data.ABSTRAKKetidakpatuhan notaris terhadap ketentuan formil pemerolehan data pribadi dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan otentik dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis pengaruh UU PDP terhadap penerapan UUJN dalam pemerolehan data pribadi, serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap kekuatan pembuktian akta notaris apabila syarat formil tersebut tidak dipenuhi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan UU Perlindungan Data Pribadi memperkuat kewajiban notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola data pribadi secara sah dan akuntabel. Kelalaian notaris dalam memenuhi ketentuan formil pemerolehan data pribadi dapat menurunkan kekuatan pembuktian akta otentik dan menciptakan ketidakpastian hukum serta mencederai tanggung jawab profesi.Kata Kunci: Akta Notaris; Syarat Formil; Data Pribadi. ABSTRACTA notary’s noncompliance with formal requirements for obtaining personal data may result in the deed losing its authentic evidentiary power and lead to legal consequences. This study aims to analyze the impact of the Personal Data Protection Law (PDP Law) on the implementation of the Notary Position Law (UUJN) regarding personal data acquisition, and to examine its legal implications on the evidentiary strength of notarial deeds if formal requirements are unmet. Using a normative juridical method and statutory approach, the findings indicate that the PDP Law strengthens notaries’ obligation to manage personal data lawfully and responsibly. Failure to comply may weaken the authenticity of the deed, create legal uncertainty, and undermine professional accountability.Keywords: Notarial Deed; Formal Requirement; Personal Data.ABSTRAKKetidakpatuhan notaris terhadap ketentuan formil pemerolehan data pribadi dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan otentik dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis pengaruh UU PDP terhadap penerapan UUJN dalam pemerolehan data pribadi, serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap kekuatan pembuktian akta notaris apabila syarat formil tersebut tidak dipenuhi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan UU Pelindungan Data Pribadi memperkuat kewajiban notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola data pribadi secara sah dan akuntabel. Kelalaian notaris dalam memenuhi ketentuan formil pemerolehan data pribadi dapat menurunkan kekuatan pembuktian akta otentik dan menciptakan ketidakpastian hukum serta mencederai tanggung jawab profesi.Kata Kunci: Akta Notaris; syarat formil; Data Pribadi Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-09-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/74374 10.14710/nts.v18i3.74374 Notarius; Vol 18, No 3 (2025): Notarius; 645-663 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/74374/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5902 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

TANGGUNG JAWAB PENGURUS COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP PADA KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Pailit No.63/PAILIT/2011/PN.JKT. PST. ) SITUNGKIR, ROSPITA RUFINA Studi ini meneliti tentang tanggung jawab pengurus persekutuan komanditer atau Commanditaire Vennootschap dalam kasus pernyataan pailit CV. Griya Rattan Cirebon melalui Putusan No. 63/PAILIT/ 2011/PN.JKT. PST (Das Sollen). Penelitian mengenai tanggung jawab pengurus atas penyelesaian utangnya terhadap kreditor serta akibat hukum  bagi debitor setelah dinyatakan pailit. Kasus bermula dari debitor tidak mampu membayar utang meskipun telah diupayakan perdamaian, sehingga kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas CV. Griya Rattan Cirebon selaku termohon  pailit (Das Sein). Problem yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab para sekutu CV. Griya Rattan Cirebon setelah putusan pailit pengadilan Niaga? Bagaimana pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit CV. Griya Rattan Cirebon oleh Kurator setelah pernyataan Pailit Pengadilan Niaga? Metode yang digunakan dalama peneltian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) tanggung jawab CV. . Griya Rattan Cirebon selaku debitor pailit terhadap para kreditornya merupakan tanggung jawab bersama para sekutu komplementer  dan sekutu komanditer secara tanggung renteng, namun tetap ada pemisahan tegas mengenai tanggung jawab yang menjadi bagiannya masing-masing; 2) Pemberesan harta pailit sudah dilaksanakan oleh kurator sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan, namun masih tidak maksimal karena terdapat sejumlah ketentuan dalam UU Kepailitan yang tidak jelas sehingga berpotensi merugikan baik kreditor maupun debitor. Saran dari penelitian ini adalah Bagi para legislator/pembuat undang-undang disarankan untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, khususnya pada Pasal-Pasal yang tidak jelas sehingga menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, yaitu: Pasal 100, Pasal 127 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 72 UUK No. 37/2004, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) UUK No. 37 Tahun 2004. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5902 10.14710/nts.v4i1.5902 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 57 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38986 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berkaitan Dengan Pertanahan Hartono, Naoval Mauladani Raisah, Kholis Notaris tanggung jawab; notaris; akta Notaris responsibility; notary; deed Abstractnotaries inexercising their authority have responsibilities including in terms of making deeds related to land. The research method used is normative research. The results of the discussion in this journal are that the notary has the authority to make deeds relating to landd in acordance with articlee 15 paragraph 2, letter f UUJN. The notary has civil and administrative responsibility, the notary's civil responsibility is in the form of compensation if an error in making the deed causes losses to the parties, and the parties will get compensation if they sue the Notary in a civil manner, while the administrative responsibility of the Notary is in the form of imposing sanctions. Conclusion from the discussion results related to the notary responsibillity in maki ng deeeds relate to a land, namely tthe Notary is responsible during the deed-making process and civil liability if the deed has an error and is detrimental to the parties and the parties sue the Notary with respect to the losses incurred. experienced.Keywords: responsibility; notary; deedAbstrakNotaris dalam menjalankan kewenangannya mempunyai tanggung jawab termasuk dalam hal pembuatan akta notaris serta yang berkaitan dengan suatu objek pertanahan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan Artikel jurnal ini yaitu Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat suatu akta notaris yang berkaitan dengan suatu objek pertanahan yang sesuai dengan Pasal 15 ayat 2, huruf F UUJN. Notaris mempunyai tanggung jawab secara perdata serta administratif, tanggung jawab Notaris secara perdata berupa ganti kerugian jika kesalahan dalam pembuatan akta itu menimbulkan kerugian bagi para pihak, dan para pihak akan mendapatkan ganti kerugian jika menuntut Notaris secara perdata, sedangkan tanggung jawab administratif Notaris berupa pemberian sanksi. Simpulan dari hasil pembahasan terkait dengan pertanggungjawaban Notaris didalam Pembuatan sebuah akta, yang akan berkaitan dengan suatu objek pertanahan yaitu Notaris bertanggung jawab selama proses pembuatan akta dan tanggung jawab secara perdata, jika akta tersebut terdapat kesalahan dan merugikan para pihak dan para pihak menuntut secara perdata terhadap Notaris terkait dengan kerugian yang dialaminya.Kata kunci: tanggung jawab; notaris; akta  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38986 10.14710/nts.v16i1.38986 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 141-149 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38986/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30395 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI INDIKATOR KEADILAN DI DALAM PERJANJIAN FRANCHISE Firmansyah, Doni Aminah, Aminah Cahyaningtyas, Irma Franchise agreement is an agreement made in the form of a standard agreement, between the Franchisor and Franchisee. Prospective Franchisees can only choose to accept or reject the agreement (take it or leave it) without participating in determining its contents. The research method used is normative juridical. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the three agreements are legally valid, regardless of the contents of the contract which is considered unbalanced by one of the parties, this cannot be used as a reason for requesting the cancellation of the contract, because if the parties have agreed in this case to agree to the contract (take it) and sign the consequences must be borne, unless there is fraud and oversight, so that the other party gets a wrong or wrong understanding about the contract. So that the good faith of both parties is needed in this matter.Keywords: agreement; franchise; principle of balance  AbstrakPada hakikatnya orang bebas mengadakan perjanjian apapun bentuknya, apapun isinya, asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Calon Franchisee hanya dapat memilih menerima atau menolak perjanjian tersebut (take it or leave it) tanpa ikut menentukan isinya. Metode artikel ini yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ketiga perjanjian tersebut sah menurut hukum, terlepas dari isi kontrak yang dianggap tidak seimbang oleh salah satu pihak, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memohon pembatalan kontrak, karena apabila para pihak telah sepakat dalam hal ini menyetujui kontrak (take it) dan menandatangani maka konsekuensi harus ditanggung, kecuali ada penipuan dan kekhilafan, sehingga pihak lain mendapat pemahaman yang keliru atau salah tentang kontrak. Sehingga itikad baik kedua belah pihak sangat dibutuhkan dalam hal ini.Kata kunci: perjanjian; franchise; asas keseimbangan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-05-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30395 10.14710/nts.v13i1.30395 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 266-276 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30395/17256 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50635 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Bekas Milik Adat Siregar, Wulandari Adhim, Nur Hukum Adat Land; Transition; Registration ABSTRACTFormer customary community land can be transferred through sale, purchase, gift, or inheritance, with a mandatory registration process to be completed beforehand. The registration of these land transfers is vital to prevent disputes among the parties involved. This study aims to explore the mechanisms for registering the transfer of rights over former customary land and identify the challenges faced in this process. Employing a normative juridical method, the research examines Indonesian laws and regulations related to the registration of former customary land. The findings indicate that the registration process involves confirming the conversion of land status, which provides legal certainty and protection for landowners, other interested parties, and the government. This procedure is essential for realizing orderly land administration and avoiding potential conflicts.Keywords: Land; Transition; Registration.  ABSTRAKTanah bekas masyarakat adat dapat dialihan melalui jual beli, hibah, atau waris dengan wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas milik adat wajib dilakukan untuk menghindari perselisihan para pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas adat dan penyelesaian terhadap hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan pendaftaran peralihan tanah bekas adat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah bekas milik adat dilakukan melalui penegasan konversi, memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemilik hak atas tanah, pemangku kepentingan lainnya, dan pemerintah demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan.Kata Kunci: Tanah Adat; Peralihan; Registrasi.  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50635 10.14710/nts.v17i2.50635 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 910-928 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50635/pdf_1 Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42380 2023-09-06T07:00:41Z notarius:LIT

Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris Zulvyanita, Freny Handoko, Widhi Hukum Waris Adat division of inheritance; adat law; notary Hukum Waris Adat division of inheritance; adat law; notary AbstractThe scope of customary law, one of which includes customary inheritance law, of course the settlement is different from civil law and Islamic law. The division of customary inheritance, especially the object of inheritance, often causes disputes between parties due to different customary provisions regarding the portion of the distribution between heirs, making one party feel that they do not get justice. The writing of this article uses a normative juridical method, namely the existence of the law is assumed to be law in books that are used as guidelines by humans in daily behavior. The results of this study are First, disputes that occur in the distribution of customary inheritance are derived from internal conflicts between heirs, in addition the role of a notary in resolving inheritance issues is experiencing problems because the local community is accustomed to resolving inheritance issues to traditional elders. Second, the real role of the notary is to provide legal socialization regarding customary law to local residents, besides helping in making authentic deeds regarding inheritance distribution agreements.Keywords: division of inheritance; adat law; notaryAbstrakRuang lingkup hukum adat salah satunya melingkupi hukum waris adat yang penyelesaiannya berbeda dengan hukum perdata maupun hukum Islam. Pembagian waris adat khususnya tanah obyek warisnya, seringkali menimbulkan perselisihan antar pihak dikarenakan ketentuan adat yang berbeda mengenai porsi pembagian antar para ahli waris, membuat salah satu pihak merasa tidak mendapatkan keadilan. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu keberadaan hukum diasumsikan sebagai law in books yang digunakan sebagai pedoman oleh manusia dalam berperilaku sehari-hari. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, perselisihan yang terjadi didalam pembagian waris adat adalah berasal dari konflik internal sesame ahli waris, disamping itu peran notaris didalam menyelesaikan persoalan waris ini mengalami kendala karena masyarakat setempat terbiasa menyelesaikan persoalan waris kepada Tetua Adat. Kedua, peran notaris secara nyata adalah memberikan sosialiasai hukum mengenai hukum adat kepada warga setempat, selain itu membantu didalam pembuatan akta autentik mengenai kesepakatan pembagian waris.Kata kunci: pembagian waris; hukum adat; notaris AbstractThe scope of customary law, one of which includes customary inheritance law, of course the settlement is different from civil law and Islamic law. The division of customary inheritance, especially the object of inheritance, often causes disputes between parties due to different customary provisions regarding the portion of the distribution between heirs, making one party feel that they do not get justice. The writing of this article uses a normative juridical method, namely the existence of the law is assumed to be law in books that are used as guidelines by humans in daily behavior. The results of this study are First, disputes that occur in the distribution of customary inheritance are derived from internal conflicts between heirs, in addition the role of a notary in resolving inheritance issues is experiencing problems because the local community is accustomed to resolving inheritance issues to traditional elders. Second, the real role of the notary is to provide legal socialization regarding customary law to local residents, besides helping in making authentic deeds regarding inheritance distribution agreements.Keywords: division of inheritance; adat law; notaryAbstrakRuang lingkup hukum adat salah satunya melingkupi hukum waris adat yang penyelesaiannya berbeda dengan hukum perdata maupun hukum Islam. Pembagian waris adat khususnya tanah obyek warisnya, seringkali menimbulkan perselisihan antar pihak dikarenakan ketentuan adat yang berbeda mengenai porsi pembagian antar para ahli waris, membuat salah satu pihak merasa tidak mendapatkan keadilan. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu keberadaan hukum diasumsikan sebagai law in books yang digunakan sebagai pedoman oleh manusia dalam berperilaku sehari-hari. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, perselisihan yang terjadi didalam pembagian waris adat adalah berasal dari konflik internal sesame ahli waris, disamping itu peran notaris didalam menyelesaikan persoalan waris ini mengalami kendala karena masyarakat setempat terbiasa menyelesaikan persoalan waris kepada Tetua Adat. Kedua, peran notaris secara nyata adalah memberikan sosialiasai hukum mengenai hukum adat kepada warga setempat, selain itu membantu didalam pembuatan akta autentik mengenai kesepakatan pembagian waris. Kata kunci: pembagian waris; hukum adat; notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42380 10.14710/nts.v16i2.42380 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 686-700 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42380/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43802 2023-04-07T10:09:39Z notarius:LIT

Peran PPAT Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Peran PPAT Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Oktavia M Sarno,, Sonya Putri Santoso, Budi Prabandari, Adya Paramita PPAT Land Titles Registrar (PPAT); Transfer of land rights; Land sale and purchase deed; Legal protection. PPAT PPAT; Peralihan hak atas tanah; Akta jual beli tanah; Perlindungan hukum. The existence of fraud and unlawful acts committed by PPAT when carrying out its duties so that it is detrimental to various parties requesting its services is of course a special concern. The responsibility of a PPAT should be given legal protection. This research method aims to determine, study, analyze the responsibilities of PPAT in providing legal protection of land rights during the sale and purchase. When the PPAT has carried out its duties in accordance with the procedures stated in the applicable law, the PPAT cannot be sued and held accountable. The fulfillment of the rights and obligations of both parties, both the seller and the buyer, is a form of the responsibility of a PPAT since the signing of the sale and purchase deed. In addition, PPAT is also obliged to oversee the registration process of land rights transferred until after the receipt of the land title certificate according to what was agreed at the beginning, until there is no lawsuit from the two parties involved. Claims in any form regarding changes to land rights in the future should not occur so that both parties feel safe on the agreed contract.Keywords: Land Titles Registrar (PPAT); Transfer of land rights; Land sale and purchase deed; Legal protection.AbstrakAdanya kecurangan dan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh PPAT pada saat melaksanakan tugasnnya sehingga merugikan berbagai pihak yang meminta jasa pelayanannya tentunya menjadi perhatian tersendiri. Tanggung jawab seorang PPAT seharusnya diberikan perlindungan hukum. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis tanggung jawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum hak atas tanah pada saat jual beli berlangsung. Pada saat PPAT telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang tertera dalam undang-undang yang berlaku, maka PPAT tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawabannya. Terpenuhinya hak dan kewajiban dari kedua pihak, baik penjual ataupun pembeli merupakan bentuk tanggung jawab dari seorang PPAT sejak ditandatanganinya akta jual beli. Selain itu, PPAT juga berkewajiban mengawal proses pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan sampai pada setelah diterimanya sertifikat hak atas tanah sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal, hingga sampai pada tidak adanya gugatan dari kedua pihak yang terkait. Tuntutan dalam bentuk apapun terhadap perubahan hak milik atas tanah dikemudian hari sepatutnya tidak terjadi agar kedua pihak merasa aman atas akad yang telah disepakati.Kata Kunci: PPAT; Peralihan hak atas tanah; Akta jual beli tanah; Perlindungan hukum. The existence of fraud and unlawful acts committed by PPAT when carrying out its duties so that it is detrimental to various parties requesting its services is of course a special concern. The responsibility of a PPAT should be given legal protection. This research method aims to determine, study, analyze the responsibilities of PPAT in providing legal protection of land rights during the sale and purchase. When the PPAT has carried out its duties in accordance with the procedures stated in the applicable law, the PPAT cannot be sued and held accountable. The fulfillment of the rights and obligations of both parties, both the seller and the buyer, is a form of the responsibility of a PPAT since the signing of the sale and purchase deed. In addition, PPAT is also obliged to oversee the registration process of land rights transferred until after the receipt of the land title certificate according to what was agreed at the beginning, until there is no lawsuit from the two parties involved. Claims in any form regarding changes to land rights in the future should not occur so that both parties feel safe on the agreed contract.Keywords: Land Titles Registrar (PPAT); Transfer of land rights; Land sale and purchase deed; Legal protection. AbstrakAdanya kecurangan dan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh PPAT pada saat melaksanakan tugasnnya sehingga merugikan berbagai pihak yang meminta jasa pelayanannya tentunya menjadi perhatian tersendiri. Tanggung jawab seorang PPAT seharusnya diberikan perlindungan hukum. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis tanggung jawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum hak atas tanah pada saat jual beli berlangsung. Pada saat PPAT telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang tertera dalam undang-undang yang berlaku, maka PPAT tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawabannya. Terpenuhinya hak dan kewajiban dari kedua pihak, baik penjual ataupun pembeli merupakan bentuk tanggung jawab dari seorang PPAT sejak ditandatanganinya akta jual beli. Selain itu, PPAT juga berkewajiban mengawal proses pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan sampai pada setelah diterimanya sertifikat hak atas tanah sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal, hingga sampai pada tidak adanya gugatan dari kedua pihak yang terkait. Tuntutan dalam bentuk apapun terhadap perubahan hak milik atas tanah dikemudian hari sepatutnya tidak terjadi agar kedua pihak merasa aman atas akad yang telah disepakati.Kata Kunci: PPAT; Peralihan hak atas tanah; Akta jual beli tanah; Perlindungan hukum. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43802 10.14710/nts.v14i2.43802 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 757-768 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43802/20815 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/65533 2026-03-31T00:54:49Z notarius:LIT

Antitesis Peraturan dan Problematika Penerapan Cyber Notary di Indonesia Antitesis Peraturan dan Problematika Penerapan Cyber Notary di Indonesia Aulia, Ichsan Roisah, Kholis Kenotariatan; Cyber Notary Cyber Notary; Indonesia; Regulatory Contradictions. Kenotariatan; Cyber Notary Cyber Notary; Indonesia; Regulatory Contradictions. ABSTRACTThe enactment of Law Number 2 of 2014, which amends Law Number 30 of 2004 concerning the Office of Notary, aims to support the implementation of the Cyber Notary concept in Indonesia’s legal system. However, its implementation still faces various legal obstacles, resulting in inconsistencies within the regulatory framework. This study aims to analyze regulatory disharmony and challenges in the implementation of Cyber Notary in Indonesia. This research employs a normative juridical method with an analytical approach to legal theories and a comparative study of relevant legislation. The findings indicate that the implementation of Cyber Notary has not been effective due to the lack of regulatory alignment. Consequently, the digitalization process of notarial services in Indonesia encounters significant obstacles, preventing the optimal realization of technology-based notarial services.Keywords: Cyber Notary; Indonesia; Regulatory Contradictions.ABSTRAKUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diberlakukan untuk mendukung konsep Cyber Notary dalam hukum Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala hukum yang menciptakan ketidaksesuaian dalam sistem perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian regulasi serta problematika dalam penerapan Cyber Notary di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap teori hukum serta perbandingan undang-undang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Cyber Notary belum dapat berjalan secara efektif karena adanya disharmoni regulasi. Akibatnya, proses digitalisasi layanan Notaris di Indonesia masih terhambat, sehingga transformasi menuju layanan notaris berbasis teknologi menghadapi tantangan yang signifikan.Kata Kunci: Cyber Notary; Indonesia; Antitesis Peraturan.  ABSTRACTThe enactment of Law Number 2 of 2014, which amends Law Number 30 of 2004 concerning the Office of Notary, aims to support the implementation of the Cyber Notary concept in Indonesia’s legal system. However, its implementation still faces various legal obstacles, resulting in inconsistencies within the regulatory framework. This study aims to analyze regulatory disharmony and challenges in the implementation of Cyber Notary in Indonesia. This research employs a normative juridical method with an analytical approach to legal theories and a comparative study of relevant legislation. The findings indicate that the implementation of Cyber Notary has not been effective due to the lack of regulatory alignment. Consequently, the digitalization process of notarial services in Indonesia encounters significant obstacles, preventing the optimal realization of technology-based notarial services.Keywords: Cyber Notary; Indonesia; Regulatory Contradictions.ABSTRAKUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diberlakukan untuk mendukung konsep Cyber Notary dalam hukum Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala hukum yang menciptakan ketidaksesuaian dalam sistem perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian regulasi serta problematika dalam penerapan Cyber Notary di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap teori hukum serta perbandingan undang-undang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Cyber Notary belum dapat berjalan secara efektif karena adanya disharmoni regulasi. Akibatnya, proses digitalisasi layanan Notaris di Indonesia masih terhambat, sehingga transformasi menuju layanan notaris berbasis teknologi menghadapi tantangan yang signifikan.Kata Kunci: Cyber Notary; Indonesia; Antitesis Peraturan.  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2026-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/65533 10.14710/nts.v19i0.65533 Notarius; Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT; 55-73 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/65533/pdf Copyright (c) 2026 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23775 2020-04-17T13:25:17Z notarius:LIT

SENGKETA HAK GARAP DAN PENGUASAAN TANAH DI KALICARI SEMARANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013) Mega Dewanti, Pinanti Sukirno, Sukirno  A dispute between the Plaintiff and the Government of Semarang City on the issuance of the Decree of Mayor of Semarang, Number: 143/285/2002 on Determination of Land of Former Bengkok and Building of Asset of Kelurahan Being Semarang City Government's Asset. The problems that arise in this writing is how the legitimacy of the release of land rights and compensation claim based on the Supreme Court Decision Number 153 PK / TUN / 2013 whether has provided legal certainty for the owner. The conclusion of this legal writing, that the Panel of Judges is negligent in observing the validity of arable land in deciding cases that give the decision of the cancellation of the Decree of Mayor of Semarang Number 143/285/2002 dated September 12, 2002, concerning Determination of Land of Bengkok and Building of Asset of Village to Government's Asset Semarang City because Ny. Murdyaningsih has not been able to prove the origin of the land that became the case according to the prevailing laws and regulations. Keywords: Land Dispute, Right to Develop Land and Mastery Land. Abstrak Sengketa antara Penggugat dengan Pemerintah Kota Semarang atas di terbitkannya Surat Keputusan Walikota Semarang, Nomor: 143/285/2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah bagaimana keabsahan pelepasan hak dan ganti kerugian tanah garapan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013 apakah telah memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Kesimpulan dari penulisan hukum ini, bahwa Majelis Hakim lalai dalam mencermati mengenai keabsahan tanah garapan dalam memutus perkara yang memberi putusan pembatalan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 143/285/2002 tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang karena Ny. Murdyaningsih belum dapat membuktikan asal-usul tanah yang menjadi perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Sengketa Tanah, Hak Garap dan Penguasaan. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23775 10.14710/nts.v12i1.23775 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 99-107 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23775/15346 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42478 2024-12-11T20:50:14Z notarius:LIT

Analisis Yuridis Hak Cipta Video Youtube Yang Diunggah Kembali (Reuploader) Secara Ilegal Andhika, Muhammad Ratna M.S., Edith Hukum Hak Cipta copyright; reupload; youtube Hukum Hak Cipta copyright; reupload; youtube AbstractYoutube users intending to utilize the platform for business purposes must adhere to specific rules, which vary based on YouTube's regulations and the prevailing laws of the respective country, particularly in the realm of copyright. The surge in Youtube channels re-uploading videos without the original owner's consent has prompted a need for stricter copyright protection measures. This article aims to safeguard the copyrights of Youtube content that has been illicitly re-uploaded and explores endeavors to secure copyright protection for Youtube content. The research employs a normative juridical method, analyzing laws based on regulatory texts and literature concerning copyright. The article concludes that the UUHC's moral rights, as outlined in its provisions, address the embedding of one's name on copies, the use of aliases or real names, title maintenance or modification, and actions potentially jeopardizing the copyright holder. Litigation claims, as per Article 95 Paragraph (2) of the UUHC, can be pursued in the Commercial Court, or alternative non-litigation channels can be explored.Keywords: copyright; reupload; youtubeAbstrakPengguna Youtube yang ingin memanfaatkannya sebagai media bisnis, ada beberapa aturan yang perlu dipatuhi. Peraturan yang ditetapkan oleh Youtube juga menyesuaikan menurut undang-undang yang berlaku pada negara itu, dimana hak cipta diatur. Hal tersebut sejalan dengan maraknya channel Youtube yang mere-upload video dari channel aslinya dengan tanpa izin pemilik video. Dengan maraknya kejadian tersebut maka tujuan pembuatan artikel ini adalah perlindungan Hak Cipta konten Youtube yang diunggah Kembali (reupload) secara illegal serta upaya memperoleh perlindungan Hak Cipta dalam karya konten Youtube. Metode penelitian yang digunakaniadalah yuridis normatif dengan menganaliss hukumiberdasarkanibahan yangiiberasal dari PeraturaniPerundang-Undanganidan bahan litelatur terkait Hak Cipta. Melalui hasil artikel dihasilkan kesimpulan bahwa hak moral pada pasal UUHC menyatakan untuk masih penyematan atau tidak penyematan namanya pada salinan terkait karyanya dipergunakan untuk sosial, memakai alias atau nama asli, mengubah, mempertahankan judul, modifikasi karya, ataupun suatu hal yang bisa membahayakan pemegang hak cipta karya itu. Pengajuan gugatan litigasi dapat dilakukan ke Pengadilan Niaga dengan mengacu dalam Pasal 95 ayat (2) UUHC. Serta juga bisa melalui jalur non-litigasi.Kata kunci: hak cipta; reupload; youtube Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42478 10.14710/nts.v16i3.42478 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1139-1149 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42478/pdf_1 Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31087 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

IMPLEMENTASI OBJEK JAMINAN KREDIT Putri, Trisa Mardeta Prananingtyas, Paramita Lumbanraja, Anggita Doramia The position of the creditor as the holder of the Underwriting Right has the priority in paying off debts by the debtor. The collateral object for the land that is charged with the Underwriting Right has a certain period of time, but if the Building Use Rights object that is charged with the Underwriting Right is exhausted before the debt is paid, this will cause problems. This research study about how does the legal power of the Right to Use of Building End and what efforts do the creditors to defend their rights. The nature of the study is normative juridical. The author found that if the object of the Right to Use of Building has ended, the previous holder of the Right to Use of Building is not entitled to the collateral object, the Mortgage Certificate has an executorial nature that protects the debtor's right to auction the object. Efforts can be made to extend the term of the Mortgage Rights and sell / pawn the debtor's assets to pay off debts. Keywords : creditor; mortgage objects. AbstrakKedudukan kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai sifat yang diutamakan dalam pelunasan hutang oleh debitor. Objek jaminan atas tanah yang dibebankan dengan Hak Tanggungan memiliki jangka waktu tertentu, namun apabila objek Hak Guna Bangunan yang dibebankan Hak Tanggungan habis sebelum hutang dilunasi maka akan menimbulkan persoalan. Penelitian ini hendak mengkaji tentang bagaimana kekuatan hukum Hak Guna Bangunan yang berakhir dan apa upaya yang dilakukan kreditur untuk mempertahankan haknya. Sifat penelitian adalah yuridis normatif. Penulis menemukan apabila objek Hak Guna Bangunan telah berakhir maka pemegang Hak Guna Bangunan sebelumnya tidak berhak atas objek jaminan tersebut,  sertifikat Hak Tanggungan mempunyai sifat eksekutorial yang melindungi hak debitur untuk melakukan pelelangan atas objek tersebut. Upaya yang dapat dilakukan memperpanjang jangka waktu dari Hak Tanggungan dan menjual/menggadaikan harta kekayaan debitor guna pelunasan hutang.Kata Kunci: kreditur; hak tanggungan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31087 10.14710/nts.v13i2.31087 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 667-681 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31087/17444 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/52232 2024-12-31T08:18:31Z notarius:LIT

Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada Program PTSL di Kota Semarang Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada Program PTSL di Kota Semarang Rachmawati, Fairus Augustina Niravita, Aprila Aminah, Aminah Hukum Agraria; Pendaftaran Tanah; Implementation; Contradictoire Delimitatie; Land Registration. Hukum Agraria; Pendaftaran Tanah Implementation; Contradictoire Delimitatie; Land Registration ABSTRACTIn this study will examine the application of the Delimitation Contradictory Principle in the PTSL program and the factors that influence the application of the the Delimitation Contradictory Principle in the PTSL program. The research methods used empirical juridical research with a qualitative research approach. This research is located in Sampangan and Bendan Duwur Villages. The research results in the implementation of the Delimitation Contradictory Principle in the PTSL program in Sampangan and Bendan Duwur Villages, Semarang City have not been fully implemented in accordance with PP No. 24 of 1997, there are several obstacles that occur in its implementation such as the owner does not maintain the land and the absence of the owner or the bordering party at the time of measurement.Keywords: Implementation; Contradictoire Delimitatie; Land Registration. ABSTRAKPenelitian ini meneliti terkait  penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada program PTSL dan  faktor yang mempengaruhi penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada program PTSL. Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Sampangan dan Bendan Duwur dimana menjadi tempat pelaksanaan Program PTSL di Kota Semarang. Hasil penelitian yakni penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada program PTSL di Kelurahan Sampangan dan Bendan Duwur Kota Semarang belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997. Masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang terjadi pada pelaksanaannya seperti tidak diketahuinya  pemilik tanah atau pihak yang berbatasan (no name) ketika akan diukur, pemilik yang tidak memelihara dan memperhatikan tanah kepemilikannya serta tidak hadirnya pemilik atau pihak yang berbatasan pada saat pengukuran.Kata Kunci: Penerapan; Kontradiktur Delimitasi; Pendaftaran Tanah ABSTRACTIn this study will examine the application of the Delimitation Contradictory Principle in the PTSL program and the factors that influence the application of the the Delimitation Contradictory Principle in the PTSL program. The research methods used empirical juridical research with a qualitative research approach. This research is located in Sampangan and Bendan Duwur Villages. The research results in the implementation of the Delimitation Contradictory Principle in the PTSL program in Sampangan and Bendan Duwur Villages, Semarang City have not been fully implemented in accordance with PP No. 24 of 1997, there are several obstacles that occur in its implementation such as the owner does not maintain the land and the absence of the owner or the bordering party at the time of measurement.Keywords: Implementation; Contradictoire Delimitatie; Land Registration. ABSTRAKPenelitian ini meneliti terkait  penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada program PTSL dan  faktor yang mempengaruhi penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada program PTSL. Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Sampangan dan Bendan Duwur dimana menjadi tempat pelaksanaan Program PTSL di Kota Semarang. Hasil penelitian yakni penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada program PTSL di Kelurahan Sampangan dan Bendan Duwur Kota Semarang belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997. Masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang terjadi pada pelaksanaannya seperti tidak diketahuinya  pemilik tanah atau pihak yang berbatasan (no name) ketika akan diukur, pemilik yang tidak memelihara dan memperhatikan tanah kepemilikannya serta tidak hadirnya pemilik atau pihak yang berbatasan pada saat pengukuran.Kata Kunci: Penerapan; Kontradiktur Delimitasi; Pendaftaran Tanah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/52232 10.14710/nts.v17i3.52232 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 1954-1970 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/52232/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42299 2023-09-06T07:00:42Z notarius:LIT

Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Saat Bertransaksi Melalui Agen BRILink Di Kota Bekasi Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Saat Bertransaksi Melalui Agen BRILink Di Kota Bekasi Rusdianto, Anita Rachmawati Ratna, Edith Hukum Perbankan brilink; know your customer principles Hukum Perbankan brilink; know your customer principles AbstractBRILink is a BRI agency service to support the Laku Pandai program. BRILink agents are required to implement the principle of knowing their customers in carrying out their business activities to reduce the risk of misuse of money by customers. The purpose of this research is to understand how to implement the principle of knowing customers at BRILink Agents. The method used in this research is empirical juridical, namely research by examining relevant legal regulations and then combining them with data and actual conditions that occur in society. Through the results of the study, it is concluded that the application of the principle of knowing customers at BRILink Agents is to provide forms to be filled out by customers when transacting through BRILink Agents and the obstacles faced in implementing the principle of knowing customers including the absence of definite rules regarding the necessity for BRILink agents to make transaction forms and cannot carry out procedures for monitoring customer accounts.Keywords: brilink; know your customer principlesAbstrakBRILink merupakan layanan keagenan BRI untuk mendukung program Laku Pandai. Agen BRILink diharuskan melaksanakan prinsip mengenal nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk mengurangi resiko penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh nasabah. Tujuan penelitian diharapkan dapat memahami bagaimana pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pada Agen BRILink. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian dengan menelaah peraturan hukum yang terkait lalu digabungkan dengan data dan keaadan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Melalui hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah pada Agen BRILink adalah dengan menyediakan formulir untuk diisi nasabah pada saat bertransaksi melalui Agen BRILink serta kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip mengenal nasabah diantaranya tidak adanya aturan yang pasti mengenai suatu keharusan Agen BRILink untuk membuat formulir transaksi dan tidak bisa melaksanakan prosedur pemantauan rekening nasabah.Kata kunci: brilink; prinsip mengenal nasabah AbstractBRILink is a BRI agency service to support the Laku Pandai program. BRILink agents are required to implement the principle of knowing their customers in carrying out their business activities to reduce the risk of misuse of money by customers. The purpose of this research is to understand how to implement the principle of knowing customers at BRILink Agents. The method used in this research is empirical juridical, namely research by examining relevant legal regulations and then combining them with data and actual conditions that occur in society. Through the results of the study, it is concluded that the application of the principle of knowing customers at BRILink Agents is to provide forms to be filled out by customers when transacting through BRILink Agents and the obstacles faced in implementing the principle of knowing customers including the absence of definite rules regarding the necessity for BRILink agents to make transaction forms and cannot carry out procedures for monitoring customer accounts.Keywords: brilink; know your customer principlesAbstrakBRILink merupakan layanan keagenan BRI untuk mendukung program Laku Pandai. Agen BRILink diharuskan melaksanakan prinsip mengenal nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk mengurangi resiko penyalahgunaan uang yang dilakukan oleh nasabah. Tujuan penelitian diharapkan dapat memahami bagaimana pelaksanaan prinsip mengenal nasabah pada Agen BRILink. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian dengan menelaah peraturan hukum yang terkait lalu digabungkan dengan data dan keaadan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Melalui hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah pada Agen BRILink adalah dengan menyediakan formulir untuk diisi nasabah pada saat bertransaksi melalui Agen BRILink serta kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip mengenal nasabah diantaranya tidak adanya aturan yang pasti mengenai suatu keharusan Agen BRILink untuk membuat formulir transaksi dan tidak bisa melaksanakan prosedur pemantauan rekening nasabah.Kata kunci: brilink; prinsip mengenal nasabah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42299 10.14710/nts.v16i2.42299 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 1057-1069 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42299/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46047 2023-04-06T21:10:12Z notarius:LIT

Analisis Yuridis Permasalahan Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris/PPAT (Analisis Terhadap Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/Pn.Smg) Arimbi, Sesaria Handoko, Widhi Akta Notaris authentic; deed of sale and purchase; loss. The legal action of making a sale and purchase deed (AJB) must meet the requirements in the form of a photocopy of the family card, identity card, land and building tax, certificate, marriage certificate and husband and wife approval. Such conditions must be fulfilled in order for a deed to be authentic. Decision Number 210/Pid.B/2018/PN.Smg did not fulfill the presence of Tumiyem and her husband as the party entitled to the land and gave signatures in the making of the AJB made by Notary/PPAT SUGIHARTO. This research used socio-legal method by examining in depth various facts for problem solving in this research. The research specification used is descriptive analytical, data and facts obtained, then described descriptively and systematically. The data used are primary and secondary data. The absence of the parties and the not reading the deed by the Notary / PPAT in the drafting of the AJB resulted in the deed losing its authenticity and could become the basis for the claim of the injured party because there is no guarantee of legal certainty of the party entitled to the land.Keywords : authentic; deed of sale and purchase; loss.AbstrakPerbuatan hukum pembuatan akta jual beli (AJB) harus memenuhi syarat-syarat berupa foto copy KTP, KK, PBB, sertifikat, Surat Nikah dan persetujuan Suami Istri. Syarat-syarat demikian harus dipenuhi agar suatu akta dinyatakan otentik. Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN.Smg ini tidak memenuhi kehadiran Tumiyem dan suaminya selaku pihak yang berhak atas tanah dan memberikan tanda tangan dalam pembuatan AJB yang dibuat oleh Notaris/PPAT SUGIHARTO.. Jenis penelitian menggunakan Socio legal research dengan cara memeriksa secara mendalam berbagai fakta untuk pemecahan masalah dalam tesis ini.  Spesifikasi penelitian  yang dipakai ialah deskriptif analitis, data dan fakta-fakta yang diperoleh, kemudian diuraikan secara deskriptif dan tersistematis. Adapun data yang digunakan yakni data primer, dan data sekunder.Ketidakhadiran pihak dan tidak dibacakannya akta oleh Notaris/PPAT dalam pembuatan AJB mengakibatkan akta kehilangan sifat otentiknya dan bisa saja menjadi dasar gugatan pihak yang dirugikan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum pihak yang berhak atas tanah itu.Kata kunci :  otentik; akta jual beli; kerugian. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46047 10.14710/nts.v15i1.46047 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 365-379 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46047/21411 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28931 2020-03-09T09:11:46Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28997 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN KOSMETIKA YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN JUAL BELI ONLINE Riyanti Putri, Vitasha Abstract Nowadays, the transaction of buying and selling online raises many legal issues both detrimental to the seller and buyer.  Therefore, this research is to study and analyze online buying and selling to meet the legal requirements of the agreement and legal protection for cosmetics manufacturers through the electronic trading system in buying and selling online. The approach method used in this research is the empirical juridical approach method, namely the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on any particular legal event that occurs in society. The result of the discussion of the problem is that electronic transactions can be done based on electronic contracts or other forms of contractual as a form of the agreement made by the parties. An electronic contract or online purchase agreement is considered valid if there is an agreement of the parties and conducted by competent legal subjects or authorized representatives in accordance with statutory provisions, and then,there are certain things, and d. The object of the transaction must not be in conflict with the laws and regulations, decency and public order. Legal protection for producers in buying and selling cosmetics online by obtaining permission from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM).   Keywords: Transaction online;Cosmetics;Legal Protection.  Abstrak Maraknya jual beli online saat ini memunculkan banyak permasalahan hukum baik yang merugikan pihak penjual maupun pembeli. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang jual beli secara online memenuhi syarat sahnya perjanjian dan perlindungan hukum bagi produsen kosmetik melalui sistem perdagangan elektronik dalam jual beli online.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.Hasil pembahasan permasalahan adalah transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik atau perjanjian jual beli online dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, dan ilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat hal tertentu, dan d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Perlindungan hukum bagi Produsen dalam melakukan jual beli kosmetik secara online dengan mendapatkan ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kata kunci : Jual Beli Online; Kosmetika;Perlindungan Hukum. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-03-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28997 10.14710/nts.v12i2.28997 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 580-590 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28997/16766 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42112 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Putusan Nomor: 1164K/Pdt.Sus-Hki/2017 Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Putusan Nomor: 1164K/Pdt.Sus-Hki/2017 Mahardika, Angga Putra Santoso, Budi Hukum Merek cancellation; brands; violation Hukum Merek cancellation; brands; violation AbstractThe purpose of this study is to identify the legal framework for registration procedures for local and international brand owners in Indonesia and to examine the legal protection for trademark owners whose trademark rights have been violated. Using the normative legal research approach, the following may be stated: 1. Registration of a mark in Indonesia that is comparable in concept or in its totality to a mark under Law No. 20 of 2016, and 2. trademark protection against trademark infringement under Law No. 20 of 2016. According to the study's findings, the trademark registration system in Indonesia now employs a constitutive system that also stresses the provision of legal protection to local and foreign trademark owners in compliance with existing legislation. There is a brand flaw if the similarities are fundamental. Article 21 paragraph (2) and Article 76 of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications are therefore the relevant articles.Keywords: cancellation; brands; violationAbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kerangka hukum tata cara pendaftaran bagi pemilik merek lokal dan internasional di Indonesia dan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik merek yang hak mereknya telah dilanggar. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Pendaftaran suatu merek di Indonesia yang dapat diperbandingkan secara konsep atau keseluruhannya dengan suatu merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dan 2. perlindungan merek terhadap pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan temuan penelitian, sistem pendaftaran merek di Indonesia saat ini menganut sistem konstitutif yang juga menekankan pada pemberian perlindungan hukum kepada pemilik merek lokal dan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada cacat merek jika kesamaannya mendasar. Oleh karena itu, Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi pasal yang relevan.Kata kunci: pembatalan; merek; pelanggaran AbstractThe purpose of this study is to identify the legal framework for registration procedures for local and international brand owners in Indonesia and to examine the legal protection for trademark owners whose trademark rights have been violated. Using the normative legal research approach, the following may be stated: 1. Registration of a mark in Indonesia that is comparable in concept or in its totality to a mark under Law No. 20 of 2016, and 2. trademark protection against trademark infringement under Law No. 20 of 2016. According to the study's findings, the trademark registration system in Indonesia now employs a constitutive system that also stresses the provision of legal protection to local and foreign trademark owners in compliance with existing legislation. There is a brand flaw if the similarities are fundamental. Article 21 paragraph (2) and Article 76 of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications are therefore the relevant articles.Keywords: cancellation; brands; violationAbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kerangka hukum tata cara pendaftaran bagi pemilik merek lokal dan internasional di Indonesia dan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik merek yang hak mereknya telah dilanggar. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Pendaftaran suatu merek di Indonesia yang dapat diperbandingkan secara konsep atau keseluruhannya dengan suatu merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dan 2. perlindungan merek terhadap pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan temuan penelitian, sistem pendaftaran merek di Indonesia saat ini menganut sistem konstitutif yang juga menekankan pada pemberian perlindungan hukum kepada pemilik merek lokal dan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada cacat merek jika kesamaannya mendasar. Oleh karena itu, Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi pasal yang relevan.Kata kunci: pembatalan; merek; pelanggaran Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42112 10.14710/nts.v16i3.42112 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1697-1709 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42112/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39130 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah Dedy Permono, Kurniawan Busro, Achmad Lumbanraja, Anggita Doramia “Abstract” The Marriage Act has been changed, especially regarding the minimum age requirement to be able to get married. Prior to the changes of this Act, the prospective bride was required to be at least 16 years old and the groom to be at least 19 years old. Then after the changes made in 2019, the bride and groom were determined to be at least 19 years old. Even though the age requirement has been raised, the fact is that cases of underage marriage are still high. This research uses a normative juridical research method with literature study. Based on the research results, the decision issued by the Court regarding the dispensation of underage marriage has contributed to the increase in cases of underage marriage in Indonesia. Although the regulation regarding the minimum age for marriage is clearly stated in the Marriage Law, dispensation for underage marriage is still issued for several reasons and judges' considerations that vary in each case. The main factor that causes dispensation to be given is due to the consideration of the interests of the children of the bride and groom. This is certainly a non-juridical factor that legislators must pay attention to in reviewing the effectiveness of regulations regarding the minimum age for marriage. Keywords: Marriage Act; Underage Marriage; Child Protection  Abstrak Undang-Undang Perkawinan telah mengalami perubahan khususnya mengenai usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan. Sebelum perubahan peraturan perundang-undangan, calon mempelai wanita disyaratkan minimal telah berusia 16 tahun dan mempelai pria minimal telah berusia 19 tahun. Kemudian setelah perubahan yang dilakukan pada tahun 2019, mempelai wanita dan pria ditentukan minimal telah berusia 19 tahun. Meskipun ketentuan usia telah dinaikkan, kenyataannya kasus perkawinan di bawah umur masih tetap tinggi. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur memiliki andil untuk menambah kasus perkawinan di bawah umur di Indonesia. Meskipun peraturan mengenai batas usia minimum menikah telah secara jelas termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan, namun dispensasi perkawinan di bawah umur masih dikeluarkan dengan beberapa alasan dan pertimbangan hakim yang berbeda-beda pada setiap kasusnya. Faktor utama yang menyebabkan dispensasi masih diberikan adalah karena pertimbangan terhadap kepentingan si anak dari kedua mempelai tersebut. Hal ini tentu menjadi faktor non yuridis yang harus diperhatikan oleh pembuat undang-undang dalam meninjau efektivitas peraturan mengenai batas usia minimal menikah.  Kata kunci: Undang-Undang Perkawinan; Perkawinan Di Bawah Umur; Perlindungan Anak Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-05-14 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39130 10.14710/nts.v14i1.39130 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 178 - 193 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39130/19621 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/56976 2025-04-25T01:45:30Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terkait Pemberian Ganti Kerugian Melalui Konsinyasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terkait Pemberian Ganti Kerugian Melalui Konsinyasi Pratama, Kevin Susila Wibawa, Kadek Cahya Hukum Agraria Legal Protection; Compensation; Consignment. Hukum Agraria Legal Protection; Compensation; Consignment ABSTRACT Land acquisition involves purchasing land from residents in large quantities, often leading to legal issues in its implementation. The study aims to investigate the provision of compensation through consignment and protection for landholders who do not receive fair compensation through consignment in the land acquisition process. Consignment occurs when there is a dispute regarding the agreed price or amount of compensation negotiated between the land acquisition committee and the community. The results indicate that land acquisition for public purposes should provide adequate compensation and legal protection, ensuring a decent standard of living and justice for affected communities. Communities must uphold the principle that land serves a social function, enabling them to participate in land acquisition for development for the common good. Keywords: Legal Protection; Compensation; Consignment. ABSTRAK Pembebasan lahan merupakan kegiatan membeli lahan dari penduduk dalam jumlah besar, yang seringkali menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemberian ganti rugi melalui konsinyasi dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah yang tidak mendapatkan keadilan dalam menerima ganti rugi melalui konsinyasi dalam proses pengadaan tanah. Konsinyasi dilakukan ketika terjadi sengketa mengenai kesepakatan harga atau jumlah ganti rugi yang telah disepakati dalam musyawarah antara panitia pengadaan tanah dengan masyarakat. Hasil menunjukan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memberikan ganti kerugian yang layak serta memberikan perlindungan hukum, kelangsungan hidup yang layak, dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat harus senantiasa menjujung amanat bahwa tanah adalah fungsi sosial, masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Ganti Rugi; Konsinyasi. ABSTRACTLand acquisition involves purchasing land from residents in large quantities, often leading to legal issues in its implementation. The study aims to investigate the provision of compensation through consignment and protection for landholders who do not receive fair compensation through consignment in the land acquisition process. Consignment occurs when there is a dispute regarding the agreed price or amount of compensation negotiated between the land acquisition committee and the community. The results indicate that land acquisition for public purposes should provide adequate compensation and legal protection, ensuring a decent standard of living and justice for affected communities. Communities must uphold the principle that land serves a social function, enabling them to participate in land acquisition for development for the common good.Keywords: Legal Protection; Compensation; Consignment.ABSTRAKPembebasan lahan merupakan kegiatan membeli lahan dari penduduk dalam jumlah besar, yang seringkali menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemberian ganti rugi melalui konsinyasi dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah yang tidak mendapatkan keadilan dalam menerima ganti rugi melalui konsinyasi dalam proses pengadaan tanah. Konsinyasi dilakukan ketika terjadi sengketa mengenai kesepakatan harga atau jumlah ganti rugi yang telah disepakati dalam musyawarah antara panitia pengadaan tanah dengan masyarakat. Hasil menunjukan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memberikan ganti kerugian yang layak serta memberikan perlindungan hukum, kelangsungan hidup yang layak, dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat harus senantiasa menjujung amanat bahwa tanah adalah fungsi sosial, masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Ganti Rugi; Konsinyasi. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/56976 10.14710/nts.v18i1.56976 Notarius; Vol 18, No 1 (2025): Notarius; 57-73 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/56976/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5703 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PERJANJIAN PINJAM PAKAI FASILITAS PERUSAHAAN ANTARA KARYAWAN DENGAN PT. BUSSAN AUTO FINANCE SEMARANG Anggraini, Rineke Pelaksanaan perjanjian pinjam pakai yang diterapkan oleh PT. Bussan Auto Finance merupakan kajian yang menarik karena berbeda dengan teori mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam pakai umumnya dimana tanggungjawab terhadap kendaraan / barang yang dipinjamkan berada pada peminjam, maka tanggungjawab atas kendaraan / barang yang dipinjam diambil alih oleh perusahaan / pemilik barang yang menimbulkan akibat hukum tersendiri yang berbeda dengan teori hukum mengenai perjanjian pinjam pakai pada umumnya. Penelitian  ini menggunakan metode yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder, metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan perjanjian pinjam pakai kendaraan bermotor antara PT. Bussan Auto Finance Semarang dengan karyawan, dibuat berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh manager perusahaan, setelah melalui rapat manager dan didapatkan daftar nama-nama calon penerima fasilitas perusahaan berupa mobil atau kendaraan bermotor, maka pihak manajemen dalam hal ini diwakili oleh pihak HRD membuatkan berita acara surat serah terima kendaraan tersebut, kemudian berita acara serah terima kendaraan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Apabila karyawan tidak menjaga kendaraan dengan baik bahkan sampai merusak dan menjual kendaraan tanpa izin perusahaan akan berakibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan dengan atau tanpa disertai pembayaran ganti rugi. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5703 10.14710/nts.v4i1.5703 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 29 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36742 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Kepastian Hukum Pada RUPS yang Dilakukan Melalui Video Conference Selama Masa Pandemi Kepastian Hukum Pada RUPS yang Dilakukan Melalui Video Conference Selama Masa Pandemi Nurudin, Ikhyari Fatuti Nurudin, Agus Hukum Perusahaan kepastian hukum; rups; video conference; pandemi Hukum Perusahaan kepastian hukum; rups; video conference; pandemi AbstractPandemic times are difficult and full of adjustments, where every sector of daily life activities changes. Changes that seem so significant can be seen from the limitation of social activities in the community, conventional activities with face-to-face and virtual face-to-face. Virtual communication is also implemented in holding the General Meeting of Shareholders (GMS) via video conference in order to reduce the spread of the Covid-19 virus. This article uses a normative juridical research method, namely research on the principles of positive law written in legislation by collecting data from secondary data. The results of this research from this article include: First, the holding of the GMS during this pandemic was carried out using video conferencing in two ways, namely through the Depository and Settlement Institution with an Open Company which has a private system in accordance with the latest Regulation issued by OJK No. 16 / POJK.04 / 2020. Second, the legal certainty of this GMS has been tested, the output of the GMS are in the form of an electronic document or written in an Authentic Deed and can be used as a means of proof in court, so that the Limited Liability Company can choose one of them.Keywords: legal certainty; gms; video conference; pandemicAbstrakMasa pandemi merupakan masa sulit dan penuh dengan penyesuaian, dimana setiap sektor aktivitas kehidupan sehari-hari menjadi berubah. Perubahan yang begitu nampak signifikan terlihat dari pembatasan aktivitas social masyarakat, aktivitas konvensional dengan tatap muka secara langsung pun menjadi tatap muka secara virtual. Pelaksanaan komunikasi secara virtual juga diterapkan di dalam penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui video conference demi menekan penyebaran virus Covid-19. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data dari data sekunder. Hasil penelitian ini dari artikel ini meliputi: Pertama, penyelenggaraan RUPS pada masa pandemi ini dilakukan menggunakan video conference dengan dua cara yaitu melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan Perusahan Terbuka yang memiliki system pribadi sesuai dengan Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK No. 16/POJK.04/2020. Kedua, Kepastian Hukum RUPS ini sudah diuji keabsahannya, hasil RUPS berbentuk dokumen elektronik maupun dituangkan dalam Akta Otentik dan dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam persidangan, sehingga Perseroan Terbatas dapat memilih salah satu diantaranya.Kata kunci: kepastian hukum; rups; video conference; pandemi AbstractPandemic times are difficult and full of adjustments, where every sector of daily life activities changes. Changes that seem so significant can be seen from the limitation of social activities in the community, conventional activities with face-to-face and virtual face-to-face. Virtual communication is also implemented in holding the General Meeting of Shareholders (GMS) via video conference in order to reduce the spread of the Covid-19 virus. This article uses a normative juridical research method, namely research on the principles of positive law written in legislation by collecting data from secondary data. The results of this research from this article include: First, the holding of the GMS during this pandemic was carried out using video conferencing in two ways, namely through the Depository and Settlement Institution with an Open Company which has a private system in accordance with the latest Regulation issued by OJK No. 16 / POJK.04 / 2020. Second, the legal certainty of this GMS has been tested, the output of the GMS are in the form of an electronic document or written in an Authentic Deed and can be used as a means of proof in court, so that the Limited Liability Company can choose one of them.Keywords: legal certainty; gms; video conference; pandemicAbstrakMasa pandemi merupakan masa sulit dan penuh dengan penyesuaian, dimana setiap sektor aktivitas kehidupan sehari-hari menjadi berubah. Perubahan yang begitu nampak signifikan terlihat dari pembatasan aktivitas social masyarakat, aktivitas konvensional dengan tatap muka secara langsung pun menjadi tatap muka secara virtual. Pelaksanaan komunikasi secara virtual juga diterapkan di dalam penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui video conference demi menekan penyebaran virus Covid-19. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data dari data sekunder. Hasil penelitian ini dari artikel ini meliputi: Pertama, penyelenggaraan RUPS pada masa pandemi ini dilakukan menggunakan video conference dengan dua cara yaitu melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan Perusahan Terbuka yang memiliki system pribadi sesuai dengan Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK No. 16/POJK.04/2020. Kedua, Kepastian Hukum RUPS ini sudah diuji keabsahannya, hasil RUPS berbentuk dokumen elektronik maupun dituangkan dalam Akta Otentik dan dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam persidangan, sehingga Perseroan Terbatas dapat memilih salah satu diantaranya.Kata kunci: kepastian hukum; rups; video conference; pandemi Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/36742 10.14710/nts.v15i2.36742 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 785-802 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/36742/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29144 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA Eka Putri, Libryawati Pujiono, Pujiono Abstract The establishment of theNotaries Court of Honor solves the confusion of the notaries when they need to answer to the law enforcers in the event of subpoena and investigation related to original deeds. This article is to find out the role of the Notaries Court of Honorin the event of subpoena and investigation by the Law Enforcers by providing related legal efforts to the Notaries Public themselves. This article isusing a normative juridical approach and literature review research methods. The Notaries Court of Honorcomprises The Central Notaries Court of Honorand The Regional Notaries Court of Honor. The roles of the Regional Notaries Court of Honorduring the subpoena of criminal suit investigation are to give temporary consent, conduct the preliminary hearing with the concerned Notary Public prior to giving the consent or dissent to the Law Enforcers and also passively accompanying the concerned Notary Public.  In the event of Notary Public finding his or herself placed unfairly at a disadvantage by the decision of the Regional Notaries Court of Honor, then an appeal should be addressed by the examining council contesting the Regional Notaries Court of Honorto the State Administrative Procedure Court.  Keywords:The Notaries Court of Honor;The Summoning of Notary; Criminal, Investigation AbstrakPembentukan lembaga Majelis Kehormatan Notaris menjawab kebingungan para Notaris dalam menghadapi pemanggilan maupun pemeriksaan para penegak hukum yang berkaitan dengan minuta akta.Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran Majelis Kehormatan Notaris terkait pemanggilan notaris dalam pemeriksaan perkara pidana serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap hal tersebut. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif dan metode pengumpulan data secara kepustakaan.Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terkaitpemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu untuk memberikan persetujuan sementara kepada para penegak hukum, melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Notaris sebelum memberikan persetujuan ataupun penolakan kepada para penegak hukum serta mendampingi Notaris secara pasif.Apabila Notaris merasa dirugikan terhadap keputusan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, maka dapat dilakukan upaya hukum pembelaan diri di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa serta menggugat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris; Pemanggilan Notaris; Pemeriksaan,  Pidana  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29144 10.14710/nts.v12i2.29144 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 1004-1014 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29144/16802 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44995 2024-04-30T09:33:19Z notarius:LIT

Upaya Hukum Pembatalan Perjanjian Perkawinan Studi Kasus Putusan Nomor 25/PDT.G/2013/PN.TBN Upaya Hukum Pembatalan Perjanjian Perkawinan Studi Kasus Putusan Nomor 25/PDT.G/2013/PN.TBN Hamiidah, Elza Silviana, Ana Hukum Perkawinan marriage; cancellation of marriage agreement Hukum Perkawinan marriage; cancellation of marriage agreement AbstractThe Civil Code (also known as the "Perdata" Code) has a number of provisions relating to marriage contracts. In general, the purpose of the parties to the marriage agreement is to thwart the laws governing property as outlined in the Civil Code. This can be achieved in several different ways. The existence of a marriage agreement that has been formed by the parties who are bound will result in the resolution of difficulties regarding marital property must follow the things that have been agreed upon in the marriage agreement in order to achieve the desired results. the marriage agreement will require the necessity to cancel the marriage agreement at a later date. The normative juridical method is used, where the author examines it based on positive law and in analyzing it using a statutory approach. Conclusion d From this research, the procedure for the cancellation of the marriage agreement also applies the provisions of the cancellation of the agreement in general as regulated in the Civil Code. This is confirmed by conducting a formal and material examination of the marriage agreement from the a quo case by the Panel of Judges. This is done solely to see if there are things that can make the marriage agreement null and void.Keywords: marriage; cancellation of marriage agreement AbstrakKUH Perdata (juga dikenal sebagai "KUH Perdata" memiliki sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan kontrak perkawinan. Pada umumnya tujuan para pihak yang membuat perjanjian perkawinan adalah untuk menggagalkan undang-undang yang mengatur tentang harta kekayaan yang digariskan dalam KUH Perdata. Ini dapat dicapai dengan beberapa cara berbeda. Adanya perjanjian perkawinan yang telah dibentuk oleh para pihak yang terikat akan mengakibatkan penyelesaian kesulitan seputar harta benda perkawinan harus mengikuti hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian perkawinan agar tercapai hasil yang diinginkan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa selalu ada potensi bahwa pihak yang membuat perjanjian perkawinan akan memerlukan keharusan untuk membatalkan perjanjian perkawinan di kemudian hari. Dipergunakan metode yuridis normatif, dimana penulis mengkaji dengan didasarkan oleh hukum positif dan dalam melakukan penganalisaannya dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu prosedur pembatalan perjanjian perkawinan juga berlaku ketentuan pembatalan perjanjian pada umumnya sebagaimana yang diatur pada KUH Perdata. Hal tersebut dikuatkan dengan dilakukannya pemeriksaan dari segi formil dan materiil terhadap perjanjian perkawinan dari perkara a quo oleh Majelis Hakim. Yang mana hal itu dilakukan semata-mata untuk melihat apakah ditemukan hal yang dapat membuat perjanjian perkawinan menjadi batal demi hukum.Kata kunci: perkawinan; pembatalan perjanjian perkawinan AbstractThe Civil Code (also known as the "Perdata" Code) has a number of provisions relating to marriage contracts. In general, the purpose of the parties to the marriage agreement is to thwart the laws governing property as outlined in the Civil Code. This can be achieved in several different ways. The existence of a marriage agreement that has been formed by the parties who are bound will result in the resolution of difficulties regarding marital property must follow the things that have been agreed upon in the marriage agreement in order to achieve the desired results. the marriage agreement will require the necessity to cancel the marriage agreement at a later date. The normative juridical method is used, where the author examines it based on positive law and in analyzing it using a statutory approach. Conclusion d From this research, the procedure for the cancellation of the marriage agreement also applies the provisions of the cancellation of the agreement in general as regulated in the Civil Code. This is confirmed by conducting a formal and material examination of the marriage agreement from the a quo case by the Panel of Judges. This is done solely to see if there are things that can make the marriage agreement null and void.Keywords: marriage; cancellation of marriage agreementAbstrakKUH Perdata (juga dikenal sebagai "KUH Perdata" memiliki sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan kontrak perkawinan. Pada umumnya tujuan para pihak yang membuat perjanjian perkawinan adalah untuk menggagalkan undang-undang yang mengatur tentang harta kekayaan yang digariskan dalam KUH Perdata. Ini dapat dicapai dengan beberapa cara berbeda. Adanya perjanjian perkawinan yang telah dibentuk oleh para pihak yang terikat akan mengakibatkan penyelesaian kesulitan seputar harta benda perkawinan harus mengikuti hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian perkawinan agar tercapai hasil yang diinginkan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa selalu ada potensi bahwa pihak yang membuat perjanjian perkawinan akan memerlukan keharusan untuk membatalkan perjanjian perkawinan di kemudian hari. Dipergunakan metode yuridis normatif, dimana penulis mengkaji dengan didasarkan oleh hukum positif dan dalam melakukan penganalisaannya dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu prosedur pembatalan perjanjian perkawinan juga berlaku ketentuan pembatalan perjanjian pada umumnya sebagaimana yang diatur pada KUH Perdata. Hal tersebut dikuatkan dengan dilakukannya pemeriksaan dari segi formil dan materiil terhadap perjanjian perkawinan dari perkara a quo oleh Majelis Hakim. Yang mana hal itu dilakukan semata-mata untuk melihat apakah ditemukan hal yang dapat membuat perjanjian perkawinan menjadi batal demi hukum.Kata kunci: perkawinan; pembatalan perjanjian perkawinan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44995 10.14710/nts.v17i1.44995 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 391-400 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44995/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38438 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Urgensi Pengimplementasian Paten Intenasional Terhadap Pendaftaran Paten Sederhana di Indonesia Urgensi Pengimplementasian Paten Intenasional Terhadap Pendaftaran Paten Sederhana di Indonesia Widyanti, Kartika Ira Santoso, Budi HaKI HaKI; paten; perlindungan hukum; penyelesaian sengketa Hukum HaKI intelectual property rights; patent; legal protection; dispute resolution AbstractThis study discusses about the extent to which legal protection of the validity of PT Karta Indonesia Global's simple patent certificate based on the Supreme Court decision Number 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Juridical normative research methods with qualitative data analysis methods in order to review cases based on the regulations relating to Patents. The results showed that the implementation of patent protection for signs and advertising boxes on motorbikes has not been effective and the Supreme Court Decision No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 which contains the rejection of the plaintiff's petition is correct, because in the application of the law, the Central Jakarta District Court Decision No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. The implementation of patents in Indonesia for simple patents should begin to apply Worldwide Global Patents so that the implementation of simple patent protection is more effective and there are no more similar disputes.Keywords: intelectual property rights; patent; legal protection; dispute resolutionAbstrakPenelitian ini membahas tentang sejauh mana perlindungan hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana milik PT Karta Indonesia Global berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif dalam rangka meninjau kasus berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Paten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan paten terhadap Papan dan Kotak Iklan pada Sepeda Motor belum berjalan secara efektif dan Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang berisi penolakan terhadap permohonan penggugat sudah tepat, karena dalam penerapan hukumnya telah mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Implementasi paten di Indonesia untuk paten sederhana sebaiknya mulai menerapkan Worldwide Global Patent agar pelaksanaan perlindungan paten sederhana lebih efektif dan tidak terjadi lagi sengketa yang serupa.Kata kunci: HaKI; paten; perlindungan hukum; penyelesaian sengketa AbstractThis study discusses about the extent to which legal protection of the validity of PT Karta Indonesia Global's simple patent certificate based on the Supreme Court decision Number 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Juridical normative research methods with qualitative data analysis methods in order to review cases based on the regulations relating to Patents. The results showed that the implementation of patent protection for signs and advertising boxes on motorbikes has not been effective and the Supreme Court Decision No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 which contains the rejection of the plaintiff's petition is correct, because in the application of the law, the Central Jakarta District Court Decision No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. The implementation of patents in Indonesia for simple patents should begin to apply Worldwide Global Patents so that the implementation of simple patent protection is more effective and there are no more similar disputes.Keywords: intelectual property rights; patent; legal protection; dispute resolutionAbstrakPenelitian ini membahas tentang sejauh mana perlindungan hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana milik PT Karta Indonesia Global berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif dalam rangka meninjau kasus berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Paten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan paten terhadap Papan dan Kotak Iklan pada Sepeda Motor belum berjalan secara efektif dan Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang berisi penolakan terhadap permohonan penggugat sudah tepat, karena dalam penerapan hukumnya telah mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Implementasi paten di Indonesia untuk paten sederhana sebaiknya mulai menerapkan Worldwide Global Patent agar pelaksanaan perlindungan paten sederhana lebih efektif dan tidak terjadi lagi sengketa yang serupa.Kata kunci: HaKI; paten; perlindungan hukum; penyelesaian sengketa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38438 10.14710/nts.v16i1.38438 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 1-17 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38438/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30327 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

URGENSI PENYERTAAN AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH Hernawati Afrinda, Annisaa Handoko, Widhi Hafidh Prasetyo, Mujiono Syariah Bank is a bank that was established to avoid the problem of money interest which continues to be a prolonged debate that is feared to contain elements of usury. Every Syariah Bank activity must avoid the fear of usury. Efforts to avoid this concern were carried out among others by replacing the institution of interest with legal institutions thought by classical Islamic law scientists. In this paper the author tries to describe how the concept of murabaha financing in Islamic finance institutions and how urgent the inclusion of wakalah contract in murabaha financing in Islamic financial institutions. The approach method used in this research is the Normative Juridical approach. Keywords : syariah bank; wakalah contract; murabahah financing  AbstrakBank Syariah merupakan sebuah bank yang didirikan untuk menghindari persoalan bunga uang yang terus menjadi perdebatan berkepanjangan yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Setiap aktivitas Bank Syariah harus menghindari kekhawatiran adanya unsur riba. Usaha menghindari kekhawatiran ini dilakukan antara lain dengan cara mengganti pranata bunga dengan pranata hukum hasil pemikiran para ilmuwan hukum Islam klasik. Dalam penulisan ini penulis mencoba untuk meggambarkan bagaimana konsep pembiayaan murabahah pada lembaga pembiayaan syariah dan bagaimana urgensi penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada lembaga pembiayaan syariah. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Kata kunci: bank syariah; akad wakalah; pembiayaan murabahah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-05-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30327 10.14710/nts.v13i1.30327 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 240-254 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30327/17232 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50228 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Analisis Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Riandini, Adinda Tiara Santoso, Budi Hukum Hak Cipta Limited Company; Notarial Deed. ABSTRACTJob Creation Law changed the definition of limited liability company by adding the phrase individual legal entities that meet the criteria of UMKM. This regulation changed legal establishment companies in Indonesia. This study aims to understand the changes in the process of establishing an individual company and the legality of establishing an individual company without notary deed. The research used normative juridical research. The provisions in Article 7 of Law no.40 of 2007 regarding limited liability companies jo. Article 109 of the Job Creation Law is inconsistent with articles 153A paragraph (2) of Job Creation Law. The legality establishing individual company with notarial deed is essential in ensuring legal certainty that it is in line with legal objectives.Keyword: Limited Company; Notarial Deed.ABSTRAKUU Cipta Kerja mengubah pengertian perseroan terbatas dengan menambah frasa Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria. Peraturan tersebut mengubah hukum pendirian Perseroan di Indonesia yang mulanya memerlukan akta notaris menjadi mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan memahami perubahan proses pendirian Perseroan Perorangan serta legalitas pendirian Perseroan Perorangan tanpa akta notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan. Disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja, inkonsistensi dengan Pasal 153A ayat (2) UU Cipta Kerja terkait proses pendirian Perseroan. Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan dengan akta notaris merupakan hal esensial dalam menjamin kepastian hukum agar  sejalan dengan tujuan hukum.Kata Kunci: Perseroan Perorangan; Akta Notaris. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50228 10.14710/nts.v17i2.50228 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 762-779 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50228/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43789 2023-04-07T09:41:40Z notarius:LIT

Gaji Sebagai Objek Jaminan Utang di Bank Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia Gaji Sebagai Objek Jaminan Utang di Bank Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia Rizqy Winata, Oryza Justisia Yunanto, Yunanto Prasetyo, Mujiono Hafidh Hukum Jaminan Salary: Receivables: Fiduciary Guarantee Fidusia Gaji: Piutang: Jaminan Fidusia Fiduciary Guarantee Institutions have been widely used by the public as consumers and business actors, especially financing and banking companies. This article discusses the issue of the position of salary as an object of bank loan guarantee, and legal protection for the recipient of a fiduciary guarantee (creditor) with a Salary Guarantee if the fiduciary guarantee provider defaults according to Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that salaries as objects of debt guarantees in banking according to the Fiduciary Guarantee Act are categorized as recipients of rights as receivables, so that they can be used as objects of fiduciary guarantees. Banks in granting credit to civil servants and private employees/labor are required to make a Guarantee Deed at a Notary and registered at the Fiduciary Registration Office under the scope of the Ministry of Law and Human Rights, to provide legal certainty and protect the parties concerned. The bank anticipates losses due to default by insuring creditors at the time of submitting a credit application at the bank.Keywords: Salary: Receivables: Fiduciary GuaranteeAbstrakLembaga Jaminan Fidusia sudah banyak digunakan masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha terutama perusahaan pembiayaan dan Perbankan. Artikel ini membahas persoalan mengenai kedudukan gaji sebagai objek jaminan utang bank, dan perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia (kreditur) dengan Jaminan Gaji apabila pemberi jaminan fidusia wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Gaji sebagai Objek Jaminan Utang di perbankan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia dikategorikan sebagai penerima hak sebagai Piutang, sehingga dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia. Pihak bank dalam pemberian kredit kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta/buruh diharuskan dibuatkan Akta Jaminan di Notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah lingkup Kementerian Hukum dan HAM, untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi para pihak terkait. Pihak bank mengantisipasi kerugian akibat adanya wanprestasi dengan mengasuransikan kreditur pada waktu pengajuan permohonan kredit di bank.Kata Kunci : Gaji: Piutang: Jaminan Fidusia Fiduciary Guarantee Institutions have been widely used by the public as consumers and business actors, especially financing and banking companies. This article discusses the issue of the position of salary as an object of bank loan guarantee, and legal protection for the recipient of a fiduciary guarantee (creditor) with a Salary Guarantee if the fiduciary guarantee provider defaults according to Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that salaries as objects of debt guarantees in banking according to the Fiduciary Guarantee Act are categorized as recipients of rights as receivables, so that they can be used as objects of fiduciary guarantees. Banks in granting credit to civil servants and private employees/labor are required to make a Guarantee Deed at a Notary and registered at the Fiduciary Registration Office under the scope of the Ministry of Law and Human Rights, to provide legal certainty and protect the parties concerned. The bank anticipates losses due to default by insuring creditors at the time of submitting a credit application at the bank.Keywords: Salary: Receivables: Fiduciary Guarantee AbstrakLembaga Jaminan Fidusia sudah banyak digunakan masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha terutama perusahaan pembiayaan dan Perbankan. Artikel ini membahas persoalan mengenai kedudukan gaji sebagai objek jaminan utang bank, dan perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia (kreditur) dengan Jaminan Gaji apabila pemberi jaminan fidusia wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Gaji sebagai Objek Jaminan Utang di perbankan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia dikategorikan sebagai penerima hak sebagai Piutang, sehingga dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia. Pihak bank dalam pemberian kredit kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta/buruh diharuskan dibuatkan Akta Jaminan di Notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah lingkup Kementerian Hukum dan HAM, untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi para pihak terkait. Pihak bank mengantisipasi kerugian akibat adanya wanprestasi dengan mengasuransikan kreditur pada waktu pengajuan permohonan kredit di bank.Kata Kunci : Gaji: Piutang: Jaminan Fidusia Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43789 10.14710/nts.v14i2.43789 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 590-606 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43789/20805 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/73507 2025-12-30T20:07:20Z notarius:LIT

Kedudukan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Menurut Hukum Perdata Kedudukan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Menurut Hukum Perdata Andrean, Doni Wahyu Mahfud, Muhammad Afif Shallman, Shallman Notaris; KUH Perdata Notary Responsibility; Limited Liability Company Notaris; Hukum Perusahaan Notary Responsibility; Limited Liability Company ABSTRACTThis study examines the position and responsibility of notaries in drafting deeds of limited liability companies, aiming to identify these roles from a civil law perspective. The research applies a normative juridical method that focuses on analyzing legal norms regulating the duties of notaries. The results indicate that the notary’s position in preparing a partij deed differs significantly from creating a relaas deed, as each carries distinct responsibilities. In a partij deed, the notary mainly records and formalizes the intentions of the parties involved. Meanwhile, in a relaas deed, the notary is obliged to safeguard the deed, ensure authenticity, confirm the accuracy of the date, and issue grossen, copies, and excerpts in accordance with legal provisions.Keywords: Notary Responsibility; Limited Liability CompanyABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kedudukan dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perseroan terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perseroan terbatas ditinjau dari hukum perdata. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan partij berbeda dengan posisinya ketika membuat akta relaas. Perbedaan kedudukan tersebut timbul sebagai akibat dari perbedaan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing akta. Pembuatan akta partij oleh Notaris dilakukan dengan menuangkan kehendak para pihak kedalam bentuk akta, sedangkan akta relaas kedudukan notaris sebagai menyimpan akta, menjamin keotentikan tanggal pembuatnya, serta menyediakan grosse, salinan dan kutipan akta sesuai dengan ketentuan hukum.Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Notaris;  Akta Perseroan Terbatas ABSTRACTThis study examines the position and responsibility of notaries in drafting deeds of limited liability companies, aiming to identify these roles from a civil law perspective. The research applies a normative juridical method that focuses on analyzing legal norms regulating the duties of notaries. The results indicate that the notary’s position in preparing a partij deed differs significantly from creating a relaas deed, as each carries distinct responsibilities. In a partij deed, the notary mainly records and formalizes the intentions of the parties involved. Meanwhile, in a relaas deed, the notary is obliged to safeguard the deed, ensure authenticity, confirm the accuracy of the date, and issue grossen, copies, and excerpts in accordance with legal provisions.Keywords: Notary Responsibility; Limited Liability CompanyABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kedudukan dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perseroan terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perseroan terbatas ditinjau dari hukum perdata. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan partij berbeda dengan posisinya ketika membuat akta relaas. Perbedaan kedudukan tersebut timbul sebagai akibat dari perbedaan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing akta. Pembuatan akta partij oleh Notaris dilakukan dengan menuangkan kehendak para pihak kedalam bentuk akta, sedangkan akta relaas kedudukan notaris sebagai menyimpan akta, menjamin keotentikan tanggal pembuatnya, serta menyediakan grosse, salinan dan kutipan akta sesuai dengan ketentuan hukum.Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Notaris;  Akta Perseroan Terbatas Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-12-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/73507 10.14710/nts.v18i4.73507 Notarius; Vol 18, No 4 (2025): Notarius; 1107-1124 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/73507/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23760 2020-04-17T13:24:48Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENERIMA PROTOKOL DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN AKTA NOTARIS OLEH NOTARIS PEMBERI PROTOKOL YANG TELAH MENINGGAL Trisnawati, Melita Suteki, Suteki The notary public as the general official has the authority to make authentic deed in accordance with the norms, the values and the provisions of the applicable legislation so that the law can work in the community. Every deed made by a notary must stored in a notary protocol, and the protocol shall be transferred in the event of a notary passing away. But the problem is when a notary has passed away and his protocol is transferred to another notary, then a dispute arises related to the deed. Notary recipient of the protocol will still be called for questioning if there is a problem related to the protocol that is in his control, because it is one of the responsibility of the recipient of notary protocol. This is where the role of MKN appears to provide protection in the form of inspection or investigation permits by the authorities. And the role of MPD and INI in preventing the occurrence of violations in the deed by the notary in the form of guidance to all members of the notary. Keywords : Notary Protocol, Original Of The Deed, Legal Protection AbstrakPada hakekatnya notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum dapat bekerja dalam masyarakat.. Setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris, dan protokol wajib dialihkan dalam hal notaris meninggal dunia. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika seorang notaris telah meninggal dunia dan protokolnya dialihkan kepada notaris lain, kemudian muncul sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut. Notaris penerima protokol tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, karena merupakan salahsatu tanggungjawab penerima protokol notaris. Disinilah muncul peranan MKN untuk memberikan perlindungan berupa ijin pemeriksaan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwenang. Serta adanya peranan MPD dan INI dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam pembuatan akta oleh notaris berupa pengayoman kepada seluruh anggota notaris. Kata kunci : Protokol Notaris, Minuta Akta Notaris, Perlindungan Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23760 10.14710/nts.v12i1.23760 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 23-41 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23760/15337 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40879 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Tenun Sambas Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Tenun Sambas Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Astuti, Diah Dwi Kusuma Putrijanti, Aju Hukum HaKI copyright; tenun; heritage HaKI hak cipta; tenun; budaya AbstractThe Sambas Songket Weaving and the motifs on the Sambas ikat weaving are intellectual property produced by the indigenous people of Sambas Regency. So that the motifs on the ikat weaving of sambas can be said to be a copyright that must be protected by the government. This type of normative juridical research uses a case approach, because this research intends to conceptualize law as what is written in legislation and related literature. The specification of this research is descriptive analysis. The type of data used in this study is secondary data. Legal Protection of Intangible Cultural Heritage from the perspective of International law with the 2003 UNESCO Convention. Legal Protection of Intangible Cultural Heritage from the perspective of Indonesian law, there are several Indonesian legal instruments related that cultural heritage in Indonesia is protected by law The 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Then awards from other countries which begin with an appreciation for the work itself, a good understanding of Intellectual Property Rights and the registration of all intellectual works of the nation are actually efforts of the nation in accordance with the state constitution.Keywords: copyright; tenun; heritageAbstrakTenun Songket Sambas dan Motif-motif pada tenun ikat sambas bagian dari kekayaan intelektual yang diproduksi oleh warga Kabupaten Sambas. Alhasil Motif-motif pada tenun ikat sambas dapat dikatakan hak cipta yang harus dilindungi oleh pemerintah. Jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kasus, sebab penelitian ini hendak memperlihatkan konsep hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan literature terkait. Spesifikasi penelitian yakni deskriptif analitis. Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Proteksi Hukum terhadap Warisan Budaya Tak Benda ditinjau dari pandangan hukum Internasional dengan adanya Konvensi UNESCO 2003. Selanjutnya Proteksi Hukum terhadap Warisan Budaya Tak Benda ditinjau dari pandangan hukum Indonesia, terdapat beberapa regulasi hukum yang berkaitan dengan warisan budaya di Indonesia. Secara yuridis di proteksi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Penghargaan dari negara lain diawali dengan adanya penghargaan atas karya bangsa itu sendiri, pemahaman yang baik terhadap registrasi Hak Kekayaan Intelektual terhadap semua  karya intelektual bangsa sejatinya sebagai usaha menyelamatkan kedaulatan bangsa sesuai dengan pedoman negara.Kata kunci: hak cipta; tenun; budaya AbstractThe Sambas Songket Weaving and the motifs on the Sambas ikat weaving are intellectual property produced by the indigenous people of Sambas Regency. So that the motifs on the ikat weaving of sambas can be said to be a copyright that must be protected by the government. This type of normative juridical research uses a case approach, because this research intends to conceptualize law as what is written in legislation and related literature. The specification of this research is descriptive analysis. The type of data used in this study is secondary data. Legal Protection of Intangible Cultural Heritage from the perspective of International law with the 2003 UNESCO Convention. Legal Protection of Intangible Cultural Heritage from the perspective of Indonesian law, there are several Indonesian legal instruments related that cultural heritage in Indonesia is protected by law The 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Then awards from other countries which begin with an appreciation for the work itself, a good understanding of Intellectual Property Rights and the registration of all intellectual works of the nation are actually efforts of the nation in accordance with the state constitution.Keywords: copyright; tenun; heritageAbstrakTenun Songket Sambas dan Motif-motif pada tenun ikat sambas bagian dari kekayaan intelektual yang diproduksi oleh warga Kabupaten Sambas. Alhasil Motif-motif pada tenun ikat sambas dapat dikatakan hak cipta yang harus dilindungi oleh pemerintah. Jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kasus, sebab penelitian ini hendak memperlihatkan konsep hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan literature terkait. Spesifikasi penelitian yakni deskriptif analitis. Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Proteksi Hukum terhadap Warisan Budaya Tak Benda ditinjau dari pandangan hukum Internasional dengan adanya Konvensi UNESCO 2003. Selanjutnya Proteksi Hukum terhadap Warisan Budaya Tak Benda ditinjau dari pandangan hukum Indonesia, terdapat beberapa regulasi hukum yang berkaitan dengan warisan budaya di Indonesia. Secara yuridis di proteksi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Penghargaan dari negara lain diawali dengan adanya penghargaan atas karya bangsa itu sendiri, pemahaman yang baik terhadap registrasi Hak Kekayaan Intelektual terhadap semua  karya intelektual bangsa sejatinya sebagai usaha menyelamatkan kedaulatan bangsa sesuai dengan pedoman negara.Kata kunci: hak cipta; tenun; budaya Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40879 10.14710/nts.v16i1.40879 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 471-484 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40879/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31074 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KEGIATAN PASAR MODAL DI INDONESIA TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KEGIATAN PASAR MODAL DI INDONESIA Zen, Kiki Latifa Ngadino, Ngadino Lumbanraja, Anggita Doramia Companies that have already gone public usually want a more substantial source of funds, one of which is by holding capital market activities (share investment), not a few for the Directors of the Company to make a conflict of interest transaction for their interests which results in a loss in a limited company. This paper aims to find out what is the basis for shareholders, Directors and The Board of Commissioners in conducting transactions of conflict of interest. Philosophical normative research approaches are used to analyze conflicts of interest referring to related regulations and principles of agreement in the capital market. As a result of the discussion, with the ambiguous regulations, if there is a conflict of interest by the Directors and other management, each Director must be fully responsible personally (if only one director) for the loss of a Limited Liability Company if the person concerned is proven guilty or negligent in carrying out their duties in accordance with applicable regulations, but in order to avoid conflicts of interest by the board of directors, the Company must establish a Limited Company Assistant and also form an Audit Committee to increase the effectiveness of the internal and external audit functions and the effectiveness of the internal control system to be protected from actions fraudulent company management, which can be detrimental to stock investments. Keywords: transaction; agreement; investation; capital marketAbstrak Perusahaan yang sudah mengalami go public biasanya meinginkan sumber dana yang lebih besar salah satunya yaitu dengan cara mengadakan kegiatan pasar modal (Investasi saham), tidak sedikit bagi Direksi Perseroan melakukan transaksi benturan kepentingan untuk kepentingan pribadinya yang berujung pada terjadinya kerugian dalam Perseroan terbatas. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar bagi para pemegang saham, Direksi, maupun Dewan Komisaris dalam melakukan transaksi benturan kepentingan tersebut. Pendekatan penelitian normatif filosofis digunakan untuk menganalisis benturan kepentingan mengacu pada peraturan yang terkait dan asas-asas perjanjian dalam pasar modal. Sebagai hasil pembahasannya yaitu dengan Peraturan yang masih rancu maka apabila terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi maupun pengurus lainnya adalah dengan tiap-tiap  Direksi harus bertanggungjawab penuh secara pribadi (apabila direksi hanya satu) atas kerugian Perseroan Terbatas apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun agar menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dilakukan oleh pihak direksi maka Perseroan harus membentuk Asisten Perseroan Terbatas dan juga membentuk Komite Audit untuk meningkatkan efektivitas fungsi audit internal dan eksternal serta efektivitas sistem pengendalian internal agar terlindungi dari tindakan-tindakan curang yang dilakukan pihak manajemen perusahaan, yang mana dapat merugikan investasi saham. Kata kunci : transaksi; perjanjian; investasi; pasar modal Companies that have already gone public usually want a more substantial source of funds, one of which is by holding capital market activities (share investment), not a few for the Directors of the Company to make a conflict of interest transaction for their interests which results in a loss in a limited company. This paper aims to find out what is the basis for shareholders, Directors and The Board of Commissioners in conducting transactions of conflict of interest. Philosophical normative research approaches are used to analyze conflicts of interest referring to related regulations and principles of agreement in the capital market. As a result of the discussion, with the ambiguous regulations, if there is a conflict of interest by the Directors and other management, each Director must be fully responsible personally (if only one director) for the loss of a Limited Liability Company if the person concerned is proven guilty or negligent in carrying out their duties in accordance with applicable regulations, but in order to avoid conflicts of interest by the board of directors, the Company must establish a Limited Company Assistant and also form an Audit Committee to increase the effectiveness of the internal and external audit functions and the effectiveness of the internal control system to be protected from actions fraudulent company management, which can be detrimental to stock investments. Keywords: transaction; agreement; investation; capital marketAbstrak Perusahaan yang sudah mengalami go public biasanya meinginkan sumber dana yang lebih besar salah satunya yaitu dengan cara mengadakan kegiatan pasar modal (Investasi saham), tidak sedikit bagi Direksi Perseroan melakukan transaksi benturan kepentingan untuk kepentingan pribadinya yang berujung pada terjadinya kerugian dalam Perseroan terbatas. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar bagi para pemegang saham, Direksi, maupun Dewan Komisaris dalam melakukan transaksi benturan kepentingan tersebut. Pendekatan penelitian normatif filosofis digunakan untuk menganalisis benturan kepentingan mengacu pada peraturan yang terkait dan asas-asas perjanjian dalam pasar modal. Sebagai hasil pembahasannya yaitu dengan Peraturan yang masih rancu maka apabila terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi maupun pengurus lainnya adalah dengan tiap-tiap  Direksi harus bertanggungjawab penuh secara pribadi (apabila direksi hanya satu) atas kerugian Perseroan Terbatas apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun agar menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dilakukan oleh pihak direksi maka Perseroan harus membentuk Asisten Perseroan Terbatas dan juga membentuk Komite Audit untuk meningkatkan efektivitas fungsi audit internal dan eksternal serta efektivitas sistem pengendalian internal agar terlindungi dari tindakan-tindakan curang yang dilakukan pihak manajemen perusahaan, yang mana dapat merugikan investasi saham. Kata kunci : transaksi; perjanjian; investasi; pasar modal Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31074 10.14710/nts.v13i2.31074 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 557-568 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31074/17434 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45641 2024-12-31T08:26:15Z notarius:LIT

Implikasi Penafian Peran Notaris dalam Eksistensi Perseroan Perorangan Implikasi Penafian Peran Notaris dalam Eksistensi Perseroan Perorangan Widiyanti, Ida Putrijanti, Aju Notaris Role of Notary; Existence; Private Company Notaris Role of Notary; Existence; Private Company ABSTRACTThe existence of individual companies after the promulgation of the Job Creation Act has  the government's policies in facilitating the formation of companies for UMK. This convenience is company can be done electronically, without the need notary role. The existence of Company legalized without Notary. This research purpose to understand and comprehensively analyze the role of  Notary in the existence of individual company. Researchers use normative juridical methods and use an approach in literature. The conclusion is individual company that is formed without involving the role of notary will lead to responsibilities must be borne by the founders themselves. Notaries have’t the authority to form companies, especially for UMK. The existence of electronic incorporation statement is considered sufficient for the legality company.Keyword: Role of Notary; Existence; Private CompanyABSTRAKKeberadaan Perseroan Perorangan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja adalah kebijakan pemerintah mempermudah pembentukan perseroan bagi UMK. Kemudahan tersebut yaitu pembentukan perseroan dapat dilakukan secara elektronik, tanpa membutuhkan peran Notaris. Eksistensi Perseroan dilegalkan tanpa adanya akta Notaris. Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisia secara komprehensif tentang peran Notaris dalam eksistensi perseroan perorangan. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan metode pendekatan kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini adalah perseroan perorangan yang dibentuk tanpa melibatkan peran Notaris akan menimbulkan tanggungjawab yang harus ditanggung sendiri oleh pendiri. Notaris tidak mempunyai kewenangan dalam pembentukan perseroan khususnya untuk UMK semenjak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Keberadaan pernyataan pendirian elektronik dianggap sudah cukup untuk legalitas perseroan.Kata Kunci: Peran Notaris; Eksistensi; Perseroan Perorangan ABSTRACTThe existence of individual companies after the promulgation of the Job Creation Act has  the government's policies in facilitating the formation of companies for UMK. This convenience is company can be done electronically, without the need notary role. The existence of Company legalized without Notary. This research purpose to understand and comprehensively analyze the role of  Notary in the existence of individual company. Researchers use normative juridical methods and use an approach in literature. The conclusion is individual company that is formed without involving the role of notary will lead to responsibilities must be borne by the founders themselves. Notaries have’t the authority to form companies, especially for UMK. The existence of electronic incorporation statement is considered sufficient for the legality company.Keyword: Role of Notary; Existence; Private CompanyABSTRAKKeberadaan Perseroan Perorangan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja adalah kebijakan pemerintah mempermudah pembentukan perseroan bagi UMK. Kemudahan tersebut yaitu pembentukan perseroan dapat dilakukan secara elektronik, tanpa membutuhkan peran Notaris. Eksistensi Perseroan dilegalkan tanpa adanya akta Notaris. Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisia secara komprehensif tentang peran Notaris dalam eksistensi perseroan perorangan. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan metode pendekatan kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini adalah perseroan perorangan yang dibentuk tanpa melibatkan peran Notaris akan menimbulkan tanggungjawab yang harus ditanggung sendiri oleh pendiri. Notaris tidak mempunyai kewenangan dalam pembentukan perseroan khususnya untuk UMK semenjak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Keberadaan pernyataan pendirian elektronik dianggap sudah cukup untuk legalitas perseroan.Kata Kunci: Peran Notaris; Eksistensi; Perseroan Perorangan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45641 10.14710/nts.v17i3.45641 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 1801-1817 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45641/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41803 2023-09-06T07:00:41Z notarius:LIT

Integritas Pengawasan Notaris Terhadap Calon Notaris Magang Dalam Pembuatan Akta Otentik Integritas Pengawasan Notaris Terhadap Calon Notaris Magang Dalam Pembuatan Akta Otentik Rahmatullah, Habibie Ispriyarso, Budi Notaris notary; prospective notary intern; regulation. Notaris notary; prospective notary intern; regulation. AbstractA Notary Deed is a State archive that must be protected to prevent it in accordance with the provisions of the applicable legislation. The research method used in this research is doctrinal research on law. Normative-empirical law (applied law research). The contents of this discussion are about whether the Notary is responsible for the deed made by the notary apprentice candidate in carrying out the position so that it is trusted by the wider community and how the notary implementation of the apprentice Notary candidate is to prevent the Notary deed being a secret in the cyber crime notary world, the provisions in Article 15 to Article 16A Law Number 02 concerning Notary Positions of 2014 Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions and based on provisions in Article 12 of the Indonesian Notary Association Regulation Number: 19/Perkum/INI/2019 concerning Internships, to avoid criminal sanctions Article 322 of the Criminal Code in accordance with the provisions of the Law on Information and Electronic Transactions in Article 6 of Law no. 11 of 2008 which states that so far the written form is identical with information and/or documents.Keywords: notary; prospective notary intern; regulation.AbstrakAkta Notaris adalah arsip Negara yang harus dilindungi untuk mencegah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan normatif-empiris (applied law research). Isi pembahasan ini mengenai apakah Notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuat oleh calon notaris magang dalam mengemban jabatan sehingga dipercaya oleh masyarakat luas dan bagaimana implementasi notaris terhadap calon Notaris magang untuk mencegah akta Notaris yang menjadi rahasia dalam dunia cyber crime notary, ketentuan pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 02 Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang, untuk menghindari sanksi pidana Pasal 322 KUHP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  pada Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 yang menyatakan  selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen.Kata kunci: notaris; calon notaris magang; peraturan. AbstractA Notary Deed is a State archive that must be protected to prevent it in accordance with the provisions of the applicable legislation. The research method used in this research is doctrinal research on law. Normative-empirical law (applied law research). The contents of this discussion are about whether the Notary is responsible for the deed made by the notary apprentice candidate in carrying out the position so that it is trusted by the wider community and how the notary implementation of the apprentice Notary candidate is to prevent the Notary deed being a secret in the cyber crime notary world, the provisions in Article 15 to Article 16A Law Number 02 concerning Notary Positions of 2014 Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions and based on provisions in Article 12 of the Indonesian Notary Association Regulation Number: 19/Perkum/INI/2019 concerning Internships, to avoid criminal sanctions Article 322 of the Criminal Code in accordance with the provisions of the Law on Information and Electronic Transactions in Article 6 of Law no. 11 of 2008 which states that so far the written form is identical with information and/or documents.Keywords: notary; prospective notary intern; regulation.AbstrakAkta Notaris adalah arsip Negara yang harus dilindungi untuk mencegah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan normatif-empiris (applied law research). Isi pembahasan ini mengenai apakah Notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuat oleh calon notaris magang dalam mengemban jabatan sehingga dipercaya oleh masyarakat luas dan bagaimana implementasi notaris terhadap calon Notaris magang untuk mencegah akta Notaris yang menjadi rahasia dalam dunia cyber crime notary, ketentuan pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 02 Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang, untuk menghindari sanksi pidana Pasal 322 KUHP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  pada Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 yang menyatakan  selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen.Kata kunci: notaris; calon notaris magang; peraturan. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41803 10.14710/nts.v16i2.41803 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 714-730 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41803/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/41803/9293 Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46038 2023-04-06T21:00:14Z notarius:LIT

Kedudukan Informed Consent Sebagai Perlindungan Hukum Hubungan Dokter Dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek Eka Pratama, Chandra Akbar Ngadino, Ngadino Hukum Perlindungan konsumen Keywords: informed consent; doctor; patient; malpractice AbstractThe relationship between doctor and patient is known as a therapeutic transaction. Before a therapeutic action is carried out, it is necessary to have informed consent, which involves the doctor's explanation to the pa.tient regarding the patient's disease condition and medical actions that will be taken as the doctor's effort to cure the patient. So it is hoped that both the patient and the patient's family can understand before approving medical action. Informed consent has a critical and absolute role in the relationship between doctor and patient. Informed consent can be used as a basis for providing a sense of security to both doctors or health workers who carry out medical services for health services and patients who receive health services. However, in carrying out his profession, it does not rule out carelessness. It can be leading to what is often known as malpractice. This writing aims to determine the role of informed consent to protect both health workers and patients about the relationship between doctors and patients to carry out the profession to cure patients' illnesses and avoid or overcome cases of malpractice in the therapeutic agreement of doctors and patients.Keywords: informed consent; doctor; patient; malpractice AbstrakHubungan dokter dengan pasien dikenal juga sebagai transaksi terapeutik. Sebelum adanya tindakan terapeutik dilakukan, perlu adanya informed consent yang menyangkut penjelasan yang dilakukan  dokter kepada pasien berkaitan dengan kondisi pen.yakit pasi.en serta tindakan med.is yang akan dilakukan sebagai upaya dokter untuk kesembuhan pasien. Maka dari itu, diharapkan baik pasien maupun keluarga pasien dapat memahami sebelum memberikan persetujuan tindakan medis. Informed consent memiliki peran penting dan bersifat mutlak dalam hubungan dokter pada pasien dapat dijadikan dasar untuk memberikan rasa aman baik kepada dokt.er atau tena.ga kese.hatan yang melakukan tindakan medis pelayanan kesehatan maupun kepada pasien yang menerima pelayanan kesehatan.karena memahami kondisi penyakit yang diderita oleh pasien serta tindakan medis yang akan dilakukan sebagai usaha menyembuhkan penyakitnya. Namun dalam menjalankan profesinya tidak menutup kemungkinan terjadi ketidak hati-hatian yang sering dikenal secara umum dengan sebutan malpraktek. Sehingga tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran informed consent guna melindungi baik tenaga kesehatan maupun pasien berkaitan dengan hubungan dokter dan pasien dalam usaha menjalankan profesi guna kesembuhan penyakit pasien dan dapat tehindar maupun mengatasi kasus malpraktek pada perjanjian terapeutik dokter dan pasien.Kata kunci: info.rmed cons.ent; do.kter; pas.ien; malpraktek Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46038 10.14710/nts.v15i1.46038 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 241-252 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46038/21404 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30465 2020-06-02T10:30:45Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28898 2020-03-07T18:00:59Z notarius:LIT

PENERAPAN PEMBATASAN PENUNTUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK Yuliyanto, Agus Ratna, Edith Abstract Earth, water, and natural resources are controlled by the State and used possible for prosperity of the people, Article 33 Paragraph (2)  UUD NRI 1945. Existing resources in Indonesia are for the prosperity of the people, so that it is implemented in order nation's dream. One of the riches in Indonesia is land which is regulated in the UUPA.Article 32 paragraph (2) PP 24/1997 provides restriction and prevention so that the land problem does not drag on, which is 5 (five) years. Purpose of the restriction is to provide legal certainty for holders of land rights. However, implementation cannot be carried out because in law there are no restrictions. This research uses descriptive qualitative method with an empirical juridical approach. Location of this research was conducted in Semarang Regency.The results of study, resolution of land issues that arise 5 years after certificate is issued can use litigation or non-litigation. Legal certainty of holders of land rights can be guaranteed by the establishment of restrictions on the prosecution of land rights. Conclusion, limitation on prosecution of land disputes cannot be applied yet, so legal certainty over land rights is less secure. Keywords : restriction;prosecution;dispute; land Abstrak Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. Sumber daya yang ada di Indonesia adalah untuk kemakmuran rakyat, sehingga dilaksanakan agar tercapai cita-cita bangsa. Salah satu kekayaan yang ada di Indonesia adalah tanah yang pengaturannya diatur dalam UUPA.Pasal 32 ayat (2) PP nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah memberikan pembatasan dan pencegahan agar masalah pertanahan tidak berlarut-larut, yaitu 5 (lima) tahun. Tujuan dari pembatasan itu adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Namun dalam pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan karena dalam undang-undang tidak ada batasan.Penelitianinimenggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Semarang.Hasil penelitian, penyelesaian permasalahan pertanahan yang muncul 5 tahun setelah sertipikat diterbitkan bisa menggunakan jalur litigasi atau non litigasi. Kepastian hukum pemegang hak atas tanah dapat dijamin oleh penetapan pembatasan penuntutan hak atas tanah. Kesimpulannya pembatasan penuntutan sengketa tanah masih belum bisa diterapkan, sehingga kepastian hukum hak atas tanah menjadi kurang terjamin. Kata kunci : pembatasan; penuntutan; sengketa; tanah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28898 10.14710/nts.v12i1.28898 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 467-483 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28898/16736 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40817 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Atas Tagihan Yang Tidak Benar Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Atas Tagihan Yang Tidak Benar Denata, Brigita Cynthia Liwandra Putrijanti, Aju Hukum Perbankan legal protection; credit card Hukum Perbankan legal protection; credit card AbstractCredit card holder and credit card Issuer have a legal relationship that creates rights and obligations for the parties. Credit card Issuer commit an act that is contrary to the obigations that is regulated by Bank of Indonesia’s Regulations, which also violate the card holder’s rights that regulated in the Consumer Protection Act. The act of credit card Issuer when reviewed by the Civil Code can be categorized as an illegal action. By conducting normative juridical law research and conducting library studies, it can be concluded that the credit card Issuer have commited an illegal action, and as a legal protection to credit card holder can make legal remedies by making complaints to credit card Issuer. If there is no settlement agreement is reached, dispute resolution can be done outside the court or through the court.Keywords: legal protection; credit cardAbstrakPemegang kartu kredit dan penerbit kartu kredit mempunyai suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Penerbit kartu kredit melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, serta melanggar hak pemegang kartu kredit yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbuatan penerbit kartu kredit tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila ditinjau dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian hukum ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerbit kartu kredit telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sebagai perlindungan hukum, pemegang kartu kredit dapat melakukan upaya hukum seperti melakukan pengaduan kepada penerbit kartu kredit. Apabila dengan upaya tersebut tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, dapat dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.Kata kunci: perlindungan hukum; kartu kredit  AbstractCredit card holder and credit card Issuer have a legal relationship that creates rights and obligations for the parties. Credit card Issuer commit an act that is contrary to the obigations that is regulated by Bank of Indonesia’s Regulations, which also violate the card holder’s rights that regulated in the Consumer Protection Act. The act of credit card Issuer when reviewed by the Civil Code can be categorized as an illegal action. By conducting normative juridical law research and conducting library studies, it can be concluded that the credit card Issuer have commited an illegal action, and as a legal protection to credit card holder can make legal remedies by making complaints to credit card Issuer. If there is no settlement agreement is reached, dispute resolution can be done outside the court or through the court.Keywords: legal protection; credit cardAbstrakPemegang kartu kredit dan penerbit kartu kredit mempunyai suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Penerbit kartu kredit melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, serta melanggar hak pemegang kartu kredit yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbuatan penerbit kartu kredit tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila ditinjau dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian hukum ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerbit kartu kredit telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sebagai perlindungan hukum, pemegang kartu kredit dapat melakukan upaya hukum seperti melakukan pengaduan kepada penerbit kartu kredit. Apabila dengan upaya tersebut tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, dapat dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.Kata kunci: perlindungan hukum; kartu kredit  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40817 10.14710/nts.v16i3.40817 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1483-1498 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40817/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33241 2021-06-16T16:49:22Z notarius:LIT

Penguasaan Harta Bawaan Milik Isteri yang Dikuasai Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia Mutiamas Salamoru, Jessica Ngadino, Ngadino Irawati, Irawati Abstract Marriage is regulated in Law Number 1 of 1074 concerning Marriage. Regarding the dissolution of marriage is regulated in Article 38 of the Marriage Law. This study aims to find out and analyze the settlement of cases of wife's property carried by the husband after the divorce occurred is related to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The method of approach used in this article is a normative juridical method, which uses legal materials to solve facts or legal problems and analyze them through literature study. The results showed that based on the description, Wulan had neglected her obligations as a”wife and had fulfilled one of the reasons that could be the basis for divorce. Regarding the inherited property after the divorce, the respective property is still controlled and becomes their respective rights. Joint assets in case of divorce are regulated according to their respective laws.”Keywords: marriage; divorce; property in marriage AbstrakPerkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai Putusnya perkawinan diatur di dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penyelesaian kasus harta bawaan isteri yang dikuasai oleh suami setelah terjadi perceraian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif, yang menggunakan bahan–bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum serta menganalisisnya melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uraian tersebut,Wulan telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian. Mengenai harta bawaan setelah terjadinya perceraian, harta bawaan masing-masing tetap dikuasai dan menjadi hak masing-masing. Apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Kata kunci: perkawinan ; perceraian; harta bawaan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-10-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/33241 10.14710/nts.v14i1.33241 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 1- 13 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/33241/17987 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50818 2025-01-03T00:43:44Z notarius:LIT

Kedudukan Harta Perkawinan terkait Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Kedudukan Harta Perkawinan terkait Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Ananditya, Windy Shafira Prananda, Rahandy Rizky Hukum Perkawinan Marriage; Marital Assets; Marriage Agreement Hukum Perkawinan Marriage; Marital Assets; Marriage Agreement ABSTRACTThe Husband and wife have rights and responsibilities regarding marital assets after entering the marriage phase. In this case, the marital assets are based on a marriage agreement made after the marriage took place. Therefore, this research aims to determine the status of marital assets with a marriage agreement, as well as what obstacles arise so that problems do not arise regarding assets obtained during the marriage. The normative juridical legal research methodology was chosen as the approach. This type of qualitative analytical descriptive research. Based on the results of research taken by the author, it can be concluded that the Marriage Agreement which regulates marital assets must be based on Law Number 1 of 1974 and the Civil Code.Keywords: Marriage; Marital Assets; Marriage AgreementABSTRAKPasangan Suami istri memiliki hak dan tanggung jawab terkait harta perkawinan setelah memasuki fase pernikahan. Harta Perkawinan tersebut dalam hal ini didasarkan dengan adanya perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status harta perkawinan dengan perjanjian kawin, serta kendala apa saja yang muncul agar tidak terjadi permasalahan mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Metodologi penelitian hukum yuridis normatif dipilih sebagai pendekatan. Jenis penelitian deskriptif analitis secara kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian yang diambil oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Pernikahan yang mengatur harta perkawinan tersebut harus didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Kata Kunci: Perkawinan; Harta Perkawinan; Perjanjian Kawin ABSTRACTThe Husband and wife have rights and responsibilities regarding marital assets after entering the marriage phase. In this case, the marital assets are based on a marriage agreement made after the marriage took place. Therefore, this research aims to determine the status of marital assets with a marriage agreement, as well as what obstacles arise so that problems do not arise regarding assets obtained during the marriage. The normative juridical legal research methodology was chosen as the approach. This type of qualitative analytical descriptive research. Based on the results of research taken by the author, it can be concluded that the Marriage Agreement which regulates marital assets must be based on Law Number 1 of 1974 and the Civil Code.Keywords: Marriage; Marital Assets; Marriage AgreementABSTRAKPasangan Suami istri memiliki hak dan tanggung jawab terkait harta perkawinan setelah memasuki fase pernikahan. Harta Perkawinan tersebut dalam hal ini didasarkan dengan adanya perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status harta perkawinan dengan perjanjian kawin, serta kendala apa saja yang muncul agar tidak terjadi permasalahan mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Metodologi penelitian hukum yuridis normatif dipilih sebagai pendekatan. Jenis penelitian deskriptif analitis secara kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian yang diambil oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Pernikahan yang mengatur harta perkawinan tersebut harus didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Kata Kunci: Perkawinan; Harta Perkawinan; Perjanjian Kawin Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50818 10.14710/nts.v17i3.50818 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2347-2364 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50818/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5694 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES Hasan Samana, Ahmad Nur   Pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, yang lebih dikenal dengan istilah UUPA. Mengingat Pasal 19 ayat (1) UUPA maka pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia yang lebih rinci diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik dan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pendaftaran pertama kali  di Kabupaten Brebes. Penelitian menunjukkan bahwa praktek pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kabupaten Brebes menunjukkan prosentase yang signifikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari animo masyarakat yang lebih cenderung menggunakan jasa PPAT sebanyak 60% dan 40% secara sistematik. Faktor pendukung dan penghambat dalam pendaftaran tanah secara sporadik adalah keterbatasaan pemahaman masyarakat dan data yang di punyai belum lengkap, sementara itu faktor pendukungnya supaya tanah yang di punyai mempunyai kepastian dan pelindungan hukum yang berbentuk sertipikat. Kepada masyarakat supaya tidak merasa enggan dalam melaksanakan pendaftaran tanah, mengingat akan pentingnya bukti yang dapat memberikan kekuatan dan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang dimilikinya, dan kepada kantor pertanahan agar memberikan sosialisasi hukum di bidang pertanahan kepada masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman mengenai prosedur dan proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5694 10.14710/nts.v4i1.5694 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 20 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/27522 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek Prasomya, Diannita Anjar Santoso, Budi HAKI perkembangan; pembatalan; iktikad baik AbstractThis jurnal article discusses the owners of trademark rights in general who apply for the cancellation of the mark for other parties who resemble their mark. However, in reality there are parties who are not entitled to be aware of their mistakes, so in good faith they make an application for cancellation of the mark. The purpose of this study is to find out the arrangements for cancellation of a mark in good faith under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The result of the research is to explain the development of good faith principle regulation from time to time with the latest amendment regulating the provisions on good faith as stated in Article 21 paragraph (3) regarding the application being rejected if submitted by a Petitioner with bad faith, as well as explained in the Explanation section regarding the Petitioner. in bad faith, as well as Article 77 paragraph (2) related to a lawsuit for cancellation can be filed indefinitely if there is an element of bad faith and the implementation of the principle of good faith in the trademark registration system in cases of cancellation of a registered trademark is that a trademark must be registered in good faith, because if there is an element of bad faith, the mark is canceled.Keywords : development; cancellation; good faithAbstrakArtikel jurnal ini membahas pemilik hak atas merek pada umumnya mengajukan permohonan pembatalan merek bagi pihak lain yang menyerupai mereknya. Namun, dalam realitanya adanya pihak yang tidak berhak menyadari kekeliruannya, sehingga dengan Itikad baik melakukan permohonan pengajuan pembatalan merek. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui pengaturan atas pembatalan merek dengan itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian adalah menjelaskan perkembangan pengaturan prinsip itikad baik dari waktu ke waktu dengan perubahan terakhir yang mengatur ketentuan tentang itikad baik sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat (3) tentang permohonanditolakjikadiajukanoleh Pemohon yang beriktikad tidak baik, serta dijelaskan dalam bagian Penjelasan terkait Pemohon yang beriktikad tidak baik, serta Pasal 77 ayat (2) terkait gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsure iktikad tidak baik serta Implementasi prinsip itikad baik dalam sistem pendaftaran merek pada perkara-perkara pembatalan merek dagang terdaftar adalah merek harus didaftar dengan itikad baik, karena apabila terdapat unsur iktikad tidak baik maka merek tersebut dibatalkan.Kata kunci : perkembangan; pembatalan; iktikad baik Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/27522 10.14710/nts.v15i2.27522 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 660-675 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/27522/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42473 2024-12-11T20:32:29Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29134 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN Djati, Miranadia MS, Edith Ratna Abstract Savings and Loans Cooperatives allow members to borrow with collateral in the form of land so that binding rights occur. The formulation of the problem in this study is how the legal protection for Savings and Loans Cooperatives in making SKMHT with the guarantee of the Sale and Purchase Deed and how the obstacles and efforts to resolve if a dispute occurs. The method of approach used in this article is the empirical juridical method. The data used are primary and secondary data. This article uses descriptive analytical article specifications. Data collection techniques used were field studies and literature studies. The data analysis technique used in this article is a qualitative data analysis method. The results of the article that every lending transaction with a large enough nominal then use collateral. The obstacles faced by KSP in the event of a dispute in the making of SKMT with a guarantee of the sale and purchase deed, namely: The object of collateral is not recorded at the Land Office, cost and time factors, and has not yet returned the name of the certificate used as Mortgage Rights and the accuracy of the promise by KSP members. The suggestion that the author can convey is that lawmakers should conduct socialization by cooperating with Notaries and PPAT to help conduct legal counseling on the importance of legal certainty of land ownership by having certificates of land rights to the community and applying the UUHT to Savings and Loans Cooperatives. Keywords : Notaries; land; cooperative; guarantee  Abstrak Koperasi Simpan Pinjam membuat anggotanya dapat meminjam dengan jaminan berupa tanah sehingga terjadilah pengikatan Hak Tanggungan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi Koperasi Simpan Pinjam dalam pembuatan SKMHT dengan jaminan Akta Jual Beli dan bagaimana hambatan dan upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis empiris. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Artikel ini menggunakan spesifikasi artikel deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam artikel ini adalah metode analisis data kualitatif. Hasil artikel bahwa setiap transaksi pemberian pinjaman dengan nominal yang cukup besar maka menggunakan agunan. Hambatan yang dihadapi KSP apabila terjadi sengketa dalam pembuatan SKMT dengan jaminan akta jual beli yaitu: Objek jaminan tidak dicatatkan di Kantor Pertanahan, faktor biaya dan waktu, dan belum balik nama atas sertifikat yang dijadikan Hak Tanggungan dan ketepatan janji oleh anggota KSP. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah pembuat undang-undang hendaknya melakukan sosialisasi dengan menggandeng Notaris dan PPAT untuk membantu melakukan penyuluhan hukum mengenai pentingnya kepastian hukum kepemilikan tanah dengan memiliki sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat dan menerapkan UUHT pada Koperasi Simpan Pinjam. Kata Kunci : Notaris; tanah; koperasi; jaminan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29134 10.14710/nts.v12i2.29134 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 900-908 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29134/16793 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45878 2024-04-29T23:58:00Z notarius:LIT

Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Yulianingrum, Artika Vety Prananingtyas, Paramita Hukum Perburuhan individual limited liability company; job creation law AbstractDiscussion on Juridical Analysis of a Company or Individual Company based on the Job Creation Act. The first problem is the Juridical Analysis of Individual Incorporation Based on the Job Creation Act and the second is the Legal Responsibility by Shareholders in the Company based on the Job Creation Act. This type of research is normative approach and a conceptual approach. The method used is literature study and analyzed descriptively-qualitatively. The results of the first study were that it was established without a notarial deed causing the reasons for minimal capital, and there was a change in the establishment of the company. Second, legal responsibilities of the company's shareholders as regulated in Article 153D are in accordance with the goals and objectives of the Company.Keywords: individual limited liability company; job creation lawAbstrakPembahasan mengenai Analisis Yuridis dalam pendirian Perseroan atau Perusahaan Perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Permasalahan rumusan pertama yaitu Analisis Yuridis Pendirian Perorangan Perseorangan Berdasarkan Undang - Undang Cipta Kerja dan yang kedua yaitu Tanggung Jawab Hukum oleh Para Pemegang Saham di Perseroan atau Perusahaan Perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jenis penelitian ini yaitu normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode yang dipakai yaitu studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian pertama yaitu perseroan didirikan tanpa akta notaris menyebabkan hilangnya syarat minimal modal, dan adanya perubahan pernyataan pada pendirian perseroan. Kedua tanggung jawab hukum pemegang saham perseroan diatur dalam Pasal 153D tersebut telah sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan.Kata kunci: perusahaan perorangan; cipta kerja Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45878 10.14710/nts.v17i1.45878 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 248-265 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45878/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39132 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Prosedur Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Jual Beli Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Merry, Merry Ratna M.S, Edith Hafidh Prasetyo, Mujiono Abstract The Obligation of Land and Building Rights (BPHTB) is imposed on the acquisition of land and building rights. There are two things that can result in the acquisition of land and / or building rights, the transfer of rights and the granting of new rights. In particular, the City of Singkawang, an institution related to the collection of BPHTB, is the Regional Finance Agency (BKD) of Singkawang City, which was Singkawang City Primary Tax Office. In practice, the BKD sets its own policy regarding field research / verification to determine the estimated transaction value before carrying out BPHTB verification procedures. For the achievement of BPHTB verification procedures in accordance with the Mayor Regulation of Singkawang Number 30 of 2012 and the achievement of BPHTB targets and realization, it is hoped that the BKD can increase the Tax Object Sales Value (NJOP) on Land and Building Tax and determine clear and open market price standards for the public and the imposition of sanctions for underpayment or overpayment of BPHTB. Keywords: verification procedure, BPHTB, NJOP Abstrak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Terdapat dua hal yang dapat mengakibatkan adanya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yaitu pemindahan hak dan pemberian hak baru. Khususnya Kota Singkawang instansi terkait Pemungutan BPHTB adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Singkawang yang semula Kantor Pajak Pratama Kota Singkawang. Dalam praktek pelaksanaannya BKD menetapkan kebijakan sendiri mengenai penelitian/verifikasi lapangan untuk penetapan taksiran nilai transaksi sebelum melaksanakan prosedur verifikasi BPHTB. Demi tercapainya prosedur verifikasi BPHTB yang sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 30 Tahun 2012 dan tercapainya target dan realisasi BPHTB maka diharapkan BKD dapat meningkatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada Pajak Bumi dan Bangunan dan menentukan standar harga pasar yang jelas dan terbuka kepada masyarakat dan penindakan sanksi kurang bayar maupun lebih bayar terhadap BPHTB. Kata kunci:  prosedur verifikasi; BPHTB; NJOP Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-05-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39132 10.14710/nts.v14i1.39132 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 416 - 427 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39132/19623 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/62788 2025-06-29T16:26:14Z notarius:LIT

Proses Penyelesaian Penerbitan Covernote yang Dilakukan oleh Notaris pada Perjanjian Kredit Dzaka Syahbana, Mukhammad Arman M.S., Edith Ratna Hukum Kenotariatan; Hukum Perikatan; Hukum Jaminan; Hukum Perbankan Credit Agreement; Covernote; Notary ABSTRACT One of a Notary's obligations is issuing a covernote upon request or need. The aim of this study is to analyze the credit disbursement process based on a Notary's covernote and its implications. This research, categorized as juridical normative or doctrinal, reveals the crucial role of a Notary in ensuring the validity of financial transactions by adhering to procedures, regulations, and legal requirements. Credit disbursement based on a Notary's covernote entails significant legal responsibilities, including authenticating documents and ensuring compliance with legal and banking standards to prevent future disputes. Therefore, the Notary's authority in issuing covernotes is essential for maintaining the integrity of financial agreements and minimizing legal risks.Keywords: Credit Agreement; Covernote; Notary.ABSTRAKPraktek perbankan lazim notaris membuat covernote. Notaris adalah mengeluarkan covernote jika para pihak meminta atau membutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan proses pencairan kredit berdasarkan covernote dari notaris dan implikasi adanya pencairan kredit berdasarkan covernote dari notaris. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal. Hasil penelitian diketahui bahwa Kewenangan notaris dalam penerbitan covernote perjanjian kredit penting untuk menjaga keabsahan transaksi keuangan dengan memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku serta memastikan pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian. Implikasi pencairan kredit berdasarkan covernote dari notaris melibatkan aspek hukum yang penting, di mana notaris bertanggung jawab memastikan keabsahan dokumen dan pemenuhan persyaratan hukum serta perbankan untuk mencegah sengketa di masa mendatang.Kata kunci: Perjanjian Kredit; Covernote; Notaris. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/62788 10.14710/nts.v18i2.62788 Notarius; Vol 18, No 2 (2025): Notarius; 461-479 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/62788/pdf Copyright (c) 2025 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5893 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA APABILA DEBITOR WANPRESTASI (SUATU STUDI PADA PT ASTRA SEDAYA FINANCE DI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT) MANANDA S, HASIAN Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Astra Sedaya Finance Pontianak Kalimantan Barat, merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak  PT. Astra Sedaya Finance Pontianak Kalimantan Barat dan pihak konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia (Das Sollen). Dalam praktek, tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah serta berbagai hambatan. Hal ini muncul mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan akan melakukan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata (Das Sein). Problem yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor roda empat dengan jaminan fidusia di PT. Astra Sedaya Finance di Pontianak Kalimantan Barat ; perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor roda empat dengan jaminan fidusia di PT.Astra Sedaya Finance dalam hal debitor Wanprestasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, merupakan cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses terjadinya jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia; Dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat yang ditempuh oleh PT. Astra Sedaya Finance Pontianak Kalimantan Barat yaitu melakukan upaya-upaya dengan cara : Melakukan penagihan, apabila pelunasan tidak dilakukan maka pihak Kreditor akan melakukan penjualan barang jaminan. Penyitaan ini dilakukan didasarkan Akta Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang memuat irah–irah ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Saran dari penelitian ini adalah agar dalam perjanjian disebutkan juga hak-hak dari debitur sehingga debitur dapat melakukan upaya hukum jika suatu saat terlambat melunasi hutang. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5893 10.14710/nts.v4i1.5893 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 48 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29167 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

PELAKSANAAN PENGAWASAN ASURANSI JIWASRAYA OLEH OJK PROVINSI SUMATERA BARAT DI KOTA PADANG Thariq, Muhammad Sukirno, Sukirno Prananingtyas, Paramita AbstractOJK is a state institution established under Law Number 21 of 2011 that functions to organize an integrated regulatory and supervision system for an integrated regulation and supervision system for all activities in the financial services sector in the banking sector, capital market, the non-bank financial services sector such as Insurance, Pension Funds, Financing Institutions, and other Financial Services Institutions. The aim is to know how jiwasraya insurance supervision by OJK the province of west sumatra in padang. Research methodology used namely juridical empirical. But the area for surveillance such as the branch of the jiwasraya insurance at padang, OJK was not carried out surveillance directly, financial services authority carried out surveillance indirectly through, duty the arrangement, where financial services authority gave the regulation on certain things through the OJK and do the implementation of POJK number 1 / POJK.07 / 2013 about consumer protection in sector. financial services. In the case of Settlement of Consumer complaints, OJK cannot act directly before consumers are required, in this case policy holders to be able to settle in advance with financial service business actors, if no agreement is reached with new consumer complaint businesses This can be followed up by the OJK.Keywords: role, independent, settlement AbstrakOJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Penulisan bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana pengawasan asuransi Jiwasraya oleh OJK Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Metode  penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Untuk pengawasan didaerah seperti kantor cabang Asuransi Jiwasraya Padang, Otoritas Jasa Keuangan tidak dilakukan pengawasan secara langsung, OJK dilakukan pengawasan secara tidak langsung melalui tugas, pengaturan, dimana OJK memberikan pengaturan terhadap hal tertentu melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengimplementasian terhadap POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan Konsumen disektor Jasa Keuangan. Dalam hal Penyelesaian pengaduan Konsumen, OJK tidak dapat bertindak langsung diwajibkan terlebih dahulu konsumen dalam hal ini pemegang polis untuk dapat menyelesaikan terlebih dahulu dengan pelaku usaha jasa keuangan, apabila tidak tercapai kesepakatan dengan pelaku usaha baru pengaduan konsumen tersebut dapat ditindak lanjuti oleh OJK.Kata kunci: peran, independen , penyelesaian Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-03-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29167 10.14710/nts.v13i1.29167 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 111-126 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29167/16817 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/49143 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Covernote yang Dibuat Sebagai Pengganti Jaminan Atas Utang Sinaga, Nikson Rinaldi Turisno, Bambang Eko Notaris Responsibility; Notary; Covernote. ABSTRACTA covernote is a statement issued by a notary regarding an event or legal act related to property. It is issued when a notary receives documents that are being or will be processed. This study aims to examine the responsibilities, roles, and legal power of covernotes issued by notaries as collateral for debts. The research uses a descriptive-analytical method with a normative juridical approach. Findings show that, in the context of bank credit, a covernote serves as a private document with incomplete evidentiary value. If a notary issues a covernote with the power of an official deed, it exceeds their authority. A covernote is valid only temporarily until the related documents are processed.Keywords: Responsibility; Notary; Covernote.ABSTRAKCovernote adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris mengenai suatu kejadian atau perbuatan hukum terkait kebendaan. Notaris mengeluarkan covernote ketika menerima dokumen yang sedang atau akan diproses. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab, peranan, dan kekuatan hukum covernote yang dibuat notaris sebagai pengganti jaminan utang. Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa covernote, dalam konteks pemberian kredit oleh bank, memiliki kekuatan hukum sebagai surat di bawah tangan dengan nilai pembuktian yang tidak sempurna. Jika notaris mengeluarkan covernote dengan kekuatan seperti akta, hal itu berada di luar wewenangnya. Covernote hanya berlaku sementara hingga dokumen terkait selesai diprosesKata Kunci: Tanggung Jawab; Notaris; Covernote. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/49143 10.14710/nts.v17i2.49143 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 625-642 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/49143/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43755 2023-04-07T09:13:33Z notarius:LIT

Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Kristianty, Erosa Cahyarini, Luluk Lusiati PPAT PPAT; electronic security rights; responsible Hukum Jaminan PPAT; electronic security rights; responsible Land Deed Making Officials have a role in integrated Electronic Mortgage registration. The research method used is normative research. The results of the discussion of this article are that PPAT has a role and responsibility in registering Electronic Mortgage Rights, PPAT is only responsible for the process of checking land rights certificates, making APHT, reporting APHT, inputting deed data, uploading APHT and supporting data, downloading cover letters of deeds, Scanning and uploading a cover letter for the deed, things that must be considered are specifically when checking the certificate of land rights. The conclusion of this article is that PPAT's responsibility in Electronic Mortgage registration is limited to PPAT actions in the Electronic Mortgage registration process from the beginning of the process until the issuance of the Electronic Mortgage Certificate.Keywords: PPAT; electronic security rights; responsibleAbstrakPejabat Pembuat Akta Tanah berperan dalam pendaftaran Hak Tanggungan terintegrasi secara Elektronik. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan artikel ini yaitu PPAT mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik, PPAT bertanggung jawab hanya sebatas proses pengecekan sertifikat hak atas tanah, pembuatan APHT, pelaporan APHT, penginputan data akta, pengunggahan APHT dan data pendukungnya, pengunduhan surat pengantar akta, memindai (scan) dan mengunggah (upload) surat pengantar akta, hal yang harus diperhatikan yaitu khusus pada saat pengecekan sertfikat hak atas tanah. Simpulan dari artikel ini adalah tanggung jawab PPAT dalam pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik yaitu hanya sebatas dengan tindakan PPAT dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik dari awal proses sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Tanggungan Elektronik.Kata Kunci: PPAT; hak tanggungan elektronik; tanggung jawab Land Deed Making Officials have a role in integrated Electronic Mortgage registration. The research method used is normative research. The results of the discussion of this article are that PPAT has a role and responsibility in registering Electronic Mortgage Rights, PPAT is only responsible for the process of checking land rights certificates, making APHT, reporting APHT, inputting deed data, uploading APHT and supporting data, downloading cover letters of deeds, Scanning and uploading a cover letter for the deed, things that must be considered are specifically when checking the certificate of land rights. The conclusion of this article is that PPAT's responsibility in Electronic Mortgage registration is limited to PPAT actions in the Electronic Mortgage registration process from the beginning of the process until the issuance of the Electronic Mortgage Certificate.Keywords: PPAT; electronic security rights; responsibleAbstrakPejabat Pembuat Akta Tanah berperan dalam pendaftaran Hak Tanggungan terintegrasi secara Elektronik. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan artikel ini yaitu PPAT mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik, PPAT bertanggung jawab hanya sebatas proses pengecekan sertifikat hak atas tanah, pembuatan APHT, pelaporan APHT, penginputan data akta, pengunggahan APHT dan data pendukungnya, pengunduhan surat pengantar akta, memindai (scan) dan mengunggah (upload) surat pengantar akta, hal yang harus diperhatikan yaitu khusus pada saat pengecekan sertfikat hak atas tanah. Simpulan dari artikel ini adalah tanggung jawab PPAT dalam pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik yaitu hanya sebatas dengan tindakan PPAT dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik dari awal proses sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Tanggungan Elektronik.Kata Kunci: PPAT; hak tanggungan elektronik; tanggung jawab Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43755 10.14710/nts.v14i2.43755 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 867-876 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43755/20780 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/74376 2025-09-28T21:37:16Z notarius:LIT

Politik Hukum Cyber Notary dalam Era Digitalisasi 5.0 di Indonesia Politik Hukum Cyber Notary dalam Era Digitalisasi 5.0 di Indonesia Setiawati, Sicilia Firdaus Samosir, Tetti Deni, Fitraì Hukum Kenotariatan Authentic Deed; Notary; Notary's Responsibility; Principle of Care Politik Hukum; Hukum Kenotariatan; Hukum Teknologi / Hukum Siber Cyber Notary; Legal Politics; Digitalization Era ABSTRACTThe rise of the digitalization era 5.0 urges legal modernization, including in the notarial field. The Cyber Notary concept emerges as a solution through the application of technology in authentic deed creation. However, Indonesia lacks specific regulations explicitly governing its implementation. This study uses a normative-descriptive approach based on literature review to analyze legal politics and obstacles to Cyber Notary adoption. The findings show that technologies such as AI offer efficiency but require a strong legal foundation to align with notarial principles. Regulatory harmonization, particularly regarding Article 1 point 7 of the UUJN, is crucial to realize a Cyber Notary system that adapts to the digital era.Keywords: Authentic Deed; Notary; Notary's Responsibility; Principle of Care ABSTRAKPerkembangan era digitalisasi 5.0 mendorong modernisasi hukum, termasuk dalam bidang kenotariatan. Konsep Cyber Notary hadir sebagai solusi melalui penerapan teknologi dalam pembuatan akta autentik. Namun, belum ada regulasi khusus di Indonesia yang mengaturnya secara eksplisit. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif berbasis studi kepustakaan untuk menganalisis politik hukum dan hambatan penerapan Cyber Notary. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi seperti AI menawarkan efisiensi, namun memerlukan dasar hukum yang kuat agar selaras dengan prinsip notariat. Harmonisasi regulasi, khususnya terkait Pasal 1 angka 7 UUJN, menjadi urgensi utama untuk mewujudkan Cyber Notary yang adaptif terhadap era digital. Kata Kunci: Akta Otentik; Notaris; Tanggung Jawab Notaris; Prinsip Kehati-hatian ABSTRACTThe restructuring of Cyber Notary legal politics in Indonesia is urgently needed to reform the notarial system in line with digital transformation, while ensuring authenticity, legal certainty, and data protection. This study examines Cyber Notary as a response to inadequate regulations and weak legal infrastructure for digital-based authentic deeds. The main legal issue is Indonesia’s unprepared legal system in facing notarial digitalization, particularly regarding the validity of electronic deeds. Employing a normative juridical method with a descriptive approach through literature review, the findings indicate that Cyber Notary implementation remains constrained by limited regulations, low digital literacy, and legal uncertainty. The novelty lies in its legal politics analysis, highlighting the urgency of reforming the notarial system in the era of digitalization 5.0.Keywords: Cyber Notary; Legal Politics; Digitalization Era.ABSTRAKPenataan politik hukum Cyber Notary di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong reformasi sistem kenotariatan yang adaptif terhadap transformasi digital, sekaligus tetap menjamin keotentikan akta, kepastian hukum, dan perlindungan data pribadi. Tujuan Penelitian ini membahas politik hukum Cyber Notary sebagai respons terhadap belum optimalnya regulasi dan infrastruktur hukum dalam pembuatan akta otentik berbasis digital. Isu hukum yang dikaji adalah ketidaksiapan sistem hukum Indonesia menghadapi digitalisasi layanan kenotariatan, khususnya dalam menjamin keabsahan akta elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa penerapan Cyber Notary masih terhambat oleh keterbatasan regulasi, literasi digital, dan jaminan keamanan hukum. Novelty penelitian ini terletak pada analisis politik hukum yang menekankan kebutuhan pembaruan sistem kenotariatan berbasis teknologi di era digitalisasi 5.0.Kata Kunci: Politik Hukum; Cyber Notary; Era Digitalisasi. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-09-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/74376 10.14710/nts.v18i3.74376 Notarius; Vol 18, No 3 (2025): Notarius; 905-924 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/74376/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23129 2020-04-17T13:24:05Z notarius:LIT

WASIAT KEPADA AHLI WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Franciska, Paula Wasiat, Ahli Waris AbstractCompilation of Islamic Law (KHI) and Civil Code acknowledge testament in its inheritance law. However, there are differences in arrangements regarding the testament in the KHI and Civil Code. The purpose of this study are to compare the regulations regarding the forms and limitations of the testament in the KHI and Civil Code and to analyze the implementation of the regulations regarding the shape and limitations testament on Decision Number 175 / PDT.G / 2012 / PA.BN and Decision Number 433 / PDT.G / 2011 / PN. JKT.PST. The research method used is socio-legal approach, with descriptive- analytical research specification.From the results of the research conducted it can be concluded that in the KHI, the testament can be made verbally or written and limit the testament can only be given a maximum of one-third of the inheritance or if the testamant is more than one-third then the approval of the heirs are needed. Whereas in the Civil Code, a testament must be in the form of a deed and require the assistance of a Notary in its manufacture and the testament shall not infringe the Legitieme Portie owned by the heirs.  AbstrakKompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama- sama mengakui adanya wasiat dalam hukum kewarisannya namun terdapat perbedaan dan persamaan dalam pengaturannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan tentang bentuk dan batasan wasiat dalam KHI dan KUHPerdata dan menganalisis penerapannya pada putusan Nomor : 175/PDT.G/2012/PA.BN dan putusan Nomor : 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan socio-legal dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa dalam KHI, wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiat hanya dapat diberikan maksimal sebesar sepertiga dari harta warisan Pewaris atau jika wasiat lebih dari sepertiga maka diperlukan persetujuan dari ahli waris. Sementara dalam KUHPerdata, wasiat harus berbentuk akta dan memerlukan bantuan Notaris dalam pembuatannya dan wasiat tidak boleh melanggar Legitieme Portie yang dimiliki oleh ahli waris.   Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2018-05-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23129 10.14710/nts.v11i1.23129 Notarius; Vol 11, No 1 (2018): Notarius; 115-129 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23129/15086 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39476 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Kelemahan Perlindungan HKI di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis Kelemahan Perlindungan HKI di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis Adani, Nadhila Santoso, Budi Hukum HaKI kelemahan; perlindungan; hak kekayaan interlektual Hukum HaKI weaknesses; protection; intellectual property rights AbstractIn recent years, intellectual property rights have developed prominently and have become a main topic of conversation, both nationally and internationally. So that the protection of intellectual property rights through registration becomes absolute. However, even though it has been registered in practice, there are still many counterfeits in the name of a brand, especially a well-known brand, it must be admitted that currently the illegal use of certain marks is still happening. Moreover, it is supported by the weaknesses contained in the legislation regarding, intellectual property rights itself, which tends to open a loophole for infringing intellectual property rights. The problem that will be discussed is, what are the weaknesses of the protection of intellectual property rights in Indonesia. In this study, the author uses a normative type by focusing on literature review. From the results of the study, it can be seen that the concept of the first registrant in trademark legislation creates a gap for irresponsible parties to register an international mark first in Indonesia, then there is a difference in the definition of the three-dimensional form between trademark legislation and desain legislation so that they collide with each other.Keywords: weaknesses; protection; intellectual property rightsAbstrakDalam beberapa tahun terakhir, hak kekayaan intelektual, termasuk paten mengalami perkembangan menonjol serta menjadi perbincangan hangat, baik secara nasional maupun dunia internasional. Sehingga perlindungan hak kekayaan intelektual melalui pendaftaran menjadi hal mutlak. Namun, meski telah didaftarkan dalam prakteknya masih banyak di temui berbagai tiruan yang mengatasnamakan suatu merek khususnya merek terkenal, harus diakui bahwa memang saat ini penggunaan merek tertentu secara illegal masih terus terjadi. Terlebih di dukung dengan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundangan mengenai HKI itu sendiri, yang cenderung membuka celah untuk melakukan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual.  Permasalahan yang akan di bahas adalah, bagaimanakah kelemahan perlindungan hak kekayaan intelektual di indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis normatif dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa konsep pendaftar pertama dalam peraturan perundangan merek, memunculkan celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkan merek internasional terlebih dahulu di Indonesia, kemudian terjadi perbedaan definisi tentang bentuk tiga dimensi antara peraturan perundangan merek dan perundangan desain sehingga saling bertabrakan.  Kata kunci: kelemahan; perlindungan; hak kekayaan interlektual AbstractIn recent years, intellectual property rights have developed prominently and have become a main topic of conversation, both nationally and internationally. So that the protection of intellectual property rights through registration becomes absolute. However, even though it has been registered in practice, there are still many counterfeits in the name of a brand, especially a well-known brand, it must be admitted that currently the illegal use of certain marks is still happening. Moreover, it is supported by the weaknesses contained in the legislation regarding, intellectual property rights itself, which tends to open a loophole for infringing intellectual property rights. The problem that will be discussed is, what are the weaknesses of the protection of intellectual property rights in Indonesia. In this study, the author uses a normative type by focusing on literature review. From the results of the study, it can be seen that the concept of the first registrant in trademark legislation creates a gap for irresponsible parties to register an international mark first in Indonesia, then there is a difference in the definition of the three-dimensional form between trademark legislation and desain legislation so that they collide with each other.Keywords: weaknesses; protection; intellectual property rightsAbstrakDalam beberapa tahun terakhir, hak kekayaan intelektual, termasuk paten mengalami perkembangan menonjol serta menjadi perbincangan hangat, baik secara nasional maupun dunia internasional. Sehingga perlindungan hak kekayaan intelektual melalui pendaftaran menjadi hal mutlak. Namun, meski telah didaftarkan dalam prakteknya masih banyak di temui berbagai tiruan yang mengatasnamakan suatu merek khususnya merek terkenal, harus diakui bahwa memang saat ini penggunaan merek tertentu secara illegal masih terus terjadi. Terlebih di dukung dengan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundangan mengenai HKI itu sendiri, yang cenderung membuka celah untuk melakukan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual.  Permasalahan yang akan di bahas adalah, bagaimanakah kelemahan perlindungan hak kekayaan intelektual di indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis normatif dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa konsep pendaftar pertama dalam peraturan perundangan merek, memunculkan celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkan merek internasional terlebih dahulu di Indonesia, kemudian terjadi perbedaan definisi tentang bentuk tiga dimensi antara peraturan perundangan merek dan perundangan desain sehingga saling bertabrakan.  Kata kunci: kelemahan; perlindungan; hak kekayaan interlektual Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39476 10.14710/nts.v16i1.39476 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 337-353 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39476/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30505 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

AKIBAT HUKUM DARI NOTARIS DIBUATNYA AKTA JUAL BELI SAHAM YANG TUMPANG TINDIH Anda Narulita, Hardita Prananingtyas, Paramita Cahyaningtyas, Irma Stock trading transactions there is a relationship between investors and brokers as intermediaries in conducting transactions in the capital market, this is often a problem because both of the investors who do not understand the procedures of buying and selling shares through a broker. The making of a deed of sale and purchase of overlapping shares here is a Notary in making a double sale and purchase deed of shares or a Notary has made a deed of sale and purchase of the same stock for someone else. The method used is socio legal approach. The results of the discussion of the problem is the legal consequences of the deed of the minutes of the meeting not held in accordance with the Company Law is that the deed can be canceled or at least the deed has legal force as a deed under the hand, so the strength of the proof can be submitted to the judge to determine. The notary liability in the event of an overlap in the sale and purchase deed of shares he made is not to be interpreted that the deed is a notary deed, but the deed is still a deed of the parties concerned. Keywords : legal consequences; purchase deed; overlap AbstrakTransaksi jual beli saham terdapat hubungan antara investor dengan broker sebagai perantara dalam melakukan transaksi dalam pasar modal, hal ini sering menjadi masalah karena baik dari pihak investor yang kurang memahami prosedur jual beli saham melalui broker. Pembuatan akta jual beli saham yang tumpang tindih di sini adalah Notaris dalam membuat akta jual beli saham dobel atau Notaris pernah membuat akta jual beli saham yang sama untuk orang lain.Metode pendekatan yang digunakan adalahsosio legal.Hasil pembahasan permasalahan adalah Akibat hukum dari akta pernyataan notulen rapat yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UUPT adalah akta tersebut dapat dibatalkan atau paling tidak akta tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya dapat diserahkan kepada hakim untuk menentukan.Pertanggungjawaban notaris dalam hal terjadinya tumpang tindih pada akta jual beli saham yang dibuatnya adalah tidak dapat diartikan bahwa akta itu adalah aktanya notaris, akan tetapi akta itu masih tetap sebagai akta pihak-pihak yang berkepentingan. Kata kunci : akibat hukum; akta jual beli saham; tumpang tindih Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-05 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30505 10.14710/nts.v13i2.30505 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 455-464 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30505/17291 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50749 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Peran Notaris Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pendirian CV. Nanda, Afghan Santoso, Budi Hukum Perusahaan Notary; Business Licensing; C.V. ABSTRACTThe shift from license-based to risk-based licensing has altered policies, institutions, and business service platforms. Many Notaries provide services for the establishment and licensing of CVs, despite the lack of explicit authority in the KUHD, Permenkumham 17/2018, or PP No. 5 of 2021. This study examines the Notary's authority in managing business licensing for CVs, its mechanisms, and the legal consequences if the establishment of a CV does not comply with PP No. 5 of 2021. Using a normative juridical method, the study concludes that there is no clear regulation regarding the Notary's role in business licensing for CVs, leading to the inability to process licensing through the OSS system if the CV's establishment is non-compliant.Keywords: Notary; Business Licensing; C.V.AbstrakPerubahan paradigma perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis risiko telah mengubah kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha. Banyak Notaris menyediakan jasa pengurusan pendirian dan perizinan CV, meskipun kewenangan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam KUHD, Permenkumham 17/2018, atau PP Nomor 5 Tahun 2021. Penelitian ini membahas kewenangan Notaris dalam pengurusan perizinan usaha CV, mekanismenya, serta akibat hukumnya jika pendirian CV tidak sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa belum ada pengaturan jelas mengenai peran Notaris dalam perizinan usaha CV, sehingga jika pendirian CV tidak sesuai aturan, CV tidak dapat mengurus perizinan di OSS.Kata Kunci: Notaris; Perizinan Berusaha; CV. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50749 10.14710/nts.v17i2.50749 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 1162-1178 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50749/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/50749/12261 Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42458 2023-09-06T07:00:41Z notarius:LIT

Analisis Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) Pada Pembangunan Aset Milik Daerah Yuliyanti, Ika Santoso, Budi Hukum Perjanjian build operate and transfer agreement AbstractThe inclusion of the private sector as investors in infrastructure development is nothing new in the BOT system. The purpose of this study examines the provisions of the BOT agreement and  the position of the Regional Government in the BOT agreement. The method used is normative juridical, the data collection method uses secondary data which is analyzed qualitatively. The results of the study found that the arrangement of the BOT agreement between the local government and the private sector did not have a clear legal basis because the contracts made had different characteristics from private contracts in general. The government has a special position starting from the stage of formation, implementation and enforcement of the law because the government has two roles, namely on one side it adheres to the principles of private law and is domiciled as a subject of public law. In conclusion, the BOT agreement between the regional government and the private sector is an alternative in increasing regional development even though it does not yet have a clear legal basis. Suggestions from the conclusions above, namely the government needs to issue laws and regulations as a strong legal basis for the implementation of the BOT agreement.Keywords: build operate and transfer agreementAbstrakMasuknya pihak swasta sebagai investor dalam pembangunan infrastruktur bukan hal yang baru dalam sistem BOT. Tujuan penelitian ini meneliti tentang ketentuan perjanjian BOT dan kedudukan Pemerintah Daerah dalam perjanjian BOT. Metode yang digunakan yuridis normatif, metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pengaturan perjanjian BOT antara pemerintah daerah dengan swasta belum memiliki dasar hukum yang jelas karena kontrak yang dibuat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kontrak privat pada umumnya. Pemerintah memiliki kedudukan yang istimewa mulai dari tahap pembentukan, pelaksanaan maupun penegakan hukum karena pemerintah memiliki dua peran yaitu satu sisi menganut prinsip hukum privat dan berkedudukan sebagai subyek hukum publik. Simpulan, Perjanjian BOT antara pemerintah Daerah dengan pihak Swasta merupakan alternatif dalam peningkatan Pembangunan Daerah meskipun belum memiliki dasar hukum yang jelas. Saran dari simpulan di atas, yaitu pemerintah perlu menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan perjanjian BOT.Kata kunci : perjanjian bagun guna serah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42458 10.14710/nts.v16i2.42458 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 839-849 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42458/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46027 2023-04-06T20:36:13Z notarius:LIT

Peran PPAT Terhadap Aspek Perpajakan Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan Maghribi, Muhamad Fadli Ispriyarso, Budi Hukum Pajak Pajak; PBB; PPAT. Taxes defined by significant source of state income in economic development, one of which is land and building taxes. Land Deed Making Official is public official who is given the authority to make authentic deeds regarding certain legal actions regarding land rights or ownership rights over apartment units. In certain legal acts whose deeds are made by the PPAT, there are conditions, one of which is that the PBB of the last year has been paid. This provision has major effect in increasing orderly tax payments. Based on these things, the problems in this study are: What is the role of the Land Deed Making Official (PPAT) in taxation aspect in the sale and purchase of land and buildings. The purpose of this research is to determine how the role of PPAT in collecting tax aspects in buying and selling land and buildings. The methods in this research is normative juridical approach with statutory approach and conceptual approach. The research are reesulting; The role of PPAT in tax collection is very large for the state in order to increase the source of state revenue which is not the main authority of a PPAT itself.Keywords: Tax; Land and building tax; Land deed making official. AbstrakPajak didefinisikan sebagai sumber pemasukan negara yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan . Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Di dalam perbuatan hukum tertentu yang aktanya dibuat oleh PPAT terdapat syarat salah satunya bahwa PBB tahun terakhir sudah lunas. Ketentuan tersebut berpengaruh besar dalam meningkatkan tertib bayar pajak. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana peran dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam aspek perpajakan dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dari PPAT dalam pemungutan aspek perpajakan dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini menghasilkan; Peran PPAT dalam pemungutan pajak sangatlah besar kepada negara dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan negara yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan seorang PPAT itu sendiri.Kata kunci: Pajak; PBB; PPAT. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46027 10.14710/nts.v15i1.46027 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 105-119 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46027/21394 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/82853 2026-04-08T21:18:51Z notarius:LIT

Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Cipta Kerja Widantara, Pande Komang Rheyndra Utama, Yos Johan Hukum Perusahaan Notary; Legal Certainty; Limited Company ABSTRACTSignificant changes occurred with the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, later refined through Law Number 6 of 2023 regarding the Stipulation of the Job Creation Government Regulation in Lieu of Law. This regulation introduces a new paradigm in the establishment of business entities, including Limited Liability Companies. The research method used is normative juridical, with a qualitative approach based on literature study and statutory regulations. This research uses an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. The results show that the establishment procedure has become simpler through the electronic Legal Entity Administration System, while notaries remain essential in verifying data and ensuring compliance with applicable regulations.Keywords: Notary; Legal Certainty; Limited Company.ABSTRAKPerubahan signifikan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Regulasi ini membawa paradigma baru dalam sistem pendirian badan usaha, termasuk Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pendirian Perseroan Terbatas menjadi lebih sederhana melalui sistem administrasi badan hukum secara elektronik, namun notaris tetap berperan penting dalam verifikasi data, penyusunan akta pendirian, serta memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja, dan peraturan pelaksananya.Kata Kunci: Notaris; Kepastian Hukum; Perseroan Terbatas. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2026-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/82853 10.14710/nts.v19i1.82853 Notarius; Vol 19, No 1 (2026): Notarius; 146-164 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/82853/pdf Copyright (c) 2026 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26974 2019-12-05T13:24:26Z notarius:LIT

PEMANFAATAN DOKUMEN ZONA NILAI TANAH (ZNT) SEBAGAI DASAR PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Maimanah, Zahra Amalia Ispriyarso, Budi Prananingtyas, Paramita Zona Nilai Tanah, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peralihan Hak Atas Tanah Abstract The implementation of the Land Value Zone (ZNT) as a basis for calculating Non-Tax State Revenues (PNBP) results in increasingly high costs that must be incurred by the community. This has an impact on people who feel burdened, especially the lower middle class, with higher expenditure. This study aims to determine and describe the government's considerations in the use of ZNT as a basis for PNBP and to determine the purpose of ZNT if it is associated with the Principle of Justice (Gustav Radbruch). This research method is empirical juridical legal research using primary and secondary data types and sources. Data collection techniques using library research, documentation, and interviews, then analyzed with qualitative analysis. Based on the results of the study, it can be said that the government's consideration in establishing ZNT as the basis for PNBP Revenue Collection is as a guarantee of legal certainty and to increase Regional Original Revenue (PAD) for regional development. The use of ZNT if it is associated with the Justice Principle, according to Gustav Radbruch, the ZNT is by the Justice Principle (Gustav Radbruch). This can be interpreted to mean that justice concerns the relationship of one person to another regarding rights and obligations, and how related parties consider their rights and are then confronted with their obligations. The community's obligation, in this case, is to pay PNBP, and the community has the right to be certified for the transfer of land rights, and vice versa. Keywords: Land Value Zones, Non-Tax State Revenue, Transfer of Land Rights Abstrak Diterapkannya Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai dasar perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengakibatkan semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada masyarakat yang merasa terbebani khususnyamasyarakat menengah ke bawah dengan pengeluaran yang semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertimbangan pemerintah dalam penggunaan ZNT sebagai dasar PNBP dan untuk mengetahui pemanfaatan ZNT jika dikaitkan dengan Asas Keadilan (Gustav Radbruch). Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pertimbangan pemerintah dalam menetapkan ZNT sebagai dasar pemungutan Penerimaan PNBP adalah sebagai jaminan kepastian hukum serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna sebagai pembangunan daerah. Pemanfaatan ZNT apabila dikaitkan dengan Asas Keadilan menurut Gustav Radbruch maka ZNT telah sesuai dengan Asas Keadilan (Gustav Radbruch). Hal inidapat diartikan keadilan adalah menyangkut hubungan orang satu dengan orang yang lain yang menyangkut hak dan kewajiban, dan bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan memepertimbangkan haknya dan kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Kewajiban masyarakat dalam hal ini adalah membayar PNBP dan masyarakat berhak untuk sertipikat atas peralihan hak atas tanah, begitu juga sebaliknya. Kata Kunci : Zona Nilai Tanah, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peralihan Hak Atas Tanah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-05-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26974 10.14710/nts.v12i1.26974 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 332 - 344 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26974/16223 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42463 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Peran Kurator Dalam Pengawasan Going Concern Terhadap Perusahaan Pailit Peran Kurator Dalam Pengawasan Going Concern Terhadap Perusahaan Pailit Dewi, Briliyenti Mustika Handoko, Widhi Hukum Perusahaan role; curator; going concern; bankruptcy Hukum Perusahaan role; curator; going concern; bankruptcy AbstractBankruptcy is a legal event that is feared by the company. The filing of bankruptcy terms in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations is considered very easy to implement. Not infrequently many companies go bankrupt because they are unable to fulfill their obligations to creditors. Companies that are declared bankrupt still have hope of being able to rise again by paying their debts to creditors by applying the going concern principle carried out by the Curator. The writing of this article uses a normative juridical method which has the meaning of legal research using a doctrinal approach based on an activity which can examine several existing aspects in order to solve the problem to be studied. The results of this paper are First, the curator encounters the problem of dualism of interest between creditors towards the asets of the bankrupt debtor, Second, the role of the curator according to the Bankruptcy Law is to run a going concern by optimizing debtor asets as much as possible in order to make payments to creditors fairly.Keywords: role; curator; going concern; bankruptcyAbstrakKepailitan merupakan suatu peristiwa hukum yang ditakuti oleh perusahaan. Pengajuan syarat pailit sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dianggap sangat mudah dalam penerapannya. Tak jarang banyak perusahaan pailit karena tidak mampu memenuhi pembayaran kewajibannya kepada para kreditor. Perusahaan yang dinyatakan pailit ternyata masih mempunyai harapan untuk dapat bangkit Kembali dengan membayar utang-utangnya kepada kreditor dengan menerapkan prinsip going concern yang dilakukan oleh Kurator. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yang mempunyai makna penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang mendasarkan pada suatu kegiatan dimana dapat mengkaji beberapa aspek yang ada guna menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Hasil daripada penulisan ini adalah Pertama, kurator menemui kendala adanya dualism kepentingan antar kreditor terhadap aset debitor pailit, Kedua peran kurator sesuai Undang-Undang Kepailitan adalah menjalankan going concern dengan mengoptimalkan aset debitor semaksimal mungkin guna melakukan pembayaran kepada para kreditor secara adil.Kata kunci: peran; kurator; going concern; pailit AbstractBankruptcy is a legal event that is feared by the company. The filing of bankruptcy terms in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations is considered very easy to implement. Not infrequently many companies go bankrupt because they are unable to fulfill their obligations to creditors. Companies that are declared bankrupt still have hope of being able to rise again by paying their debts to creditors by applying the going concern principle carried out by the Curator. The writing of this article uses a normative juridical method which has the meaning of legal research using a doctrinal approach based on an activity which can examine several existing aspects in order to solve the problem to be studied. The results of this paper are First, the curator encounters the problem of dualism of interest between creditors towards the asets of the bankrupt debtor, Second, the role of the curator according to the Bankruptcy Law is to run a going concern by optimizing debtor asets as much as possible in order to make payments to creditors fairly.Keywords: role; curator; going concern; bankruptcyAbstrakKepailitan merupakan suatu peristiwa hukum yang ditakuti oleh perusahaan. Pengajuan syarat pailit sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dianggap sangat mudah dalam penerapannya. Tak jarang banyak perusahaan pailit karena tidak mampu memenuhi pembayaran kewajibannya kepada para kreditor. Perusahaan yang dinyatakan pailit ternyata masih mempunyai harapan untuk dapat bangkit Kembali dengan membayar utang-utangnya kepada kreditor dengan menerapkan prinsip going concern yang dilakukan oleh Kurator. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yang mempunyai makna penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang mendasarkan pada suatu kegiatan dimana dapat mengkaji beberapa aspek yang ada guna menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Hasil daripada penulisan ini adalah Pertama, kurator menemui kendala adanya dualism kepentingan antar kreditor terhadap aset debitor pailit, Kedua peran kurator sesuai Undang-Undang Kepailitan adalah menjalankan going concern dengan mengoptimalkan aset debitor semaksimal mungkin guna melakukan pembayaran kepada para kreditor secara adil.Kata kunci: peran; kurator; going concern; pailit Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42463 10.14710/nts.v16i3.42463 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1333-1347 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42463/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31183 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI INSTAGRAM Wardani, Mutia Rahma Priyono, Joko Wisnaeni, Fifiana The implementation of buying and selling online one of the interests of the public is Instagram media, where consumers can gather various information about the items to be purchased and compare prices from various regions so that it can facilitate the purchase of the goods.  In application, electronic commerce or e-commerce does not have to be face to face or meet when conducting the transaction. Electronic commerce has more complicated terms and conditions compared to traditional trading. Consumer Protection Act concerning consumer rights in carrying out commerce / trade. Problems that often occur in transactions through the media Instagram are very diverse so it needs special attention in providing comfort for consumers and businesses. The purpose of this research is to find out and analyze Consumer Protection in Electronic Transactions via Instagram. The formulation of the problem in this paper concerning forms of consumer rights violations experienced by online shop consumers, as well as electronic transactions through Instagram media can provide legal protection for consumers. Keywords : Buy and Sell; E-commerce; online transaction Abstrak Pelaksanaan jual beli secara online salah satu yang diminati oleh masyarakat yaitu media Instagram, dimana konsumen dapat mengumpulkan berbagai informasi mengenai barang yang hendak dibeli dan membandingkan harga dari berbagai wilayah sehingga dapat memudahkan dalam pembelian barang tersebut.  Dalam penerapannya, perniagaan elektronik atau e-commerce tidak harus bertatap  muka atau bertemu pada saat melakukan transaksi tersebut. Perniagaan elektronik memiliki syarat dan ketentuan yang lebih rumit dibandingkan dengan perdagangan biasanya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang hak konsumen dalam menjalankan perniagaan/perdagangan. Permasalahan yang sering terjadi pada transaksi melalui media Instagram sangat beragam sehingga perlu perhatian khusus dalam memberikan kenyamanan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Konsumen dalan Transaksi Elektronik Melalui Instagram. Rumusan masalah dalam penulisan ini mengenai bentuk pelanggaran hak konsumen yang dialami oleh konsumen online shop, sertatransaksi elektronik melalui media Instagram dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Kata Kunci :  Jual Beli; E-commerce; transaksi online Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31183 10.14710/nts.v13i2.31183 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 848-864 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31183/17480 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44840 2024-12-31T09:58:53Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Kepailitan Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Kepailitan Putro, Edoardo Biyakto Badriyah, Siti Malikhatun Hukum Kredit Insolvency; Bankrupt; Mortgage; Separatist Hukum Perbankan Insolvency; Bankrupt; Mortgage; Separatist ABSTRACTBankruptcy occurs when a debtor defaults, failing to fulfill obligations to creditors. Bankrupt debtors have their assets confiscated, with the curator managing and settling the debtor's assets and obligations under the supervision of the Supervisory Judge. This research aims to ascertain legal protection for separatist creditors with mortgage rights in bankruptcy cases. Employing an analytical descriptive research type with a normative juridical approach, findings reveal that, in practice, Bankruptcy Law & PKPU takes precedence over Mortgage Law, acting as the specialist law in bankruptcy cases. Consequently, separatist creditors with mortgage rights do not receive adequate legal protection in bankruptcy proceedings.Keywords: Insolvency; Bankrupt; Mortgage; SeparatistABSTRAKKepailitan terjadi ketika debitor wanprestasi dan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Debitur pailit disita kekayaannya, dengan kurator yang mengurus dan membereskan harta serta kewajiban debitur di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur separatis pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan. Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam prakteknya, UU Kepailitan & PKPU merupakan lex spesialis dari UU Hak Tanggungan sehingga ketika terjadi hak tanggungan yang berada dalam kasus kepailitan maka yang diutamakan adalah UU Kepailitan & PKPU. Akibatnya, dalam perkara kepailitan, kreditur separatis pemegang hak tanggungan tidak cukup mendapat perlindungan hukum.Kata Kunci: Kepailitan; Pailit; Hak Tanggungan; Separatis ABSTRACTBankruptcy occurs when a debtor defaults, failing to fulfill obligations to creditors. Bankrupt debtors have their assets confiscated, with the curator managing and settling the debtor's assets and obligations under the supervision of the Supervisory Judge. This research aims to ascertain legal protection for separatist creditors with mortgage rights in bankruptcy cases. Employing an analytical descriptive research type with a normative juridical approach, findings reveal that, in practice, Bankruptcy Law & PKPU takes precedence over Mortgage Law, acting as the specialist law in bankruptcy cases. Consequently, separatist creditors with mortgage rights do not receive adequate legal protection in bankruptcy proceedings.Keywords: Insolvency; Bankrupt; Mortgage; SeparatistABSTRAKKepailitan terjadi ketika debitor wanprestasi dan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Debitur pailit disita kekayaannya, dengan kurator yang mengurus dan membereskan harta serta kewajiban debitur di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur separatis pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan. Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam prakteknya, UU Kepailitan & PKPU merupakan lex spesialis dari UU Hak Tanggungan sehingga ketika terjadi hak tanggungan yang berada dalam kasus kepailitan maka yang diutamakan adalah UU Kepailitan & PKPU. Akibatnya, dalam perkara kepailitan, kreditur separatis pemegang hak tanggungan tidak cukup mendapat perlindungan hukum.Kata Kunci: Kepailitan; Pailit; Hak Tanggungan; Separatis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44840 10.14710/nts.v17i3.44840 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2207-2222 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44840/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5685 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN LAMBANG GARUDA PADA MEDIA CETAK (Studi Pada Majalah RENVOI), Fransisca, Hardiyanti Penggunaan lambang Garuda Pancasila telah diatur dalam UUD NRI 1945 , PP No. 43 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ketidakkonsistenan dalam berbagai undang-undang ini menarik untuk diteliti  terutama saat digunakan sebagai cover pada media cetak. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengkaji dan menganalisis penggunaan lambang Garuda Pancasila sebagai huruf O pada majalah RENVOI. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, bersumber dari data primer dan data sekunder dan metode pengumpulan yang digunakan adalah melalui studi pustaka dan wawancara. Sementara metode analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa118penggunaan lambang burung Garuda telah melanggar Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2009, melanggar Pasal Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2009 huruf g dan melanggar Pasal 57 huruf c UU No. 24 Tahun 2009. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusan atas perkara No. 4/PUU-X/2012 telah mengabulkan adanya uji materi terhadap Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga penggunaan lambang Garuda Pancasila sebagai huruf O pada majalah RENVOI tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. Sementara berdasarkan syarat-syarat pendaftaran merek, Majalah RENVOI dengan lambang burung Garuda Pancasila sebagai huruf O tidak memiliki kekuatan hukum.   Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5685 10.14710/nts.v4i1.5685 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 11 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46062 2023-04-06T21:22:22Z notarius:LIT

Akibat Hukum Pemenang Lelang Dan Kesalahan Membuat Akta Risalah Lelang Boby Wijaya, Muhammad Afif Ratna M.S., Edith Hukum Lelang Minutes of Auction Deed; Collateral Object; Auction Officer The minutes of auction are binding authentic evidence, the legality of an auction document. The purpose of this research is to see and analyze the legal consequences if the auction participants who have been declared winners of the auction do not fulfill their obligations within a predetermined time limit. As well as to find out and analyze the legal consequences if the Class II Auction Officer had an error when compiling the auction minutes deed. The method used in this research is juridical empirical by conducting field studies. This research finds that auction participants who have become auction winners do not fulfill their obligations within the stipulated time limit, there are sanctions imposed on the auction buyers, in accordance with Article 50 paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Finance No. 40 / PMK.07 / 2006. If the Class II Auction Officer has an error when compiling the auction minutes deed, it can be corrected immediately and there is no write-off of any existing mistakes, if it is correct then printing is done..Keywords: Minutes of Auction Deed; Collateral Object; Auction OfficerAbstrakRisalah lelang merupakan bukti otentik yang mengikat, keabsahan suatu dokumen lelang. Tujuan dalam penelitian yakni guna melihat serta menganalisa akibat hukum jika peserta lelang yang sudah dinyatakan menjadi pemenang lelang tak memenuhi kewajiban hingga batas waktu yang sudah ditetapkan. Serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila Pejabat Lelang Kelas II terdapat kesalahan ketika menyusun akta risalah lelang. Metode yang dipakai pada penelitian yakni Yuridis Empiris dengan melakukan studi lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa peserta lelang yang sudah menjadi pemenang lelang tak memenuhi kewajiban hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, terdapatnya sanksi yang dijatuhkan ke pembeli lelang, sesuai dengan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 40 / PMK.07 / 2006. Apabila Pejabat Lelang Kelas II terdapat kesalahan ketika menyusun akta risalah lelang bisa langsung dilakukan perbaikan dan tidak terdapat pencoretan terhadap kekeliruan yang ada, jika telah tepat barulah dilakukan pencetakan.Kata Kunci: Akta Risalah Lelang; Objek Jaminan; Pejabat Lelang Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46062 10.14710/nts.v15i1.46062 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 553-565 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46062/21425 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38832 2021-06-12T23:34:13Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29015 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TOKO MODERN Laili Hanifati, Dina Hafidh Prasetyo, Mujiono Abstract The purpose of this study is to know the implementation of Local Regulation No. 1 of 2014 on the current Modern Store Arrangement and review the obstacles in the implementation of Local Regulation No. 1 of 2014 on the Arrangement of Modern Stores.The theories used in this study are the Overview of Public Policy, Overview of Modern Stores.This research uses normative juridical approach method, namely library research that is research on secondary data. The specification of this research is qualitative descriptive that is by giving special description based on data collected systematically. Implementation of Local Regulation No. 1 of 2014 on the Arrangement of Modern Stores is the zoning policy, the policy of tightening of licensing, the policy of opening hours restrictions, the determination of the maximum quota. Obstacles in the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2014 on the Arrangement of Modern Stores viewed from the substance, structure and culture of law. Implementation of Regional Regulation No. 1 of 2014 on the Arrangement of Modern Stores is still not optimal. This can be known because there are many violations with the establishment of modern minimarkets that have a distance with traditional markets or traditional retailers in the neighborhood about 200 meters. Keywords: Structuring, Modern stores, Local regulationsAbstrakTujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern saat ini dan mengkaji hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tinjauan tentang Kebijakan Publik, Tinjauan umum tentang Toko Modern. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern adalahkebijakan zonasi, kebijakan pengetatan perizinan, kebijakan pembatasan jam buka, penentuan kuota maksimum. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern dilihat dari substansi, struktur dan budaya hukum. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern masih belum optimal. Hal ini dapat diketahui karena adanya banyak pelanggaran dengan berdirinya minimarket modern yang memiliki jarak dengan pasar tradisional atau toko pengecer tradisional pada lingkungan sekitar 200 meter. Kata Kunci : Penataan, Toko modern, Peraturan daerah. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-12-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29015 10.14710/nts.v12i2.29015 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 777-788 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29015/16782 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42718 2024-04-30T08:41:28Z notarius:LIT

Peran Notaris Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat Peran Notaris Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat Saragih, Daniel Marojahan Silviana, Ana Notaris notary; service quality; public. Notaris notary; service quality; public. AbstractIn order to realize welfare based on the character of legal products, quality services are carried out to the community so that they can improve the welfare of the community. Notary officials must provide quality services to the community so that the community is satisfied and welfare increases. This article discusses the issue of the role of Notary Officials in improving the quality of services to the community and the parameters of quality services to the community. The method used is normative juridical, namely by reviewing the literature, relevant theories and laws and regulations. The results of the study show that the service quality parameters include five dimensions, namely: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. The role that must be carried out by Notary Officers in improving the quality of services to the community is to always improve the five dimensions of service quality parameters that are oriented to the needs and satisfaction of the community.Keywords: notary; service quality; public.AbstrakGuna mewujudkan kesejahteraan berdasarkan karakter produk hukum maka dilakukan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pejabat notaris harus memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat sehingga masyarakat puas dan kesejahteraan meningkat. Artikel ini membahas persoalan mengenai Peran Pejabat Notaris dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan parameter pelayanan pada masyarakat yang berkualitas. Metode digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji kepustakaan, teori-teori yang relevan dan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa parameter kualitas pelayanan mencakup lima dimensi yaitu: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empaty. Peran yang harus dilakukan oleh Pejabat Notaris dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat adalah selalu memperbaiki lima dimensi parameter kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.Kata kunci: notaris; kualitas pelayanan; masyarakat AbstractIn order to realize welfare based on the character of legal products, quality services are carried out to the community so that they can improve the welfare of the community. Notary officials must provide quality services to the community so that the community is satisfied and welfare increases. This article discusses the issue of the role of Notary Officials in improving the quality of services to the community and the parameters of quality services to the community. The method used is normative juridical, namely by reviewing the literature, relevant theories and laws and regulations. The results of the study show that the service quality parameters include five dimensions, namely: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. The role that must be carried out by Notary Officers in improving the quality of services to the community is to always improve the five dimensions of service quality parameters that are oriented to the needs and satisfaction of the community.Keywords: notary; service quality; public.AbstrakGuna mewujudkan kesejahteraan berdasarkan karakter produk hukum maka dilakukan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pejabat notaris harus memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat sehingga masyarakat puas dan kesejahteraan meningkat. Artikel ini membahas persoalan mengenai Peran Pejabat Notaris dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan parameter pelayanan pada masyarakat yang berkualitas. Metode digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji kepustakaan, teori-teori yang relevan dan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa parameter kualitas pelayanan mencakup lima dimensi yaitu: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empaty. Peran yang harus dilakukan oleh Pejabat Notaris dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat adalah selalu memperbaiki lima dimensi parameter kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.Kata kunci: notaris; kualitas pelayanan; masyarakat Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42718 10.14710/nts.v17i1.42718 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 110-126 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42718/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38999 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Perjanjian Kerjasama Antara PT. Outsource Indonesia Dengan PT. Cobra Jaya Mandiri Vidya Wibowo, Sabrina Ratna M.S, Edith Cahyaningtyas, Irma Abstract Modern contracts today there are many businesses who want the contract to be made practical including by termination so as not to spend a lot of time, this research aims to know and analyze about the cancellation of unilateral agreements and arrangements for the protection of workers / workers in Indonesia, the method used in this research is juridical normative, the results of this study, first, the waiver of Article 1266 and Article 1267 can not be done "simultaneously because in the event of cancellation of the contract then the right to demand both cancellation, "compensation and fines become lost by the addition of Article 1267 itself; second, the government must participate in regulating labor issues through statutory instruments to protect workers; the first conclusion, the waiver clause of Article 1266 of the Civil Code is soyogyanya acceptable as part of the will and commitment of the parties in setting the burden of obligations in the implementation of contracts., second, the Manpower Law, and other regulations relating to workers / labor is considered to have provided sufficient protection, although in practice there is still often a refusal to back down with the real rules; keywords: agreement; employment agreement; outsourcing Abstrak Kontrak yang dibuat secara modern saat ini terdapat banyak pelaku usaha yang menginginkan agar kontrak dibuat praktis termasuk dengan cara pengakhirannya agar tidak mengeluarkan banyak waktu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pembatalan perjanjian sepihak dan pengaturan perlindungan pekerja / buruh di Indonesia, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative.  Hasil dari penelitian ini pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 tidak dapat dilakukan”secara bersamaan karena dalam hal terjadi pembatalan kontrak maka hak untuk menuntut baik pembatalan,”ganti rugi dan denda menjadi hilang dengan telah disampinginya Pasal 1267 itu sendiri. Pemerintah harus turut serta mengatur masalah perburuhan/ketenagakerjaan melalui instrumen Perundang Undangan untuk melindungi buruh. Adanya hal tersebut berarti klausul pengesampingan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini soyogyanya dapat diterima sebagai bagian dari kehendak serta komitmen para pihak dalam menetapkan beban kewajiban dalam pelaksanaan kontrak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan pekerja/buruh dianggap  telah cukup memberikan perlindungan, walaupun kenyatannya didalam praktek masih sering kali terjadi tolak belakang dengan aturan yang sesungguhnyaKata kunci: perjanjian; perjanjian kerja; outsourcing Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-05-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38999 10.14710/nts.v14i1.38999 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 331 - 341 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38999/19571 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/55806 2025-06-29T16:35:29Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum terhadap Jual Beli Tanah Transmigrasi secara di Bawah Tangan Perlindungan Hukum terhadap Jual Beli Tanah Transmigrasi secara di Bawah Tangan Arrofani, Annisa Jeflina Musyafah, Aisyah Ayu Hukum Agraria; Hukum Perdata; Hukum Administrasi Negara Protection; Transactions; Land; Transmigration Hukum Agraria; Hukum Perdata; Hukum Administrasi Negara Protection; Transactions; Land; Transmigration ABSTRACTThe lack of knowledge and understanding of transmigration community members regarding the procedures for land transaction according to positive law is a contributing factor to the large number of illegal land transactions. The aim of this research is to determine the legal consequences of rights  transaction to transmigration land and forms of legal protection for buyers of property rights to land at transmigration locations obtained through private transactions. The method used in this research is empirical juridical. The results of this research are that there is no legal certainty regarding the subject and object of land rights that have been purchased and the form of legal protection applied by registering with the Court to obtain a decision that has permanent legal force.Keywords: Protection; Transactions; Land; TransmigrationABSTRAKKurangnya pengetahuan serta pemahaman warga masyarakat transmigrasi mengenai tata cara transaksi jual beli tanah menurut hukum positif menjadi faktor pendukung banyaknya terjadi jual beli tanah di bawah tangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terhadap jual beli hak atas tanah transmigrasi dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli hak milik atas tanah lokasi transmigrasi yang diperoleh melalui jual beli di bawah tangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis empiris. Hasil penelitian ini yaitu tidak adanya kepastian hukum terhadap subjek dan objek hak atas tanah yang telah dibeli dan bentuk perlindungan hukum yang diterapkan sejauh ini adalah dengan pendaftaran ke Pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.Kata Kunci: Perlindungan; Jual Beli; Tanah; Transmigrasi ABSTRACTThe lack of knowledge and understanding of transmigration community members regarding the procedures for land transaction according to positive law is a contributing factor to the large number of illegal land transactions. The aim of this research is to determine the legal consequences of rights  transaction to transmigration land and forms of legal protection for buyers of property rights to land at transmigration locations obtained through private transactions. The method used in this research is empirical juridical. The results of this research are that there is no legal certainty regarding the subject and object of land rights that have been purchased and the form of legal protection applied by registering with the Court to obtain a decision that has permanent legal force.Keywords: Protection; Transactions; Land; TransmigrationABSTRAKKurangnya pengetahuan serta pemahaman warga masyarakat transmigrasi mengenai tata cara transaksi jual beli tanah menurut hukum positif menjadi faktor pendukung banyaknya terjadi jual beli tanah di bawah tangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terhadap jual beli hak atas tanah transmigrasi dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli hak milik atas tanah lokasi transmigrasi yang diperoleh melalui jual beli di bawah tangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis empiris. Hasil penelitian ini yaitu tidak adanya kepastian hukum terhadap subjek dan objek hak atas tanah yang telah dibeli dan bentuk perlindungan hukum yang diterapkan sejauh ini adalah dengan pendaftaran ke Pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.Kata Kunci: Perlindungan; Jual Beli; Tanah; Transmigrasi Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/55806 10.14710/nts.v18i2.55806 Notarius; Vol 18, No 2 (2025): Notarius; 302-318) 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/55806/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5884 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

AKIBAT HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE CABANG SEMARANG 2) LANGLANG BUANA, ARESTIKA Pembiayaan dilakukan PT. Bussan Auto Finance kepada masyarakat yang memerlukan kendaraan bermotor roda dua dengan sistem pembayaran angsuran. Terhadap jaminan guna  pelunasan atas pembiayaan tersebut dibebankan jaminan secara fidusia (Das Sollen). Namun pada prakteknya ketiadaan akta perjanjian dan dengan tidak didaftarkannya Perjanjian fidusia, membuka peluang bagi konsumen untuk melakukan wanprestasi (Das Sein). Hal ini mengakibatkan munculnya kasus pengalihan objek jaminan fidusia di lembaga pembiayaan. Problem yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pendaftaran jaminan fidusia oleh PT. Bussan Auto Finance? dan bagaimana akibat hukum pengalihan objek jamian fidusia yang belum didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sedangkan Debitor wanprestasi serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa apa yang muncul dalam hal jaminan fidusia tidak didaftarkan antara konsumen dengan PT. Bussan Auto Finance. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian ini bersifat deskriptis analistis. Pendekatan  tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif mengenai akibat hukum terhadap pengalihan objek jaminan fidusia pada jaminan fidusia yang belum didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hasil dari penelitian ini akhirnya menjelaskan bahwa jaminan Fidusia tidak didaftarkan oleh PT. BAF selain alasan ekonomis praktis dan Akibat hukum yang timbul apabila Jaminan Fidusia tidak didaftarkan yaitu pelanggaran terhadap perjanjian kredit, eksekusi langsung terhadap barang jaminan dari debitor adalah pidana, kondisi barang jaminan berubah akibat ulah debitor adalah pidana, pelelangan terhadap barang jaminan. Upaya dalam Penyelasaian Sengketa Dalam Hal Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan dapat dilakukan dengan musyawarah, mediasi dan pengadilan. Berdasarkan simpulan di atas penulis mengemukakan beberapa saran kepada lembaga pembiayaan dan masyarakat yang mengajukan kredit yaitu agar jaminan fidusia didaftarkan pada Lembaga Pendaftaran Fidusia untuk menjamin kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum maka hak – hak dan kewajiban antara kreditor dengan debitor dapat terlindungi oleh hukum. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5884 10.14710/nts.v4i1.5884 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 39 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33702 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Kajian Yuridis Gugatan Penghapusan Paten Karena Bukan Invensi Baru Dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/Pn.Niaga.Jkt.Pst Kajian Yuridis Gugatan Penghapusan Paten Karena Bukan Invensi Baru Dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/Pn.Niaga.Jkt.Pst Pangestu, Fajar Ariyantono Santoso, Budi Hukum Paten penghapusan; paten; bukan invensi baru Hukum Paten penghapusan; paten; bukan invensi baru AbstractAdult IPRs are very important in trade competition, including patent rights. It can even be said that a patent is a right that is considered the most valuable compared to other rights. Patents will only be granted to an invention that is new, whether it is an invention of a product, process or method, or tool as mandated by Article 27 of the TRIPS Agreement. However, in reality there are patents that have obtained a Patent certificate even though it is not a new invention, namely Patent ID No P0031670. The research in this article is normative research using qualitative methods, namely an approach to exploring and understanding a central phenomenon. This article has two research results, namely: First, the TRIPS Agreement regulates new inventions in Article 27 while Law No. 13 of 2016 concerning Patents regulates New Patent Invention in Article 5 which is limited by the provisions of Article 6. Second, the judge's consideration in deciding the annulment of Patent No. ID P0031670 because claims 6 to 10 on a patent are not invented and have no novelty value.Keywords: abolition; patents; not novelty inventionsAbstrakDewasa HKI yang sangat penting dalam persaingan dagang, tak terkecuali hak paten. Bahkan dapat dikatakan paten merupakan sebuah hak yang dianggap paling berharga dibandingkan hak yang lainnya. Paten hanya akan diberikan kepada sebuah invensi yang baru, baik invensi produk, proses atau metode, maupun alat sebagaimana amanat Pasal 27 TRIP’s Agreement. Namun, kenyataannya terdapat paten yang mendapatkan sertifikat Paten meskipun bukan invensi baru yaitu Paten No ID P0031670. Penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami sebuah gejala sentral. Artikel ini memiliki dua hasil penelitian, yaitu: Pertama, TRIP’s Agreement mengatur invensi baru dalam Pasal 27 sedangkan UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten mengatur Invensi Baru Paten dalam Pasal 5 yang dibatasi dengan ketentuan Pasal 6. Kedua, Pertimbangan hakim dalam memutus hapusnya Paten No. ID P0031670 karena klaim nomor 6 sampai 10 pada Paten milik tidak bernilai invensi dan tidak mempunyai nilai kebaruan (novelty).Kata kunci: penghapusan; paten; bukan invensi baru AbstractAdult IPRs are very important in trade competition, including patent rights. It can even be said that a patent is a right that is considered the most valuable compared to other rights. Patents will only be granted to an invention that is new, whether it is an invention of a product, process or method, or tool as mandated by Article 27 of the TRIPS Agreement. However, in reality there are patents that have obtained a Patent certificate even though it is not a new invention, namely Patent ID No P0031670. The research in this article is normative research using qualitative methods, namely an approach to exploring and understanding a central phenomenon. This article has two research results, namely: First, the TRIPS Agreement regulates new inventions in Article 27 while Law No. 13 of 2016 concerning Patents regulates New Patent Invention in Article 5 which is limited by the provisions of Article 6. Second, the judge's consideration in deciding the annulment of Patent No. ID P0031670 because claims 6 to 10 on a patent are not invented and have no novelty value.Keywords: abolition; patents; not novelty inventionsAbstrakDewasa HKI yang sangat penting dalam persaingan dagang, tak terkecuali hak paten. Bahkan dapat dikatakan paten merupakan sebuah hak yang dianggap paling berharga dibandingkan hak yang lainnya. Paten hanya akan diberikan kepada sebuah invensi yang baru, baik invensi produk, proses atau metode, maupun alat sebagaimana amanat Pasal 27 TRIP’s Agreement. Namun, kenyataannya terdapat paten yang mendapatkan sertifikat Paten meskipun bukan invensi baru yaitu Paten No ID P0031670. Penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami sebuah gejala sentral. Artikel ini memiliki dua hasil penelitian, yaitu: Pertama, TRIP’s Agreement mengatur invensi baru dalam Pasal 27 sedangkan UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten mengatur Invensi Baru Paten dalam Pasal 5 yang dibatasi dengan ketentuan Pasal 6. Kedua, Pertimbangan hakim dalam memutus hapusnya Paten No. ID P0031670 karena klaim nomor 6 sampai 10 pada Paten milik tidak bernilai invensi dan tidak mempunyai nilai kebaruan (novelty).Kata kunci: penghapusan; paten; bukan invensi baru Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/33702 10.14710/nts.v15i2.33702 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 976-991 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/33702/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43725 2023-04-07T07:51:29Z notarius:LIT

Legitimasi Penahanan Ijazah Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Legitimasi Penahanan Ijazah Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Wibowo, Benedictus Satryo Busro, Achmad Lumbanraja, Anggita Doramia Hukum Perjanjian Detention of diplomas; Human Rights Violations; Contract Workers. Hukum Perburuhan Detention of diplomas; Human Rights Violations; Contract Workers. The detention of a worker's certificate in a Fixed-Time Work Agreement often occurs in recruiting a job to prevent workers from resigning and/or getting or looking for other work during the contract period. This indirectly limits workers' rights to choose decent work for themselves. This study aims to examine the arrangements for the detention of workers' original certificates by employers in Indonesia and whether this violates existing legal or social principles. The research method used is a normative juridical method with literature study. The results of this study found that the detention of workers' original certificates, if viewed from existing legal sources, means that the laws and regulations related to employment have no legal basis or it can be said that this is an illegal act. The agreement regarding the retention of workers' original certificates as stated in the agreement is part of the principle of freedom of contract. However, in fact, workers who are in a weak position and cannot do bargaining make them forced to agree. This indicates a defect in this consensual element that could result in the risk of this agreement being canceled (avoidable).Keyword: Detention of diplomas; Human Rights Violations; Contract Workers.AbstrakPenahanan ijazah pekerja dalam Perjanian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seringkali terjadi dalam praktek rekrutmen suatu pekerjaan, dalam rangka agar pekerja tidak mengundurkan diri dan/atau mendapatkan maupun mencari pekerjaan lain dalam masa kontrak. Hal ini secara tidak langsung membatasi hak pekerja untuk memilih pekerjaan yang layak bagi dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan penahanan ijazah asli pekerja oleh pemberi kerja di Indonesia, dan apakah hal tersebut menyalahi kaidah-kaidah hukum ataupun sosial yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penahanan ijazah asli milik pekerja jika dilihat dari sumber hukum yang ada maka dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan tidak memiliki dasar hukum atau bisa dikatakan ini merupakan perbuatan tidak sah. Kesepakatan mengenai penahanan ijazah asli milik pekerja yang dituangkan dalam perjanjian merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak. Namun pekerja yang berada di dalam posisi lemah dan tidak bisa menawar membuat mereka terpaksa untuk sepakat. Hal ini merupakan indikasi adanya kecacatan dalam unsur konsensualisme ini yang dapat beresiko perjanjian ini dapat dibatalkan.Kata kunci: Penahanan Ijazah; Pelanggaran Hak Asasi Manusia; Pekerja Kontrak. The detention of a worker's certificate in a Fixed-Time Work Agreement often occurs in recruiting a job to prevent workers from resigning and/or getting or looking for other work during the contract period. This indirectly limits workers' rights to choose decent work for themselves. This study aims to examine the arrangements for the detention of workers' original certificates by employers in Indonesia and whether this violates existing legal or social principles. The research method used is a normative juridical method with literature study. The results of this study found that the detention of workers' original certificates, if viewed from existing legal sources, means that the laws and regulations related to employment have no legal basis or it can be said that this is an illegal act. The agreement regarding the retention of workers' original certificates as stated in the agreement is part of the principle of freedom of contract. However, in fact, workers who are in a weak position and cannot do bargaining make them forced to agree. This indicates a defect in this consensual element that could result in the risk of this agreement being canceled (avoidable).Keyword: Detention of diplomas; Human Rights Violations; Contract Workers.AbstrakPenahanan ijazah pekerja dalam Perjanian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seringkali terjadi dalam praktek rekrutmen suatu pekerjaan, dalam rangka agar pekerja tidak mengundurkan diri dan/atau mendapatkan maupun mencari pekerjaan lain dalam masa kontrak. Hal ini secara tidak langsung membatasi hak pekerja untuk memilih pekerjaan yang layak bagi dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan penahanan ijazah asli pekerja oleh pemberi kerja di Indonesia, dan apakah hal tersebut menyalahi kaidah-kaidah hukum ataupun sosial yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penahanan ijazah asli milik pekerja jika dilihat dari sumber hukum yang ada maka dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan tidak memiliki dasar hukum atau bisa dikatakan ini merupakan perbuatan tidak sah. Kesepakatan mengenai penahanan ijazah asli milik pekerja yang dituangkan dalam perjanjian merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak. Namun pekerja yang berada di dalam posisi lemah dan tidak bisa menawar membuat mereka terpaksa untuk sepakat. Hal ini merupakan indikasi adanya kecacatan dalam unsur konsensualisme ini yang dapat beresiko perjanjian ini dapat dibatalkan.Kata kunci: Penahanan Ijazah; Pelanggaran Hak Asasi Manusia; Pekerja Kontrak. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43725 10.14710/nts.v14i2.43725 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 738-746 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43725/20764 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/62574 2025-09-28T21:41:28Z notarius:LIT

Pertanggungjawaban Notaris atas Perubahan Akta Perusahaan Tanpa Sepengetahuan Pihak Terkait Pertanggungjawaban Notaris atas Perubahan Akta Perusahaan Tanpa Sepengetahuan Pihak Terkait Gani, Gunawan Ispriyarso, Budi Hukum Kenotariatan; Hukum Perusahaan Notary Responsibility; Deed Changes Hukum Kenotariatan; Hukum Perusahaan Notary Responsibility; Deed Changes ABSTRACTThe notary must comply with legal requirements in their duties, as violations can result in legal sanctions or dismissal. This study aims to clarify the notary's responsibilities from both civil and criminal law perspectives, and identify potential sanctions for negligence or abuse of authority in creating authentic deeds. The research uses a normative juridical approach. The results show that a notary is liable civilly, criminally, and ethically if they create a deed without the consent of relevant parties, causing the deed to lose its probative value. Negligence in creating authentic deeds may lead to criminal and ethical sanctions if the notary is found to have violated their duties.Keywords: Notary Responsibility; Deed Changes.ABSTRAKNotaris harus mematuhi syarat hukum dalam tugasnya, karena pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi hukum atau pemberhentian tidak hormat. Tujuan penelitian ini memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab notaris, baik dari perspektif hukum perdata maupun pidana, serta mengidentifikasi potensi sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada notaris dalam kasus kelalaian atau penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan akta otentik. metode penelitian yang digunakan adalah yiridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Notaris bertanggung jawab secara perdata, pidana, dan etika jika membuat akta tanpa persetujuan pihak terkait, yang mengakibatkan akta kehilangan kekuatan pembuktian. Kelalaian Notaris dalam pembuatan akta otentik dapat mengarah pada sanksi pidana dan etika jika terbukti melanggar kewajibannyaKata Kunci: Pertanggungjawaban Notaris; Perubahan Akta. ABSTRACTThe notary must comply with legal requirements in their duties, as violations can result in legal sanctions or dismissal. This study aims to clarify the notary's responsibilities from both civil and criminal law perspectives, and identify potential sanctions for negligence or abuse of authority in creating authentic deeds. The research uses a normative juridical approach. The results show that a notary is liable civilly, criminally, and ethically if they create a deed without the consent of relevant parties, causing the deed to lose its probative value. Negligence in creating authentic deeds may lead to criminal and ethical sanctions if the notary is found to have violated their duties.Keywords: Notary Responsibility; Deed Changes.ABSTRAKNotaris harus mematuhi syarat hukum dalam tugasnya, karena pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi hukum atau pemberhentian tidak hormat. Tujuan penelitian ini memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab notaris, baik dari perspektif hukum perdata maupun pidana, serta mengidentifikasi potensi sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada notaris dalam kasus kelalaian atau penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan akta otentik. metode penelitian yang digunakan adalah yiridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Notaris bertanggung jawab secara perdata, pidana, dan etika jika membuat akta tanpa persetujuan pihak terkait, yang mengakibatkan akta kehilangan kekuatan pembuktian. Kelalaian Notaris dalam pembuatan akta otentik dapat mengarah pada sanksi pidana dan etika jika terbukti melanggar kewajibannyaKata Kunci: Pertanggungjawaban Notaris; Perubahan Akta. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-09-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/62574 10.14710/nts.v18i3.62574 Notarius; Vol 18, No 3 (2025): Notarius; 736-755 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/62574/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31171 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

AKIBAT HUKUM SENGKETA PENELANTARAN HAK ATAS TANAHKONVERSI DI KOTA PEKALONGAN Restiana, Restiana Ngadino, Ngadino Paramita Prabandari, Adya Land is a very important and strategic commodity so it must be maximally utilized according to its purpose. However, considering the need for land is not proportional to the needs and rate of population growth, disputes related to land ownership is a social phenomenon that is increasingly prevalent in everyday life. There are a number of things that can cause disputes, including weak ownership administration due to conversion in Western Land Rights. One of the cases of land disputes relating to conversion, issues of land cases and expiration is land that was converted by other owners who came from the conversion of eigendom rights to seizure, neglect of land and others. The method used is empirical juridical with descriptive analytical specifications of data collected with primary data from field research and secondary data from literature studies, while qualitative data. In the case of HGB dispute number 252 originating from the conversion of Eigendom Rights, the defendant has controlled physically over 30 years. Whereas the lawsuit was filed after the HGB land expired and became state land, so the Supreme Court with a decision No.2031 K / Pdt / 2009 decided to reject the plaintiff's claim on the consideration that the HGB originating from Eigendom's rights had ended on September 24, 1980 but the plaintiff had never registered his rights . Keywords: land disputes; legal impacts; land rights; abandoned land AbstrakTanah merupakan komoditi yang sangat penting dan strategis  sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan peruntukkannya. Namun mengingat kebutuhan akan tanah  tidak sebanding dengan kebutuhan dan laju pertumbuhan penduduk, maka Sengketa terkait kepemilikan tanah merupakan fenomena sosial yang semakin lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab sengketa, antara lain lemahnya administrasi kepemilikan karena konversi di Tanah Hak Barat. Salah satu kasus sengketa tanah yang berkaitan dengan konversi, persoalan kasus tanah dan daluwarsa  adalah tanah yang dikonversi oleh pemilik lain yang berasal dari konversi hak eigendom penyerobotan, penelantaran tanah dan lain – lain. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis data yang dikumpulkan dengan data primer dari penelitian lapangan dan data sekunder dari studi kepustakaan, sedangkan data kualitatif.Dalam hal sengketa HGB nomor 252  yang berasal dari konversi Hak Eigendom , tergugat telah menguasai secara physik lebih dari 30 tahun. Sedangkan gugatan diajukan setelah tanah HGB berakhir waktunya dan menjadi tanah negara , sehingga Mahkamah Agung  dengan putusan No.2031 K/Pdt/2009 memutuskan menolak gugatan pengugat dengan pertimbangan HGB yang berasal dari  hak Eigendom telah berakhir pada 24 September 1980 namun penggugat tidak pernah mendaftarkan  haknya. Kata kunci : sengketa tanah; akibat hukum; hak atas tanah; tanah terlantar Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31171 10.14710/nts.v13i2.31171 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 838-847 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31171/17479 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41442 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Problematika Tukar Guling Tanpa Ikrar Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf di Semarang) Ardhy, Achmad Noor Sarono, Agus Hukum Agraria wakaf; akta ikrar wakaf AbstractThe exchange of bolsters is carried out by Nadzir in order to keep the managed waqf assets productive and provide benefits to the community. One of the conditions that must be met for the registration of waqf property is the Waqf Pledge Deed while the Nurul Ikhlas Mosque obtains waqf without being accompanied by a waqf pledge before a notary. Problems arise when the heirs of the replacement land will take care of the certificate of ownership. This article is a case study in which data collection was obtained through interviews and observations, it was found that to obtain a waqf pledge deed which is a condition for managing a swap deed, the replacement land heirs must obtain a statement letter of relinquishment of the waqf property rights from the wakif heirs. The length of management time and the number of related parties who have died make the swapping process longer and more complicated.Keyword: waqf; waqf pledge deedAbstrakTukar guling dilakukan nadzir demi menjaga harta benda wakaf yang dikelola tetap produktif dan memberi manfaat bagi masyarakat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran harta benda wakaf adalah Akta Ikrar Wakaf sementara Masjid Nurul Ikhlas memperoleh wakaf tanpa disertai ikrar wakaf dihadapan notaris. Permasalahan muncul ketika ahli waris dari tanah pengganti akan mengurus sertipikat hak milik. Artikel ini merupakan suatu studi kasus yang pengumpulan datanya diperoleh melalui wawancara serta observasi, diperoleh bahwa untuk mendapatkan akta ikrar wakaf yang menjadi syarat mengurus akta tukar guling, maka ahli waris tanah pengganti harus mendapat surat pernyataan pelepasan hak atas harta benda wakaf dari ahli waris wakif. Lamanya waktu pengurusan serta banyaknya pihak terkait yang telah meninggal menjadikan proses tukar guling menjadi lebih lama dan rumit.Kata kunci: wakaf; akta ikrar wakaf Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41442 10.14710/nts.v16i1.41442 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 211-222 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41442/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30466 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PRODUK KREASI PADA PEGADAIAN CABANG KOSAMBI TANGERANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PRODUK KREASI PADA PEGADAIAN CABANG KOSAMBI TANGERANG Umami, Fadli Badriyah, Siti Malikhatun Irawati, Irawati Pegadaian as a credit institution established by the government and held on the basis of a lien law. Pegadaian became an institution that helped improve the economy by giving loans based on pawning laws to small communities, especially Micro, Small and Medium Enterprises. Pegadaian has several products, one of which is interesting is the Fiduciary Collateral Credit (KREASI). The method used in this article is the empirical juridical approach. Data collection method is done by interview and literature study. Fiduciary guarantees for pawnshop creations at Pegadaian apply throughout Indonesia, so that research is carried out anywhere based on the same regulations and the same SOP. Fiduciary collateral objects for Pawn Creation products in Pegadaian are limited to four or more wheeled motorized vehicles, both black plates and yellow plates, and two-wheeled motorized vehicles. Execution is carried out if for three consecutive months the debtor is in arrears in installments then the Branch Manager has been given a Warning Letter I to Warning Letter III but there has been no response from the Debtor, the Pawnshop has the right to take the collateral to be auctioned later.Keywords: fiduciary mortgage loans; the object; execution; pawnshopAbstrakPegadaian sebagai lembaga kredit yang didirikan oleh pemerintah dan diselenggarakan atas dasar hukum gadai. Pegadaian menjadi lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pegadaian memiliki beberapa produk, salah satu yang menarik menarik adalah Kredit Agunan Fidusia (KREASI). Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Jaminan fidusia pada produk pegadaian kreasi di Pegadaian berlaku untuk seluruh Indonesia, sehingga penelitian dilakukan dimanapun didasarkan pada peraturan yang sama dan SOP yang sama. Objek yang menjadi jaminan fidusia pada produk Gadai Kreasi di Pegadaian hanya terbatas pada pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam, maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua. Eksekusi dilakukan apabila selama tiga bulan berturut-turut debitur menunggak angsuran kemudian oleh Manajer Cabang telah diberi Surat Peringatan I sampai Surat Peringatan III tetapi tidak ada tanggapan dari Debitor, maka Pegadaian berhak mengambil barang jaminan untuk selanjutnya dilelang.Kata kunci : kredit agunan fidusia; objek; eksekusi; pegadaian Pegadaian as a credit institution established by the government and held on the basis of a lien law. Pegadaian became an institution that helped improve the economy by giving loans based on pawning laws to small communities, especially Micro, Small and Medium Enterprises. Pegadaian has several products, one of which is interesting is the Fiduciary Collateral Credit (KREASI). The method used in this article is the empirical juridical approach. Data collection method is done by interview and literature study. Fiduciary guarantees for pawnshop creations at Pegadaian apply throughout Indonesia, so that research is carried out anywhere based on the same regulations and the same SOP. Fiduciary collateral objects for Pawn Creation products in Pegadaian are limited to four or more wheeled motorized vehicles, both black plates and yellow plates, and two-wheeled motorized vehicles. Execution is carried out if for three consecutive months the debtor is in arrears in installments then the Branch Manager has been given a Warning Letter I to Warning Letter III but there has been no response from the Debtor, the Pawnshop has the right to take the collateral to be auctioned later.Keywords: fiduciary mortgage loans; the object; execution; pawnshopAbstrakPegadaian sebagai lembaga kredit yang didirikan oleh pemerintah dan diselenggarakan atas dasar hukum gadai. Pegadaian menjadi lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pegadaian memiliki beberapa produk, salah satu yang menarik menarik adalah Kredit Agunan Fidusia (KREASI). Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Jaminan fidusia pada produk pegadaian kreasi di Pegadaian berlaku untuk seluruh Indonesia, sehingga penelitian dilakukan dimanapun didasarkan pada peraturan yang sama dan SOP yang sama. Objek yang menjadi jaminan fidusia pada produk Gadai Kreasi di Pegadaian hanya terbatas pada pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam, maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua. Eksekusi dilakukan apabila selama tiga bulan berturut-turut debitur menunggak angsuran kemudian oleh Manajer Cabang telah diberi Surat Peringatan I sampai Surat Peringatan III tetapi tidak ada tanggapan dari Debitor, maka Pegadaian berhak mengambil barang jaminan untuk selanjutnya dilelang.Kata kunci : kredit agunan fidusia; objek; eksekusi; pegadaian Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-05-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30466 10.14710/nts.v13i1.30466 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 328-340 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30466/17279 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48982 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Analisis Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dikaitkan Lembaga Rechtsverwerking Arif, Muhammad Miftachul Sukirno, Sukirno Hukum Agraria Protection of Legal; Rechtsverwerking Institute ABSTRACTTo ensure certainty regarding the object and subject of land rights, rechtsverwerking is established. This research aims to examine the legal protection and certainty for land rights holders with certificates, as well as the legal consequences for those who have abandoned their land. Using a normative juridical method and qualitative analysis, the research concludes that legal protection and certainty for rights holders are guaranteed under Government Regulation No. 24 of 1997, provided no objections are raised within five years of the certificate's issuance. Additionally, according to the Basic Agrarian Law and Government Regulation No. 24 of 1997, if a rights holder fails to utilize the land, they may lose their land rights by law.Keywords: Protection of Legal; Rechtsverwerking Institute.ABSTRAKUntuk mencapai kepastian mengenai objek dan subjek hak atas tanah, ditetapkan lembaga rechtsverwerking. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak yang memiliki sertifikat serta akibat hukum bagi pemegang hak atas tanah yang telah meninggalkan tanahnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dianalisis secara kualitatif, dan kesimpulan diambil menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak dijamin dalam PP 24/1997, dengan syarat tidak ada keberatan yang diajukan selama lima tahun setelah sertifikat diterbitkan. Menurut ketentuan dalam UUPA dan PP 24/1997, jika pemegang hak tidak memanfaatkan tanahnya, maka hak atas tanah tersebut dapat hilang secara hukum.Kata Kunci: Perlidungan Kepastian Hukum; Lembaga Rechtsverwerking. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/48982 10.14710/nts.v17i2.48982 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 995-1013 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/48982/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/48982/11611 Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40913 2023-09-06T07:00:41Z notarius:LIT

Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Muhammad, Yurist Firdaus Santoso, Budi Notaris supervision; the code; notary Notaris supervision; the code; notary AbstractNotary is a profession that provides legal services to the public. They need to be monitored by a neutral institution so that the quality of the notary work remains good. This supervision is important to improve the ability of all notaries in carrying out their duties. According to 87 articles of the Notary Rules, oversight of the Notary Rules may be carried out by the Honorary Council. This research aims to determine the role of the honorary council in supervising and enforcing the notary’s ethics code, as well as the role of the honorary council in applying punishmentss to notaries who violate the ethics. The research method used is normative juridical. Based on this study, it is concluded that: 1).The supervision and guidance of the Honorary Council aims to improve the quality of the notary's work ethic in the performance of the notary's task in accordance with the provisions of the Code of Ethics. 2).Notaries who violate the Ethics may be sanctioned by the Honorary Council such as: a).Reprimand; b).Warning; c).Temporary suspension from membership of the Association; d).Dismissal with honor from the Association; also e).Disrespectful dismissal from the Association's membership.Keywords: supervision; the code; notaryAbstrakNotaris adalah profesi yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Mereka perlu diawasi oleh lembaga netral agar kualitas kerja notaris tetap baik. Pengawasan ini penting untuk meningkatkan kemampuan semua notaris dalam menjalankan tugas mereka. Menurut Pasal 7 Kode Etik Notaris, pengawasan Kode Etik Notaris dapat dikerjakan oleh Dewan Kehormatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dewan kehormatan dalam menjalankan peran mengawasi dan menegakkan kode etik notaris, serta perannya dalam menerapkan hukuman kepada notaris yang melanggar kode etik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa: 1) pengawasan dan pembinaan oleh dewan kehormatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas etika kerja notaris dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan kode etik. 2) notaris yang melanggar kode etik dapat dijatuhi sanksi oleh dewan kehormatan berupa: a) teguran; b) peringatan; c) pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi; d) diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan asosiasi; dan e) diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan asosiasi. Kata kunci: pengawasan; kode etik; notaris.  AbstractNotary is a profession that provides legal services to the public. They need to be monitored by a neutral institution so that the quality of the notary work remains good. This supervision is important to improve the ability of all notaries in carrying out their duties. According to 87 articles of the Notary Rules, oversight of the Notary Rules may be carried out by the Honorary Council. This research aims to determine the role of the honorary council in supervising and enforcing the notary’s ethics code, as well as the role of the honorary council in applying punishmentss to notaries who violate the ethics. The research method used is normative juridical. Based on this study, it is concluded that: 1).The supervision and guidance of the Honorary Council aims to improve the quality of the notary's work ethic in the performance of the notary's task in accordance with the provisions of the Code of Ethics. 2).Notaries who violate the Ethics may be sanctioned by the Honorary Council such as: a).Reprimand; b).Warning; c).Temporary suspension from membership of the Association; d).Dismissal with honor from the Association; also e).Disrespectful dismissal from the Association's membership.Keywords: supervision; the code; notaryAbstrakNotaris adalah profesi yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Mereka perlu diawasi oleh lembaga netral agar kualitas kerja notaris tetap baik. Pengawasan ini penting untuk meningkatkan kemampuan semua notaris dalam menjalankan tugas mereka. Menurut Pasal 7 Kode Etik Notaris, pengawasan Kode Etik Notaris dapat dikerjakan oleh Dewan Kehormatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dewan kehormatan dalam menjalankan peran mengawasi dan menegakkan kode etik notaris, serta perannya dalam menerapkan hukuman kepada notaris yang melanggar kode etik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa: 1) pengawasan dan pembinaan oleh dewan kehormatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas etika kerja notaris dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan kode etik. 2) notaris yang melanggar kode etik dapat dijatuhi sanksi oleh dewan kehormatan berupa: a) teguran; b) peringatan; c) pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi; d) diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan asosiasi; dan e) diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan asosiasi.Kata kunci: pengawasan; kode etik; notaris. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40913 10.14710/nts.v16i2.40913 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 601-612 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40913/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43807 2023-04-07T10:26:56Z notarius:LIT

Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Baik Rumah dan Ruko (Kios) di Perumnas Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Baik Rumah dan Ruko (Kios) di Perumnas Anantyo, Sendy Badriyah, Siti Malikhatun Prabandari, Adya Paramita hukum perjanjian legal force; agreement; developer hukum perjanjian kekuatan hukum; perjanjian; developer Mandatory conditions for buying a house so that it is legally enforceable include the existence of a Sale and Purchase Deed (AJB). The housing developer cannot carry out the AJB because the house that has been built does not yet exist, so this is circumvented by entering into a binding sale and purchase agreement (PPJB), for which the AJB process agreement and the making of land and building certificates will be carried out later. This article discusses the issue of the implementation of the sale and purchase binding agreement and the obstacles faced in the implementation of the sale and purchase agreement for housing, shop houses and kiosks. This study uses a normative juridical method. The results of this study indicate that the implementation of the housing sale and purchase agreement between the developer and the consumer based on brochures, the developer enforces a standard agreement in every house sale and purchase agreement, where the entire contents of the sale and purchase agreement are determined unilaterally by the developer whose position is stronger than the consumer. Constraints faced when implementing PPJB, namely the process of making land certificates experienced problems due to the DPMPTT not issuing housing permits.Keywords : legal force; agreement; developerAbstrakSyarat wajib dalam pembelian rumah agar berkekuatan hukum antara lain adanya Akta Jual Beli (AJB). Developer perumahan tidak dapat melaksanakan AJB karena rumah yang dibangun belum ada, sehingga disiasati dengan cara melakukan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), untuk selanjutnya nanti dilakukan akad proses AJB dan pembuatan sertifikat tanah dan bangunannya. Artikel ini membahas persoalan mengenai pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli dan kendala-kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan perjanjian jual beli perumahan, ruko dan kios. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan perjanjian jual beli perumahan antara pengembang dengan konsumen berbasis brosur, pengembang memberlakukan perjanjian baku dalam setiap perjanjian pengikatan jual beli rumah, dimana seluruh isi dari perjanjian pengikatan jual beli tersebut ditentukan secara sepihak oleh pengembang yang posisinya lebih kuat dibanding konsumen. Kendala-kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan PPJB yaitu proses pembuatan sertifikat tanah mengalami kendala yang diakibatkan tidak dikeluarkannya ijin perumahan oleh DPMPTT.Kata kunci : kekuatan hukum; perjanjian; developer Mandatory conditions for buying a house so that it is legally enforceable include the existence of a Sale and Purchase Deed (AJB). The housing developer cannot carry out the AJB because the house that has been built does not yet exist, so this is circumvented by entering into a binding sale and purchase agreement (PPJB), for which the AJB process agreement and the making of land and building certificates will be carried out later. This article discusses the issue of the implementation of the sale and purchase binding agreement and the obstacles faced in the implementation of the sale and purchase agreement for housing, shop houses and kiosks. This study uses a normative juridical method. The results of this study indicate that the implementation of the housing sale and purchase agreement between the developer and the consumer based on brochures, the developer enforces a standard agreement in every house sale and purchase agreement, where the entire contents of the sale and purchase agreement are determined unilaterally by the developer whose position is stronger than the consumer. Constraints faced when implementing PPJB, namely the process of making land certificates experienced problems due to the DPMPTT not issuing housing permits. Keywords : legal force; agreement; developer Abstrak Syarat wajib dalam pembelian rumah agar berkekuatan hukum antara lain adanya Akta Jual Beli (AJB). Developer perumahan tidak dapat melaksanakan AJB karena rumah yang dibangun belum ada, sehingga disiasati dengan cara melakukan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), untuk selanjutnya nanti dilakukan akad proses AJB dan pembuatan sertifikat tanah dan bangunannya. Artikel ini membahas persoalan mengenai pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli dan kendala-kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan perjanjian jual beli perumahan, ruko dan kios. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan perjanjian jual beli perumahan antara pengembang dengan konsumen berbasis brosur, pengembang memberlakukan perjanjian baku dalam setiap perjanjian pengikatan jual beli rumah, dimana seluruh isi dari perjanjian pengikatan jual beli tersebut ditentukan secara sepihak oleh pengembang yang posisinya lebih kuat dibanding konsumen. Kendala-kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan PPJB yaitu proses pembuatan sertifikat tanah mengalami kendala yang diakibatkan tidak dikeluarkannya ijin perumahan oleh DPMPTT.Kata kunci : kekuatan hukum; perjanjian; developer Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43807 10.14710/nts.v14i2.43807 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 818-833 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43807/20820 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/70183 2026-03-31T00:54:49Z notarius:LIT

Problematika Hadhanah di Bawah Umur yang Jatuh pada Ayah sebab Perceraian Problematika Hadhanah di Bawah Umur yang Jatuh pada Ayah sebab Perceraian Hapira, Ranis Maulid Ulinihayati, Ni’ma Aprilianti, Aprilianti Hukum Perkawinan; Hukum Perceraian Divorce; Hadhanah; Custody Rights Fall to the Father. Hukum Perkawinan; Hukum Perceraian Divorce; Hadhanah; Custody Rights Fall to the Father. ABSTRACTDivorce is often the final step when family disputes cannot be settled amicably. One significant consequence is the transfer of custody of minor children from the mother to the father which differs from common practice. This study analyzes Law Number 1 of 1974 on Marriage, The Compilation of Islamic Laws, and Law Number 35 of 2014 on Child Protection using a normative legal approach. The focus is the legal considerations applied by judges during divorce proceedings, particularly in determining child custody. The findings reveal that custody may be granted to the father based on the principle that child-rearing requires a balance of rights and responsibilities between both parents. Ultimately, the best interests of the child are prioritized, ensuring their well-being and proper development after divorce. Keywords: Divorce; Hadhanah; Custody Rights Fall to the Father.ABSTRAK Perceraian merupakan jalan terakhir ketika perselisihan dalam keluarga tidak dapat diselesaikan, yang sering kali mengakibatkan peralihan hak asuh anak yang masih di bawah umur dari ibu kepada ayah, yang berbeda dengan praktik umum. Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian ini adalah pada dasar hukum yang dipertimbangkan oleh hakim dalam pengambilan keputusan perceraian dan hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh dapat diberikan kepada ayah berdasarkan prinsip bahwa pengasuhan anak harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak anak dan tanggung jawab orang tua setelah perceraian, dengan menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak.Kata Kunci: Perceraian; Hadhanah; Hak Asuh Jatuh Pada Ayah. ABSTRACTDivorce is often the final step when family disputes cannot be settled amicably. One significant consequence is the transfer of custody of minor children from the mother to the father which differs from common practice. This study analyzes Law Number 1 of 1974 on Marriage, The Compilation of Islamic Laws, and Law Number 35 of 2014 on Child Protection using a normative legal approach. The focus is the legal considerations applied by judges during divorce proceedings, particularly in determining child custody. The findings reveal that custody may be granted to the father based on the principle that child-rearing requires a balance of rights and responsibilities between both parents. Ultimately, the best interests of the child are prioritized, ensuring their well-being and proper development after divorce. Keywords: Divorce; Hadhanah; Custody Rights Fall to the Father.ABSTRAK Perceraian merupakan jalan terakhir ketika perselisihan dalam keluarga tidak dapat diselesaikan, yang sering kali mengakibatkan peralihan hak asuh anak yang masih di bawah umur dari ibu kepada ayah, yang berbeda dengan praktik umum. Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian ini adalah pada dasar hukum yang dipertimbangkan oleh hakim dalam pengambilan keputusan perceraian dan hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh dapat diberikan kepada ayah berdasarkan prinsip bahwa pengasuhan anak harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak anak dan tanggung jawab orang tua setelah perceraian, dengan menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak.Kata Kunci: Perceraian; Hadhanah; Hak Asuh Jatuh Pada Ayah. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2026-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/70183 10.14710/nts.v19i0.70183 Notarius; Vol 19: Special Issue (2026) : Dinamika Perkembangan Hukum Profesi Notaris dan PPAT; 144-159 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/70183/pdf Copyright (c) 2026 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26889 2019-12-02T20:59:33Z notarius:LIT

PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT PADA PT. ANGKASA PURA II BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK DENGAN PENYEWA Pratiwi, Clariesha Vetriani Busro, Achmad Ispriyarso, Budi Bandar Udara; Sewa Menyewa; Klausula Baku. Air transportation has an important value in achieving national development goals because it’s one of the means to facilitate the running of the economy. Considering the importance of the role of aviation that controls the lives of many people, the flight is controlled by a state whose guidance is carried out by the government, in this case, BUMN. Angkasa Pura II. The problem in this research is the implementation of the airport rental agreement made and the rights and obligations of each party in a lease agreement that was made. The method used in this study is the socio-legal approach, which is sourced from data collection obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis methods. Data collection techniques used interviews — data analysis techniques using qualitative data analysis. Results of the research and findings in the field show that the lease agreement of the airport space was made in the printed form, which is an agreement, and the bargaining position in the agreement is not balanced between each party which of course the lessor has a stronger position in the agreement. Keyword: Air Port; rental agreement; standard clause.AbstrakTransportasi udara memiliki nilai penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, karena merupakan salah satu sarana guna memperlancar jalannya perekonomian. Mengingat pentingnya peranan penerbangan yang menguasai hajat hidup orang banyak maka penerbangan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sejauhmana pelaksanaan terjadinya perjanjian sewa menyewa tempat bandara udara dan perihal kesesuaian hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian dan temuan dilapangan menunjukkan bahwa Perjanjian sewa menyewa ruangan bandar udara dibuat dalam bentuk formulir yang dicetak terlebih dahulu yang merupakan perjanjian baku dan Kedudukan atau posisi tawar dalam perjanjian baku tidak seimbang antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa yang tentunya pemberi sewa memiliki kedudukan yang lebih kuat untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam perjanjiannya. Kata Kunci    : Bandar Udara; Sewa Menyewa; Klausula Baku. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-05-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26889 10.14710/nts.v12i1.26889 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 199 - 218 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26889/16173 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40924 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Kajian Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Omnibus Law Dikaitkan Dengan Peran Notaris Kajian Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Omnibus Law Dikaitkan Dengan Peran Notaris Billy, Griselda Nadya Priyono, Erry Agus Hukum UMKM; Notaris omnibus law; notaries Hukum UMKM; Notaris omnibus law; notaries AbstractThe enactment of the Job Creation regulation in Indonesia introduced the term Micro and Small Business Limited Liability Company, signifying the government's commitment to supporting MSMEs. However, this deviates from the establishment requirements outlined in Law Number 40 of 2007. This research article aims to explore the legality and protection of Micro, Small, Private Limited Liability Companies under the Employment Creation Act, along with the notary's role in private companies no longer categorized as Micro and Small Businesses. Using a normative juridical approach with a case study method, the article conceptualizes laws based on legislation and literature. It employs a descriptive analytical specification, relying on secondary data. According to the findings, Micro and Small Business Limited Liability Companies can now be established without a notarial agreement, as per Article 111 Paragraph 5 of the Job Creation Act. The notary's role in individual companies exceeding micro and small business categories involves registering a limited liability company with an authentic deed. This research illuminates the evolving legal landscape for Indonesian businesses, particularly MSMEs, and their establishment processes under the changing regulatory framework.Keywords: omnibus law; notariesAbstrakDisahkannya regulasi Cipta Kerja menimbulkan istilah Perseroan Terbatas Usaha Mikro kecil sebagai objek baru dalam dunia usaha Indonesia, telah memperlihatkan keseriusan Pemerintah Indonesia mendukung UMKM namun hal ini berlainan dengan syarat pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Tujuan artikel penelitian untuk mengetahui dan memahami keabsahan dan proteksi hukum usaha mikro kecil perseroan terbatas perseorangan sesuai undang-undang cipta kerja dan peran notaris terhadap perseroan perseorangan yang sudah tidak dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, sebab artikel penelitian ini hendak mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan literatur terkait. Spesifikasi penelitian ini yakni deskriptif analitis. Data sekunder ialah jenis data yang digunakan dalam artikel penelitian. Kajian terhadap usaha mikro dan kecil berdasarkan undang-undang cipta kerja dan peran notaris selanjutnya perseroan terbatas usaha mikro dan kecil dalam proses pendiriannya dapat dilakukan tanpa melalui perjanjian dan akta notaris. Hal itu diatur dalam Pasal 111 ayat (5) Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian peran notaris terhadap perseroan perseorangan yang sudah tidak dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil adalah melakukan pendaftaran perseroan terbatas dengan berdasarkan pada akta otentik yang dibuat notaris.Kata kunci: cipta kerja; notaris AbstractThe enactment of the Job Creation regulation in Indonesia introduced the term Micro and Small Business Limited Liability Company, signifying the government's commitment to supporting MSMEs. However, this deviates from the establishment requirements outlined in Law Number 40 of 2007. This research article aims to explore the legality and protection of Micro, Small, Private Limited Liability Companies under the Employment Creation Act, along with the notary's role in private companies no longer categorized as Micro and Small Businesses. Using a normative juridical approach with a case study method, the article conceptualizes laws based on legislation and literature. It employs a descriptive analytical specification, relying on secondary data. According to the findings, Micro and Small Business Limited Liability Companies can now be established without a notarial agreement, as per Article 111 Paragraph 5 of the Job Creation Act. The notary's role in individual companies exceeding micro and small business categories involves registering a limited liability company with an authentic deed. This research illuminates the evolving legal landscape for Indonesian businesses, particularly MSMEs, and their establishment processes under the changing regulatory framework.Keywords: omnibus law; notariesAbstrakDisahkannya regulasi Cipta Kerja menimbulkan istilah Perseroan Terbatas Usaha Mikro kecil sebagai objek baru dalam dunia usaha Indonesia, telah memperlihatkan keseriusan Pemerintah Indonesia mendukung UMKM namun hal ini berlainan dengan syarat pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Tujuan artikel penelitian untuk mengetahui dan memahami keabsahan dan proteksi hukum usaha mikro kecil perseroan terbatas perseorangan sesuai undang-undang cipta kerja dan peran notaris terhadap perseroan perseorangan yang sudah tidak dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, sebab artikel penelitian ini hendak mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan literatur terkait. Spesifikasi penelitian ini yakni deskriptif analitis. Data sekunder ialah jenis data yang digunakan dalam artikel penelitian. Kajian terhadap usaha mikro dan kecil berdasarkan undang-undang cipta kerja dan peran notaris selanjutnya perseroan terbatas usaha mikro dan kecil dalam proses pendiriannya dapat dilakukan tanpa melalui perjanjian dan akta notaris. Hal itu diatur dalam Pasal 111 ayat (5) Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian peran notaris terhadap perseroan perseorangan yang sudah tidak dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil adalah melakukan pendaftaran perseroan terbatas dengan berdasarkan pada akta otentik yang dibuat notaris.Kata kunci: cipta kerja; notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40924 10.14710/nts.v16i3.40924 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1204-1220 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40924/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31098 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

KEABSAHAN AKTA NOTARIL PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH Irmawati, Wiwi Putrijanti, Aju Lumbanraja, Anggita Doramia Sale and purchase agreement is a preliminary agreement before buying and selling through the signing of sale and purchase certificate in front of the land deed official. However, there are still many people that will witness the validity of the transfer of right the deed of a binding purchase agreement. Validity and consequence of law for deed of sale and purchase agreement will be discussed. The research method uses doctrinal law by collecting data derived from literature and will analyze qualitatively to deduce the conclusion that is deductive. Base on research, the holder of the deed of the sale and purchase agreement has legal protection. The Deed that provides legal certainty because it refers to The Civil Code, Article 1876, and Law Of The Republic Of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Of Notary Public’s  Figure. However, the provisions in this law were formed to protect the parties in entering into an agreement. Authentic deed made by a notary can be accounted for because the automatic deed has perfect proofing power that can prove itself, is formal and binds the parties who made it and can be used as evidence of the trial as an effort to protect the transfer of rights that have been done. Key words : sale and purchase greement; notarial deed AbstrakPerjanjian pengikatan jual beli merupakan bentuk perjanjian pendahuluan sebelum pengikatan jual beli melalui penandatangan akta jual beli dihadapan pejabat pembuat akta tanah. Namun masih banyak masyarakat yang menyangsikan keabsahan atas peralihan hak dengan akta perjanjian pengikatan jual beli. Sehingga permasalahan keabsahan dan akibat hukum akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat secara notariil akan dibahas dalam tulisan ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan pengumpulan data yang berasal dari kepustakaan dan akan dianalisa secara kualitatif untuk diambil kesimpulan yang bersifat deduktif. Berdasarkan penelitian, pemegang akta perjanjian pengikatan jual beli memiliki perlindungan hukum dari negara. Akta yang dibuat dengan bentuk akta otentik memberikan kepastian hukum karena mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1867 dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini dibentuk untuk melindungi para pihak dalam melakukukan suatu perjanjian. Akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat dipertanggung jawabkan karena akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat membuktikan dirinya sendiri, bersifat formal serta mengikat para pihak yang membuatnya dan dapat dijadikan alat bukti dipersidangan sebagai upaya perlindungan terhadap peralihan hak yang telah dilakukannya. Kata kunci : perjanjian jual beli; akta notaris Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31098 10.14710/nts.v13i2.31098 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 738-748 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31098/17450 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50791 2024-12-31T08:49:33Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Pada Pemberi Jaminan terhadap Jaminan yang Tidak Didaftarkan Hak Tanggungan Perlindungan Hukum Pada Pemberi Jaminan terhadap Jaminan yang Tidak Didaftarkan Hak Tanggungan Afifah Z.A, Suci Saulia Mahmudah, Siti Hukum Jaminan Law; Guarantee; Mortgage right Hukum Jaminan Law; Guarantee; Mortgage right ABSTRACTPeople’s Business Credit (KUR) is an affordable financing solution to support micro-business development and the national economy. This study aims to examine the legal protection for guarantors when the encumbrance rights are not registered. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, using primary data from legislation and secondary data from literature. The findings reveal that legal protection for creditors lies within a valid agreement, which acts as binding law for the parties involved. In cases of default, creditors can seek judicial intervention to compel debtors to fulfill obligations or claim damages. The legal consequence of unregistered encumbrance rights is that creditors lose their preferential status, impacting their ability to recover debts effectively.Keywords: Law; Guarantee; Mortgage rightABSTRAKKredit usaha rakyat ialah pembiayaan terjangkau untuk mengembangkan usaha mikro dalam mendukung perekonomian nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum pemberi jaminan yang tidak didaftarkan hak tanggungan. Metode penelitian ini yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer melalui perundang-undangan dan data sekunder melalui kepustakaan. Hasil penelitian ini perlindungan hukum bagi kreditur terdapat dalam  perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya jika terjadi wanprestasi kreditur dapat meminta hakim untuk mengadili dan membuat putusan untuk pihak debitur agar melaksanakan untuk memenuhi prestasi dan dapat meminta ganti rugi kepada debitur. Akibat hukum terhadap jaminan yang tidak didaftarkan hak tanggungan yakni kreditur tidak memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen.Kata Kunci: Hukum; Jaminan; Hak Tanggungan ABSTRACTPeople’s Business Credit (KUR) is an affordable financing solution to support micro-business development and the national economy. This study aims to examine the legal protection for guarantors when the encumbrance rights are not registered. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, using primary data from legislation and secondary data from literature. The findings reveal that legal protection for creditors lies within a valid agreement, which acts as binding law for the parties involved. In cases of default, creditors can seek judicial intervention to compel debtors to fulfill obligations or claim damages. The legal consequence of unregistered encumbrance rights is that creditors lose their preferential status, impacting their ability to recover debts effectively.Keywords: Law; Guarantee; Mortgage rightABSTRAKKredit usaha rakyat ialah pembiayaan terjangkau untuk mengembangkan usaha mikro dalam mendukung perekonomian nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum pemberi jaminan yang tidak didaftarkan hak tanggungan. Metode penelitian ini yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer melalui perundang-undangan dan data sekunder melalui kepustakaan. Hasil penelitian ini perlindungan hukum bagi kreditur terdapat dalam  perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya jika terjadi wanprestasi kreditur dapat meminta hakim untuk mengadili dan membuat putusan untuk pihak debitur agar melaksanakan untuk memenuhi prestasi dan dapat meminta ganti rugi kepada debitur. Akibat hukum terhadap jaminan yang tidak didaftarkan hak tanggungan yakni kreditur tidak memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen.Kata kunci: Hukum; Jaminan; Hak Tanggungan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50791 10.14710/interaksi.%v.%i.%p Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2038-2054 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/50791/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/50791/12278 Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42261 2023-09-06T07:00:42Z notarius:LIT

Tinjauan Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris Tinjauan Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris Purwanto, Tiara Jabbar Purwoadmojo, Djumadi Tanda Tangan Elektronik; Akta Notaris electronic signature; notary deed; legality Akta Notaris electronic signature; notary deed; legality. AbstractIn this application, Electronic Signature still raises pros and cons, for example in the practice of Notaries who have started to apply Electronic Signatures in making deeds. But there are problems in this implementation. The purpose of this study is to determine the legality of using electronic signatures in notarial deeds. The method used is normative research. The research result of this journal is that the use of electronic signatures in the notary deed can only be used in the deed of relaas only, while the deed of partij cannot because it considers Article 16 of Law Number 2 of 2014, which in making it must deal directly with the parties while the validity of the signature electronics are regulated in Article 11 paragraph (1) Law Number 19 Year 2016 and Article 59 paragraph (3) Government Regulation Number 71 Year 2019. The conclusion from the discussion is the legality and validity of an electronic signature in a Notary deed if it meets Article 11 paragraph (1) Law Number 19 of 2016 and Article 59 paragraph (3) of Government Regulation Number 71 of 2019, notary deeds that can be applied to electronic signatures, namely only relaas deeds.Keywords: electronic signature; notary deed; legality.AbstrakTanda tangan Elektronik dalam penerapannya masih menimbulkan suatu pro dan kontra, misalnya pada praktik Notaris yang mulai menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam pembuatan akta. Tetapi terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas dari penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta Notaris hanya bisa digunakan dalam akta relaas saja, sedangkan akta partij tidak bisa dikarenakan mempertimbangkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mana dalam pembuatannya mengharuskan berhadapan secara langsung dengan para pihak sedangkan keabsahan tanda tangan elektronik diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 59 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2019. Kesimpulan dari pembahasan yaitu Legalitas dan keabsahan suatu tanda tangan elektronik dalam akta Notaris jika memenuhi Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 59 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2019, akta Notaris yang bisa diterapkan tanda tangan elektronik yaitu hanya akta relaas saja.Kata kunci: tanda tangan elektronik; akta; legalitas. AbstractIn this application, Electronic Signature still raises pros and cons, for example in the practice of Notaries who have started to apply Electronic Signatures in making deeds. But there are problems in this implementation. The purpose of this study is to determine the legality of using electronic signatures in notarial deeds. The method used is normative research. The research result of this journal is that the use of electronic signatures in the notary deed can only be used in the deed of relaas only, while the deed of partij cannot because it considers Article 16 of Law Number 2 of 2014, which in making it must deal directly with the parties while the validity of the signature electronics are regulated in Article 11 paragraph (1) Law Number 19 Year 2016 and Article 59 paragraph (3) Government Regulation Number 71 Year 2019. The conclusion from the discussion is the legality and validity of an electronic signature in a Notary deed if it meets Article 11 paragraph (1) Law Number 19 of 2016 and Article 59 paragraph (3) of Government Regulation Number 71 of 2019, notary deeds that can be applied to electronic signatures, namely only relaas deeds.Keywords: electronic signature; notary deed; legality.AbstrakTanda tangan Elektronik dalam penerapannya masih menimbulkan suatu pro dan kontra, misalnya pada praktik Notaris yang mulai menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam pembuatan akta. Tetapi terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas dari penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta Notaris hanya bisa digunakan dalam akta relaas saja, sedangkan akta partij tidak bisa dikarenakan mempertimbangkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mana dalam pembuatannya mengharuskan berhadapan secara langsung dengan para pihak sedangkan keabsahan tanda tangan elektronik diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 59 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2019. Kesimpulan dari pembahasan yaitu Legalitas dan keabsahan suatu tanda tangan elektronik dalam akta Notaris jika memenuhi Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 59 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2019, akta Notaris yang bisa diterapkan tanda tangan elektronik yaitu hanya akta relaas saja.Kata kunci: tanda tangan elektronik; akta; legalitas. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42261 10.14710/nts.v16i2.42261 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 989- 997 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42261/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46052 2023-04-06T21:15:17Z notarius:LIT

Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi Putri Septiani, Dinda Ayu Ratna M.S., Edith Hukum Agraria Non-litigation settlement; Mediation; Land Dispute. The Land Office does not only handle or produce certificates but also plays a role in mediation for land dispute resolution. However, the existing rules in regulations with practice in the field often experience disharmony, which hinders mediation. The purpose of writing this journal, among others, is to find out the procedures for the implementation of mediation carried out by the National Land Agency in resolving disputes based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs regarding Land Case Settlement, this is to find out obstacles that can hinder the implementation of mediation carried out by the National Land Agency in resolving land disputes. The discussion results on writing this journal indicate that the implementation of mediation in resolving land disputes by BPN is said to be successful if the mediation results reach an agreement between the parties. There are obstacles in the implementation of land mediation carried out by BPN. These obstacles can be caused by the parties or by the mediator. Meanwhile, the land dispute mediation conducted by BPN has not all been in accordance with procedures, and there are obstacles in its implementation.Keywords: Non-litigation settlement; Mediation; Land Dispute.AbstrakKantor Pertanahan tidak hanya sekedar menangani atau membuat sertifikat tetapi berperan juga dalam hal mediasi untuk penyelesaian sengketa tanah. Namun aturan yang ada didalam regulasi dengan praktik di lapangan sering mengalami disharmonisasi yang menghambat mediasi. Tujuan penulisan Jurnal ini antara lain untuk mengetahui tata pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Badan pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, hal ini untuk mengetahui kendala yang dapat menghambat pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaiang sengketa tanah. Hasil dari pembahasan penulisan jurnal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan oleh BPN dikatakan berhasil jika hasil mediasi mencapai kata sepakat diantara para pihak. Terdapat kendala dalam pelaksanaan mediasi pertanahan yang dilakukan oleh BPN, kendala tersebut bisa disebabkan oleh para pihak ataupun dari mediator. Sementara itu pelaksanaan mediasi sengketa tanah yang dilakukan oleh BPN belum semua sesuai dengan prosedur dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya.Kata Kunci : Penyelesaian Non-Litigasi; Mediasi; Sengketa Tanah. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46052 10.14710/nts.v15i1.46052 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 430-439 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46052/21416 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28939 2020-03-09T09:11:46Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29004 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

PELUANG DAN TANTANGAN CALON NOTARIS DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN DISRUPSI ERA DIGITAL Fauziyyah Sugianto, Qisthi AbstractNotary public is a public official who has a role carrying out legal actions ini accordance with Undang-Undang No 2 of 2014. Notaries ini carrying out the profession are required to adjust and follow the time, the aim is to be able to face the challenges of Global Competition. In this digital age, this must be prepared by propective notaries who are currently still said to be Gen-H or Millenial, is this included in the realm of Opportunity or Challenge ? This research method is normative law or doctrinal law research with clinical legal approach. Based on the results of the the study it can be explained that the progress of information that is developing at this time backfires as well as its own challenges for the existence and existence of notaries and propective Notaries who will be appointed next. Because the transaction that occur now are electronic systems or Online, and more and more experiencing growth and integrated with each other. Keywords : notary; digital era; elektronic systemAbstrakNotaris merupakan pejabat publik yang memiliki peran dalam melakukan perbuatan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris dalam menjalankan profesi diharuskan menyesuaikan dan mengikuti zaman, tujuannyaagar dapat menghadapi tantangan Persaingan Global. Pada era digital ini, inilah yang harus disiapkan oleh Calon-calon notaris yang saat ini masih dikatakan Gen-H atau Millenal, apakah ini termasuk dalam Ranah Peluang atau Tantangan. Metode penelitian ini adalah hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan hukum klinis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Kemajuan informasi yang berkembang pada saat ini menjadi Bumerang sekaligus tantangan tersendiri bagi keberadaan dan eksistensi notaris maupun calon-calon Notaris yang akan diangkat selanjutnya. Karena transaksi-transaksi yang terjadi sekarang adalah elektroniksystem atau secara online, serta semakin banyak mengalami perkembangan dan saling terintegrasi satu sama lainnya.Kunci : era digital; notaris; elektronik system Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-03-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29004 10.14710/nts.v12i2.29004 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 656-668 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29004/16772 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45049 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Pemberian Upah di Bawah Ketentuan Minimum Kabupaten Melawi di Warung Raya Coffee Pemberian Upah di Bawah Ketentuan Minimum Kabupaten Melawi di Warung Raya Coffee Kamil, Roid Sukirno, Sukirno Hukum Perburuhan giving; minimum wage; raya coffee Hukum Perburuhan giving; minimum wage; raya coffee AbstractMinimum wage provisions in each region vary because each region has conditions of living needs that vary. Business owners in providing wages must be in accordance with the minimum wage policy regulations of the Regency / City Government. In practice, there are problems about providing wages below the minimum wage provision standard to an employee. In determining the amount of wages given by business owners to their employees based on considerations of risks and expertise of the work by employees. The provision of wages below the minimum by business owners due to the factor of not achieving daily sales of production goods of coffee shops, the risks and workload shouldered by employees is relatively low. Researchers legal using is empirical juridical, Approaches are made to analyze the legal regulations that apply effectively in society. The conclusion is the implementation of the minimum wage agreement at Raya Coffee coffee shop is carried out verbally between the coffee shop owner and employees. The minimum wage has not been effectively run by the business owner of the Raya Coffee shop business, the owner does not follow the governor's decision on the district minimum wage.Keywords: giving; minimum wage; raya coffeeAbstrakKetentuan upah minimum pada setiap daerah berbeda-beda dikarenakan setiap daerah memiliki kondisi kebutuhan hidup yang berbeda. Pemilik bisnis usaha dalam memberikan upah harus sesuai dengan peraturan kebijakan upah minimum Pemerintah Kabupaten/Kota. Praktiknya, terdapat permasalahan ketenagakerjaan salah satunya mengenai pemberian upah di bawah standar ketentuan upah minimum kepada seorang karyawan. Dalam menentukan besarnya upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawannya didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan resiko dan keahlian pekerjaan yang dilakukan karyawan. Pemberian upah di bawah minimum oleh pemilik usaha bisnis karena faktor tidak tercapainya penjualan harian pada barang produksi dari warung kopi, terhadap resiko dan beban kerja yang dipikul oleh karyawan masih tergolong rendah. Dipergunakan metode yuridis empiris, pendekatan dilakukan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku secara efektif dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian pemberian upah minimum di warung Raya Coffee dilakukan secara lisan antara pemilik warung kopi dan karyawan. Pemberian upah minimum belum efektif dijalankan oleh pihak pemilik usaha bisnis warung Raya Coffee, dalam hal ini pemilik warung kopi tidak mengikuti  keputusan gubernur tentang upah minimum kabupaten.Kata kunci: pemberian; upah minimum; raya coffee AbstractMinimum wage provisions in each region vary because each region has conditions of living needs that vary. Business owners in providing wages must be in accordance with the minimum wage policy regulations of the Regency / City Government. In practice, there are problems about providing wages below the minimum wage provision standard to an employee. In determining the amount of wages given by business owners to their employees based on considerations of risks and expertise of the work by employees. The provision of wages below the minimum by business owners due to the factor of not achieving daily sales of production goods of coffee shops, the risks and workload shouldered by employees is relatively low. Researchers legal using is empirical juridical, Approaches are made to analyze the legal regulations that apply effectively in society. The conclusion is the implementation of the minimum wage agreement at Raya Coffee coffee shop is carried out verbally between the coffee shop owner and employees. The minimum wage has not been effectively run by the business owner of the Raya Coffee shop business, the owner does not follow the governor's decision on the district minimum wage.Keywords: giving; minimum wage; raya coffeeAbstrakKetentuan upah minimum pada setiap daerah berbeda-beda dikarenakan setiap daerah memiliki kondisi kebutuhan hidup yang berbeda. Pemilik bisnis usaha dalam memberikan upah harus sesuai dengan peraturan kebijakan upah minimum Pemerintah Kabupaten/Kota. Praktiknya, terdapat permasalahan ketenagakerjaan salah satunya mengenai pemberian upah di bawah standar ketentuan upah minimum kepada seorang karyawan. Dalam menentukan besarnya upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawannya didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan resiko dan keahlian pekerjaan yang dilakukan karyawan. Pemberian upah di bawah minimum oleh pemilik usaha bisnis karena faktor tidak tercapainya penjualan harian pada barang produksi dari warung kopi, terhadap resiko dan beban kerja yang dipikul oleh karyawan masih tergolong rendah. Dipergunakan metode yuridis empiris, pendekatan dilakukan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku secara efektif dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian pemberian upah minimum di warung Raya Coffee dilakukan secara lisan antara pemilik warung kopi dan karyawan. Pemberian upah minimum belum efektif dijalankan oleh pihak pemilik usaha bisnis warung Raya Coffee, dalam hal ini pemilik warung kopi tidak mengikuti  keputusan gubernur tentang upah minimum kabupaten.Kata kunci: pemberian; upah minimum; raya coffee Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45049 10.14710/nts.v16i3.45049 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1768-1783 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/45049/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38862 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif Terhadap Pandangan Hakim Pada Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin Damarsari, Bening Permata Handoko, Widhi Lumbanraja, Anggita Doramia AbstractChildren born out of wedlock from polygamy marriage without the court’s permission have a different legal position from legitimate children. Often the rights of children who born out of wedlock are ignored by the law, causing them unfairness. Judges as law enforcers have a role in protecting the rights of children who born out of wedlock that could not be ignored, even though the law makes a huge difference from legitimate children. This study uses normative legal research methods (doctrinal). Based on this research, it was found that the application of progressive legal thinking is very necessary to be applied by the Judges in Indonesia to protect the rights of children who born out of wedlock. Therefore, the Judge should be able to make a breakthrough in the law (rule-breaking) in the corridor of this progressive law. The Judge places themselves as a force of ‘liberation’ that is freeing themselves from legalistic-positivistic types, ways of thinking, principles, and legal theories. The Progressive law prioritizes ‘goals’ rather than procedures, so this rule-breaking requires the judge to be able to actualize the laws in the right time and space by taking steps in the creative interpretation of existing regulations. This is so that the law also regulates and guarantees the civil rights of children outside of marriage, which so far have not received legal protection. Keywords: progressive law; judge's view; polygamyAbstrakAnak di luar kawin yang merupakan hasil dari poligami tanpa izin memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan anak sah. Seringkali hak-hak anak di luar kawin terabaikan oleh hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi mereka. Hakim sebagai penegak hukum memiliki peranan dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak anak di luar kawin yang tidak bisa diabaikan, meskipun hukum memberikan perbedaan yang sangat besar dengan anak sah. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Penerapan pemikiran hukum progresif  sangat perlu diterapkan oleh Hakim di Indonesia untuk melindungi hak-hak anak di luar kawin. Oleh karena itu Hakim seyogyanya mampu melakukan terobosan hukum (rule breaking) dalam koridor hukum progresif ini. Hakim menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” dari pada “prosedur, maka rule breaking ini menuntut hakim untuk dapat mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat dengan melakukan langkah dalam pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada. Hal ini agar hukum juga mengatur dan menjamin hak-hak keperdataan anak diluar perkawinan  yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum.Kata kunci: hukum progresif; pandangan hakim; poligami Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-04-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38862 10.14710/nts.v14i1.38862 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 194 - 205 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38862/19515 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/58266 2025-11-14T02:48:34Z notarius:LIT

Hibah Suami Istri kepada Anak yang Meninggal dalam Hukum Waris Islam Hibah Suami Istri kepada Anak yang Meninggal dalam Hukum Waris Islam Falevi, Rafeza Novriansyah Santoso, Budi Hukum Pewarisan Implementation; Grant; Wealth. Hukum Pewarisan Implementation; Grant; Wealth. ABSTRACTThe transfer of rights and full responsibilities occurs when inheritance assets are passed to heirs or other eligible beneficiaries. Implementing a gift as a method of transferring assets from parents to children or other parties necessitates consideration of the recipient's willingness. In the context of a gift to a deceased child, the recipients include the deceased child's family, such as the spouse or children of the deceased child's parents. This study aims to examine the implementation of gifts to deceased children from the perspectives of civil law and Islamic law, using a normative juridical research method. Findings indicate that gift implementation must adhere to the Civil Code and legal norms applicable in society to ensure compliance and prevent potential disputes.Keyword: Implementation; Grant; Wealth.ABSTRAKPengalihan hak dan tanggung jawab penuh terjadi saat harta peninggalan dialihkan kepada ahli waris atau pihak lain yang berhak menerima manfaat. Pelaksanaan hibah sebagai metode pengalihan harta dari orang tua kepada anak atau pihak lain yang mengharuskan pertimbangan atas kesediaan atau ketidaksediaan penerima hibah. Dalam konteks hibah kepada anak yang telah meninggal dunia, penerima hibah adalah keluarga dari anak tersebut, termasuk pasangan atau anak dari orang tua anak tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan hibah kepada anak yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan hibah harus berjalan sesuai dengan KUH Perdata dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.Kata Kunci: Pelaksanaan; Hibah; Harta Kekayaan ABSTRACTThe transfer of rights and full responsibilities occurs when inheritance assets are passed to heirs or other eligible beneficiaries. Implementing a gift as a method of transferring assets from parents to children or other parties necessitates consideration of the recipient's willingness. In the context of a gift to a deceased child, the recipients include the deceased child's family, such as the spouse or children of the deceased child's parents. This study aims to examine the implementation of gifts to deceased children from the perspectives of civil law and Islamic law, using a normative juridical research method. Findings indicate that gift implementation must adhere to the Civil Code and legal norms applicable in society to ensure compliance and prevent potential disputes.Keyword: Implementation; Grant; Wealth.ABSTRAKPengalihan hak dan tanggung jawab penuh terjadi saat harta peninggalan dialihkan kepada ahli waris atau pihak lain yang berhak menerima manfaat. Pelaksanaan hibah sebagai metode pengalihan harta dari orang tua kepada anak atau pihak lain yang mengharuskan pertimbangan atas kesediaan atau ketidaksediaan penerima hibah. Dalam konteks hibah kepada anak yang telah meninggal dunia, penerima hibah adalah keluarga dari anak tersebut, termasuk pasangan atau anak dari orang tua anak tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan hibah kepada anak yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan hibah harus berjalan sesuai dengan KUH Perdata dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.Kata Kunci: Pelaksanaan; Hibah; Harta Kekayaan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-03-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/58266 10.14710/nts.v18i1.58266 Notarius; Vol 18, No 1 (2025): Notarius; 108-125 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/58266/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5708 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN RAHASIA JABATAN TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA JIKA TERJADI SENGKETA -, Mariyantini Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum Notaris terhadap akta yang dibuatnya ketika terjadi sengketa serta bagaimana batasan Notaris dalam memberikan keterangan terhadap akta yang dibuatnya ketika terjadi sengketa di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian terhadap hukum yang berada di dalam perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap Notaris ketika terjadi sengketa di pengadilan telah diatur pada Pasal 66 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal memberikan kesaksian, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian maupun keseluruhannya, karena hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya, karena akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari para penghadap. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban tersebut mengesampingkan kewajiban umum yang tercantum dalam Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdata karena adanya hak ingkar dari profesi notaris, sebagai konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5708 10.14710/nts.v4i1.5708 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 34 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37657 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) “UD. Permata Furni” Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) “UD. Permata Furni” Nihaya, Ulfi Busro, Achmad Hukum Perikatan upah; jangka waktu; perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) Hukum Perikatan upah; jangka waktu; perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) AbstractProtection for workers is very necessary in order to provide basic rights for every worker, to guarantee equal opportunities and grants in general, in order to realize the welfare of workers. Therefore, work agreements must be in accordance with the law so that their use can provide fair rights for workers. The purpose of this paper is to find out and analyze work agreements, especially work agreements for a certain time (PKWT) between workers and “UD. Furni Gems". The preparation of this writing was carried out using a normative juridical research approach. Based on the results of the study, it was concluded that, l) Employment agreements, especially work agreements for a certain time (PKWT) must be in accordance with the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. 2) UD. PERMATA FURNI in Article 1 is inconsistent with and contrary to Article 58 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and Article 4 of the work agreement is not appropriate and contradicts Article 54 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower regarding the omission of wages and the method of payment which is a mandatory part of the employment agreement.Keywords: salary; time period; certain time work agreement (pkwt)AbstrakProteksi bagi buruh sangat diperlukan guna memberikan hak dasar setiap buruh, untuk menjamin peluang serta pemberian sama pada umumnya, demi mewujudkan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, perjanjian kerja harus sesui dengan undang-undang agar pemanfaatannya dapat memberikan hak yang adil bagi pekerja. Tujuan dari penulisan ini guna mengetahui dan menganalisa perjanjian kerja khususnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)  antara pekerja dengan “UD. Permata Furni”. Penyusunan penulisan ini dilakukan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, l) Perjanjian kerja khususnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) UD. PERMATA FURNI dalam Pasal 1 tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 4 perjanjian kerja tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait tidak dicantumkannya besaran upah dan cara pembayarannya yang merupakan bagian wajib dalam perikatan kerja.Kata kunci : upah; jangka waktu; perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) AbstractProtection for workers is very necessary in order to provide basic rights for every worker, to guarantee equal opportunities and grants in general, in order to realize the welfare of workers. Therefore, work agreements must be in accordance with the law so that their use can provide fair rights for workers. The purpose of this paper is to find out and analyze work agreements, especially work agreements for a certain time (PKWT) between workers and “UD. Furni Gems". The preparation of this writing was carried out using a normative juridical research approach. Based on the results of the study, it was concluded that, l) Employment agreements, especially work agreements for a certain time (PKWT) must be in accordance with the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. 2) UD. PERMATA FURNI in Article 1 is inconsistent with and contrary to Article 58 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and Article 4 of the work agreement is not appropriate and contradicts Article 54 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower regarding the omission of wages and the method of payment which is a mandatory part of the employment agreement.Keywords: salary; time period; certain time work agreement (pkwt)AbstrakProteksi bagi buruh sangat diperlukan guna memberikan hak dasar setiap buruh, untuk menjamin peluang serta pemberian sama pada umumnya, demi mewujudkan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, perjanjian kerja harus sesui dengan undang-undang agar pemanfaatannya dapat memberikan hak yang adil bagi pekerja. Tujuan dari penulisan ini guna mengetahui dan menganalisa perjanjian kerja khususnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)  antara pekerja dengan “UD. Permata Furni”. Penyusunan penulisan ini dilakukan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, l) Perjanjian kerja khususnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) UD. PERMATA FURNI dalam Pasal 1 tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 4 perjanjian kerja tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait tidak dicantumkannya besaran upah dan cara pembayarannya yang merupakan bagian wajib dalam perikatan kerja.Kata kunci : upah; jangka waktu; perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37657 10.14710/nts.v15i2.37657 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 863-873 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/37657/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29154 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

ANALISIS TERHADAP PERDAMAIAN DALAM PKPU DAN PEMBATALAN PERDAMAIAN PADA KASUS KEPAILITAN PT NJONJA MENEER Harsono, Ivan Prananingtyas, Paramita Abstract Reconciliation agreement that have been ratified through the Suspension Of Obligation For Payment Of Debts process are sometimes denied by debtors. If the reconciliation agreement that has been ratified is denied by the debtor, the creditor can submit a request to cancel the peace so that the peace agreement is canceled and the debtor is declared bankrupt.A request to cancel the reconciliation agreement can be submitted if it meets the conditions for bankruptcy as regulated in the provisions of Article 170 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension Of Obligation For Payment Of Debts. The method used in this research is normative juridical. The research objective is to find out and analyze the legal considerations of judges who cancel PT Njonja Meneer reconciliation agreement and the legal consequences arising for debtors and creditors after the reconciliation agreement and the annulment of peace. The results of this research arethe reconciliation agreement that has been ratified creates rights and obligations for both creditors and debtors.The consideration of the Panel of Judges accordance with the provisions of Article 170 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension Of Obligation For Payment Of Debts and the result of the cancellation of the reconciliation agreement that had been ratified, the debtor is declared bankrupt. Keywords : Bankruptcy; Suspension Of Obligation For Payment Of Debts; Reconciliation; Cancellation of the ratified reconciliation Abstrak Perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui proses PKPU kadangkala diingkari oleh debitor. Apabila perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi diingkari oleh debitor, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian agar perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan dan debitor dinyatakan pailit. Permohonan pembatalan perdamaian dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat kepailitan seperti yang diatur dalam ketentuan pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim yang membatalkan perjanjian perdamaian PT Njonja Meneer dan akibat hukum yang timbul bagi debitor maupun kreditor setelah adanya perdamaian dan pembatalan perdamaian. Hasil dari penelitian ini adalahperjanjian perdamaian yang telah dihomologasi menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi kreditor maupun debitor. Pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan akibat dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi adalah debitor dinyatakan pailit. Kata Kunci : Kepailitan; PKPU; Perdamaian; Pembatalan Perdamaian Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-12-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29154 10.14710/nts.v12i2.29154 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 1067-1088 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29154/16807 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/49640 2024-04-30T10:07:51Z notarius:LIT

Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Guna Bangunan Yang Telah Diperbaharui Jangka Waktu Hak Atas Tanahnya Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Guna Bangunan Yang Telah Diperbaharui Jangka Waktu Hak Atas Tanahnya Rizal, Rezky Ramadhan Busro, Achmad Hukum Agraria Transitional; building use rights; land Hukum Bangunan dan Perumahan Transitional; building use rights; land AbstractThe right to use the building is legally annulled or falls to the state or becomes state land if the term has expired. The problem of this research is whether the land of Building Use Rights that has expired can be sold to other parties, and what is the procedure for the transfer of Building Use Rights between the heirs of the deceased Ngoei A Foen And Juniati Mustajab. The research method uses normative juridical. The results of the study concluded that the Building Use Right which has expired cannot be transferred. If the land rights to the building want to be transferred there are 2 (two) ways that can be done, namely first, renewal of rights and secondly, using the Notary Deed of Sale and Purchase of Houses and Transfer and Transfer of Rights. The procedure for the transfer of Building Use Rights between the heirs of NGOEI A FOEN and JUNIATI MUSTAJAB is carried out by applying for a renewal of rights first, then proceeding with the Sale and Purchase process.Keywords: Transitional; building use rights; landAbstrakHak Guna Bangunan secara yuridis hapus atau jatuh kepada Negara atau menjadi tanah Negara jika jangka waktunya telah berakhir. Permasalahan penelitian ini adalah apakah tanah Hak Guna Bangunan yang telah berakhir masa berlakunya dapat dijual kepada pihak lain, dan bagaimanakah tata cara peralihan Hak Guna Bangunan antara ahli waris almarhumah Ngoei A Foen dengan Juniati Mustajab MUSTAJAB. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Hak Guna Bangunan yang telah berakhir masa berlakunya tidak dapat dialihkan. Apabila tanah Hak Guna Bangunan tersebut ingin dialihkan ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan, yaitu pertama, pembaharuan hak dan kedua, menggunakan Akta Notaris Jual Beli Rumah dan Pemindahan serta Penyerahan Hak. Tata cara peralihan Hak Guna Bangunan antara ahli waris Ngoei A Foen dengan Juniati Mustajab MUSTAJAB dilakukan dengan mengajukan pembaharuan hak terlebih dahulu, setelah itu baru dilanjutkan dengan proses Jual Beli.Kata kunci: peralihan; hak guna bangunan; tanah AbstractThe right to use the building is legally annulled or falls to the state or becomes state land if the term has expired. The problem of this research is whether the land of Building Use Rights that has expired can be sold to other parties, and what is the procedure for the transfer of Building Use Rights between the heirs of the deceased Ngoei A Foen And Juniati Mustajab. The research method uses normative juridical. The results of the study concluded that the Building Use Right which has expired cannot be transferred. If the land rights to the building want to be transferred there are 2 (two) ways that can be done, namely first, renewal of rights and secondly, using the Notary Deed of Sale and Purchase of Houses and Transfer and Transfer of Rights. The procedure for the transfer of Building Use Rights between the heirs of NGOEI A FOEN and JUNIATI MUSTAJAB is carried out by applying for a renewal of rights first, then proceeding with the Sale and Purchase process.Keywords: Transitional; building use rights; landAbstrakHak Guna Bangunan secara yuridis hapus atau jatuh kepada Negara atau menjadi tanah Negara jika jangka waktunya telah berakhir. Permasalahan penelitian ini adalah apakah tanah Hak Guna Bangunan yang telah berakhir masa berlakunya dapat dijual kepada pihak lain, dan bagaimanakah tata cara peralihan Hak Guna Bangunan antara ahli waris almarhumah Ngoei A Foen dengan Juniati Mustajab MUSTAJAB. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Hak Guna Bangunan yang telah berakhir masa berlakunya tidak dapat dialihkan. Apabila tanah Hak Guna Bangunan tersebut ingin dialihkan ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan, yaitu pertama, pembaharuan hak dan kedua, menggunakan Akta Notaris Jual Beli Rumah dan Pemindahan serta Penyerahan Hak. Tata cara peralihan Hak Guna Bangunan antara ahli waris Ngoei A Foen dengan Juniati Mustajab MUSTAJAB dilakukan dengan mengajukan pembaharuan hak terlebih dahulu, setelah itu baru dilanjutkan dengan proses Jual Beli.Kata kunci: peralihan; hak guna bangunan; tanah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/49640 10.14710/nts.v17i1.49640 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 480-494 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/49640/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/67090 2025-06-29T16:26:14Z notarius:LIT

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Puncak Jaya Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Puncak Jaya Hamid, Adiyat Anggawijaya Winanto, Winanto Silviana, Ana Hukum Agraria; Hukum Adat; Hukum Administrasi Negara Land Registration; Customary Rights Hukum Agraria; Hukum Adat; Hukum Administrasi Negara Land Registration; Customary Rights ABSTRACTIndonesia, as an agricultural country, encourages customary law community units, particularly in Puncak Jaya Regency, to register their land as proof of customary land ownership. This research aims to assess the ability to implement the land registration system by comparing statutory regulations with the realities in the field. The method used is sociological juridical. The results show that the implementation of Customary Land Rights Registration by the Land Office of Puncak Jaya Regency, Central Papua Province, has not been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 14 of 2024, as evidenced by various barriers, constraints, and the proposed solutions revealed in the research findings.Keywords: Land Registration; Customary RightsABSTRAKNegara Indonesia sebagai negara agraris menghimbau kepada kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya, untuk mendaftarkan tanahnya sebagai bukti penguasaan tanah hak ulayat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kemampuan pelaksanaan sistem pendaftaran tanah antara pengimplementasian peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menerangkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024, sebagaimana tergambar dalam hambatan, kendala, dan solusi berdasarkan hasil penelitian yang ada.Kata Kunci: Pendaftaran Tanah; Hak Ulayat ABSTRACTIndonesia, as an agricultural country, encourages customary law community units, particularly in Puncak Jaya Regency, to register their land as proof of customary land ownership. This research aims to assess the ability to implement the land registration system by comparing statutory regulations with the realities in the field. The method used is sociological juridical. The results show that the implementation of Customary Land Rights Registration by the Land Office of Puncak Jaya Regency, Central Papua Province, has not been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 14 of 2024, as evidenced by various barriers, constraints, and the proposed solutions revealed in the research findings.Keywords: Land Registration; Customary RightsABSTRAKNegara Indonesia sebagai negara agraris menghimbau kepada kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya, untuk mendaftarkan tanahnya sebagai bukti penguasaan tanah hak ulayat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kemampuan pelaksanaan sistem pendaftaran tanah antara pengimplementasian peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menerangkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024, sebagaimana tergambar dalam hambatan, kendala, dan solusi berdasarkan hasil penelitian yang ada.Kata Kunci: Pendaftaran Tanah; Hak Ulayat Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/67090 10.14710/nts.v18i2.67090 Notarius; Vol 18, No 2 (2025): Notarius; 555-572 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/67090/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/67090/17750 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/67090/17751 Copyright (c) 2025 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5898 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG UJI MATERIL PASAL 2 AYAT (2) DAN PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SYAHRUL KHAIR, MUHAMMAD Keabsahan seorang anak, menurut Pasal 42 undang-undang perkawinan dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Das Sollen). Pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sejak Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 , hubungan perdata anak luar kawin tersebut tidak lagi hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya saja tetapi juga kepada ayahnya dan keluarga ayahnya (Das Sein). Problem dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya Putusan  Mahkamah Konstitusi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga anak luar kawin dapat memperoleh hak-hak keperdataannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anak luar kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta didapatkan begitu saja tetapi akan didapatkan melalui suatu penetapan pengadilan sebagai penetapan yang bersifat konkrit karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih bersifat abstrak, dan untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya perlu suatu Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan pada ayat (2) Pasal 43 tersebut, sehingga tatacara memperoleh hak-hak keperdataan yang dimaksud dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dapat diimplementasikan. Saran dari penelitian ini adalah agar perintah dapat membentuk peraturan khusus yang melindungi anak luar kawin terhadap harta warisan orang tuanya. Pemerintah harus mempertimbangkan kesejahteraan seseorang khususnya anak luar kawin tanpa membedakan status nya dalam pemerintahan. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5898 10.14710/nts.v4i1.5898 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 53 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33230 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Jaminan Fidusia Secara Online Dengan Objek Hak Cipta Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia Secara Online Dengan Objek Hak Cipta Dalam Perjanjian Kredit Anggraini, Bella Turisno, Bambang Eko Hukum Jaminan jaminan fidusia; perjanjian kredit; hak cipta Hukum Jaminan fiduciary guarantee; credit agreement; copyright AbstractCopyright has an economic value that can be assessed and provides material benefits for the creator so that it can be used as an object of guarantee. Copyright holders must register their creations with the Directorate General of Intellectual Property Rights (Directorate General of Intellectual Property Rights under the auspices of the Minister of Law and Human Rights) to be recorded in the General Register of Copyrights. Fiduciary agreements must be based on good faith and must be in accordance with what has been agreed. Copyright is still difficult to be used as an object of fiduciary guarantee in a credit agreement, because there is no institution or regulation that regulates the assessment of copyright itself. The complexity of determining the assessment of the economic value of copyright as intellectual property.Keyword: fiduciary guarantee; credit agreement; copyrightAbstrakHak cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai serta memberikan keuntungan materi bagi penciptanya sehingga dapat dijadikan objek jaminan. Pemegang hak cipta harus mendaftarkan ciptaannya tersebut ke Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual (Ditjen Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk dicatat dalam Daftar Umum Hak Cipta. Perjanjian fidusia harus dilandasi dengan itikad baik dan harus sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hak cipta masih sulit untuk dijadikan objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, oleh karena belum adanya sutatu lembaga atau peraturan yang mengatur tentang penilaian dalam hak cipta itu sendiri. Rumitnya menentukan penilaian mengenai nilai ekonomis hak cipta sebagai kekayaan intelektual.Kata kunci: jaminan fidusia; perjanjian kredit; hak cipta AbstractCopyright has an economic value that can be assessed and provides material benefits for the creator so that it can be used as an object of guarantee. Copyright holders must register their creations with the Directorate General of Intellectual Property Rights (Directorate General of Intellectual Property Rights under the auspices of the Minister of Law and Human Rights) to be recorded in the General Register of Copyrights. Fiduciary agreements must be based on good faith and must be in accordance with what has been agreed. Copyright is still difficult to be used as an object of fiduciary guarantee in a credit agreement, because there is no institution or regulation that regulates the assessment of copyright itself. The complexity of determining the assessment of the economic value of copyright as intellectual property.Keyword: fiduciary guarantee; credit agreement; copyrightAbstrakHak cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai serta memberikan keuntungan materi bagi penciptanya sehingga dapat dijadikan objek jaminan. Pemegang hak cipta harus mendaftarkan ciptaannya tersebut ke Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual (Ditjen Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk dicatat dalam Daftar Umum Hak Cipta. Perjanjian fidusia harus dilandasi dengan itikad baik dan harus sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hak cipta masih sulit untuk dijadikan objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, oleh karena belum adanya sutatu lembaga atau peraturan yang mengatur tentang penilaian dalam hak cipta itu sendiri. Rumitnya menentukan penilaian mengenai nilai ekonomis hak cipta sebagai kekayaan intelektual.Kata kunci: jaminan fidusia; perjanjian kredit; hak cipta Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/33230 10.14710/nts.v16i1.33230 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 83-93 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/33230/pdf Copyright (c) 2023 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30391 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ASING YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA (STUDI KASUS SENGKETA MEREK KEEN) Chandra, Dendy Widya Santoso, Budi Maharani Sukma, Novira Brand protection in Indonesia is regulated in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (Trademark Law), replacing the previous regulation, namely Law No. 15 of 2001 concerning Brands. Although there are arrangements, brand disputes in Indonesia still often occur, especially equality in principle. The purpose of this paper is to find out how to protect foreign famous brands that are not registered in Indonesia. The author takes the example of a dispute with a well-known foreign brand KEEN in the Supreme Court's decision No. 167 PK / Pdt.Sus-HKI 2018. The method used in this research is normative jurisdiction that is by reviewing the laws and regulations and legal theories relating to the issues discussed. The results of the research show that protection of foreign famous brands which are not registered in Indonesia remains protected by law so people should not arbitrarily register foreign famous trademarks without permission, if the mark is registered in bad faith, the trademark owner can sue indefinitely. This arrangement is expected to protect every brand in Indonesia and the world. Keywords: brand; foreign famous brand; brand protection Abstrak Perlindungan merek diIndonesia diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Meski sudah ada pengaturannya, namun sengketa merek diIndonesia masih sering terjadi, terutama persamaan pada pokoknya. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan merek terkenal asing yang tidak didaftarkan di Indonesia. Penulis mengambil contoh sengketa merek terkenal asing KEEN pada putusan Mahkamah Agung No. 167 PK/Pdt.Sus- HKI 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu dengan mengkaji peraturan perundang- undangan dan teori- teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.Hasil penelitian menunjukkan perlindungan merek terkenal asing yang tidak didaftarkan diIndonesia tetap dilindungi oleh hukum sehingga orang tidak boleh sembarangan mendaftarkan merek terkenal asing tersebut tanpa izin, apabila merek tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik, maka pemilik merek dapat menggugat tanpa batas waktu.Pengaturan ini diharapkan dapat melindungi setiap merek yang ada diIndonesia dan dunia. Kata kunci : merek; merek terkenal asing; perlindungan merek Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-05-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30391 10.14710/nts.v13i1.30391 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 312-326 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30391/17252 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/53836 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah Terdahulu yang Overlapping (Studi Kasus Pada Putusan PTUN No.67/G/2017/PTUN.SMG) Nur Rahmi, Maulida Anggun Aminah, Aminah Hukum Agraria Legal Protection; Certificate; Overlapping ABSTRACTThe issuance of Building Use Rights Certificates (HGB) Numbers 165 and 360 in the name of PT. Sunindo Property Jaya by the Regional Office of the National Land Agency of Central Java is suspected of administrative legal defects. Anik Rahmawati, the previous landowner, was disadvantaged by duplicate certificates due to overlapping land, leading to a lawsuit in Administrative Court Case Number: 67/G/2017.PTUN.SMG. This study employs a normative juridical method to analyze legal protection for the previous landowner. The findings indicate that the Semarang City Land Office provided repressive legal protection by canceling PT. Sunindo’s HGB through a decree, based on a final court decision in accordance with Article 29 paragraph (2) of ATR Regulation No. 21 of 2020.Keywords: Legal Protection; Certificate; Overlapping.ABSTRAKPenerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 165 dan 360 atas nama PT. Sunindo Property Jaya oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah diduga cacat hukum administratif. Anik Rahmawati, pemilik tanah sebelumnya, merasa dirugikan karena adanya sertipikat ganda akibat tumpang tindih tanah, yang menjadi dasar gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor: 67/G/2017.PTUN.SMG. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik tanah sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Semarang telah memberikan perlindungan represif melalui penerbitan SK pembatalan HGB PT. Sunindo berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 29 ayat (2) Permen ATR No. 21 Tahun 2020.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Sertipikat; Overlapping. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/53836 10.14710/nts.v17i2.53836 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 841-856 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/53836/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43797 2023-04-07T10:42:22Z notarius:LIT

Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta Gegana, Reza Pramasta Aminah, Aminah Ispriyarso, Budi Hukum Kesehatan BPOM; businessmen; hazardous materials. Pengawasan bahan berbahaya. BPOM; pelaku usaha; bahan berbahaya. BPOM as the agency has the authority and responsibility in carrying out supervision of food and medicinal products that are circulated by business actors. The issues that will be discussed in this article are regarding the Role of the Food and Drug Administration for Business Actors in Special Region of Yogyakarta Yogyakarta. The method used in this article is juridical empirical. The result of the research in this article is that the BPOM of the Special Region of Yogyakarta supervises food and medicinal products that contain hazardous materials. Supervision is carried out by going directly to the market, especially the Bringharjo market, to find out what food products are being sold by traders. The results of the supervision show that there are still many food product sellers who mix their food products with hazardous materials, so they take firm action by asking the sellers to make a statement not to sell anymore and to socialize to the public about the dangers of mixing food products with dangerous ingredients.Keywords : BPOM; businessmen; hazardous materials.AbstrakBPOM selaku instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diedarkan oleh pelaku usaha. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini mengenai Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya. Pengawasan dilakukan dengan terjun langsung ke pasar khusunya pasar Bringharjo untuk mengetahui produk makanan yang dijual pedagang. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih ditemukan banyak penjual produk makanan yang mencampuri produk makannya dengan bahan berbahaya, sehingga dilakukan tindakan tegas dengan meminta penjual untuk membuat pernyataan tidak berjualan lagi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya mencampur produk makanan dengan bahan yang berbahaya.Kata kunci: BPOM; pelaku usaha; bahan berbahaya. BPOM as the agency has the authority and responsibility in carrying out supervision of food and medicinal products that are circulated by business actors. The issues that will be discussed in this article are regarding the Role of the Food and Drug Administration for Business Actors in Special Region of Yogyakarta Yogyakarta. The method used in this article is juridical empirical. The result of the research in this article is that the BPOM of the Special Region of Yogyakarta supervises food and medicinal products that contain hazardous materials. Supervision is carried out by going directly to the market, especially the Bringharjo market, to find out what food products are being sold by traders. The results of the supervision show that there are still many food product sellers who mix their food products with hazardous materials, so they take firm action by asking the sellers to make a statement not to sell anymore and to socialize to the public about the dangers of mixing food products with dangerous ingredients. Keywords : BPOM; businessmen; hazardous materials. AbstrakBPOM selaku instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diedarkan oleh pelaku usaha. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini mengenai Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya. Pengawasan dilakukan dengan terjun langsung ke pasar khusunya pasar Bringharjo untuk mengetahui produk makanan yang dijual pedagang. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih ditemukan banyak penjual produk makanan yang mencampuri produk makannya dengan bahan berbahaya, sehingga dilakukan tindakan tegas dengan meminta penjual untuk membuat pernyataan tidak berjualan lagi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya mencampur produk makanan dengan bahan yang berbahaya.Kata kunci: BPOM; pelaku usaha; bahan berbahaya. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43797 10.14710/nts.v14i2.43797 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 692-709 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43797/20811 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/79650 2025-12-29T02:08:01Z notarius:LIT

Urgensi Akta Notaris dalam Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Cipta Kerja Natyanna, Sheila Priyono, Ery Agus Taufiq, Taufiq Hukum Perusahaan Notarial Deed; Sole Proprietorship Company; Job Creation Law ABSTRACTThe simplification of establishing a Sole Proprietorship Company through the Job Creation Law (UUCK) eliminates the requirement for a notarial deed, creating a problem gap in the form of potential data inaccuracies, unverified documents, and weak legal protection for founders. This study aims to analyze the urgency of notarial deeds in ensuring the legality of Sole Proprietorship Company formation within the electronic registration system. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, with qualitative descriptive analysis of legal materials. The findings indicate that notaries remain essential to ensuring data validity, legal certainty, and risk mitigation for founders, despite the simplified procedure. Moreover, notaries provide crucial legal guidance to help founders understand their rights, obligations, and liability limits.Keywords: Notarial Deed; Sole Proprietorship Company; Job Creation LawABSTRAKPenyederhanaan pendirian Perseroan Perseorangan melalui UUCK menghilangkan kewajiban akta notaris sehingga menimbulkan problem gap berupa potensi ketidakpastian data, verifikasi dokumen, dan lemahnya perlindungan hukum bagi pendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi akta notaris terhadap legalitas pendirian Perseroan Perseorangan dalam sistem pendaftaran elektronik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis bahan hukum secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris tetap diperlukan untuk memastikan keabsahan data, kepastian hukum, dan mitigasi risiko bagi pendiri, meskipun proses pendirian telah disederhanakan. Selain itu, kehadiran notaris memberikan edukasi hukum yang penting agar pendiri memahami hak, kewajiban, dan batas tanggung jawabnyaKata Kunci: Akta Notaris; Perseroan Perseorangan; Undang-Undang Cipta Kerja Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-12-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/79650 10.14710/nts.v18i4.79650 Notarius; Vol 18, No 4 (2025): Notarius; 1201-1220 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/79650/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/79650/22584 Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23771 2020-04-17T13:25:06Z notarius:LIT

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KOPERASI BAITUL MAAL WA TAMWIL KABUPATEN SEMARANG Rahmawan, Rahmawan Dja’is, Mochammad The purpose of executing the object of the fiduciary is to guarantee the repayment of the credit facility granted by banking institutions as creditors. The problem in this study is on the execution of motor vehicles in the Baitul Maal Tanwil in the district of Semarang cause many problems. This thesis uses normative juridical research method and empirical research data support. Based on qualitative analysis known that prevention fiduciary execution problems, can be done by registration of fiduciary security object at the Ministry of Justice and Human Rights through an online application method, but to do an execution must be done on the spot, online application method of the execution of fiduciary can make  sure a justice and legal standing for creditors to execution of fiduciary object, and  by registering online fiduciary guarantee object, the object is expected to issue execution fiduciary. Keywords: Fiduciary, Execution Fiduciary, Baitul Maal Tamwil. Abstrak Tujuan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia adalah untuk menjamin pelunasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan selaku kreditor. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada kendaraan bermotor pada Baitul Maal Tanwil di wilayah Kabupaten Semarang menimbulkan berbagai macam permasalahan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan didukung data penelitian empiris. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa pencegahan permasalahan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dapat dilakukan dengan melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia pada kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui metode pendaftaran secara online, tetapi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tetap dilakukan secara langsung di lapangan, pendaftaran objek jaminan fidusia secara online, memberikan suatu kepastian hukum atau legal standing yang jelas bagi kreditor di dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia. Kata kunci : Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia, Baitul Maal Tamwil. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23771 10.14710/nts.v12i1.23771 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 108-117 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23771/15342 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40910 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Urgensi dan Penerapan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 Urgensi dan Penerapan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 Baiti, Intan Nur Badriyah, Siti Malikhatun Notaris cyber notary; notaris; covid Notaris cyber notary; notary; covid AbstractCyber Notary concept is alternative that can be used Notary to work and making transactions during the pandemic. Article 15 paragraph (3)UUJN provides opportunities application of Cyber Notary concept where Notary can use functions and authority based on technology, such as making deeds and conducting certification by electronic. The purpose of this study is to analyze and describe reasons Cyber Notary concept cannot be applied in Covd-19 pandemic situation and the opportunities implementng Cyber Notary concept related to Notary's authorty in Notary Regulations. The method used is normative legal research by conducting legal analysis based on study from legislation and literature of Cyber Notary. It was concluded that the factor meaning of "essence" of authentic deeds, communicaton tools and internet networks were not evenly distributed, prone to abuse and the existence of conflicting norms between UUJN and UU TE as reason that Cyber Notary could not be applied. Opportunities for implementation of Cyber Notary are very open but contraned about regulation of Cyber Notary has not been further regulated so implementaton of Cyber Notary has not been perfect.Keywords: cyber notary; notary; covidAbstrakKonsep Cyber Notary merupakan suatu alternatif yang dapat digunakan dan memudahkan transaksi pekerjaan Notaris di masa pandemi. Pasal 15 ayat (3) UUJN memberikan peluang penerapan konsep Cyber Notary. Notaris dapat melakukan fungsi dan wewenang berbasis teknologi, misalnya membuat akta dan melakukan sertifikasi secara elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan alasan konsep Cyber Notary belum dapat diaplikasikan guna menyikapi situasi pandemi Covid-19 serta peluang penerapan konsep Cyber Notary terkait dengan kewenangan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan analisa hukum berdasarkan pengkajian bahan yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan bahan literatur terkait konsep Cyber Notary. Melalui hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa faktor makna “esensi” akta otentik, alat komunikasi dan jaringan internet yang belum merata, rawan disalahgunakan serta adanya pertentangan norma antara UUJN dan UU ITE sebagai alasan bahwa Cyber Notary belum dapat diterapkan. Peluang penerapan Cyber Notary sangat terbuka namun terkendala terkait belum adanya pengaturan lebih lanjut sehingga penerapan Cyber Notary belum berjalan sempurna.Kata kunci: cyber notary; notaris; covid AbstractCyber Notary concept is alternative that can be used Notary to work and making transactions during the pandemic. Article 15 paragraph (3)UUJN provides opportunities application of Cyber Notary concept where Notary can use functions and authority based on technology, such as making deeds and conducting certification by electronic. The purpose of this study is to analyze and describe reasons Cyber Notary concept cannot be applied in Covd-19 pandemic situation and the opportunities implementng Cyber Notary concept related to Notary's authorty in Notary Regulations. The method used is normative legal research by conducting legal analysis based on study from legislation and literature of Cyber Notary. It was concluded that the factor meaning of "essence" of authentic deeds, communicaton tools and internet networks were not evenly distributed, prone to abuse and the existence of conflicting norms between UUJN and UU TE as reason that Cyber Notary could not be applied. Opportunities for implementation of Cyber Notary are very open but contraned about regulation of Cyber Notary has not been further regulated so implementaton of Cyber Notary has not been perfect.Keywords: cyber notary; notary; covidAbstrakKonsep Cyber Notary merupakan suatu alternatif yang dapat digunakan dan memudahkan transaksi pekerjaan Notaris di masa pandemi. Pasal 15 ayat (3) UUJN memberikan peluang penerapan konsep Cyber Notary. Notaris dapat melakukan fungsi dan wewenang berbasis teknologi, misalnya membuat akta dan melakukan sertifikasi secara elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan alasan konsep Cyber Notary belum dapat diaplikasikan guna menyikapi situasi pandemi Covid-19 serta peluang penerapan konsep Cyber Notary terkait dengan kewenangan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan analisa hukum berdasarkan pengkajian bahan yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan bahan literatur terkait konsep Cyber Notary. Melalui hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa faktor makna “esensi” akta otentik, alat komunikasi dan jaringan internet yang belum merata, rawan disalahgunakan serta adanya pertentangan norma antara UUJN dan UU ITE sebagai alasan bahwa Cyber Notary belum dapat diterapkan. Peluang penerapan Cyber Notary sangat terbuka namun terkendala terkait belum adanya pengaturan lebih lanjut sehingga penerapan Cyber Notary belum berjalan sempurna.Kata kunci: cyber notary; notaris; covid Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40910 10.14710/nts.v16i1.40910 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 540-554 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/40910/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31083 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN ASURANSI JIWA DALAM KREDIT MULTIGUNA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Olga, Puspita Dewi Busyro, Achmad Cahyaningtyas, Irma History life insurance originated from a risk occurring in human life so that it appears the insurance agency risk. Life insurance is regulated in the ACT No. 40 Of 2014 On Insurance. Banks as financial institutions has a credit program set forth in ACT No.10 Year 1998 About Banking. The multipurpose credit is a banking product offered by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. the purpose of writing this article is to know the implementation of life insurance in the implementation of the retrieval multipurpose loans and how the legal consequences if a person insured life insurance died if unresolved multipurpose credit at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. The research method used in this article is the method of juridical empirical.  From the article it can be seen that the implementation of life insurance in the Credit BRIGuna is to prevent the inheritance of debt. It is also a good impact on the existence of Credit BRIGuna and be a solution to the inheritance of debt. Then the legal consequences is incurring the obligation for each party and the most main is the creditors stated that the remainder of the loan is paid off.           Keywords : life insurance; multipurpose loans; inheritance of debt Abstrak            Sejarah asuransi jiwa berawal dari sebuah risiko yang terjadi dalam kehidupan manusia sehingga muncul lembaga penjamin risiko. Asuransi jiwa diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki program kredit diatur dalam UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Kredit multiguna merupakan produk perbankan yang ditawarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tujuan dari penulisan artike ini  adalah untuk mengetahui implementasi asuransi jiwa dalam pelaksanaan pengambilan kredit multiguna dan bagaimana akibat hukumnya apabila seseorang tertanggung asuransi jiwa meninggal dunia apabila belum terselesaikan kredit multiguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis empiris.  Dari artikel ini dapat diketahui bahwa implementasi penerapan asuransi jiwa dalam Kredit BRIGuna adalah untuk menghindarkan pewarisan hutang. Disamping itu juga berdampak baik terhadap eksistensi Kredit BRIGuna dan menjadi solusi atas pewarisan hutang. Kemudian akibat hukumnya adalah menimbulkan kewajiban bagi setiap pihak dan yang paling utama adalah pihak kreditur menyatakan bahwa sisa pinjaman tersebut lunas.            Kata kunci : asuransi jiwa; kredit multiguna; pewarisan utang Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31083 10.14710/jis.%v.%i.%Y.%p Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 619-628 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31083/17440 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/53694 2024-12-31T08:18:31Z notarius:LIT

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Status Tanah Belum Bersertifikat Sitohang, Hotman Januari Silviana, Ana Hukum Agraria Land Disputes; Property Right; Certificates ABSTRACTThe problem that often arises in various regions is a land dispute that does not yet have an official certificate as proof of ownership. The research approach method is sociological juridical with descriptive analytical research specifications. Arable land dispute with evidence of ownership of land whose land has not been certified (PN Decision Study Number 18/Pdt/2022/PtptkJuncto Number 30/Pdt.G/2021/PnKtp) was won by the defendant because he had evidence of land ownership rights while the plaintiff did not have any evidence. In the case of the PN Decision Number 18/Pdt/2022/PtptkJuncto Number 30/Pdt.G/2021/PnKtp, the legal protection for holders of land rights that have not been certified is preventive and repressive legal protection in good faith as Article 32 and Article 27 PP 24/1997.Keywords: Land Disputes; Property Right; CertificatesABSTRAKMasalah yang sering timbul di berbagai wilayah adalah sengketa tanah garapan yang belum memiliki sertifikat resmi sebagai bukti kepemilikan. Metode pendekatan penelitian yaitu yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sengketa tanah garapan yang melibatkan hak milik atas tanah yang tidak bersertifikat dan bukti pendukungnya (Studi Putusan PN Nomor 18/Pdt/2022/Ptptk Juncto Nomor 30/Pdt.G/2021/PnKtp) dimenangkan oleh tergugat karena memiliki alat bukti hak milik atas tanah sedangkan penggugat tidak memiliki bukti apapun. Pada kasus Putusan PN Nomor 18/Pdt/2022/Ptptk Juncto Nomor 30/Pdt.G/2021/PnKtp maka Pemegang hak atas tanah yang tidak bersertifikat diberikan perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif dengan itikad baik sebagaimana Pasal 32 dan Pasal 27 PP 24/1997.Kata Kunci: Sengketa Tanah; Hak Milik; Sertifikat Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/53694 10.14710/nts.v17i3.53694 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 1883-1901 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/53694/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41166 2023-09-06T07:00:42Z notarius:LIT

Kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Mendapatkan Warta Simpulan Audit BPK Kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Mendapatkan Warta Simpulan Audit BPK Susilowati, Heni Tri Santoso, Budi Dewan Perwakilan Daerah DPRD authority; report; audit finance Dewan Perwakilan Daerah DPRD authority; report; audit finance AbstractLaw Number 23 of 2014 Guidelines and Procedures for the Regional House of Representatives (DPRD) to receive a report on the results of the audit of the provincial government's financial audit by the Supreme Audit Agency. In receiving the BPK audit report based on Law Number 23 of 2014. The method of determining the sample is purposive sampling. The results showed that the authority of the Central Java Provincial DPRD in receiving reports on the results of the BPK audit was maximized. Lack of a recording process regarding regional assets, efforts to answer internal constraints, guided by legislation, holding discussions with the Governor, adding regulatory aspects, human resources, and information technology, imposing sanctions to committees that fail to record regional asset expenditures. The conclusion of this study is that the Central Java Provincial DPRD's authority in receiving BPK audit reports based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has been in accorsertace with the provisions of laws and regulations.Keywords: DPRD authority; report; audit finance AbstrakUndang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai Pedoman serta Tata Cara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkan warta simpulan pemeriksaan audit keuangan pemerintah provinsi dari BPK. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan, hambatan, serta upaya pemerintah DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK berlandaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK sudah maksimal. Kurangnya proses penulisan mengenai aset daerah, upaya dari jawaban hambatan internal, berdasarkan pada perundang-undangan, melakukan diskusi bersama Gubernur, menambah aspek regulasi, SDM, serta teknologi informasi, memberi sanksi kepada anggota kerja yang lalai mencatat pengeluaran aset daerah. Artikel ini menyimpulkan bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK berlandaskan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan.Kata kunci: kewenangan DPRD; warta; audit keuangan AbstractLaw Number 23 of 2014 Guidelines and Procedures for the Regional House of Representatives (DPRD) to receive a report on the results of the audit of the provincial government's financial audit by the Supreme Audit Agency. In receiving the BPK audit report based on Law Number 23 of 2014. The method of determining the sample is purposive sampling. The results showed that the authority of the Central Java Provincial DPRD in receiving reports on the results of the BPK audit was maximized. Lack of a recording process regarding regional assets, efforts to answer internal constraints, guided by legislation, holding discussions with the Governor, adding regulatory aspects, human resources, and information technology, imposing sanctions to committees that fail to record regional asset expenditures. The conclusion of this study is that the Central Java Provincial DPRD's authority in receiving BPK audit reports based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has been in accorsertace with the provisions of laws and regulations.Keywords: DPRD authority; report; audit financeAbstrakUndang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai Pedoman serta Tata Cara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkan warta simpulan pemeriksaan audit keuangan pemerintah provinsi dari BPK. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan, hambatan, serta upaya pemerintah DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK berlandaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK sudah maksimal. Kurangnya proses penulisan mengenai aset daerah, upaya dari jawaban hambatan internal, berdasarkan pada perundang-undangan, melakukan diskusi bersama Gubernur, menambah aspek regulasi, SDM, serta teknologi informasi, memberi sanksi kepada anggota kerja yang lalai mencatat pengeluaran aset daerah. Artikel ini menyimpulkan bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK berlandaskan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan.Kata kunci: kewenangan DPRD; warta; audit keuangan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41166 10.14710/nts.v16i2.41166 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 882-890 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41166/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46043 2023-04-06T21:06:25Z notarius:LIT

Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0 Prasetyawati, Betty Ivana Prananingtyas, Paramita Notaris Notary; Code of Ethics; 4.0 Era A Notary is a public official that has the authority to create authentic deeds and other powers as referred in Act No. 2 of 2014. In the world of notaries, the notary standards of ethics have been described in the notary code of ethics determined by the Indonesian Notary Association and must be obeyed by all notaries concerned. These codes of conduct should be the self-regulation of the profession and its implementation. The start of the industrial revolution 4.0 brought many changes to the world. Ministry of industry on a large and comprehensive scale to create a business that processes simpler, faster, easier, and cheaper to Making Indonesia 4.0 become a reality. Notaries are expected to actively participate in the licensing service process that is integrated electronically, or can be called as Online Single Submission (OSS). The urgency of reforming the code of ethics for the professional posititon of a notary as the practice of Indonesian notary in the industrial revolution 4.0 era, for the sake of creating notaries who have high integrity and morality to carry out their duties.Keywords : Notary; Code of Ethics; 4.0 Era                                                 AbstrakNotaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.Di dalam dunia kenotariatan standar etik Notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan wajib dipatuhi oleh segenap Notaris.Kode Etik harus menjadi self-regulation dari profesi dan pelaksanaannya. Dimulainya revolusi industry 4.0 membawa banyak perubahan bagi dunia, Kementrian Perindustrian secara besar-besaran dan menyeluruh membuat business process menjadi lebih sederhana, cepat, mudah dan murah demi mewujudkan Making Indonesia 4. Para notaris diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik, atau online single submission (OSS). Urgensi pembaharuan kode etik jabatan notaris bagi praktik kenotariatan Indonesia di era 4.0 demi terciptanya notaris yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugas jabatannya.Kata Kunci : Notaris; Kode Etik; Era 4.0 Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46043 10.14710/nts.v15i1.46043 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 310-323 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46043/21407 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26887 2019-12-02T20:40:04Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28903 2020-03-07T18:20:13Z notarius:LIT

PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) Amalia Handayani, Andi AbstractThe State of Indonesia is a country whose territories and rights are defined by law. Article 4 of the Loga states that land is the surface of the earth, which is divided into various kinds of rights to the surface of the earth in which there are buildings and objects that are on it. The government, in this case the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency, has the authority to regulate land affairs, one of which is by issuing a Systematic Complete Land Registration Program (PTSL). So in this study formulates: How is the legal protection of registration of land rights through the PTSL program? And What is the legal certainty in registering land rights through the PTSL program ?. The results obtained by the author are that the legal protection of land registration systematically and sporadically has the same legal basis but is different in terms of proving their rights. Every requirement that must be attached is facilitated in accordance with Permen ATR / BPN No.6 2018, including the case of proof of their rights.Keywords: Land Registration; Legal Protection; Legal Certainty.  ABSTRAKNegara Indonesia adalah negaradengan wilayah yang batasdanhaknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 4 UUPA menyebutkan tanah adalah permukaan bumi, yang terbagi menjadi berbagai macam hak atas permukaan bumi yang didalamnya terdapat bangunan dan benda-benda yang berada diatasnya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewenangan mengatur dalam bidang pertanahan, salah satunya dengan cara mengeluarkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sehingga dalam penelitian ini merumuskan: Bagaimana perlindungan hukumpendaftaran hak atas tanah melalui  program PTSL? Dan Bagaimana kepastian hukumdalam pendaftaran hak atas tanah melalui program PTSL?. Hasil yang di peroleh penulis adalah bahwa perlindungan hukum pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadik memiliki dasar hukum yang sama namun berbeda dalam hal pembuktian haknya saja. Setiap persyaratan yang harus dilampirkan dipermudah sesuai dengan Permen ATR/ BPN No.6 tahun 2018, termasuk hal pembuktian haknya. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah; Perlindungan Hukum; Kepastian Hukum. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28903 10.14710/nts.v12i1.28903 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 537-549 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28903/16741 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41266 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja Pratama, Dian Putri Turisno, Bambang Eko Hukum Perusahaan establishment of individual companies; uu create work Hukum Perusahaan establishment of individual companies; uu create work AbstractGovernment has enacted Government Regulation No. 8 of 2021  as the implementation regulation of Job Creation Act that has brought several changes to Law No. 40 of 2007. PP No. 8/2021 amends several provisions in UU PT such as Authorized Capital, Registration of Establishment, Amendment, and Disbanding of One-Person Company that meet the criteria for Micro and Small Business (UMK). This research employs a normative-descriptive approach and aims to discuss the significant amendment of provisions in UU PT as stipulated in PP No. 8 /2021. The amendment of UU PT covers (i) the abolition of provision regarding minimum Authorized Capital, (ii) provision regarding “One-Person Company”, including technical regulation of Establishment, Amendment, and Disbanding of One-Person Company, and also the obligation to make and submit a financial report.Keywords : establishment of individual companies; uu create workAbstrakPemerintah saat ini telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 8/Tahun 2021, guna menjadi peraturan pelaksana atas Regulasi Cipta Kerja yang telah mengubah Regulasi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/Tahun 2007. PP No. 8/2021 mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam UUPT, antara lain: Modal Dasar, Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan dengan kriteria UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Metode yuridis normatif-deskriptif akan digunakan dalam Penelitian ini fokus dan membahas perubahan yang cukup signifikan mengenai regulasi UU PT yang diatur dalam PP No. 8/2021. Poin signifikan yang diubah dalam UU PT. adalah aturan penghapusan ketentuan batasan minimum Modal Dasar UU PT; dan aturan baru perihal “Perseroan Perorangan”, termasuk aturan teknis mendirikan, mengubah, dan membubarkan Perseroan perorangan, serta keharusan membuat dan menyampaikan laporan keuangan.Kata kunci: pendirian perseroan perorangan; uu cipta kerja    AbstractGovernment has enacted Government Regulation No. 8 of 2021  as the implementation regulation of Job Creation Act that has brought several changes to Law No. 40 of 2007. PP No. 8/2021 amends several provisions in UU PT such as Authorized Capital, Registration of Establishment, Amendment, and Disbanding of One-Person Company that meet the criteria for Micro and Small Business (UMK). This research employs a normative-descriptive approach and aims to discuss the significant amendment of provisions in UU PT as stipulated in PP No. 8 /2021. The amendment of UU PT covers (i) the abolition of provision regarding minimum Authorized Capital, (ii) provision regarding “One-Person Company”, including technical regulation of Establishment, Amendment, and Disbanding of One-Person Company, and also the obligation to make and submit a financial report. Keywords : establishment of individual companies; uu create workAbstrakPemerintah saat ini telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 8/Tahun 2021, guna menjadi peraturan pelaksana atas Regulasi Cipta Kerja yang telah mengubah Regulasi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/Tahun 2007. PP No. 8/2021 mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam UUPT, antara lain: Modal Dasar, Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan dengan kriteria UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Metode yuridis normatif-deskriptif akan digunakan dalam Penelitian ini fokus dan membahas perubahan yang cukup signifikan mengenai regulasi UU PT yang diatur dalam PP No. 8/2021. Poin signifikan yang diubah dalam UU PT. adalah aturan penghapusan ketentuan batasan minimum Modal Dasar UU PT; dan aturan baru perihal “Perseroan Perorangan”, termasuk aturan teknis mendirikan, mengubah, dan membubarkan Perseroan perorangan, serta keharusan membuat dan menyampaikan laporan keuangan.Kata kunci: pendirian perseroan perorangan; uu cipta kerja Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41266 10.14710/nts.v16i3.41266 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1561-1576 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41266/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38827 2021-06-16T16:49:22Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang di Website Youtube Secara Ilegal Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Buddhi Pramana, Alfrizki Ngadino, Ngadino Maharani Sukma, Novira AbstractNowadays, YouTube users not only individual but also television station. Almost all of television have YouTube account to rebroadcast their program. The YouTube users can obtain earning from their videos. The income should obtained by the authentic content created by the user. However, people re-record the television content and they upload it in their YouTube account. This behaviour is clearly against UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. The research approach method used in this study is empirical juridical. The research specification is descriptive analytical research. The data source in this study uses primary data as the main data. The data in this study consist of literature studies and field research. The method used in analyzing and processing the collected data is qualitative analysis. The result of the study concluded that rebroadcast the television program on YouTube without permission is illegal and identified as copyright infringement. Illegal reuploading can cause disadvantage that will affect the television stasions especially regarding to their moral and economic rights. The government has provided legal protection. The settlement dispute towards copyright infringement has been regulated in legislation with an alternative dispute resolution, arbitration, or settlement through court and based on YouTube determination. Keywords : youtube; copyright; broadcast; television AbstrakSekarang ini pemakai YouTube bukan perorangan saja namun juga stasiun TV. Pemilik akun YouTube bisa menerima pendapatan. Semestinya, penghasilan itu diperoleh dari terdapatnya konten yang orisinil yang dibuat oleh pemilik akunnya. Realitanya banyak yang merekam siaran ulang yang ada dalam televisi untuk diunggah di akun YouTubenya. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah siaran ulang dalam Youtube pada tayangan televisi termasuk ilegal berdasarkan Undang-Undang dan melihat penyelesaian sengketa jika ada pelanggaran hak cipta. Metode penelitiannya menggunakan yuridis empiris. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Sumber datanya adalah data primer yang sebagai data utama. Dalam mengumpulkan datanya menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan. Untuk analisis data dan olah datanya menggunakaan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian memperlihatkan jika mengunggah konten siaran ulang televisi di YouTube yang tidak memperoleh izin dari stasiun TV termasuk perbuatan ilegal dan melanggar hak cipta. Kerugian yang dialami oleh pihak stasiun TV behubungan dengan Hak moral dan Hak Ekonomi. Pemerintah memberikan fasilitas perlindungan hukum dengan adanya Undang-undang. Penyelesaian sengketa tertuang pada Undang-undang dengan  penyelesaian sengketa, arbitrase ataupun pengadilan dan berdasar pada ketentuan YouTube. Kata kunci : youtube; hak cipta; siaran; televisi Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-05-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38827 10.14710/jis.%v.%i.%Y.%p Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 58 - 72 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38827/19494 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/65792 2024-12-31T09:02:45Z notarius:LIT

Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital Rizqiya, Anis Mahfud, Muh. Afif Notaris Verification; Deed; Notary; Cyber Notary Notaris Verification; Deed; Notary; Cyber Notary ABSTRACTNotary services should start using electronic systems or cyber notary, especially for creating digital authentic deeds that generate electronic certificates. This study aims to analyze the development of cyber notary in Indonesia as a result of advancements in information and communication technology and to assess the evidentiary strength of land deeds produced through cyber notary. The research method employed is normative legal analysis. The findings suggest that while the development of cyber notary is expected to enhance legal service efficiency, it faces challenges due to unclear regulations and legal uncertainties, despite the Notary Law granting authority for digital transaction certification. Judicial review of the ITE Law and Notary Law is necessary for legal certainty and to support electronic signatures and online meetings.Keywords: Verification; Deed; Notary; Cyber NotaryABSTRAKLayanan notaris seharusnya mulai menggunakan sistem elektronik atau cyber notary, terutama dalam pembuatan akta autentik digital yang menghasilkan sertifikat elektronik. Tujuan penelitian untuk menganalisis perkembangan cyber notary di Indonesia sebagai dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta untuk menilai kekuatan pembuktian akta tanah yang dihasilkan dari metode cyber notary. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan perkembangan cyber notary di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan hukum, namun masih terhambat oleh ketidakjelasan regulasi dan ketidakpastian hukum, meskipun UUJN-P telah memberikan kewenangan untuk sertifikasi transaksi digital. Kekuatan pembuktian akta cyber notary di Indonesia masih diperdebatkan karena regulasi yang tidak jelas, sehingga diperlukan judicial review terhadap UU ITE dan UUJN-P untuk memberikan kepastian hukum serta mendukung penggunaan tanda tangan elektronik dan pertemuan daring.Kata Kunci: Pembuktian; Akta; Notaris; Cyber Notary ABSTRACTNotary services should start using electronic systems or cyber notary, especially for creating digital authentic deeds that generate electronic certificates. This study aims to analyze the development of cyber notary in Indonesia as a result of advancements in information and communication technology and to assess the evidentiary strength of land deeds produced through cyber notary. The research method employed is normative legal analysis. The findings suggest that while the development of cyber notary is expected to enhance legal service efficiency, it faces challenges due to unclear regulations and legal uncertainties, despite the Notary Law granting authority for digital transaction certification. Judicial review of the ITE Law and Notary Law is necessary for legal certainty and to support electronic signatures and online meetings.Keywords: Verification; Deed; Notary; Cyber NotaryABSTRAKLayanan notaris seharusnya mulai menggunakan sistem elektronik atau cyber notary, terutama dalam pembuatan akta autentik digital yang menghasilkan sertifikat elektronik. Tujuan penelitian untuk menganalisis perkembangan cyber notary di Indonesia sebagai dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta untuk menilai kekuatan pembuktian akta tanah yang dihasilkan dari metode cyber notary. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan perkembangan cyber notary di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan hukum, namun masih terhambat oleh ketidakjelasan regulasi dan ketidakpastian hukum, meskipun UUJN-P telah memberikan kewenangan untuk sertifikasi transaksi digital. Kekuatan pembuktian akta cyber notary di Indonesia masih diperdebatkan karena regulasi yang tidak jelas, sehingga diperlukan judicial review terhadap UU ITE dan UUJN-P untuk memberikan kepastian hukum serta mendukung penggunaan tanda tangan elektronik dan pertemuan daring.Kata Kunci: Pembuktian; Akta; Notaris; Cyber Notary Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/65792 10.14710/nts.v17i3.65792 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2430-2448 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/65792/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5699 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

PERAN MPD DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN APABILA TERJADI PEMBATALAN AKTA OTENTIK YANG TERBUKTI CACAT HUKUM Zuhri, Saifudin Suatu akta otentik dapat dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan untuk membuat suatu perjanjian. Perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta dapat dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian. Majelis Pengawas Daerah hendaknya disamping sebagai pengawas terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris, juga mempunyai fungsi  ??? (aslinya tidak ada kelanjutannya) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Pembatalan akta notaris tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat materil suatu akta notaris. Hakim mengganggap bahwa perbuatan tergugat melawan hukum dan peralihan hak atas tanah terperkara mengandung cacat hukum, sehingga materi akta notaris tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum. Wewenang notaris adalah membuat akta otentik sehingga peran dan tanggung jawab notaris sangat penting. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5699 10.14710/nts.v4i1.5699 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 25 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36721 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Melakukan Pendaftaran Hak Tanggungan Berbasis Elektronik Sekti, Ellena Balqis Santoso, Budi PPAT, Hukum Jaminan, bank; PPAT; hak tanggungan AbstactAs technology develops, the registration of Mortgage Rights is carried out electronically, PPAT plays a role in the registration of Electronic Mortgage Rights. The purpose of writing this article is to determine the role of PPAT in registering Electronic-Based Mortgage guarantees and to find out how to improve Electronic Mortgage Rights that have been issued. The research method used is normative research. The result of the discussion of this article is that the collateral right imposition agreement is set out in the form of a Deed of Granting Mortgage Rights (APHT) drawn up by PPAT as the authorized official. Application for HT-el repair is submitted through the HT-el System no later than 30 (thirty) days from the date the HT-el Certificate is issued. The conclusion of this article is the role of PPAT in registering electronic-based Mortgage Rights, namely by making APHT and submitting deeds and documents that are complete requirements in the form of registration of Mortgage Rights through an electronic system of partners that are integrated with the HT-el system. HT-el is no later than 30 (thirty) days from the date the HT-el Certificate is issued.Keywords: bank; land deed official; mortgage rightAbstrakSemakin berkembangnya teknologi maka pendaftaran Hak Tnaggungan dilakukan secara elektronik, PPAT berperan dalam pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui peran PPAT dalam pendaftaran jaminan Hak Tanggungan Berbasis Elektronik dan mengetahui cara memperbaiki Hak Tanggungan Elektronik yang sudah diterbitkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan artikel ini yaitu Perjanjian pembebanan hak tanggungan dituangkan dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh PPAT selaku pejabat berwenang. Permohonan perbaikan HT-el diajukan melalui Sistem HT-el paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Sertipikat HT-el diterbitkan. Simpulan dari artikel ini adalah peran PPAT dalam melakukan pendaftaran Hak Tanggungan berbasis elektronik yaitu dengan pembuatan APHT dan menyampaikan akta dan dokumen kelengkapan persyaratan berupa pendaftaran Hak Tanggungan melalui sistem elektronik mitra kerja yang terintegrasi dengan Sistem HT-el, Permohonan perbaikan HT-el diajukan melalui Sistem HT-el paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Sertipikat HT-el diterbitkan.Kata kunci : bank; PPAT; hak tanggungan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/36721 10.14710/nts.v15i2.36721 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 727-737 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/36721/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29139 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN SEWA TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BTS (BASE TRANCEIVER STATION) Soviani, Arsy Ngodimo, Ngadimo Ispriyarso, Budi AbstractThe massive construction of telecommunication towers (BTS) tends to be uncontrolled and cause problems both in the community and the government. The method of approach used in this research is the empirical juridical approach, which is an approach based on applicable law and based on reality in practice. The results of this study are that the arrangement of joint use of cellular towers (BTS) must be realized as soon as possible so that legal certainty is achieved and legal uniformity is created in each region. Normatively the role of the Regional Government has been regulated in PP No.38 of 2007, which explicitly separates Government Affairs, both for the government (central), provincial, and district / city. In its realization in the Salatiga City Government, the Salatiga City Government cannot take such a large policy before the existing government issued a Regional Regulation.Keywords: legal consequences; land lease; BTS   AbstrakPendirian menara telekomunikasi (BTS) yang berjumlah massif tersebut cenderung tidak terkontrol dan menimbulkan permasalahan baik di masyarakat maupun pemerintah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan kenyataan dalam praktek. Hasil penelitian ini adalah pengaturan penggunaan bersama menara seluler (BTS) harus segera direalisasikan secepat mugkin agar tercapai kepastian hukum dan tercipta keseragaman hukum di setiap daerah. Secara normative perananan Pemerintah Daerah telah diatur dalam PP No.38 tahun 2007, yang memisahkan secara tegas Urusan Pemerintahan, baik bagi pemerintah (pusat), provinsi, maupun kabupaten/kota. Dalam realisasi di Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga tidak dapat mengambil kebijakan yang begitu besar sebelum pemerintahan yang ada diatasnya mengeluarkan Peraturan Daerah.Kata kunci: akibat hukum; sewa tanah; BTS Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-12-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29139 10.14710/nts.v12i2.29139 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 061-971 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29139/16798 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26817 2024-04-29T23:58:00Z notarius:LIT

Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nugroho, Satrio Badriyah, Siti Malikhatun Hukum Perjanjian juridical review; general credit agreement Hukum Perjanjian juridical review; general credit agreement AbstractBanking is a source of funds for individuals or business entities to meet their needs. Banks in providing credit will be very careful and through in-depth analysis as well as in terms of collecting receivables. This article discusses two main problems, namely: the implementation of providing general banking credit to customers of small and medium enterprises and problems that arise in the context of efforts to obtain credit from banks by customers of small and medium enterprises. The research method used in this research uses an empirical juridical approach. Judicial approach because the research starts from using positive legal rules and written regulations which are realized in research on matters relating to the implementation of general credit agreements. The specifications of this writing are analytical descriptive, namely describing the applicable legal regulations linked to legal theories and the practice of implementing positive law. an agreement and the essentials of the agreement.Keywords: juridical review; general credit agreement AbstrakPerbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Perbankan dalam memberi kreditnya akan sangat berhati-hati dan melalui analisis yang mendalam begitu pula dengan hal penagihan piutangnya. Artikel ini membahas tentang dua pokok permasalahan yaitu: pelaksanaan pemberian kredit umum perbankan kepada para nasabah pelaku usaha kecil dan menengah dan Permasalahan yang timbul dalam rangka usaha mendapatkan kredit dari perbankan oleh nasabah pelaku usaha kecil dan menengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum positif dan peraturan-perturan tertulis yang direalisasikan pada penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit umum. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pelaksanaan pemberian kredit umum telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan telah terpenuhinya syarat-syarat suatu perjanjian dan esensialia perjanjian.Kata kunci: tinjauan yuridis; perjanjian kredit umum AbstractBanking is a source of funds for individuals or business entities to meet their needs. Banks in providing credit will be very careful and through in-depth analysis as well as in terms of collecting receivables. This article discusses two main problems, namely: the implementation of providing general banking credit to customers of small and medium enterprises and problems that arise in the context of efforts to obtain credit from banks by customers of small and medium enterprises. The research method used in this research uses an empirical juridical approach. Judicial approach because the research starts from using positive legal rules and written regulations which are realized in research on matters relating to the implementation of general credit agreements. The specifications of this writing are analytical descriptive, namely describing the applicable legal regulations linked to legal theories and the practice of implementing positive law. an agreement and the essentials of the agreement.Keywords: juridical review; general credit agreement AbstrakPerbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Perbankan dalam memberi kreditnya akan sangat berhati-hati dan melalui analisis yang mendalam begitu pula dengan hal penagihan piutangnya. Artikel ini membahas tentang dua pokok permasalahan yaitu: pelaksanaan pemberian kredit umum perbankan kepada para nasabah pelaku usaha kecil dan menengah dan Permasalahan yang timbul dalam rangka usaha mendapatkan kredit dari perbankan oleh nasabah pelaku usaha kecil dan menengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum positif dan peraturan-perturan tertulis yang direalisasikan pada penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit umum. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pelaksanaan pemberian kredit umum telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan telah terpenuhinya syarat-syarat suatu perjanjian dan esensialia perjanjian.Kata kunci: tinjauan yuridis; perjanjian kredit umum Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26817 10.14710/nts.v17i1.26817 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 327-340 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26817/pdf Copyright (c) 2024 NOTARIUS https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39138 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Peran Kantor Pertanahan Untuk Penertiban Dan Pemanfaatan Tanah Terlantar Di Kota Semarang Kristyan, Fredy Sarikat Putra Jaya, Nyoman Cahyaningtyas, Irma AbstractControl and Utilization of neglected land by the Land Office is contained in Government Regulation Number 11 of 2010 concerning Controlling and Utilization of  Neglected Land and Head of the National Land Agency Regulation Number 9 of 2011 concerning Amendment to Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 4 of 2010 concerning Procedures for Control NeglectedaLand. Neglected land disrupts theacourse ofadevelopment, there are plans for development on land but construction is stalled or delayed, hampered by improper licenses and leases, and guarantees of land rights to banks but rights holders are unable to pay off in time determined. The role of the Land Office in controlling and utilizing abandoned land is to carry out an inventory phase accompanied by identification and research on land that is indicated to be neglected. Constraints faced by the Land Office are the subject of rights difficult to find and where they are not known. Efforts made to control and utilize abandoned land, among others, made efforts to optimize the land indicated to be neglected and to carry out socialization regarding Government Regulation Number 11 of 2011Keywords: role; neglected land; land office                                                                                    AbstrakPenertiban dan Pemanfaatan tanah yang terlantar yang ditangani oleh Pemerintah tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pemanfaatan Tanah yang Terlantar, karena dari adanya tahan terlantar sendri menyebabkan terganggungnya pembangunan dan memngingat juga persediaan tanah yang terbatas dan kebutuhan tanah yang bertujuan untuk pembangunan meningkat. Adanya rencana untuk pembangunan tersebut peran kantor Pertanahan dam melakukan penertiban tanah terlantar adalah melakukan tahan yg disebut inventarisasi dan disertai dengan identifikasi dan riset ke tanah yang terlantar itu sendiri. Adapun kendala yang harus dihadapi yaitu subyek yang sulit ditemukan dan susah untuk diketahui keberadaannya. Usaha yang harus dilakukan untuk menertibkan dan mendayagunakan tanah yang terlantar yaitu melakukan usaha mengoptimalkan suatu tanah yang dinilai terlantar dan melakukan sosialisasi.Kata Kunci: Peran; Pemanfaatan; Kantor Pertanahan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-05-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39138 10.14710/nts.v14i1.39138 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 628 - 640 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39138/19630 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36437 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Waduk Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Adhiguna, Yoga Wisnaeni, Fifiana Hukum Agraria implementasi; pendaftaran tanah; pendaftaran tanah sistematis lengkap AbstractThe purpose of this study to find out how the procedure for land enlistment through the Complete Systematic Land enrollment program (PTSL). Find out what obstacles are faced in the Complete Systematic Land registration program (PTSL)and how to solve it. The results of the research and discussion is: the village that wants to register for PTSL must make a letter of application; determine the location and number of fields; conducting counseling or socialization; establishment and Determination of PTSL Adjudication Committee; collection of Physical Data and Juridical Data Collection; juridical data research to prove land rights; affirmation of conversion, recognition of rights and granting rights to land; accounting for land rights; issuance of certificates of land rights and documentation and submission of results of activities. Constraints experienced in the execution of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Waduk Village are limited human resources in the process of processing and collecting data and the limited time specified.Keywords : implementation; land registration; Complete Systematic Land enrollment.AbstrakPenelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui prosedur pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dan kendala yang dihadapi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, lokasi penelitian di Desa Waduk, Kecamatan Takeran , Kabupaten Magetan. Hasil penelitian dan pembahasan adalah: desa yang ingin mendaftar PTSL harus membuat surat permohonan; melakukan penetapan lokasi dan jumlah bidang; melakukan penyuluhan atau sosialisasi; pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL; pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis; penelitian data yuridis untuk pembuktian hak atas tanah; penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak atas tanah; pembukuan hak atas tanah; penerbitan sertipikat hak atas tanah dan pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Waduk adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam proses pengerjaan dan pengumpulan data serta keterbatasan waktu..Kata kunci : implementasi; pendaftaran tanah; pendaftaran tanah sistematis lengkap Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/36437 10.14710/nts.v15i2.36437 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 1037-1054 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/36437/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29313 2020-06-15T23:49:00Z notarius:LIT

EKSISTENSI WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BIDANG PERTANAHAN Jozan Adolf, Jozan Handoko, Widhi Abstract Notary are a public official who has the duty to carry out public services. Notary Public has 3 (three) types of authority, namely general authority, special authority, and authority which is set later. One of the special authority of a notary is the authority of a notary to make a deed related to the land deed. The purpose of writing this article is to find out how the limits of the authority of a notary in making a deed relating to the land deed. The research method used in this journal article is socio legal. The result of this study is that the notary has the authority to make a land deed against uncertified land and state land, based on the Decision of the Indonesian Constitutional Court No. 5 / PUU-XII / 2014 states that the notary and PPAT have their respective authorities in accordance with the laws and regulations a very strict invitation to distinguish the authority of notary public and PPAT as general officials in carrying out their authority, which is permanent and in principle does not change the system of relations between power and accountability that already exists.  Keyword : notary, authorituy, deed  Abstrak Notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas untuk melakukan pelayanan public. Notaris memiliki 3 (tiga) jenis wewenang yaitu wewenang umum, wewenang khusus, dan wewenang yang akan diatur kemudian. Salah satu wewenang khsusu dari notaris adalah wewenang notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan akta pertanahan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana batasan wewenang notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan akta tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah sosio legal. Hasil dari penelitian ini adalah notaris berwenang untuk membuat akta tanah terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat dan tanah negara, berdasarkan Putusan Mahkama Kostitusi Indonesia Nomor 5/PUU-XII/2014 menyatkan bahwa notaris dan PPAT mempunyai kewenangan masingmasing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sangat tegas membedakan wewenang notaris dan PPAT selaku pejabat umum dalam menyelenggarakan kewenanganya, yang sifatnya permanen dan dalam prinsipnya tidak mengubah sistem hubungan antara kekuasaan dan pertanggujawaban yang telah ada.  Kata kunci: notaris, wewenang, akta Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-03-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29313 10.14710/nts.v13i1.29313 Notarius; Vol 13, No 1 (2020): Notarius; 181-192 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29313/16839 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/48962 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Analisa Yuridis Keabsahan Jual Beli Akun Permainan Daring Secara Backdoor antara Para Gamers (Pemain Daring) Sebakas, Kimpalan Santoso, Budi Hukum Dagang Legal Protection; Online Games ABSTRACTThis study examines the protection of online game account transactions under Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions (UU ITE), focusing on electronic data in online games. The research aims to analyze the legal and secure process of these transactions and the risks of data security abuse according to UU ITE. Using a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification, the study collects data through literature review and document analysis. Findings show the legal relationship between online game accounts and electronic contracts. Weaknesses in UU ITE include unclear regulation of multi-element data and inadequate legal guarantees for transaction security. Recommendations include stricter law enforcement and support for the Draft Personal Data Protection Law.Keywords: Legal Protection; Online Games.ABSTRAKPenelitian ini membahas perlindungan jual beli akun permainan daring menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait data elektronik dalam bentuk permainan daring. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses transaksi akun permainan daring secara legal dan aman, serta risiko penyalahgunaan keamanan data berdasarkan UU ITE. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, dan data dikumpulkan melalui studi pustaka serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan hubungan hukum antara akun permainan daring dan kontrak elektronik. Kelemahan UU ITE terletak pada kurang jelasnya pengaturan data dengan lebih dari satu unsur dan kurangnya jaminan hukum untuk keamanan transaksi. Rekomendasi mencakup penegakan hukum yang lebih ketat dan dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Data Pribadi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Permainan Daring. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/48962 10.14710/nts.v17i2.48962 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 695-710 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/48962/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43784 2023-04-07T09:29:11Z notarius:LIT

Eksistensi Bank Tanah Terkait Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Eksistensi Bank Tanah Terkait Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Erdiana, Nila Santoso, Budi Prasetyo, Mujiono Hafidh hukum perbankan Bank Tanah; UU Cipta Kerja; Pengadaan Tanah hukum perbankan Land Banking; Job Creation Law; Land Acquisition Abstrak Regarding land sector, Job Creation Law has included regulation regarding existence of Land Banking in Indonesia. The purpose of writing this article is to examine and analyze how existence of Land Banking is related to land acquisition based on the Job Creation Law and its derivative regulations. The research method in this article is juridical normative. The existence of Land Banking related to land acquisition based on Job Creation Law includes: First, legitimacy of establishing Land Banking. Article 125 paragraph (1), (2) and (3) of the Job Creation Law states that the Central Government establishes Land Banking, which is a special agency that manages land and its assets are separated state assets. Second, structure of Land Banking organs consists of: Committee; Supervisory Board; and Implementing Agency. Third, Land Banking functions to carry out planning, acquisition, procurement, management, utilization and distribution of land. Fourth, the character of duties and authorities of Land Banking is transparent, accountable, and non-profit. Fifth, sources Land Banking assets can come from: State Budget; Own income; State equity participation; and other legitimate sources. Sixth, land managed by Land Banking is granted management rights.Keywords: Land Banking; Job Creation Law; Land AcquisitionAbstrakTerkait bidang pertanahan, UU Cipta Kerja telah menyisipkan pengaturan mengenai eksistensi Bank Tanah di Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji dan menganalisis bagaimana eksistensi Bank Tanah terkait pengadaan tanah berdasarkan UU Cipta Kerja serta peraturan turunannya. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Eksistensi Bank Tanah terkait pengadaan tanah berdasarkan UU Cipta Kerja meliputi: Pertama, legitimasi pembentukan Bank Tanah. Pasal 125 ayat (1), (2) dan (3) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Pemerintah Pusat membentuk Bank Tanah, yang merupakan badan khusus yang mengelola tanah dan kekayaannya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, struktur organ Bank Tanah terdiri atas Komite, Dewan Pengawas, serta Badan Pelaksana. Ketiga, Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Keempat, sifat tugas dan wewenang dari Bank Tanah adalah transparan, akuntabel, dan non profit. Kelima, sumber kekayaan Bank Tanah dapat bersumber dari: APBN; Pendapatan sendiri; Penyertaan modal negara; dan sumber lain yang memiliki kebasahan. Keenam, tanah yang dikelola Bank Tanah diberikan hak pengelolaan.Kata kunci: Bank Tanah; UU Cipta Kerja; Pengadaan Tanah Regarding land sector, Job Creation Law has included regulation regarding existence of Land Banking in Indonesia. The purpose of writing this article is to examine and analyze how existence of Land Banking is related to land acquisition based on the Job Creation Law and its derivative regulations. The research method in this article is juridical normative. The existence of Land Banking related to land acquisition based on Job Creation Law includes: First, legitimacy of establishing Land Banking. Article 125 paragraph (1), (2) and (3) of the Job Creation Law states that the Central Government establishes Land Banking, which is a special agency that manages land and its assets are separated state assets. Second, structure of Land Banking organs consists of: Committee; Supervisory Board; and Implementing Agency. Third, Land Banking functions to carry out planning, acquisition, procurement, management, utilization and distribution of land. Fourth, the character of duties and authorities of Land Banking is transparent, accountable, and non-profit. Fifth, sources Land Banking assets can come from: State Budget; Own income; State equity participation; and other legitimate sources. Sixth, land managed by Land Banking is granted management rights.Keywords: Land Banking; Job Creation Law; Land AcquisitionAbstrakTerkait bidang pertanahan, UU Cipta Kerja telah menyisipkan pengaturan mengenai eksistensi Bank Tanah di Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji dan menganalisis bagaimana eksistensi Bank Tanah terkait pengadaan tanah berdasarkan UU Cipta Kerja serta peraturan turunannya. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Eksistensi Bank Tanah terkait pengadaan tanah berdasarkan UU Cipta Kerja meliputi: Pertama, legitimasi pembentukan Bank Tanah. Pasal 125 ayat (1), (2) dan (3) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Pemerintah Pusat membentuk Bank Tanah, yang merupakan badan khusus yang mengelola tanah dan kekayaannya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, struktur organ Bank Tanah terdiri atas Komite, Dewan Pengawas, serta Badan Pelaksana. Ketiga, Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Keempat, sifat tugas dan wewenang dari Bank Tanah adalah transparan, akuntabel, dan non profit. Kelima, sumber kekayaan Bank Tanah dapat bersumber dari: APBN; Pendapatan sendiri; Penyertaan modal negara; dan sumber lain yang memiliki kebasahan. Keenam, tanah yang dikelola Bank Tanah diberikan hak pengelolaan.Kata kunci: Bank Tanah; UU Cipta Kerja; Pengadaan Tanah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43784 10.14710/nts.v14i2.43784 Notarius; Vol 14, No 2 (2021): Notarius; 930-942 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43784/20799 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/67579 2025-12-30T19:55:57Z notarius:LIT

Tanggung Jawab Notaris Membuat Akta Penegasan atas Akta Fidusia yang Terlambat Didaftarkan Tanggung Jawab Notaris Membuat Akta Penegasan atas Akta Fidusia yang Terlambat Didaftarkan Yulheldi, Sari Aprilia Badriyah, Siti Malikhatun Notaris; Hukum Jaminan Confirmation Deed; Responsibility; Fiduciary Notaris; Hukum Jaminan Confirmation Deed; Responsibility; Fiduciary ABSTRACTOne of the notary's responsibilities providing solutions for late registration of fiduciary guarantee deeds is by creating a confirmation deed. If one wishes to use this solution, it’s necessary to first understand the legality and responsibility of the notary in issuing such confirmation deed. The research method used is a doctrinal approach, where law is viewed as a set of written norms contained in legislation. The research results explain that the legality of the confirmation deed is valid, however it’s not yet strong due to the absence of a legal framework that governs it, and when viewed from the perspective of responsibility theory, the creation of the fiduciary guarantee confirmation deed represents the notary's responsibility as a result of carrying out their duties and position.Keywords: Confirmation Deed; Responsibility; Fiduciary ABSTRAKTanggungjawab notaris dalam memberikan solusi terhadap peristiwa keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia salah satunya ialah dengan membuat akta penegasan. Apabila ingin menggunakan solusi tersebut, dengan demikian perlu diketahui terlebih legalitas dan implikasi serta tanggung jawab notaris dalam pengeluarkan akta penegasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, yang mana hukum dipandang sebagai seperangkat norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa legalitas dari akta penegasan tersebut adalah sah, namun belum begitu kuat dikarenakan belum adanya payung hukum yang menaungi serta jika dilihat dari sisi teori tanggung jawab, maka dibuatnya akta penegasan jaminan fidusia tersebut merupakan bentuk tanggung jawab notaris sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan jabatannya.Kata Kunci: Akta Penegasan; Tanggung Jawab; Fidusia ABSTRACTOne of the notary's responsibilities providing solutions for late registration of fiduciary guarantee deeds is by creating a confirmation deed. If one wishes to use this solution, it’s necessary to first understand the legality and responsibility of the notary in issuing such confirmation deed. The research method used is a doctrinal approach, where law is viewed as a set of written norms contained in legislation. The research results explain that the legality of the confirmation deed is valid, however it’s not yet strong due to the absence of a legal framework that governs it, and when viewed from the perspective of responsibility theory, the creation of the fiduciary guarantee confirmation deed represents the notary's responsibility as a result of carrying out their duties and position.Keywords: Confirmation Deed; Responsibility; Fiduciary ABSTRAKTanggungjawab notaris dalam memberikan solusi terhadap peristiwa keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia salah satunya ialah dengan membuat akta penegasan. Apabila ingin menggunakan solusi tersebut, dengan demikian perlu diketahui terlebih legalitas dan implikasi serta tanggung jawab notaris dalam pengeluarkan akta penegasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal, yang mana hukum dipandang sebagai seperangkat norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa legalitas dari akta penegasan tersebut adalah sah, namun belum begitu kuat dikarenakan belum adanya payung hukum yang menaungi serta jika dilihat dari sisi teori tanggung jawab, maka dibuatnya akta penegasan jaminan fidusia tersebut merupakan bentuk tanggung jawab notaris sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan jabatannya.Kata Kunci: Akta Penegasan; Tanggung Jawab; Fidusia Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-12-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/67579 10.14710/nts.v18i4.67579 Notarius; Vol 18, No 4 (2025): Notarius; 1034-1051 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/67579/pdf Copyright (c) 2025 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23462 2020-04-17T13:24:28Z notarius:LIT

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 KHUSUSNYA MENGENAI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KABUPATEN MALUKU TENGAH Latuconsina, Fachrul Rozy PPAT-Temporary, Public Service of Land Administration Abstract PPAT is needed by the community to provide services in the field of land, especially in making a written evidence of authentic deed PPAT. An area that is not enough to have PPAT positions can be appointed a Head of Sub-district as PPAT Temporary according to Article 5 paragraph (3) letter a GR Number 37 of 1998. Central Maluku District still lack PPAT position and has not been appointed Camat as PPAT-Temporary. Problems in this research are: 1) how the implementation of GR Number 37 of 1998, especially about Camat as PPAT-Temporary in Central Maluku District?, 2) factors influencing the implementation of the rule?, so the purpose of this research is to know the implementation of Article 5 paragraph (3) letter a GR Number 37 of 1998 in Central Maluku District and to determine the factors that affect its implementation. The research method used is empirical juridical method with primary data source and secondary data. Primary data obtained from direct research with interview technique to resource person. Secondary data sources were obtained from literature study using primary and secondary legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively. The result of the research shows that the implementation of Article 5 paragraph (3) letter a GR Number 37 of 1998 in Central Maluku Regency has not run well, seen from there are only 3 (three) PPAT and 1 (one) Camat as PPAT-Temporary by 18 subdistrict, this is influenced by several factors , among others are: 1) Interest of Head of Sub-district to become PPAT-Temporary because every there socialization activity from District Office of Camat usually assign its staff to follow the socialization; 3) The geographical condition of Central Maluku District is vulnerable to the control so that the Camat does not have time to submit a request for appointment as PPAT-Temporary. Suggestions that can be submitted is to achieve the purpose of land registration and public service tasks to the community then it is better the appointment of the Camat as well as PPAT-Temporary by building and improving the facilities and means of transportation so that people can reach the Office PPAT easily. Keywords: PPAT-Temporary, Public Service of Land Administration Abstrak PPAT sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan di bidang pertanahan khususnya dalam pembuatan suatu alat bukti tertulis yaitu akta otentik PPAT. Suatu daerah yang belum cukup terdapat jabatan PPAT maka dapat diangkat seorang Camat sebagai PPAT Sementara sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a PP Nomor 37 Tahun 1998. Kabupaten Maluku Tengah masih kekurangan jabatan PPAT dan belum diangkat Camat sebagai PPAT-Sementara.  Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1) bagaimana implementasi PP Nomor 37 Tahun 1998 khususnya mengenai Camat sebagai PPAT Sementara di Kabupaten Maluku Tengah, 2) faktor yang mempengaruhi implementasi aturan tersebut?, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Pasal 5 ayat (3) huruf a PP 37 Tahun 1998 di Kabupaten Maluku Tengah dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian secara langsung dengan teknik wawancara kepada narasumber. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Pasal 5 ayat (3) huruf a di Kabupaten Maluku Tengah belum berjalan dengan baik, terlihat dari hanya terdapat terdapat 3 (tiga) orang PPAT dan 1 (satu) orang Camat sebagai PPAT Sementara dari 18 Kecamatan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah : 1) Minat Camat untuk menjadi PPAT Sementara karena setiap ada kegiatan sosialisasi dari Kantor Pertanahan Camat biasanya menugaskan stafnya untuk mengikuti sosialisasi tersebut; 2) Kondisi geografis Kabupaten Maluku Tengah yang rentan kendali sehingga Camat tidak sempat untuk menyerahkan permohonan pengangkatan sebagai PPAT-Sementara. Saran yang dapat disampaikan adalah untuk mencapai tujuan pendaftaran tanah dan tugas pelayanan publik kepada masyarakat maka sebaiknya pengangkatan Camat sekaligus sebagai PPAT-Sementara dengan membangun dan memperbaik fasilitas dan sarana transportasi agar masyarakat dapat menjangkau Kantor PPAT dengan mudah. Kata Kunci: PPAT-Sementara, Pelayanan Publik bidang pertanahan. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2018-11-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23462 10.14710/nts.v11i2.23462 Notarius; Vol 11, No 2 (2018): Notarius; 176-193 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23462/15160 Copyright (c) 2019 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39779 2023-06-22T02:23:03Z notarius:LIT

Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Tindakan Wanprestasinya yang Merugikan Klien Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Tindakan Wanprestasinya yang Merugikan Klien Sitanggang, Monika Busro, Achmad Notaris notaris; wanprestasi; klien Notaris notary; default; client. AbstractNotary is a general official who is trusted by the State and the Community by delegated the main tasks and obligations in accordance with Lawi Numberi 2 of 2014 concerningi Amendmentsi to Law Numberi 30 of 2004 iconcerning Notary iPosition. Ini carryingi outi his position as a general official who provides services to the community, a notary does not rule out the possibility of doing a defense that can harm the client. This action must be accounted for by the Notary as a General Officer. The method of approach used in this study is normative juridic. Thei purposei of this writingi is to find outi and analyzei the accountability of the notary for its actions that harm the client. The results of this study are punishment for a Notary who made a negligence of the client. This punishment is in the form of criminal sanctions, civil and administrative, where a notary can be sued by clients who feel disadvantaged, and the category of punishment in accordance with the portion of violations. This study also produced a role of a Notary in providing legal services to the public in accordance with the code of ethics Notary.Keywords: notary; default; client.AbstrakNotaris merupakani pejabati umumi yangi dipercayai olehi Negara dan masyarakati dengan dilimpahkan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan UU Nomori 2 Tahuni 2014 tentangi perubahan atasi Undang-Undangi Nomori 30 Tahuni 2004 Tentangi Jabatani Notaris. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang memberikan jasa kepada masyarakat, Notaris tidak menutup kemungkinan melakukan wanprestasi yang dapat merugikan klien. Tindakan ini harus dipertanggungjawabkan oleh Notaris sebagai pejabat umum. Metodei pendekatani yangi digunakan dalami penelitiani ini adalahi yuridisi normatif. Tujuani penulisan ini untuk mengetahuii dan menganalisisi pertanggungjawaban Notaris atas tindakannya yang merugikan klien. Hasil dari penelitian ini adalah penjatuhan hukuman bagi seorang Notaris yang melakukan suatu kelalaian terhadap klien. Hukuman ini berupa sanksi pidana, perdata, dan administrasi, dimana seorang Notaris dapat digugat oleh klien yang merasa dirugikan, serta kategori pemberian hukuman sesuai dengan porsi pelanggarannya. Penelitian ini juga menghasilkan peran dari seorang Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat sesuai dengan kode etik Notaris.Kata kunci: notaris; wanprestasi; klien AbstractNotary is a general official who is trusted by the State and the Community by delegated the main tasks and obligations in accordance with Lawi Numberi 2 of 2014 concerningi Amendmentsi to Law Numberi 30 of 2004 iconcerning Notary iPosition. Ini carryingi outi his position as a general official who provides services to the community, a notary does not rule out the possibility of doing a defense that can harm the client. This action must be accounted for by the Notary as a General Officer. The method of approach used in this study is normative juridic. Thei purposei of this writingi is to find outi and analyzei the accountability of the notary for its actions that harm the client. The results of this study are punishment for a Notary who made a negligence of the client. This punishment is in the form of criminal sanctions, civil and administrative, where a notary can be sued by clients who feel disadvantaged, and the category of punishment in accordance with the portion of violations. This study also produced a role of a Notary in providing legal services to the public in accordance with the code of ethics Notary.Keywords: notary; default; client.AbstrakNotaris merupakani pejabati umumi yangi dipercayai olehi Negara dan masyarakati dengan dilimpahkan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan UU Nomori 2 Tahuni 2014 tentangi perubahan atasi Undang-Undangi Nomori 30 Tahuni 2004 Tentangi Jabatani Notaris. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang memberikan jasa kepada masyarakat, Notaris tidak menutup kemungkinan melakukan wanprestasi yang dapat merugikan klien. Tindakan ini harus dipertanggungjawabkan oleh Notaris sebagai pejabat umum. Metodei pendekatani yangi digunakan dalami penelitiani ini adalahi yuridisi normatif. Tujuani penulisan ini untuk mengetahuii dan menganalisisi pertanggungjawaban Notaris atas tindakannya yang merugikan klien. Hasil dari penelitian ini adalah penjatuhan hukuman bagi seorang Notaris yang melakukan suatu kelalaian terhadap klien. Hukuman ini berupa sanksi pidana, perdata, dan administrasi, dimana seorang Notaris dapat digugat oleh klien yang merasa dirugikan, serta kategori pemberian hukuman sesuai dengan porsi pelanggarannya. Penelitian ini juga menghasilkan peran dari seorang Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat sesuai dengan kode etik Notaris.Kata kunci: notaris; wanprestasi; klien. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39779 10.14710/nts.v16i1.39779 Notarius; Vol 16, No 1 (2023): Notarius; 409-425 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39779/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31070 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

Permasalahan Perbedaan Luas Tanah Antara Letter C dengan Hasil Pengukuran Pada Pendaftaran Tanah Pertama Kali Harun Natadiarta, Ignatius Sa'adah, Nabitatus Lumbanraja, Anggita Doramia Land registration is applied under the Principal Provisions of Agrarian Law in Indonesia. It aims to provide legal certainty and protection for landowners. However, at the land registration process, there was the problem of difference in land area between Letter C and the measurement results by the Land Office. Not many previous studies addressed this problem. In addition, the government has not yet issued specific guidelines that can be used in solving the issues. Researchers conducted interviews and field observations, as well as secondary data collection related to land area differences. This study discusses the causes of land measurement disputes and their solutions in Semarang Regency. The problem of land area differences happened because the village apparatus did not carry out cadastral measurements and the technique was far from the principle of precision so that the results were often different from the measurements made by the Land Office using the principle delimitation contradictories principle and cadastral measurements with the latest measurement tools. In resolving this problem, the Semarang Regency Land Office will summon the applicant's, adjoining neighbors, and village chief into mediation to reach an agreement regarding the determination of the boundary and the measurement result of the requested land area.Keywords : letter C, land measurement disputes AbstrakPendaftaran tanah dilakukan berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik tanah. Akan tetapi pada saat dilakukan pendaftaran tanah di temukan permasalahan perbedaan luas tanah antara Letter C dengan hasil ukur oleh Kantor Pertanahan. Belum banyak penelitian sebelumnya yang membahas mengenai permasalahan beda luas. Selain itu, pemerintah juga belum menerbitkan panduan khusus yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian permasalahan. Peneliti melakukan wawancara dan observasi lapangan, serta pengumpulan data sekunder terkait permasalahan perbedaan luas tanah. Penelitian ini membahas mengenai penyebab terjadinya sengketa pengukuran tanah serta penyelesaiannya di Kabupaten Semarang. Permasalahan perbedaan luas tanah pada saat dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan disebabkan karena pada saat pembuatan Letter C oleh perangkat desa tidak melakukan pengukuran kadastral dan teknik pengukurannya pun jauh dari asas presisi sehingga hasil dari pengukuran sering berbeda dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan yang menggunakan asas kontradiktur delimitasi dan melakukan pengukuran kadastral dengan alat ukur mutakhir. Dalam penyelesaian permasalahan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang akan memanggil pemohon sertipikat, tetangga batas tanah, Kepala Desa dalam mediasi untuk mencapai kesepakatan mengenai penetapan batas bidang tanah dan hasil pengukuran luas tanah atas tanah tersebut. Kata kunci : letter C, sengketa pengukuran tanah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-10 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31070 10.14710/nts.v13i2.31070 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 504-515 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31070/17429 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/53819 2026-05-07T07:46:03Z notarius:LIT

Analisis Pengabaian Majelis Hakim terhadap Wasiat Pewaris dalam Sengketa Waris Islam Hapsari, Novitri Eka Putrijanti, Aju Hukum Waris Islam Testator’s Wish; Islamic Inheritance; KHI; Abandonment. ABSTRACTThe testator had instructed that the inheritance should be divided equally between the daughters and sons. It was the duty of heirs to adhere to their wishes. However, during a dispute that was resolved in court, it was found that the judges disregarded the testator's will and divided the inheritance with the sons receiving twice as much as the daughters. The research is a normative juridical study with two objectives: 1. to understand the considerations of the judges in disregarding the testator's will; 2. to determine if all court decisions are in accordance with KHI. Research findings: 1. Testator's will disregarded due to principle of ultra petitum, limited to the claims submitted, and conflicting with hadith; 2. All decisions are in line with KHI.Keywords: Testator’s Wish; Islamic Inheritance; KHI; Abandonment.ABSTRAKPewaris pernah berwasiat agar kelak harta warisan dibagi rata antara bagian anak perempuan dan laki-laki. Sepeninggal pewaris, sudah seharusnya isi wasiat dilaksanakan oleh ahli warisnya. Namun, saat terjadi sengketa hingga berakhir di persidangan ternyata majelis hakim dalam memutus perkara mengabaikan wasiat pewaris dan justru membagi harta warisan dengan bagian anak laki-laki sebesar dua kali lipat bagian anak perempuan. Penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan Penelitian adalah untuk: 1. Mengetahui pertimbangan majelis hakim yang mengabaikan wasiat pewaris dalam memutus perkara; 2. Mengetahui apakah seluruh putusan Majelis Hakim telah sesuai KHI. Hasil penelitian: 1. Pengabaian wasiat oleh Majelis Hakim disebabkan adanya Asas Ultra Petitum sehingga hanya dapat memutus sebatas gugatan yang diajukan dan karena isi wasiat bertentangan dengan hadist; 2. Semua putusan telah sesuai KHI.Kata Kunci: Wasiat; Waris Islam; KHI, Pengabaian. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-08-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/53819 10.14710/nts.v17i2.53819 Notarius; Vol 17, No 2 (2024): Notarius; 1250-1266 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/53819/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41477 2023-09-06T07:00:41Z notarius:LIT

Jangka Waktu HGB Di Atas HPL Pasca PP No 18 Tahun 2021 Jangka Waktu HGB Di Atas HPL Pasca PP No 18 Tahun 2021 Alviola, Bella Krisita Silviana, Ana Hukum Bangunan HGB; HPL; synchronization; harmonization Hukum Bangunan HGB; HPL; synchronization; harmonization AbstractThe period and arrangements regarding the procedure for extending HGB above HPL are currently regulated in PP No. 18 of 2021. Any changes in the procedure for extending the term of HGB above HPL are considered to be out of sync and harmony. The purpose of the study was to determine the arrangement of the period of HGB over HPL after the enactment of PP No. 18 of 2021 and the suitability of setting the term of HGB above HPL in PP No. 18 of 2021 with the UUPA. The results obtained from this study are firstly the regulation regarding the period of HGB over HPL which is now regulated in PP No. 18 of 2021. Second, there is no synchronization between UUPA, UUCK, and PP No. 18 of 2021.Keywords: HGB; HPL; synchronization; harmonizationAbstrakJangka waktu dan pengaturan mengenai tata cara perpanjangan HGB diatas HPL saat ini diatur dalam PP No 18 Tahun 2021. Adanya perubahan mengenai tata cara perpanjangan jangka waktu HGB diatas HPL dianggap tidak sinkron dan harmonis. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan jangka waktu HGB di atas HPL pasca berlakunya PP No 18 Tahun 2021 dan kesesuaian pengaturan jangka waktu HGB di atas HPL dalam PP No 18 Tahun 2021 dengan UUPA. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertama pengaturan mengenai jangka waktu HGB di atas HPL yang sekarang diatur dalam PP No 18 Tahun 2021. Kedua tidak ada sinkronisasi antara UUPA, UUCK, dan PP No 18 Tahun 2021Kata kunci: HGB; HPL; sinkronisasi; harmonisasi AbstractThe period and arrangements regarding the procedure for extending HGB above HPL are currently regulated in PP No. 18 of 2021. Any changes in the procedure for extending the term of HGB above HPL are considered to be out of sync and harmony. The purpose of the study was to determine the arrangement of the period of HGB over HPL after the enactment of PP No. 18 of 2021 and the suitability of setting the term of HGB above HPL in PP No. 18 of 2021 with the UUPA. The results obtained from this study are firstly the regulation regarding the period of HGB over HPL which is now regulated in PP No. 18 of 2021. Second, there is no synchronization between UUPA, UUCK, and PP No. 18 of 2021.Keywords: HGB; HPL; synchronization; harmonizationAbstrakJangka waktu dan pengaturan mengenai tata cara perpanjangan HGB diatas HPL saat ini diatur dalam PP No 18 Tahun 2021. Adanya perubahan mengenai tata cara perpanjangan jangka waktu HGB diatas HPL dianggap tidak sinkron dan harmonis. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan jangka waktu HGB di atas HPL pasca berlakunya PP No 18 Tahun 2021 dan kesesuaian pengaturan jangka waktu HGB di atas HPL dalam PP No 18 Tahun 2021 dengan UUPA. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertama pengaturan mengenai jangka waktu HGB di atas HPL yang sekarang diatur dalam PP No 18 Tahun 2021. Kedua tidak ada sinkronisasi antara UUPA, UUCK, dan PP No 18 Tahun 2021Kata kunci: HGB; HPL; sinkronisasi; harmonisasi Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2023-08-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41477 10.14710/nts.v16i2.41477 Notarius; Vol 16, No 2 (2023): Notarius; 764-775 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41477/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46034 2023-04-06T20:42:38Z notarius:LIT

Akibat Hukum Jual Beli Tanah Kredit Perumahan Rakyat Melalui Oper Kredit Ramadhan, Rendiyan Sukirno, Sukirno Hukum Kredit buying and selling; credit oper; underhand An underhand sale and purchase agreement can harm the buyer if the seller does not have the good faith to carry out his obligations, causing a lawsuit. The problem in this journal is how the legal power of buying and selling under the hands of land and KPR-BTN buildings in the Housing Villa Intan III Blok P.7 No.7 Cirebon and what the legal consequences are for the acquisition of land rights after the District Court's decision was issued. The method used is juridical empirical. The results of this journal's research are, first, before the verdict was made, the power of law regarding buying and selling under the hands was not strong and unsafe because it did not cause the transfer of land rights, while after the Cirebon District Court decision No. then the sale and purchase under the hand is legally binding and strong, secondly, BTN must submit the certificate of land and building to the buyer to reverse the name on behalf of the buyer, who has transferred the rights to the land. The conclusion is that the judge's decision is in accordance with the exception of Article 1457 of the Civil Code as a consideration because after the existence of the UUPA, book II of the Civil Code is no longer valid and the sale and purchase relating to land uses the UUPA. Meanwhile, buying and selling in general uses Article 1457 of the Civil Code.Keywords: buying and selling; credit oper; underhandAbstrakPerjanjian jual-beli dibawah tangan dapat merugikan pihak pembeli apabila pihak penjual tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan gugatan. Permasalahan dalam jurnal ini yaitu bagaimana kekuatan hukum jual beli di bawah tangan tanah dan bangunan KPR-BTN di Perumahan Villa Intan III Blok P.7 No.7 Cirebon dan bagaimana akibat hukum terhadap perolehan hak atas tanah pasca putusan Pengadilan Negeri tersebut dikeluarkan. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris. Hasil penelitian jurnal ini yaitu pertama sebelum adanya putusan, kekuatan hukum mengenai jual-beli dibawah tangan tidak kuat dan tidak aman karena tidak menyebabkan beralihnya hak atas tanah sedangkan setelah adanya putusan PN Cirebon No.38/Pdt.G/20l6/PN.Cbn, maka jual-beli dibawah tangan tersebut adalah sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kuat, kedua yaitu BTN harus menyerahkan sertipikat tanah dan bangunan tersebut kepada pembeli untuk dibalik nama atas nama pembeli, yang telah beralih hak atas tanahnya. Simpulan bahwa keputusan hakim telah sesuai kecuali Pasal l457 KUHPerdata sebagai pertimbangan karena setelah adanya UUPA maka buku II KUHPerdata sudah tidak berlaku dan jual-beli yang berkaitan dengan tanah menggunakan UUPA. Sedangkan jual-beli secara umum menggunakan Pasal l457 KUHPerdata.Kata kunci: dibawah tangan; jual beli; oper kredit Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-04-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46034 10.14710/nts.v15i1.46034 Notarius; Vol 15, No 1 (2022): Notarius; 191-203 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46034/21400 Copyright (c) 2022 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/83069 2026-04-08T21:18:51Z notarius:LIT

Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik Melalui Akta PPAT Agustina, Ajeng Ana Prananingtyas, Paramita Riyanto, Taufan Fajar Nazah, Farida Nurun Hukum Agraria Transfer of Land Rights; Electronic Land Registration; PPAT Deed. ABSTRACTThis study examines the impact of land registration digitalization in Indonesia on the transfer of land rights and the role of Land Deed Officials (PPAT). It aims to analyze the electronic transfer process of land rights based on deeds of exchange, inbreng, and the Deed of Distribution of Joint Property (APHB), as well as the process of drafting such deeds by PPAT. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and descriptive qualitative analysis. The findings reveal that electronic land transfer is generally supported by existing regulations, yet challenges remain in technical procedures and sistem integration. Moreover, PPAT still follows conventional procedures with limited electronic adaptation, highlighting the need for regulatory harmonization to ensure legal certainty and protection.Keywords: Transfer of Land Rights; Electronic Land Registration; PPAT Deed.ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh digitalisasi pendaftaran tanah di Indonesia yang menimbulkan kebutuhan penyesuaian dalam proses peralihan hak atas tanah dan pembuatan akta oleh PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses peralihan hak atas tanah secara elektronik terhadap akta tukar menukar, inbreng, dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), serta mengkaji proses pembuatan akta-akta tersebut oleh PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peralihan hak secara elektronik telah didukung oleh regulasi yang ada, namun masih terdapat kendala dalam prosedur teknis dan integrasi sistem. Selain itu, proses pembuatan akta oleh PPAT tetap berpedoman pada ketentuan konvensional dengan penyesuaian terbatas terhadap sistem elektronik, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum.Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah; Pendaftaran Tanah Elektronik; Akta PPAT. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2026-03-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/83069 10.14710/nts.v19i1.83069 Notarius; Vol 19, No 1 (2026): Notarius; 242-260 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/83069/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/downloadSuppFile/83069/23874 Copyright (c) 2026 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/28853 2020-03-04T09:00:26Z notarius:LIT

ANALISIS YURIDIS DAMPAK KONVERSI LAHAN ILLEGAL TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUKOHARJO Setiadi, Abdullah Erfan konversi, tanah, lingkungan hidup Abstract  The development of community activities that require land as a forum for human activities has increased rapidly in line with population growth and economic growth. As a result there is a competition for land use that only benefits oneself or certain groups. This occurs in areas that have developed where land is relatively limited. The research method uses empirical juridical methods, the type of research used is descriptive, the data sources used are primary data and secondary data consisting of primary and secondary legal materials, collection methods using literature and field studies, data analysis methods are qualitative. The results of this study are as follows with increasingly stringent regulations governing land use change whose purpose is to protect and reduce the rate of land use change but raises new problems namely the emergence of illegal land conversion or conversion. The impact of illegal land conversion or conversion is environmental damage and pollution because land conversion is not planned in advance so that it disrupts the balance of nature, crop failure due to flooding in the rice fields.  Keywords: conversion, soil, environment  Abstrak Perkembangan kegiatan masyarakat yang membutuhkan lahan sebagai wadah dalam melakukan kegiatan manusia mengalami peningkatan dengan cepat sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi.Akibatnya terjadi persaingan pemanfaatan lahan yang hanya menguntungkan diri sendiri maupun kelompok tertentu hal tersebut terjadi di kawasan-kawasan yang telah berkembang dimana sediaan lahan relatif sangat terbatas.Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, jenis penelitian yang digunakan diskriptif, sumber data yang diguanakn yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, metode pengumpulan menggunakan studi pustaka dan lapangan, metode analisis data yaitu kualiatif.Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut dengan semakin ketatnya peraturan yang mengatur mengenai alih fungsi lahan yang tujuannya melindungi dan menekan laju alih fungsi lahan tetapi memunculkan permasalahan baru yaitu munculnya konversi atau alih fungsi lahan illegal.Dampak dari konversi atau alih lahan illegal adalah rusak dan tercemarnya lingkungan hidup karena alih fungsi lahan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu sehingga mengganggu keseimbangan alam, gagal panen karena terjadi banjir di persawahan.  Keywords: konversi, tanah, lingkungan hidup Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-06-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28853 10.14710/nts.v12i1.28853 Notarius; Vol 12, No 1 (2019): Notarius; 398 - 415 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28853/16725 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41784 2024-12-11T20:50:15Z notarius:LIT

Pembinaan Dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Sebelum Dan Setelah Berlakunya UUJN Pembinaan Dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Sebelum Dan Setelah Berlakunya UUJN Rizaldy, Aldy Ferdinand Santoso, Budi Notaris notary; supervision; legal protection Notaris notary; supervision; legal protection AbstractThe authority of a Notary, serving as a public official to meet citizens' needs for authentic evidence, undergoes oversight by the Notary Supervisory Council at regional and central levels. However, Constitutional Court Decision No.49/PUU-X/2012 has limited the Notary Regional Supervisory Council's oversight, eliminating its approval requirement in the investigative phase of legal proceedings. This study investigates the legal protection for notaries during investigations post the mentioned decision and analyzes the impact of Article 66 of Law Number 2 Year on the Notary Regional Supervisory Council's position within the legal framework. Using a normative juridical research method with primary data sources from legislation and secondary sources from literature studies, the qualitative data analysis reveals a lack of legal protection for the Notary Regional Supervisory Council after Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X/2012. Consequently, the authority of the Notary Supervisory Council is restricted, preventing it from issuing recommendation letters for the investigative process.Keywords: notary; supervision; legal protection AbstrakMunculnya kewenangan Notaris sebagai pejabat umum didasari oleh adanya keperluan warga negara terkait alat bukti otentik. Pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris baik tingkat daerah hingga pusat. Semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2012 maka Majelis Pengawas daerah Notaris wewenangnya hanya terbatas pada pengawasan saja, sehingga dalam proses peradilan dalam hal penyidikan tidak membutuhkan disetujui dari Majelis Pengawas Daerah Notaris. Tujuan penelitian ini ialah guna mengidentifikasi proteksi hukum untuk notaris atas pemeriksaan penyidikan yang dikerjakan oleh penyidik pasca munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Kemudian dalam riset akan melihat eksistensi Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 Tahun pasca adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 terhadap kedudukan Majelis Pengawas Daerah Notaris dilihat dari peraturan perundangan. Metode Penelitian yang digunakan ialah studi hukum Yuridis Normatif. Riset ini menggunakan sumber data primer yakni peraturan perundang-undangan dan sumber bahan sekunder. Data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan ialah Analisa data kualitatif. Hasil penelitiannya ialah tidak adanya proteksi hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris bagi Pejabat Notaris pasca keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- X/2012. Hal ini membawa konsekuensi yuridis pada wewenang Majelis Pengawas Notaris yakni tidak berhak mengeluarkan surat rekomendasi lagi untuk proses penyidikan.Kata kunci: notaris; pengawasan; perlindungan hukum AbstractThe authority of a Notary, serving as a public official to meet citizens' needs for authentic evidence, undergoes oversight by the Notary Supervisory Council at regional and central levels. However, Constitutional Court Decision No.49/PUU-X/2012 has limited the Notary Regional Supervisory Council's oversight, eliminating its approval requirement in the investigative phase of legal proceedings. This study investigates the legal protection for notaries during investigations post the mentioned decision and analyzes the impact of Article 66 of Law Number 2 Year on the Notary Regional Supervisory Council's position within the legal framework. Using a normative juridical research method with primary data sources from legislation and secondary sources from literature studies, the qualitative data analysis reveals a lack of legal protection for the Notary Regional Supervisory Council after Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X/2012. Consequently, the authority of the Notary Supervisory Council is restricted, preventing it from issuing recommendation letters for the investigative process.Keywords: notary; supervision; legal protection AbstrakMunculnya kewenangan Notaris sebagai pejabat umum didasari oleh adanya keperluan warga negara terkait alat bukti otentik. Pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris baik tingkat daerah hingga pusat. Semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2012 maka Majelis Pengawas daerah Notaris wewenangnya hanya terbatas pada pengawasan saja, sehingga dalam proses peradilan dalam hal penyidikan tidak membutuhkan disetujui dari Majelis Pengawas Daerah Notaris. Tujuan penelitian ini ialah guna mengidentifikasi proteksi hukum untuk notaris atas pemeriksaan penyidikan yang dikerjakan oleh penyidik pasca munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Kemudian dalam riset akan melihat eksistensi Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 Tahun pasca adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 terhadap kedudukan Majelis Pengawas Daerah Notaris dilihat dari peraturan perundangan. Metode Penelitian yang digunakan ialah studi hukum Yuridis Normatif. Riset ini menggunakan sumber data primer yakni peraturan perundang-undangan dan sumber bahan sekunder. Data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan ialah Analisa data kualitatif. Hasil penelitiannya ialah tidak adanya proteksi hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris bagi Pejabat Notaris pasca keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- X/2012. Hal ini membawa konsekuensi yuridis pada wewenang Majelis Pengawas Notaris yakni tidak berhak mengeluarkan surat rekomendasi lagi untuk proses penyidikan.Kata kunci: notaris; pengawasan; perlindungan hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41784 10.14710/nts.v16i3.41784 Notarius; Vol 16, No 3 (2023): Notarius; 1422-1439 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41784/pdf Copyright (c) 2023 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/31295 2021-04-01T02:39:28Z notarius:LIT

ANALISIS PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BAGUNAN TERHADAP JUAL BELI TANAH Husainy, Haedar Hakim Ispriyarso, Budi Maharani Sukma, Novira The local government of Pekalongan City in collaboration with the regional bank launched an online tax payment service application including the BPHTB tax. The service makes taxpayers, PPAT, and BKD officers do not need to face-to-face, in order to prevent any leakage that has been experienced so far because several parties have cooperated so that the paid BPHTB tax becomes cheap even though it is not in accordance with the transaction price that occurs in field. This research is an empirical juridical research. The research specifications in this study are analytical descriptive. Data sources are field and library research. The development of BPHTB implementation on the sale and purchase of land and buildings in Pekalongan City, namely before the E-BPHTB service is available, the PPAT must come to the office of the regional financial agency to arrange the files and payments, but after the E-BPHTB services make the process faster, easy, efficient and economical. The obstacles that occur in the implementation of E-BPHTB are the changing value benchmark rules, validation takes a long time if the proposed value is rejected by BKD and there are still dishonest taxpayers providing information about the actual value of the transaction in the field. Keyword : tax; BPHTB; buy and sell Abstrak Pemerintah daerah Kota Pekalongan bekerja sama dengan bank daerah meluncurkan aplikasi layanan pembayaran pajak secara online termasuk didalamnya pajak BPHTB. Layanan tersebut menjadikan wajib pajak, PPAT, dan petugas BKD tidak perlu bertatap muka langsung, guna mencegah adanya kebocoran yang selama ini di alami karena beberapa pihak melakukan suatu kerja sama agar pajak BPHTB yang di bayarkan menjadi murah meskipun tidak sesuai dengan harga transaksi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data yaitu penelitian lapangan dan pustaka. Perkembangan pelaksanaan BPHTB terhadap jual beli tanah dan bangunan di Kota Pekalongan yaitu sebelum adanya layanan E-BPHTB, pihak PPAT harus datang ke kantor badan keuangan daerah untuk melakukan pengurusan berkas dan pembayaran, akan tetapi setelah adanya layanan E-BPHTB menjadikan prosesnya menjadi lebih cepat, mudah, efisien dan hemat. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan E-BPHTB yaitu aturan patokan nilai yang berganti-ganti, validasi menjadi lama apabila nilai yang diajukan ditolak BKD serta masih adanya wajib pajak yang tidak jujur memberikan informasi tentang nilai traksaksi yang sebenarnya di lapangan. Kata kunci : Pajak ; BPHTB ; jual beli Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2020-08-09 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31295 10.14710/nts.v13i2.31295 Notarius; Vol 13, No 2 (2020): Notarius; 932-945 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31295/17549 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/52313 2024-12-31T09:48:47Z notarius:LIT

Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang (Studi Putusan MA No. 04/PDT.G/2017/PN.Btg) Kurnaliah, Kurnaliah Aminah, Aminah Kredit Deed of Recognition of Debt; Covenant; Dispute. ABSTRACTThe creditor and the debtor can make an agreement in the receivables agreement made using the notary's authentic deed, namely the deed of debt recognition. This study examines the Legal Strength of the Deed of Debt Recognition when a dispute occurs in court in case Number 04 / PDT.G / 2017 / PN.Btg. In analyzing the author using a normative juridical type of research and is descriptive analytical and its legal basis refers to the Civil Code on the Law of Agreements and Law number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. The judge's consideration in this judgment is that the deed of recognition of the debt is valid and has legal force and is binding on the parties.Keywords: Deed of Recognition of Debt; Covenant; Dispute.ABSTRAKPihak kreditor dan pihak debitor dapat membuat kesepakatan dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan menggunakan akta autentik Notaris yaitu akta pengakuan hutang. Penelitian ini mengkaji mengenai Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang pada saat terjadi sengketa di Pengadilan dalam perkara Nomor 04/PDT.G/2017/PN.Btg. Dalam menganalisa penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis serta landasan hukumnya mengacu pada KUHPerdata tentang Hukum perjanjian dan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pertimbangan Hakim dalam putusan ini  adalah akta pengakuan hutang tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat bagi para pihak.Kata Kunci: Akta Pengakuan Hutang; Perjanjian; Sengketa. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/52313 10.14710/nts.v17i3.52313 Notarius; Vol 17, No 3 (2024): Notarius; 2283-2298) 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/52313/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5690 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PT ASIATIC PERSADA PEMEGANG HGU DI ATAS TANAH ULAYAT SUKU ANAK DALAM BATHIN SEMBILAN KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI Maulana, M Rizki   Di Propinsi Jambi terdapat sekelompok Masyarakat Hukum Adat yang mendiami Tanah Hak Ulayat yaitu Suku Anak Dalam Bathin Sembilan. Sejak bedirinya PT Bangun Desa Utama, sekarang bernama PT Asiatic Persada tahun 1984, muncul sengketa kepemilikan tanah Ulayat. HGU yang dimiliki oleh PT Asiatic Persada ternyata berada di atas Tanah Hak Ulayat SAD Bathin Sembilan. Hal ini mengakibatkan sengketa selama bertahun-tahun antara kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Tujuan penelitian adalah untuk menentukan model penyelesaian sengketa, juga untuk menentukan alat bukti bagi SAD Bathin Sembilan atas Tanah Hak Ulayat sebagai syarat eksistensi Hak Ulayat sesuai pasal 3 UUPA. Hasil penelitian ini memperlihatkan model penyelesaian melalui musyawarah dengan mediator pemerintah daerah dan hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam akta perdamaian notaris. Bukti eksistensi adanya Hak Ulayat SAD Bathin Sembilan dapat dilihat dari surat-surat buatan Belanda yang masih disimpan oleh Kepala Suku, dan Tanah Ulayat tersebut hingga saat ini masih terus dimanfaatkan oleh SAD Bathin Sembilan. Akhirnya dari penelitian ini sebaiknya pemerintah daerah berlaku aktif dan kantor pertanahan sebaiknya melakukan pemetaan ulang bagi Tanah Hak Ulayat. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-11-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5690 10.14710/nts.v4i1.5690 Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 16 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36030 2023-05-02T07:06:52Z notarius:LIT

Peluang Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Peluang Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Amalia, Aisyah Handoko, Widhi Notaris notaris; cyber notary; teknologi elektronik Notaris notaris; cyber notary; teknologi elektronik AbstractThe cyber notary is an idea of authority bas.e.d on the. imple..mentation of information technology. The. writer notion that the improvement of technology, secience and the global trade, made Indonesia need to undertake the idea of cyber notary. This application of this idea would enhance the function of notary with inside the framework of the national financial improvement. So, the writer recommended the idea of cyber notary ought tobe adopted in notary regulationmodificationsin Indonesia. But, Indonesia couldn't completely undertake this idea due to the not unusual place regulation nations which had distinction authority and verification system. Beside that, precept of powerful regulatory modifications ought to be implemented with inside theme thod of notary regulation modifications due to the fact there had been many rules regarding the authority of notary and the electronic system.Keywords: notary; cyber notary; electronic technologyAbstrakNotaris ialah pejabat publik yang berperan untuk mengadakan perbuata.n hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman dalam menjalankan profesinya, tujuannya agar notaris mampu dan dapat menghadapi tantangan dan persaingan global. Cyber notary akan semakin mempermudah daya kerja para notaris dikemudian hari. Penggunaan sistem elektronik dalam cyber notary diharapkan membuat perubahan yang lebih baik dalam dunia notaris. Metode.pendekatan y.ang dipakai dalam penelitian ini adalah metode socio legal. Proses penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan studi. lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data memakai metode .analisis data kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini adalah ketidakselarasan antara UUJN dengan UUITE, dan UUITE dengan UUPT terkait kewenangan notaris membuat .akta secara elektronik jelas menjadi kendala tersendiri bagi notaris. Sekalipun memiliki hambatan, cyber notary. tentu memiliki peluang. untuk digunakan .di Indonesia. Peluang. tersebut yakni pengarsipan protokol notaris. atau minuta akta dalam bentuk digital melalui lembaga arsip negara, karena pada prinsipnya akta notaris adalah arsip. milik negara.Keywords: notaris; cyber notary; teknologi elektronik AbstractThe cyber notary is an idea of authority bas.e.d on the. imple..mentation of information technology. The. writer notion that the improvement of technology, secience and the global trade, made Indonesia need to undertake the idea of cyber notary. This application of this idea would enhance the function of notary with inside the framework of the national financial improvement. So, the writer recommended the idea of cyber notary ought tobe adopted in notary regulationmodificationsin Indonesia. But, Indonesia couldn't completely undertake this idea due to the not unusual place regulation nations which had distinction authority and verification system. Beside that, precept of powerful regulatory modifications ought to be implemented with inside theme thod of notary regulation modifications due to the fact there had been many rules regarding the authority of notary and the electronic system.Keywords: notary; cyber notary; electronic technologyAbstrakNotaris ialah pejabat publik yang berperan untuk mengadakan perbuata.n hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman dalam menjalankan profesinya, tujuannya agar notaris mampu dan dapat menghadapi tantangan dan persaingan global. Cyber notary akan semakin mempermudah daya kerja para notaris dikemudian hari. Penggunaan sistem elektronik dalam cyber notary diharapkan membuat perubahan yang lebih baik dalam dunia notaris. Metode.pendekatan y.ang dipakai dalam penelitian ini adalah metode socio legal. Proses penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan studi. lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data memakai metode .analisis data kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini adalah ketidakselarasan antara UUJN dengan UUITE, dan UUITE dengan UUPT terkait kewenangan notaris membuat .akta secara elektronik jelas menjadi kendala tersendiri bagi notaris. Sekalipun memiliki hambatan, cyber notary. tentu memiliki peluang. untuk digunakan .di Indonesia. Peluang. tersebut yakni pengarsipan protokol notaris. atau minuta akta dalam bentuk digital melalui lembaga arsip negara, karena pada prinsipnya akta notaris adalah arsip. milik negara.Keywords: notaris; cyber notary; teknologi elektronik Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2022-12-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/36030 10.14710/nts.v15i2.36030 Notarius; Vol 15, No 2 (2022): Notarius; 616-625 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/36030/pdf Copyright (c) 2022 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46059 2022-04-29T17:52:27Z notarius:LIT

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29130 2020-07-19T04:13:11Z notarius:LIT

PERALIHAN HAK TANAH ULAYAT DI KABUPATEN DHARMASRAYA Andiki, Febri Sukirno, Sukirno Paramita Prabandari, Adya Abstract The national land law in Indonesia does not mention and does not prohibit the transfer of customary land rights. The fact in customary law has conditions that must be met regarding the transfer of customary land rights. So in this research formulate: Why did the transfer of customary land rights in the Dharmasraya Regency? And what is the legal transfer of customary land rights according to customary law and national land law ?. The results obtained by the author is a deviation regarding the substance of the transfer of customary land rights. One factor is the undeniable development of times related to survival. The most basic is economic factors. So as not to think about the common rights inherent in customary land. Ulayat land rights here are not only owned by ninik mamak/customary head, but also owned by all members of indigenous peoples. Therefore, the sale and purchase of customary land rights must be returned according to the inherent customary law norms. So that the existence of customary land is maintained in the future. Keywords:Communal Land; Switchover; Right.   AbstrakHukum tanah nasional di Indonesia tidak menyebutkan dan tidak melarang mengenai peralihan hak atas tanah ulayat. Kenyataan dalam hukum adat mempunyai syarat yang harus terpenuhi mengenai peralihan hak tanah ulayat. Sehingga dalam penelitian ini merumuskan:Mengapa terjadi peralihan hak atas tanah ulayat dikabupaten Dharmasraya? Dan Bagaimana bentuk peralihan hak atas tanah ulayat secara legal menurut hukum adat dan hukum tanah nasional?. Hasil yang di peroleh penulis adalah adanya penyimpangan mengenai subtansi peralihan hak atas tanah ulayat. Salah satu faktor yaitu perkembangan zaman yang tidak bisa terbantahkan terkait kelangsungan hidup. Yang paling mendasar yaitu faktor ekonomi. Sehingga tidak memikirkan hak bersama yang melekat diatas tanah ulayat. hak atas tanah ulayat di sini tidak hanya di  miliki oleh ninik mamak/kepala adat saja, namun juga di miliki oleh seluruh anggota masyarakat adat. Oleh sebab itu jual beli hak atas tanah ulayat harus dikembalikan sesuai norma hukum adat yang melekat. Sehingga eksistensi tanah ulayat tetap terjaga di masa akan datang. Kata Kunci:Tanah Ulayat;Peralihan; Hak. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2019-12-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29130 10.14710/nts.v12i2.29130 Notarius; Vol 12, No 2 (2019): Notarius; 856-865 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29130/16789 Copyright (c) 2020 NOTARIUS

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46950 2024-04-30T08:56:51Z notarius:LIT

Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dari Asas Droit de suite Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dari Asas Droit de suite Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Sakti, Galih Kurnia Silviana, Ana Hukum Jaminan protection; execution; mortgage rights Hukum Jaminan protection; execution; mortgage rights AbstractThe principle of droit de suite provides legal certainty to creditors of their right to get repayment of the proceeds from the sale of the land object of the Mortgage if the debtor breaks the promise, even though the land object of the Mortgage has been sold by the owner (giver of the Mortgage) to a third party. This article discusses the issue of protection of third parties from the droit de suite principle in the execution of Mortgage Rights, the problems faced and their solutions. The method used is normative juridical. The results of the study show that third party legal protection from the droit de suite principle in the execution of Mortgage includes the fulfillment of publicity rights in the registration of Mortgage, auction sales announced at the execution of Mortgage and prohibition of auctioning third party property. directly in the Mortgage agreement or does not have a direct legal relationship with the Mortgage agreement so that third party protection is not direct protection. The solution is to involve a third party related to the object of the Mortgage as a party to the agreement.Keywords: protection; execution; mortgage rightsAbstrakAzas droit de suite memberikan kepastian hukum kepada kreditur terhadap haknya untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan atas tanah objek Hak Tanggungan jika debitur ingkar janji, walaupun tanah objek Hak Tanggungan tersebut telah dijual pemiliknya (pemberi Hak Tanggungan) kepada pihak ketiga. Artikel ini membahas persoalan mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga dari azas droit de suite dalam eksekusi Hak Tanggungan, permasalahan yang dihadapi dan solusinya. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum pihak ketiga dari azas droit de suite dalam eksekusi Hak Tanggungan antara lain pemenuhan hak publisitas dalam pendaftaran Hak Tanggungan, penjualan lelang yang diumumkan pada eksekusi Hak Tanggungan dan pelarangan pelelangan harta pihak ketiga. Permasalahan yang dihadapi yakni pihak ketiga bukan pihak langsung dalam perjanjian Hak Tanggungan atau tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan perjanjian Hak Tanggungan sehingga perlindungan pihak ketiga bukan perlindungan langsung. Solusinya yakni melibatkan pihak ketiga yang terkait dengan objek Hak Tanggungan sebagai pihak dalam perjanjian  Hak Tanggungan.Kata kunci : perlindungan; eksekusi; hak tanggungan AbstractThe principle of droit de suite provides legal certainty to creditors of their right to get repayment of the proceeds from the sale of the land object of the Mortgage if the debtor breaks the promise, even though the land object of the Mortgage has been sold by the owner (giver of the Mortgage) to a third party. This article discusses the issue of protection of third parties from the droit de suite principle in the execution of Mortgage Rights, the problems faced and their solutions. The method used is normative juridical. The results of the study show that third party legal protection from the droit de suite principle in the execution of Mortgage includes the fulfillment of publicity rights in the registration of Mortgage, auction sales announced at the execution of Mortgage and prohibition of auctioning third party property. directly in the Mortgage agreement or does not have a direct legal relationship with the Mortgage agreement so that third party protection is not direct protection. The solution is to involve a third party related to the object of the Mortgage as a party to the agreement.Keywords: protection; execution; mortgage rights AbstrakAzas droit de suite memberikan kepastian hukum kepada kreditur terhadap haknya untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan atas tanah objek Hak Tanggungan jika debitur ingkar janji, walaupun tanah objek Hak Tanggungan tersebut telah dijual pemiliknya (pemberi Hak Tanggungan) kepada pihak ketiga. Artikel ini membahas persoalan mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga dari azas droit de suite dalam eksekusi Hak Tanggungan, permasalahan yang dihadapi dan solusinya. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum pihak ketiga dari azas droit de suite dalam eksekusi Hak Tanggungan antara lain pemenuhan hak publisitas dalam pendaftaran Hak Tanggungan, penjualan lelang yang diumumkan pada eksekusi Hak Tanggungan dan pelarangan pelelangan harta pihak ketiga. Permasalahan yang dihadapi yakni pihak ketiga bukan pihak langsung dalam perjanjian Hak Tanggungan atau tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan perjanjian Hak Tanggungan sehingga perlindungan pihak ketiga bukan perlindungan langsung. Solusinya yakni melibatkan pihak ketiga yang terkait dengan objek Hak Tanggungan sebagai pihak dalam perjanjian  Hak Tanggungan.Kata kunci : perlindungan; eksekusi; hak tanggungan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46950 10.14710/nts.v17i1.46950 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 189-202 2686-2425 2086-1702 eng https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46950/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39033 2021-06-16T16:49:23Z notarius:LIT

Pelayanan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Di Masa Pendemi Covid-19 Noor Ulum, Rakhmansyah Akhmad Silviana, Ana Ispriyarso, Budi AbstractThe Covid-19 pandemic which affects public services in almost all sectors including services at the National Land Agency (BPN) BPN Sragen Regency; The purpose of this study is to find out about: the implementation of land registration services at the Sragen Regency BPN Office during the COVID-19 pandemic and assistance carried out by the management at BPN during the COVID-19 pandemic. The method of the research used in this research is normative juridical. The result of this research is that the BPN of Sragen Regency issued an announcement Number: 663 / Peng-33.14.UP.04.04 / IV / 2020 in providing services during the Covid-19 pandemic. The conclusion of this research is that the BPN of Sragen Regency performs online services by providing services that can be accessed through the website that has been provided, so that the services at BPN Kabputen Sragen are in accordance with the Govermnont Letter from the Minister of ATR and BPN Number: 2 /SE-100.TU.03/III/2020 Concerning Follow Up Efforts to Prevent the Spread of 2019 COVID-19 in the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency. Keywords: land registration; covid-19; BPN Sragen RegencyAbstrakPendemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pelayanan publik hampir di semua sektor tidak terkecuali layanan di Kantor BPN Kabupaten Sragen; tujuan penelitian untuk mengetahui tentang : penyelenggaraan pelayanan pendaftaran Tanah di Kantor BPN Kabupaten Sragen selama pendemi COVID-19 dan keringanan dalam melakukan pengurusan di BPN selama pendemi COVID-19. Metode penelitian yang dipakai yaitu yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah BPN Kabupaten Sragen menerbitkan pengumuman Nomor : 663/Peng-33.14.UP.04.04/IV/2020 dalam melakukan pelayanan di masa pendemi covid-19. Kesimpulan penelitian ini adalah BPN Kabupaten Sragen melakukan pelayanan secara online dengan menyediakan layanan yang dapat diakses melalui website yang telah disediakan, sehingga pelayanan di BPN Kabputen Sragen telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agraria dan tata ruang/Kepala BPN No: 2/SE-100.TU.03/III/2020 mengenai Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementrian ATR dan BPN. Kata kunci: pendafaran tanah; covid-19; BPN kabupaten sragen Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2021-03-08 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39033 10.14710/nts.v14i1.39033 Notarius; Vol 14, No 1 (2021): Notarius; 400 -415 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/39033/19584 Copyright (c) 2021 Notarius

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/62437 2025-06-29T16:26:14Z notarius:LIT

Penyelesaian Sengketa Tanah Terindikasi Overlapping di Luar Pengadilan Melalui Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Tanah Terindikasi Overlapping di Luar Pengadilan Melalui Alternative Dispute Resolution Yoga Susilo, Nur Allim Santoso, Budi Hukum Agraria; Hukum Perdata Land Disputes; Overlapping; Outside the Court Hukum Agraria; Hukum Perdata Land Disputes; Overlapping; Outside the Court ABSTRACTLand disputes resulting from overlapping claims are significant and highly complex issues that can lead to prolonged conflicts and legal uncertainties. Alternative Dispute Resolution (ADR) has been recognized as a potential method for resolving land disputes. This study aims to analyze the effectiveness of resolving disputes through non-litigation pathways using Alternative Dispute Resolution (ADR) concerning overlapping land disputes in Indonesia. The research method employed is normative with a qualitative approach. The results indicate that non-litigation resolution of land disputes can contribute to the context of land dispute resolution, with ADR methods serving as effective and efficient tools outside the courtroom.Keywords: Land Disputes; Overlapping; Outside the CourtABSTRAKSengketa tanah akibat tumpang tindih (overlapping) merupakan masalah yang penting dan sangat kompleks, yang dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Alternative Dispute Resolution (ADR) telah diakui sebagai  metode yang potensial dalam menyelesaikan sengketa tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) yang berkaitan dengan sengketa tanah tumpang tindih (overlapping) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normative dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah secara non-litigasi dapat memberikan kontribusi dalam konteks penyelesaian sengketa tanah dengan metode ADR sebagai alat penyelesaian yang efektif dan efisien di luar pengadilan.Kata Kunci: Sengketa Tanah; Overlapping; Luar Pengadilan ABSTRACTLand disputes resulting from overlapping claims are significant and highly complex issues that can lead to prolonged conflicts and legal uncertainties. Alternative Dispute Resolution (ADR) has been recognized as a potential method for resolving land disputes. This study aims to analyze the effectiveness of resolving disputes through non-litigation pathways using Alternative Dispute Resolution (ADR) concerning overlapping land disputes in Indonesia. The research method employed is normative with a qualitative approach. The results indicate that non-litigation resolution of land disputes can contribute to the context of land dispute resolution, with ADR methods serving as effective and efficient tools outside the courtroom.Keywords: Land Disputes; Overlapping; Outside the CourtABSTRAKSengketa tanah akibat tumpang tindih (overlapping) merupakan masalah yang penting dan sangat kompleks, yang dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Alternative Dispute Resolution (ADR) telah diakui sebagai  metode yang potensial dalam menyelesaikan sengketa tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) yang berkaitan dengan sengketa tanah tumpang tindih (overlapping) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normative dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah secara non-litigasi dapat memberikan kontribusi dalam konteks penyelesaian sengketa tanah dengan metode ADR sebagai alat penyelesaian yang efektif dan efisien di luar pengadilan.Kata Kunci: Sengketa Tanah; Overlapping; Luar Pengadilan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2025-06-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/62437 10.14710/nts.v18i2.62437 Notarius; Vol 18, No 2 (2025): Notarius; 390-408) 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/62437/pdf Copyright (c) 2025 NOTARIUS https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/5889 2020-06-22T03:24:53Z notarius:LIT

Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) PERWITASARI, DITA Sistem hukum kewarisan Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dimana awalnya Islam menggunakan sistem kewarisan patrilineal, yang dapat mewaris hanya dari garis laki-laki saja, kemudian berkembang menjadi sistem kewarisan bilateral yang dicetuskan oleh Hazairin, dirasa cocok dengan apa yang tedapat di dalam Al-Quran. Dalam sistem kewarisan bilateral ini pun akhirnya dikenal istilah ahli waris pengganti, ahli waris yang memperoleh hak waris dikarenakan menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Problem yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. serta bagaimana pembagian waris ahli waris pengganti didasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok. Dalam menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi. Pembahasan yang lebih mendalam mengenai, ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. Istilah ahli waris pengganti dalam Al-Quran disebut dengan mawali yang didasarkan penyebutannya dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 33, artinya Al-Quran pun mengakui dan dijelaskan walaupun tidak secara lengkap didalamnya bahwasanya terdapat ahli waris, yang disebut dengan ahli waris penganti. Dalam Kompilasi Hukum Islam pun telah disebutkan pada Pasal 185 ayat 1, dimana pada dasarnya istilah ahli waris pengganti sama dengan mawali yang terdapat dalam Al-Quran. Sehingga permohonan penetapan yang diajukan untuk menetapkan ahli waris pengganti pun dikabulkan oleh pengadilan agama, karena dirasa telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan memilki dasar hukum yang kuat. Saran dari penelitian ini adalah hendaknya terdapat unifikasi mengenai hukum  kewarisan nasional yang didalamnya termasuk hukum kewarisan Islam. Peraturan yang ada saat ini ditingkatkan menjadi undang-undang, dengan tidak lupa memperhatikan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan Hadist untuk dijalankan serta ijtihad dari para ulama. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2013-12-06 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/5889 10.14710/jgi.%v.%i.%p Notarius; Vol 4, No 1 (2013): Notarius; 44 2686-2425 2086-1702 en

oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44883 2024-04-30T16:02:41Z notarius:LIT

Tanggung Jawab Kreditor dan PPAT dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Tanggung Jawab Kreditor dan PPAT dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Daniawijaya, Sounda Ispriyarso, Budi Hukum Jaminan mortgage rights; electronic; creditors; ppat Hukum Jaminan mortgage rights; electronic; creditors; ppat AbstractIn order to protect the interests of creditors, the implementation of mortgage loan guarantees or debts between creditors and debtors is protected by the imposition of mortgage rights. In the era of 4.0 technology digital, the encumbrance of Mortgage Rights is carried out electronically, namely the HT-el Registration system. Of course, in the implementation of the registration of Mortgage Electronically there are responsibilities that are owned by each interested party, in this case PPAT and Creditors, namely Banking Institutions. This study aims to determine the duties and responsibilities of PPAT and creditors in terms of Mortgage Registration. The research method used is the normative legal research method. The results of the study indicate that each creditor and PPAT must have a user first in order to be able to carry out the registration of mortgage rights. PPAT's responsibility is to check the certificate, make a Deed of Granting Mortgage and upload it to the ht-el web system. The task of the creditor is to register mortgage rights on partner applications, pay the Order for Depositing Non-Tax State Revenue, print and affix proof of mortgage registration on land certificates.Keywords: mortgage rights; electronic; creditors; ppatAbstrakDalam rangka melindungi kepentingan Kreditor, Pelaksanaan Jaminan Kredit Pemilikan Rumah ataupun Utang Piutang antara Kreditor dan Debitor dengan objek jaminan hak atas tanah dilindungi dengan Pembebanan Hak Tanggungan. Era Industri 4.0 Teknologi Digital, Pembebanan Hak Tanggungan dilakukan secara elektronik yaitu dengan sistem Pendaftaran HT-el. Tentunya, dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik terdapat tanggung jawab yang dimiliki setiap pihak yang berkepentingan, dalam hal ini PPAT dan Kreditor yaitu Lembaga Perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab PPAT maupun kreditor dalam hal Pendaftaran Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing Kreditor maupun PPAT harus mempunyai user terlebih dahulu agar bisa menjalankan pendaftaran hak tanggungan. Tanggung jawab PPAT adalah melaksanakan pengecekan sertipikat, membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dan meng-upload ke sistem web ht-el. Tugas Kreditor yaitu melakukan pendaftaran hak tanggungan pada aplikasi mitra, membayar Surat Perintah Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak, mencetak dan membubuhkan bukti pendaftaran hak tanggungan pada sertipikat tanah.Kata kunci: hak tanggungan; elektronik; kreditor; ppat AbstractIn order to protect the interests of creditors, the implementation of mortgage loan guarantees or debts between creditors and debtors is protected by the imposition of mortgage rights. In the era of 4.0 technology digital, the encumbrance of Mortgage Rights is carried out electronically, namely the HT-el Registration system. Of course, in the implementation of the registration of Mortgage Electronically there are responsibilities that are owned by each interested party, in this case PPAT and Creditors, namely Banking Institutions. This study aims to determine the duties and responsibilities of PPAT and creditors in terms of Mortgage Registration. The research method used is the normative legal research method. The results of the study indicate that each creditor and PPAT must have a user first in order to be able to carry out the registration of mortgage rights. PPAT's responsibility is to check the certificate, make a Deed of Granting Mortgage and upload it to the ht-el web system. The task of the creditor is to register mortgage rights on partner applications, pay the Order for Depositing Non-Tax State Revenue, print and affix proof of mortgage registration on land certificates.Keywords: mortgage rights; electronic; creditors; ppatAbstrakDalam rangka melindungi kepentingan Kreditor, Pelaksanaan Jaminan Kredit Pemilikan Rumah ataupun Utang Piutang antara Kreditor dan Debitor dengan objek jaminan hak atas tanah dilindungi dengan Pembebanan Hak Tanggungan. Era Industri 4.0 Teknologi Digital, Pembebanan Hak Tanggungan dilakukan secara elektronik yaitu dengan sistem Pendaftaran HT-el. Tentunya, dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik terdapat tanggung jawab yang dimiliki setiap pihak yang berkepentingan, dalam hal ini PPAT dan Kreditor yaitu Lembaga Perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab PPAT maupun kreditor dalam hal Pendaftaran Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing Kreditor maupun PPAT harus mempunyai user terlebih dahulu agar bisa menjalankan pendaftaran hak tanggungan. Tanggung jawab PPAT adalah melaksanakan pengecekan sertipikat, membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dan meng-upload ke sistem web ht-el. Tugas Kreditor yaitu melakukan pendaftaran hak tanggungan pada aplikasi mitra, membayar Surat Perintah Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak, mencetak dan membubuhkan bukti pendaftaran hak tanggungan pada sertipikat tanah.Kata kunci: hak tanggungan; elektronik; kreditor; ppat Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2024-04-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44883 10.14710/nts.v17i1.44883 Notarius; Vol 17, No 1 (2024): Notarius; 565-577 2686-2425 2086-1702 ind https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/44883/pdf Copyright (c) 2024 Notarius https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/about/submissions#copyrightNotice c5dbd2cb0cf8b5797f5eb73b2472ea23