2024-03-28T17:18:10Z
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/oai
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39913
2023-01-12T10:56:45Z
hukum_progresif:FM
nmb a2200000Iu 4500
"201030 2020 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 2, Oktober 2020
Progresif, Jurnal Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 2, Oktober 2020
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/39913
Jurnal Hukum Progresif; Vol 8, No 2 (2020): Volume: 8/Nomor2/Oktober/2020
eng
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/49306
2023-01-12T10:41:28Z
hukum_progresif:FM
nmb a2200000Iu 4500
"211030 2021 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021
Progresif, Jurnal Hukum
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Array
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/49306
Jurnal Hukum Progresif; Vol 9, No 2 (2021): Volume: 9/Nomor2/Oktober/2021
eng
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50802
2023-01-12T10:38:08Z
hukum_progresif:FM
nmb a2200000Iu 4500
"221031 2022 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022
Progresif, Jurnal Hukum
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Array
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/50802
Jurnal Hukum Progresif; Vol 10, No 2 (2022): Volume: 10/Nomor2/Oktober/2022
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/61124
2023-12-30T14:05:43Z
hukum_progresif:FM
nmb a2200000Iu 4500
"231030 2023 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 2, Oktober 2023
Progresif, Jurnal Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 2, Oktober 2023
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/61124
Jurnal Hukum Progresif; Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
eng
Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1013
2023-01-17T15:38:56Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110716 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Pengembangan Hukum Tata Kota Berkelanjutan (Studi Kasus Kota Surabaya)
Prasetijo, Rijadi
http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang yang bertumpu pada Undang-undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUPR) dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang menjamin kepastian hukum dan keadilan sosio-ekologis bagi upaya pemanfaatan ruang. Melalui pengembangan hukum tata ruang kota diharapkan akan terdapat kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang di Kota Surabaya yang akan membawa dampak positif berupa kejelasan tentang peruntukkan masing-masing ruang sesuai dengan realitas sosialnya.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2005-04-14 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1013
Jurnal Hukum Progresif; Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1036
2023-01-17T15:37:30Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Fenomena Peranan Masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan dalam Perspektif Hukum Progresif dan Pasal 49 Ayat (1) KUHP
Ahmad, Kamri
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Titik balik dari pertentangan antara hukum secara normatif (dalam arti luas) dengan aplikasinya, gerakan massa hanyalah variabel. Gerakan massa tersebut menunjukkan dan menuntut bahwa tidak ada elemen masyarakat yang harus bebas sebagai pengecualian hukum keadilan. Demikian pula, tidak ada elemen masyarakat yang bersifat elementer bilamana hukum ingin diangkat ke tingkat dignity. Sebab semua elemen masyarakat adalah sama kedudukannya pada tingkat hukum yang dignity itu. Inilah salah satu inti hukum progresif. Yang ada dan yang berbeda adalah ada yang mengatur dan ada yang diatur. Artinya hukum itu mengatur yang mengatur demi keteraturan yang diatur dan konsisten pengatur. Apabila yang yang terjadi adalah ketidakaturan yang disengaja berarti terjadi ketidakadilan. Maka secara normatif dalam arti luas, masyarakat memiliki hak eksepsional untuk melindungi diri sendiri. Karena kosensus hukum antara rakyat (masyarakat negara). Negara dan pemerintah tidak boleh terabaikan apalagi tereliminasikan.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2007-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1036
Jurnal Hukum Progresif; Vol 3, No 1 (2007): Volume: 3/Nomor1/April/2007
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1077
2023-01-17T15:36:01Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Peranan Hukum Progresif dalam Transformasi Sistem Ekonomi Nasional yang Berkeadilan Sosial
Safa'at, Rachmad
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Perkembangan konfigurasi sistem politik dan ekonomi nasional telah meletakinstrumen hokum sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan rezim yang secara politik berkuasa agar dapat menguasai asset atau sumberdaya ekonomi nasional secara sentralistik dan kapitalistik. HUkum hanya dijadikan ligitimasi politk dan ekonomi untuk memenuhi kehendak rezim penguasa menentukan arah dan tujuan sistem ekonomi nasional. Supremasi hukum kehilangan maknanya dalam mengontrol dan mengawal perkembangan sistem ekonomi nasional yang dikehendaki oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV, Pasal 33 ayat (1). Untuk itu diperlukan instrument hukum progresif dan responsive yang mampu mentransformasi dan meuwujudkan sistem ekonomi nasional yang berbasis pada keadilan sosial sebagaimana dikehendaki oleh Konstitusi Negara RI.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2008-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1077
Jurnal Hukum Progresif; Vol 4, No 1 (2008): Volume: 4/Nomor1/April/2008
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26639
2023-01-12T10:57:38Z
hukum_progresif:FM
nmb a2200000Iu 4500
"191031 2019 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019
Progresif, Jurnal Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/26639
Jurnal Hukum Progresif; Vol 7, No 2 (2019): Volume: 7/Nomor2/Oktober/2019
eng
Copyright (c) 2019 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36520
2023-01-12T10:56:45Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"201030 2020 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
MAKNA ATURAN PERALIHAN SEBAGAI POLITIK HUKUM RUU KUHP (TRANSFORMASI DARI HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONAL)
Khalimy, Akhmad
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), IAIN Syekh Nurjarti Cirebon https://orcid.org/0000-0003-0554-2709
Array
Pengesahan RUU KUHP yang hampir terjadi di akhir tahun 2019 akhirnya harus terhenti. Cita-cita besar untuk melakukan Transformasi dari hukum kolonial yang bersifat imperialistik dan out of date menuju hukum nasional yang lebih modern dan Pancasilais terus tertunda hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Aturan peralihan dalam UUD 1945 cukup signifikan sebagai hukum politik RUU KUHP. Makna penting tersebut adalah pemahaman tentang aturan peralihan dalam undang-undang Dasar 1945, sebagai alat transformasi dari hukum kolonial menuju hukum nasional dengan cara mengesahkan RUU KUHP. Artikel ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, bahan-bahan pustaka sebagai sumber data penelitian dan pendekatan deduktif dalam analisis data. Dengan menggunakan dasar aturan peralihan terlihat bahwa KUHP belanda merupakan aturan yang penggunaannya terbatas waktu, tidak kekal hanya transisi, didesain untuk suatu waktu tertentu dan bukan untuk permanen. Dengan demikian Pengesahan RUU KUHP menjadi sangat urgen sebagai realisasi aturan peralihan.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/36520
Jurnal Hukum Progresif; Vol 8, No 2 (2020): Volume: 8/Nomor2/Oktober/2020
eng
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37583
2023-01-12T10:41:28Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"211030 2021 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
KEDUDUKAN DAN STATUS TANAH PECATU SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT
Irawan, Rizal
Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Status Tanah Pecatu Desa Lenek dikatagorikan sebagai domain privat yaitu bagian dari hak ulayat dan bukan Domain Publik di bawah Pemerintahan Kabupaten/Kota. Sementara Kedudukan Hukum Tanah Pecatu Desa Lenek berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI N0. 287PK/Pdt/2019. Pemerintah Desa Lenek (Para pemohon PK) menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Pecatu Desa lenek berdasarkan bukti bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai dan telah dijadikan tanah pecatu, yang setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 10 Januari 1950 dicatatkan secara resmi sebagai tanah pecatu kemudian menjadi aset di Kabupaten Mataram, tanah tersebut dikuasai secara terus menerus dan setelah berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang mengatur aset desa harus dipisahkan dengan aset daerah.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37583
Jurnal Hukum Progresif; Vol 9, No 2 (2021): Volume: 9/Nomor2/Oktober/2021
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44806
2023-01-12T10:38:08Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"221031 2022 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
EMERGENCY LAW IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM
Ekowati, Debby
Kantor Notaris/PPAT Debby Ekowati
Array
This study seeks to determine and examine the position of Emergency Law within the context of Legal Studies and the presence of Emergency Law within the Indonesian Legal System. This study employs a normative legal methodology. The normative legal research approach investigates the law internally, with legal norms as the study object. Government Regulation in Lieu of Law is required if a country is confronted with an urgent and compelling situation that necessitates swift action. For this reason, while issuing Government Regulations in Lieu of Laws, the President implements them by the Constitution, legislative oversight, and, of course, the oversight of the people as sovereigns. The outcomes demonstrated.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/44806
Jurnal Hukum Progresif; Vol 10, No 2 (2022): Volume: 10/Nomor2/Oktober/2022
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43094
2023-12-30T14:05:43Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"231030 2023 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
KAJIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN KEIMIGRASIAN (SUATU TINJAUAN KOMPARASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)
Apriyanto, Teguh
Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Saraswati, Retno
Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=gNVCI1cAAAAJ
Array
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan terkait dengan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Warga Negara Asing (WNA) karena tindak pelanggarannya terhadap peraturan keimigrasian di Indonesia. Selanjutnya permasalahan pengenaan sanksi administrasi bagi WNA yang melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian ditinjau dari prespektif komparasi Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan sanksi administratif di Indonesia kepada WNA atas pelanggarannya di Indonesia belum berlaku secara efektif, hal ini dikarenakan dasar pengenaan sanksi administratif keimigrasian, terkait ukuran “tindakan yang membahayakan”, sehingga diperlukan suatu analisis mendalam terhadap sanksi administratif keimigrasian demi memperoleh rumusan sanksi administrasi yang efektif. Caranya yaitu dengan melakukan komparasi dengan sanksi administratif keimigrasian di negara-negara lain, sebagai upaya merumuskan syarat-syarat sanksi administratif keimigrasian yang bisa berlaku efektif di Indonesia.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/43094
Jurnal Hukum Progresif; Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
eng
Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/645
2023-01-17T15:46:18Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101214 2010 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Pendekatan Holistik Terhadap Hukum
Rahardjo, Satjipto
http://pdih.undip.ac.id
ilmu hukum positif, ilmu hukum modern, studi hukum analitis, pendekatan dan metode holistik, holistic, hukum progresif, progressive law, law science, ilmu hukum
Ilmu hukum positif telah gagal untuk menyajikan gambar hukum yang lebih benar. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai disiplin yang mengisyaratkan bahwa obyek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti difahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-sembilanbelas. Kesalahan dalam memperoleh gambaran terhadap hukum yang lebih benar terletak pada pemahaman obyek studi yang dibatasi pada hukum perundang-undangan. Dalam studi hukum analitis yang mengawali ilmu hukum modern, orang hanya mendapat panduan dalam hal memahami dan mengoperasikan hukum positif, padahal sebagai ilmu yang otentik, maka ilmu hukum dituntut untuk bisa memberikan dan menampilkan gambar yang lebih utuh tentang hukum, melainkan juga di banyak tempat. Misalnya psikologi modern telah gagal untuk menyajikan gambar tentang manusia secara utuh, karena hanya menampilkan gambar tentang kepingan-kepingan jiwa manusia. Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang hukum, maka kesalahan tersebut perlu diperbaiki, yaitu dengan mengaitkan dunia positif-normatif kepada dunia kehidupan nyata. Metodologi analitis Cartesian, Baconian dan Newtonian tidak membawa kita kepada pemahaman yang benar tentang alam dan kehidupan. Metodologi baru yang menggantikan harus mengutuhkan, bukan memisah-misahkan. Pendekatan demikian disebut dengan pendekatan dan metodologi holistik. Paradigma holistik akan mengubah peta berhukum dan pembelajaran hukum yang selama ini memandu kita.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2005-10-14 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/645
Jurnal Hukum Progresif; Vol 1, No 2 (2005): Volume: 1/Nomor2/Oktober/2005
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1029
2023-01-17T15:38:01Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110718 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Ilmu Hukum dan Pendekatannya
Hadisuprapto, Paulus
Law Science Doctorate Program http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Ilmu Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan terikat pada paradigma yang terjadi di dalam ilmu pengetahuan pada umumnya. Paradigma ilmu hukum menunjukkan kekhususannya sendiri, dalam perkembangannya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatic yang tidak terputus-putus melainkan bersifat berkelanjutan. Paradigma ilmu hukum adalah hasil konstelasi kerangka keyakinan dan komitmen para ahli hukumterhadap ilmu hukum; berisi kajian-kajian rasional yang deduktif dan empiris yang induktif, bersifat metateoritik berujuan untuk memanusiakan manusia uang mengedepankan etika moral dan estetika yang bersumber pada Sang khalik. Kajian pendekatan dalam penelitian hukum sepenuhnya tergantung pada permasalahan dan tujuan penelitian hukum bersangkutan, bila permasalahan dan tujuan penelitian masuk unsur hukum idiel atau konsep hukum ius constituendum dan ius constitutum, maka kajian pendekatannya bersifat yuridis normatif-logika induktif. Secara singkat dapat dinyatakan satu rumus atau formula. Pendekatan kajian hukum normatif dan empiris/sosiologis masing-masing memiliki karateristik sendiri-sendiri bila dilihat dari unsur-unsur yang lazimnya terdapat dalam pembicaraan tentang metode penelitian, (metode pendekatan, kerangka pemikiran-konseptual/teoritik, data dan sumber data, metode analisis data, pembuktian, langkah penletian dan tujuan yang dapat dicapai secara maksimal dari penelitian).
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2006-10-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1029
Jurnal Hukum Progresif; Vol 2, No 2 (2006): Volume: 2/Nomor2/Oktober/2006
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1071
2023-01-17T15:37:06Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Transformasi Paradigma Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Global: Dari Legal Centralism ke Legal Pluralism
Safa'at, Rachmad
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Sumber daya alam saat ini bukan hanya telah menjadi "sumberdaya yang diperebutkan" (contested resources), tetapi penguasaannya telah menjadi ajang dari "pertarungan paradigma" (contested paradigm), dimana berbagai jawaban telah disodorkan agar dipakai oleh pembuatan kebijakan maupun para pelaku di lapang.
Dalam perebutan tersebut sudah dapat diduga siapa pemenangnya?
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2007-10-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1071
Jurnal Hukum Progresif; Vol 3, No 2 (2007): Volume: 3/Nomor2/Oktober/2007
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26624
2023-01-12T10:57:38Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"191031 2019 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
GUGATAN PERDATA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI INDONESIA
Aminah, Aminah
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Gugatan perdata merupakan salah satu instrumen penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pengajuan gugatan perdata terkait lingkungan hidup dan kehutanan di pengadilan tidak semuanya berhasil dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat. Pada tulisan ini penulis menganalisis tentang bagaimana penerapan gugatan perdata lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia dan kendala apa saja yang yang menyebabkan kegagalan gugatan perdata pada bidang tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan perdata lingkungan hidup dan kehutanan sudah terlaksana di Indonesia baik yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah maupun organisasi lingkungan hidup. Adapun bentuk ketidakberhasilan gugatan perdata lingkungan hidup dan kehutanan antara lain, gugatan yang ditolak, tidak diterima, kalah, dan menang tapi dapat dieksekusi. Faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya gugatan perdata lingkungan hidup dan kehutanan antara lain substansi hukum terkait perkara, ketidaktepatan penggugat dalam menentukan dasar gugatan, masalah kompetensi, kesulitan dalam pembuktian, keterbatasan kualitas dan kuantitas penegak hukumnya, sarana dan prasarana, serta kendala eksekusi.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/26624
Jurnal Hukum Progresif; Vol 7, No 2 (2019): Volume: 7/Nomor2/Oktober/2019
eng
Copyright (c) 2019 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40203
2023-01-12T10:55:46Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210430 2021 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
HAK PENDIDIKAN ANAK DAN PENYEDIAAN GURU PENGHAYAT SAMIN
Rosyid, Moh
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
Array
Naskah ini mendalami keberadaan anak warga Samin di Kudus dalam pendidikan formal yang sebagian tidak sekolah formal dan sebagian sekolah formal. Fokus naskah ini, hak anak Samin yang sekolah formal tapi tidak tersedia guru penghayat Samin. Data diperoleh dengan wawancara dan observasi di lokasi riset dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hail riset, (1) harus disediakan guru agama Adam dalam proses pembelajaran pendidikan nonformal bagi warga Samin yang tidak sekolah, (2) pemerintah harus melakukan pendidikan afirmatif pada warga Samin yang sekolah formal karena tidak ada warga Samin yang memenuhi kriteria sebagai guru dalam pembelajaran di kelas, (3) Kemendiknasristek harus menerbitkan aturan Sekolah Rumahan menaungi pemeluk agama lokal, (4) Pemkab Kudus tidak membiarkan warga Samin yang tidak sekolah formal dengan berupaya dengan pendekatan persuasif agar amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 48 Tahun 2008 terlaksana.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40203
Jurnal Hukum Progresif; Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41004
2023-01-12T10:48:43Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220430 2022 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: PERTENTANGAN UNIVERSALISME DAN RELATIVISME BUDAYA
Wardana, Khansadhia Afifah
Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Perdebatan antara universalisme dan relativisme budaya seringkali melekat dalam diskursus hak asasi manusia, dimulai dengan munculnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kebebasan beragama menjadi salah satu fokus utama dalam pusara universalisme dan relativisme budaya, karena lekatnya isu tersebut dengan nilai-nilai lokal yang ada. Indonesia menjamin kebebasan beragama sesuai dengan instrumen hak asasi internasional namun juga mempunyai regulasi yang yang tidak selaras dengan nilai-nilai inti hak asasi manusia yaitu UU Penodaan Agama 1965. Tarik-menarik antara universalisme dan relativisme budaya dalam hal ini dipengaruhi dengan perspektif agama yang primordial atau liberal. Artikel ini bertujuan untuk menemukan jalan tengah dalam memahami kedua konsep hak asasi tersebut melalui rekonstruksi instrumen kebebasan beragama yang ada dengan menjunjung tinggi prinsip menghargai sesama dan non-diskriminasi.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/41004
Jurnal Hukum Progresif; Vol 10, No 1 (2022): Volume: 10/Nomor1/April/2022
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41848
2023-06-05T16:48:29Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230430 2023 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
URGENSI PERLINDUNGAN FISIK TERHADAP PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI
Mansyah, Muh Sutri
Online Consultation and Menthorship.id
Array
Penyidik dalam menjalankan tugasnya ternyata mengalami ancaman bahkan kekerasan, sedangkan dari aspek perlindungan belum memiliki aturan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pentingnya penyidik diberikan perlindungan fisik yaitu aspek sosiologis ditemukan penyidik mengalami ancaman dan penganiayaan oleh pihak yang memiliki kepentingan perkara yang sedang ditangani. Aspek yuridis: konstitusi Indonesia telah menjamin setiap warga untuk menjamin perlindungan hal ini berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “jaminan perlindungan dari berbagai ancaman”, selain itu membandingkan dengan Pasal 33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur perlindungan terhadap penyidik. Perlu langkah proaktif dari pemerintah untuk melakukan preventif dengan memberikan perlindungan terhadap penyidik. Sehingga seharusnya penyidik tindak pidana korupsi diatur perlindungan fisik.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/41848
Jurnal Hukum Progresif; Vol 11, No 1 (2023): Volume: 11/Nomor1/April/2023
eng
Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/650
2023-01-17T15:46:18Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101214 2010 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Pendekatan Hukum Progresif dalam Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Berbasis Teknologi
Wisnubroto, Al.
http://pdih.undip.ac.id
hukum, progresif, kejahatan teknologi
Hingga saat ini, penanggulangan kejahatan berbasis teknologi canggih di Indonesia dengan sarana hukum (pidana) masih menjadi persoalan yang memerlukan solusi cepat dan tepat. Keterikatan sistem hukum di Indonesia (termasuk sistem peradilannya) pada paradigma hukum modern yang masih sangat kental dengan sifat legal-positivistiknya menjadi salah satu penyebab kegagalan peran hukum dalam mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam keadaan demikian pendekatan hukum progresif yang menjadi filosofi: “pencarian, pembebasan, dan pencerahan” dapat dijadikan alternatif pemecahannya.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2005-10-14 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/650
Jurnal Hukum Progresif; Vol 1, No 2 (2005): Volume: 1/Nomor2/Oktober/2005
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1024
2023-01-17T15:38:19Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110718 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Identitan Keilmuan dalam Perspektif Filosofis Humanistik
Ali, M. Mansyur
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Obyektifitas yang lahir pada dasarnya obyektifitas yang dibangun atas dasar subyektifitas. Upaya penggalian nilai-nilai moral, etika, kemanusiaan dan agama dalam penerapan ilmu tidak subyektif unsich, namun membuka wacana bahwa obyektifitas ilmu menjadi keharusan meskipun pada ilmu itu harus mengakui adanya keterbatasan.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2006-04-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1024
Jurnal Hukum Progresif; Vol 2, No 1 (2006): Volume: 2/Nomor1/April/2006
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1065
2023-01-17T15:37:06Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif
Nurjaya, I Nyoman
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Hukum dalam perspektif antropologi merupakan akti tas kebudayaan yang memiliki tujuan dan fungsi selain sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan keteraturan sosial, sebagai sarana pengendalian sosial, sebagai alat untuk melakukan rekayasa kehidupan sosial, maka hukum juga dapat difungsikan untuk menjaga, mengukuhkan dan mengokohkan integrasi bangsa yang memiliki kemajemukan budaya.
Untuk memahamiposisi dan kapasitas hukum dalam strukstur masyarakat, maka pertama-tama harus dipahami kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut secara utuh dan komprehensif. Selain itu, untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan, fungsi, dan peran hukum dalam kehidupan masyarakat yang bercorak multikultural, maka persoalan paradigma pembangunan hukum nasional yang dianut pemerintah juga menjadi bagian yang harus dipelajari keterkaitannya secara komprehensif.
Fenomena kemajemukan hukum merupakan fakta hukum dalam masyarakat Indonesia yang bernuansa multikultural. Karrena it, dalam rangka meningkatkan tujuan, fungsi, dan peran hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka memelihara, mengukuhkan, mengokohkan integrasi seluruh komponen anak bangsa, maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah yang sedang berkuasa dan lembaga legislatif untuk segera melakukan reorientasi dan reformasi paradigma pembangunan hukum yang bersifat legal centralism ke anutan pembangunan hukum yang berideologi legal pluralism, bertipe hukum yang responsif dan berkarateristik hukum yang progresif dalam kemasan hukum nasional.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2007-10-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1065
Jurnal Hukum Progresif; Vol 3, No 2 (2007): Volume: 3/Nomor2/Oktober/2007
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23613
2023-01-12T10:57:55Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190430 2019 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
PENEGAKAN HUKUM SPIRITUAL TERHADAP PELANGGARAN DALAM HUKUM KELUARGA
Yunanto, Yunanto
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Hukum mencakup dunia yang abstrak maupun yang konkret. Penyelesaian perselisihan di pengadilan adalah salah satu cara untuk menegakkan hukum dalam aras concreto. Konstruksi pengalaman dan deskripsi penyelesaian sengketa di pengadilan telah berorientasi pada keadilan prosedural, bukan keadilan substansial. Hukum keluarga di Indonesia, khususnya hukum perkawinan memiliki jiwa agama, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran bidang hukum ini harus diterapkan dalam penegakan hukum spiritual. Dalam penegakan hukum spiritual, penegak hukum dituntut untuk memprioritaskan kecerdasan spiritual. Ketika menyelesaikan perselisihan hukum keluarga, keadilan substansial sebenarnya telah diterapkan untuk menegakkan hukum spiritual dalam hukum keluarga.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-06-12 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/23613
Jurnal Hukum Progresif; Vol 7, No 1 (2019): Volume: 7/Nomor1/April/2019
eng
Copyright (c) 2019 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34534
2023-01-12T10:57:18Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200430 2020 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
JUDICIAL REVIEW DI AMERIKA SERIKAT, JERMAN, DAN INDONESIA
Nasir, Cholidin
Akademi Litigasi Indonesia (ALTRI) Pengayoman
Array
Judicial review merupakan mekanisme untuk menguji norma hukum terhadap Undang-Undang Dasar. Amerika Serikat merupakan negara yang pertama kali melakukan judicial review melalui kasus Marbury vs Madison, yang kemudian merambah ke negara-negara Eropa, salah satunya adalah Jerman, namun dalam mengadili judicial review kedua negara tersebut memiliki perbedaan. Peninjauan kembali yang diadili oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak mendengarkan undang-undang secara langsung tetapi melalui kasus yang konkret, sedangkan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dapat mengadili undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi. Adapun di Indonesia menganut hal yang sama dengan Jerman yaitu Mahkamah Konstitusi mengadili langsung undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/34534
Jurnal Hukum Progresif; Vol 8, No 1 (2020): Volume: 8/Nomor1/April/2020
eng
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40569
2023-01-12T10:55:46Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210430 2021 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DAN KONFLIK TANAH DI INDONESIA
Wirawan, Vani
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta https://orcid.org/0000-0003-2620-0118
Array
Kebaradaan sengketa tanah dan konflik tanah dapat merusak tatanan hukum dan menghambat pembangunan serta ekonomi, sehingga diperlukan rekostruksi politik hukum pertanahan yang lebih baik dimasa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengembangkan konstruksi politik hukum baru sebagai upaya penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah masa mendatang dalam ranah administratif dan birokratif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yakni diperlukannya pengkajian ulang terhadap pelaksanaan politik hukum pertanahan tentang HMN dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dan Pasal 5 Tap MPR Nomor IX/MPR/2001, serta gagasan perubahan sistem pendaftaran hak atas tanah yakni pengunaan sistem pendaftaran tanah stelsel publikasi negatif menjadi stelsel publikasi positif.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40569
Jurnal Hukum Progresif; Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44241
2023-01-12T10:48:43Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220430 2022 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
IMPLEMENTASI LANDREFORM YANG BERKEADILAN BAGI PETANI TEMBAKAU
Sinaga, Pidari
Kantor Notaris & PPAT Pidari Sinaga https://orcid.org/0000-0002-6106-6391
Array
Masih banyak terjadi tumpang-tindih antara kebijakan dan kebiasaan dalam masyarakat yang berkerja sebagai petani Para petani tembakau di Temanggung yang tingkat kesejahteraannya semakin berkurang dari tahun ke tahun membuat para petani merugi. Pendekatan konseptual yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Legal reform merupakan langkah yang dikerjakan untuk melakukan pembaharuan atas bagian-bagian tertentu dalam kandungan hukum undang-undang yang telah ada. Pembaharuan peraturan Landreform berdasarkan undang-undang yang progresif kepada para petani tembakau sebagai agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat adalah bagaimana terpenuhinya rasa keadilan di tengah masyarakat.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/44241
Jurnal Hukum Progresif; Vol 10, No 1 (2022): Volume: 10/Nomor1/April/2022
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39272
2023-06-05T16:48:29Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230430 2023 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEREDARAN BARANG PALSU
Nashir, M. Anwar
Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap peredaran barang palsu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap peredaran barang palsu dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana, perdata, maupun hukum administrasi. Pelanggaran terhadap merk berupa pemalsuan merek diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kendala dalam perlindungan hukum terhadap peredaran barang palsu adalah: a) Pelanggaran terhadap pemalsuan barang merupakan delik aduan sehingga membutuhkan peran aktif dari pemilik merk; b) Keterbatasan informasi kepada masyarakat (konsumen) atas adanya permohonan pendaftaran merek; c) Kesulitan dari pemegang hak atas merek untuk menemukan pelaku pelanggaran merek; d) Adanya gugatan dari pemegang hak atas merk akan memperburuk reputasi produk; dan, e) Kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/39272
Jurnal Hukum Progresif; Vol 11, No 1 (2023): Volume: 11/Nomor1/April/2023
eng
Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1014
2023-01-17T15:38:56Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110716 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Meniti Kegamangan Mencapai Harmoni: Kajian Antropologi terhadap Hukum yang Berkenaan Tanah pada Masyarakat Osing-Banyuwangi
Dominikus, Rato
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
The aimed of this study to understand the law relating to land in cosmology of Osing society and the cosmology of Osing society.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2005-04-14 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1014
Jurnal Hukum Progresif; Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1037
2023-01-17T15:37:30Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Kode Etik Penyelenggara Negara dalam Mewujudkan Good Governance
Fakrulloh, Zudan Arif
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Mewujudkan good governance dalam pemerintahan negara Indonesia telah menjadi tujuan yang akan dicapai. Selain itu kegiatan ini juga didorong oleh kepentingan berbagai lembaga donor dan keuangan internasional untuk memperkuat institusi yang ada di negara Indonesia dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dibiayai oleh berbagai lembaga itu. Mereka menilai bahwa, kegagalan-kegagalan proyek yang mereka biayai merupakan akibat lemahnya institusi pelaksana yang disebabkan oleh praktik bad governance seperti tidak trasparan, rendaghnya partisipasi warga, rendahnya daya tanggap terhadap kebutuhan warga,diskriminasi terhadap stakeholders yang berbeda, dan inefistensi. Karena itu, lembaga keuangan internasional dan donor seringmengaitkan pembiayaan proyek-proyek mereka dengan kondisi atau ciri-ciri good governance dari lembaga pelaksana. Agar tujuan tersebut tercapai dengan baik, maka diperlukan kode etik penyelenggaraan negara. Kode etik akan menjadi “profesional atantards”, atau “right rule of conduct” (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh penyelnggara negara atau administrator publik.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2007-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1037
Jurnal Hukum Progresif; Vol 3, No 1 (2007): Volume: 3/Nomor1/April/2007
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1088
2023-01-17T15:36:01Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Polisi dan Aspek Penegak Hukum Secara Sosiologis
Yusriyadi, Yusriyadi
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Hukum mengandung ide-ide sebagai hasil dari pikiran pembuat undang-undang, ide-ide tersebut yaitu ide tentang kepastian, keadilan dan kemanfaatan social. Oleh karena ide-ide tersebut masih abstrak, maka harus diwujudkan menjadi kenyataan . Proses mewujudkan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan tersebut itulah yang pada hakekatnya merupakan arti dari penegak hukum.
Pekerjaan kepolisian adalah pekerjaan penegakan hokum in optima forma. Melalui polisi ini janji-janji dan tujuan hokum menjadi kenyataan, yaitu untuk mengamankan dan melindungi masyarakat. Di dalam unsure membimbing dan mengayomi masyarakat, polisi dituntut tampil simpatik dan mengesankan hati masyarakat. Di sisi yang lain yaitu dalam menegakkan hukum polisi dituntut tampil secara tegas, kuat dan perkasa bahkan kalau perlu harus keras.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2008-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1088
Jurnal Hukum Progresif; Vol 4, No 1 (2008): Volume: 4/Nomor1/April/2008
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26656
2023-01-12T10:57:38Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"191031 2019 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
MENERJEMAHKAN KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM
Yunanto, Yunanto
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Keadilan adalah titik sentral dalam hukum. Keadilan ini harus dibaca dalam keputusan hakim. Tidak mudah menerjemahkan keadilan dari keputusan hakim. Praktik peradilan berdasarkan paradigma positivisme selalu menghasilkan keputusan yang mengandung keadilan prosedural (keadilan normatif). Ini karena hukum dilihat sebagai bangunan normatif. Dalam keadilan prosedural dapat mengandung keadilan aktual (substansial) atau hanya keadilan prosedural dengan memarginalkan keadilan substansial. Tulisan ini bertujuan untuk memahami upaya menerjemahkan keadilan dalam putusan hakim, sebagai upaya untuk memahami hakikat hukum.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/26656
Jurnal Hukum Progresif; Vol 7, No 2 (2019): Volume: 7/Nomor2/Oktober/2019
eng
Copyright (c) 2019 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36609
2023-01-12T10:56:45Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"201030 2020 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
RENEWAL OF THE NATIONAL CONTRACT LAW
Latifiani, Dian
Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang https://orcid.org/0000-0003-2119-2964
Array
The development of transactions/contracts in Indonesia and the world is developing very rapidly. Meanwhile, Indonesian contract law is sourced from the Civil Code Book III. The Dutch colonial-made Burgerlijk Wetboek did not yet regulate national and international contracts which had undergone development. Indonesian values also do not exist in book III. So it is necessary to have contract law renewal based on the values of Pancasila. The problem discussed in this paper is how to reform the national contract law. The urgency for renewal is carried out to support the 2005-2025 National RPJP, namely "The development of legal materials/substances is directed to continue the renewal of legal products to replace colonial legacy laws to reflect the social values and interests of the Indonesian people". The juridical normative writing method is used to assess the value of the renewal of the national contract law. Renewal begins with the preparation of an academic paper. Updates are carried out with open partial codification, not closed. The reforms contain Pancasila values, are designed as a sub-codification of engagement law, and are designed to lay the foundation for contract law in Indonesia.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/36609
Jurnal Hukum Progresif; Vol 8, No 2 (2020): Volume: 8/Nomor2/Oktober/2020
eng
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37634
2023-01-12T10:41:28Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"211030 2021 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN SIPIL DALAM PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI MASA PANDEMI COVID 19
Ahmad, Muslimin
Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang kebebasan sipil dalam pembatasan sosial berskala besar di masa pandemi covid 19. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, dengan metode library research, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kerangka hukum pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19 dilandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut: Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020, disusul dengan berbagai peraturan perundang-undangan daerah dan instansi terkait penangan Covid-19. 2) Implikasi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Kebebasan Sipil di Masa Pandemi menunjukkan bahwa terjadi berbagai peristiwa pengekangan kebebasan sipil, sebagai hasil dari pengurangan hak pada masa kedaruratan kesehatan yang tidak menghormati prinsip-prinsip yang harus dipatuhi seperti proporsionalitas dan tidak diskriminatif.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37634
Jurnal Hukum Progresif; Vol 9, No 2 (2021): Volume: 9/Nomor2/Oktober/2021
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45273
2023-01-12T10:38:08Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"221031 2022 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
PEMBAHARUAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA BERDASARKAN KONSEP PRISMATIKA HUKUM
Arifudin, Arifudin
Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi’iyah
Zoelva, Hamdan
Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi’iyah
Array
Presidential threshold merupakan persyaratan bagi partai atau gabungan partai politik yang akan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu. Namun, Presidential threshold perlu dilakukan pembaharuan melalui konsep prismatika hukum agar memiliki dampak pada kualitas demokrasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dinamika pengaturan presidential threshold; kelemahan pengaturan presidential threshold; dan pembaharuan sistem presidential threshold di Indonesia berdasarkan konsep prismatika hukum. Hasil pembahasan dengan metode penelitian yuridis normatif ini adalah dinamika presidential threshold terdapat pada besaran prosentase perolehan kursi di DPR atau suara sah secara nasional. Kelemahan presidential threshold yaitu terbukanya peluang otoritaririanisme dan praktik oligarki dalam berdemokrasi. Sedangkan pembaharuan sistem presidential threshold melalui konsep prismatika hukum dapat dikonstruksikan dengan memadukan unsur kuantitas dan kualitas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/45273
Jurnal Hukum Progresif; Vol 10, No 2 (2022): Volume: 10/Nomor2/Oktober/2022
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45239
2023-12-30T14:05:43Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"231030 2023 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
POLITIK HUKUM PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH (GUBERNUR, WALIKOTA DAN BUPATI) OLEH PENJABAT
Hardodi, Hardodi
Hardodi Law Firm
Array
Pemilihan Kepala Daerah serentak menimbulkan kekosongan jabatan di berbagai daerah, maka diperlukan Penjabat untuk mengisi jabatan Kepala Daerah sampai adanya Kepala Daerah definitif. Banyak pihak mempermasalahkan penunjukan Penjabat oleh mendagri, karena disinyalir syarat dengan kepentingan partai penguasa. Lantas, apakah proses pengisian jabatan Kepala Daerah oleh Penjabat sesuai dengan UUD 1945 dan prinsip demokrasi? Guna menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif untuk melukiskan sesuatu permasalahan yang diteliti dengan Pendekatan kasus, Pendekatan perundang-undangan, dan Pendekatan konseptual. Kesimpulannya ialah proses pengisian jabatan Kepala Daerah oleh Penjabat, yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan Menteri dalam negeri, tidak selaras dengan UUD 1945 dan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/45239
Jurnal Hukum Progresif; Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
eng
Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1009
2023-01-17T15:38:56Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110716 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan
Rahardjo, Satjipto
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan berhukum dalam masyarakat. Progresivisme mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2005-04-14 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1009
Jurnal Hukum Progresif; Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/download/1009/2512
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1030
2023-01-17T15:38:01Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110718 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Antara Studi Normatif dan Keilmuan
Samekto, Adji
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Hukum mengandung nilai-nilai yang tak pernah dapat diempirikkan, maka hukum sebagai tujuan kajian studi normatif (sebagai kajian khas dari ilmu hukum) tidak akan dapat dipandang sebagai obyek studi empirik. Ilmu-ilmu empirik tidak melibatkan diri dalam persoalan-persoalan nilai yang sifatnya subyektif. Namun bukan berarti hukum tidak dapat diangkat sebagai kajian ilmu empirik. Hanya saja kektika hukum diangkat sebagai obyek studi ilmu-ilmu em[irik maka hukum harus didekati dari sudut optik instrumental, artinya hukum ditinjau sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Pamahaman hukum sebagai obyek studi ini harus tetap menjadi pegangan bagi mereka yang hendak mengkaji hukum dalam ranah kajian doktrinal maupun ranah kajian hukum non-doktrinal. Hal ini semata-mata untuk tetap mengembalikan pemikiran bahwa muara kajian doktrinal mapun non-doktrinal dalam ilmu hukum tetap sama yaitu mewujudkan tujuan hukum yang diidentifikasi berikut: menstabilkan pergaulan hidup, merealisasikan ketertiban dan perdamaian serta mewujudkan keadilan.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2006-10-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1030
Jurnal Hukum Progresif; Vol 2, No 2 (2006): Volume: 2/Nomor2/Oktober/2006
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1072
2023-01-17T15:36:01Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan
Rahardjo, Satjipto
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Sejak hukum progresif berfungsi memperlancar arus pemikiran yang lebih benar, maka ia ditakdirkan untuk selalu menembus hal-hal yang menghambat arus tersebut. Inilah hakikat pembebasan dari kemapanan itu.
Watak penting hukum progresif adalah melakukan pembebasan, yaitu pembebasan terhadap pikiran-pikiran tradisional-konvensional, manakala itu menghambat arus pemikiran yang lebih benar. Inilah metoda hukum progresif, yaitu membuat hokum selalu terbuka, dinamis dan mengalir.
Dikatakan secara lain, hokum progresif berfungsi memperlancar arus pemikiran yang lebih berorientasi kepada substansi daripada kepada bentuk. Bentuk-bentuk apapun, seperti struktur, sistem dan perundang-undangan, tidak boleh menghambat arus menuju hal yang substansional, dalam hal ini”penyejahteraan dan pembahagiaan manusia”
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2008-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1072
Jurnal Hukum Progresif; Vol 4, No 1 (2008): Volume: 4/Nomor1/April/2008
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26625
2023-01-12T10:57:38Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"191031 2019 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
REFORMASI BIROKRASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Cahyaningtyas, Irma
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Peredaran narkotika di Indonesia semakin meningkat sehingga diperlukan kinerja aparat penegak hukum yang profesional. Badan Narkotika Nasional merupakan penyidik pada tindak pidana Narkotika. Permasalahan pada arikel ini adalah pertama, bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana narkotika guna menentukan kualifikasi pengedar atau pemakai yang dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional? Kedua, bagaimanakah reformasi birokrasi Badan Narkotika Nasional sebagai aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana narkotika?Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan socio legal serta berlokasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah.Berdasarkan penelitian dan pembahasan dinyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh BNN didasarkan pada kualifikasi pelaku yang di bedakan menjadi 3 (tiga) yaitu pemakai atau pengguna, pengedar dan produsen. Dalam meningkatkan kinerjanya, perlu ada pembaharuan berupa reformasi birokrasi pada tatanan substansi hukum, struktur hukum, dan kuktur hukum. Hal tersebut akan berpengaruh pada proses penegakan hukum tindak pidana narkotika yang cepat dan profesional.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/26625
Jurnal Hukum Progresif; Vol 7, No 2 (2019): Volume: 7/Nomor2/Oktober/2019
eng
Copyright (c) 2019 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/29861
2023-01-12T10:57:18Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200430 2020 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
PELAYANAN PENDIDIKAN PENGHAYAT SAPTA DARMA DI SEKOLAH FORMAL: STUDI KASUS DI KUDUS
Rosyid, Moh.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Jawa Tengah
Kushidayati, Lina
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Jawa Tengah
Array
Artikel ini ditulis bertujuan mendeskripsikan upaya warga penghayat di Kudus dalam pemenuhan pelajaran penghayat di sekolah dan respon atas putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016. Data riset dengan wawancara, observasi, dan kajian literatur dengan analisis deskriptif kualitatif. Ada delapan penghayat di Kudus, yang mengubah kolom agama menjadi penghayat yakni Sapto Darma dan Sikep Samin. Dalihnya, mengubah khawatir pemakaman di makam umum desa ditolak. Ada pula, penghayat sebagai organisasi rohani, tak terkait status agama dalam KTP. Penghayat Sapta Darma yang anaknya di SMAN 1 Kudus belum mendapat pelajaran penghayat di kelas, meski tersedia guru penghayat. Hal ini akibat Kepala SMAN 1 Kudus belum memfasilitasi ruang kelas dalam pembelajaran, hanya materi pelajaran dari guru penghayat Pada Siswa Dan Ujian Dinilai Gurunya.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/29861
Jurnal Hukum Progresif; Vol 8, No 1 (2020): Volume: 8/Nomor1/April/2020
eng
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36398
2023-01-12T10:55:46Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210430 2021 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
POLITIK KRIMINAL PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA
Marimin, Marimin
Otmil II-08 Bandung
Array
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji peran politik TNI dalam menangani kasus teroris, mengingat dapat membahayakan keutuhan wilayah, keselamatan dan kedaulatan negara apabila tidak ditangani secara serius, karena kejahatan teroris merupakan kejahatan extraordinary crime yang melibatkan kolaborasi antar jaringan teroris domestik dan internasional (transnational crime). Persoalannya bagaimana politik kriminal peran TNI dalam menangani terorisme? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kesimpulan Peran TNI sangat penting dalam penanggulangan aksi terorisme, namun peran TNI harus diatur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/36398
Jurnal Hukum Progresif; Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021
eng
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/45227
2023-01-12T10:48:43Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220430 2022 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
PERADILAN KHUSUS DI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Wiyanto, Hana Maria
Kantor PPAT Hana Maria Wiyanto
Array
Kebijakan sistem peradilan di Indonesia adalah sistem peradilan satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perwujudan kemandirian lembaga peradilan Indonesia dalam upaya penegakan hukum. Mengenai sistem peradilan, di Indonesia dikenal sistem peradilan umum dan sistem peradilan khusus. Mengenai peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yaitu pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkup peradilan umum. Sedangkan pada Pasal 8 disebutkan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur oleh Undang-Undang, contohnya: Peradilan Agama, Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/45227
Jurnal Hukum Progresif; Vol 10, No 1 (2022): Volume: 10/Nomor1/April/2022
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41292
2023-06-05T16:48:29Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230430 2023 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
KONSUMEN INDONESIA: DILINDUNGI DAN MELINDUNGI
Fibrianti, Nurul
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang https://orcid.org/0000-0002-3419-1680
Array
Konsumen memiliki hak yang dilindungi namun faktanya konsumen memiliki kecenderungan tidak perduli terhadap haknya sehingga muncul permasalahan bagaimana peran konsumen dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pada prinsipnya peran konsumen sangat dibutuhkan karena masyarakat selaku konsumen menjadi salah satu faktor penegakan hukum. Guna terselenggara perlindungan konsumen maka konsumen dituntut untuk memiliki peran ganda sebagai konsumen yang dilindungi dan konsumen yang melindungi. Sebagai konsumen yang dilindungi, konsumen menjadi objek perlindungan untuk pengimplementasian peraturan perundang-undangan. Peran yang berikutnya adalah sebagai konsumen yang melindungi, dimana konsumen memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen karena peraturan dapat berjalan efektif apabila terdapat peran dari masyarakat dalam bekerjanya hukum.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/41292
Jurnal Hukum Progresif; Vol 11, No 1 (2023): Volume: 11/Nomor1/April/2023
eng
Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/649
2023-01-17T15:46:18Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101214 2010 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pelabuhan untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional
Gultom, Efrida R.
http://pdih.undip.ac.id
hukum, masyarakat, pelabuhan, ekonomi, nasional
Pelabuhan laut mempunyai fungsi pengubung antara dua moda angkutan (angkutan laut dan angkutan darat), titik singgung dengan wilayah atau negara lain, tempat untuk melakukan kegiatan ekonomi dan pemerintahan sekaligus serta tempat yang sangat vital bila dilihat dari segi pertahanan dan keamanan. Pelabuhan sebagai aktivitas ekonomi yang melayani pelayanan jasa untuk kepentingan dan kegiatan umum yaitu turun naiknya penumpang, barang, hewan dan ekspor-impor, diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dan ditegaskan dalam UU No.21 Tahun 1992 tentang Pelayanan dan PP No.69 tahun 2001 tentang Kepelabunan serta peraturan-peraturan lainnya. Melihat fungsi pelabuhan yang sangat penting yaitu kegiatan ekonomi untuk mendukung perekonomian negara, maka aspek hukum yang mengatur kegiatan di pelabuhan tersebut perlu untuk mendukung pelaksanaannya, karena kegiatan dalam suatu komunitas dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh fungsi hukum yang baik yaitu kaidah dan peraturan hukum itu sendiri; petugas atau penegak hukum; fasilitas pendukung kegiatan dan masyarakat yang terkait di dalamnya.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2005-10-14 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/649
Jurnal Hukum Progresif; Vol 1, No 2 (2005): Volume: 1/Nomor2/Oktober/2005
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1025
2023-01-17T15:38:19Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110718 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia
Muntaqo, Firman
Law Science Doctorate Program
Diponegor University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial akan berhasil apabila potensi untuk berkembangnya hukum kebiasaan, adat-istiadat, hukum adat sebagai instrumen yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri, diberi ruang tumbuh dalam sistem hukum nasional dan menjadi sumber nilai dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2006-04-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1025
Jurnal Hukum Progresif; Vol 2, No 1 (2006): Volume: 2/Nomor1/April/2006
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1066
2023-01-17T15:37:06Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Paradigma Ilmu-ilmu Sosial dalam Ilmu Hukum
Samekto, Adji
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Hukum selalu memuat norma. Di dalam norma terkandung nilai, benar dan salah dan setiap perbuatan yang salah menurut norma itu harus diperbaiki. Ilmu hukum mempelajari norma hukum, sistem hukum sebagai bangunan yang melingkupi norma hukum, dan tentang penemuan hukum sebagai upaya menggali norma hukum. Berbasis pernyataan ini maka ilmu hukum sejatinya bertujuan mempelajari norma dengan tujuan utama menciptakan keadilan. Keadilan yang memperjuangkan dan dipelajari dalam ilmu hukum tentu bukan semata-mata kedilan formal tetapi lebih dari itu, keadilan substansial. Persoalan keadilan adalah persoalan yang bersentuhan dengan kehidupan nyata. Oleh karenanya bisa disebut persoalan keadilan adalah persoalan yang faktanya ada di dalam masyarakat.
Jadi untuk mengungkap ada atau tidak ada keadilan, maka harus dilakukan penelitian (di) masyarakat, atau secara akademik dikenal sebagai peneltian sosial (social research). Peneltian sosial bisa dilakukan dalam perspektif paradigma penelitian (sosial) tertentu yaitu : positivistik, kritikal atau konstruktivis. Masing-masing paradigma ini berkonsentrasi pada metode penelitiannya, cara melihat realita dan cara memposisikan peneliti terhadap objek penelitiannya. Hasil penelitian di masyarakat tersebut akan dapat membuktikan adanya keadilan atau ketidak adilan. Pelibatan penelitian sosial dalam kajian ilmu hukum membawa ilmu hukum pada ranah kajian socio-legal studies.
Berdasarkan temuan tentang keadilan atau ketidak adilan itu maka peneliti dalam disiplin ilmu hukum harys melakukan perubahan norma yang sedang berlaku dnegan norma yang lebih menjamin keadilan. Nah, di dalam proses penggantian norma inilah, kembali kita harus melakukan proses-proses penemuan hukum, pengajian sistem hukum dan akhirnya membuat norma itu sendiri.
Dengan demikian jelas, bahwa peneltian sosial dengan paradigmanya, bisa membantu peneltian ilmu hukum untuk mendiskripsikan fenomena keadilan dan atau ketidak adilan. Namun adalah salah apabila penelitian ilmu hukum hanya berhenti sampai di situ, karena hukum harus melakukan penilaian dan mengganti norma yang menyebabkan ketidak-adilan itu dngan norma baru yang lebih menjamin substansial.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2007-10-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1066
Jurnal Hukum Progresif; Vol 3, No 2 (2007): Volume: 3/Nomor2/Oktober/2007
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23614
2023-01-12T10:57:55Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190430 2019 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
REKONSTRUKSI REGULASI UNTUK AKSELERASI PENETAPAN HUTAN ADAT
Sukirno, Sukirno
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Latar belakang artikel ini adalah adanya fakta masih lambat dan sedikit penetapan hutan adat sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012. Lambat dan sedikitnya penetapan hutan adat disebabkan oleh regulasi yang tidak efektif dan efisien. Bertolak dari latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat adalah rekonstruksi regulasi seperti apa yang dapat mendorong akselerasi penetapan hutan adat sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat? Telaah terhadap permasalahan tersebut menunjukkan persyaratan penetapan hutan adat masih dipersyaratkan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang untuk hutan adat di kawasan hutan dan Keputusan Kepala Daerah tentang MHA untuk hutan adat di luar kawasan hutan. Data awal memperlihatkan masih sedikit produk hukum daerah tentang MHA disebabkan oleh kurangnya kemauan kepala daerah dan DPRD. Setelah ada produk hukum daerah juga masih memerlukan proses validasi dokumen dan verifikasi lapangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mempercepat penetapan hutan adat diperlukan terobosan hukum dengan segera membahas dan mengesahkan draft RUU MHA dengan membentuk Komisi Nasional Hak-Hak MHA yang mengambil alih semua kewenangan dan sebagian prosedur, sehingga pemerintah pusat hanya sekedar mengukuhkan (deklarasi) hutan adat saja.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-06-12 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/23614
Jurnal Hukum Progresif; Vol 7, No 1 (2019): Volume: 7/Nomor1/April/2019
eng
Copyright (c) 2019 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36359
2023-01-12T10:55:46Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210430 2021 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
MENYELAMI INTERPRETASI DEMONSTRAN AKSI REFORMASI DIKORUPSI TERHADAP RUU KUHP
Adhari, Ade
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Array
RKUHP merupakan salah satu rancangan undang-undang yang ditolak pada saat aksi demonstrasi “Reformasi Dikoupsi”. Mereka yang menolak RKUHP tentu dilakukan atas dasar suatu alasan (reason). Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan alasan mendasar mengapa penolakan tersebut terjadi dan langkah apa yang dapat dipilih untuk mengatasi penolakan. Hasil kajian menunjukan, pertama, Alasan penolakan yang dikemukakan oleh masyarakat adalah karena RKUHP dipandang telah memasuki arena private¾hak asasi manusia. Kedua, untuk menjembatani masalah penolakan tersebut, maka perlu dilakukan dialog aktif mengenai RKUHP. masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan mengapa mereka menolak.. Kemudian, pemerintah harus mampu menjelaskan HAM dan keragaman pandangan dalam melihatnya, antara lain adanya pandangan universal-absolute, pandangan universal-relatif, pandangan partikularistik-absolute dan pandangan partikularistik-relatif. Serta menjelaskan bahwa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia menganut partikularistik-relatif.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/36359
Jurnal Hukum Progresif; Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37596
2023-01-12T10:48:43Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220430 2022 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
PENGATURAN JUAL BELI SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Aji, Himawan Bayu
Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang pengaturan jual beli secara online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Metode yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen belanja online dapat diberikan dari segi kepastian hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur belanja secara online yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahaan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik juncto Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (1) UU ITE diakui dan memiliki kedudukan sama dengan kontrak jual beli secara konvensional. Melalui kontrak elektronik, konsumen dapat menuntut pelaku usaha jika muncul persengketaan akibat transaksi elektronik tersebut.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37596
Jurnal Hukum Progresif; Vol 10, No 1 (2022): Volume: 10/Nomor1/April/2022
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39958
2023-06-05T16:48:29Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230430 2023 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG MELALUI SABER PUNGLI
Salipu, M. Rendra
Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang penegakan hukum terhadap pungutan liar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang melalui saber pungli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/39958
Jurnal Hukum Progresif; Vol 11, No 1 (2023): Volume: 11/Nomor1/April/2023
eng
Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1015
2023-01-17T15:38:56Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110716 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Reorientasi dalam Reformasi Pembangunan Hukum Tanah (Apakah Masih Ada Peluang?)
I. Gede, Wiranata A.B.
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Berbagai kasus yang muncul pasca ditetapkannya UU No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok mengenai Agraria (UUPA) menunjukkan bahwa tidak serta merta disadari manfaat, kepentingan dan efektivitasnya oleh masyarakat termasuk kalangan petani yang sesungguhnya memerlukan undang-undang tersebut. Dalam konteks globalisasi dan reformasi hukum, terdapat banyak peluang yang masih dapat dioptimalkan berkaitan dengan pengaturan tanah meski sifatnya sangat kompleks. Menghadapi hal tersebut perlu dilakukan reorientasi dalam reformasi pembangunan hukum tanah.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2005-04-14 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1015
Jurnal Hukum Progresif; Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1038
2023-01-17T15:37:30Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Beberapa Catatan tentang Konsep Hukum H.L.A. Hart dalam Buku the Concept of Law
Gunaryo, Achmad
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
H.L.A. Hart adalah seorang pemikir hukum yang paling berpengaruh dalam pemikiran hukum positif. Dalam melihat hukum Hart mengakui bahwa itu tak mungkin bisa didefinisikan secara menyeluruh yang dapat diterima oleh semua. Dia berargumentasi bahwa hukum dapat dimengerti dari persatuan antara aturan-aturan primer dan aturan-aturan sekunder. Persatuan ini, menurut dia, akan menjadi aturan-aturan sosial. Ketika melihat hukum, Hart memposisikan diri sebagai social observer of law. Dia mencoba mengerti dan menerangkan hukum dari pandangan eksternal agar terbebas dari bias dan inward looking. Namun dalam kenyataannya, pandangan eksternal ini hanya digunakan sebagai pengantar terhadap persoalan intinya. Beangsur-angsur pandangan eksternal itu menjadi lenyap dan digantikan sama sekali oleh pandangan internal. Dia mengatakan bahwa hukum harus dilihat “essentially from internal point of view.” Dengan demikian dia tidak konsisten. Ketika dia mengatakan internal point of view, yang dimaksud pada dasarnya adalah officials. Sedangkan yang dimaksud officials adalah pejabat peradilan dalam hal ini adalah hakim. Di sinilah telah terjadi reduksi. Reduksi pertama mengenai sumber hukum. Hakim didudukkan sebagai “the only agent” pembentuk hukum. Meskipun harus berakar pada gabungan antara atruran-aturan primer dan ekunder, namun hakimlah yang memberikan kataakhir apakah aturan primer itu valid atau tidak.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2007-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1038
Jurnal Hukum Progresif; Vol 3, No 1 (2007): Volume: 3/Nomor1/April/2007
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33185
2023-01-12T10:57:18Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200430 2020 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
KEDUDUKAN MORALITAS DALAM ILMU HUKUM
Wulandari, Cahya
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Array
Ilmu hukum dan nilai moral merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum positif berkembang sejalan dengan pemahaman positivisme hukum sehingga memberi dampak dalam perkembangan ilmu dan praktiknya. Positivisme dipahami sebagai paham yang menghendaki pemikiran hukum yang melepaskan dari hal-hal yang bersifat metayuridis atau metafisis, tidak membahas masalah keadilan, moral atau nilai-nilai formal, memperlihatkan bahwa hukum hanya berada dalam aras formal. Oleh karenanya perlu dibahas lebih lanjut terkait dengan kedudukan nilai-nilai moral dalam hukum dan proses penegakan hukumnya. Dalam perkembangannya, hukum tidak bergerak dalam ruang hampa melainkan mengikuti tatanan sosial. Hukum tidak dipisahkan dari nilai dan moral, nilai moral dalam hukum menjadi alat penjangkau ke dasar masyarakat sehingga penegakan hukum selaras dengan perkembangan dinamika dalam masyarakat.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/33185
Jurnal Hukum Progresif; Vol 8, No 1 (2020): Volume: 8/Nomor1/April/2020
eng
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/33242
2023-01-12T10:57:18Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200430 2020 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
POLITIK HUKUM KEDUDUKAN KPK SEBAGAI LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Pinilih, Sekar Anggun Gading
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Perbuatan korupsi di Indonesia dari hari ke hari semakin bertambah. Hal ini karena masih terdapat kelemahan dalam lembaga penegak hukum yang menjadi bagian dari problematika penegakan hukum korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan melalui pembentukan lembaga KPK sebagai lembaga negara independen. Namun, perjalanan lembaga KPK tidaklah mudah. Berbagai pengujian undang-undang ke MK mengenai kedudukan dan kewenangan KPK telah dilakukan. Putusan tersebut, antara lain: putusan MK atas perkara nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, nomor 19/PUU-V/2007, nomor 36/PUU-XV/2017 dan nomor 37/ PUU-XV/2017, dan yang terbaru adalah putusan yang menolak permohonan pengujian formil dan materiil atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Perkembangan kedudukan KPK menurut beberapa putusan MK tersebut adalah sebuah politik hukum dalam pemberantasan korupsi.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/33242
Jurnal Hukum Progresif; Vol 8, No 1 (2020): Volume: 8/Nomor1/April/2020
eng
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36283
2023-01-12T10:56:45Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"201030 2020 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
SEKALI LAGI TENTANG PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Wiguna, Made Oka Cahyadi
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
Array
Kasus kelaparan pada masyarakat hukum adat Suku Mausu Ane di pedalaman Pulau Seram dan kasus krisis kesehatan anak-anak suku asmat Papua, adalah wujud lemahnya perhatian negara terhadap masyarakat adat. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya perlu dilakukan agar koheren dengan tujuan Negara. Solusi yang harus dilakukan adalah negara melalui cita hukum negara Pancasila memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tanpa syarat. Juga perlu mengubah paradigma pelayanan publik dengan mengedepankan social accountability yang disandingkan dengan paradigma The New Public Service. Karenanya, diperlukan kreatifitas, inovasi, terobosan yang bersifat pro-aktif, dalam memberikan pelayanan publik untuk membuka seluas-luasnya akses kesehatan, akses pendidikan, akses ekonomi dan lain sebagainya mendekat atau bahkan masuk ke dalam kehidupan masyarakat hukum adat.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/36283
Jurnal Hukum Progresif; Vol 8, No 2 (2020): Volume: 8/Nomor2/Oktober/2020
eng
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40038
2023-01-12T10:41:28Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"211030 2021 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
SOCIO-CULTURAL AND LEGAL CHANGES IN INDONESIA
Syarhan, Mohamad
Kepolisian Republik Indonesia
Array
In terms of its form, the law can be in the form of written law and can also be unwritten law. The purpose of this study is to analyze the influence of socio-cultural aspects on legal changes in Indonesia. The research method used is normative legal research. The results of the study show that talking about legal culture is the same as talking about public legal awareness. These two things are an inseparable unit, because they are closely related to the implementation of law in society. Thus, legal culture and legal awareness are two things that can be developed properly in an integrated manner so that the legal reforms implemented can be accepted by the community as behavioral guidelines that must be followed.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40038
Jurnal Hukum Progresif; Vol 9, No 2 (2021): Volume: 9/Nomor2/Oktober/2021
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41829
2023-01-12T10:38:08Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"221031 2022 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI ALAT BUKTI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLDA METRO JAYA RESORT METRO TANGERANG KOTA
Vernandhie, Dhanar Dhono
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Array
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran teknologi informasi dalam melakukan investigasi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi berkembangnya jenis kejahatan baru yang belum ada pengaturannya dalam KUHP, oleh karena itu CCTV alat bukti elektronik teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk mengurai permasalahan yang dihadapi masyarakat Tangerang. Polisi Kota. Hasil penelitian adalah bahwa alat bukti elektronik komputer berupa rekaman video pada CCTV sirkuit tertutup berperan penting dalam penyebaran tindak pidana, karena untuk membuktikan suatu peristiwa pidana secara elektronik diperlukan pembuktian komputer. elektronik. terkait dengan proses penyidikan dalam KUHAP dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kesimpulannya adalah peran pembuktian teknologi informasi elektronik CCTV diperlukan untuk membuktikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/41829
Jurnal Hukum Progresif; Vol 10, No 2 (2022): Volume: 10/Nomor2/Oktober/2022
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44983
2023-12-30T14:05:43Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"231030 2023 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
PROSPECTS OF INDONESIAN AGRARIAN LAW SYSTEM REFORM TO PROVIDE THE WELFARES
Lumbanraja, Anggita Doramia
Faculty of Law, Universitas Diponegoro http://orcid.org/0000-0002-9574-3717
Array
Agrarian law in Indonesia has not been able to provide prosperity to society. This can be seen from the injustices that arise from a number of regulations in the field of agrarian law, including the Job Creation Law. This article aims to examine whether Agrarian law in Indonesia reflects Pancasila and is based on the mandate of the constitution, and whether there is a need for reform. This research is doctrinal research using a literature study. This study finds that agrarian law policies in Indonesia are still not in favor of people who have a weak economic position. The development of globalization and the pressures of investment make government policies still pro favor those with a strong economic position. Therefore, it is very necessary to have a bill to improve the UUPA to realize a just national agrarian politics to realize the wider community's welfare. Consistency towards recognizing ulayat rights and customary law also needs to be enforced in all government legal policies. This needs to be emphasized in Indonesian legal politics.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/44983
Jurnal Hukum Progresif; Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
eng
Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1010
2023-01-17T15:38:56Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110716 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia
Muladi, Muladi
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Dalam proses reformasi telah terjadi perubahan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana posisi dan peranannya ditegaskan dalam TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang P4 (Ekaprasetya Pancakarsa), ternyata materi muatan dan pelaksanaannya dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2005-04-14 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1010
Jurnal Hukum Progresif; Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/download/1010/2514
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1031
2023-01-17T15:38:01Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110718 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Eksperimentasi Peradilan Semi-Otonom dalam Kerangka Budaya Lamaholot di Flores, Nusa Tenggara Timur
Medan, Korolus Kopong
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Pola peradilan semi-otonomi versi Lamaholot yang berhasil dikembangkan kemudian diujicobakan melalui praktik semu, dan selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat Lamaholot. Hasil sosialisasi secara simulatif itu menunjukkan respon yang sangat positif dari masyarakat Lamaholot terhadap pola peradilan semi-otonomi versi Lamaholot yang didisain dalam riset ini. Itu artinya, secara teoritik maupun praktis pola peradilan semi-otonomi Lamaholot merupakan sebuah pola peradilan ideal dan layak untuk direkomendasikan sebagai model dalam pengembangan pola peradilan nasional. Pola peradilan ideal khas masyarakat Lamaholot ini hanya bisa eksis dan dapat diangkat ke tatanan nasional, jika politik hukum di Indonesia bersifat multi-sentralistik.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2006-10-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1031
Jurnal Hukum Progresif; Vol 2, No 2 (2006): Volume: 2/Nomor2/Oktober/2006
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1073
2023-01-17T15:36:01Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Pembodohan terhadap DPRD atas Penyampaian Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD
Isrok, Isrok
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon KDH dalam rapat paripurna DPRD tanpa dilakukan dialog oleh anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (3)Huruf f Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sama dengan pembodohan terhadap DPRD selaku wakil rakyat di daerah. Pembodohan seperti ini tidak sejalan dengan tujuan Negara yang ingin mencerdaskan bangsanya, memberdayakan msyarakatanya, mengikitusertakan rakyat dalam pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam rohnya Undang-Undang Dasar Nerara Republik Indonesia 1945. Di samping itu, hal tersebut juga tidak sejalan dengan disebutkan dalam konsiderans huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan perbaikan mengenai tugas dan wewenang DPRD dalam Pilkada, terutama berkaitan dengan penyampaian visi, misi dan program pasangan calon KDH yang terpilih dapat bekerja sama melaksanakan visi, misi, dan programnya dengan DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang bersih, bebas dari korupsi, dan menjamin transparan public, serta peran serta masyarakat.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2008-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1073
Jurnal Hukum Progresif; Vol 4, No 1 (2008): Volume: 4/Nomor1/April/2008
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26626
2023-01-12T10:57:38Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"191031 2019 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
“BENANG MERAH” PENALARAN HUKUM, ARGUMENTASI HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM
Qodri, Miftahul
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Saat ini pemahaman dan pengetahuan tentang logika, penalaran hukum semakin dibutuhkan oleh semua kalangan. Kebutuhan ini dirasakan tidak hanya bagi kaum akademisi dalam bidang filsafat dan ilmuhukum tetapi juga seluruh masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum, khususnya bagi penegak hukum dalam hal mengambil keputusan dalam penegakan hukum. Penalaran hukum sebagai bagian dari penalaran pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik yang berbeda, baik itu pada kaidah-kaidah penalaran yang tepat seperti hukum-hukum berpikir, hukum-hukum silogisme, ketentuan tentang probabilitas induksi, dan kesesatan informal penalaran. Penalaran hukum bukanlah jenis penalaran yang berbeda dan terpisah dari logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat (sebagai salah satu cabang filsafat), akan tetapi sama dengan jenis penalaran pada umumnya, hanya saja penalaran hukum mempelajari tentang bagaimana menerapkan kaidah-kaidah berpikir menurut ketentuan logika dalam bidang hukum.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/26626
Jurnal Hukum Progresif; Vol 7, No 2 (2019): Volume: 7/Nomor2/Oktober/2019
eng
Copyright (c) 2019 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36755
2023-01-12T10:57:18Z
hukum_progresif:FM
nmb a2200000Iu 4500
"200430 2020 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1, April 2020
Progresif, Jurnal Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1, April 2020
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/36755
Jurnal Hukum Progresif; Vol 8, No 1 (2020): Volume: 8/Nomor1/April/2020
eng
Copyright (c) 2020 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46233
2023-01-12T10:55:46Z
hukum_progresif:FM
nmb a2200000Iu 4500
"210430 2021 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No. 1, April 2021
Progresif, Jurnal Hukum
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Array
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No. 1, April 2021
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/46233
Jurnal Hukum Progresif; Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021
eng
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/50016
2023-01-12T10:48:43Z
hukum_progresif:FM
nmb a2200000Iu 4500
"220430 2022 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 1, April 2022
Progresif, Jurnal Hukum
Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Array
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 1, April 2022
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/50016
Jurnal Hukum Progresif; Vol 10, No 1 (2022): Volume: 10/Nomor1/April/2022
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/54998
2023-06-05T16:48:29Z
hukum_progresif:FM
nmb a2200000Iu 4500
"230430 2023 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 1, April 2023
Progresif, Jurnal Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 1, April 2023
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/54998
Jurnal Hukum Progresif; Vol 11, No 1 (2023): Volume: 11/Nomor1/April/2023
eng
Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/648
2023-01-17T15:46:18Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101214 2010 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Mempertanyakan kembali Makna "Kedaulatan Negara" Refleksi Kedaulatan Indonesia dari Sudut Pandang Hukum Internasional
Islami, Muhammad Nur
http://pdih.undip.ac.id
kedaulatan, yuridiksi, residu of power
Konflik internal dan internasional suatu bangsa turut berpengaruh terhadap kedaulatan suatu bangsa. Kedaulatan bukanlah kebebasan yang terlepas dari pengaturan hukum internasional. Kedaulatan juga bukan kemerdekaan yang sebenarnya di bidang politik. Kedaulatan lebih merupakan “residu” bagi suatu bangsa setelah melakukan kewajibannya dalam pergaulan internasional. Kedaulatan suatu negara sangat tergantung dengan kemampuannya dalam melakukan hubungan internasional (a capacity to enter into relations with other states).
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2005-10-14 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/648
Jurnal Hukum Progresif; Vol 1, No 2 (2005): Volume: 1/Nomor2/Oktober/2005
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1026
2023-01-17T15:38:19Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110718 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Hukum Progresif: Solusi atas Keterpurukan Hukum di Indonesia
Ibrahim, Anis
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Bukan rahasia lagi bahwa untuk memenangkan suatu perkara di pengadilan dibutuhkan dana yang cukup banyak untuk nyogok sana dan nyogok sini, sehingga keterpurukan hukum bahkan kematian hukum tampak jelas di hadapan kita. Untuk dapat keluar dari situasi keterpurukan hukum di Indonesia, maka harus ada usaha "pembebasan" dari cara kerja konvensional yang diwariskan oleh aliran hukum positif dengan segala doktrin dan prosedurnya uang serba formal-prosedural. "Pembebasan" itu barang tentu hanya dapat ditempuh melalui paradigma Hukum Progresif yang sangat peduli kepada kebenaran, kemanusiaan dan keadilan.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2006-04-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1026
Jurnal Hukum Progresif; Vol 2, No 1 (2006): Volume: 2/Nomor1/April/2006
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1068
2023-01-17T15:37:06Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Petualangan ke Alam Etika dan Mistisisme Timur; Pencarian Jati Diri Hukum Progresif
Marwan, Awaludin
Law Science Doctorate Program http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Manusia memiliki ketebatasan adalah kodrat alam. Pemikiran modern memang memprioritaskan rasionalitas ketimbang takhayul. Tetapi rasionalitas yang berlebih-lebihan menganggap semuanya bisa diselesaikan dengan akal budi, maka tak ubahnya seperti takhayul baru. Takhayul yang berasal dari rasionalitas yang melebihi kapasitasnya.
Dalam perkembangan sains yang mengutamakan rasionalitas secara berlebihan, digawangi oleh tradisi pemikiran. Newtonian-Cartesian. Ternyata di dalam sika dan Isafat tradisi tersebut telah luluh lantak. Filsafat timur, pemikiran post-modern, pemikiran post-postmodern, baik yang berada dalam sayap kanan atau sayap kiri, semuanya mengkritik habis pemikiran modern tersebut. Pemikiran modern yang gagal membawa perubahan berarti bagi manusia.
Perubahan yang terjadi di dunia Isafat dan sika ini nampak ditangkap oleh ilmu hukum, sebelum ilmu-ilmu lain bereaksi. Prop. Tjip menyatakan permasalahan hukum yang bersumber pada perilkau dan deep ecology. Persoalan yang lekat dengan etika dan prinsip keserasian sikap baru dengan mistisisme timur.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2007-10-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1068
Jurnal Hukum Progresif; Vol 3, No 2 (2007): Volume: 3/Nomor2/Oktober/2007
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23615
2023-01-12T10:57:55Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190430 2019 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
EPISTEMOLOGI HUKUM (YANG) SUBJEKTIF SEBAGAI JALAN MEWUJUDKAN HUKUM YANG BERPERI-KEMANUSIAAN
Sulistyawan, Aditya Yuli
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Penegakan hukum yang dipengaruhi oleh dominasi paradigma positivisme memaparkan potret penegakan hukum yang tidak berperi-kemanusiaan karena dianggap tidak mengedepankan keadilan, khususnya bagi rakyat kecil. Kasus-kasus hukum seperti pencurian tiga biji kakao oleh Nenek Minah di Banyumas, pencurian setandan pisang oleh Mbah Klijo di Yogyakarta hingga kasus Baiq Nuril yang oleh Putusan MA divonis bersalah melanggar UU ITE. Sepertinya hukum memang tidak didesain untuk memanusiakan manusia. Penegak hukum seperti hanya menjalankan tugasnya untuk merealisasikan teks-teks semata, sekaligus di saat yang sama mengabaikan konteksnya. Ciri demikian sejatinya adalah hakikat hukum yang ber-ontologi realisme naif sebagaimana diyakini oleh pemeluk paradigma positivisme dalam memaknai realitas. Melihat kenyataan paradigmatik yang ada, sejatinya hukum yang ber-epistemologi subjektif adalah sebuah tawaran untuk mewujudkan hukum yang berperikemanusiaan. Apa dan bagaimanakah paradigma yang memberi kemungkinan mewujudkan itu adalah permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Melalui tradisi kualitatif dan paradigma yang menuntun penulis, pembahasan atas permasalahan ini menghadirkan jawaban pada pilihan dua paradigma yang berepistemologi subjektif, yakni: Critical Theory et. al. atau Konstruktivisme. Lantas, perlukah kemudian terjadi shifting paradigm sebagai solusi (?).
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-06-12 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/23615
Jurnal Hukum Progresif; Vol 7, No 1 (2019): Volume: 7/Nomor1/April/2019
eng
Copyright (c) 2019 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40557
2023-01-12T10:55:46Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210430 2021 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Yunita, Ani
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Array
Artikel ini dilatarbelakangi belum efektifnya mediasi perbankan syariah dan belum optimalnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Artikel ini mengkaji permasalahan terkait bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS DIY. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS DIY berjalan secara efektif dan efisien karena proses penyelesaian sengketa di BASYARNAS sudah memiliki landasan hukum, mediator, arbiter BASYARNAS dan hakim Pengadilan Agama sudah kooperatif dalam proses penyelesaian sengketa, sarana dan prasarana cukup mendukung, pemahaman eksistensi BASYARNAS DIY serta budaya masyarakat yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara di BASYARNAS DIY perlu ditingkatkan.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40557
Jurnal Hukum Progresif; Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44433
2023-01-12T10:48:43Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220430 2022 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
LEGAL POLITICS FORMATION OF LEGISLATION IN THE INDONESIA NATIONAL LEGAL SYSTEM
Fernando, Zico Junius
Faculty of Law, Universitas Bengkulu
Array
Indonesia is a state of law (rechtstaat) where the main joint of the national legal system is legislation. The conception of a state of law desired by the founding fathers since the beginning of the struggle for independence contains the basic ideas in the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Legislation is an instrument needed in national legal efforts. Discussing statutory regulations in essence, cannot be separated from discussing statutory politics based on the principle that laws and or statutory regulations are part of a political product. The form of statutory regulations in government can differ from laws and regulations in other governments. This depends on the authority of each government. Fundamental questions are related to the legal politics of forming laws and regulations in the national legal system and formulating regulations in the future. The discussion results show that the development of law and the updating of materials to be by the needs and implementation of existing provisions, as well as the preparation of laws and regulations, has a dimension of benefit that is large enough to realize the ideals of the formation of law.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/44433
Jurnal Hukum Progresif; Vol 10, No 1 (2022): Volume: 10/Nomor1/April/2022
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40587
2023-06-05T16:48:29Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230430 2023 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI E-TILANG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS
Singgamata, Singgamata
Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang penegakan hukum lalu lintas melalu E-Tilang dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam penegakan tertib lalu lintas bernama E-TLE yaitu adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Kesadaran hukum masyarakat terhadap tertib lalu lintas di Indonesia dianggap masih jauh dari harapan, oleh karenanya Penerapan E-TLE diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara untuk mematuhi tata tertib lalu lintas demi terciptanya keselamatan dan kemaslahatan bersama.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40587
Jurnal Hukum Progresif; Vol 11, No 1 (2023): Volume: 11/Nomor1/April/2023
eng
Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1034
2023-01-17T15:37:30Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Arsenal Hukum Progresif
Rahardjo, Satjipto
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Kata kunci dalam gagasan hukum progresif adalah kesediaan untuk membebaskan diri dari faham status quo. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri para pelaku (aktor) hukum, yaitu keberanian (dare). Masuknya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu yang tidak mengedepankan aturan (rule), tetapi juga perilaku (behavior). Berhukum menjadi tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan predisposisi personal (Rahardjo, 2004). Pelaku hukum yang berani bukan sekedar pembicaraan atau sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang nyata ada dalam masyarakat.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2007-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1034
Jurnal Hukum Progresif; Vol 3, No 1 (2007): Volume: 3/Nomor1/April/2007
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1017
2023-01-17T15:38:19Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110718 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Hukum Progresif, Kesinambungan, Merobohkan, dan Membangun
Satjipto, Rahardjo
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Hukum Progresif masih terus menerus menegaskan sosoknya (contour). Hukum Progresif ingin menerobos kemandekan dan status quo, dalam rangka hukum setia melayani kemanusiaan. Salah satu yang ia lakukan adalah merobohkan, membebaskan (rule-breaking) dan kemudian membangun yang baru (rule-making). Semua berlangsung dalam satu kesinambungan.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2006-04-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1017
Jurnal Hukum Progresif; Vol 2, No 1 (2006): Volume: 2/Nomor1/April/2006
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1039
2023-01-17T15:37:30Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Keraguan dan Keadilan dalam Hukum Menurut Jacques Derrida (Sebuah Telaah Filosofis)
Susanto, Anton F.
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Konsep keraguan keputusan dan keadilan dalam tulisan-ulisan Derrida pada dasarnya sangat anti-sistemik, bahkan hampir bersifat ophoristic, karena membicarakan Derrida adalah kontroversial keseluruhannya, tidak saja karya-karyanya tetapi juga kehidpuan kesehariannya. Pemikirannya mencerminkan semangat, rasa gelisah, dan cemas. Oleh karena itu, ia merasa harus bertindak dengan cara dirinya sendiri demi mempertanggungjawabkan karunia kecerdasan dan hati nurani yang dimilikinya. Hal iniliah mengapa pemikiran Derrida sangat kontroversial di tengah hegemoni paradiga tunggal.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2007-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1039
Jurnal Hukum Progresif; Vol 3, No 1 (2007): Volume: 3/Nomor1/April/2007
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23611
2023-01-12T10:57:55Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190430 2019 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)
Haryono, Haryono
Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang
Array
Penegakan hukum adalah proses mewujudkan hukum abstracto menjadi hukum yang concreto. Dalam kenyataannya masih banyak penegak hukum dalam menjalankan perannya masih menggunakan cara-cara konvensional (prosedural dan formal). Hakim sebagai penegak hukum dalam memutus perkara masih sesuai dengan prosedur yang baku dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jargonnya kepastian hukum. Selain itu penegakan hukum terkadang sangat dipengaruhi oleh profil hakim, seperti latar belakang, sosial, pendidikan dan karakternya. Penegakan yang demikian keadilannya bersifat legal formal, yaitu keadilan yang berdasarkan pasal undang-undang, tidak menggambarkan keadilan yang seadil-adilnya (keadilan substansial). Untuk meujudkan keadilan substansial perlu adanya terobosan yaitu penegakan hukum yang menggunakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif yang berasumsi bahwa hukum bukan sesuatu yang final bisa direvitalisasi manakala bermasalah, memiliki spirit pembebasan terhadap ciri, cara berfikir, asas dan cara teori baku yang selama ini dipakai. Selanjutnya hukum progresif memiliki karakter yaitu mensejahterakan dan menolak status quo. Putusan hakim yang berbasis nilai keadilan substantif adalah Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012, tertanggal 13 Februari 2012.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-06-12 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/23611
Jurnal Hukum Progresif; Vol 7, No 1 (2019): Volume: 7/Nomor1/April/2019
eng
Copyright (c) 2019 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34535
2023-01-12T10:57:18Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200430 2020 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
PENEGAKAN HUKUM LINTAS JURISDIKSI TERHADAP PELAKU PENCUCIAN UANG DI ASEAN MELALUI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
Simanjuntak, Efendi Lod
Efendi Lod Simanjuntak Law Office & Partners
Array
Pencucian uang lintas negara sudah menjadi masalah internasional yang memerlukan solusi internasional. Globalisasi telah menimbulkan berkembangnya kejahatan ini dan memudahkan para pelaku melarikan diri ke jurisdiksi asing untuk menghindari tuntutan hukum. Realitas ini dapat menimbulkan impunitas dan ketidakadilan. Oleh karena itu, saatnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ini direkonstruksi melalui Mutual Legal Assistance sebagai alternatif terhadap ekstradisi menyusul berlakukannya ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance 2004 in Criminal Matters 2004. Penelitian ini bersifat doktrinal dan diperkuat dengan penelitian lapangan yang ternyata menunjukkan bahwa implementasi MLAT 2004 ini banyak dipengaruhi politik dan ekonomi, sehingga konsep “free-movement of judgement” diharapkan sebagai suatu solusi.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/34535
Jurnal Hukum Progresif; Vol 8, No 1 (2020): Volume: 8/Nomor1/April/2020
eng
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36656
2023-01-12T10:56:45Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"201030 2020 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
POLITIK HUKUM PENGATURAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN GUNA MENINGKATKAN KUALITAS KETENAGAKERJAAN DI ERA INDUSTRI 4.0
Akbar, Jefri Hari
Program Studi Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Sejak adanya revolusi industri 4.0 Indonesia merupakan salah satu negara yang turut melakukan evaluasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan produktivitasnya dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan agar dapat bersaing di kancah dunia. Salah satu yang menjadi konsentrasi pemerintah salah satunya adalah dalam hal meningkatkan kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas hubungan industrial sehingga dapat mendorong produktivitas nasional. Politik hukum pemerintah sejak jaman orde lama sampai saat ini banyak menghasilkan produk hukum yang mengatur tentang pengawasan ketenagakerjaan ini, maka sangat menarik jika dapat dikaji bagaimana politik hukum pengaturan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam rangka persaingan era revolusi industri 4.0.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/36656
Jurnal Hukum Progresif; Vol 8, No 2 (2020): Volume: 8/Nomor2/Oktober/2020
eng
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37772
2023-01-12T10:41:28Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"211030 2021 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
KEBIJAKAN FORMULASI RECHTERLIJKE PARDON DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Hasibuan, Sahat Marisi
Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang kebijakan formulasi rechterlijke pardon (permaafan hakim) dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsepsi Rechterlijk Pardon (Permaafan Hakim) merupakan hasil perkembangan hukum pidana khususnya Negara Portugal dan Negara Belanda yang nantinya akan diadopsi ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Oleh sebab itu, dalam membangun peraturan tersebut diperlukan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam menerapkan konsepsi permaafan oleh hakim dengan menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum nasional yang berorientasikan kepada Pancasila. Berangkat dari hal tersebut, kita perlu menilik salah satu prinsip hukum pidana yang berkembang secara global yaitu Insignificant Principle dan juga tujuan pemidanaan dan dalam hukum pidana yaitu Restorative Justice. Kemudian hal tersebut dapat menjadi formulasi dalam pembentukan RKUHP terkait konsep permaafan oleh Hakim (Rechterlijk Pardon) sebagai salah satu upaya dalam memperbaharui hukum pidana di Indonesia.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37772
Jurnal Hukum Progresif; Vol 9, No 2 (2021): Volume: 9/Nomor2/Oktober/2021
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43906
2023-01-12T10:38:08Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"221031 2022 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
METAVERSE AND ITS IMPLICATION IN LAW AND BUSINESS
Johan, Suwinto
Faculty of Business, President University http://orcid.org/0000-0002-8427-162X
Array
We hear that the future world is the world of the Metaverse. Metaverse is a virtual space created by digital versions of various aspects of life. This study aims to examine the function of law in the metaverse world. This study uses a normative juridical method. This study concludes that the metaverse world still requires the implementation of different laws. The current laws and regulations need to make implementation adjustments in the metaverse world. The change from the real world to the virtual world is like how communication in the real world becomes digital communication that we are experiencing. Adjustments to human behavior must be accompanied by adjustments to the governing regulations. State boundaries become fictitious, and applicable laws do not recognize state and government boundaries.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/43906
Jurnal Hukum Progresif; Vol 10, No 2 (2022): Volume: 10/Nomor2/Oktober/2022
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/46074
2023-12-30T14:05:43Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"231030 2023 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
MEMBANGUN KONSEP REGULASI PERNIKAHAN ONLINE DI INDONESIA DALAM MASA PANDEMI DAN ERA DIGITAL
Harwoto, R.
Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Akad nikah online terjadi dan ditampilkan dalambentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui penggilan video di berbagai layanan aplikasi atau internet. Dalam hal ini peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa terkait nikah online sangat diperlukan sehubungan dengan kondisi pandemi dan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, serta untuk menghadapi era digital di waktu yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan di atas tentunya tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah melalui Kementrian Agama serta Legislatif untuk membangun konsep regulasi yang dapat memberikan tujuan hukum, yaitu kepastianhukum dan kemanfaatan hukum terhadap pernikahan online yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya serta dapat mewujudkan keadilan substantif untuk melindungi kepentingan warga negara dalam membentuk serta membina rumah tangga.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/46074
Jurnal Hukum Progresif; Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
eng
Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1011
2023-01-17T15:38:56Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110716 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Konstruksi Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Financial Goverment
Soekarwo, Soekarwo
http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari totalitas manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang secara legalistik-positivistik membutuhkan formulasi hukum dalam perangkat peraturan peraturan perundang-undangan yang mengkristalisasi serta mencerminkan pengimplementasian prinsip-prinsip dasar "good governance" yang demokratis, berupa transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2005-04-14 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1011
Jurnal Hukum Progresif; Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1032
2023-01-17T15:38:01Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110718 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Mekanisme Progresif Pencegahan Konflik Akibat Tumpangtindih Klaim Wilayah Laut antara Indonesia dengan Negara-negara Tetangga
Usmawandi, Usmawandi
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Kelahiran KHL 1982, telah memungkinkan negara-negara pantai atau kepulauan untuk memperluas klaim mereka, terutama berkaitan dengan rezim ZEE 200 mil dan batas Landas Kontinen. Akibat masing-masing negara mendasarkan klaim mereka kepada KHL 1982, maka telah menyebabkan terjadinya tumpangtindih klaim (overlapping claim) antara negara-negara bertetangga. Salah satu contoh tumpangtindih klaim yang sampai sekarang belum terselesaikan adalah di kawasan di Laut Cina Selatan. Namun, banyak mekanisme yang progresif penyelesaiannya sengketa dalam hukum internasional yang dapat dipakai oleh Indonesia dan negara tetangga yang bertumpangtindih klaim ZEE dan landas kontinen, yakni melalui perundingan, arbitrase dan “cara yang dipilih oleh para pihak”. Salah satu bentuk cara ini adalah membentuk”Kawasan Pengembangan Bersama (Joint Development Area)”. Mekanisme apapun yang dipilih dalam menyelesaikan sengketa harus dilandasi oleh sikap Persahabatan dan kemanusiaan, sehingga akan mendatangkan perdamaian dan keamanan bagi Indonesia dengan negara-negara tetangganya, termasuk perdamaian dan keamanan bagi kawasan Laut Cina Selatan.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2006-10-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1032
Jurnal Hukum Progresif; Vol 2, No 2 (2006): Volume: 2/Nomor2/Oktober/2006
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1075
2023-01-17T15:36:01Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Menerobos Kekakuan Legalitas Formil dalam Hukum Pidana
Fathurokhman, Ferry
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) yang diberlakukan di Indonesia pada hakikatnya merupakan hokum yang ditrasparansikan/dicangkokan dari negeri Belanda ke negeri Indonesia melalui asas konkordasi. Hukum suatu Negara pada dasarnya merupakan reeksi dari masyarakat Negara tersebut. Sebagi dua Negara yang berbeda, Belanda dan Indonesia memliki karakteristik masyarakatnya masing-masing. Perbedaan karateristik masyarakat tersebut menghasilkan nilai-nillai yang juga memiliki karaterisitknya masing-masing. Menjadi persoalan manakala kedua nilai tersebut bertemu dan berbenturan satu sama lain. Asas legalitas formil adalah salah satu asas yang merupakan perwujudan dari nilai kepastian yang dicangkokan di Indonesia. Sementara Indonesia sebenarnya juga memiliki ‘kepastian hukum’ yang telah hidup lama dalam masyarakatnya.. Kepastian hukum dalam hukum yang hidup dalam masyarakat banyak tersebar dan tidak (selalu) dirumuskan dalam tertulis sebagaimana yang dikehendaki asas legalitas formil. Pemberlakuan asas legalias tatanan local yang dalam hokum pidana dimungkinkan untuk diberlakukan. Kita kemudian terbelenggu oleh legalitas formil. Terbelenggu oleh Undang-undang yang kita buat sendiri. Kebingungan karena muncul permasalahan yang tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Konsep KUHP kemudian untuk melepaskan kebingungan – kebingungan yang muncul dengan nilai-nilai pancasila yang kita telah hidp lama bersamanya. Indonesia telah berhukum dengan nilai-nilai Pancasila, jauh sebelum Belanda lhadir di Indonesia
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2008-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1075
Jurnal Hukum Progresif; Vol 4, No 1 (2008): Volume: 4/Nomor1/April/2008
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26627
2023-01-12T10:57:38Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"191031 2019 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
THE IMPLEMENTATION OF SIYASAH SYAR’IYAH PRINCIPLES IN THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION REGARDING TO THE SIMULTANEOUS ELECTION 2019
Prasetyoningsih, Nanik
Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Wijayanti, Septi Nur
Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Syaroni, Anang
Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lailam, Tanto
Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Array
This study aims to examine the Constitutional Court's Decision which carries out General Elections simultaneously from the Syiyasah Syar'iyah perspective, especially on the principle of justice. This research is a doctrinal research and uses two approaches namely the statutory approach and the concept approach. Based on Syiyasah Syar'iyah's perspective, the decision of the Constitutional Court is fair for political parties participating in elections for people who are willing to become candidates/vice presidents, and for people who want to test their electability. This decision also aims to reduce the number of non-voter groups. The Constitutional Court's decision also contains the principle of unity and alliance, because it aims to stop the practical political interests that lead to the collapse of unity.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/26627
Jurnal Hukum Progresif; Vol 7, No 2 (2019): Volume: 7/Nomor2/Oktober/2019
eng
Copyright (c) 2019 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/36004
2023-01-12T10:56:45Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"201030 2020 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
THE ROLE OF THE LAW IN DEVELOPMENT ACCELERATION TO GENERATE PEOPLE WELL-BEING
Widyawati, Anis
Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
Array
The role of law in national development has a strategic role. The state is seen as the primary vehicle for implementing the plans that have been made and the law as a means of translating development goals into applied norms. The results show that the role of law in national development includes law as a tool of social engineering, law as a tool of social control, law as a means of controlling development, law as a means of enforcing justice, and law as a community education. Laws play an important role in national development. Indonesia as a constitutional state has laws that regulate various aspects of state life. Government policies are implemented with the aim of providing welfare. The conclusion in this paper is that the role of law in development has actually begun to appear when decisions made by development planners must be carried out.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/36004
Jurnal Hukum Progresif; Vol 8, No 2 (2020): Volume: 8/Nomor2/Oktober/2020
eng
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40091
2023-01-12T10:41:28Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"211030 2021 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
NOTARY AS A REPORTING PARTY IN THE ERADICATION OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING
Sulistyo, Edhei
Kepolisian Republik Indonesia
Array
The purpose of this study is to find out and analyze the disharmony of notary arrangements as reporting parties in efforts to eradicate money laundering. This research uses qualitative methods and normative juridical approaches, as well as descriptive analytical research specifications. The results of the study indicate that the notary arrangement as one of the reporting parties in the effort to eradicate the money laundering crime regulated through a government regulation has violated the principle that the applicable laws and regulations can only changed by laws and regulations that are equivalent or higher, has also violated several principles of the formation of good laws and regulations, including institutional principles and also the principle of conformity.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40091
Jurnal Hukum Progresif; Vol 9, No 2 (2021): Volume: 9/Nomor2/Oktober/2021
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41404
2023-01-12T10:38:08Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"221031 2022 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
RENEWAL OF THE CONSTITUTIVE NATIONAL LAW SYSTEM IN INDUSTRIAL DESIGN
Waspiah, Waspiah
Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=buqEDtYAAAAJ https://orcid.org/0000-0002-9771-7774
Array
The regulation of industrial design in Indonesia is still experiencing several challenges, one of which is regarding the legal system. This paper aims to analyze the reform of the constitutive national legal system on industrial design in Indonesia. This paper confirms that the requirements for legal protection with a Constitutive system on industrial design by MSMEs required by law, if they are still used in the current era, where world developments are very fast, do not reflect the national legal system, so that what should be based on Pancasila as a legal ideal. An alternative step in bridging is to internalize Pancasila values into the Industrial Design Law as a spirit or soul which is expected to be able to provide justice for the Design Community (MSMEs).
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/41404
Jurnal Hukum Progresif; Vol 10, No 2 (2022): Volume: 10/Nomor2/Oktober/2022
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44696
2023-12-30T14:05:43Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"231030 2023 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
PEMBAHARUAN HUKUM MELALUI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PAYUNG OTONOMI DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Wibawa, Kadek Cahya Susila
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro https://orcid.org/0000-0001-5468-8072
Array
Perubahan Pasal 18 UUDNRI 1945 membawa konsekuensi perubahan paradigma penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Secara tersirat amanat UUDNRI 1945 Indonesia menganut otonomi asimetris. Dalam perjalanan ketatanegaraan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dasar hukum penyelenggaraan otonomi dinilai masih belum memenuhi nafas otonomi dalam UUDNRI 1945. Persoalan lain yang muncul terkait belum terakomodasinya undang-undang payung sebagai dasar hukum utama di bawah UUDNRI 1945 terkait kebijakan otonomi asimetris. Pembaharuan hukum otonomi daerah melalui pembentukan undang-undang payung otonomi daerah merupakan hal yang penting dilakukan untuk menjamin kesejahteraan sosial. Konstruksi ideal undang-undang payung otonomi daerah, bahwa pengaturannya bersifat umum (lex generalis); menganut prinsip-prinsip yang sejalan dengan Pasal 18 UUDNRI 1945; titik berat otonomi sebaiknya bersifat dinamis dan konstruktif; serta pembentukan Badan Otonomi Daerah yang bertugas untuk membantu Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/44696
Jurnal Hukum Progresif; Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
eng
Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/647
2023-01-17T15:46:18Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101214 2010 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Mengkritisi Pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang Mengintrodusir "Hukum sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat di Indonesia"
AK., Syahmin
http://pdih.undip.ac.id
mochtar kusumaatmadja, roscoe pound, sociological, jurisprudence, realisme hukum, progressive development of international law
Terjadinya perubahan peta bumi politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan edukasi, serta perubahan struktur masyarakat internasional, dengan ditandai oleh munculnya kembali negara-negara baru merdeka dan timbulnya organisasi-organisasi internasional pasca perang dunia II, mempunyau dampak luas pada selain masyarakat internasional transisional, juga berpengaruh pada konsep-konsep dan doktrion-doktrin hukum. Perubahan-perubahan yang fundamental demikian itu berakibat menjungkir balikkan teori-teori dan berkembangnya struktur fungsional dan konflik, baik pada lingkup hukum nasional (municipal law) dan hukum internasional (international law), yang pada gilirannya mendesak perlunya penataan aturan-aturan internasional yang merupakan harmonisasi pelbagai kepentingan dalam masyarakat dunia. Oleh karenanya pengaturan-pengaturan dimaksud bagian terbesar dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (nasional), dan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Kondisi demikian berpengaruh sangat luas terhadap pembangunan hukum nasional. Sementara masyarakat internasional yang merupakan landasan sosiologis hukum internasional bukanlah merupakan masyarakat yang statik, tetapi dinamik, seirama dengan perkembangan IPTEK. Perkembangan-perkembangan baru dalam masyarakat itu membutuhkan pula penataan baru dalam bidang hukum. Melalui pendekatan-pendekatan analisis sosial jurisprudence, realisme Amerika (policy oriented), diharapkan akan mudah bagi kita memahami bahwa hukum nasional dan hukum internasional tidak hanya sebagai kaidah saja, melainkan sebagai the living law dalam masyarakat.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2005-10-14 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/647
Jurnal Hukum Progresif; Vol 1, No 2 (2005): Volume: 1/Nomor2/Oktober/2005
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1027
2023-01-17T15:38:19Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110718 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Hukum Progresif dalam Proses Perubahan Sosial dan Krisis Legitimasi
Emirzon, Joni
Law Science Doctorate Program http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Krisi legitimasi terhadap pemerintah tumbuh sebagai akibat dari ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi, politik, dan kesenjangan sosial. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengkomunikasikan dengan melakukan pelegitimasian sistem-sistem norma, penegakan hukum secara konsisten, tidak diskriminatif, memberantas korupsi, pengangkatan pegawai yang bersih, serta keterbukaan dalam manajemen pemerintahan. Semua itu dapat diakomodasi dengan penggunaan hukum progresif sebagai alat rekayasa sosial dalam meningkatkan harkat martabat bangsa Indonesia di era globalisasi, terutama dalam rangka menciptakan hukum tertulis yang memenuhi standar negara modern dan diakui dunia internasional.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2006-04-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1027
Jurnal Hukum Progresif; Vol 2, No 1 (2006): Volume: 2/Nomor1/April/2006
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1069
2023-01-17T15:37:06Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat
Fardiansyah, Ahmad Irzal
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Dalam perkembangannya, penegakan hukum pidana telah banyak mengalami perubahan-perubahan yang signifikan.
Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan tersebut, dalam rancangan perubahan KUHP (konsep KUHP baru) banyak hal yang mengalami perubahan, penambahan ataupun juga aturan berupa pengakuan yang mengembalikan hukum pada jati dirinya, yakni tertulis dan tidak tertulis. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam konsep KUHP baru adalah pengaturan tentang mediasi pidana, yang merupakan bentuk dari penyelesaian sengketa pidana di luar proses formal seperti yang biasa dilakukan. Penyelesaian sengketa diluar proses tentunya akan membuka ruang bagi hidupnya nilai-nilai yang ada dalam masyarakat
Permasalahannya adalah belum ada pengaturan bagi mediasi dalam bidang hukum pidana di dalam hukum positif di Indonesia saat ini. Kemudian sejauh mana peluang dapat terimplementasikannya mediasi dalam bidang hukum pidana ini di dalam masyarakat Indonesia.
Mengingat di Indonesia berkembang nilai-nilai yang hidup dan menjadi acuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, maka dalam Rancangan KUHP baru Indonesia sudah dimasukan untuk dijadikan hukum positif, aturan mengenai penyelesaian sengketa di luar proses. Tentunya dengan berkembangnya nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia, maka sudah barang tentu mediasi pidana merupakan salah satu alternatif yang dapat berkembang dengan baik, karena sejalan dengan appa yang diinginkan oleh masyarakat.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2007-10-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1069
Jurnal Hukum Progresif; Vol 3, No 2 (2007): Volume: 3/Nomor2/Oktober/2007
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23616
2023-01-12T10:57:55Z
hukum_progresif:FM
nmb a2200000Iu 4500
"190430 2019 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019
Progresif, Jurnal Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Daftar Isi Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-06-12 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/23616
Jurnal Hukum Progresif; Vol 7, No 1 (2019): Volume: 7/Nomor1/April/2019
eng
Copyright (c) 2019 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37056
2023-01-12T10:55:46Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210430 2021 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
MENGGUGAT JAKSA SEBAGAI JABATAN FUNGSIONAL
Sahal, Ibnu
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Array
Ambiguitas kedudukan lembaga kejaksaan yang berada di ranah kekuasaan yudikatif ataukah eksekutif menjadikan penelitian ini urgen untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis (1) kedudukan lembaga kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan; dan (2) menggugat kedudukan jaksa sebagai jabatan fungsional berdasarkan UU ASN. Metode penelitian yang digunakan mengacu paradigma post positisvm dengan jenis penelitian nondoktrinal. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kedudukan lembaga Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan sebagai pengendali proses perkara yang artinya hanya kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak; dan (2) Menggugat kedudukan jaksa sebagai jabatan fungsional berdasarkan UU ASN berarti menggugat ketentuan Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 9 huruf h UU Kejaksaan, sehingga perlu dilakukan pengajuan judical review.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37056
Jurnal Hukum Progresif; Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/44266
2023-01-12T10:48:43Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220430 2022 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
JUSTICE IS NOT BLIND: MODERNISME VERSUS POSTMODERNISME
Natalis, Aga
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Ilmu (termasuk ilmu hukum) pada akhir abad ke-20 menghadapi perubahan yang sangat radikal, yaitu dari Modernisme menuju Postmodernisme. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk untuk mengkritisi konsep Blind Justice (Modernisme) dalam rangka membangun Justice is not Blind (Postmodernisme). Pengaruh Modernisme melahirkan konsep hukum yang buta, ini merupakan sebuah pengakuan bahwa hukum itu cacat sejak awal, karena hukum kemudian dipahami sebagai sebuah institusi yang objektif dan jauh dari persoalan dan kepentingan manusia. Melalui semangat Postmodernisme, hukum tidak lagi dipahami sebagai lembaga yang buta (blind), objektif, dan netral, melainkan hukum dipahami sebagai sebuah institusi yang yang tidak buta (not blind), subjektif, dan berpihak. Hukum yang tidak buta (Justice is Not Blind) bekerja dalam dimensi intelektual, moral, dan spiritual manusia, untuk mencari makna tentang dirinya.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/44266
Jurnal Hukum Progresif; Vol 10, No 1 (2022): Volume: 10/Nomor1/April/2022
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40593
2023-06-05T16:48:29Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230430 2023 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA
Heriyadi, Hengki
Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap peran fungsi yang melekat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembentukannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa OJK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Merujuk pada wewenang yang terdapat pada OJK, peran dan fungsinya meliputi pengatur dan pengawas lembaga keuangan baik dalam kategori bank maupun lembaga keuangan non bank.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40593
Jurnal Hukum Progresif; Vol 11, No 1 (2023): Volume: 11/Nomor1/April/2023
eng
Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1035
2023-01-17T15:37:30Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi)
Kristiana, Yudi
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Ketidakberhasilan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi antara lain dibebakan oleh pendekatan konvensional yang digunakan birokrasi kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Pendekatan konvensional birokrasi kejaksanaan ditandai dengan karakter yang birokratis, sentralistik, menganut pertanggungjawaban hirarkis dan berlaku sistem komando. Karakter birokrasi kejaksaan ini telah menciptakan peluang terjadinya penyimpangan yang bersembunyi di balik bekerjanya birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi birokrasi kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK dengan pendekatan hukum progresif yang dilakukan dalam tiga komponen secara sekaligus yaitu kelembagaan, kultur dan substansi hukum.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2007-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1035
Jurnal Hukum Progresif; Vol 3, No 1 (2007): Volume: 3/Nomor1/April/2007
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1022
2023-01-17T15:38:19Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110718 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Kajian Sengketa Tanah Aanslibing di Kabupaten Sitiung Sumatera Barat (Realitas Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004)
Saptomo, Ade
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University
Array
Saat ini, di berbagai daerah di Indonesia, sengketa sumber daya alam (SDA) makin ramai dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh penyelesaian secara formal belum jelas pengaturannya, terutama pemanfaatan norma lokal dalam mengakses penyelesaian sengketa. Nilai-nilai kultural sebagau norma atau tatanan lokal masyarakat tempatan belum terakomodasi ruang gerak pengaturannya, terutama dalam memainkan peran kulturalnya untuk menyelesaikan sengketa SDA yang dalam era otonomi daerah semakin terbuka. Oleh sebab itu, masyarakat adat sebagai ranah tatanan lokal kultural di setiap daerah di Indonesia berbeda dan masih hidup, maka pada setiap undang-undang yang mengatur sumber daya alam harus memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang didasarkan atas norma lokal yang hidup dalam masyarakat setempat.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2006-04-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1022
Jurnal Hukum Progresif; Vol 2, No 1 (2006): Volume: 2/Nomor1/April/2006
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1040
2023-01-17T15:37:30Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Analisis Yuridis terhadap Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Bagi UMKM
Somi, Elektison
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
PP No. 54 tahun 2005, melarang Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Di sisi lain, Ipres No. 6 Tahun 2007, menginstruksikan kepada sejumlah institusi dan lembaga terkait termasuk Pemda, untuk melakukan penguatan permodalan bagi UMKM. Kebijakan tersebut mengharuskan peningkatan peran lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM, seperti Perum Pengembangan Sarana Usaha (SPU) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Beberapa Daerah, merespon kebijakan tersebut dengan cara mendirikan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) dan menyertakan permodalannya. Terdapat persoalan sinkronisasi aturan antara Inpres dan PP No. 54 Tahun 2005. Bagi pemda yang terlanjur membentuk dan ikut serta menanamkan modal pada LPKD jelas bertentangan dengan ketentuan PP tersebut. Sebaiknya, perlu pembatalan LPKD yang terlanjur dibentuk oleh suatu Daerah. Adanya semacam LPKD hanya dimungkinkan jika hal itu dilakukan oleh pihak swasta.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2007-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1040
Jurnal Hukum Progresif; Vol 3, No 1 (2007): Volume: 3/Nomor1/April/2007
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23610
2023-01-12T10:57:55Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190430 2019 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
MENELUSURI AKAR PEMIKIRAN HANS KELSEN TENTANG STUFENBEAUTHEORIE DALAM PENDEKATAN NORMATIF-FILOSOFIS
Samekto, FX. Adji
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Ajaran Hans Kelsen yang sangat mendasar dan komprehensif ada dalam Stufenbeautheorie. Sebagai sebuah teori hukum, Stufenbeautheorie adalah teori hukum positif, tetapi bukan berbicara hukum positif pada suatu sistem hukum tertentu, melainkan suatu teori hukum umum. Paparan Hans Kelsen dalam Stufenbeautheorie bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya hukum itu berasal, hingga muncul dalam peraturan hukum positif. Stufenbeautheorie adalah bagian ilmu hukum (legal science) dan bukan soal kebijakan hukum (legal policy). Di dalam studi ilmu hukum, Stufenbeautheorie diajarkan kepada mahasiswa baik mahasiswa Program Sarjana, Magister, hingga Doktoral, akan tetapi hasil temuan menunjukkan bahwa pemahaman tentang Stufenbeautheorie yang diajarkan dan diterima mahasiswa masih terbatas. Studi ini akan menelaah tentang Stufenbeautheorie hingga sampai kepada akar pemikirannya, dalam pembahasan yang menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Pemikiran Hans Kelsen tentang hukum yang terwujud dalam Stufenbeautheorie merupakan puncak dari pemikiran bahwa hukum sesungguhnya merupakan peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk mengatur masyarakat, tetapi dilandaskan pada nilai-nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat yang bersangkutan.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-06-12 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/23610
Jurnal Hukum Progresif; Vol 7, No 1 (2019): Volume: 7/Nomor1/April/2019
eng
Copyright (c) 2019 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/20918
2023-01-12T10:57:18Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200430 2020 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
LEGALITAS TEMBAKAN PERINGATAN CHINA TERHADAP PESAWAT MILITER AMERIKA DI LAUT CHINA SELATAN
Suhardi, Elisabet
Universitas Tarumanagara
Lorenza, Stephanie
Universitas Tarumanagara
Chairul, Zulianto
Universitas Tarumanagara
Array
Di suatu negara, laut mempunyai beragam manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Mengingat pentingnya fungsi laut bagi suatu negara, dirumuskanlah aturan-aturan mengenai hukum laut internasional dan melahirkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang disingkat menjadi UNCLOS. Walaupun telah terdapat landasan hukum laut internasional, masih banyak terjadi sengketa antar-negara mengenai wilayah laut. Misalnya adalah sengketa klaim atas Laut China Selatan oleh China yang masih berlangsung sampai sekarang. Pada 10 Agustus 2018, pesawat pengintai P-8A Poseidon milik Amerika Serikat, terbang melintasi empat pulau buatan utama di Kepulauan Spratly yang berada di wilayah laut China selatan. Selama penerbangan tersebut, awak pesawat pengintai AS mendapat enam tembakan peringatan dari militer China, menyatakan bahwa mereka berada di wilayah China dan memerintahkan pesawat untuk pergi meninggalkan tempat itu. Walaupun pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki kekebalan hukum untuk melakukan kegiatan militer yang sah di luar wilayah udara nasional negara pesisir manapun.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/20918
Jurnal Hukum Progresif; Vol 8, No 1 (2020): Volume: 8/Nomor1/April/2020
eng
Copyright (c) 2021 PROGRESSIVE LAW JOURNAL (Jurnal Hukum Progresif)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/32972
2023-01-12T10:56:45Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"201030 2020 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
EKSISTENSI NILAI MORAL DALAM ILMU HUKUM
Rasdi, Rasdi
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang http://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=5981251&view=overview https://orcid.org/0000-0002-0295-6183
Array
Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan dalam melihat kedudukan nilai moral dalam ilmu hukum. Permasalahan yang menarik dikaji adalah “bagaimanakah eksistensi nilai moral dalam ilmu hukum menurut optik paradigma Hukum Kodrat dan paradigma Positivisme? Hasil pembahasan menunjukkan bahwa aliran Hukum Kodrat melihat fakta dan nilai serta ilmu pengetahuan dan pertimbangan moral sangat berbeda dengan aliran Positivisme Hukum. Menurut optik aliran Hukum Kodrat, nilai-nilai moral memberikan ruh/jiwa bagi keabsahan norma hukum, sedangkan menurut optik aliran Positivisme Hukum, hukum harus dipisahkan dari moral, hukum tidak ada sangkut pautnya dengan moral. Simpulan artikel ini menegaskan bahwa untuk memahami eksistensi nilai moral dalam ilmu hukum sangat ditentukan oleh optik aliran hukum yang dipergunakannya.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/32972
Jurnal Hukum Progresif; Vol 8, No 2 (2020): Volume: 8/Nomor2/Oktober/2020
eng
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37774
2023-01-12T10:41:28Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"211030 2021 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
Wibowo, Ribut Hari
Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang peranan asas-asas hukum pidana dalam pembaharuan dan penegakan hukum pidana. Dalam Penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan desain metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merepresentasikan tuntutan keadilan masyarakat. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu dengan catatan para pihak yang terlibat telah sepakat berdamai. Konsepsi tersebut sebagaimana telah diatur dalam KUHAP yang lebih mengutamakan pendekatan penegakan keadilan restoratif dengan sistem penyelesaian non litigasi. Lahirnya Peraturan Kejaksaan ini dilandasi oleh pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara di luar sistem peradilan. Konsep tersebut merupakan penyelesaian sengketa kepidanaan yang berorientasi kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku tindak pidana.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37774
Jurnal Hukum Progresif; Vol 9, No 2 (2021): Volume: 9/Nomor2/Oktober/2021
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/42858
2023-01-12T10:38:08Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"221031 2022 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
MENAKAR EFEKTIVITAS KONSEP OMNIBUS LAW DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19
Yusliwidaka, Arnanda
Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/detail?id=6149891&view=overview
Array
Konsep omnibus law dalam UU Cipta Kerja merupakan suatu terobosan besar dalam penataan hukum di Indonesia. Konsep tersebut melakukan penataan agar tidak terjadi tumpang tindih dari banyaknya regulasi-regulasi yang saling terkait. Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap aspek ekonomi yang mengharuskan negara-negara melakukan resesi dan melakukan respon cepat agar tidak mengalami keterpurukan dalam sektor perekonomian. Indonesia melakukan respon dampak Pandemi Covid-19 dalam aspek ekonomi tersebut salah satunya dengan mengesahkan UU Cipta Kerja dengan harapan bahwa langkah ini dapat meningkatkan sektor perekonomian negara. Usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, terdapat pro dan kontra dari beberapa kalangan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. Oleh karena adanya pro dan kontra yang begitu masif di kalangan masyarakat, diperlukan adanya suatu kajian untuk mengukur tingkat efektivitas konsep omnibus law dalam pembentukan UU Cipta Kerja untuk memunculkan suatu sudut pandang yang objektif dalam menilai urgensi dibentuknya undang-undang tersebut.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/42858
Jurnal Hukum Progresif; Vol 10, No 2 (2022): Volume: 10/Nomor2/Oktober/2022
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43086
2023-12-30T14:05:43Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"231030 2023 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
IMPLEMENTASI IDE KESEIMBANGAN MONODUALISTIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Prawiraharjo, Bagus Satrio Utomo
Selaras Law Firm
Array
Sistem hukum pidana saat ini masih tunduk dan menerapkan produk hukum peninggalan kolonial berupa Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)/WvS (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) peninggalan jaman penjajahan Belanda dan mulai diterapkan sejak 1 Januari 1918 dengan latar belakang filosofi individualisme dan liberalisme. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) merepresentasikan pergeseran paradigma dari sistem hukum pidana sebelumnya, menuju pendekatan yang lebih menekankan pada keadilan substantif dan integrasi nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini berfokus pada aspek perdamaian dan musyawarah, yang merupakan bagian penting dari kebudayaan Indonesia, serta berorientasi pada individu, baik pelaku maupun korban, sejalan dengan aliran modern dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada determinisme. Penelitian ini menyoroti integrasi budaya hukum Indonesia dalam KUHP 2023, menunjukkan bagaimana hukum adat dan keadilan korektif diakomodasi dalam hukum pidana nasional. Implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam KUHP 2023 mengakomodasi kepentingan semua pihak secara seimbang, memberikan keadilan yang lebih berakar pada nilai-nilai lokal, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/43086
Jurnal Hukum Progresif; Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
eng
Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1012
2023-01-17T15:38:56Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110716 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Translokasi Hukum di Indonesia Koeksistensi Beberapa Sistem Hukum
Hari, Purwadi
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
This study aims to explain translocation of laws that cause mixed legal system. Indonesian law is therefore an intriguing mixed legal system, blending civilian rules fashioned, in style, structure and content, with the common law, the law of islam and folk law. Both civil law and common law system, islamic legal system and folk law make valuable constributions to mixed legal system. The research was conducted by using comparative law method.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2005-04-14 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1012
Jurnal Hukum Progresif; Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1033
2023-01-17T15:38:01Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110718 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Strategis Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi
Emirzon, Joni
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Dalam mendesain struktur hukum ekonomi nasional Indonesia haruslah berpedoman dengan cita hukum dan nilai-nilai dasar yang terjabar dalam UUD 1945 sebagai strategis hukum. Nilai yang dimunculkan adalah nilai-nilai hukum Pancasila. Nilai-nilai tersebut merupakan dasar bagi pembangunan Hukum Ekonomi nasional yang dapat menimbulkan struktur ekonomi soisal masyarakat Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan perangkat hukum yang dibutuhkan adalah perangkat hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di dalam era global dan yang mampu menampung cita hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional. Adaptasi terhadap kecenderungan global tersebut dilakukan dengan melalui ratifikasi konvensi internasional dengan undang-undang maupun keputusan presiden. Dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum harus tergambar pula karateristik hukum modern. Namun demikian, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan UUD 1945 menjadi syarat utama di samping persyaratan-persyaratan lain. Pancasila merupakan instrumen dari “Margin of Appreciation doctrine”, dalam arti Pancasila menjadi acuan parameter bagi penerapan “Margin of Appreciation Doctrine.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2006-10-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1033
Jurnal Hukum Progresif; Vol 2, No 2 (2006): Volume: 2/Nomor2/Oktober/2006
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1076
2023-01-17T15:36:01Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Paradigma Baru Lembaga Kepresidenan di Indonesia (Perspektif Teori Lembaga Negara)
Hamidi, Jazim
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Lutfi, Mustafa
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Kurang lebih selama tiga puluh tahun telah dibangun kekuasaan eksekutif yang absolute dengan dukungan para elit militer dan menjadikan bangsa Insonesia sebuah Negara kekuasaan dengan sistem pemerintahan yang sentralistik dan represif. Kekuasaan yang dijalankan mengabaikanprinsip-prinsip kedaulatan rakyat, bahkan jauh menyimpang dari UUD 1945, cia-cita kemerdekaan, prinsip Negara hokum serta hak-hak dasar rakyat. Penumpukan kekuasaan ditubuh eksekutif memberikan peluang kepaa penguasa untuk bertindak sewenag-wenang. Oleh sebab itu timbul usaha untuk mereduksi kekuasaan eksekutif dengan jalan merubah konstitusi.
Sejarah perkembangan lembaga Negara yang ada di Indonesia menunjukkan jika lembaga Negara mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini disebabkan adanya perubahan UUD 1945 yang terjadi sebanyak empat kali, mulai dari tahun 1999 sampai dengan 2002. Perubahan tersebut secara otomatis merubah struktur kelembagaan Negara, termasuk di dalamnya lembaga kepresidenan. Agar keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik maka diperlukan penataan kembali melalui RUU lembaga kepresidenan yang lebih aspiratif, akomodatif berdasarkan paham konstitusinalisme. Dengan demikian tulisan sederhana ini mencoba meropong dan memotret tentang paradigma baru lembaga kepresidenan di Indonesia beserta dinamika perkembanannya dalam sistem ketatanegaraan R.I.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2008-04-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1076
Jurnal Hukum Progresif; Vol 4, No 1 (2008): Volume: 4/Nomor1/April/2008
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26628
2023-01-12T10:57:38Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"191031 2019 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
REKONSTRUKSI PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN KOMUNITAS ADAT
Sukirno, Sukirno
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Artikel ini dilatar-belakangi oleh kesulitan penghayat kepercayaan komunitas adat untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengungkap peraturan perundang-undangan yang mempersulit komunitas penghayat kepercayaan untuk mencatatkan perkawinannya, dan mengusulkan konstruksi baru yang bisa mempermudah komunitas penghayat kepercayaan untuk mencatatkan perkawinannya. Dalam pembahasan terungkap bahwa peraturan perundangan-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan tidak mengandung norma affirmative action bagi komunitas adat, tetapi justru mempersulit dengan syarat pembentukan organisasi modern. Rekonstruksi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan komunitas adat adalah dengan menambahkan formulasi yang mengandung norma affirmative action, yakni mengakui adanya eksistensi hukum adat yang mengatur organisasi tradisional komunitas adat sehingga dikecualikan dari syarat membentuk organisasi modern untuk mendapatkan kutipan Akta Perkawinan.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/26628
Jurnal Hukum Progresif; Vol 7, No 2 (2019): Volume: 7/Nomor2/Oktober/2019
eng
Copyright (c) 2019 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/37085
2023-01-12T10:56:45Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"201030 2020 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
IMBALAN BUNGA DALAM UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN ANTARA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM (UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 DAN PERUBAHANNYA)
Zuhri, Arif Mahmudin
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Kebijakan atau politik perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada prinsipnya memberikan keuntungan kepada masyarakat Wajib Pajak, baik itu terkait dengan kemudahan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan maupun jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban Wajib Pajak, termasuk sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan. Namun, walaupun secara prinsip dalam kebijakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak, ternyata kebijakan pemberian imbalan bunga yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha secara yuridis dapat merugikan karena Wajib Pajak tidak bisa mendapatkan hak imbalan bunga secara penuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37085
Jurnal Hukum Progresif; Vol 8, No 2 (2020): Volume: 8/Nomor2/Oktober/2020
eng
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38054
2023-01-12T10:41:28Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"211030 2021 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PERATUN
Usman, Latif
Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penjatuhan sanksi bagi pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada dasar hukum yang mewajibkan badan/atau pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan tata usaha negara. Oleh karena itu, sanksi administratif dapat dikenakan kepada pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-undang nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan bahwa sanksi administratif terdiri dari sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi sanksi administratif berat. Sanksi-sanksi tersebut dapat diterapkan pada setiap pejabat/badan yang tidak melaksanakan kewajibannya tergantung pada bobot pelanggaran pejabat yang bersangkutan.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/38054
Jurnal Hukum Progresif; Vol 9, No 2 (2021): Volume: 9/Nomor2/Oktober/2021
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/38533
2023-01-12T10:38:08Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"221031 2022 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Priamsari, RR. Putri A.
Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara darurat narkoba. Upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat ditempuh melalui kebijakan kriminal dengan tiga cara, yaitu: penal, non-penal atau integral. Atas dasar hal tersebut, beberapa permasalahan dapat dibahas lebih lanjut adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan penal dan non-penal dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta seperti apa integrasi diantara keduanya. Kebijakan penal disebut juga sebagai upaya melalui hukum pidana, yang lebih menitikberatkan pada sifat represif. Semantara kebijakan non-penal menelusuri akar penyebab terjadinya kejahatan, yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif. Sedangkan kebijakan integral merupakan harmonisasi dari kebijakan penal dan non-penal yang tidak hanya mengedepankan asas legalitas saja namun juga asas manfaat.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/38533
Jurnal Hukum Progresif; Vol 10, No 2 (2022): Volume: 10/Nomor2/Oktober/2022
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/43592
2023-12-30T14:05:43Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"231030 2023 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
UPAYA PENINGKATAN DAN PENERAPAN PENGGUNAAN E-COURT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG
Herlambang, Pratama Herry
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang https://orcid.org/0000-0002-6746-2854
Utama, Yos Johan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Putrijanti, Aju
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu instansi peradilan yang ada di Indonesia guna menyelesaikan sebuah sengketa atau tindakan dari pejabat tata usaha negara yang dirasa melangggar peraturan perundangan yang telah ditetapkan maupun asas-asas pemerintahan yang baik. Sebagai lembaga peradilan di Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara perlu menyesuaikan dengan dinamika yang ada, salah satunya adalah penerapan Electronic Court atau E-Court yang dalam hal ini kemudian akan menggantikan adanya sistem peradilan yang konvensional. Dalam penelitian ini ditemukan adanya upaya peningkatan dan penggunaan sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Semarang dengan metode penelitian non-doktrinal dengan pendekatan kualitatif bersama dengan peneliti terjun langsung ke Pengadilan Tata Usaha Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya dari Pengadilan Tata Usaha Semarang dalam menerapkan dan meningkatkan adanya sistem E-Court sebagai kunci dari penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Semarang yang kemudian akan dijelaskan secara terperinci pada bagian pembahasan.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-10-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/43592
Jurnal Hukum Progresif; Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023
eng
Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/646
2023-01-17T15:46:18Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101214 2010 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Pembangunan Berkelanjutan dalam Tatanan Sosial yang Berubah
Samekto, Adji
http://pdih.undip.ac.id
pembangunan, tatanan sosial, kebijakan, hukum
Konsep pembangunan berkelanjutan dilahirkan pada tatanan sosial global. Dalam era tatanan sosial, konsep pembangunan berkelanjutan terus-menerus didengungkan oleh PBB, sebagai konsep yang melandasi pengelolaan lingkungan, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Konsep ini terus berkembang karena pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori oleh ahli ekonomi, akan tetapi keadaan menjadi berubah ketika negara-negara memasuki era globalisasi sejak awal tahun 1990-an. Perubahan ini mempengaruhi daya pengaruh konsep pembangunan berkelanjutan sebagai konsep yang melandasi pengelolaan lingkungan baik di tingkat global maupun di negara-negara. Sedangkan pendorong utama terjadinya globalisasi adalah ekspansi kapitalisme global yang menuntut agar tata perekonomian dunia diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Perubahan tatanan sosial inilah menjadi tantangan dalam pembangunan berkelanjutan saat ini.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2005-10-14 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/646
Jurnal Hukum Progresif; Vol 1, No 2 (2005): Volume: 1/Nomor2/Oktober/2005
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1028
2023-01-17T15:38:01Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110718 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Metode Holistik, Suatu Revolusi Epistemologis
Rahardjo, Satjipto
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Dalam ilmu hukum holistik, "hukum adalah untuk manusia" dan dari situ akan mengalir ancangan (approach), fokus studi, metodologi, dan lain-lain. Bukan pandangan holistik yang harus mengikuti metode, melainkan sebaliknya, maka apapun yang dibutuhkan bagi sukses melakukan studi holistik, metode harus melayaninya. Sebaliknya dalam analytical jurisprudence, yang sangat memfokuskan diri kepada hukum positif, maka "manusia adalah untuk hukum".
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2006-10-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1028
Jurnal Hukum Progresif; Vol 2, No 2 (2006): Volume: 2/Nomor2/Oktober/2006
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1070
2023-01-17T15:37:06Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Menakar Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Menurut Perspektif Hukum Progresif
Koeswahyono, Imam
Law Science Doctorate Program http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Program landdreform khususnya redistribusi tanah perkebunan bukan merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan konflik tanah HGU perkebunan karena menimbulkan problema baru yakni konflik horizantal (antar warga masyarakat penerima redistribusi). Tidak menutup kemungkinan kionflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan tetap laten dan masif. Demikian pula program Corporate Social Responsibility (CSR) tidak dapat dilaksanakan tanpa mempertim-bangkan kondisi faktual masing-masing subyek pemegang (HGU, karena ada yang sudah tidak memiliki lahan. Demikian pula ada yang luas lahan HGU sudah tidak/kurang memadai baik secara ekonomis maupun tehnis untuk melaksanakan program CSR.
Setidaknya dapat diajukan tiga model CSR yang dapat diaplikasikan secara kondisional yakni CSR untuk perusahaan perkebunan swasta dan CSR untuk perseroan terbatas perkebunan negara (PTPN). Pelaknsanan CSR akan terlaksanakan dengan hasil yang diharapkan apabila para pemangku kepentingan benar-benar menyadari hak dan kewajiban serta secara moral memenuhi apa yang telah disepakati bersama.
Azas yang terkandung dalam program CSR adalah : pemberdayaan (empowring), ke-mandirian (self-suf cient), tranparansi, keadilan (justice), kepedulian sosial (social careness), tangggung jawab sosial (social responsibility), Pendekatan hukum progresif salah satu tawaran model pendekatan problematika faktual yang layak untuk dipertimbangkan.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2007-10-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1070
Jurnal Hukum Progresif; Vol 3, No 2 (2007): Volume: 3/Nomor2/Oktober/2007
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/26623
2023-01-12T10:57:38Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"191031 2019 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
URGENSI HARMONISASI HUKUM NASIONAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM GLOBAL AKIBAT GLOBALISASI
Sulistyawan, Aditya Yuli
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Pengaruh globalisasi dalam tatanan hukum nasional Indonesia sangatlah besar. Hal ini harus disikapi dengan keinginan kuat dari segenap bangsa Indonesia dalam rangka pembangunan hukum nasional yang lebih baik. Hal demikian semakin dapat dipahami mengingat globalisasi merupakan suatu gejala yang tidak dapat ditolak ataupun dihindari oleh negara mana pun yang tidak ingin terkucil dalam percaturan internasional. Misalnya sejak ratifikasi terhadap Agremeent Establishing The World Trade Organization (WTO), Indonesia harus mengharmonisasikan seluruh hukum nasional yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam WTO. Selain itu, lahirnya berbagai Undang-Undang mengenai HAM di Indonesia adalah implikasi lahirnya instrumen-instrumen HAM internasional, utamanya Statuta Roma 1998.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-10-31 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/26623
Jurnal Hukum Progresif; Vol 7, No 2 (2019): Volume: 7/Nomor2/Oktober/2019
eng
Copyright (c) 2019 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/40427
2023-01-12T10:55:46Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"210430 2021 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
PERLINDUNGAN NEGARA, PATEN VAKSIN COVID-19, DAN POTENSI MONOPOLI
Arimuladi, Setia Untung
Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
HKI dalam Vaksin COVID-19 dapat memberikan hambatan dalam proses penanganan Pandemi COVID-19, sedangkan negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sebagaimana diamatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Intervensi dilakukan dengan pemberlakuan compulsory licensing ataupun government use. Perubahan Pasal 20 UU Paten melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi menimbulkan praktik monopoli terhadap kekayaan intelektual terutama yang berhubungan dengan produk-produk Kesehatan yang berimplikasi pada limitasi akses dan ketersediaannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi monopoli vaksin COVID-19 oleh pemegang Paten dan kewajiban negara dalam menyediakan Vaksin COVID-19. Perubahan dalam Pasal 20 UU Paten meringankan kewajiban pelaksanaan Paten di Indonesia dengan pemecahan kategori pelaksanaan paten sehingga pemegang paten dapat menggugurkan kewajiban hanya dengan melaksanakan salah satu dari kegiatan yang diatur. Perubahan atas Pasal 20 UU Paten menciderai amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2021-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40427
Jurnal Hukum Progresif; Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/39068
2023-01-12T10:48:43Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"220430 2022 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAKTUAL BUMN MELALUI ARBITRASE
Lestari, Endang Sri
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
Array
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Jaksa Pengacara Negara mewakili kepentingan BUMN sebagai entitas Negara dalam penyelesaian sengketa kontraktual melalui arbitrase. Tidak dapat dipungkiri permasalahan sengketa kontraktual BUMN dalam melakukan bisnis usahanya tidak selalu mulus sehingga membutuhkan solusi penyelesaian masalah yang cepat dan tepat. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptuan (conceptual approach). Kesimpulan Jaksa Pengacara Negara sebagai penerima kuasa dari BUMN memiliki peran penting dalam melakukan penyelesaian sengketa kontraktual secara non litigasi melalui arbitrase.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2022-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/39068
Jurnal Hukum Progresif; Vol 10, No 1 (2022): Volume: 10/Nomor1/April/2022
eng
Copyright (c) 2022 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/41554
2023-06-05T16:48:29Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"230430 2023 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI DAN MEREHABILITASI PENGEDAR NARKOTIKA DAN KORBAN DARI NARKOTIKA DI INDONESIA
Chanif, Muhamad
Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Array
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program pemerintah terkait pencegahan kejahatan Narkotika di Indonesia; untuk mengetahui tindakan pemerintah terhadap oknum pejabat yang terlibat di dalam perkara pidana narkotika di Indonesia serta untuk mengetahui upaya pemerintah untuk merehabilitasi korban narkotika di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder. Di Indonesia permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan bangsa dan juga menjadi permasalahan bangsa-bangsa di dunia. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam kehidupan masyarakat dan bangsa dapat dikatakan kejahatan tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang terorganisasi dalam lingkup Nasional maupun bagi dunia Internasional.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2023-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/41554
Jurnal Hukum Progresif; Vol 11, No 1 (2023): Volume: 11/Nomor1/April/2023
eng
Copyright (c) 2023 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/655
2023-01-17T15:46:18Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"101214 2010 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Membangun Visi Baru Pemberantasan Korupsi dengan Progresif
Ahmad, Kamri
http://pdih.undip.ac.id
visi baru, pemberantasan korupsi, progresif
Sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) indikator untuk menentukan mapan atau tidaknya kondisi suatu negara, yaitu kemampuan ekonomi, kestabilan politik, keamanan, dan sistem hukum yang baik (mulai dari tahap formulatif hingga kepada tahap implementasi, law in action). Pembangunan sistem hukum adalah sesuatu yang mutlak dalam mendukung pembangunan kemampuan ekonomi, kestabilan politik dan keamanan serta keamanan sosial budaya. Namun demikian pembangunan hukum yang dilaksanakan harus secara integral dengan pembangunan manusianya, karena fakta menunjukkan bahwa rusaknya mental, pengaruh faham materialisme, kebodohan, dan rendahnya rasa nasionalisme adalah faktor-faktor dominan yang inheren pada manusia dan mempunyai andil yang besar terhadap rusaknya hukum, misalnya dengan melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya, khusus berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP), perlu diupayakan pembangunan visi baru dalam pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara progresif, karena tingkat tindak pidana korupsi yang luar biasa tingginya di Indonesia dan bahkan telah membudaya, tentunya menuntut adanya optimalisasi penegakan hukum pidana dengan cara yang luar biasa pula. Secara formulatif konseptual SPP sudah cukup baik, tetapi dari segi kontekstual-aplikatif, pelaksanaan hukum di lapangan masih sangat tidak memadai alias tidak progresif.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2005-10-14 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/655
Jurnal Hukum Progresif; Vol 1, No 2 (2005): Volume: 1/Nomor2/Oktober/2005
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1023
2023-01-17T15:38:19Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110718 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Anti Pencucian Uang sebagai Strategi untuk Memberantas Kejahatan Keuangan (Profit Oriented Crimes)
Garnasih, Ade
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Ex turpi causa non oritur action (bersumber dari hal-hal yang immoral tidak bisa diajukan ke pengadilan), karena menikmati hasil kejahatan adalah sesuatu yang tidak bermoral, maka haruslah dibuat peraturan perundangan untuk menghukumnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai "he who commits a crime should not benefit from it, is encompassed by the legislation". Ungkapan tersebut nampaknya sangat tepat untuk memulai memikirkan kembali bahwa melakukan sesuatu tindakan atas hasil kejahatan adalah kejahatan yaitu kejahatan pencucian uang dan pelakunya harus dipidana serta hasil kejahatannya harus disita. Selain itu penegakan anti pencucian uang adalah juga suatu strategi untuk mengungkap berbagai kejahatan keuangan, menangkap pelakunya, dan menyita hasil kejahatannya.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2006-04-18 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1023
Jurnal Hukum Progresif; Vol 2, No 1 (2006): Volume: 2/Nomor1/April/2006
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/1064
2023-01-17T15:37:06Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"110719 2011 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
Hukum Progresif Berdamai dengan Alam
Rahardjo, Satjipto
Law Science Doctorate Program
Diponegoro University http://www.pdih.undip.ac.id
Array
Hukum Progresif memiliki ideologi tertentu. Ideologi inilah yang kemudian menggerakkan dan menuntun aksi-aksi yang dilakukan oleh Hukum Progresif. Di belakang langkah pembebasan dan langkah berkelit menghadapi kemapanan, bekerjalah ideologi tersebut. Dalam hal ini, Hukum Progresif memihak kepada cara berhukum yang mengunggulkan peniliaian dari pada sekedar menggunakan logika semata. Cara berhukum menurut Hukum Progresif, tidak lagi menggunakan IQ (Intellectual Quotient) semata, melainkan EQ (Emotional Quotient) dan SQ (Spiritual Quotient), sehingga cara berhukum progresif sebenarnya dibangun dengan tidak sekedar melibatkan ciri berfikir linier, tetapi juga melibatkan rasa-perasaan dan kecerdasan meta-rasional.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2007-10-19 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1064
Jurnal Hukum Progresif; Vol 3, No 2 (2007): Volume: 3/Nomor2/Oktober/2007
eng
Copyright (c)
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23612
2023-01-12T10:57:55Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"190430 2019 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM DALAM MENANGGULANGI CAROK DI MASYARAKAT MADURA BERDASAR NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SARANA POLITIK KRIMINAL
Djatmiko, W.P.
Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh
Array
Tulisan ini mencoba mengungkap carok sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan penghinaan terhadap kehormatan dan harga diri manusia, istri, agama, dan perselisihan atas tanah dan sumber daya alam di Madura. Meskipun ada banyak upaya untuk mengatasi keadilan main hakim sendiri ini, pada kenyataannya, tindakan ini tetap ada sampai sekarang. Oleh karena itu, gagasan untuk merekonstruksi budaya hukum beberapa orang Madura berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk menyelesaikan carok diharapkan mengubah situasi. Ada tiga (3) masalah penting yang dibahas, yaitu: (1) Mengapa beberapa orang Madura memilih carok sebagai solusi alternatif? (2) Apa persepsi sebagian orang Madura tentang penghinaan terhadap kehormatan dan harga diri manusia, istri, agama, dan perselisihan sumber daya alam sehingga mereka memilih carok sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah? (3) Bagaimana merekonstruksi budaya hukum untuk mengatasi carok di Madura berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai alat kebijakan kriminal? Untuk menjawab tiga masalah penelitian di atas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif naturalistik dengan pendekatan socio-legal. Studi ini menyimpulkan bahwa carok adalah norma sosial yang mendapatkan dukungan sosial untuk menyelesaikan konflik bagi sebagian orang Madura. Selain itu, ini juga merupakan perwujudan keadilan, pilihan rasional dan budaya hukum beberapa orang Madura. Konstruksi budaya hukum Madura dicapai dengan (i) Memanfaatkan peran orang tua, kiyai, dan elit lokal untuk mengatasi carok; (ii) Menggunakan budaya musyawarah melalui pengajaran informal tentang hukum dan agama; (iii) Mempengaruhi pandangan orang bahwa keadilan main hakim sendiri sebenarnya adalah budaya hukum yang salah; (iv) Membangun kesadaran hukum dengan mengaktualisasikan Pancasila; dan (v) Berfungsinya Lembaga Musyawarah Adat (LMA) atau sistem peradilan informal untuk mengatasi masalah a quo.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2019-06-12 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/23612
Jurnal Hukum Progresif; Vol 7, No 1 (2019): Volume: 7/Nomor1/April/2019
eng
Copyright (c) 2019 Jurnal Hukum Progresif
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/34958
2023-01-12T10:57:18Z
hukum_progresif:ART
nmb a2200000Iu 4500
"200430 2020 eng "
2655-6081
1858-0254
dc
PENATAAN REGULASI BERKUALITAS DALAM RANGKA TERJAMINNYA SUPREMASI HUKUM
Silalahi, Wilma
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Array
Permasalahan mengenai penyusunan dan pembentukan regulasi sampai saat ini menjadi hal yang penting agar menghasilkan suatu regulasi berkualitas. Oleh karena itu, sebelum dibentuk atau direvisi suatu peraturan perundang-undangan, sebaiknya diketahui terlebih dahulu tujuan dan kebutuhan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Permasalahannya adalah bagaimana pembentukan regulasi sehingga menghasilkan suatu regulasi berkualitas? Dalam penyusunan suatu regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, perlu diwujudkan regulasi yang sederhana dan tertib. DPR dan Pemerintah sebagai lembaga perancang dan pembentuk regulasi tidak boleh mempunyai kepentingan, baik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan, tetapi harus bersifat netral dan bebas dari kepentingan-kepentingan. Pembentukan suatu regulasi juga harus mendasarkan kepada asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatannya juga harus jelas asas tujuannya sesuai dengan UU 12/2011. Selain itu, sebelum diumumkan, perlu dilakukan pengujian atau evaluasi sehingga kualitas regulasi yang akan ditetapkan meningkat.
Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2020-04-30 00:00:00
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/34958
Jurnal Hukum Progresif; Vol 8, No 1 (2020): Volume: 8/Nomor1/April/2020
eng
Copyright (c) 2021 Jurnal Hukum Progresif