2024-03-28T23:33:34Z
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/oai
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23626
2019-07-16T09:17:47Z
notarius:ART
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN DIBAWAH TANGAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM BREBES DENGAN C.V. ARIA DUTA
Seto, Kuniawan
This research want to know what is the legal consequence of a breach of contractual agreement undertaken by the Public Works Service of Brebes Regency with C.V. Aria Duta. The approach method used in this research is Juridical Empirical. The effect of the contract under the control is the default of one of the parties in the charter agreement. sanctions and penalties shall be 1 ‰ (one thousand permil) of the wholesale price. Based on the provisions in the Agreement Letter above, then CV.Aria Duta has to pay fines and sanctions that must be submitted to the user of the goods / services. Keywords: Agreement under the Hands Abstrak Penelitian ini bertujuan mengetahui akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan dibawah tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Akibat dari perjanjian di bawah tangan adalah terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak dalam perjanjian pemborongan tersebut.bahwa sanksi dan denda (penalty) adalah sebesar 1 ‰ (seribu permil) dari harga borongan. Berdasarkan dari ketentuan dalam Surat Perjanjian tersebut di atas, maka CV. Aria Duta harus membayar denda dan sanksi yang harus diserahkan kepada pihak pengguna barang/jasa. Kata Kunci : Perjanjian di Bawah Tangan.
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2019-11-03
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23626
10.14710/nts.v11i2.23626
Notarius; Vol 11, No 2 (2018): Notarius; 212-218
2686-2425
2086-1702
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23626/15277
Copyright (c) 2019 NOTARIUS
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10266
2019-06-14T16:59:00Z
notarius:ART
AKIBAT HUKUM PENOLAKAN RENCANA PERDAMAIAN DEBITOR OLEH KREDITOR DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Rahmadiyanti, Rindy Ayu
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis proposal rencana perdamaian Debitor pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditolak oleh kreditor dan akibat hukum bagi Debitor pada proposal perdamaian yang ditolak oleh Kreditor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan, yang akan menghasilkan kajian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang dikelola secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1.Proposal rencana perdamaian pada proses PKPU ditolak oleh para Kreditor yaitu sebagai berikut: -Tawaran pembayaran yang berbentuk restrukturisasi utang dan/atau restrukturisasi perusahaan tidak dapat meyakinkan para Kreditor; - Proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor tersebut ditolak oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) Kreditor Konkuren yang hadir mewakili 2/3 (dua per tiga) dari seluruh tagihan dan ditolak oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) Kreditor Separatis yang hadir dan mewakili 2/3 (dua per tiga) dari seluruh tagihan berdasarkan hasil voting yang hadir pada Rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas pada masa PKPU Sementara. 2. Akibat hukum bagi Debitor pada proposal rencana perdamaian yang ditolak oleh Kreditor yaitu Debitor langsung dijatuhi putusan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, serta harta Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi, oleh karena itu terjadi pelimpahan kewenangan pengurusan harta dari Debitor kepada Kurator untuk membereskan harta pailit Debitor yang ditujukan untuk pembayaran piutang-piutang para Kreditor. Putusan tersebut bersifat final and binding dan tidak dapat diajukan upaya hukum. Kata Kunci : Mekanisme, Penolakan Rencana Perdamaian, Kreditor, Debitor PKPU.
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2015-10-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10266
10.14710/nts.v8i2.10266
Notarius; Vol 8, No 2 (2015): Notarius; 252-273
2686-2425
2086-1702
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10266/8158
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23773
2019-12-02T15:28:01Z
notarius:ART
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10261
2019-06-14T16:59:00Z
notarius:ART
BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI IMMUNITY DOCTRINE BAGI DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA
Lestari, Sartika Nanda
Abstract The Board of Directors is an important part of the Company as mandated by Act No. 40/2007, the directors have a duty to run the company, controlling the company and taking business decisions that have an impact on future Company. This paper aims to analyze the implementation of the business judgment rule, known as the immunity doctrine on business decisions the Board of Directors of State Owned Enterprises in Indonesia that relevance with the Act regarding State Treasuty. Business judgment rule is a principle that emerged from the Anglo-Saxon legal system and is a doctrine that provides protection terhada directors in carrying out its role. Based on the study of literature, the study concluded that the business judgment rule has been implemented in practice and in accordance with the legal arrangements Indonesian companies, especially State-Owned Enterprises, but is still need for harmonization of legislation to understand the business judgment rule.Keywords: Director, Business Judgment Rule, State Owned Enterprises Abstrak Direksi merupakan salah satu bagian terpenting dalam Perseroan Terbatas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi memiliki tugas untuk menjalankan perseroan, mengkontrol perseroan dimana salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis yang berdampak pada Perseroan Terbatas kedepannya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai implementasi business judgment rule yang dikenal sebagai immunity doctrine terhadap keputusan bisnis Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Business judgment rule merupakan sebuah prinsip yang muncul dari sistem hukum Anglo-Saxon dan merupakan suatu doktrin yang memberikan perlindungan terhada direksi dalam menjalankan perannya. Berpijak pada kajian studi pustaka, penelitian ini berkesimpulan bahwa business judgment rule telah banyak diimplementasikan dalam praktik dan sesuai degan pengaturan hukum perusahaan Indonesia khususnya Badan Usaha Milik Negara namun masih perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memahami mengenai business judgment rule. Kata Kunci: Direksi, Business Judgment Rule, BUMN
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2015-10-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10261
10.14710/nts.v8i2.10261
Notarius; Vol 8, No 2 (2015): Notarius; 302-314
2686-2425
2086-1702
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10261/8161
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11981
2019-06-21T00:02:35Z
notarius:ART
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11954
2019-06-21T00:02:35Z
notarius:ART
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10267
2019-06-14T16:59:00Z
notarius:ART
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN KERJA ANTARA MAJIKAN DAN TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA
Saptaryo, Heru
Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi tentang perjanjian kerja dalam Pasal 1 Ayat 14 yaitu : perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Saat ini kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja antara majikan dan (Tenaga Kerja Indonesia TKI) di Malaysia menjadi permasalahan, karena banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap TKI Indonesia Di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan penjelasan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara majikan dan tenaga kerja Indonesia terlihat bahwa asas kebebasan berkontrak belum terlaksana bagi seorang calon tenaga kerja Indonesia karena posisi seorang majikan masih lebih kuat dari pada posisi tenaga kerja tersebut. Serta Wanprestasi seoarang majikan terhadap tenaga kerja nya, telah diatur didalam kesepakatan kerja antara kedua negara yaitu Malaysia dan Indonesia, dengan penetapan maksimum denda dan maksimum ancaman pindana penjara. Dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum dari pihak Malaysia dan Indonesia melalui perjanjian yang telah disepakati kedua negara dalam pelaksanaan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia. Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Kebebasan Berkontrak, Wanprestasi.
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2015-10-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10267
10.14710/nts.v8i2.10267
Notarius; Vol 8, No 2 (2015): Notarius; 287-301
2686-2425
2086-1702
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10267/8160
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/30438
2020-06-02T01:13:15Z
notarius:ART
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10262
2019-06-14T16:59:00Z
notarius:ART
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LINGKUNGAN
Gading Pinilih, Sekar Anggun
Abstract This study aims to assess and analyze the implementation of the duties and authority, then the constraints faced by the Environment Agency of Semarang in law enforcement in the field of environment. The method used is a normative juridical methods, by reviewing/analyzing secondary data, namely the legislation related to the duties and powers of the Environment Agency in the field of environmental law enforcement. Based on the research that the Environment Agency of Semarang has made the rule of law in accordance with the rule of law in Law No. 32 of 2009. Law enforcement is considered successful in Semarang city is the administrative enforcement of environmental law. However, in doing its job, the Environment Agency having some problems, among others: (1) lack of human resources law enforcement environment, (2) infrastructure, (3) the amount of the budget for law enforcement restricted, (4) limited knowledge on the enforcement environmental law from law enforcement officers, and (5) low level of awareness of the public. Keywords: Duties and authority, Law Enforcement, Environment Agency Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam penegakan hukum di bidang lingkungan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan mengkaji/menganalisis data sekunder, yaitu perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum di bidang lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melakukan penegakan hukum sesuai dengan penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penegakan hukum yang dinilai berhasil dilakukan di Kota Semarang adalah penegakan hukum lingkungan secara administrasi. Namun, dalam melakukan tugasnya, Badan Lingkungan Hidup mengalami beberapa kendala, antara lain: (1) kurangnya SDM aparat penegak hukum lingkungan, (2) sarana prasarana, (3) jumlah anggaran untuk penegakan hukum terbatas, (4) pengetahuan yang minim tentang penegakan hukum lingkungan dari penegak hukum, dan (5) tingkat kesadaran yang rendah dari masyarakat. Keywords: Tugas dan wewenang, Penegakan Hukum, Badan Lingkungan Hidup
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2015-10-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10262
10.14710/nts.v8i2.10262
Notarius; Vol 8, No 2 (2015): Notarius; 236-251
2686-2425
2086-1702
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10262/8157
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11982
2019-06-21T00:02:35Z
notarius:ART
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11959
2019-06-21T00:02:35Z
notarius:ART
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10268
2019-06-14T16:59:00Z
notarius:ART
Perlindungan Hukum Atas Karya Hasil Rekaman Suara Yang Dikonversi Dalam Bentuk Compact Discs (CD)
Anjelfa, Ria
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta terhadap hasil rekaman suara yang dikonversi dalam bentuk Compact Disc (CD), selain itu juga mengetahui upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hasil rekaman suara yang dikonversi dalam bentuk Compact Disc (CD). Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian ini merupakan penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pembajakan hak cipta lagu atau musik terbagi dalam berbagai kategori yaitu Pirate, Couterfeit, dan Bootleging. Pelanggaran dalam bidang hak cipta lagu atau musik memberikan sanksi tegas baik dari segi sanksi pidana maupun sanksi perdata berupa ganti rugi. Oleh karenanya untuk memberantas masalah pembajakan hak cipta lagu atau musik tersebut dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam penegakkan hukumnya dengan bantuan dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan juga bea cukai. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Compact Disc (CD), Hasil Rekaman Suara.
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2015-10-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10268
10.14710/nts.v8i2.10268
Notarius; Vol 8, No 2 (2015): Notarius; 315-341
2686-2425
2086-1702
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10268/8162
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10263
2019-06-14T16:59:00Z
notarius:ART
PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DALAM PELAKSANAAN PRINSIP KEADILAN MENURUT TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014)
Yuliasih, Yuliasih
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia dan Penerapan Perlindungan peraturan Desain Industri terdaftar Berdasarkan Prinsip Keadilan menurut teori keadilan John Rawls terutama yang berkaitan dengan Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak pada peraturan Desain Industri yang digunakan dalam Pelaksanaan Desain Industri terdaftar terhadap prinsip keadilan dan sejauhmana Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia. Hasil pembahasan dan analisis bahwa Perlindungan Hukum Desain Industri memiliki jangka waktu 10 tahun sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Penerapan Perlindungan Desain Industri terdaftar berdasarkan prinsip keadilan oleh John Raws, berkaitan dengan Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014, putusan pengadilan belum berdasarkan prinsip keadilan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Desain Industri, Keadilan
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2015-10-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10263
10.14710/nts.v8i2.10263
Notarius; Vol 8, No 2 (2015): Notarius; 152-279
2686-2425
2086-1702
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10263/8152
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11984
2019-06-21T00:02:35Z
notarius:ART
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11978
2019-06-21T00:02:35Z
notarius:ART
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10355
2019-06-14T16:59:00Z
notarius:ART
PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE
Cahyaningtyas, Irma
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang; kedua, mengetahui pembaharuan pembinaan anak pidana dalam perspektif restorative justice di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di masa datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio legal. Penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pria Tangerang, Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Anak Pria Tangerang diselenggarakan melalui pendidikan, pelatihan, konseling dan keagamaan Pada pelaksanaannya, pembinaan tersebut masih menemukan kendala khususnya kurangnya partisipasi dari pihak lain dalam rangka memenuhi kepentingan terbaik anak. Upaya pembaharuan pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dilakukan, yaitu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan filosofis dan menerapkan konsep restorative justice yang melibatkan pihak terkait sehingga dapat menghilangkan stigma pada diri anak dan memulihkan kembali kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Kata kunci : Pembinaan anak pidana, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Restorative Justice
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2015-10-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10355
10.14710/nts.v8i2.10355
Notarius; Vol 8, No 2 (2015): Notarius; 342-353
2686-2425
2086-1702
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10355/8234
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10264
2019-06-14T16:59:00Z
notarius:ART
ASPEK YURIDIS HAPUSNYA HAK INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG MEREK (studi perkebunan lada)
Elvita, Lola
Indikasi geografis merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang wajib dilindungi. Dalam undang-undang merek yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2001 dan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis telah dijelaskan secara garis besar perlindungan hukum indikasi geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan hukum dengan hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal untuk lada putih asal Bangka belitung dengan Nama Muntok White Pepper. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Eksistensi lada di Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, sebagai salah satu daerah penghasil lada yang terletak di kabupaten Bangka. Keberadaan kebun lada di desa tersebut semakin lama semakin berkurang. Apabila hal ini berlangsung terus menerus dan lada putih yang menjadi ciri di dalam Buku persyaratan sertifikat hak indikasi geografis menjadi hilang, maka hak indikasi geografis terhadap lada putih dapat berakhir perlindungannya. Perlindungan hak indikasi geografis tersebut berlangsung selama ciri /karakter dan kualitas yang menjadi dasar perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Diharapkan dengan adanya perlindungan hukum tersebut dapat meningkatkan perekonomian para petani dan membuat para petani tidak meninggalkan perkebunan lada sehingga lada putih tidak berakhir perlindungannya Kata kunci : Merek, Indikasi Geografis, Lada Putih Muntok
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2015-10-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10264
10.14710/nts.v8i2.10264
Notarius; Vol 8, No 2 (2015): Notarius; 180-206
2686-2425
2086-1702
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10264/8154
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11985
2019-06-21T00:02:35Z
notarius:ART
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11979
2019-06-21T00:02:35Z
notarius:ART
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10259
2019-06-14T16:59:00Z
notarius:ART
Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif
Utama, Kartika Widya
Abstract Government Administration Act has changed the public paradigm regarding the decree of the state administration which contains a grant or denial of an application for state administration. The granting of an administration application, now is a positive fictitious state. This article will discuss about what is the meaning of an administrative decision that are fictitious positive and it legal consequences by using legal research , reviewing rules related law . The advice from the author is there is a necessity to improve the standard of service from the official / State Administrative Agency in addressing the provisions on the Government Administration Act. Keywords: Decree, Administration, Fictive Positive Abstrak Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah merubah paradigma umum mengenai surat keputusan tata usaha negara, yang berisi suatu pengkabulan atau penolakan permohonan administrasi negara. Pengkabulan permohonan kini dapat bersifat fiktif positif. Artikel ini akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif positif dan akibat hukumnya dengan menggunakan metode legal research, yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang terkait. Saran yang diajukan adalah perlu peningkatan standar pelayanan dari Pejabat / Badan Tata Usaha Negara dalam menyikapi ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Tersebut. Kata kunci: Surat Keputusan, Administrasi Negara, Fiktif Positif
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2015-10-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10259
10.14710/nts.v8i2.10259
Notarius; Vol 8, No 2 (2015): Notarius; 141-251
2686-2425
2086-1702
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10259/8147
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/23621
2020-04-17T20:24:32Z
notarius:ART
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA TANAMAS INDUSTRY COMMUNITY DENGAN KARYAWAN DI KOTA CIREBON
Solikhah, Solikhah
This research want to know how the implementation of the principle freedom of contract in employment agreement between employees and Tanamas Industry Community. The method used in this study is empirical juridical. If viewed from the contents of the agreement for a certain time does not meet the principle of proportionality and may harm the employees because some of the contents of it, requires employees to obey the rules which is set by company. Keywords: Principle of Freedom of Contract, Employment Agreement Abstrak Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja antara karyawan dan Tanamas Industry Community di Kota Cirebon. Metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian hukum Yuridis Empiris. Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut, jika ditinjau dari isi perjanjian untuk waktu tertentu tersebut tidak memenuhi asas proporsionalitas serta dapat merugikan karyawan karena sebagian dari isi perjanjian kerja tersebut mewajibkan karyawan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kerja.
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2018-11-05
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23621
10.14710/nts.v11i2.23621
Notarius; Vol 11, No 2 (2018): Notarius; 194-211
2686-2425
2086-1702
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23621/15276
Copyright (c) 2019 NOTARIUS
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10265
2019-06-14T16:59:00Z
notarius:ART
PERKEMBANGAN KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
Yuwono, Muhammad Yusron
Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai salah satu organ dalam Perseroan Terbatas. Tujuan lainnya untuk mengetahui pengaturan kewenangan organ Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat dekriptif preskriptif dan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan historis, dengan pendekatan secara sosial-legal dari ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam kaitannya dengan pengaturan RUPS. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa anggaran dasar suatu perseroan adalah menetapkan hal-hal yang dianggap perlu dan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu, dalam menyusun akta pendirian atau anggaran dasar harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga masalah mendasar dapat dituangkan secara jelas dan lengkap Anggaran Dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua pemegang saham, direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan RUPS, dan kekuatan mengikat itu tidak dapat dikesampingkan oleh siapa pun juga, sekali pun diambil keputusan oleh RUPS dengan suara bulat. RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT, dan RUPS mengangkat Direksi dan Komisaris. Kemudian keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi Perseroan, yaitu perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perseroan, hak kewajiban para pemegang saham, pengeluaran saham baru dan pembagian/ penggunaan keuntungan yang dibuat Perseroan sepenuhnya menjadi wewenang RUPS.
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2015-10-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10265
10.14710/nts.v8i2.10265
Notarius; Vol 8, No 2 (2015): Notarius; 207-235
2686-2425
2086-1702
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10265/8156
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11986
2019-06-21T00:02:35Z
notarius:ART
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/11980
2019-06-21T00:02:35Z
notarius:ART
oai:ojs.ejournal.undip.ac.id:article/10260
2019-06-14T16:59:00Z
notarius:ART
RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA
Azhar, Muhamad
Penelelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi penerapan asas asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya melakukan kajian terhadap mulai berlakunya Undang-undang nomor 30 Tahun 2015Tentang Administrasi Pemerintaha. Penelitian merupakan penelitian hukum normative yang dilakukan melalui pendekatan statutory approach dan conceptual approach. Setelah mengunakan pendekatan tersebut data akan dianalisis dengan menggunakan analisis sinstesi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa asas asas umum pemerintahan yang baik merupakan ‘ruh’ bagi terselenggarannya administrasi pemerintahan negara republic Indonesia, khususnya dalam rangka terselenggaran pemerintahan bersih yang berdasarkan pada kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Kata Kunci : Asas Hukum, AUPB, Administrasi, Pemerintahan
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2015-10-27
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
application/pdf
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10260
10.14710/nts.v8i2.10260
Notarius; Vol 8, No 2 (2015): Notarius; 274-286
2686-2425
2086-1702
eng
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10260/8159