skip to main content

HUKUM DAN RENCANA TATA RUANG KOTA: URGENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN BERBASIS SUSTAINABLE ECO CITY

*F.C. Susila Adiyanta  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Pembangunan kawasan perkotaan dan pemukiman oleh pemerintah  dan swasta menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup, untuk itu mereka perlu menyusun rencana tata kota berbasis sustainable eco city. Isu pokok dari penelitian ini adalah latar belakang, parameter, dan urgensi pembangunan tata kota yang berbasis sustainable eco city.  Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal, dan bertujuan untuk mendeskripsikan, serta menjelaskan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan bagi penetapan kebijakan rencana  tata  kota yang berbasis sustainable eco city.  Hasil penelitian: a) kondisi geografis, topografis, isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah dasar  pertimbangan pembangunan tata kota berbasis sustainable eco city; b) prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan merupakan parameter pembangunan tata kota berbasis sustainable eco city; dan c) urgensi tata kota berbasis sustainable eco city  adalah terwujudnya kesejahteraan umum.  Rekomendasi  penelitian ini adalah: a)  perencanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman harus memenuhi syarat-syarat perijinan, analisis dampak lingkungan dan aspirasi masyarakat; b) perlu adanya penguatan kapasitas lembaga pengawasan yang melibatkan publik dalam semua kegiatan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman.

Note: This article has supplementary file(s).

Fulltext View|Download |  Research Instrument
Untitled
Subject
Type Research Instrument
  Download (771KB)    Indexing metadata
Keywords: sustainable eco city; basis pembangunan kota
Funding: F.C. Susila Adiyanta; Fakultas Hukum; Universitas Diponegoro; susilafhundip@gmail.com

Article Metrics:

  1. Buku
  2. Achmad Soebana, 1998, Adaptasi Pelayanan Ijin Investasi Terhadap Perubahan Lingkungan, Citra Aditya Bhakti, Bandung
  3. Achmad Erani Yustika, 2000, Industrialisai Pinggiran, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
  4. Arief Sidharta, B. (Et.Al), Butir-Butir Gagasan Tetang Penyelenggaraa Hukum dan Pemerintahan Yang Layak, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1998
  5. Marbun, BN. , 1998, Kota Indonesia: Masa Depan, Masalah dan Prospek, Penerbit Erlangga, Jakarta
  6. Daud M. Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1998
  7. Emil Salim, 1993, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta
  8. Nas, PJM, Kota di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar Sosiologi Kota, Bharata Karya, Jakarta, 1998
  9. Norcliffe, Glen, Keith Basset, Tony Hoare, 1996, The Emergence of Postmodernism on The Urban Waterfront. Great Britain: Pergamon
  10. Otto Soemarwoto, 1997, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Gadjahmada University Press, Yogyakarta
  11. Richard Register, 1997, Ecocities: Rebuilding Cities in Balance with Nature, Elsevier, New York
  12. Sulistyawati Irianto Shidarta (Editor) , 2009, “Metodologi Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
  13. Artikel dan Makalah
  14. Aria Indra P. , R., 2015, Kebijakan Transportasi Berkelanjutan : Suatu Penerapan Metodologi Yang Komprehensif, Bulletein Tata Ruang, Edisi Juni-Juli 2015
  15. Bappeda DKI dan P3WT ITB, Peranserta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan, Jakarta, 2001
  16. Hairi Hady, 2005, Strategi Pembangunan Kota-kota Dalam Mewujudkan Kesatuan Ekonomi Nasional, Prisma No. 1 Tahun 2005
  17. Jossair Lubis, Mewujudkan Pembangunan Kota Pesisir di Indonesia yang Berkelanjutan Melalui Penyediaan Insfrasturktur Berbasis Penataan Ruang, Bullietin Tata Ruang, Juli-Agustus, 2011
  18. Philipus M. Hajon, Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Makalah Seminar Lingkungan Hidup, FH Uii, Yogyakarta, Tanggal 26 Februari 1998
  19. Sjachran Basah, Sistem Perijinan Sebagai Instrument Pengendali Lingkungan Hidup, KLH Bekerjasama Dengan Mandate Compliance And Enforcement Program Bappedal, Jakarta, Tanggal 1-2 Mei 20011
  20. Surono, 2014, Siapakah yang Tinggal di Wilayah yang Memeliliki Risiko Bencana, Tata Ruang Edisi Januari-Februari 2014, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, Jakarta
  21. Surat Kabar dan Majalah
  22. Harian Kompas dan Jawa Pos Tanggal 6 Februari 2016
  23. Harian Kompas Tanggal 31 Januari 2015

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-06-29 23:47:03

No citation recorded.