BUDAYA HUKUM PENAMBANG TIMAH INKONVENSIONAL (TI) TERHADAP MEKANISME PERIZINAN BERDASAR PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Abstract

Abstract

Legal culture as themes middlemost for the possibility to know law in a realistic manner, so that it can be known whether law it is used or not. Research using socio-legal research finds The cause of the tin miners inkonvensiinal ( ti ) did not carry out the mechanisms of permit as specified in regulations island province of Bangka Belitung on the management of public mining because mechanism that are entailed must be shaped local-state ( cv )and partnering, cause the cost and time and ignorance them with a mechanism permit. Culture law tin miners inkonvensional ( ti ) against a mechanism based perda minimarkets mining common in the province of management kepulauan bangka belitung because the knowledge and perception of public opposition to the perda, because in terms of economy, education and knowledge of the mechanisms of licensing, that is largely not aware of the bureaucracy and the licensing procedure because it their education that low. arrangements are time consuming, whereas they mine a site just for a while when it's finished they moved, the behavior "dak kawa nyusah" not necessarily because it is the location that will be mined results were obtained

Keywords; Legal culture, the tin miners inkonvensional ( ti )

Abstrak

Budaya Hukum sebagai tema sentral bagi kemungkinan untuk mengetahu hukum secara realistis, sehingga dapat diketahui apakah hukum itu digunakan atau tidak. Penelitian dengan menggunakan metode sosio-legal research ini menemukan penyebab penambang timah inkonvensional (ti) tidak melaksanakan mekanisme izin sebagaimana dimaksud dalam perda provinsi Kepulauan bangka belitung tentang pengelolaan pertambangan umum karena mekanisme yang mensyaratkan harus berbentuk perusahaan (cv) dan bermitra, menyebabkan biaya dan waktu dan ketidaktahuan mereka. Budaya hukum penambang timah inkonvensional (ti) terhadap mekanisme berdasar perda pengelolaan pertambangan umum di provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena pengetahuan dan persepsi penambang terhadap mekamisme tersebut, karena dari segi ekonomi, pendidikan dan pengetahuan tentang mekanisme perizinan , yang sebagian besar tidak menyadari birokrasi dan prosedur perizinan karena pendidikan mereka yang relatif rendah, pengurusan yang memakan waktu, sedangkan mereka menambang suatu lokasi hanya untuk sementara kalau sudah habis mereka pindah, perilaku “dak kawa nyusah” karena belum tentu lokasi yang akan ditambang itu menghasilkan.

Kata Kunci : budaya hukum, Penambang Timah Inkonvensional