skip to main content

Power Sharing dalam Pemilihan Gubernur di Sulawesi Selatan

Universitas Brawijaya, Indonesia

Open Access Copyright (c) 2021 Politika: Jurnal Ilmu Politik under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Citation Format:
Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang pentingnya power sharing dalam meraih kekuasaan jabatan gubernur Sulawesi Selatan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data berdasarkan pembacaan atas sejumlah literatur yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan. Power sharing dalam konteks ini dibentuk melalui koalisi antara bangsawan Bugis dan Makassar. Bangsawan merupakan kelas sosial teratas dalam pelapisan sosial masyarakat. Dalam masyarakat majemuk seperti Sulawesi Selatan, berbagi kekuasaan antar kelompok etnis merupakan keharusan dalam politik. Itu tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan harmoni dan keteraturan, tetapi juga sebagai strategi dalam mendapatkan kekuasaan gubernur. Ini dibuktikan dengan kemenangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dalam pemilihan gubernur 2018. Mereka mewakili kemenangan Makassar dan Bugis di satu sisi, sementara di sisi lain mereka telah mengembalikan kaum bangsawan dalam pusaran kekuasaan. Politik pembagian kekuasaan di antara kelompok-kelompok etnis mendorong orang untuk menyatukan suara mereka dengan mengikuti jalur etnis untuk mempertahankan keberadaan mereka dalam kekuasaan. Koalisi etnis yang dikombinasikan dengan koalisi antara bangsawan membuat artikel ini berbeda dengan artikel sebelumnya yang hanya mengeksplorasi politik pembagian kekuasaan berdasarkan etnis dan agama, tapi melupakan pentinganya status sosial dalam kontetasi politik. Bangsawan merupakan status tertinggi dalam struktur masyarakat Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, koalisi antarbangsawan merupakan pilihan cerdas dalam masyarakat majemuk yang merindukan kehadiran kaum bangsawan sebagai pemimpin gubernur.

Fulltext View|Download
Keywords: pembagian kekuasaan; pemilihan gubernur; kebangsawan; strategi politik

Article Metrics:

  1. Afala, L. O. M. (2018). Politik Identitas di Indonesia. Universitas Brawijaya Press
  2. Afala, L. O. M. (2019). Rezim Adat dalam Politik Lokal. Malang: Universitas Brawijaya Press
  3. Bellamy, R. (1990). Teori Sosial Modern: Perspektif Italia. LP3ES
  4. Bloch, M. (1983). Kaum Bangsawan Selaku Kelas Menurut Kenyataan. In Elite dalam Perspektif Sejarah (Kartodirdj). LP3ES
  5. Diamond, L., & Plattner, M. F. (1998). Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi. -
  6. Fahmid, I. M. (2012). Identitas dalam Kekuasaan: Hibriditas Kuasa, Uang, dan Makna dalam Pembentukan Elite Bugis & Makassar. Ininnawa-ISPEI
  7. Gazalirrahman. (2009). Potret Pilkada di Kab Barito Utara. Jurnal Renai, 9(2)
  8. Geertz, C. (1981). Ikatan-Ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan Di Negara-Negara Baru. In Pembangunan Politik Dan Perubahan Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
  9. Gianie. (2009). Paduan Etnisitas di Kancah Politik. Jakarta: Kompas
  10. Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. Jurnal Studi Pemerintahan, 3(1)
  11. Haboddin, M. (2015). Merawat Politik Identitas dalam Pilkada. In Dinamika Politik Indonesia Kontemporer (Joko Purno). Malang: BPPM Fisip UB
  12. Haboddin, M., & Afala, L. O. M. (2019). Kembalinya Elit Tradisional Sebagai Gubernur di Sulawesi Selatan. Yogyakarta
  13. Haryanto, H. (2014). Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 17(3), 291–308
  14. Hefner, R. W. (2007). Politik Multikulturalisme-Menggugat Realitas Kebangsaan. Kanisius
  15. Heryanto, A. (2004). Gugatan Terhadap Otoriterisme di Indonesia dan Malaysia. In Menggugat otoriterisme di Asia Tenggara: Perbandingan dan Pertautan antara Indonesia dan Malaysia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
  16. Izzah, A., & Atmansyah, L. (2014). 911 Ala Bantaeng: Esksitensi Brigade Siaga Bencana Dalam Pelayanan Kesehatan di Bantaeng. Yogyakarta: Fisipol UGM
  17. Karim, A. G. (2019). Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 10(2), 215–228
  18. Kleden, I. (2001). Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia. Kompas
  19. Mandal, S. (2007). Batas-Batas dan Luar Batas. In Politik Multikulturalisme-Menggugat Realitas Kebangsaan (Hefner Rob, p. 231). Yogyakarta: Kanisius
  20. Manguelle, D. E. (2006). Perlukah Afrika Sebuah Program Penyesuaian Budaya? In Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia (Harrison d, pp. 111–128). Jakarta: LP3ES
  21. Najamuddin, N. (2015). Persaingan Elit Bangsawan dengan Kelompok Terdidik pada Masa Revolusi di Sulawesi Selatan. ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah, 11(1)
  22. Nasikun. (2001). Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Rajawali Press
  23. Pariela, T. D. (2009). Politik Identitas dan Politik Perilaku. Jurnal Renai, 9(2)
  24. Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (Vol. 3). Psychology Press
  25. Sahajuddin. (2011). Butta Toa Bantaeng Menjawab Zamannya 1666-1905. Makasar: Pustaka Sawerigading
  26. Sanderson, S. (2000). Makro Sosiologi. Jakarta: Rajawali Press
  27. Santoso, P. (2018). Lokalitas Sebagai Konteks untuk Berdemokrasi. In P. Santoso, L. N. Bayo, & W. P. Samadhi (Eds.), Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia
  28. Stavenhagen, R. (2004). Dekonolisasi Ilmu-Ilmu Sosial. In Metodologi Penelitian Sosial (Martyn Ham). Surabaya: Jawa Pos Press
  29. Strauss, Anselm, & Corbin, J. (2003). Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  30. Suwardi, Harsono, & Dkk. (2002). Politik, Demokrasi dan Manajemen Komunikasi. Malang: Galang Press
  31. Tanasaldy, T. (2007). Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat. In Politik Lokal Di Indonesia (Henk Schul). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-03-28 10:32:33

No citation recorded.