DOI: https://doi.org/10.14710/gp.9.1.2024.1-14

AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK STUDI KASUS PELAYANAN PERIZINAN SURAT IZIN PENELITIAN DI BAKESBANGPOL KOTA BATU

*Nara Winda Agustiningtyas  -  Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246,Babatan, Tegalgondo, Kec. Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65152|Universitas Muhammadiyah Malang|Indonesia, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Langkah awal individu/lembaga penelitian diwajibkan untuk mengurus perizinan kegiatan riset terlebih dahulu untuk mendapatkan izin untuk mengakses data maupun narasumber pemerintah, jaminan perlindungan, untuk kelancaran pelaksanaan lapangan, yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Akuntabilitas sangatlah dianggap penting untuk meningkatkan penyediaan layanan. Sebagai organisasi pelayanan publik, penilaian atas pelayanan BAKESBANGPOL Kota Batu diserahkan kepada masyarakat. Pada saat ini memberikan layanan pendaftaran izin survei dan magang secara dilakukan manual. Hal tersebut tentu tidak efektif karena semua aktivitas yang ada membutuhkan waktu yang lama. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik akuntabilitas layanan publik serta kendala/hambatan pada pelayanan surat izin penelitian di BAKESBANGPOL di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam penilaian Indeks Kepuasan (IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menduduki peringkat pertama TOP 10 (IKM) Jawa Timur dengan nilai 97.96 jumlah responden 2200 orang. Meskipun BAKESBANGPOL Kota Batu menduduki peringkat pertama namun pada faktanya indikator asas dan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan tidak berjalan dengan optimal proses pengambilan data IKM tidak berdasarkan pada proses pelayanan namun data yang di ambil berdasarkan pameran Inovasi yang dislenggarakan, akses website online belum terbarui, ketepatan waktu SOP pelayanan.

Fulltext View|Download
Keywords: Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Surat Izin Penelitian

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SOLOK KLASTERISASI PROVINSI DI INDONESIA MENURUT KARAKTERISTIK KETENAGAKERJAAN TAHUN 2019 MENGGUNAKAN METODE FUZZY C-MEANS CLUSTERING MITIGASI BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR More recent articles
Most cited articles
KAJIAN MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANJARNEGARA More cited articles
  1. Aziz, F. N., & Rahmadani, S. B. (2019). Akuntabilitas Dispendukcapil Dalam Meningkatkan Pelayanan E-Ktp Di Kota Malang. Prosiding Simposium Nasional ''Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi Indusri 4.O", 25, 24
  2. Batu, kesbangpol K. (2018). Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu 2018. Tugas, Fungsi Dan Strutur Organisasi Perangkat Daerah Kantor
  3. Imantari, A. D., Muchsin, S., & Putra, L. R. (2023). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG ( Studi Kasus Pelayanan Publik di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ( Bakesbangpol ) Kota Malang ) Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi ,. 17(8), 13–25
  4. Jaya, I. made, Meutia, F. I., & Yulianti, D. (2021). Inovasi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Metro Melalui Program Ebook dalam Upaya Menumbuhkan Minat Baca Remaja. Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 3(1), 61–72. https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i1.59
  5. Kushartiningsih, R. dan Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 10(3), 1–18
  6. Nurdin, N. H. (2019). Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Perspektif New Publick Service Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Pranata Edu, 1(1), 01–13. https://doi.org/10.36090/jipe.v1i1.188
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri, R. I. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. 122, 1–13
  8. Ra’is, D. U., Setyawan, D., & Dimus, Y. (2020). Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu. Reformasi, 10(2), 228–235. https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1910
  9. Rahayu, A. D., & Purnamasari, H. (2023). KUALITAS PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI. Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), VIII(01), 29–43
  10. Rana, T., & Hoque, Z. (2020). Institutionalising multiple accountability logics in public services: Insights from Australia. British Accounting Review, 52(4), 100919. https://doi.org/10.1016/j.bar.2020.100919
  11. Resnick, D. (2022). Does Accountability Undermine Service Delivery? The Impact of Devolving Agriculture in Ghana. European Journal of Development Research, 34(2), 1003–1029. https://doi.org/10.1057/s41287-021-00408-x
  12. Rismatuti, Y. S., Herdiana, R., Hmonangan, R., Hayati, U., Rismatuti, Y. S., Herdiana, R., Hmonangan, R., Hayati, U., Masyarakat, I. K., & Publik, P. (2022). 1. Pengelompokan Kepuasan Layanan Perizinan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Cirebon Metode K- Means Clustering. IImiah Bertik, 13(02), 221–228
  13. S Nugrahinni, S., & Nurcahyanto, H. (2021). Analisis Faktor Kinerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang. Journal Administrasi Publik, 4(2), 433. https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18076
  14. Setiawan, M., Ramdhani, H., & Darmawan, C. (2020). Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 10(3), 249. https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i3.1111
  15. Usman, N. N., Usman, J., & Abdi. (2016). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pembuatan Sim) Di Kantor Satlantas Polrestabes Makassar. Administrasi Publik, 2(2), 195–205
  16. Yuliani, W. (2020). METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. Quanta, 4(1), 44–51. https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-05-02 10:29:53

No citation recorded.