skip to main content

Pelayanan Publik Menggunakan Aplikasi SIMPELKAN (Sistem Perizinan Elektronik Tarakan) pada DPMPTSP di Kota Tarakan

*Muhammad Anang Firmansyah  -  Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Jl. Raya Tlogomas N0.246, Babatan, Tegalgondo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jaawa Timur 65144|Universitas Muhammadiyah Malang|Indonesia, Indonesia
Ali Roziqin  -  Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Jl. Raya Tlogomas N0.246, Babatan, Tegalgondo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jaawa Timur 65144|Universitas Muhammadiyah Malang|Indonesia, Indonesia
Asep Nurjaman  -  Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Jl. Raya Tlogomas N0.246, Babatan, Tegalgondo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jaawa Timur 65144|Universitas Muhammadiyah Malang|Indonesia, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Salah satu inovasi pelayanan publik di Kota Tarakan yaitu SIMPELKAN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).  Analisis dilakukan terhadap dampak SIMPELKAN terhadap efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat serta perubahan dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi inovasi pelayanan publik melalui SIMPELKAN di DPMPTSP Kota Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui wawancara dengan petugas front office serta analisis data terkait kinerja layanan SIMPELKAN. Hasil penelitian menunjukkan konteks Kota Tarakan yang mengarah menjadi Smart City, Smart Governance menjadi tujuan penting yang mengharuskan DPMPTSP, untuk menyediakan layanan publik yang efektif dan efisien, khususnya dalam proses perizinan. SIMPELKAN adalah inovasi teknologi yang memenuhi tuntutan akan pelayanan yang cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Namun, implementasi SIMPELKAN menghadapi beberapa hambatan seperti ketergantungan pada koneksi internet yang stabil, kurangnya pemahaman masyarakat, dan kecenderungan untuk tetap menggunakan metode manual dalam mengurus perizinan. Peningkatan kualitas SDM, komitmen pimpinan, infrastruktur teknologi yang memadai, serta sosialisasi yang intens terhadap fitur dan manfaat SIMPELKAN menjadi krusial dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan mengoptimalkan SIMPELKAN, diharapkan Kota Tarakan dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan.

Fulltext View|Download
Keywords: Inovasi, Pelayanan Publik, SIMPELKAN, Kota Tarakan

Article Metrics:

  1. Adyawarman. (2021). The Challenges of Public Innovation : Insights From Risk Governance in Batang Regency. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, 25(1), 1–24
  2. Creswell, J. W. (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif,. Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  3. Lopes, A. V., & Farias, J. S. (2020). How can governance support collaborative innovation in the public sector? A systematic review of the literature. International Review of Administrative Sciences
  4. Mahpudin, Mahpudin. (2022). Inovasi Pelayanan Publik: Pengalaman dari Kota Cilegon, Indonesia. Matra Pembaruan, 6(2), 107–117. https://doi.org/10.21787/mp.6.2.2022.107-117
  5. Melo, S., De Waele, L., & Polzer, T. (2020). The role of Post-New Public Management in shaping innovation: the case of a public hospital. International Review of Administrative Sciences
  6. Nugraha, Adif Rachmat. (2022). Menyemai Inovasi Pelayanan Publik di Kalimantan Utara. Retrieved from Kumparan.com website: https://kumparan.com/adif-rachmat-nugraha/menyemai-inovasi-pelayanan-publik-di-kalimantan-utara-1yRwHUXbEgV/4
  7. Ramdhani, Gilar. (2022). Tingkatkan Layanan Publik, Wali Kota Tarakan Resmikan Aplikasi SIMPELKAN
  8. Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
  9. Tiaranika, Usy, & Maesaroh, Maesaroh. (2020). Inovasi Pelayanan Superone (Surat Pengantar Online) Di Kecamatan Candisari Kota Semarang. Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(2), 160–175. https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i2.9942

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-12-26 08:39:12

No citation recorded.