skip to main content

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI PENGADILAN NEGERI

*Irvan Adi Putranto  -  Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa atau lebih dikenal dengan BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. pada awalnya konsumen yang merasa dirugikan hanya dapat menuntut hak-haknya dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan saja, namun dengan lahirnya undang-undang perlindungan konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di BPSK. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menganut prinsip putusan bersifat final dan mengikat, akan tetapi putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan bagi para pihak yang menolak atau keberatan atas putusan BPSK. Putusan BPSK tidak dapat melaksanakan sendiri putusannya oleh karena itu eksekusi putusan BPSK dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

Fulltext View|Download
Keywords: Eksekusi; Putusan BPSK; Pengadilan Negeri

Article Metrics:

  1. Buku
  2. Shofie Yusuf. 2008. Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
  3. Sutiarso Cicut 2011. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
  4. Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Kencana Media Group
  5. Peraturan Perundang-undangan
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  8. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
  9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
  10. Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung 2008
  11. Wawancara
  12. Kaswanto, Pengajuan Eksekusi Putusan BPSK Di Pengadilan Negeri, Jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Pukul 10.00 WIB tanggal 02 Juli 2015

Last update:

  1. The Failure of the Court to Protect Consumers: A Review of Consumer Dispute Resolution in Indonesia

    M. Syamsudin. Journal of Consumer Policy, 44 (1), 2021. doi: 10.1007/s10603-020-09470-0

Last update: 2025-06-29 14:37:56

No citation recorded.