DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.48-60

PERTANGGUNGJAWABAN KHPM DALAM PROSES IPO JIKA TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAP

*Hendrawan Agusta  -  Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Initial Public Offering (IPO) adalah kegiatan penawaran dan penjualan saham perdana kepada masyarakat sebagai salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal. Proses IPO melibatkan Konsultan Hukum Pasar Modal (KHPM) yang mempunyai peranan penting dan berpengaruh terhadap keputusan Investor. KHPM melakukan pemeriksaan dokumen hukum dan membuat pendapat hukum yang tercantum dalam Prospektus dengan menerapkan Prinsip Keterbukaan. Muncul masalah jika KHPM tidak mengungkap Fakta Material dalam pendapat hukumnya. Dengan metode penelitian normatif, jurnal ini akan membahas pertanggungjawaban KHPM dalam hal terdapat Fakta Material yang tidak diungkap dalam Prospektus, lembaga mana yang berwenang untuk menyatakan KHPM telah melanggar peraturan hukum, dan apakah peraturan hukum yang ada dan Standar Profesi KHPM telah cukup mengatur proses pemberian ganti rugi kepada Investor dalam hal KHPM tidak mengungkap Fakta Material dalam IPO.

Fulltext View|Download
Keywords: IPO; Konsultan Hukum Pasar Modal; Prinsip Keterbukaan; Fakta Material

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
RESTRUKTURISASI UTANG TERHADAP PERUSAHAAN GO PUBLIC DALAM KEPAILITAN DAN PKPU KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM PROSES KEPAILITAN IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN INDEKS More recent articles
Most cited articles
PEMBERANTASAN TERORISME BERORIENTASI HAM Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect Dalam Hukum Internasional HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B ANAK PONTIANAK) PERAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI More cited articles
  1. Balfas, M. H. (1994). Kejahatan di Pasar Modal: Sebuah Perkenalan. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 24(3), 205–223
  2. Balfas, M. H. (2012). Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Tatanusa
  3. Fuadi, M. (1996). Pasar Modal Modern. Bandung: Citra Aditya Bakti
  4. Fuady, M. (1996). Pasar Modal Modern. Bandung: PT Citra Adiyta Bakti
  5. Haidar, F. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 3(1), 134–152
  6. Harahap, M. Y. (2008). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika
  7. Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group
  8. Nasarudin, I., & Surya, I. (2004). Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kencana
  9. Nasarudin, M. I. (2017). Keterbukaan Informasi Oleh Perusahaan Publik. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 18(3), 248–253
  10. Nasarudin, M. I., & Surya, I. (2004). Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kencana
  11. Nasution, B. (2011). Keterbukaan Dalam Pasar Modal. Jakarta: FHUI-Program Pasca Sarjana
  12. Purba, A. Z. U. (1990). Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Keterbukaan Melalui Pendapat Hukum. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 20(2), 115–120
  13. Purba, A. Z. U. (1995). Tanggungjawab Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 25(2), 114–127
  14. Putralie, E. M., & Zul, M. (2011). Mercatoria. Mercatoria, 4(1), 12–22
  15. Rahadiyan, I. (2014). Hukum Pasar Modal Indonesia. Yogyakarta: UII Press
  16. Rahmawati, E. ; Abubakar, L. (2019). Peranan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal: Suatu Tinjauan Atas Perkara Perdata Terkait Transaksi Repo. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 130–149
  17. Ratna. (2006). Tinjauan Hukum Terhadap Keterbukaan Informasi Hubungannya Dengan Perlindungan Hukum Bagi Investor. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 36(4), 404–419
  18. Rohendi, A. (2017). Kewajiban Dan Tanggung Jawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Jurnal Ecodemica, 1(1), 59–71
  19. Rokmatussa’dyah, A., & Suratman. (2010). Hukum Investasi dan Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika
  20. Sitompul, A. (1999). Due Diligence dan Tanggungjawab Lembaga-lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum. Bandung: Citra Aditya Bhakti
  21. Soekanto, S. (2015). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia
  22. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada
  23. Sujatmiko, B. ; Suryanti, N. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan. Jurnal Bina Mulia Hukum, 2(1), 15–25
  24. Sutedi, A. (2009). Segi-Segi Hukum Pasar Modal. Jakarta: Ghalia Indonesia
  25. Wiradipradja, E. S. (2016). Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Keni Media

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-06-26 01:03:47

No citation recorded.