DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.244-255

PEMBADANAN HUKUM FINTECH SEBAGAI INSTRUMEN PENGATURAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

*Otih Handayani  -  Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
Adi Sulistiyono  -  Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract
Revolusi Industri 4.0. melahirkan Financial Technology (Fintech) sebagai paradigma baru di bidang jasa keuangan merupakan akselerasi pemberian pinjaman dana dengan memanfaatkan proses otomatis dan menyederhanakan proses pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk membadankan Hukum Fintech sebagai instrumen pengaturan persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian mendeskripsikan fenomena Asosiasi Fintech yang beranggotakan 78% menetapkan bunga pinjaman 0,8 persen per hari yang mengakibatkan konsumen kurang memiliki pilihan apabila menggunakan Fintech. Lemahnya instrumen hukum berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yang salah satunya berbentuk kartel. Pembadanan hukum Fintech akan mampu meniadakan kartel Fintech dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen mendapatkan perlakuan yang fair sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Note: This article has supplementary file(s).

Fulltext View|Download |  concept
PEMBADANAN HUKUM FINTECH SEBAGAI INSTRUMEN PENGATURAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT titled
Subject fintech
Type concept
  Download (76KB)    Indexing metadata
Keywords: Pembadanan; Kartel; Financial Technology (Fintech)
Funding: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
TEKNOLOGI VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) SEBAGAI STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN DI INDONESIA URGENSI PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENEGAKAN HUKUM “ KEJAHATAN SEKS MAYANTARA” YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI INDONESIA More recent articles
Most cited articles
MARRIAGE LAW AND DIVORCE BASED ON ADAT LAW IN BALI FORMULASI MODEL PENGELOLAAN HAK ULAYAT LAUT DI PROVINSI MALUKU Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian di Kepolisian Surakarta DESAIN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG EFEKTIF HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL More cited articles
  1. AFPI. (n.d.). Asosiasi Fintech Pendaaan Bersama Indonesia (AFPI). AFPI. https://www.afpi.or.id/members/page/3
  2. Andersen, W., & Rogers, C. P. I. (1999). Antitrust Law: Policy and Practice (Casebook Series) 3rd Edition. Lexis Nexis Matthew Bender
  3. Antoni, V. (2019). Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 31(1), 95. https://doi.org/10.22146/jmh.37966
  4. Bank Indonesia. (n.d.). BI 7-day (Reverse) Repo Rate. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/penjelasan/Contents/Default.aspx
  5. Barita, H., & Sulistiyono, A. (2019). Legalitas Penggunaan Metode Harrington dalam Praktek Kartel (Studi Kasus Praktik Kartel Ban Kendaraan Roda Empat). Jurnal Privat Law, VII(1), 98–103
  6. Baruchello, G. (2013). The Antitrust Revolution in Europe: Exploring the European Commission’s Cartel Policy. By Lee McGowan. The European Legacy, 18(1), 89–92. https://doi.org/10.1080/10848770.2012.737766
  7. Bhakti, R. T. A. (2015). Analisis Yuridis Dampak Terjadinya Pasar Oligopoli Bagi Persaingan Usaha Maupun Konsumen Di Indonesia. Jurnal Cahaya Keadilan, 3(2), 64. https://doi.org/10.33884/jck.v3i2.965
  8. CnbcIndonesia. (n.d.). Asosiasi Patok Bunga Fintech Maksimal 0,8%/Hari, Kartel? CnbiIndonesia. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190717102811-37-85511/asosiasi-patok-bunga-fintech-maksimal-08-hari-kartel
  9. Darman. (2019). Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia. Jurnal Manajemen Teknologi, 18(2), 130–137. https://doi.org/10.12695/jmt.2019.18.2.4
  10. Economics, D. O. F., & Edition, S. (2008). The New Palgrave dictionary of economics. In Choice Reviews Online (Vol. 46, Issue 02). https://doi.org/10.5860/choice.46-0666
  11. Garner, B. A. (2004). Black’s Law Dictionary: Eighth Editon. Thomson West USA
  12. Hovenkamp, H. (2016). Federal antitrust policy : the law of competition and its practice. West Academic
  13. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pub. L. No. 5, 46 (1999)
  14. COMMISSION AUTHORIZED, Pub. L. No. V870026 (1987). https://www.ftc.gov/policy/advocacy/advocacy-filings/1987/08/ftc-staff-comment-us-international-trade-commission-matter
  15. Kontan.co.id. (n.d.). Kasus Vega Data dan Barracuda Fintech, Satgas Investasi beri apresiasi ke polisi. Kontan.Co.Id. https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-vega-data-dan-barracuda-fintech-satgas-investasi-beri-apresiasi-ke-polisi
  16. Koutsoyiannis, A. (n.d.). Modern Microeconomics. Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-15603-0
  17. Liputan6. (n.d.). Kepolisian Tangkap 2 Bos Fintech Ilegal Warga China. Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4142989/kepolisian-tangkap-2-bos-fintech-ilegal-warga-china
  18. Nasution, F., & Winarti, R. (2008). Kartel dan Problematikanya. Majalah Kompetisi
  19. Nemoto, N., Huang, B., & Storey, D. J. (2019). Optimal Regulation of P2P Lending for Small and Medium-Sized Enterprises. SSRN Electronic Journal, 912. https://doi.org/10.2139/ssrn.3313999
  20. Nuraini, L. (1999). Pengaruh Makroekonomi Terhadap Indeks Saham Pada Jakarta Islamic Index (JII) Dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2015-2018 [IAIN Tulungagung]. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/13671
  21. OJK. (n.d.-a). Direktori Fintech (Peer To Peer Lending) per Januari 2020. OJK. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/-Direktori-Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-per-Januari-2020.aspx
  22. OJK. (n.d.-b). Profile Satgas. OJK. https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/Pages/Profil-Satgas.aspx
  23. Omarini, E. (2018). Peer-to-Peer Lending : Business Model Analysis and the Platform Dilemma A Framework of Definitions in the Peer-to-Peer Lending Landscape. International Journal of Finance , Economics and Trade ( IJFET ), 2(3), 31–41
  24. Posner, R. A. (2012). Economic Analysis of Law. Aspen Publishers
  25. Rawls, J. (2019). A Theory of Justice-Teori Keadilan; Dasar- Dasar Fisafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Masyarakat. Pustaka Pelajar
  26. Romdhoni, A. H., Tho’in, M., & Wahyudi, A. (2012). Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak). Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 13(01). https://doi.org/10.29040/jap.v13i01.190
  27. Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016). 6(3), 1–20
  28. Shidarta, A. (2018). Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori hukum, dan Filsafat Hukum (A. Gunarsa (ed.); 5th ed.). Refika Aditama
  29. Tjandra, A. (2020). Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer To Peer Lending. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3(1), 90–103. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3077

Last update:

  1. Analisis Deterministik Kausal Secara Sosial yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Pidana di Era 4.0

    Muhamad Ghofir Makturidi, Ayi Yunus Rusyana, Hisam Ahyani. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2 (1), 2022. doi: 10.47268/pamali.v2i1.711

Last update: 2025-06-22 07:22:44

No citation recorded.