DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.70-83

KEDUDUKAN ISTIMEWA MEREK TERKENAL (ASING) DALAM HUKUM MEREK INDONESIA

Lionita Putri Lobo  -  Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
*Indirani Wauran  -  Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Sistem pendaftran first to file dinilai belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal. Merek terkenal karena status terkenalnya mempunyai kedudukan yang istimewa. Adapun tujuan penulisan artikel ini untuk memberikan argumentasi bahwa merek terkenal sekalipun belum terdaftar di Indonesia tetap mendapat keistimewaan karena frasa terkenalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Indonesia seharusnya melindungi merek terkenal meskipun belum terdaftar dalam daftar umum merek, seperti yang telah diatur dalam Perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris. Perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris harus dijadikan sebagai sumber hukum oleh Indonesia sebagai konsekuensi keikutsertaan dalam World Trade Organization (WTO) untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal.

Fulltext View|Download
Keywords: Perlindungan Merek; Merek Terkenal; First to File

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
PRAKTIK PENERAPAN EXCLUSIONARY RULES DI INDONESIA KEDUDUKAN ISTIMEWA MEREK TERKENAL (ASING) DALAM HUKUM MEREK INDONESIA REINTERPRETASI RIQAB SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM HUKUM ZAKAT More recent articles
Most cited articles
Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian di Kepolisian Surakarta UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B ANAK PONTIANAK) PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENGGELAPAN BENDA JAMINAN FIDUSIA PRINSIP MOST FAVOURED NATIONS DAN PENGECUALIANNYA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) More cited articles
  1. Astarini, D. R. (2009). Penghapusan Merek Terdaftar. Bandung: Alumni
  2. Chong, S. (2005). Protection of Famous Trademarks Against Use for Unrelated Goods and Service: A Comparative Analysis of the Law in the United States. the United Kingdom and Canada Recomendations for Canadian Law Reform
  3. Chuzaibi, A. F. (2011). Sistem Konstitutif Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bagi UMKM. Jurnal Syiar Hukum, 13(2), 152–167
  4. Gunawati, A. (2015). Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bandung: Alumni
  5. Jened, R. (2015). Hukum Merek: Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi. Jakarta: Kencana
  6. Kurnia, T. S. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIP’s. Bandung: Alumni
  7. Lackert, C. W., & Perry, M. C. (2008). Global Protecting well-known and famous marks : a global perspective. King & Spalding LLP
  8. Mamahit, J. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK DALAM PERDAGANGAN BARANG DAN JASA1. Lex Privatum, 1(3), 90–100
  9. Marwiyah, S. (2010). Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum, 2(1), 35–50
  10. Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
  11. Maulana, I. B. (2000a). Merek Terkenal Menurut TRIPs Agreement dan Penerapan dalam Sistem Merek Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 7(13), 119–129
  12. Maulana, I. B. (2000b). Pelangi HAKI dan Anti Monopoli. Jakarta: Yayasan Klinik HAKI
  13. Melatyugra, N. (2015). Teori Internasionalisme dalam Sistem Hukum Nasional. Refleksi Hukum, 9(2), 199–208
  14. Murjiyanto, R. (2017). Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif”ke dalam Sistem “Konstitutif.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(1), 52–72
  15. Nurhidayati, N. (2017). Perlindungan Merek Terkenal Menurut UU No. 15 Tahun 2001(Kasus Pierre Cardin Melawan Alexander Satriyo Wibowo). Jurnal Administrasi Kantor, 5(1), 9–26
  16. Parinduri, R. J. (2013). Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI). Jakarta: Raja Grafindo Persada
  17. Perdana, K. ; P. (2017). Kelemahan Undang-undang Merek dalam hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn). Jurnal Privat Law, 5(2), 84–92
  18. Qinghu, A. (2005). Well-Known Marks and China’s System of Well-Known Mark Protection. Journal of the International Trademark Association, 718
  19. Sari D, S. N. I. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Jurnal Yuridis, 2(2), 164–177
  20. Sari, M. Y. A. R. (2014). Passing off Dalam Pendaftaran Merek. Jurnal Yudisial, 7(3), 255–272
  21. Sefriani. (2018). Hukum Internasional Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press
  22. Soelistyo, H. (2017). Badfaith Dalam Hukum Merek. Jakarta: Maharsa Artha Mulia
  23. Sugiarti, Y. (2016). Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Jurnal Jendela Hukum, 2(1), 32–41
  24. Taliwongso, R. N. Y. (2014). Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek di Indonesia. Jurnal Lex et Societatis, 2(8), 147
  25. Tam, P. N. (2011). Well-known Trademark Protection (A Comparative Study between The Laws of The European Union and Vietnam). Skandinavia: Faculty of Law Lund University
  26. Usman, R. (2003). Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung: Alumni
  27. Wauran, I. (2017). Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual. Salatiga: Tisara Grafika
  28. World Intellectual Property Organization. (1999). Joint Recommendation Concerning Provisions of the Protection of Well-Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization. Washington DC
  29. World Intellectual Property Organization. (2010). Well-Known Tradmark Protection Reference to the Japanese experiene sponsored by World Intelectual Property Organization (WIPO) in Collaboration with the Japan Patent Office. 8

Last update:

  1. Legal Safeguards for Owners of Untapped Foreign Brands Under Indonesia's First-to-File Principle

    Arfiansyah Dewa Artija, Sri Budi Purwaningsih. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19 (2), 2024. doi: 10.21070/ijler.v19i2.1013

Last update: 2025-06-28 15:00:39

No citation recorded.