DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.20-28

SANKSI ADMINISTRATIF DENDA PENDEKATAN LAPORAN KEUANGAN ATAS PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

*Suwinto Johan orcid scopus publons  -  Fakultas Bisnis, Universitas Presiden, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract
Pengenaan sanksi denda terhadap praktik monopoli dan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam Undang Undang Cipta Kerja (UU CK). Pengenaan denda kepada pelaku usaha berdasarkan nilai penjualan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai efektivitas pendekatan pengenaan denda berdasarkan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan legal normatif. Penelitian ini melakukan telaah literature dan norma-norma yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa denda yang dikenakan berdasarkan pendekatan laporan keuangan secara akuntasi memiliki hambatan teknis dalam pelaksanaanya. Sanksi administratif berupa denda tidak akan membuat pelaku usaha dirugikan. Denda dikenakan pada sebagian keuntungan yang diperoleh pada Pasar Bersangkutan. Pelaku usaha tetap memperoleh keuntungan. Sanksi atau denda tidak dapat dikenakan pada semua pelanggaran larangan praktik monopoli.
Fulltext View|Download
Keywords: Pelanggaran Persaingan Usaha; Laporan Keuangan; Sanksi Denda

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT IZIN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA PASCA HADIRNYA OMNIBUS LAW SANKSI ADMINISTRATIF DENDA PENDEKATAN LAPORAN KEUANGAN ATAS PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ANALISIS HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA More recent articles
Most cited articles
MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENGGELAPAN BENDA JAMINAN FIDUSIA PEMBERANTASAN TERORISME BERORIENTASI HAM PERAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI KONFLIK STATUS HUKUM TANAH TIMBUL DI WILAYAH PESISIR PROVINSI BALI MIGRASI PENDUDUK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HANKAM DI WILAYAH PERBATASAN KALBAR-SERAWAK, MALAYSIA More cited articles
  1. Abidin, I. K. R. (2021). Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Layanan Rapid Test Diagnosis Covid-19. Jurist-Diction, 4(3), 1049. https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26981
  2. Arih, S. (2020). Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Pelanggaran Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan KPPU No.:09/KPPU-L/2016). Focus Hukum UPMI, 1(2), 64–73
  3. Bimo, E. S. (2021). Dianggap Langgar Aturan Persaingan Usaha Pemerintah China Denda Alibaba 2,8 Milliar Dollar AS. https://www.kompas.tv/article/163176/dianggap-langgar-aturan-persaingan-usaha-pemerintah-china-denda-alibaba-2-8-miliar-dollar-as
  4. Chusna, F. A. (2021). Lex Minus Quam Perfecta Pembatalan Merger Oleh KPPU Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jurist-Diction, 4(2), 635. https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25782
  5. Deny, S. (2021). KPPU Denda Gojek Rp. 3,3 Milliar. Liputan 6. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4515645/kppu-denda-gojek-rp-33-miliar
  6. Farras, B. (2018). Terbukti Monopoli, Grab & Uber Kena Denda Rp.141,6 Milliar. Cnbcindonesia. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180924112709-37-34436/terbukti-monopoli-grab-uber-kena-denda-rp-1416-m
  7. Jelita, I. N. (2021). KPPU Denda Garuda Rp. 1 M terkait tiket Umrah. https://mediaindonesia.com/ekonomi/417378/kppu-denda-garuda-rp1-m-terkait-tiket-umrah
  8. Johan, S., & A. A. (2021). Keterbukaan Informasi Uu Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information Dan Semi Strong Form. Masalah-Masalah Hukum, 50(1), 106–118. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.106-118
  9. Johan, S. (2011). Implementasi Strategi Bisnis dan Korporasi Melalui Merger dan Akuisisi. ULTIMA Management, 3(1), 68–81. https://doi.org/https://doi.org/10.31937/manajemen.v3i1.176
  10. Johan, S. (2020). Implikasi Yuridis Post Merger Notificatin Oleh Pelaku Usaha Di Indonesia. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 12(1), 64–80. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11747-013-0336-7
  11. Johan, S. . et. a. (2012). Key Financials Performance Independent versus Integrated: Empirical Evidence from Indonesia Financial Service Industry (2001-2011). International Journal of Economics and Finance, 5(1). https://doi.org/https://doi.org/10.5539/ijef.v5n1p92
  12. Kasenda, Q. E., Pangkerego, O. A., & Sarapun, R. M. S. (2021). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lex Administratum, 9(6), 178–187
  13. Made, G. (2021). Kewenangan KPPU Menjatuhkan Sanksi Daftar Hitam dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 5(2). http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1823
  14. Nazhifah, N. A., Yumarni, A., & Gilalo, J. J. (2019). Study of Decision of The Supreme Court Number 310 K/PDT.SUS-KPPU/2017 Concerning Delay in Notification of Takeover of Foreign Company Shares. Jurnal Hukum De’rechsstaat, 5(2), 93–104
  15. Paparang, J. A. (2019). Tugas dan Wewenang KPPU Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lex Privatum, 7(7), 32–41
  16. Pradhana, W. A., & P. (2020). Akibat Hukum Bagi Konsorsium Yang Diputus Bersalah Dalam Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu). Jurnal Privat Law, 8(1), 158. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40390
  17. Rosan, F. C. (2021). Denda Maksimal Pelanggar Persaingan Usaha Dihapus di Omnibus Law Ini Kata KPPU. Tempo. https://bisnis.tempo.co/read/1402326/denda-maksimal-pelanggar-persaingan-usaha-dihapus-di-omnibus-law-ini-kata-kppu
  18. Rumatiga, H. (2021). Unfair Business Competition In Comestibles Trade Related To Law No. 5 of 1999 Concerning Prohibition of Monopoly and Persault Practices. Living Law, 13(5), 35–45
  19. Sandi, F. (2021). Terbukti Langgar Persaingan Bisnis, Lion Kena Denda KPPU. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210329152936-4-233685/terbukti-langgar-persaingan-bisnis-lion-air-kena-denda-kppu
  20. Sukarmi. (2021). Putusan Kppu Sebagai Dasar Dalam Gugatan Kelompok (Class Action) Atas Pengembalian Kerugian Konsumen Akibat Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat. Arena Hukum, 14(1), 112–129. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.6
  21. Susanto, V. Y. (2021). Telat Notifikasi akusisi, KPPU denda Saratoga Investama (SRTG) Rp. 1 Milliar

Last update:

  1. ANALISIS URGENSI PENGATURAN JAMINAN BANK OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

    Irna Nurhayati. Masalah-Masalah Hukum, 52 (1), 2023. doi: 10.14710/mmh.52.1.2023.30-41

  2. Justice Aspects of Financial Service Authorities’s Competence for Bankruptcy and PKPU of Financial Service Institutions Based on Law No. 4 Year 2023

    Suwinto Johan, Ariawan Gunadi. JURNAL MERCATORIA, 16 (1), 2023. doi: 10.31289/mercatoria.v16i1.9222

  3. PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN PRIBADI PADA TRANSAKSI PEMBIAYAAN RITEL OLEH LEMBAGA KEUANGAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN

    Suwinto Johan. Masalah-Masalah Hukum, 52 (1), 2023. doi: 10.14710/mmh.52.1.2023.64-73

Last update: 2025-06-18 04:04:40

No citation recorded.