BibTex Citation Data :
@article{MMH47344, author = {Bagas Christofel Aruan and Joko Setiyono}, title = {MENINJAU SISTEM RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA (STUDI PERJANJIAN INDONESIA-SINGAPURA TENTANG FLIGHT INFORMATION REGION)}, journal = {Masalah-Masalah Hukum}, volume = {52}, number = {3}, year = {2023}, keywords = {Perjanjian Internasional; Ratifikasi; FIR; Hukum Nasional; Penerbangan}, abstract = { Perjanjian internasional merupakan salah satu bentuk keterikatan Indonesia dalam ekosistem hukum internasional. Untuk mengimplementasikan suatu perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional, diperlukan proses ratifikasi yang menetapkan perjanjian tersebut sebagai Undang-Undang. Penelitian ini mengkaji model ratifikasi Perjanjian Indonesia-Singapura tentang Flight Information Region (FIR) Tahun 2022 dari perspektif ilmu perundang-undangan, serta mengevaluasi dampaknya dalam dimensi politik hukum dan teknis penerbangan. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sesuai Pasal 10 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ratifikasi perjanjian ini harus dilakukan melalui Undang-Undang, bukan Peraturan Presiden. }, issn = {2527-4716}, pages = {292--300} doi = {10.14710/mmh.52.3.2023.292-300}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/47344} }
Refworks Citation Data :
Perjanjian internasional merupakan salah satu bentuk keterikatan Indonesia dalam ekosistem hukum internasional. Untuk mengimplementasikan suatu perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional, diperlukan proses ratifikasi yang menetapkan perjanjian tersebut sebagai Undang-Undang. Penelitian ini mengkaji model ratifikasi Perjanjian Indonesia-Singapura tentang Flight Information Region (FIR) Tahun 2022 dari perspektif ilmu perundang-undangan, serta mengevaluasi dampaknya dalam dimensi politik hukum dan teknis penerbangan. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sesuai Pasal 10 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ratifikasi perjanjian ini harus dilakukan melalui Undang-Undang, bukan Peraturan Presiden.
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2025-07-05 17:20:29
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Masalah Masalah Hukum journal (MMH) and Faculty of Law, Universitas Diponegoro as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
MMH journal and Faculty of Law, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in MMH journal are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.
We strongly encourage that manuscripts be submitted to online journal system in http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/index. Authors are required to create an account and submit the manuscripts online. For submission inquiries, please follow the submission instructions in the website. If the author has any problems on the online submission, please contact Editorial Office at the following email: jurnal.mmh@undip.ac.id or jurnal.mmh@gmail.com
Contributors are responsible for obtaining permission to reproduce any materials, including photographs and illustrations, for which they do not hold the copyright and for ensuring that the appropriate acknowledgments are included in the manuscript.