KAJIAN TEORITIS TERHADAP AUXILIARY STATE`S ORGAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA Ahmad Basarah
POLITIK HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK KEWARGANEGARAAN PEREMPUAN Amalia Diamantina
MEMBANGUN MODEL KERJASAMA PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN BARAT-SARAWAK (Suatu Studi Perbandingan) Budi Hermawan Bangun
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK SEBAGAI PENGADILAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Budi Ispriyarso
IMPLIKASI HUKUM TERJADINYA DIS-FUNGSI HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KEBENARAN KAIDAH PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Fatkhurohman Miftachus Sjuhad
PERAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK DALAM MEMBERIKAN DISTRIBUSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT Jamal Wiwoho
PERGESERAN PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN: DARI MEKANISTIK-REDUKSIONIS KE HOLISTIK-EKOLOGI Muhammad Akib
KELEMAHAN PENERAPAN CLOSED LIST SYSTEM SERTA IMPLIKASINYA DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Nabitatus Sa'adah
PROBLEMATIKA PENERAPAN LOGIKA POSITIVISTIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TUNTUTAN KEADILAN SUBSTANTIF Umi Rozah
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DILIHAT DARI PASAL 18 B AYAT 2 UUD 1945 Hanif Nurcholis