MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN Abdul Rokhim
PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI TIMOR LESTE Acacio Frenande Vassalo
PROFESIONALISME MENGEMBAN FUNGSI UTAMA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI POLDA JAWA TENGAH Erlyn Indarti
JAJAK PENDAPAT TIMOR TIMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SIPIL PASCA KONVENSI JENEWA 1949 Lorraine Rangga Boro
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASAR TRADISIONAL DI ERA GLOBALISASI DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN Marcel Seran
DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA (Putusan MA No.70/Pid.B/ 2010/PN. Kpg tanggal 21 Juni 2010) Noven Verderikus Bulan
UPAYA PEMBENTUKAN PERILAKU PENEGAK HUKUM YANG ANTI KORUPSI MELALUI REKAM SIDANG TIPIKOR Ridwan Ridwan
ACCESS TO JUSTICE NASABAH PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 Ro'fah Setyowati Dyah Wijaningsih Islamiyati Muhyidin
MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENGGELAPAN BENDA JAMINAN FIDUSIA Supriyadi Supriyadi
DESAIN INDUSTRI : STUDI MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS NILAI Sukarmi Khudzaifah Dimyati M. Ali Mansyur
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Sutrisno Purwohadi Mulyono