Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Pemahaman dan Akar Permasalahan Penegakan Hukum)

Abstract

ABTRAK
Prostitusi online merupakan fenomena  baru prostitusi yang terjadi di Indonesia, yang sepintas berbeda dengan prostitusi yang biasanya terjadi. Fenomena online mengakibatkan timbulnya praktik penegakan hukum yang berbeda terhadap prostitusi . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan akar masalah yang timbul terhadap  penegakan hukum  yang berbeda terhadap  prostitusi . Metode pendekatan dari studi ini adalah  yuridis normatif yang  mengkaji data sekunder berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  Hasil studi terhadap tindak pidana prostitusi on line menunjukkan fakta bahwa terjadi pemahaman yang berbeda tentang prostitusi online yang mengakibatkan penerapan undang-undang secara berbeda , perbedaan pemahaman tersebut berpokok pada penggunaan media internet dikaitkan dengan aktivitas pelaku dalam pengembangan bisnis prostitusi dikaitkan dengan undang-undang baru tentang ITE, namun demikian menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana prostitusi online dengan menggunakan KUHP maupun UU.11 Tahun 2008 Tentang ITE dibenarkan di indonesia  dengan alasan realisasi dari kedua jenis  protitusi dilakukan di dunia fisik .dan apa yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 uu ITE  juga memungkinkan menjerat mucikari maupun penghubung 9calo) karena nyata-nyata melakukan perbuatan menawarkan jasa seks  dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya,
 Kata Kunci : prostitusi on line. penegakan hukum, Konsep Prostitusi, KUHP.
ABSTRACT
Online prostitution is a new phenomenon of prostitution that occurs in Indonesia, which is at first glance different from prostitution that usually occurs. The online phenomenon has led to the emergence of different law enforcement practices of prostitution. The purpose of this study is to find the root causes that arise with different law enforcement of prostitution. The method of approach of this study is normative juridical study of secondary data in the form of court decisions that have permanent legal force. The results of studies of prostitution on line show the fact that there is a different understanding of online prostitution that results in the adoption of laws differently, differences in understanding are rooted in the use of internet media associated with the activities of perpetrators in the development of the business of prostitution associated with new laws on ITE, however, handed
87
 
down a verdict on online prostitution crime using the Criminal Code or Law.11 of 2008 on ITE justified in Indonesia on the grounds of the realization of both types of prostitution carried out in the physical world. And what is regulated in Article 27 Paragraph 1 of ITE also allows ensnare pimps and liaison ) because obviously doing the act of offering sex services with a view to getting the maximum profit.
Keywords: prostitution on line. law enforcement, Concepts of Prostitution, Criminal Code