Kajian Identifikasi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan

DOI: https://doi.org/10.14710/pwk.v13i2.15835

Article Metrics: (Click on the Metric tab below to see the detail)

Article Info
Submitted: 07-09-2017
Published: 06-06-2017
Section: pembangunan wilayah dan kota
Fulltext PDF Tell your colleagues Email the author
Upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan sedang dihadapkan pada masalah tingginya alih fungsi lahan pertanian. Untuk itu, pemerintah membuat UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang didesentralisasikan ke daerah-daerah. Kabupaten Pekalongan berpotensi sebagai penghasil tanaman pangan, namun belum memiliki peraturan yang jelas untuk melindungi potensinya dari alih fungsi lahan. Kabupaten Pekalongan telah menetapkan luasan LP2B, namun belum ada delineasinya. Penelitian ini dilihat dari alih fungsi lahan pertanian yang terjadi, identifikasi lahan pertanian yang sesuai kriteria LP2B, serta potensi dan kendala dalam implementasi Kebijakan Perlindungan LP2B. Metode yang digunakan yaitu gabungan metode spasial dan metode kualitatif (paralel mixed method). Hasilnya, luas lahan pertanian terus mengalami penurunan akibat alih fungsi. Dari total luas lahan pertanian 30.734,39 hektar, hanya 18.959,35 hektar yang sesuai dengan kriteria LP2B. Angka tersebut belum mencukupi alokasi yang telah ditetapkan (24.195 hektar). Dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B, terdapat beberapa potensi dan kendala. Kendala yang ada antara lain peraturan belum jelas, belum ada sosialisasi, kurangnya komitmen masyarakat, kurangnya jumlah dan mutu SDM, serta kurangnya fasilitas penunjang. Sementara itu, potensinya yaitu keberadaan tim IPPT dapat meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Potensi Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu daerah penghasil tanaman pangan (padi) harus dilindungi dari ancaman adanya tren alih fungsi lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu memaksimalkan potensi dan meminimalisir kendala, serta melaksanakan solusi yang ada supaya implementasi kebijakan perlindungan LP2B berjalan dengan baik. Sehingga, luas lahan pertanian yang ada tetap lestari dan dapat mendukung ketahanan pangan baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun di tingkat nasional

Keywords

Alih Fungsi Lahan, LP2B, SIG, Implementasi Kebijakan

  1. Nugara - - 
    Mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Indonesia
  2. iwan Rudiarto - 
    Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Undip, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia