Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Lewat Sistem Hukum di Indonesia

Abstract

Keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia telah menjadi identitas negara bahkan diakui oleh negara lain di skala internasional. Namun realitanya tidak jarang terjadi upaya klaim produk kebudayaan Indonesia oleh negara asing baik karena motif ekonomi ataupun keperluan unjuk eksistensi budaya nasional. Di sisi lain, masyarakat sebagai pencipta sekaligus pihak yang menghidupi kebudayaan tersebut juga minim keterlibatan secara aktif. Sebagai pemegang otoritas tertinggi, negara telah menyediakan sistem legal yang berlaku di tingkat lokal maupun internasional (yang kemudian diratifikasi) terkait pengaturan sistem perlindungan terhadap kebudayaan, khususnya dalam bentuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Aneka regulasi ini tidak hanya fokus pada rencana preservasi-konservasi kebudayaan, tapi juga memaparkan secara jelas peran masyarakat dan pemerintah di tiap tingkatan. Dengan ketersediaan berbagai bentuk dan fungsi regulasi perlindungan EBT di setiap lini, maka masyarakat mampu melakukan inisiatif untuk mengajukan perlindungan baik sebagai pelaku pemanfaatan EBT maupun pengemban EBT.