BibTex Citation Data :
@article{GP73923, author = {Fajar Kurniyasih}, title = {DINAMIKA PERUBAHAN KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA}, journal = {GEMA PUBLICA}, volume = {10}, number = {1}, year = {2025}, keywords = {Perubahan Kebijakan; Advocacy Coalition Framework; dan UU TPKS}, abstract = { Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan kebijakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui pendekatan Advocacy Coalition Framework (ACF). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengesahan UU TPKS merupakan hasil kontestasi antara dua koalisi advokasi utama: koalisi progresif yang mendorong perlindungan korban berbasis kesetaraan gender, dan koalisi konservatif yang menolak atas dasar nilai moral dan agama. Kedua koalisi memiliki belief system yang berbeda dan mempengaruhi arah kebijakan melalui strategi advokasi yang terstruktur, termasuk petisi publik, pendekatan ke tokoh agama, dan dukungan politik. Pengesahan UU TPKS akhirnya terjadi setelah adanya konsistensi advokasi masyarakat sipil, dukungan politik dari fraksi-fraksi DPR serta pernyataan resmi Presiden. Studi ini mengungkapkan bagaimana pendekatan ACF digunakan untuk melihat interaksi antar aktor, nilai dan strategi dalam memegaruhi arah perubahan kebijakan tindak pidana kekerasan seksual. }, issn = {2548-1363}, pages = {84--97} doi = {10.14710/gp.10.1.2025.84-97}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gp/article/view/73923} }
Refworks Citation Data :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan kebijakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui pendekatan Advocacy Coalition Framework (ACF). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengesahan UU TPKS merupakan hasil kontestasi antara dua koalisi advokasi utama: koalisi progresif yang mendorong perlindungan korban berbasis kesetaraan gender, dan koalisi konservatif yang menolak atas dasar nilai moral dan agama. Kedua koalisi memiliki belief system yang berbeda dan mempengaruhi arah kebijakan melalui strategi advokasi yang terstruktur, termasuk petisi publik, pendekatan ke tokoh agama, dan dukungan politik. Pengesahan UU TPKS akhirnya terjadi setelah adanya konsistensi advokasi masyarakat sipil, dukungan politik dari fraksi-fraksi DPR serta pernyataan resmi Presiden. Studi ini mengungkapkan bagaimana pendekatan ACF digunakan untuk melihat interaksi antar aktor, nilai dan strategi dalam memegaruhi arah perubahan kebijakan tindak pidana kekerasan seksual.
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2025-07-18 23:25:00