BibTex Citation Data :
@article{GP74669, author = {Renata Nirmala and Rosalina Subekti}, title = {Tantangan Demokrasi dalam Proses Legislasi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia}, journal = {GEMA PUBLICA}, volume = {10}, number = {1}, year = {2025}, keywords = {Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; Keterwakilan Perempuan; Politik; Legislasi; Institusi}, abstract = { Tantangan legislasi RUU PPRT di Indonesia mencerminkan dinamika politik dalam sistem legislasi nasional. Demokrasi perwakilan seharusnya memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam proses legislasi, termasuk melalui konsultasi publik dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan utama dalam pengesahan RUU PRT dari perspektif sistem legislasi dan pengambilan keputusan di DPR RI menggunakan Teori popular sovereignty atau kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dan John Locke serta Teori Pemisahan Kekuasaan dari Montesquieu. Penelitian ini dilakukan melalui studi liteatur. Dari penelitian adalah telah dilakukan, adanya keterlambat pengesahan RUU PPRT menunjukkan defisit dalam demokrasi partisipatif dan pengaruh politik elite dalam legislasi. Mekanisme representasi di DPR masih dipengaruhi oleh klientelisme, sementara eksekutif memiliki dominasi dalam menentukan prioritas kebijakan. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan peningkatan partisipasi publik, reformasi sistem perwakilan khususnya perempuan dalam legislatif, dan peningkatan transparansi-akuntabilitas dalam legislasi. Dengan begitu, demokrasi Indonesia diharapkan lebih inklusif dan berpihak pada keadilan sosial. }, issn = {2548-1363}, pages = {98--123} doi = {10.14710/gp.10.1.2025.98-123}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gp/article/view/74669} }
Refworks Citation Data :
Tantangan legislasi RUU PPRT di Indonesia mencerminkan dinamika politik dalam sistem legislasi nasional. Demokrasi perwakilan seharusnya memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam proses legislasi, termasuk melalui konsultasi publik dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan utama dalam pengesahan RUU PRT dari perspektif sistem legislasi dan pengambilan keputusan di DPR RI menggunakan Teori popular sovereignty atau kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dan John Locke serta Teori Pemisahan Kekuasaan dari Montesquieu. Penelitian ini dilakukan melalui studi liteatur. Dari penelitian adalah telah dilakukan, adanya keterlambat pengesahan RUU PPRT menunjukkan defisit dalam demokrasi partisipatif dan pengaruh politik elite dalam legislasi. Mekanisme representasi di DPR masih dipengaruhi oleh klientelisme, sementara eksekutif memiliki dominasi dalam menentukan prioritas kebijakan. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan peningkatan partisipasi publik, reformasi sistem perwakilan khususnya perempuan dalam legislatif, dan peningkatan transparansi-akuntabilitas dalam legislasi. Dengan begitu, demokrasi Indonesia diharapkan lebih inklusif dan berpihak pada keadilan sosial.
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2026-10-22 10:35:05
Copyright of all published articles is retained by the respective author(s). Authors grant Gema Publica a non-exclusive license to publish the article and to identify itself as the original publisher. This license also includes the right for the journal to distribute the article as part of its publication, including in printed or electronic formats, for non-commercial dissemination.
All articles published Open Access will be immediately and permanently free for everyone to read and download. We are continuously working with our author communities to select the best choice of license options, currently being defined for this journal as follows: Creative Commons-Non Ceomercial-Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)