skip to main content

The Impact of Succession on Working Situation at Jayapura Health Office in Papua Province

*Youke A. Supit  -  Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Jln.Balai Kota No.01 Jayapur, Indonesia
Chriswardani Suryawati  -  Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Ayun Sriatmi  -  Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Citation Format:
Abstract

ABSTRAK

Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh pada Bupati/Walikota mengatur semua potensi yang ada di daerah, termasuk Sumber Daya Manusia. Dalam periode 2010-2012, Dinas Kesehatan Kota Jayapura telah mengalami 6 kali pergantian Kepala Dinas. Pergantian tersebut berdampak pada situasi kerja staf/karyawan Dinas Kesehatan Kota Jayapura.Tujuan penelitian adalah menjelaskan dampak pergantian pemimpin Dinas Kesehatan terhadap situasi kerja. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Informan utama meliputi pejabat eselon 3 (3orang) dan eselon 4 (3orang) serta staf administrative (2orang). Informan triangulasi yaitu Kepala Puskesmas (2orang), Kepala Gudang Farmasi (1orang), Koordinator LSM (2orang) dan Ketua Bappeda (1orang). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf/karyawan mempersepsikan pergantian pimpinan merupakan kewenangan Walikota berdasarkan pertimbangan tertentu termasuk pertimbangan politis. Pergantian pemimpin merupakan hal wajar karena bersifat tour of duty. Dampak yang ditimbulkan yaitu miskomunikasi berupa terganggunya komunikasi, koordinasi, perubahan kebijakan dan pengawasan. Koordinasi terganggu karena adanya keputusan yang seringkali berbeda, mekanisme pengawasan berubah, hubungan interpersonal cenderung bersikap saling curiga dan persaingan mengakibatkan motivasi kerja menurun yang terjadi di lingkungan Dinas Kesehatan Namun demikian terdapat juga dampak positif yang ditemui berupa penyegaran suasana yang baru oleh karena Kepala Dinas yang baru. Disimpulkan bahwa proses pergantian pemimpin lebih berdampak negatif terhadap situasi kerja berupa perubahan kebijakan, gangguan komunikasi, koordinasi serta penurunan motivasi kerja.

Kata kunci : Pergantian Pemimpin, Otonomi Daerah, Kepemimpinan, Situasi Kerja

ABSTRACT

District autonomy status gave full authority for district/ city leader to manage all district/city
potencies including human resource. In the period of 2010-2012, Jayapura city health office had six times of leader change. This change had impact to the work situation of Jayapura city health office workers. Objective of this study was to explain the impact of leader change in the health office toward work situation. This study was done using qualitative method. Main informants were 3 people from the third echelon, 4 people from the fourth echelon, and 2 administrative staffs. Triangulation informants were 2 heads of primary healthcare centers (puskesmas), one head of pharmacy storage, 2 coordinators of non-government organization (LSM), and one Bappeda leader. Data collection was done through in-depth interview. Content analysis was applied in the data analysis. Results of the study showed that workers considered the leader change as a district leader’s authority that was based on certain considerations including political issue. Leader change was an ordinary event because it was a tour of duty. Impact of leader change was miscommunication such as communication disturbance, coordination, policy change, and supervision. Coordination disturbance occurred due to the existence of different decisions, change in the mechanism of supervision, non-
conducive interpersonal relationship, and unhealthy competitive work atmosphere. Those situations caused reduction in the work motivation. However, a positive impact was found such as giving a fresh work atmosphere. In conclusion, leader change process gave more negative impacts to the work situation such as change in policies, communication disturbance, communication disturbance, and work motivation reduction.

Keywords : leader change, district autonomy, leadership, work situation

Fulltext View|Download
Keywords: leader change, district autonomy, leadership, work situation

Article Metrics:

  1. RI. Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  2. Trisnantoro, L. Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia tahun 2000-2007. Yogyakarta: BPFE; 2009
  3. Handoko, et.all. Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi. Jakarta: Amara Books; 2004
  4. Sastrodiningrat, Soebagio. Kapita Selekta Manajemen & Kepemimpinan. Jakarta: INDHILL-CO; 2002
  5. Sedarmayanti. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan. Cet.1. Bandung: PT Refika Aditama; 2009
  6. Tampubolon, Manahan P. Perilaku Keorganisasian. Edisi 2. Bogor: Ghalia Indonesia; 2008
  7. Dagun. Save. Teori Motivasi Dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Rineka Cipta; 2005
  8. Wibowo. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada; 2011
  9. Siagian, SP. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara; 2006
  10. Usmara. Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Amara Book; 2002
  11. Suseno, Franz Magnis. Etika Politik. Jakarta: Gramedia; 2004
  12. Moleong, J.X. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Radjawali Cipta; 2003
  13. Dwiyanto, Agus. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada; 2003
  14. Sudarmanto. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2009
  15. PP No 13/2002 tentang Jenjang Kepangkatan Kepegawaian, disadur dari www.bkn.go.id/in/peraturan/pedoman/ pedoman-angkat-struktural.html

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-11-12 22:58:57

No citation recorded.