BibTex Citation Data :
@article{MMH13669, author = {Amalia Diamantina}, title = {UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAI MANIFESTASI PENEGAKAN PASAL 18 B AYAT (2) UUD NRI TAHUN 1945}, journal = {Masalah-Masalah Hukum}, volume = {45}, number = {1}, year = {2016}, keywords = {UU No. 6 Tahun 2014; Pengakuan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.}, abstract = { Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Diundangkannnya UU No 6/ 2014 tentang Desa merupakan momen penting dalam perkembangan pengaturan desa dan kemajuan desa, hal ini disebabkan karena UU No 6 Tahun 2014 mengatur Desa secara lebih komprehensif bila dibandingkan dengan pengaturan didalam undang undang yang ada sebelumnya. UU No 6/2014 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa tujuan pengaturan desa antara lain adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RI. }, issn = {2527-4716}, pages = {33--40} doi = {10.14710/mmh.45.1.2016.33-40}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13669} }
Refworks Citation Data :
Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Diundangkannnya UU No 6/ 2014 tentang Desa merupakan momen penting dalam perkembangan pengaturan desa dan kemajuan desa, hal ini disebabkan karena UU No 6 Tahun 2014 mengatur Desa secara lebih komprehensif bila dibandingkan dengan pengaturan didalam undang undang yang ada sebelumnya. UU No 6/2014 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa tujuan pengaturan desa antara lain adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RI.
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2025-06-16 22:04:11
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Masalah Masalah Hukum journal (MMH) and Faculty of Law, Universitas Diponegoro as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
MMH journal and Faculty of Law, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in MMH journal are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.
We strongly encourage that manuscripts be submitted to online journal system in http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/index. Authors are required to create an account and submit the manuscripts online. For submission inquiries, please follow the submission instructions in the website. If the author has any problems on the online submission, please contact Editorial Office at the following email: jurnal.mmh@undip.ac.id or jurnal.mmh@gmail.com
Contributors are responsible for obtaining permission to reproduce any materials, including photographs and illustrations, for which they do not hold the copyright and for ensuring that the appropriate acknowledgments are included in the manuscript.