DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.46.2.2017.146-154

PEMISAHAN KEKUASAAN HUBUNGAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM FUNGSI LEGISLASI

*Zulfan Zulfan  -  Universitas Samudera, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Masalah pemisahan kekuasaan terkait hubungan presiden dan Dewan Perwakilan Daerah, mengalami pasang surut di Indonesia. Penelitian ini ingin menjawab apakah dasar dan prosedur pemisahan kekuasaan dalam fungsi legislasi era Kabinet Kerja? Penelitian ini beranjak dari rekonstruksi kritis teori berkaitan pembagian fungsi kekuasaan dengan berfokus pada era Kabinet Kerja. Kabinet ini merupakan Transisi rezim reformasi. Pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan Jokowi secara utuh baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak mandiri serta saling menguasai melalui deal politik Koalisi Merah Putih dan Indonesia Hebat berakhir pada pengharapan membagi kekuasaan.

Fulltext View|Download
Keywords: Pemisahan kekuasaan, fungsi legislasi

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
PRINSIP KEHATI-HATIAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENGURUSAN PERALIHAN TANAH “LETTER C” E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA TANGGUNGJAWAB KEPOLISIAN TIMOR LESTE TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA DILI More recent articles
Most cited articles
MIGRASI PENDUDUK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HANKAM DI WILAYAH PERBATASAN KALBAR-SERAWAK, MALAYSIA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KONSERVASI MANGROVE SEBAGAI UPAYA MENCEGAH ROB DAN BANJIR SERTA SEBAGAI TEMPAT WISATA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA PERAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRISMATIKA HUKUM SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual) More cited articles
  1. Alrasid, H. (1993). Masalah Pengisian Jabatan Presiden Di Indonesia; Sejak Sidang Dokuritzu Zyunbi Choosakai 1945 Sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993, Suatu Tinjauan Formal Yuridis. PDIH UI: Jakarta
  2. Asshidiqie, J. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
  3. Freund, E. (2013). Principles of Legislation. American Political Science Review
  4. Hartono, S. (1989). Kapita Selekta Perbandingan Hukum, cet.4. Bandung: Citra Aditya Bakti
  5. Hidayat, A. (2005). Kebebasan Berserikat Di Indonesia, Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum. Semarang: PDIH Undip
  6. Hirschl, R. (2014). Comparative Matters the Renaissance of Comparative Constitutional Law, . Oxford: Oxford University Press
  7. Ibrahim, J. (2005). Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, cet.1. Malang: Bayumedia Publishing
  8. Isra, S. (2006). Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Yogyakarta: PDIH UGM
  9. Kelsen, H. (2006). General Theory of Law and State, terjemahan Raisul Muttaqien, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, cet. I. Bandung: Nusa Media
  10. Konstitusi, M. (2014). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Kedudukan Pancasila Sebagai Pilar Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Mahkamah Konstitusi
  11. Matthew Soberg Shugart, J. M. (2012). Electoral Dynamics: Efficiency and Inefficiency, Presidents and Assemblies Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge : Cambridge University Press
  12. Mietzner, M. (2010). Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court. Journal of East Asian Studies, i-ii
  13. Soerjono Soekanto, S. M. (2007). Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, ed.1. Jakarta: RajaGrafindo Persada
  14. Vermonte. (2006). People, Places and Voting
  15. Wigins, A. H. (2015). The 2014 Indonesian Legislative and Presidential Elections: Embracing Democracy, Social Alternatives. Proquest, 42-50

Last update:

  1. The Role of the Constitutional Court in Strengthening Indonesian Democracy: A Perspective on the Sovereignty of Law and the Distribution of Power

    Firdaus Arifin. SIGn Jurnal Hukum, 5 (2), 2023. doi: 10.37276/sjh.v5i2.353

Last update: 2025-06-24 23:15:43

No citation recorded.