DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.369-376

OUTSOURCING JASA KEBERSIHAN DI INSTANSI PEMERINTAH

*Ajik Sujoko  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Penggunaan alih daya jasa kebersihan oleh intansi pemerintah merupakan pilihan. Regulasi outsourcing diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Salah satu bentuk perusahaan menurut ketentuan ketenagakerjaan adalah usaha yang berbadan hukum. Instansi  pemerintah belum dapat disebut sebagai perusahaan. Jadi, penggunaan outsourcing oleh instansi pemerintah belum ada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Kendati demikian, instansi pemerintah memiliki kewenangan menggunakan outsourcing. Instansi pemerintah yang menggunakan outsourcing, harus tunduk peraturan ketenagakerjaan. Memilih  perusahaan outsourcing di instansi pemerintah, mengikuti ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.

Fulltext View|Download
Keywords: alih daya, badan hukum, instansi pemerintah

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
OUTSOURCING JASA KEBERSIHAN DI INSTANSI PEMERINTAH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG DIJATUHI PIDANA PELATIHAN KERJA KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA More recent articles
Most cited articles
FORMULASI MODEL PENGELOLAAN HAK ULAYAT LAUT DI PROVINSI MALUKU HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect Dalam Hukum Internasional PERAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMBERANTASAN TERORISME BERORIENTASI HAM More cited articles
  1. Adjie, H. (2008). Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas. Bandung: CV. Mandar Maju
  2. Budiono, H. (2007). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
  3. Ilmar, A. (2014). Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group
  4. Kuncoro, A. (2013). Begini Tender Yang Benar. Yogyakarta: CV. Primaprint Jogjakarta bekerjasama dengan P3I Publishing
  5. Mudjisantoso. (2014). Catatan Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara. Yogyakarta: CV. Primaprint
  6. Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2009). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa
  7. Schneider, W. D. G. K. (2013). Outsourcing and concession models as door opener for publicprivate partnerships in the European health sector? International Journal of Public Sector Management, 26(7), 554–555
  8. Thai, K. V. (2001). Public Procurement Re-Examined. Journal Of Public Procurement, 1(1), 9
  9. Tutik, T. T. (2008). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana
  10. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  11. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  12. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  13. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain
  15. Wawancara, Solechan, SH.MH, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Undip, 8 Agustus 2016

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-07-07 08:36:12

No citation recorded.