DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.25-31

SENGKETA TANAH EKS KERAJAAN DI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

*I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Conflicts that ended in court disputes often occurred in the former Kotaringin Kingdom related to the former kingdom lands. Phenomenon of substantive injustice related to former kingdom land policy in the Dictum Fourth letter A UUPA which abolishes former kingdom land and shifts to the State, is an injustice felt by  former kingdom parties. Research with the Socio Legal approach with social science methods and theories about law. This research was focused on looking at the facts of the conflict that ended in court disputes and the solution to prevent the disputes of former kingdom land in Kotawaringin Barat.

Fulltext View|Download
Keywords: Disputes; Former Kingdom Land; UUPA

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : EN
Recent articles
RESTATEMENT TENTANG YURIDIKSI PERADILAN MENGADILI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH (RESTATEMENT ON JUDICIAL JURISDICTION IN ADMINISTRATIVE TORT) PENERAPAN SAKSI PIDANA KORPORASI PADA BANK DAN IMPLIKASINYA URGENSI PENATAAN HUKUM KERUANGANGKASAAN DALAM KERANGKA KEPENTINGAN NASIONAL NEGARA BERKEMBANG More recent articles
Most cited articles
Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian di Kepolisian Surakarta REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME INDEKS KONFLIK STATUS HUKUM TANAH TIMBUL DI WILAYAH PESISIR PROVINSI BALI PRISMATIKA HUKUM SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual) More cited articles
  1. BUKU
  2. Abd, A’la, 2010, Pembumian Keadilan Substantif, Semarang : Jawa Pos
  3. Akhamad, Bendara, 2011, Lintasan Sejarah Sumenep dan Asta Tinggi beserta Tokoh didalamya, Sumenep: Barokah
  4. Ali, Achmad, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta : Yarsif Watampone
  5. __________, 2010, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Jakarta ; Kencana
  6. Ali, As'ad Said, 2012, Tinjauan Yuridis Terhadap Sarana Hukum Sebagai Pengaman Ideologi Dan Dasar Negara, Pidato Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Dalam Bidang Hukum, Semarang : Universitas Diponegoro
  7. Alloott, Antony, 1981, The Effectiveness of Law, dalam Valparaiso, Winter : University Law Review
  8. Alwasilah, Chedar, 2002, Pokoknya Kualitatif, Dasar-¬dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif, Jakarta : Pustaka Jaya
  9. Anshori, Abdul Ghofur, 2006, Filsafat Hukum, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
  10. Arto, A. Mukti, 2001, Mencari Keadilan, Kritik, danSolusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  11. Bakir, Herman, 2007, Filsafat Hukum, Bandung : Refika Aditama
  12. Berry, David, 2003, The Prinsiples of Sociology atau Pokok-Pokok PikiranDalam Sosiologi, Jakarta : Raja Grafindo Persada
  13. Budiman, Arief, 1989, Sistem Perekonomian pancasila dan Ideologi Ilmu Sosialdi Indonesia, Jakarta : Gramedia
  14. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  15. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  16. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  17. PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
  18. PP No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-07-06 10:32:41

No citation recorded.