DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163

URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Sulistyani Eka Lestari  -  Fakultas Hukum, Universitas Sunan Bonang, Tuban, Indonesia
*Hardianto Djanggih orcid scopus  -  Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk Banggai, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Permasalahan lingkungan dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi ekosistem dunia. Rumusan masalah kajian ini adalah bagaimanakah pengaturan perizinan di bidang lingkungan dan bagaimanakah penegakan hukum di bidang perizinan dapat mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan hidup. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan lingkungan di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan telah diatur di berbagai macam perundang-undangan yang meliputi bidang pengairan, bidang pertambangan, bidang kehutanan, bidang perindustrian, bidang penataan ruang, bidang pertanahan, bidang pengolahan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut, bidang perikanan, bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta izin ditingkat daerah yakni izin gangguan (HO). Dalam penegakannya dapat dilakukan melalui sarana hukum admintrasi dan hukum pidana.

Fulltext View|Download
Keywords: Perizinan; Pencemaran; Lingkungan Hidup

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982 PERJANJIAN PERKAWINAN PERAMPAM DENE DALAM ADAT GAYO DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM PERJANJIAN GADAI BENDA ELEKTRONIK DI JAWA TENGAH More recent articles
Most cited articles
MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENGGELAPAN BENDA JAMINAN FIDUSIA MIGRASI PENDUDUK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HANKAM DI WILAYAH PERBATASAN KALBAR-SERAWAK, MALAYSIA PRISMATIKA HUKUM SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual) PEMBERANTASAN TERORISME BERORIENTASI HAM DESAIN DAERAH KHUSUS/ ISTIMEWA DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT KONSTITUSI More cited articles
  1. Adharani, Y. (2017). Penataan dan Penegakan Lingkungan Pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, (Studi Kasus Pembangunan PLTU II Di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon), Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 4 (4), 61-83
  2. Djamiati, T. S. (2004). Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, 2004, Surabaya: Pascasarjana Universitas Arilangga
  3. Hadjon, P. M. 1992). Pengatar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan ke-8, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
  4. Hadjon, P. M. (1996). Penegakan Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Butir-Butir Gagasan Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak, Cetakan I, Bandung: Citra Aditiya Bakti
  5. Kim, S. W. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika Hukum, 13 (3), 415-427
  6. Rahmadi, T. (2003). Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Cetakan I, Surabaya: Airlangga University
  7. Rangkuti, S. S. (2000). Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, edisi kedua, Surabaya: Airlangga University Press
  8. Rhitti H. dan Y. Sri Pudyatmoko. (2016) Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Mimbar Hukum, 28 (2), 263-276
  9. Rochmani. (2015). Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Era Globalisasi, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 44 (1), 18-25
  10. Tim Pengajar (2006). Hukum Perijinan, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
  11. Triana, N (2014). Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah, Pandecta, Research Law Journal, 9 (2), 154-168
  12. Trihardiningrum, Y. (2000). Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Surabaya: Buku Ajar Jurusan Tehnik Lingkungan Fakultas Tehnik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
  13. Wibisana, A. G. (2017). Campur Tangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis Of Law), Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 47(2), 151-182
  14. Wijoyo, S. (2005). Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah, Surabaya: Airlangga University Press
  15. Wijoyo, S. (2012). Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesa, Jurnal Yuridika, 27 (2), 97-110

Last update:

  1. Criminalizing Corporations In Environmental Crimes

    Sanggup Leonard Agustian, Fajar Sugianto, Tomy Michael. Rechtsidee, 7 , 2021. doi: 10.21070/jihr.2020.7.697

  2. PERIZINAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERUSAHA

    Rio Christiawan. Masalah-Masalah Hukum, 50 (1), 2021. doi: 10.14710/mmh.50.1.2021.60-69

  3. Prosedur Perizinan UMKM sebagai Inti-Plasma pada Usaha Besar

    Muhammad Miqdad Ardiansyah, Sri Budi Purwaningsih. Journal Customary Law, 1 (3), 2024. doi: 10.47134/jcl.v1i3.3070

  4. Law Enforcement of SMEs Licensing in Empowerment of People's Economy Connected to Regional Autonomy in North Sumatra, Indonesia

    Mukidi, Nelly Azwarni Sinaga, Nelvitia Purba, Rudy Pramono. International Journal of Criminology and Sociology, 10 , 2021. doi: 10.6000/1929-4409.2021.10.59

  5. Environmental Damage: Community Lawsuit Against The Government Over Industrial Business Licenses

    Bachrul Amiq, M. Syahrul Borman, Moh Taufik, Renda Aranggraeni, Pudji Astuti, Sukanya Aimim-Tham, Aminah Aminah. LAW REFORM, 20 (1), 2024. doi: 10.14710/lr.v20i1.61176

  6. Effectiveness of waste management site reduce, reuse, recycle program in improving ecological citizenship

    M A Dalimunthe, A Suhendar, A R Ritonga, F A Nasution, L N Nasution, P E O Batubara. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1352 (1), 2024. doi: 10.1088/1755-1315/1352/1/012040

Last update: 2025-06-30 04:41:14

  1. Natural resource management for sustainable development in managing environmental permit

    Ilyas A.. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 127 (1), 2019. doi: 10.1088/1755-1315/343/1/012064

  2. Effectiveness of environmental policy enforcement and the impact by industrial mining, energy, mineral, and gas activities in Indonesia

    Hidjaz K.. International Journal of Energy Economics and Policy, 9 (6), 2019. doi: 10.32479/ijeep.8146