Email this article 
KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA
Copyright (c) 2019 Masalah-Masalah Hukum License URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Abstract
Pengelolaan sumber daya pertambangan dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat tersebut yang memiliki sistem hukum berbeda dengan hukum nasional. Dalam gagasan konseptual ini memiliki urgensi bahwa dibutuhkannya suatu integrasi kebijakan pembentukan peraturan dan pengelolaan di bidang pertambangan. Permasalahan yang dikaji adalah: pertama, bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan dalam konteks pluralisme hukum? dan kedua, bagaimana konsep hukum sebagai pengintegrasi dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia? Kesimpulannya adalah pertama, kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan didominasi hukum negara, sementara terjadi marginalisasi kelompok masyarakat hukum adat dalam kebijakan pertambangan; dan kedua, konsep hukum dapat berfungsi sebagai pengintegrasi diantara kepentingan sub sistem dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia.
Keywords
References
Cahyono, E. (2017). Gemah Ripah Loh Jinawi, Untuk Siapa?: Makin Jauhnya Cita-Cita Kedaulatan Agraria. Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya, Vol. 1 (No. 1), Pp. 70-72., 1(1), 70–72.
Griffiths, J. (2005). Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner. Jakarta: Penerbit Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).
Irianto, S. (2005). Sejarah Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya. In Pluralism Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner. Jakarta: Huma.
Ismail, N. (2011). Hukum Prismatik: Kebutuhan Masyarakat Majemuk Sebuah Pemikiran Awal, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Mahkamah Konstitusi. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VII, Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, Edisi Revisi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Mubyarto. (1998). Reformasi Sistem Ekonomi dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan,. Yogyakarta: Aditya Media.
Nurlinda, I. (2009). Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum. j: Rajawali Press.
Nurlinda, I. (2014). Monograf Hukum Agraria Membangun Pluralisme Hukum dalam Kerangka Unifikasi Hukum Agraria. Bandung: Pusat Studi Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Logoz Publishing.
Nurtjahyo, L. (2011). Menelusuri Perkembangan Kajian Pluralisme Hukum di Indonesia. In Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia. Jakarta: Epistema.
Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
Redi, A ; Prianto, Y and Sitabuana, T. (2017). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung. Jurnal Konstitusi, 14(3), 466–467.
Savitri, M. (2011). Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia. Jakarta: Epistema Institute-HuMA-Forest Peoples Programme.
Sembiring, J. (2016). Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Agraria. Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 2(2), 128.
Simarmata, R. (2009). Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum , Jakarta:. In Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner. Jakarta: HuMa dan Ford Foundation.
Sitorus, O. (2016). Penataan Hubungan Hukum dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal terhadap Konsep Hak atas Tanah dan Izin Usaha Pertambangan). Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 2(1), 6.
Sodiki, A. (2013). Politik Hukum Agraria. Jakarta: Konstitusi Press.
Sumardjono, M. (2014). Mewujudkan Semangat Konstitusi dalam Pembentukan Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam, dalam Pendulum Antinomi Hukum, Antologi 70 Tahun Valerine J. L. Kriekhoff. Yogyakarta: Genta Publishing.
Sunarto. (2015). Hukum dalam Perspektif Teori Integrasi dan Teori Konflik. Jurnal INTEGRALISTIK,1(1), 49.
Sutignyo, I. (1990). Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dan Tanah yang Berdasarkan Pancasila. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
