BibTex Citation Data :
@article{MMH23090, author = {Maria R.U.D. Tambunan and Haula Rosdiana}, title = {REVIEW ATAS PELAKSANAAN KETENTUAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI INDONESIA}, journal = {Masalah-Masalah Hukum}, volume = {49}, number = {4}, year = {2020}, keywords = {Pajak Penerangan Jalan; Pajak Daerah; Desentralisasi Fiskal}, abstract = { Diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah untuk menggali potensi penerimaan daerahnya. Salah satu jenis penggalian potensi yang diuraikan dalam Undang-undang tersebut adalah pemungutan Pajak atas Penerangan Jalan. Artikel ini bertujuan untuk mereview kebijakan pengenaan Pajak Penerangan yang diulas dari aspek kebijakan pajak, tata kelola dan administrasi pajak sebagaimana seharusnya dengan berpedoman pada konsep dan teori perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dengan studi pustaka. Penelitian ini menunjukkan catatan penting bahwa dalam Undang-undang tersebut, tidak cukup jelas apakah jenis pungutan pajak tersebut merupakan pajak suatu subyektif atau pajak obyektif, sementara hal tersebut akan berpengaruh pada perlakuan bagi wajib pajaknya, berikut beban pajak yang harus ditanggung serta konsekuensi administrasi perpajakan yang harus dilaksanakan. }, issn = {2527-4716}, pages = {409--419} doi = {10.14710/mmh.49.4.2020.409-419}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/23090} }
Refworks Citation Data :
Diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah untuk menggali potensi penerimaan daerahnya. Salah satu jenis penggalian potensi yang diuraikan dalam Undang-undang tersebut adalah pemungutan Pajak atas Penerangan Jalan. Artikel ini bertujuan untuk mereview kebijakan pengenaan Pajak Penerangan yang diulas dari aspek kebijakan pajak, tata kelola dan administrasi pajak sebagaimana seharusnya dengan berpedoman pada konsep dan teori perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dengan studi pustaka. Penelitian ini menunjukkan catatan penting bahwa dalam Undang-undang tersebut, tidak cukup jelas apakah jenis pungutan pajak tersebut merupakan pajak suatu subyektif atau pajak obyektif, sementara hal tersebut akan berpengaruh pada perlakuan bagi wajib pajaknya, berikut beban pajak yang harus ditanggung serta konsekuensi administrasi perpajakan yang harus dilaksanakan.
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2025-06-18 18:06:52
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Masalah Masalah Hukum journal (MMH) and Faculty of Law, Universitas Diponegoro as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
MMH journal and Faculty of Law, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in MMH journal are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.
We strongly encourage that manuscripts be submitted to online journal system in http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/index. Authors are required to create an account and submit the manuscripts online. For submission inquiries, please follow the submission instructions in the website. If the author has any problems on the online submission, please contact Editorial Office at the following email: jurnal.mmh@undip.ac.id or jurnal.mmh@gmail.com
Contributors are responsible for obtaining permission to reproduce any materials, including photographs and illustrations, for which they do not hold the copyright and for ensuring that the appropriate acknowledgments are included in the manuscript.