DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.103-111

RESTRUKTURISASI UTANG TERHADAP PERUSAHAAN GO PUBLIC DALAM KEPAILITAN DAN PKPU

*Florianus Yudhi Priyo Amboro  -  Universitas Internasional Batam, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract
Pencapaian perdamaian masih jauh dari harapan dalam hukum kepailitan. Meskipun perdamaian adalah kunci bagi perusahaan untuk tetap berlangsung, termasuk untuk perusahaan go public. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran implementasi restrukturisasi utang perusahaan go public dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dicapai dengan jalan perdamaian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian adalah implementasi restrukturisasi utang perusahaan go public berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia adalah penjadwalan kembali pembayaran utang dan hal ini banyak digunakan dalam praktiknya dan dikombinasikan dengan model restrukturisasi utang yang lain.
Fulltext View|Download
Keywords: Restrukturisasi Utang; Hukum Kepailitan Indonesia; Perusahaan Go Public
Funding: Universitas Internasional Batam

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
RESTRUKTURISASI UTANG TERHADAP PERUSAHAAN GO PUBLIC DALAM KEPAILITAN DAN PKPU ANALISIS CORPORATE CITIZENSHIP DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ISU EKSPLOITASI LINGKUNGAN PADA FILM “SEXY KILLERS” PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA DALAM BINGKAI SISTEM PENEGAKAN HUKUM NASIONAL INDEKS More recent articles
Most cited articles
PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DESAIN DAERAH KHUSUS/ ISTIMEWA DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT KONSTITUSI REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP FAKTOR KRIMINOGEN ILLEGAL MINING TIMAH DI BANGKA BELITUNG More cited articles
  1. Amalia, C., Thaif, H., Nasution, B., & Sunarmi. (2013). Analisis Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Kota Medan). USU Law Journal, 1(1)
  2. De Cruz, P. (2010). Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law dan Socialist Law. diterjemahkan oleh Narulita Yusron dari Comparative Law in a Changing World. Jakarta: Nusa Media
  3. Hadiwidjojo, K. . (2016). Metode dan Konsep Restrukturisasi Sebagai Pelaksanaan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Publik dan Non Publik. Jurnal Hukum & Pasar Modal, 7(2)
  4. Irianto, C. (2015). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jurnal Hukum Dan Peradilan, 4(3)
  5. John, K., & Ofek, E. (1995). Asset Sales and Increase in Focus. Journal of Financial Economics, 37(1)
  6. Kairupan, D. (2014). Kepemilikan dan Pengendalian Perusahaan Terbuka Oleh Pihak Asing: Suatu Analisa Yuridis dan Komparatif. Jurnal Hukum & Pasar Modal, 5(7)
  7. Ratnawati, T. E. (2009). Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jurnal Dinamika Hukum, 9(2)
  8. Respatia, W., & Fidiana. (2010). Kebijakan Restrukturisasi Utang Melalui Debt To Equity Swap. Ekuitas, 14(1)
  9. Sari, L. A., & Hutagaol, Y. (2009). Debt to Equity Ratio, Degree of Operating Leverage Stock Beta and Stock Returns of Food and Beverages Companies on The Indonesian Stock Exchange. Journal of Applied Finance and Accounting, 2(1)
  10. Schipper, K., & Smith, A. (1986). A Comparison of Equity Carve-Outs and Seasoned Equity Offerings: Share Price Effects and Corporate Restructuring. Journal of Financial Economics, 15(1–2)
  11. Sitompul, M. M. . (2009). Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian di Dalam atau Di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Medan: Universitas Sumatera Utara
  12. Sjahdeini, S. R. (2002). Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
  13. Widjaja, G. (2003). Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Last update:

  1. Legal Consequences of Amendment And/Or Implementation of Homologation Outside Court Authorization

    Wijaya Natalia Panjaitan, Frandy Septior Nababan. Batulis Civil Law Review, 4 (1), 2023. doi: 10.47268/ballrev.v4i1.1468

  2. Dampak Pandemi Covid-19 dalam Rangka Pengajuan Permohonan Pailit (Studi Kasus PT. Cowel Development)

    Aries Saifullah. Jurist-Diction, 5 (6), 2022. doi: 10.20473/jd.v5i6.40067

Last update: 2025-06-26 23:50:55

No citation recorded.