DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.256-271

URGENSI PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

*Ade Mahmud  -  Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian negara cukup besar. Indonesia perlu menerapkan cara berhukum yang khusus untuk memerangi korupsi agar aset hasil korupsi yang dikuasai pelaku dapat dikembalikan. Realitas menunjukan nilai kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang berhasil dikembalikan ke negara. Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi dalam menyembunyikan aset hasil korupsi mendorong urgensi menerapkan strategi penegak hukum progresif dengan melaksanakan 2 (dua) langkah strategis yaitu: (1) melakukan tindakan rule breaking dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap aset terdakwa untuk jaminan pembayaran kerugian negara; (2) hakim memberikan putusan contra legem berupa kewajiban membayar uang pengganti tanpa subsider yang didahului dengan sita jaminan sehingga akan menutup ruang terdakwa untuk lepas dari pembayaran uang pengganti.

Fulltext View|Download
Keywords: Korupsi; Kerugian Negara; Hukum Progresif
Funding: fakulty of law Unisba

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN LOCKDOWN PADA SITUASI DARURAT KESEHATAN DI TINGKAT DAERAH REVITALISASI KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PEMBADANAN HUKUM FINTECH SEBAGAI INSTRUMEN PENGATURAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT More recent articles
Most cited articles
HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL INDEKS PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL PEMBERANTASAN TERORISME BERORIENTASI HAM REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME More cited articles
  1. Amirullah. (2020). Pemerintah Kejar Aset Maria Pauline di Luar Negeri. Tempo. Co
  2. Arifin, R. (2016). Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 1(1), 107
  3. Hartono. (2010). Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika
  4. Hiariej, E. O. S. (2013). Pengembalian Aset Kejahatan. Jurnal Opinio Juris, 13, 2–3
  5. Hiariej, E. O. S. (2016). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi, Demi Keadilan, Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana. Pustaka Kemang
  6. Imelda, F. K. . (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan. Masalah-Masalah Hukum, 45(4), 297
  7. Kristiana, Y. (2009). Menuju Kejaksaan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana. LSHP
  8. Kristiwan, D. . (2016). Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara. Masalah-Masalah Hukum, 45(1), 1
  9. Kurniawan, B. . (2018). Problematika Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Kebijakan Hukum, 12(2), 138
  10. Mahmud, A. (2018). Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yudisial, 11(3), 351
  11. Noviyanti, R. ; E. D. dan Y. (2019). Penerapan Perma No 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Wawasan Yuridika, 3(1), 2
  12. Nugroho, A. (2020, June 23). Banyak Modus Sembunyikan Aset. Kompas
  13. Rahardjo, S. (2005). Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif, 1(1), 3
  14. Rastika. (2020). KPK Sudah Terima Laporan Transaksi Mencurigakan Akil. Kompas. https://edukasi.kompas.com/read/2013/10/09/1258062/KPK.Sudah.Terima.Laporan.Transaksi.Mencurigakan.Akil
  15. Ravena, D. (2012). Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Peegakan Hukum di Indonesia Dalam Hukum Untuk Manusia Kado (tak) Istimewa Fakultas Hukum Untuk Indonesia. Pilar Utama Mandiri
  16. Setiadi, E dan Yulia, R. (2010). Hukum Pidana Ekonomi. Graha Ilmu
  17. Sinaga, C. . (2017). Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsider Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Wawasan Yuridika, 1(2), 193–194
  18. Suryantoro, R.P.B dan Anggun, M. (2013). Pemiskinan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum Pidana dan Hukum
  19. Progresif. In Mahrus Ali (Ed.), Membumikan Hukum Progresif (p. 92). Aswaja Presindo
  20. Sutedi, A. (2012). Hukum Keuangan Negara. Sinar Grafika
  21. Syamsudin, M. (2008). Kecenderungan Paradigma Berfikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi. Jurnal Media Hukum, 15(2), 202
  22. Waluyo, B. (2016). Pemberantasan Korupsi. Sinar Grafika
  23. Yanuar, P. (2015). Pengembalian aset hasil korupsi. Alumni

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-06-21 04:02:14

No citation recorded.