Email this article 
PRAKTIK PENERAPAN EXCLUSIONARY RULES DI INDONESIA
Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum License URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Abstract
Alat bukti merupakan sebuah komponen penting dalam hal untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana karena dengan alat bukti itulah yang akan menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Karena pentingnya alat bukti sehingga penting pula adanya penerapan Exclusionary Rules. Dalam tulisan ini dibahas mengenai penerapan Exclusionary Rules, permasalahan dalam penerapan dan solusi atas permasalahan tersebut. Hasilnya, praktiknya di Indonesia belum secara mutlak menerapkan prinsip Exclusionary Rules ini karena permasalahan dari aturan dan penegak hukumnya, sehingga seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum, dan bahkan membentuk kultur korup penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait perkuatan penerapan prinsip Exclusionary Rules untuk memberikan perlindungan terhadap integritas pengadilan dan hak asasi manusia.
Keywords
References
Afandi, F. (2016). Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(1), 93. https://doi.org/10.22146/jmh.15868
Atmasasmita, R. (1983). Bunga Rampai Hukum Acara Pidana. Bandung: Binacipta.
Atmoko, A. D., & Bobby. (2018). Kedudukan Hukum Penyidik Terhadap Obyek Praperadilan. Jurnal Hukum Bisnis, 2(1).
Dressler, J. (2002). Encyclopedia of crime & justice. In Choice Reviews Online (Vol. 39). https://doi.org/10.5860/choice.39-5554
Eato, Y. N. (2017). Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana. Lex Crimen, 6(2).
Eddy, O. S. H. (2017). Hukum Acara Pidana. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Fauzan, H. (2015). Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi , Norma -norma Baru Dalam Hukum Kasus. Jakarta: Kencana.
Gatot. (2008). Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan;Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008. Jakarta.
Haryanti, D. (2013). Peranan Visum Et Refertum Sebagai Salah Satu Alat Bukti di Persidangan dalam Tindak Pidana Perkosaan. Jurnal Constitutum, 13(1), 603.
Hiariej, E. O. . (2012). Teori & Hukum Pembuktian. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Houck, M. (2009). Essentials of Foresic Science: Trace Evidence. New York: An Imprint of Infobase Publishing.
Ipakit, R. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. Lex Crimen, IV(2).
Lokas, R. (2015). Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lex et Societatis, III(9).
Louis Pantow, F. (2018). Hubungan Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lex Crimen, 7(4).
Mono, H. (2007). Praktik Berpekara Pidana. Malang: Bayu Media.
Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap. Yuridika, 32(1), 17. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780
Oaks, D. H. (1970). Studying the Exclusionary Rule in Search and Seizure. The University of Chicago Law Review, 37(4), 665. https://doi.org/10.2307/1598840
Pangaribuan, A. M. ., Mufti, A., & Zikry, I. (2017). Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Rajawali Pers.
Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Lex Renaissance, 3(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art4
Rahim, M. I. F., Rahim, S. A. P., Rahim, M. A. H. A., Rahim, A. R., & Rahim, A. (2020). Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan. Pleno Jure, 9(1), 47–57. https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.389
Ramiyanto, N. (2017). Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana / Electronic Evidence As an Admissible Evidence in Criminal Law. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 6(3), 463. https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.463-486
Rasyidi, A. F. (2017). Legalitas Penyidik Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 454 K/Pid.Sus/2011, 1531 K/Pid.Sus/2010, Dan 2588 K/Pid.Sus/2010). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(3), 353. https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.353-369
Rozi, F. (2019). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. Jurnal Yuridis Unaja, 1(2), 19–33. https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.486
Rusyadil, I. (2016). Kekuatan alat bukti dalam persidangan perkara pidana. Jurnal Hukum PRIORIS, 5(2), 128–134.
Sasangka, Hari & Rosita, L. (2003). Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju.
Sasmita, R. (2011). PENERAPAN ATAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PRAKTEK PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Di Kota Mataram). Law Reform, 7(1), 50. https://doi.org/10.14710/lr.v7i1.12501
Zikry, I. (2014). Mengenal “Exclusionary Rules.” Retrieved June 21, 2020, from LBH Jakarta website: https://www.bantuanhukum.or.id/web/mengenal-exclusionary-rules/
