DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.303-313

TEKNOLOGI VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) SEBAGAI STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN DI INDONESIA

*Amiek Soemarmi  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Erlyn Indarti  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Pujiyono Pujiyono  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Muhamad Azhar  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Dian Wijayanto  -  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Teknologi Vessel Monitoring System (VMS) sebagai strategi perlindungan dan pembangunan industri perikanan di Indonesia. Usaha perikanan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan di antaranya adalah masih adanya praktik illegal fishing dan lemahnya pengawasan.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang– undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan kebijakan percepatan pembangunan industri perikanan serta dampak penerapan VMS. Hasil penelitian menujukan bahwa pemanfaatan teknologi VMS dapat menciptakan transparansi dalam pengelolaan sumber daya kelautan di seluruh dunia, sehingga bisa mencegah terjadinya praktik kejahatan seperti illegal fishing. Apabila hal ini dilakukan maka industri perikanan Indonesia akan bebas dari kejahatan seperti ilegal fishing dan akan terwujud pembangunan industri perikanan di Indonesia.
Fulltext View|Download
Keywords: Vessel Monitoring System; Usaha Perikanan; Perlindungan; Pembangunan

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN KEBIJAKAN LOCKDOWN PADA SITUASI DARURAT KESEHATAN DI TINGKAT DAERAH PENGUATAN REGULASI DAN PERJANJIAN: UPAYA OPTIMALISASI ANJAK PIUTANG SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PERUSAHAAN URGENSI PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI More recent articles
Most cited articles
Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect Dalam Hukum Internasional HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL DESAIN DAERAH KHUSUS/ ISTIMEWA DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT KONSTITUSI URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENGGELAPAN BENDA JAMINAN FIDUSIA More cited articles
  1. Afriansyah, A. (2015). Kewenangan Negara Pantai dalam Mengelola Wilayah Laut. Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(4), 607–635. https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4.63
  2. Azhar, M., Ispriyarso, B., Sa’adah, N., Suharso, P., Juliani, H., Setyono, J., & Suparmin, S. (2019). State revenue of the fishery sector after the prohibition policy on illegal unreported and unregulated fishing. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 246(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/246/1/012083
  3. Azhar, M., Suhartoyo, S., Alw, L. T., Suharso, P., & Herawati, V. E. (2018). Protection of traditional fishermen in the granting of fishery licenses in Indonesia. E3S Web of Conferences, 47. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184707003
  4. Badriyah, S. M., Mahmudah, S., & Soemarmi, A. (2019). Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Kapal Bagi Nelayan Kecil di Kota Pekalongan. Masalah-Masalah Hukum, 48(2), 204
  5. Banakar, R., & Travers, M. (2005). Theory and method in socio-legal research. Bloomsbury Publishing
  6. Basuki, A. I., & Wuryandari, A. I. (2015). Desain dan Analisis Hybrid Vessel Monitoring System berbasis Kolaborasi DTN dan Internet Design and Analysis of Hybrid Vessel Monitoring System based on DTN and Internet Collaboration. INKOM, 9(2), 57
  7. Dahuri, R. (n.d.). Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan, Ringkasan Orasi Ilmiah Guru Besar Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB
  8. FAO. (2016). The State of The World Fisheries and Agriculture - Contributing to Food Security and Nutrition For All
  9. Febriansyah, A. P., Luasunaung, A., & Dien, H. V. (2016). Ketaatan Kapal Pukat Cincin yang Berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Terhadap Wilayah Penangkapan Ikan yang Ditetapkan Menggunakan Data Vessel Monitoring System. Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap, 2(4), 159–164
  10. Hadikusuma, H. (1995). Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Mandar Maju
  11. Hadinata, Y. (2010). Pelaksanaan Vessel Monitoring System (VMS) di Indonesia. Institut Pertanian Bogor
  12. Indarty, E. (2010). Diskresi dan Paradigma (Sebuah Telaah Filsafat Hukum). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  13. Jennings, S., & Lee, J. (2012). Defining fishing grounds with vessel monitoring system data. ICES Journal of Marine Science, 69(1), 51 – 63. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsr17
  14. Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2018). KKP Optimalkan Teknologi untuk Kebijakan Publik. Satu Data Kementerian Kelautan Dan Perikanan
  15. Muhamad, S. V. (2012). Illegal Fishingdi Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan. Politica, 3(1), 60
  16. Nasution, Z., & Zulham, A. (2013). Prakiraan Dampak Ancaman dan Gangguan dalam Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 3(1), 67
  17. Nugroho, D., & Atmaja, S. B. (2014). Kajian Penanggulangan IUUF pada Perikanan Cantrang di Laut Jawa (WPP – 712) Assessment IUUF on Demersal Danish Seine Fishery In The Ja VaSea (Fmz – 712). Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 6(2), 60
  18. Roan, A. (2016). Data Scientist Skytruth
  19. Rynaldo, Amiek Soemarmi, R. H. (2016). Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan Bagi Pemilik Sipi Andon Di Jawa Tengah. 5(3), 1–21
  20. Sari, D. A. A. (2019). Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 8(2), 147–202
  21. Satria, F., Sadiyah, L., Widodo, A. A., Wilcox, C., Ford, J. H., & Hardesty, B. D. (2018). Characterizing transhipment at-sea activities by longline and purse seine fisheries in response to recent policy changes in Indonesia. Marine Policy, 95, 9
  22. Soekanto, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat. Rajawali Pers
  23. Soemarmi, A. (2016). Buku Ajar Hukum Perikanan. UNDIP Press
  24. Soemarmi, A., & Diamantina, A. (2019). Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 48(3), 241. https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248
  25. Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, P., & Diamantina, A. (2019). Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 48(3), 241–248. https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248
  26. Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia
  27. Suharto, B. Y., Budiman, J., & Karwu, D. B. A. (2017). Analisis Pengawasan Kapal Perikanan Terhadap Penanggulangan Illegal Fishingdi Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Indonesia. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 7(2), 116
  28. Sutardjo, S. C. (2014). Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ke Depan Developmen Policy of Marine And Fisheries. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 6(1), 37–42
  29. Tirtawati, S. D., Benuf, K., & Panjaitan, B. M. (2020). Rencana Strategis Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Kecil Dan Terluar. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, 5(1), 115
  30. Wijayanto, D., & Yulianto, T. (2013). ANALISIS KELAYAKAN USAHA PERIKANAN LAUT KABUPATEN KENDAL (Feasibility Study to Fisheries Bussiness in District of Kendal). 8(2), 52–56. https://doi.org/10.14710/ijfst.8.2.52-56

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-07-25 15:26:49

No citation recorded.