DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.398-408

JAMINAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN PENUNTUTAN

*Henry Yoseph Kindangen  -  Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract
Kemandirian Kejaksaan dalam melaksanakan tugas penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 belum cukup memberikan jaminan independensi Kejaksaan terhadap campur tangan Pemerintah. Hal ini antara lain disebabkan ketidakjelasan posisi Kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang walaupun pernah dibahas dalam perubahan Ketiga UUD 1945, namun tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga akhirnya hanya disebutkan secara implisit dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Tulisan ini membahas tentang urgensi pengaturan serta rumusan tentang Kejaksaan dalam konstitusi untuk menopang tegaknya negara hukum, mengingat lebih dari 120 negara telah mengatur Kedudukan Kejaksaan dalam konstitusinya. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan kemandirian Kejaksaan, perlu pula diatur mengenai kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi dan kepastian mengenai masa jabatan Jaksa Agung.
Fulltext View|Download
Keywords: Kejaksaan; Penuntutan; Konstitusi

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
EFEKTIVITAS PEMBINAAN MENTAL DAN DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III GUNUNG SINDUR BOGOR POLITIK HUKUM PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF JAMINAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN PENUNTUTAN More recent articles
Most cited articles
PERKEMBANGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA KONFLIK STATUS HUKUM TANAH TIMBUL DI WILAYAH PESISIR PROVINSI BALI PRISMATIKA HUKUM SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual) URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP PERTANGGUNGJAWABAN PENGGANTI DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA More cited articles
  1. Gutmann, J. and S. V. (2019). The Independence of Prosecutors and Government Accountability. Supreme Court Economic Review, 27
  2. Lopa, B. (1987). Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Bulan Bintang
  3. Maringka, J. (2015). Menggugat Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Media Indonesia
  4. Mufrohim, O. ; R. H. (2020). Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 373–386
  5. Packer, H. L. (1968). The Limits of the Criminal Sanction. Stanford University Press
  6. Reksodiputro, M. (2007). Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Ketiga) (1st ed.). Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum Universitas Indonesia
  7. Sigar, K. S. (2017). Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Kajian UU No. 16 Tahun 2004). Lex et Societatis, 5(5)
  8. Surachman, R. ; J. M. (2015). Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara
  9. van Aaken, A. ; L. P. F. and S. V. (n.d.). Do Independent Prosecutors Deter Political Corruption? An Empirical Evaluation across Seventy-Eight Countries. American Law and Economics Review, 12(1), 204–244
  10. Voigt, S. ; A. J. W. (2017). What Makes Prosecutors Independent? Analysing The Institutional Determinants Of Prosecutorial Independence. Journal of Institutional Economics, 15(1), 99–120

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-07-03 17:37:01

No citation recorded.