BibTex Citation Data :
@article{MMH58669, author = {Hamja Hamja}, title = {PEMBARUAN KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI FAKTOR PENYEBAB OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA}, journal = {Masalah-Masalah Hukum}, volume = {53}, number = {3}, year = {2024}, keywords = {Politik Hukum; Kebijakan Hukum; Lembaga Pemasyarakatan; Overcrowding}, abstract = { Tulisan ini mengkaji o vercrowding sebagai permasalahan utama yang dihadapi mayoritas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Permasalahan overcrowding merupakan persoalan hilir yang tidak dapat diselesaikan secara parsial, sehingga dibutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang politik dan kebijakan hukum di Indonesia. Tulisan ini merupakan penelitian doktriner, dengan studi kepustakaan dan perbandingan sejumlah negara dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan untuk dijadikan dasar penentuan penyebab dari covercrowding . Hasil penelitian menunjukkan sistem hukum dan peradilan di Indonesia masih berkontribusi secara aktif terhadap overcrowding dengan diberlakukannya masa tahanan yang panjang sebelum proses peradilan, jumlah aturan perundang-undangan yang mengedepankan fungsi punitif dengan menerapkan sanksi pidana kurungan dibandingkan dengan fungsi rehabilitatif. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah transformasi hukum dan penerapan alternatif pidana tanpa kurungan, sebagai solusi jangka panjang mengatasi overcrowding di Indonesia. }, issn = {2527-4716}, pages = {261--270} doi = {10.14710/mmh.53.3.2024.261-270}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/58669} }
Refworks Citation Data :
Tulisan ini mengkaji overcrowding sebagai permasalahan utama yang dihadapi mayoritas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Permasalahan overcrowding merupakan persoalan hilir yang tidak dapat diselesaikan secara parsial, sehingga dibutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang politik dan kebijakan hukum di Indonesia. Tulisan ini merupakan penelitian doktriner, dengan studi kepustakaan dan perbandingan sejumlah negara dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan untuk dijadikan dasar penentuan penyebab dari covercrowding. Hasil penelitian menunjukkan sistem hukum dan peradilan di Indonesia masih berkontribusi secara aktif terhadap overcrowding dengan diberlakukannya masa tahanan yang panjang sebelum proses peradilan, jumlah aturan perundang-undangan yang mengedepankan fungsi punitif dengan menerapkan sanksi pidana kurungan dibandingkan dengan fungsi rehabilitatif. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah transformasi hukum dan penerapan alternatif pidana tanpa kurungan, sebagai solusi jangka panjang mengatasi overcrowding di Indonesia.
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2025-07-05 14:59:39
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Masalah Masalah Hukum journal (MMH) and Faculty of Law, Universitas Diponegoro as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
MMH journal and Faculty of Law, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in MMH journal are the sole responsibility of their respective authors and advertisers.
We strongly encourage that manuscripts be submitted to online journal system in http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/index. Authors are required to create an account and submit the manuscripts online. For submission inquiries, please follow the submission instructions in the website. If the author has any problems on the online submission, please contact Editorial Office at the following email: jurnal.mmh@undip.ac.id or jurnal.mmh@gmail.com
Contributors are responsible for obtaining permission to reproduce any materials, including photographs and illustrations, for which they do not hold the copyright and for ensuring that the appropriate acknowledgments are included in the manuscript.