SIMBOLISME ARSITEKTUR PUBLIK DI KOTA PADANG : IKONISASI BAGONJONG SEBAGAI PEMULIHAN PASCA-PRRI

Abstract

Abstrak

Lanskap visual Kota Padang saat ini didominasi oleh penggunaan atap bagonjong pada hampir seluruh tipologi bangunan publik, mulai dari kantor pemerintahan hingga fasilitas komersial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk memahami fenomena tersebut bukan sekadar sebagai tren estetika atau pelestarian budaya semata, melainkan sebagai interaksi sosio-politik yang kompleks pasca-peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Studi ini bertujuan untuk membedah makna di balik homogenisasi arsitektur ini dan bagaimana arsitektur digunakan sebagai alat negosiasi identitas, dengan menggunakan lensa sosiologis Pierre Bourdieu mengenai kekuasaan simbolik (symbolic power). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penulis mensintesis data dari studi sejarah, kajian arsitektur, dan sosiologi untuk memetakan dinamika antara trauma kolektif masyarakat dan kebijakan pembangunan lingkungan binaan di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena "bagonjongisasi" merupakan instrumen kekuasaan simbolik yang dijalankan oleh elit regional untuk memulihkan modal simbolik masyarakat Minangkabau yang hancur akibat stigma separatis pasca-PRRI. Penerapan atap bagonjong berfungsi sebagai rites of institution yang memainkan peran paradoksal: di satu sisi berhasil memulihkan visibilitas dan kebanggaan etnis di ruang publik, namun di sisi lain mereduksi kompleksitas identitas budaya menjadi sekadar siluet visual statis yang disetujui oleh logika negara.

Kata kunci :Arsitektur Publik, Bagonjong, Kekuasaan Simbolik, Pierre Bourdieu, Identitas Pasca-PRRI.

Abstract

The visual landscape of Padang City is currently dominated by the use of bagonjong roofs across almost all public building typologies, ranging from government offices to commercial facilities. This research is motivated by the urgency to understand this phenomenon not merely as an aesthetic trend or cultural preservation, but as a complex socio-political interaction in the aftermath of the Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI). This study aims to dissect the meaning behind this architectural homogenization and how architecture is utilized as a tool for identity negotiation, employing Pierre Bourdieu's sociological lens on symbolic power. This research employs a qualitative method with a literature study approach. The author synthesizes data from historical archives, architectural studies, and sociology to map the dynamics between the community's collective trauma and the built environment development policies in West Sumatra. The results indicate that the phenomenon of "bagonjongisasi" serves as an instrument of symbolic power exercised by regional elites to restore the symbolic capital of the Minangkabau people, which was shattered by the separatist stigma following the PRRI. The application of bagonjong roofs functions as rites of institution that play a paradoxical role: on one hand, it successfully restores ethnic visibility and pride in the public sphere, but on the other, it reduces the complexity of cultural identity into a mere static visual silhouette sanctioned by state logic

Keywords : Public Architecture, Bagonjong, Symbolic Power, Pierre Bourdieu, Post-PRRI Identity.