skip to main content

Kapasitas Pembangunan Perdesaan di Jawa Tengah

*Arif Sofianto orcid  -  BRIDA Provinsi Jawa Tengah, Indonesia
Tri Risandewi  -  BRIDA Provinsi Jawa Tengah, Indonesia
Mursid Zuhri  -  BRIDA Provinsi Jawa Tengah, Indonesia
Okki Chandra Ambarwatid  -  BRIDA Provinsi Jawa Tengah, Indonesia
Lita Febrian  -  BRIDA Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

Citation Format:
Abstract
Pembangunan perdesaan saat ini telah diperkuat dengan berbagai kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah, namun faktanya wilayah perdesaan masih menghadapi dilema kemiskinan dan ketertinggalan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas sumber daya, potensi, serta kebijakan pembangunan perdesaan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan utama kuantitatif dan dilengkapi dengan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui formulir online yang disebar ke desa di Jawa Tengah dengan teknik area sampling. Data yang dikumpulkan berupa sumber daya pembangunan, manajemen dan tata kelola pembangunan, serta output pembangunan desa. Analisis data kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif dan data kualitatif dianalisis dengan model interaktif. Dengan mengacu pada komponen pembangunan desa manusia, alam, fisik dan finansial dari teori livelihood capital, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang tinggal di desa masih cukup rendah, sumber daya ekonomi unggulan belum dikelola dengan optimal, infrastruktur fisik menjadi perhatian utama pembangunan perdesaan, di pemberdayaan masyarakat masih rendah. Dari aspek finansial, desa mengalami ketergantungan tinggi terhadap dana pemerintah, dimana Pendapatan Asli Desa sangat kecil bahkan ada desa yang tidak memilikinya sehingga arah pembangunan menyesuaikan ketentuan sumber pendanaan tersebut. Rekomendasi dari penelitian ini adalah desa memerlukan terobosan dan inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya alam dengan lebih baik, meningkatkan kualitas SDM dan kesempatan kerja yang lebih menarik di desa, mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak serta mengubah mindset alokasi anggaran pembangunan desa ke arah pemberdayaan, peningkatan kapasitas SDM dan produktivitas. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memperbaiki skema pengelolaan keuangan desa.
Fulltext
Keywords: Desa, Jawa Tengah, Kapasitas Pembangunan, Sumber Daya

Article Metrics:

  1. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2022). Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah September 2021 (Vol. 06, Issue 01)
  2. Bire, C. M. D., Nubatonis, O. J., Tallo, D. D., Jacob, Y. M. Y., Ermalinda, J., & Dollu, D. Y. (2024). Penyuluhan Hukum Peningkatan Kapasitas Aparat Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Abdi Insani, 11(1), 701–707. https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.1447
  3. Dahlan, I. W., Parawangi, A., & Muhiddin, A. (2012). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan (Ppip) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1), 43–57. https://doi.org/10.26618/ojip.v2i1.37
  4. Daldjoeni, N., & Suyitno, A. (2004). Pedesaan, lingkungan dan pembangunan. Alumni
  5. Eko, S. (2004). Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat. APMD Press
  6. Hermanto, N. (2018). Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan: Pengembangan SDM, Penguatan Usaha, dan Inovasi Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 35(2), 139. https://doi.org/10.21082/fae.v35n2.2017.139-150
  7. Hidayah, A. M. (2022). Analisis Analisis Potensi dan Tantangan Pengembangan Produk Unggulan Desa. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 10(1), 16–30. https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.611
  8. Husaeni, U. A. (2017). Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri (Studi di Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur). Journal of Empowerment, 1(1), 1. https://doi.org/10.35194/je.v1i1.16
  9. Jamaludin, A. N. (2017). Sosiologi Perdesaan. Pustaka Setia
  10. Jang, E., & Park, D.-B. (2022). Factors influencing the community capacity of rural residents in South Korea. Rural Society, 31(2), 87–100. https://doi.org/10.1080/10371656.2022.2083856
  11. Putranto, J.H & Kusumaningtyas, M. (2024). Local creativity and economic growth: Creative economic potential in developing village tourism area. World Journal of Advanced Research and Reviews, 21(1), 2830–2838. https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.1.0298
  12. Kusnendar, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 1–8
  13. Lanak, B. (2021). Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang. Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan …, 1(1), 16–24
  14. Mali, Y. A., Uskono, N., & Taus, W. (2019). Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) (Penelitian di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean. JIANE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 1(April), 56–72
  15. Marsidi, M. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 6(4), 14. https://doi.org/10.32663/jpsp.v6i4.237
  16. Nurcholis, H. (2014). Pemerintahan Desa: Unit Pemerintahan Palsu dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jurnal Politica, 5(1), 1–19
  17. Nuradhawati, R. (2020). peningkatan kapasitas SDM di desa nanjung kecamatan margaasih kabupaten bandung dalam perspektif era 4.0. Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma, 1(2). https://doi.org/10.26874/jakw.v1i2.70
  18. Pivovar, P. V., & Pivovar, A. M. (2023). Theoretical And Methodological Basis of Formation and Use Of The Resource Potential Of Rural Areas. Agrosvit, 11, 11–17. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.11.11
  19. Prasojo, R. A., & Fauziah, L. (2015). Peran Pemerintah Masyarakat Dalam Pembangunan. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3, 1–116
  20. Purnomo, A. M., Satria, A., & Rustiadi, E. (2011). Menuju Desa 2030. Crescent Press
  21. Rosalina, M. (2013). Kinerja Pemerintah Desa Dalam. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, 1(1), 106–120
  22. Rustiadi, E., & Pranoto. (2007). Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan. Cresent Press
  23. Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Dyah R Panuju. (2009). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Yayasan Obor Indonesia
  24. Sahyana, Y. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat). TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 157–181. https://doi.org/10.33701/jt.v8i2.618
  25. Sani, K. R., & Mursak. (2018). Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sinjai. 9(2), 101–114
  26. Santoso, P. (2006). Pembaharuan Desa Secara Partisipatif. 2006
  27. Sapri, Ikbal, M., & Sulfikar. (2020). Fungsi Pemerintahan Desa Terhadap Pemerataan Pembangunan di Desa Bola Bulu Kecamatan Pitue Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. 1(2), 16–20
  28. Scoones, I. (1998). Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis. IDS Working Paper 72
  29. Shtuler, I., & Serzhanov, V. (2022). State and Regional Investment in The Development of Rural Areas (Infrastructural Aspect). Actual Problems of Economics, 1(255), 81–88. https://doi.org/10.32752/1993-6788-2022-1-255-81-88
  30. Soka, A. B. R., Sasongko, T., & Setyawan, D. (2012). Strategi Pendapatan Masyarakat Melalui Sektor Home Industry. 1(1), 27–39
  31. Sugiono, S., N. Cahyawati, A., & E. Swara, S. (2020). Village Potential Mapping Based on Development Village Index (DVI). International Journal of Social and Local Economic Governance, 6(1), 1–7. https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2020.006.01.1
  32. Suharto, D. (2012). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik. Jurnal Bina Praja, 04(03), 153–160. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.153-160
  33. Suharyanto, & Sofianto, A. (2012). Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah. Jurnal Bina Praja, 4(4), 251–260. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21787/jbp.4.2012.251-260
  34. Sulasdiono, A., & Kartika, R. S. (2021). Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Semarang, Demak, dan Kendal. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 16(1), 105–114. https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.141
  35. Tarigan, R. (2008). Perencanaan Pembangunan Wilayah; Edisi Revisi. Bumi Aksara
  36. Usman, S., & Habib, A. S. (2016). Evaluasi Kebijakan Satu Desa Satu Milliar Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Studi Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan dan Desa Bere-Bere Kec. Morotai Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 352–376
  37. Winarno, B. (2008). Gagalnya Organisasi Desa dalam Pembangunan di Indonesia. Tiara Wacana
  38. Yudartha, P. D., & Winaya, I. K. (2018). Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 6(1), 1. https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1470

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-06-30 14:50:29

No citation recorded.