skip to main content

Perspektif Teori Perilaku Terencana Penggunaan Moda Transportasi Publik di Kota Ternate

*Ari Ananda Putri orcid scopus  -  Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, Indonesia
Benita Jasmine  -  Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, Indonesia

Citation Format:
Abstract
Rendahnya tingkat penggunaan moda transportasi publik di Kota Ternate, meskipun berbagai upaya perbaikan layanan telah dilakukan, menunjukkan pentingnya memahami faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih moda transportasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Perilaku Terencana untuk menganalisis pengaruh sikap individu, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap minat dan perilaku aktual penggunaan transportasi publik. Metode penelitian kuantitatif diterapkan dengan pengambilan data melalui kuesioner terhadap 200 responden usia produktif (15–64 tahun) yang memiliki akses terhadap transportasi umum di Kota Ternate. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares - Structural Equation Modeling dengan SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan transportasi umum (koefisien 0,305; p = 0,003), demikian pula kontrol perilaku memberikan pengaruh paling kuat terhadap minat penggunaan transportasi publik (koefisien 0,673; p = 0,000) dan terhadap perilaku aktual penggunaan transportasi umum (koefisien 0,323; p = 0,000). Sementara itu, variabel sikap individu tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat (koefisien -0,131; p = 0,087). Model penelitian ini memiliki tingkat akurasi prediksi yang kuat, dengan nilai R² sebesar 0,685 untuk variabel minat dan 0,724 untuk variabel perilaku penggunaan aktual. Melalui analisis kuadran prioritas, aspek operasional, biaya, kenyamanan, dan ketanggapan layanan diidentifikasi sebagai indikator dengan kontribusi kuat yang perlu dipertahankan, sedangkan aspek keselamatan, ketepatan waktu, dan kepemilikan kendaraan pribadi menjadi area prioritas perbaikan untuk mendorong penggunaan transportasi umum di Kota Ternate.
Keywords: Transportasi Publik, Teori Perilaku Terencana, PLS-SEM, Kota Ternate

Article Metrics:

  1. Adger, W. N. (2003). Social Capital, Collective Action, and Adaptation to Climate Change. Economic Geography, 79(4), 387–404
  2. Amuzu, J., & Kabo-bah, A. T. (2018). Households’ Livelihood Vulnerability to Climate Change and Climate Variability: A Case Study of the Coastal Zone, The Gambia. Journal of Environment and Earth Science, 8(1), 35–46
  3. Arief, M., Winarso, G., & Prayogo, T. (2011). Kajian Perubahan Garis Pantai Menggunakan Data Satelit Landsat di Kabupaten Kendal. Jurnal Penginderaan Jauh, 8(1), 71–80
  4. Cutter, S. L., Boruff, B. J., & Shirley, W. L. (2008). Social Vulnerability to Environmental Hazards. Social Science Quarterly, 89(2), 242–261
  5. Damaywanti, K. (2013). Dampak Abrasi Pantai terhadap Lingkungan Sosial (Studi Kasus di Desa Bedono, Sayung, Demak). Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 363–367
  6. Dauhan S.K., Tawas H., et all. (2013). Analisis Karakteristik Gelombang Pecah Terhadap Perubahan Garis Pantai di Atep Oki. Jurnal Sipil Statik, 1(12), 784-796
  7. Dewiyanti, S., Ma’ruf, A., & Indriyani, L. (2019). Adaptasi Nelayan Bajau terhadap Dampak Perubahan Iklim di Pesisir Soropia Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Ecogreen, 5 (1), 23–29. http://ojs.uho. ac.id/index.php/green/article/view/4796
  8. Dolan, A. H., & Walker, I. J. (2006). Understanding Vulnerability of Coastal Communities to Climate Change Related Risks, 2004(39), 1317–1324
  9. Febriarta, E., Marfai, M. A., Hizbaron, D. R., & Larasati, A. (2020). Kajian Spasial Multi Kriteria DRASTIC Kerentanan Air Tanah Pesisir Akuifer Batugamping di Tanjungbumi Madura. Jurnal Ilmu Lingkungan, 18(3), 476–487
  10. Hahn, M. B., Riederer, A. M., & Foster, S. O. (2009). The Livelihood Vulnerability Index: A Pragmatic Approach to Assessing Risks from Climate Variability and Change - A Case Study in Mozambique. Global Environmental Change, 19(1), 74–88. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.11.002
  11. IPCC. (2007). Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press
  12. IPCC. (2014). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press
  13. Ismiyanti, D., & Buchori, I. (2021). Dampak Abrasi terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Kedung, Jepara. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 17(3), 251–265. https://doi.org/10.14710/pwk.17.3.251-265
  14. Jones, R.N. An Environmental Risk Assessment/Management Framework for Climate Change Impact Assessments. Natural Hazards 23, 197–230 (2001). https://doi.org/10.1023/A:1011148019213
  15. Lee, T. D. N. (2020). Climate Adaptation in Coastal Cities of Developing Countries: Characterizing Types of Vulnerability and Adaptation Options. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 25(5), 739-761. https://doi.org/10.1007/s11027-019-09888-z
  16. Magnan, A.K., Oppenheimer, M., Garschagen, M. et al. (2022). Sea Level Rise Risks and Societal Adaptation Benefits in Low-Lying Coastal Areas. Sci Rep 12, 10677. https://doi.org/10.1038/s41598-022-14303-w
  17. Mahayana, I. N., Sangkertadi, & Karongkong, H. H. (2025). Dampak perubahan garis pantai akibat abrasi terhadap sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Bolaang Uki. Skripsi, Universitas Sam Ratulangi
  18. Newman, D.G., Qiao, Z. (2022). Landscape Architecture for Sea Level Rise, Innovative Global Solutions, New York Routledge, 1st Edition, 136-143
  19. Nicholls, R. J., Wong, P. P., Burkett, V. R., et al. (2007). Coastal Systems and Low-Lying Areas. IPCC Fourth Assessment Report
  20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Sempadan Pantai
  21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  23. Tampi S.Q., Tawas, H.J., Tangkudung, N.J.A. (2023). Analisis Sistem Pantai Di Kabupaten Minahasa. Jurnal TEKNO, 21(86), 2091-210. https://doi.org/10.35793/jts.v21i86.52882
  24. Ulfa, M. (2018). Persepsi Masyarakat Nelayan dalam Menghadapi Perubahan Iklim (Ditinjau dalam Aspek Sosial Ekonomi). Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, Dan Praktik Dalam Bidang Pendidikan Dan Ilmu Geografi, 23(1), 5. https://doi.org/https://doi.org/10.17977/um017v23i12018p041
  25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  26. Vinata R.T., Kumala, M.T., Serfiyani, C.Y. (2023). Climate Change and Reconstruction of Indonesia’s Geographic Baselines: Reconfiguration of Baselines and Indonesian Archipelagic Sea lanes. Marine Policy, 148 (105443), ISSN 0308-597X, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105443
  27. Warouw, F., Rondonuwu, D.M., Sondakh, J.R. (2024). Study of The Impact of Coastline Changes on Coastal Settlement Along the East Coast of Minahasa. Devotion: Journal of Research and Community Service, 5(2), 203-212. https://doi.org/10.59188/devotion.v5i2.681

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2026-05-13 01:15:04

No citation recorded.