DOI: https://doi.org/10.14710/pwk.v22i1.78515

Pendekatan Livelihood Vulnerability Index (LVI) pada Kawasan Rawan Abrasi di Pantai Timur Minahasa, Sulawesi Utara

*Fela Warouw orcid  -  Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas SamRatulangi ; Kampus Bahu Manado 95115, Indonesia

Citation Format:
Abstract
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kerentanan tinggi terhadap abrasi pantai yang memengaruhi kondisi fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat pesisir. Kawasan pesisir pantai timur Minahasa juga menghadapi masalah akibat perubahan garis pantai sehingga diperlukan upaya mitigasi bencana. Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir rawan abrasi dan arahan adaptasi pesisir untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat. Metode deskriptif kuantitatif digunakan dengan tahapan analisis berupa perhitungan Indeks Abrasi (IA) dan Livelihood Vulnerability Index (LVI). Hasil penelitian menunjukkan seluruh desa pesisir berada pada berbagai tingkat kerentanan mulai dari rendah sampai sangat tinggi. Desa Parentek dan Makalisung diarahkan sebagai zona pemanfaatan adaptif karena abrasi moderat dan masyarakat memilih bertahan dengan syarat adanya penguatan kapasitas. Desa Tumpaan, Kapataran 1 L1, Kapataran 1 L2, Karor, dan Lalumpe ditetapkan sebagai zona pemanfaatan terkendali karena kerentanan sosial-ekonomi tinggi meskipun warga tetap ingin bermukim. Sementara itu, Atep Oki dan Ranowangko 2 diarahkan ke zona pemanfaatan terbatas karena nilai IKG mendekati tinggi dan masyarakat menekankan kebutuhan proteksi ruang. Temuan ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan data kerentanan dan preferensi masyarakat dalam penataan ruang pesisir yang adaptif dan berkelanjutan.
Fulltext Email colleagues
Keywords: Abrasi, Perubahan Garis Pantai, Dampak Sosial Ekonomi, Livelihood Vulnerability Index, Pesisir Tondano
Funding: Universitas SamRatulangi

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Most cited articles
Pemodelan Spasial Resiko Kebakaran Hutan (Studi Kasus Provinsi Jambi, Sumatera) Kajian Erosi Dan Hasil Sedimen Untuk Konservasi Lahan DAS Kreo Hulu Peluang Pengelolaan Sampah Sebagai Strategi Mitigasi Dalam Mewujudkan Ketahanan Iklim Kota Semarang Kajian Strategi Pengembangan Zona Air Minum Prima (Zamp) pada Kelompok Pelanggan Rumah Tangga di Kota Bogor (Studi Kasus: Eksisting Zamp di Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Timur) Pengaruh Konversi Lahan terhadap Kondisi Lingkungan di Wilayah Peri-urban Kota Semarang (Studi Kasus: Area Berkembang Kecamatan Gunungpati) More cited articles
  1. Amuzu, J., & Kabo-bah, A. T. (2018). Households’ livelihood vulnerability to climate change and climate variability: A case study of the coastal zone, The Gambia. Environment and Development Economics, 23(1), 35–46. https://doi.org/10.1017/S1355770X17000232
  2. Arief, M., Winarso, G., & Prayogo, T. (2011). Kajian perubahan garis pantai menggunakan data satelit Landsat di Kabupaten Kendal. Jurnal Penginderaan Jauh, 8(1), 71–80
  3. Damaywanti, K. (2013). Dampak abrasi pantai terhadap lingkungan sosial (Studi kasus di Desa Bedono, Sayung, Demak). Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 363–367
  4. Dolan, A. H., & Walker, I. J. (2006). Understanding Vulnerability of Coastal Communities to Climate Change Related Risks, 2004(39), 1317–1324
  5. Dragicevic, S., Terence, L., & Shivanand, B. (2015). GIS-based multicriteria evaluation with multiscale analysis to characterize urban landslide susceptibility in data-scarce environments. Habitat International, 45(2), 114–125. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2014.06.031
  6. Hahn, M. B., Riederer, A. M., & Foster, S. O. (2009). The Livelihood Vulnerability Index: A pragmatic approach to assessing risks from climate variability and change—A case study in Mozambique. Global Environmental Change, 19(1), 74–88. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.11.002
  7. Hastuti, E. (2012). Analisis perubahan garis pantai akibat faktor alami di wilayah pesisir utara Jawa. Jurnal Kelautan Tropis, 15(2), 125–134
  8. IPCC. (2007). Climate Change 2007: Impacts, adaptation and vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press
  9. IPCC. (2014). Climate Change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press
  10. Ismiyanti, D., & Buchori, I. (2021). Dampak abrasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Kedung, Jepara. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 17(3), 251–265. https://doi.org/10.14710/pwk.17.3.251-265
  11. Istiqomah, F., Sasmito, B., & Amarrohman, F. J. (2016). Pemantauan perubahan garis pantai menggunakan aplikasi Digital Shoreline Analysis System (DSAS) studi kasus pesisir Kabupaten Demak. Jurnal Geodesi Undip, 5(2), 431–440
  12. Jones, R.N., 2001. An Environmental Risk Assessment Management Framework for Climate Change Impact. Natural Hazards, 23, 197-230
  13. Koddeng, B. (2011). Dinamika kawasan pesisir Indonesia. Jurnal Ilmu Kelautan Tropis, 17(2), 112–120
  14. Kurnia Damaywanti, K. (2013). Dampak abrasi pantai terhadap sosial ekonomi masyarakat. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 8(1), 35–44
  15. Kurniasih, S. (2023). Seri Fenomena Alam dan Mitigasi: Abrasi. Jakarta: Bumi Aksara
  16. Magnan, A.K., Oppenheimer, M., Garschagen, M. et al.(2022). Sea level rise risks and societal adaptation benefits in low-lying coastal areas. Sci Rep 12, 10677. https://doi.org/10.1038/s41598-022-14303-w
  17. Mahayana, I. N., Sangkertadi, & Karongkong, H. H. (2025, in press). Dampak perubahan garis pantai akibat abrasi terhadap sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Bolaang Uki. Journal SPASIAL UNSRAT
  18. Marfai, M. A. (2011). Analisis kerentanan wilayah pesisir terhadap bencana abrasi. Jurnal Geografi, 23(2), 92–105
  19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Sempadan Pantai
  20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  22. Shuhendry, A. (2004). Studi pengelolaan wilayah pesisir Indonesia: Tantangan dan peluang. Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 1(2), 45–53
  23. Supriyanto, B. (2003). Aktivitas manusia dan dampaknya terhadap perubahan garis pantai. Jurnal Ilmu Kelautan, 8(1), 33–41
  24. Tawas H., Tangkudung., H. (2013). Analisis Karakteristik Gelombang Pecah Terhadap Perubahan Garis Pantai di Atep Oki. Jurnal Sipil Statik Vol. 1. No.12, November
  25. Tejakusuma, I. G. (2011). Abrasi pantai dan mitigasinya di Indonesia. Jurnal Kelautan Nasional, 6(2), 65–74
  26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  27. Vinata R.T., Kumala, M.T., Serfiyani, C.Y. (2023). Climate change and reconstruction of Indonesia’s geographic baselines: Reconfiguration of baselines and Indonesian Archipelagic Sea lanes. Marine Policy, Volume 148: 105443, ISSN 0308-597X, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105443
  28. Warouw, F., Rondonuwu, D.M., Sondakh, J.R. (2024). Study of The Impact of Coastline Changes on Coastal Settlement Along The East Coast of Minahasa. Devotion: Journal of Research and Community Service. Vol.5 No.2. pp.203-21

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2026-04-20 07:23:02

No citation recorded.