DOI: https://doi.org/10.14710/pwk.v22i1.78515

Zonasi Ruang Kawasan Rawan Abrasi Pesisir Pantai Timur Minahasa Sulawesi Utara

*Fela Warouw orcid  -  Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas SamRatulangi ; Kampus Bahu Manado 95115, Indonesia

Citation Format:
Abstract
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap abrasi pantai yang mempengaruhi kondisi fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kerentanan pesisir pantai timur, Kabupaten Minahasa, dengan menggabungkan data perubahan garis pantai dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Analisis dilakukan secara kuantitatif melalui perhitungan Indeks Abrasi (IA), Indeks Sosial (IDS), Indeks Ekonomi (IDE), dan Livelihood Vulnerability Index (LVI), yang kemudian digabungkan menjadi Indeks Kerentanan Gabungan (IKG). Hasil penelitian menunjukkan seluruh desa pesisir berada pada kategori sedang (IKG 0,50–0,65), namun arahan zonasi berbeda karena mempertimbangkan preferensi masyarakat. Desa Parentek dan Makalisung diarahkan sebagai zona pemanfaatan adaptif karena abrasi moderat dan masyarakat memilih bertahan dengan syarat adanya penguatan kapasitas. Desa Tumpaan, Kapataran 1 L1, Kapataran 1 L2, Karor, dan Lalumpe ditetapkan sebagai zona pemanfaatan terkendali karena kerentanan sosial-ekonomi tinggi meskipun warga tetap ingin bermukim. Sementara itu, Atep Oki dan Ranowangko 2 diarahkan ke zona pemanfaatan terbatas karena nilai IKG mendekati tinggi dan masyarakat menekankan kebutuhan proteksi ruang. Temuan ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan data kerentanan dan preferensi masyarakat dalam penataan ruang pesisir yang adaptif dan berkelanjutan
Fulltext Email colleagues
Keywords: Abrasi, Perubahan Garis Pantai, Dampak Sosial Ekonomi, Livelihood Vulnerability Index, Pesisir pantai Timur Minahasa U
Funding: Universitas SamRatulangi

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Most cited articles
Kapasitas Adaptasi Terhadap Kerentanan dan Bencana Perubahan Iklim di Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Semarang Permodelan Tsunami dan Implikasinya Terhadap Mitigasi Bencana di Kota Palu Pengaruh Pengembangan Kawasan Wisata Geopark Merangin Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Air Batu Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Pada Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Peluang Keberlanjutan Program Penyediaan Air Minum Berbasis Komunitas (PAMSIMAS) di Kabupaten Kendal More cited articles
  1. Amuzu, J., & Kabo-bah, A. T. (2018). Households’ livelihood vulnerability to climate change and climate variability: A case study of the coastal zone, The Gambia. Environment and Development Economics, 23(1), 35–46. https://doi.org/10.1017/S1355770X17000232
  2. Arief, M., Winarso, G., & Prayogo, T. (2011). Kajian perubahan garis pantai menggunakan data satelit Landsat di Kabupaten Kendal. Jurnal Penginderaan Jauh, 8(1), 71–80
  3. Damaywanti, K. (2013). Dampak abrasi pantai terhadap lingkungan sosial (Studi kasus di Desa Bedono, Sayung Demak). Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 363–367
  4. Dragicevic, S., Terence, L., & Shivanand, B. (2015). GIS-based multicriteria evaluation with multiscale analysis to characterize urban landslide susceptibility in data-scarce environments. Habitat International, 45(2), 114–125. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2014.06.031
  5. Hahn, M. B., Riederer, A. M., & Foster, S. O. (2009). The Livelihood Vulnerability Index: A pragmatic approach to assessing risks from climate variability and change—A case study in Mozambique. Global Environmental Change, 19(1), 74–88. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.11.002
  6. Hastuti, E. (2012). Analisis perubahan garis pantai akibat faktor alami di wilayah pesisir utara Jawa. Jurnal Kelautan Tropis, 15(2), 125–134
  7. IPCC. (2007). Climate Change 2007: Impacts, adaptation and vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press
  8. IPCC. (2014). Climate Change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press
  9. Ismiyanti, D., & Buchori, I. (2021). Dampak abrasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Kedung, Jepara. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 17(3), 251–265. https://doi.org/10.14710/pwk.17.3.251-265
  10. Istiqomah, F., Sasmito, B., & Amarrohman, F. J. (2016). Pemantauan perubahan garis pantai menggunakan aplikasi Digital Shoreline Analysis System (DSAS) studi kasus pesisir Kabupaten Demak. Jurnal Geodesi Undip, 5(2), 431–440
  11. Koddeng, B. (2011). Dinamika kawasan pesisir Indonesia. Jurnal Ilmu Kelautan Tropis, 17(2), 112–120
  12. Kurnia Damaywanti, K. (2013). Dampak abrasi pantai terhadap sosial ekonomi masyarakat. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 8(1), 35–44
  13. Kurniasih, S. (2023). Seri Fenomena Alam dan Mitigasi: Abrasi. Jakarta: Bumi Aksara
  14. Mahayana, I. N., Sangkertadi, & Karongkong, H. H. (2025, in press). Dampak perubahan garis pantai akibat abrasi terhadap sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Bolaang Uki. Jurnal SPASIAL UNSRAT
  15. Marfai, M. A. (2011). Analisis kerentanan wilayah pesisir terhadap bencana abrasi. Jurnal Geografi, 23(2), 92–105
  16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penetapan Batas Sempadan Pantai
  17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  19. Shuhendry, A. (2004). Studi pengelolaan wilayah pesisir Indonesia: Tantangan dan peluang. Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 1(2), 45–53
  20. Supriyanto, B. (2003). Aktivitas manusia dan dampaknya terhadap perubahan garis pantai. Jurnal Ilmu Kelautan, 8(1), 33–41
  21. Tejakusuma, I. G. (2011). Abrasi pantai dan mitigasinya di Indonesia. Jurnal Kelautan Nasional, 6(2), 65–74
  22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2026-03-31 15:31:32

No citation recorded.