Kebijakan Kebudayaan Pesisir Kilen Jawa: Urgensi Pengelolaan di Tengah Saling Silang Budaya

Abstract

ABSTRAK:

            Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri pengelolaan kebijakan kebudayaan pesisir kilen di pesisir utara Jawa, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menjadi penting mengingat masyarakat Pekalongan mengalami saling silang budaya sejak lama antara budaya Jawa, Arab, China dan sebagainya. Oleh karena itu upaya pengembangan budaya asli pesisir oleh Dinas Kebudayaan sangatlah bermakna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penetapan informan secara snowball. Analisis data mengedepankan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi serta  langkah abstraksi teoritis terhadap informasi dan fakta untuk mencapai pernyatan mendasar sebagai kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengelolaan kebudayaan pesisir kilen yang dilakukan Dinas Kebudayaan Kabupaten Pekalongan menjadi sangat penting mengingat sulit untuk mengkontruksikan kebudayaan asli karena masyarakat telah mengalami saling silang budaya sejak lama. Hal yang ironi,  dukungan pendanaan terhadap upaya tersebut masih terbatas. Namun demikian, Dinas Kebudayaan sudah cukup banyak melakukan pengelolaan dan pengembangan budaya, melalui pendataan cagar budaya, kerjasama dengan lembaga pendidikan, pendataan kelompok seni, pengajuan seni tari sintren sebagai warisan budaya takbenda, bantuan peralatan tari, dan sebagainya. Di sisi grassroot, pendanaan seni tari didukung oleh dana pemerintah desa dan dukungan warga lokal.  Implikasi hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun  aspek govermentality lebih kuat, namun kebijakan pengelolaan kebudayaan asli pesisir kilen oleh pemerintah daerah tetap diperlukan dan perlu ditingkatkan.

Abstract:

            This paper aims to explore the policy management of  pesisir kilen culture on the north coast of Java, particularly in Pekalongan Regency. This research is crucial regarding the people of Pekalongan have long experienced cross-culture among Javanese, Arab, Chinese and other cultures. Accordingly, efforts to develop indigenous coastal culture by the Culture Office are purposeful. This research applies a qualitative method by snowball sampling. The data analysis prioritizes the process of data clarification to achieve consistency and theoretical abstraction steps on information and facts to reach fundamental statements as conclusions. The results showed that the efforts of the Pekalongan Regency Cultural Office to manage pesisir kilen culture  are pivotal. It is difficult indeed to construct the original culture as the community has experienced cross culture for a long time. Ironically, funding support for these efforts is  limited. Nevertheless, the Culture Office has done a lot to manage and develop culture, through data collection of cultural heritage, cooperation with educational institutions, data collection of art groups, the proposal of sintren dance as an intangible cultural heritage, provision of the dance equipment, and so on. On the grassroots side, dance funding is supported by village government funds and local community support. The implications of this study emphasize that although the governmentality aspect might be stronger, the policy of managing the original culture of pesisir kilen by the local government stays needed and improved.