PENEGAKAN HUKUM SPIRITUAL TERHADAP PELANGGARAN DALAM HUKUM KELUARGA

*Yunanto Yunanto -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Published: 30 Apr 2019.
Open Access
Citation Format:
Article Info
Section: Articles
Language: ID
Full Text:
Statistics: 309 184
Abstract

Hukum mencakup dunia yang abstrak maupun yang konkret. Penyelesaian perselisihan di pengadilan adalah salah satu cara untuk menegakkan hukum dalam aras concreto. Konstruksi pengalaman dan deskripsi penyelesaian sengketa di pengadilan telah berorientasi pada keadilan prosedural, bukan keadilan substansial. Hukum keluarga di Indonesia, khususnya hukum perkawinan memiliki jiwa agama, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran bidang hukum ini harus diterapkan dalam penegakan hukum spiritual. Dalam penegakan hukum spiritual, penegak hukum dituntut untuk memprioritaskan kecerdasan spiritual. Ketika menyelesaikan perselisihan hukum keluarga, keadilan substansial sebenarnya telah diterapkan untuk menegakkan hukum spiritual dalam hukum keluarga.

Keywords
hukum keluarga, penegakan hukum, kecerdasan spiritual

Article Metrics:

  1. Abdullah. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan. Sidoarjo : Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008.
  2. Agustian, Ary Ginanjar. ESQ (Emotional Spiritual Quotient). Jakarta : Penerbit ARGA, 2011.
  3. Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
  4. Arief, Barda Nawawi. Materi Perkuliahan PDIH Undip. Semarang, 2008.
  5. Dwi Putro, Widodo. Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum. Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
  6. Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008.
  7. Rahardjo, Satjipto. Lapisan lapisan Dalam Studi Hukum. Malang : Bayumedia Publishing, 2009.
  8. Riyanto, R. Benny. Kebebasan Hakim. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
  9. Salman, Otje & Anton F. Susanto. Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali. Bandung : Refika Aditama, 2005.
  10. Sudarsono. Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
  11. Sutiyoso, Bambang. Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Yogyakarta : UII Press, 2010.
  12. Warassih, Esmi. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan). Semarang : Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.
  13. Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum Dalam Masyarakat : Perkembangan dan Masalah. Malang : Bayumedia Publishing, 2008.
  14. Yunanto. Laporan Penelitian : Disharmonisasi Hukum Dalam Pengaturan Lembaga Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin. Semarang : Dibiayai dengan sumber dana :Selain APBN DPA SUKPA LPPM Universitas Diponegoro, Tahun anggaran 2017.
  15. Yusriadi. Paradigma sosiologis dan implikasinya terhadap perkembangan ilmu hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Semarang : Pidato pengukuhan Guru Besar FH Undip, 18 Pebruari 2006.